PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 30 Tahun 2014 tentang STANDAR USAHA ARENA PERMAINAN

PERMEN Nomor 30 Tahun 2014

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan : 1. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata. 2. Usaha Arena Permainan adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk bermain dengan ketangkasan. 3. Standar Usaha Arena Permainan adalah rumusan kualifikasi Usaha Arena Permainan dan/atau klasifikasi Usaha Arena Permainan yang mencakup aspek produk, pelayanan dan pengelolaan Usaha Arena Permainan. 4. Sertifikasi Usaha Arena Permainan adalah proses pemberian Sertifikat kepada Usaha Arena Permainan untuk mendukung peningkatan mutu produk, pelayanan dan pengelolaan Usaha Arena Permainan melalui audit pemenuhan Standar Usaha Arena Permainan. 5. Sertifikat Usaha Arena Permainan adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Lembaga Sertifikasi Usaha Bidang Pariwisata kepada Usaha Arena Permainan yang telah memenuhi Standar Usaha Arena Permainan. 6. Lembaga Sertifikasi Usaha Bidang Pariwisata, yang selanjutnya disebut LSU Bidang Pariwisata adalah, lembaga mandiri yang berwenang melakukan Sertifikasi Usaha di Bidang Pariwisata sesuai ketentuan peraturan Perundang-Undangan. 7. Pengusaha Pariwisata adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha pariwisata. 8. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah. 9. Menteri adalah Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. 10. Kementerian adalah Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Buka PDF Asli

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

BAB III

SERTIFIKAT DAN SERTIFIKASI USAHA ARENA PERMAINAN

Pasal 5

Koreksi

(1) Setiap Usaha Arena Permainan, wajib memiliki Sertifikat Usaha Arena Permainan dan melaksanakan Sertifikasi Usaha Arena Permainan, berdasarkan persyaratan dan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini. (2) Dalam hal menyangkut usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan koperasi di bidang Usaha Arena Permainan, Kementerian dan/atau Pemerintah Daerah dapat memberikan dan/atau mencarikan dukungan administrasi, kelembagaan dan pendanaan yang bersifat khusus, untuk keperluan kemudahan dalam rangka penerbitan Sertifikat Usaha Arena Permainan dan/atau pelaksanaan proses Sertifikasi Usaha Arena Permainan.

Pasal 6

(1) Sertifikasi Usaha Arena Permainan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan dengan mengacu pada Standar Usaha Arena Permainan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (2) Standar Usaha Arena Permainan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat persyaratan minimal dan pedoman menyangkut Usaha Arena Permainan, yang meliputi aspek produk, aspek pelayanan dan aspek pengelolaan.

Pasal 7

(1) Untuk keperluan sertifikasi dan penerbitan Sertifikat Usaha Arena Permainan, harus dilakukan penilaian terhadap: a. pemenuhan persyaratan dasar; dan b. pemenuhan dan pelaksanaan Standar Usaha Arena Permainan. (2) Persyaratan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah Tanda Daftar Usaha Pariwisata Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi. (3) Dalam hal persyaratan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak terpenuhi, maka sertifikasi tidak dapat dilakukan. (4) Pemenuhan dan pelaksanaan Standar Usaha yang berlaku bagi Usaha Arena Permainan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi aspek: a. produk, yang terdiri dari 3 (tiga) unsur dan 12 (dua belas) sub unsur; b. pelayanan, yang terdiri dari 1 (satu) unsur dan 10 (sepuluh) sub unsur; c. pengelolaan, yang terdiri dari 4 (empat) unsur dan 24 (dua puluh empat) sub unsur.

Pasal 8

Persyaratan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) tidak diberlakukan bagi Usaha Arena Permainan yang tergolong usaha mikro dan usaha kecil.

Pasal 9

Pengusaha Pariwisata yang tidak memenuhi standar usaha yang berlaku bagi Usaha Arena Permainan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4), tidak dapat mendalilkan diri sebagai Usaha Arena Permainan.

Pasal 10

(1) Pengusaha Pariwisata yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4), dan telah memperoleh Sertifikat Usaha Arena Permainan, berwenang untuk menyelenggarakan dan dapat mendalilkan diri sebagai Usaha Arena Permainan. (2) Penilaian atas pemenuhan dan pelaksanaan standar usaha yang berlaku bagi Usaha Arena Permainan dalam rangka sertifikasi dan penerbitan Sertifikat Usaha Arena Permainan, diselenggarakan oleh LSU Bidang Pariwisata.

