PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 4 Tahun 2014 tentang STANDAR USAHA JASA PERJALANAN WISATA

PERMEN Nomor 4 Tahun 2014

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB III

SERTIFIKAT DAN SERTIFIKASI USAHA JASA PERJALANAN WISATA

Pasal 7

(1) Setiap Usaha Jasa Perjalanan Wisata, termasuk kantor cabang Usaha Jasa Perjalanan Wisata, wajib memiliki Sertifikat Usaha Jasa Perjalanan Wisata dan melaksanakan sertifikasi Usaha Jasa Perjalanan Wisata, berdasarkan persyaratan dan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini. (2) Dalam hal menyangkut usaha mikro dan usaha kecil di bidang Jasa Perjalanan Wisata, Kementerian dan/atau Pemerintah Daerah dapat memberikan dan/atau mencarikan dukungan administrasi, kelembagaan dan pendanaan yang bersifat khusus, untuk keperluan kemudahan dalam rangka penerbitan Sertifikat Usaha Jasa Perjalanan Wisata dan/atau pelaksanaan proses sertifikasi Usaha Jasa Perjalanan Wisata.

Pasal 8

(1) Sertifikasi Usaha Jasa Perjalanan Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal7 dilaksanakan dengan mengacu pada Standar Usaha Jasa Perjalanan Wisata, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (2) Standar Usaha Jasa Perjalanan Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat persyaratan minimal dan pedoman menyangkut Usaha Jasa Perjalanan Wisata, yang meliputi aspek produk, aspek pelayanan dan aspek pengelolaan.

Pasal 9

(1) Untuk keperluan sertifikasi dan penerbitan Sertifikat Usaha Jasa Perjalanan Wisata,harus dilakukan penilaian terhadap: a. Pemenuhan persyaratan dasar; dan b. pemenuhan dan pelaksanaan Standar Usaha Jasa Perjalanan Wisata. (2) Persyaratan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah Tanda Daftar Usaha Pariwisata Bidang Usaha Jasa Perjalanan Wisata. www.djpp.kemenkumham.go.id (3) Dalam hal persyaratan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak terpenuhi, maka sertifikasi tidak dapat dilakukan. (4) Pemenuhan dan pelaksanaan Standar Usaha yang berlaku bagi Usaha Jasa Perjalanan Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mencakup: a. Standar Usaha bagi Biro Perjalanan Wisata, yang meliputi aspek: 1. produk, yang terdiri dari 20 (duapuluh) unsur; 2. pelayanan, yang terdiri dari 7 (tujuh) unsur; dan 3. pengelolaan, yang terdiri dari 11 (sebelas) unsur. b. Standar Usaha bagi Agen Perjalanan Wisata, yang meliputi aspek: 1. produk,yang terdiri dari 4(empat) unsur; 2. pelayanan,yang terdiridari 4 (empat) unsur; dan 3. pengelolaan,yang terdiridari 9 (sembilan) unsur.

Pasal 10

Persyaratan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dan ayat (3) tidak diberlakukan bagi usaha agen perjalanan wisata yang tergolong usaha mikro dan usaha kecil.

Pasal 11

(1) Pengusaha Pariwisata yang tidak memenuhi Standar Usaha yang berlaku bagi Biro Perjalanan Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) huruf a, tidak dapat digolongkan dan tidak dapat mendalilkan diri sebagai Biro Perjalanan Wisata. (2) Pengusaha Pariwisata yang tidak memenuhi Standar Usaha yang berlaku bagi Agen Perjalanan Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) huruf b, tidak dapat digolongkan dan tidak dapat mendalilkan diri sebagai Agen Perjalanan Wisata.

Pasal 12

(1) Pengusaha Pariwisata yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4), dan telah memperoleh Sertifikat Usaha Jasa Perjalanan Wisata, berwenang untuk menyelenggarakan dan dapat mendalilkan diri sebagai Usaha Jasa Perjalanan Wisata, sesuai penggolongan yang berlaku. (2) Penilaian atas pemenuhan dan pelaksanaan Standar Usaha yang berlaku bagi Usaha Jasa Perjalanan Wisata dalam rangka sertifikasi dan penerbitan Sertifikat Usaha Jasa Perjalanan Wisata, diselenggarakan oleh LSU Bidang Pariwisata. www.djpp.kemenkumham.go.id

Pasal 13

(1) Dalam hal Usaha Jasa Perjalanan Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) tidak lagi memenuhi dan melaksanakan Standar Usaha Jasa Perjalanan Wisata yang berlaku berdasarkan Sertifikat Usaha Jasa Perjalanan Wisata yang dimilikinya, maka Pengusaha Pariwisata tersebut wajib memenuhi dan/atau memperbaiki kekurangan yang ada dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, terhitung sejak diketahuinya untuk pertama kali fakta tentang kekurangan dimaksud. (2) Apabila setelah lewat jangka waktu 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pengusaha Pariwisata dimaksud tidak dapat memenuhi dan/atau memperbaiki kekurangan yang ada, maka Pengusaha Pariwisata yang bersangkutan dilarang menyelenggarakan Usaha Jasa Perjalanan Wisata. (3) Dalam hal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka Sertifikat Usaha Jasa Perjalanan Wisata yang dimiliki oleh Pengusaha Pariwisata yang bersangkutan menjadi tidak berlaku dan Pengusaha Pariwisata yang bersangkutan dilarang mendalilkan diri sebagai Usaha Jasa Perjalanan Wisata.

