PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 2014 tentang STANDAR USAHA TAMAN REKREASI

PERMEN Nomor 27 Tahun 2014

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan : 1. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata. 2. Usaha Taman Rekreasi adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk berekreasi dengan bermacam-macam atraksi. 3. Standar Usaha Taman Rekreasi adalah rumusan kualifikasi Usaha Taman Rekreasi dan/atau klasifikasi Usaha Taman Rekreasi yang mencakup aspek produk, pelayanan dan pengelolaan Usaha Taman Rekreasi. 4. Sertifikasi Usaha Taman Rekreasi adalah proses pemberian Sertifikat kepada Usaha Taman Rekreasi untuk mendukung peningkatan mutu produk, pelayanan dan pengelolaan Usaha Taman Rekreasi melalui audit pemenuhan Standar Usaha Taman Rekreasi. 5. Sertifikat Usaha Taman Rekreasi adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Lembaga Sertifikasi Usaha Bidang Pariwisata kepada Usaha Taman Rekreasi yang telah memenuhi Standar Usaha Taman Rekreasi. 6. Lembaga Sertifikasi Usaha Bidang Pariwisata, yang selanjutnya disebut LSU Bidang Pariwisata adalah lembaga mandiri yang berwenang melakukan Sertifikasi Usaha di Bidang Pariwisata sesuai ketentuan peraturan Perundang-Undangan. 7. Pengusaha Pariwisata adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha pariwisata. 8. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah. 9. Menteri adalah Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. 10. Kementerian adalah Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Buka PDF Asli

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

BAB III

SERTIFIKAT DAN SERTIFIKASI USAHA TAMAN REKREASI

Pasal 5

Koreksi

(1) Setiap Usaha Taman Rekreasi, wajib memiliki Sertifikat Usaha Taman Rekreasi dan melaksanakan Sertifikasi Usaha Taman Rekreasi, berdasarkan persyaratan dan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini. (2) Dalam hal menyangkut usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan koperasi di bidang Usaha Taman Rekreasi, Kementerian dan/atau Pemerintah Daerah dapat memberikan dan/atau mencarikan dukungan administrasi, kelembagaan dan pendanaan yang bersifat khusus, untuk keperluan kemudahan dalam rangka penerbitan Sertifikat Usaha Taman Rekreasi dan/atau pelaksanaan proses Sertifikasi Usaha Taman Rekreasi.

Pasal 6

(1) Sertifikasi Usaha Taman Rekreasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan dengan mengacu pada Standar Usaha Taman Rekreasi, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (2) Standar Usaha Taman Rekreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat persyaratan minimal dan pedoman menyangkut Usaha Taman Rekreasi, yang meliputi aspek produk, aspek pelayanan dan aspek pengelolaan.

Pasal 7

(1) Untuk keperluan sertifikasi dan penerbitan Sertifikat Usaha Taman Rekreasi, harus dilakukan penilaian terhadap: a. pemenuhan persyaratan dasar; dan b. pemenuhan dan pelaksanaan Standar Usaha Taman Rekreasi. (2) Persyaratan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah Tanda Daftar Usaha Pariwisata Bidang Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi. (3) Dalam hal persyaratan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak terpenuhi, maka sertifikasi tidak dapat dilakukan. (4) Pemenuhan dan pelaksanaan Standar Usaha yang berlaku bagi Usaha Taman Rekreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi aspek: a. produk, yang terdiri dari 2 (dua) unsur dan 14 (empat belas) sub unsur; b. pelayanan, yang terdiri dari 1 (satu) unsur dan 8 (delapan) sub unsur; c. pengelolaan, yang terdiri dari 4 (empat) unsur dan 28 (dua puluh delapan) sub unsur.

Pasal 8

Persyaratan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) tidak diberlakukan bagi Usaha Taman Rekreasi yang tergolong usaha mikro dan usaha kecil.

Pasal 9

Pengusaha Pariwisata yang tidak memenuhi standar usaha yang berlaku bagi Usaha Taman Rekreasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4), tidak dapat mendalilkan diri sebagai Usaha Taman Rekreasi.

