PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 9 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelolaan Ruang Kreatif

PERMEN Nomor 9 Tahun 2024

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ekonomi kreatif. 2. Balai Pengelolaan Ruang Kreatif adalah unit pelaksana teknis di lingkungan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ekonomi kreatif.

BAB II

KEDUDUKAN, LOKASI, TUGAS, FUNGSI

Pasal 2

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 12

Koreksi

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Balai Pengelolaan Ruang Kreatif menyusun peta proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi di lingkungan Balai Pengelolaan Ruang Kreatif.

Pasal 13

Koreksi

Balai Pengelolaan Ruang Kreatif menyusun analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan di lingkungan Balai Pengelolaan Ruang Kreatif.

Pasal 14

Kepala Balai Pengelolaan Ruang Kreatif menyampaikan laporan kepada Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur mengenai hasil pelaksanaan tugas penyelenggaraan Balai Pengelolaan Ruang Kreatif secara berkala 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan dan sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 15

Setiap unsur di lingkungan Balai Pengelolaan Ruang Kreatif dalam melaksanakan tugasnya menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan Balai Pengelolaan Ruang Kreatif maupun dalam hubungan antar instansi pemerintah baik pusat maupun daerah.

Pasal 16

Setiap unsur di lingkungan Balai Pengelolaan Ruang Kreatif menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang terintegrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

Setiap pimpinan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas sesuai dengan uraian tugas yang telah ditetapkan.

Pasal 18

Setiap pimpinan unit organisasi wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahan masing-masing dan dalam hal terjadi penyimpangan wajib mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

Setiap pimpinan unit organisasi mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab pada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan kinerja secara berkala 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan dan sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 20

Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan unit organisasi melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap unit organisasi di bawahnya.

Peraturan Menteri Nomor 9 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelolaan Ruang Kreatif

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

BAB III

Pasal 6

Pasal 7

BAB IV

Pasal 8

Pasal 9

BAB V

Pasal 10

Pasal 11

BAB VI

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

BAB VII

Pasal 21

BAB VIII

Pasal 22

BAB IX

Pasal 23