PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 28 Tahun 2014 tentang STANDAR USAHA JASA PENYELENGGARAAN PERTEMUAN, PERJALANAN INSENTIF, KONFERENSI, DAN PAMERAN

PERMEN Nomor 28 Tahun 2014

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB III

SERTIFIKAT DAN SERTIFIKASI USAHA JASA PENYELENGGARAAN PIKP

Pasal 5

(1) Setiap Usaha Jasa Penyelenggaraan PIKP, wajib memiliki Sertifikat Usaha Jasa Penyelenggaraan PIKP, dan melaksanakan Sertifikasi Usaha Jasa Penyelenggaraan PIKP, berdasarkan persyaratan dan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini. (2) Dalam hal menyangkut usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan koperasi di bidang Usaha Jasa Penyelenggaraan PIKP, Kementerian dan/atau Pemerintah Daerah dapat memberikan dan/atau mencarikan dukungan administrasi, kelembagaan dan pendanaan yang bersifat khusus, untuk keperluan kemudahan dalam rangka penerbitan Sertifikat Usaha Jasa Penyelenggaraan PIKP dan/atau pelaksanaan proses Sertifikasi Usaha Jasa Penyelenggaraan PIKP.

Pasal 6

(1) Sertifikasi Usaha Jasa Penyelenggaraan PIKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan dengan mengacu pada Standar Usaha Jasa Penyelenggaraan PIKP, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (2) Standar Usaha Jasa Penyelenggaraan PIKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat persyaratan minimal dan pedoman menyangkut Usaha Jasa Penyelenggaraan PIKP, yang meliputi aspek produk, aspek pelayanan dan aspek pengelolaan.

Pasal 7

(1) Untuk keperluan sertifikasi dan penerbitan Sertifikat Usaha Jasa Penyelenggaraan PIKP, harus dilakukan penilaian terhadap: a.pemenuhan persyaratan dasar; dan b.pemenuhan dan pelaksanaan Standar Usaha Jasa Penyelenggaraan PIKP. (2) Persyaratan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah Tanda Daftar Usaha Jasa Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi, dan Pameran. (3) Dalam hal persyaratan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak terpenuhi, maka sertifikasi tidak dapat dilakukan. (4) Pemenuhan dan pelaksanaan standar usaha yang berlaku bagi Usaha Jasa Penyelenggaraan PIKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi aspek: a. produk, yang terdiri dari 2 (dua) unsur dan 8 (delapan) sub unsur; b. pelayanan, yang terdiri dari 1 (satu) unsur dan 8 (delapan) sub unsur; c. pengelolaan, yang terdiri dari 4 (empat) unsur dan 18 (delapan belas) sub unsur.

Pasal 8

Persyaratan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) tidak diberlakukan bagi Usaha Jasa Penyelenggaraan PIKP yang tergolong usaha mikro dan usaha kecil.

Pasal 9

Pengusaha Pariwisata yang tidak memenuhi standar usaha yang berlaku bagi Usaha Jasa Penyelenggaraan PIKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4), tidak dapat mendalilkan diri sebagai Usaha Jasa Penyelenggaraan PIKP.

Pasal 10

(1) Pengusaha Pariwisata yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4), dan telah memperoleh Sertifikat Usaha Jasa Penyelenggaraan PIKP, berwenang untuk menyelenggarakan dan dapat mendalilkan diri sebagai Usaha Jasa Penyelenggaraan PIKP. (2) Penilaian atas pemenuhan dan pelaksanaan standar usaha yang berlaku bagi Usaha Jasa Penyelenggaraan PIKP dalam rangka sertifikasi dan penerbitan Sertifikat Usaha Jasa Penyelenggaraan PIKP, diselenggarakan oleh LSU Bidang Pariwisata.

Pasal 11

(1) Dalam hal Usaha Jasa Penyelenggaraan PIKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) tidak lagi memenuhi dan melaksanakan Standar Usaha Jasa Penyelenggaraan PIKP yang berlaku berdasarkan Sertifikat Usaha Jasa Penyelenggaraan PIKP yang dimilikinya, maka Pengusaha Pariwisata tersebut wajib memenuhi dan/atau memperbaiki kekurangan yang ada dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, terhitung sejak diketahuinya untuk pertama kali fakta tentang kekurangan dimaksud. (2) Apabila setelah lewat jangka waktu 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pengusaha Pariwisata dimaksud tidak dapat memenuhi dan/atau memperbaiki kekurangan yang ada, maka Pengusaha Pariwisata yang bersangkutan dilarang menyelenggarakan Usaha Jasa Penyelenggaraan PIKP. (3) Dalam hal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka Sertifikat Usaha Jasa Penyelenggaraan PIKP yang dimiliki oleh Pengusaha Pariwisata yang bersangkutan menjadi tidak berlaku dan Pengusaha Pariwisata yang bersangkutan dilarang mendalilkan diri sebagai Usaha Jasa Penyelenggaraan PIKP.

Pasal 12

(1) Pengusaha Pariwisata dapat melakukan penilaian secara mandiri sebelum pelaksanaan Sertifikasi oleh LSU Bidang Pariwisata. (2) Penilaian secara mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi kewajiban Pengusaha Pariwisata untuk melaksanakan Sertifikasi, berdasarkan ketentuan dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri ini. (3) Penilaian secara mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Standar Usaha Jasa Penyelenggaraan PIKP sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB Kedua

Penilaian dan Pelaksanaan Sertifikasi

Pasal 7

Koreksi

Pasal 8

Persyaratan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) tidak diberlakukan bagi Usaha Jasa Penyelenggaraan PIKP yang tergolong usaha mikro dan usaha kecil.