BAB Kedua

Penilaian dan Pelaksanaan Sertifikasi

Pasal 9

Koreksi

Pasal 10

Persyaratan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dan ayat (3) tidak diberlakukan bagi usaha agen perjalanan wisata yang tergolong usaha mikro dan usaha kecil.

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Koreksi

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Pariwisata, Posdan Telekomunikasi Nomor KM.10/PW.102/MPPT-93 tentang Ketentuan Usaha Biro Perjalanan Wisata dan Agen Biro Perjalanan Wisata, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Koreksi

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 3 April 2014 MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF REPUBLIK INDONESIA, MARI ELKA PANGESTU Diundangkan di Jakarta pada tanggal 11 April 2014 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, AMIR SYAMSUDIN www.djpp.kemenkumham.go.id LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF REPUBLIKINDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2014 TENTANG STANDAR USAHA JASA PERJALANAN WISATA STANDAR USAHA JASA PERJALANAN WISATA I. STANDAR USAHA BIRO PERJALANAN WISATA NO ASPEK NO UNSUR I PRODUK A. BPW menyediakan minimum jasa pemesanan dan/atau penjualan : 1 Paketwisata. 2 Voucherakomodasi. 3 Tiketperjalanan. 4 Jasa angkutan wisata. B. 5 BPW menyelenggarakan lebih dari 1 (satu) paketwisata, dan sekurang-kurangnya 1 (satu) di antaranya adalah paket wisata buatan sendiri. C. Paketwisata yang diselenggarakan oleh BPW memuat minimum keterangan tentang: 6 NamaPaketWisata. 7 Durasiperjalananwisata. 8 Rute dan kegiatan perjalanan wisata (itinerary). 9 Harga paket wisata dalam mata uang Rupiah. 10 Moda transportasi. 11 Jenis akomodasi. 12 Perlindungan asuransi perjalana nwisata bagi wisatawan. D. 13 BPW menyediakan jasa pengurusan paspor dan visa. www.djpp.kemenkumham.go.id NO ASPEK NO UNSUR E. BPW menggunakan jasa tenaga pemandu wisata mandiri atau yang menjadi bagian dari usaha jasa pramuwisata, berdasarkan ketentuan sebagai berikut: 14 Tenaga pemandu wisata tersebut memiliki sertifikat kompetensi yang masih berlaku. 15 Dalam hal BPW menyelenggarakan paketwisata untuk wisatawan mancanegara, tenaga pemandu wisata tersebut mampu berbahasa asing sesuai dengan bahasa yang digunakan oleh wisatawan mancanegara, atausekurang- kurangnya mampu berbahasa Inggris. 16 Tenaga pemandu wisata tersebut dilindungi asuransi perjalanan wisata. F. BPW mempekerjakan pimpinan perjalanan wisata (tour leader), berdasarkan ketentuan sebagai berikut: 17 Pimpinan perjalanan wisata dilengkapi dengan Surat Tugas dari BPW. 18 Pimpinan perjalanan wisata tersebut memiliki sertifikat kompetensi yang masih berlaku. 19 Dalamhal BPW menyelenggarakan paketwisata untuk wisatawan manca negara, pimpinan perjalanan wisata tersebut mampu berbahasa asing sesuai dengan bahasa yang digunakan oleh wisatawan mancanegara, atau sekurang- kurangnya mampu berbahasa Inggris. 20 Pimpinan perjalanan wisata tersebut dilindungi asuransi perjalanan wisata. II PELAYANAN A. Menerapkan Standar Operating Procedures (SOP) bagi pelaksanaan pelayanan tamu di kantor BPW, yang meliputi: 1 Penyambutan kedatangan tamu. 2 Menerimadan melakukan panggilan telepon. 3 Pemberian penjelasan tentang produk yang disediakan/ditawarkanBPW. 4 Pemesanan dan/atau penjualan produk yang disediakan BPW. www.djpp.kemenkumham.go.id NO ASPEK NO UNSUR B. Menerapkan Standar Operating Procedures (SOP) dalam pelaksanaan perjalanan wisata,yang meliputi: 5 Pelayanan bagiwisatawan oleh tenaga pemandu wisata dan/atau pimpinan perjalanan wisata selama perjalanan wisata. 6 Penanganan permasalahan dan keluhan yang muncul selama perjalanan wisata, oleh tenaga pemandu wisata dan/atau pimpinan perjalanan wisata. 