PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 6 Tahun 2021 tentang PELAKSANAAN DEKONSENTRASI BIDANG PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF

PERMEN Nomor 6 Tahun 2021

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Buka PDF Asli

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

BAB II

PENYELENGGARAAN DEKONSENTRASI

Pasal 2

Koreksi

(1) Menteri melimpahkan sebagian Urusan Pemerintahan di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat berdasarkan asas Dekonsentrasi. (2) Menteri melalui Sekretaris Kementerian/Sekretaris Utama mengkoordinasikan perumusan kebijakan dan penatausahaan penyelenggaraan program Dekonsentrasi dengan Deputi.

Pasal 3

Koreksi

Program Dekonsentrasi dilaksanakan melalui pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif yang terdiri dari kegiatan: a. dukungan manajemen; b. pengembangan sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif; c. pengembangan destinasi pariwisata dan infrastruktur; d. pengembangan pemasaran; dan e. pengembangan produk wisata dan penyelenggaraan kegiatan.

Pasal 4

(1) Kegiatan dukungan manajemen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, berupa dukungan perencanaan dan keuangan. (2) Pelaksanaan kegiatan dukungan manajemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Sekretaris Kementerian/Sekretaris Utama.

Pasal 5

(1) Kegiatan pengembangan sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, berupa: a. pengembangan sumber daya manusia pariwisata; dan b. pengembangan sumber daya manusia ekonomi kreatif. (2) Kegiatan pengembangan sumber daya manusia pariwisata, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: a. workshop gerakan sadar wisata; dan b. pelatihan kepariwisataan. (3) Kegiatan pengembangan sumber daya manusia ekonomi kreatif, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi: a. pelatihan bagi pelaku ekonomi kreatif; dan b. pemberdayaan komunitas ekonomi kreatif. (4) Pelaksanaan kegiatan pengembangan sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Deputi Bidang Sumber Daya dan Kelembagaan.

Pasal 6

(1) Kegiatan pengembangan destinasi pariwisata dan infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c meliputi kegiatan tata kelola pusat informasi destinasi pariwisata daerah. (2) Pelaksanaan kegiatan pengembangan destinasi dan infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur.

Pasal 7

(1) Kegiatan pengembangan pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d merupakan kegiatan partisipasi daerah pada dukungan kegiatan pemasaran pariwisata, baik di dalam maupun di luar negeri. (2) Kegiatan pengembangan pemasaran, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : a. perjalanan wisata pengenalan; b. pameran; c. misi penjualan; dan d. kerjasama dengan industri pariwisata dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah. (3) Pelaksanaan kegiatan pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Deputi Bidang Pemasaran.

Pasal 8

(1) Kegiatan pengembangan produk wisata dan penyelenggaraan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e terdiri dari: a. pengembangan wisata minat khusus; dan b. pengembangan penyelenggara kegiatan daerah. (2) Pelaksanaan kegiatan produk wisata dan penyelenggara kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Deputi Bidang Produk Wisata dan Penyelenggara Kegiatan (Events).

Pasal 9

(1) Gubernur MENETAPKAN Perangkat Daerah Provinsi yang bertanggungjawab menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang pariwisata dan ekonomi kreatif yang dilimpahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1). (2) Setelah menerima pelimpahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur MENETAPKAN Pengelola Keuangan Perangkat Daerah Provinsi yang meliputi Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji Tagihan/ Penandatangan Surat Perintah Membayar, dan Bendahara Pengeluaran. (3) Gubernur menyampaikan hasil penetapan Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang dan Pengelola Keuangan Perangkat Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Menteri dengan tembusan kepada Menteri Keuangan dalam hal ini melalui Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan. (4) Gubernur dalam melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan bidang pariwisata dan ekonomi kreatif yang dilimpahkan dengan berpedoman kepada petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Deputi.

Pasal 10

(1) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Gubernur dibiayai melalui daftar isian pelaksanaan anggaran Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. (2) Pendanaan Dekonsentrasi dialokasikan untuk kegiatan pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif menghasilkan keluaran yang tidak menambah aset tetap. (3) Alokasi anggaran per kegiatan dan per satuan kerja Dana Dekonsentrasi untuk pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ditetapkan oleh Menteri. (4) Pelaksanaan anggaran oleh Perangkat Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 11

(1) Perangkat Daerah Provinsi yang menjadi pelaksana kegiatan Dana Dekonsentrasi wajib menyusun laporan pertanggungjawaban meliputi: a. laporan manajerial; b. laporan akuntabilitas; dan c. laporan pelaksanaan kegiatan. (2) Perangkat Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Menteri setiap triwulan dengan tembusan kepada: a. Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama; b. Deputi Bidang Sumber Daya dan Kelembagaan; c. Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur; d. Deputi Bidang Pemasaran; dan/atau e. Deputi Bidang Pengembangan Produk Wisata dan Penyelenggaraan Kegiatan (Events), sesuai lingkup bidang kegiatan yang dilaksanakan. (3) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (4) Laporan manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: a. perkembangan realisasi penyerapan dana; b. pencapaian target keluaran; c. kendala yang dihadapi; dan d. saran dan tindak lanjut. (5) Laporan akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi laporan keuangan dan laporan barang. (6) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdiri atas: a. neraca; b. laporan realisasi anggaran; dan c. catatan atas laporan keuangan. (7) Laporan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan bidang penatausahaan barang milik negara/daerah. (8) Laporan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi laporan pelaksanaan kegiatan Dekonsentrasi yang telah dilaksanakan

Peraturan Menteri Nomor 6 Tahun 2021 tentang PELAKSANAAN DEKONSENTRASI BIDANG PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

BAB III

Pasal 12

Pasal 13

BAB IV

Pasal 14

Pasal 15