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Koreksi

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Nomor KM.108/HM.703/MPPT.91 tentang Ketentuan Usaha Jasa Konvensi, Perjalanan Insentif Dan Pameran, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Koreksi

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 18 Juli 2014 MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF REPUBLIK INDONESIA, MARI ELKA PANGESTU Diundangkan di Jakarta pada tanggal 22 Agustus 2014 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, AMIR SYAMSUDIN LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG STANDAR USAHA JASA PENYELENGGARAAN PERTEMUAN, PERJALANAN INSENTIF, KONFERENSI, DAN PAMERAN STANDAR USAHA JASA PENYELENGGARAAN PERTEMUAN, PERJALANAN INSENTIF, KONFERENSI, DAN PAMERAN NO ASPEK UNSUR NO SUB UNSUR I. PRODUK A. Penyelenggaraan Kegiatan 1. Mencakup minimal 2 (dua) jenis kegiatan dari jenis kegiatan sebagai berikut: a. pertemuan; b. perjalanan insentif; c. konferensi; d. pameran. 2. Tersedianya sumber daya manusia yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya. B. Fasilitas Penunjang 3. Ketersediaan tempat dan/atau gedung (venue) penyelenggaraan, sesuai dengan jenis kegiatan. 4. Ketersediaan kendaraan, sesuai dengan jenis kegiatan. 5. Ketersediaan konsumsi, sesuai dengan jenis kegiatan. 6. Ketersediaan akomodasi, sesuai dengan jenis kegiatan. 7. Ketersediaan media dokumentasi, sesuai dengan jenis kegiatan. 8. Pengurusan perizinan dan koordinasi dengan pihak-pihak yang berkepentingan. NO ASPEK UNSUR NO SUB UNSUR II. PELAYANAN Prosedur Operasional Standar (Standard Operating Procedure) 1. Penerimaan dan pemberian informasi melalui telepon, faksimili dan/atau email, mengenai penyelenggaraan kegiatan. 2. Penyusunan dan penyampaian perencanaan penyelenggaraan kegiatan. 3. Pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan. 4. Penyusunan dan penyampaian laporan, hasil evaluasi, dan rekomendasi. 5. Penyusunan dan pembuatan proposal dan perjanjian kerjasama dengan pihak yang berkepentingan dengan penyelenggaraan kegiatan. 6. Pelayanan keamanan selama pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan. 7. Pelayanan kesehatan selama pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan. 8. Penanganan keluhan pelanggan. III. PENGELOLAAN A. Organisasi 1. Profil perusahaan yang terdiri atas: a. visi dan misi; b. struktur organisasi yang lengkap dan terdokumentasi; c. uraian tugas dan fungsi yang lengkap untuk setiap jabatan dan terdokumentasi. 2. Dokumen Prosedur Operasional Standar (Standard Operating Procedure) dan/atau petunjuk pelaksanaan kerja. 3. Rencana usaha yang lengkap, terukur dan terdokumentasi. 4. Perjanjian Kerja Bersama (PKB) atau Peraturan Perusahaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan terdokumentasi. B. Manajemen 5. Pelaksanaan program Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang terdokumentasi. NO ASPEK UNSUR NO SUB UNSUR 6. Pelaksanaan evaluasi kinerja manajemen yang terdokumentasi. C. Sumber Daya Manusia 7. Memiliki program pelatihan peningkatan kompetensi. 8. Memiliki perencanaan dan pengembangan karir. 9. Pelaksanaan evaluasi kinerja karyawan secara berkala dan terdokumentasi. D.Sarana Prasarana 10. Ruang kantor yang dilengkapi peralatan dan perlengkapan dengan sistem pencahayaan dan sirkulasi udara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. 11. Ketersediaan ruang untuk pelayanan/penerimaan pelanggan (customer service). 12. Peralatan komunikasi yang terdiri dari telepon, faksimili, dan/atau fasilitas internet. 13. Papan nama dengan tulisan yang terbaca dan dipasang pada tempat yang terlihat dengan jelas. 14. Peralatan Pertolongan Pertama pada Kecelakaan (P3K) dan Alat Pemadan Api Ringan (APAR) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 15. Toilet pria dan wanita yang terpisah dengan sirkulasi dan pencahayaan udara yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 16. Instalasi listrik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. 17. Ruang atau tempat ibadah dengan kelengkapannya, bagi karyawan. 18. Gudang. MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF REPUBLIK INDONESIA, MARI ELKA PANGESTU

Peraturan Menteri Nomor 28 Tahun 2014 tentang STANDAR USAHA JASA PENYELENGGARAAN PERTEMUAN, PERJALANAN INSENTIF, KONFERENSI, DAN PAMERAN

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

BAB II

Pasal 4

BAB III

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

BAB Kesatu

Pasal 5

Pasal 6

BAB Kedua

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

BAB Ketiga

Pasal 12

BAB IV

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

BAB V

Pasal 16

BAB VI

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

BAB VII

Pasal 20

Pasal 21