7 Permintaan oleh tenaga pemandu wisata dan/atau pimpinan perjalanan wisata kepada wisatawan untuk mengisi kuesioneruntuk evaluasi perjalananwisata. III PENGELOLAAN A. BPW memiliki tempat usaha/kantor yang terpisah dari kegiatan keluarga/rumah tangga. 1 Tempat usaha/kantor memiliki alamat yang jelas, nomor telepon dan faksimili, serta alamat e-mail yang masihberfungsi. 2 Tempat usaha/kantor terdiri dari ruang kerja dan ruang penerimaan tamu. 3 Tempat usaha/kantor dilengkapi dengan sarana, prasarana dan peralatan kantor yang memadai. B. BPW memilikitata kelola perusahaan yang meliputi minimum: 4 Uraian mengenai struktur organisasi dan susunan pengurus, yang memuat nama, jabatan dan uraian tugas setiap bagian. 5 Sistem penatausahaan secaratertib dan baik atas seluruh transaksi pemesanan dan/atau penjualan, sertasurat-menyuratyang terkait, yang dipelihara dan disimpan minimum selama 3 (tiga) tahun. C. BPW memiliki dan memelihara basis data yang memuat keterangan tentang nama, alamat, nomor telepon dan e-mail, yang meliputi: 6 Data pelanggan. 7 Data rekanan/ pemasokjasa. 8 Pengusaha Daya Tarik Wisata. www.djpp.kemenkumham.go.id NO ASPEK NO UNSUR D. 9 BPW memiliki rencana pengembangan usaha. E. Pengembangan sumber dayamanusia 10 Memiliki sertifikat kompetensi di bidangnya. 11 Melaksanakan program pengembangan SDM. Jumlah UnsurA spek Produk 20 Jumlah Unsur Aspek Pelayanan 7 Jumlah Unsur Aspek Pengelolaan 11 Jumlah Unsur 38 www.djpp.kemenkumham.go.id II. KRITERIA STANDAR USAHA AGEN PERJALANAN WISATA NO ASPEK NO UNSUR I PRODUK A. APW menyediakan jasa pemesanandan/atau penjualan, meliputi: Voucher Akomodasi. Tiketperjalanan Jasa angkutan wisata B. 4 APW menyediakan jasa pengurusan dokumen perjalanan minimum berupa paspor. II PELAYANAN Menerapkan Standar Operating Procedures (SOP) bagi pelaksanaan pelayanan tamu di kantorAPW, yang meliputi: 1 Penyambutan kedatangan tamu. 2 Menerima dan melakukan panggilan telepon. 3 Pemberian penjelasantentangproduk yang disediakan/ditawarkan BPW. 4 Pemesanandan/atau penjualan produk yang disediakan BPW. III PENGELOLAAN A. APW memiliki tempat usaha (kantor)yang terpisah dari kegiatan keluarga/rumah tangga. 1 Kantor wajib mencantumkan alamat, nomor telepon dan faksimili serta alamat e-mail. 2 Kantor terdiri dari area kerjadan area menerima pelanggan. 3 Kantor dilengkapi dengan sarana, prasarana dan peralatan kantor yang memadai. B. APW memilikitata kelola perusahaan yang meliputi minimum: 4 Uraian mengenai struktur organisasi dan susunan pengurus, yang memuat nama, jabatan dan uraian tugas setiap bagian, khusus untuk APW yang bukan perseorangan. 5 Sistem piñata usahaan secara tertib dan baik atas seluruh transaksi pemesanan dan/atau penjualan, sertasurat-menyurat yang terkait, yang dipelihara dan disimpan minimum selama 3 (tiga) tahun www.djpp.kemenkumham.go.id NO ASPEK NO UNSUR C. APW memiliki rencana pengembangan usaha. D. APW memiliki dan memelihara basis data yang memuat keterangan tentang nama, alamat, nomor telepon dan e-mail, yang meliputi: 7 Data Pelanggan. 8 Data Rekanan/ pemasokjasa E. Sumber dayamanusia 9 Memiliki sertifikat kompetensi di bidangnya. Jumlah Kriteria Aspek Produk 4 Jumlah Kriteria Aspek Pelayanan 4 Jumlah Kriteria Aspek Pengelolaan 9 Jumlah Kriteria 17 MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF REPUBLIK INDONESIA, MARI ELKA PANGESTU www.djpp.kemenkumham.go.id

Peraturan Menteri Nomor 4 Tahun 2014 tentang STANDAR USAHA JASA PERJALANAN WISATA

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

BAB II

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

BAB III

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

BAB Kesatu

Pasal 7

Pasal 8

BAB Kedua

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

BAB Ketiga

BAB IV

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

BAB V

Pasal 18

BAB VI

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

BAB VII

Pasal 22

Pasal 23