Pasal 10

(1) Pengusaha Pariwisata yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4), dan telah memperoleh Sertifikat Usaha Taman Rekreasi, berwenang untuk menyelenggarakan dan dapat mendalilkan diri sebagai Usaha Taman Rekreasi. (2) Penilaian atas pemenuhan dan pelaksanaan standar usaha yang berlaku bagi Usaha Taman Rekreasi dalam rangka sertifikasi dan penerbitan Sertifikat Usaha Taman Rekreasi diselenggarakan oleh LSU Bidang Pariwisata.

Pasal 11

(1) Dalam hal Usaha Taman Rekreasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) tidak lagi memenuhi dan melaksanakan Standar Usaha Taman Rekreasi yang berlaku berdasarkan Sertifikat Usaha Taman Rekreasi yang dimilikinya, maka Pengusaha Pariwisata tersebut wajib memenuhi dan/atau memperbaiki kekurangan yang ada dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, terhitung sejak diketahuinya untuk pertama kali fakta tentang kekurangan dimaksud. (2) Apabila setelah lewat jangka waktu 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pengusaha Pariwisata dimaksud tidak dapat memenuhi dan/atau memperbaiki kekurangan yang ada, maka Pengusaha Pariwisata yang bersangkutan dilarang menyelenggarakan Usaha Taman Rekreasi. (3) Dalam hal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka Sertifikat Usaha Taman Rekreasi yang dimiliki oleh Pengusaha Pariwisata yang bersangkutan menjadi tidak berlaku dan Pengusaha Pariwisata yang bersangkutan dilarang mendalilkan diri sebagai Usaha Taman Rekreasi.

Pasal 12

(1) Pengusaha Pariwisata dapat melakukan penilaian secara mandiri sebelum pelaksanaan Sertifikasi oleh LSU Bidang Pariwisata. (2) Penilaian secara mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi kewajiban Pengusaha Pariwisata untuk melaksanakan Sertifikasi, berdasarkan ketentuan dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri ini. (3) Penilaian secara mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Standar Usaha Taman Rekreasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB Kedua

Penilaian dan Pelaksanaan Sertifikasi

Pasal 7

Koreksi

Pasal 8

Persyaratan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) tidak diberlakukan bagi Usaha Taman Rekreasi yang tergolong usaha mikro dan usaha kecil.

Pasal 9

Pengusaha Pariwisata yang tidak memenuhi standar usaha yang berlaku bagi Usaha Taman Rekreasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4), tidak dapat mendalilkan diri sebagai Usaha Taman Rekreasi.

Pasal 10

Pasal 11

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Koreksi

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Nomor KM.70/PW.105/MPPT-85 tentang Peraturan Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum, sepanjang mengenai Usaha Taman Rekreasi, menjadi tidak berlaku.