Pasal 11

(1) Dalam hal Usaha Arena Permainan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) tidak lagi memenuhi dan melaksanakan Standar Usaha Arena Permainan yang berlaku berdasarkan Sertifikat Usaha Arena Permainan yang dimilikinya, maka Pengusaha Pariwisata tersebut wajib memenuhi dan/atau memperbaiki kekurangan yang ada dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, terhitung sejak diketahuinya untuk pertama kali fakta tentang kekurangan dimaksud. (2) Apabila setelah lewat jangka waktu 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pengusaha Pariwisata dimaksud tidak dapat memenuhi dan/atau memperbaiki kekurangan yang ada, maka Pengusaha Pariwisata yang bersangkutan dilarang menyelenggarakan Usaha Arena Permainan. (3) Dalam hal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka Sertifikat Usaha Arena Permainan yang dimiliki oleh Pengusaha Pariwisata yang bersangkutan menjadi tidak berlaku dan Pengusaha Pariwisata yang bersangkutan dilarang mendalilkan diri sebagai Usaha Arena Permainan.

Pasal 12

(1) Pengusaha Pariwisata dapat melakukan penilaian secara mandiri sebelum pelaksanaan Sertifikasi oleh LSU Bidang Pariwisata. (2) Penilaian secara mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi kewajiban Pengusaha Pariwisata untuk melaksanakan Sertifikasi, berdasarkan ketentuan dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri ini. (3) Penilaian secara mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Standar Usaha Arena Permainan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB Kedua

Penilaian dan Pelaksanaan Sertifikasi

Pasal 7

Koreksi

Pasal 8

Persyaratan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) tidak diberlakukan bagi Usaha Arena Permainan yang tergolong usaha mikro dan usaha kecil.

Pasal 9

Pengusaha Pariwisata yang tidak memenuhi standar usaha yang berlaku bagi Usaha Arena Permainan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4), tidak dapat mendalilkan diri sebagai Usaha Arena Permainan.