Pasal 21

Koreksi

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 18 Juli 2014 MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF REPUBLIK INDONESIA, MARI ELKA PANGESTU Diundangkan di Jakarta pada tanggal 22 Agustus 2014 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, AMIR SYAMSUDIN LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF REPUBLIK INDONESIA NOMOR 27 NOMOR 2014 TENTANG STANDAR USAHA TAMAN REKREASI STANDAR USAHA TAMAN REKREASI NO ASPEK UNSUR NO SUB UNSUR I. PRODUK A. Tempat dan Ruang 1. Kawasan tertentu dengan batas-batas yang jelas. 2. Luas minimal 30.000 (tiga puluh ribu) meter persegi. 3. Tersedia pintu gerbang, dengan jalur terpisah untuk masuk dan keluar. B. Fasilitas Penunjang 4. Papan nama dengan tulisan yang terbaca dan dipasang pada tempat yang terlihat dengan jelas. 5. Loket pembelian tiket tanda masuk untuk pengunjung. 6. Tersedia tempat rekreasi, fasilitas rekreasi, dan pertunjukan atraksi terjadwal. 7. Tersedia peralatan dan/atau wahana penunjang tempat rekreasi, fasilitas rekreasi, dan pertunjukan atraksi. 8. Tersedia area dan/atau fasilitas untuk beristirahat. 9. Toilet yang bersih, terawat dan terpisah untuk pengunjung pria dan wanita, yang jumlahnya sesuai dengan rasio kapasitas pengunjung. 10. Tersedia fasilitas bagi penyandang cacat dan lansia. 11. Tersedia restoran atau rumah makan. NO ASPEK UNSUR NO SUB UNSUR 12. Ruang ibadah dengan kelengkapannya. 13. Petunjuk arah untuk seluruh fasilitas di dalam maupun di luar kawasan. 14. Tersedia fasilitas parkir yang memadai, bersih, aman dan terawat. II. PELAYANAN Prosedur Operasional Standar (Standard Operating Procedure) 1. Ketersediaan dan penyampaian informasi: a. produk; b. harga tanda masuk; c. pembayaran; d. nomor telepon penting (kepolisian, pemadam kebakaran, ambulans, dan rumah sakit atau klinik); e. lokasi seluruh fasilitas (guide map); dan f. jadwal operasional. 2. Pengadaan dan/atau penyediaan peralatan dan wahana penunjang bagi jaminan keselamatan pengunjung. 3. Perawatan secara berkala terhadap peralatan dan wahana penunjang sesuai petunjuk pabrik. 4. Pengoperasian peralatan dan wahana penunjang. 5. Pencegahan dan penanggulangan kebakaran atau keadaan darurat lainnya. 6. Keselamatan dan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K). 7. Keamanan oleh satuan pengamanan yang memiliki Kartu Tanda Anggota (KTA) satuan pengamanan yang dikeluarkan oleh Kepolisian Republik INDONESIA. NO ASPEK UNSUR NO SUB UNSUR 8. Penanganan keluhan pengunjung. III. PENGELOLAAN A. Organisasi 1. Profil perusahaan terdiri atas: a. visi dan misi; b. struktur organisasi yang lengkap dan terdokumentasi; dan c. uraian tugas dan fungsi yang lengkap untuk setiap jabatan dan terdokumentasi. 2. Rencana usaha yang lengkap, terukur dan terdokumnetasi. 3. Perjanjian Kerja Bersama (PKB) atau Peraturan Perusahaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan terdokumentasi. B. Manajemen 4. Pelaksanaan program Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang terdokumentasi. 5. Pelaksanaan evaluasi kinerja manajemen yang terdokumentasi. 6. Kerjasama dengan dokter, rumah sakit atau klinik yang terdokumentasi. 7. Pelaksanaan program pemeriksaan kesehatan karyawan secara berkala yang terdokumentasi. C. Sumber Daya Manusia 8. Karyawan menggunakan pakaian seragam yang bersih dan rapi dengan mencantumkan identitas dan/atau logo perusahaan. 9. Memiliki perencanaan dan pengembangan karir. 10. Memiliki program pelatihan peningkatan kompetensi. 11. Memiliki program penilaian kinerja karyawan. NO ASPEK UNSUR NO SUB UNSUR 12. Tersedia operator dan teknisi. 13. Perlindungan asuransi kesehatan dan kecelakaan. D. Sarana dan Prasarana 14. Ruang kantor yang dilengkapi peralatan dan perlengkapan serta sistem pencahayaan dan sirkulasi udara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 15. Ruang karyawan dilengkapi: a. ruang ganti dan tempat istirahat; b. toilet karyawan pria dan wanita terpisah; c. ruang makan; dan d. tempat penyimpanan barang. 16. Tersedia bengkel pemeliharaan dan perbaikan. 17. Tempat penampungan sampah sementara. 18. Tersedia tempat sampah tertutup dalam jumlah yang sesuai dengan rasio kapasitas pengunjung. 19. Peralatan komunikasi yang terdiri dari telepon, faksimili, dan/atau fasilitas internet. 20. Peralatan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K) dan Alat Pemadam Api Ringan (APAR ) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 21. Fasilitas keamanan berupa pos keamanan. 22. Fasilitas angkat angkut untuk penumpang dan barang yang bersih terawat dan aman. 23. Instalasi listrik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 24. Instalasi air bersih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. NO ASPEK UNSUR NO SUB UNSUR 25. Instalasi genset sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 26. Akses khusus darurat yang terlihat dengan rambu yang jelas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. 27. Area ibadah dengan kelengkapannya, bagi karyawan 28. Gudang. MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF REPUBLIK INDONESIA, MARI ELKA PANGESTU

Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 2014 tentang STANDAR USAHA TAMAN REKREASI

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

BAB II

Pasal 4

BAB III

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

BAB Kesatu

Pasal 5

Pasal 6

BAB Kedua

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

BAB Ketiga

Pasal 12

BAB IV

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

BAB V

Pasal 16

BAB VI

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

BAB VII

Pasal 20

Pasal 21