Pasal 10

Pasal 11

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Koreksi

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 17 Oktober 2014 MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF REPUBLIK INDONESIA, MARI ELKA PANGESTU Diundangkan di Jakarta pada tanggal 17 Oktober 2014 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, AMIR SYAMSUDIN LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF NOMOR 30 TAHUN 2014 TENTANG STANDAR USAHA ARENA PERMAINAN STANDAR USAHA ARENA PERMAINAN NO ASPEK UNSUR NO SUB UNSUR I. PRODUK A. Tempat dan Ruang 1. Tersedia area di dalam atau di luar gedung, yang memenuhi persyaratan kelaikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 2. Luas area yang digunakan untuk peralatan dan mesin permainan paling besar 80 % dari total luas area. 3. Petunjuk arah masuk dan keluar yang jelas dan mudah terlihat. 4. Penerangan dan sirkulasi udara yang baik sesuai standar dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan. B. Fasilitas 5. Tersedia peralatan dan mesin permainan, baik elektronik maupun mekanik, yang memenuhi ketentuan sebagai berikut : a. Memenuhi persyaratan kelaikan/keamanan penggunaannya; b. Bukan mengandalkan keberuntungan (luck/chance) atau mengandung unsur perjudian; dan c. Tidak mengandung pornografi /pornoaksi, kekerasan dan pembunuhan. NO ASPEK UNSUR NO SUB UNSUR 6. Tersedia loket/tempat penjualan tiket tanda masuk, koin, atau kartu untuk bermain 7. Tersedia tempat sampah tertutup. 8. Tersedia fasilitas untuk penyandang disabilitas. C. Kelengkapan Arena Permainan 9. Papan nama: a. dibuat dari bahan aman dan kuat dengan tulisan yang terbaca dan terlihat; dan b. dipasang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 10. Informasi mengenai harga permainan pada setiap jenis permainan dan pengoperasian sarana dan fasilitas arena permainan: a. ditulis dalam bahasa INDONESIA; b. dengan tulisan yang terbaca jelas; dan c. dipasang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 11. Tersedia larangan tertulis dan ditempatkan pada tempat yang mudah terbaca, mengenai: a. berjudi; b. merokok; c. membawa, mengedarkan, dan mengkonsumsi narkoba; d. membawa/mengkonsum si minuman beralkohol; dan e. membawa senjata tajam/api. NO ASPEK UNSUR NO SUB UNSUR 12. Tersedia fasilitas parkir yang, bersih, aman dan terawat. II. PELAYANAN Prosedur Operasional Standar (Standard Operating Procedure) 1. Ketersediaan dan penyampaian informasi, mengenai: a. produk; b. harga permainan; c. pembayaran; d. nomor telepon penting (kepolisian, pemadam kebakaran, ambulans, dan rumah sakit atau klinik); dan e. jadwal operasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. 2. Pengadaan dan/atau penyediaan peralatan dan mesin permainan. 3. Perawatan secara berkala terhadap arena permainan, termasuk peralatan dan mesin permainan. 4. Pengoperasian arena permainan, termasuk peralatan dan mesin permainan, sesuai standar dan/atau ketentuan peraturan perundang- undangan. 5. Tata tertib penggunaan area permainan. 6. Pembayaran tunai dan/atau nontunai. 7. Pelaksanaan kebersihan di lingkungan arena permainan. 8. Pencegahan dan penanggulangan kebakaran atau keadaan darurat lainnya. 9. Keselamatan dan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K). NO ASPEK UNSUR NO SUB UNSUR 10. Penanganan keluhan pengunjung. III. PENGELOLAAN A. Organisasi 1. Profil perusahaan yang terdiri atas: a. visi dan misi; b. struktur organisasi yang lengkap dan terdokumentasi; dan c. uraian tugas dan fungsi yang lengkap untuk setiap jabatan dan terdokumentasi. 2. Dokumen prosedur operasional standar (standard operating procedure) dan/atau petunjuk pelaksanaan kerja. 3. Rencana usaha yang lengkap, terukur dan terdokumentasi. 4. Perjanjian Kerja Bersama (PKB) atau Peraturan Perusahaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan dan terdokumentasi. B. Manajemen 5. Pelaksanaan program Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang terdokumentasi. 6. Pelaksanaan evaluasi kinerja manajemen yang terdokumentasi 7. Tersedia informasi mengenai dokter, rumah sakit atau klinik yang terdekat. 8. Pelaksanaan program pemeriksaan kesehatan karyawan yang terdokumentasi. C. Sumber Daya Manusia 9. Karyawan menggunakan pakaian seragam yang bersih dan rapi dengan mencantumkan identitas dan/atau logo perusahaan. 10. Memiliki perencanaan dan pengembangan karir. NO ASPEK UNSUR NO SUB UNSUR 11. Memiliki program pelatihan peningkatan kompetensi. 12. Memiliki program penilaian kinerja karyawan. 13. Tersedia tenaga kerja: a. operator yang berkompeten untuk memastikan keselamatan pemain dan pengunjung b. teknisi yang berkompeten untuk menjaga keselamatan pemain dan pengunjung, dan; c. petugas keamanan oleh satuan pengamanan yang memiliki Kartu Tanda Anggota (KTA) satuan pengamanan yang dikeluarkan oleh Kepolisian Republik INDONESIA. 14. Perlindungan asuransi kesehatan dan kecelakaan. D. Sarana dan Prasarana. 15. Tersedia area administrasi di ruang pimpinan arena permainan. 16. Tersedia area pemeliharaan dan perbaikan. 17. Tersedia tempat penyimpanan barang bagi karyawan. 18. Tersedia toilet yang bersih, terawat dan terpisah untuk pria dan wanita yang masing- masing dilengkapi dengan: a. tanda yang jelas; b. air bersih yang cukup; c. tempat cuci tangan dan alat pengering; d. kloset jongkok dan/atau kloset duduk; e. tempat sampah tertutup; dan f. tempat buang air kecil (urinoir) untuk toilet pengunjung pria. NO ASPEK UNSUR NO SUB UNSUR 19. Akses khusus darurat yang terlihat dengan rambu yang jelas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. 20. Peralatan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K) dan Alat Pemadan Api Ringan (APAR) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 21. Tersedia keranjang sampah tertutup. 22. Instalasi listrik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 23. Instalasi air bersih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 24. Tersedia area atau tempat ibadah dengan kelengkapannya. MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF REPUBLIK INDONESIA, MARI ELKA PANGESTU

Peraturan Menteri Nomor 30 Tahun 2014 tentang STANDAR USAHA ARENA PERMAINAN

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

BAB II

Pasal 4

BAB III

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

BAB Kesatu

Pasal 5

Pasal 6

BAB Kedua

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

BAB Ketiga

Pasal 12

BAB IV

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

BAB V

Pasal 16

BAB VI

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

BAB VII

Pasal 20