PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 25 Tahun 2014 tentang STANDAR USAHA JASA INFORMASI PARIWISATA

PERMEN Nomor 25 Tahun 2014

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB III

SERTIFIKAT DAN SERTIFIKASI USAHA JASA INFORMASI PARIWISATA

Pasal 5

(1) Setiap Usaha Jasa Informasi Pariwisata, wajib memiliki Sertifikat Usaha Jasa Informasi Pariwisata dan melaksanakan sertifikasi Usaha Jasa Informasi Pariwisata, berdasarkan persyaratan dan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini. (2) Dalam hal menyangkut usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan koperasi di bidang UsahaJasa Informasi Pariwisata, Kementerian dan/atau Pemerintah Daerah dapat memberikan dan/atau mencarikan dukungan administrasi, kelembagaan dan pendanaan yang bersifat khusus, untuk keperluan kemudahan dalam rangka penerbitan Sertifikat Usaha Jasa Informasi Pariwisata dan/atau pelaksanaan proses Sertifikasi Usaha Jasa Informasi Pariwisata.

Pasal 6

(1) Sertifikasi Usaha Jasa Informasi Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan dengan mengacu pada Standar Usaha Jasa Informasi Pariwisata, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (2) Standar Usaha Jasa Informasi Pariwisatasebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat persyaratan minimal dan pedoman menyangkut Usaha Jasa Informasi Pariwisata, yang meliputi aspek produk, aspek pelayanan dan aspek pengelolaan.

Pasal 7

(1) Untuk keperluan sertifikasi dan penerbitan Sertifikat Usaha Jasa Informasi Pariwisata, harus dilakukan penilaian terhadap: a. Pemenuhan persyaratan dasar; dan b. pemenuhan dan pelaksanaan Standar Usaha Jasa Informasi Pariwisata. (2) Persyaratan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah Tanda Daftar Usaha Pariwisata Bidang Usaha Jasa Informasi Pariwisata. (3) Dalam hal persyaratan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak terpenuhi, maka sertifikasi tidak dapat dilakukan. (4) Pemenuhan dan pelaksanaan Standar Usaha yang berlaku bagi Usaha Jasa Informasi Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi aspek: a. produk, yang terdiri dari 1 (satu)unsur dan 1 (satu) sub unsur; b. pelayanan, yang terdiri dari 1 (satu)unsur dan 5 (lima) sub unsur; c. pengelolaan, yang terdiri dari 4 (empat) unsur dan 17 (tujuh belas) sub unsur.

Pasal 8

Persyaratan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7ayat (2) dan ayat (3) tidak diberlakukan bagi usaha Jasa Informasi Pariwisata yang tergolong usaha mikro dan usaha kecil.

Pasal 9

Pengusaha Pariwisata yang tidak memenuhi Standar Usaha yang berlaku bagi Usaha Jasa Informasi Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4), tidak dapat mendalilkan diri sebagai Usaha Jasa Informasi Pariwisata. Pasal10 (1) Pengusaha Pariwisata yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasa l7 ayat (4), dan telah memperoleh Sertifikat Usaha Jasa Informasi Pariwisata, berwenang untuk menyelenggarakan dan dapat mendalilkan diri sebagai Usaha Jasa Informasi Pariwisata. (2) Penilaian atas pemenuhan dan pelaksanaan Standar Usaha yang berlaku bagi Usaha Jasa Informasi Pariwisatadalam rangka sertifikasi dan penerbitan Sertifikat Usaha Jasa Informasi Pariwisata, diselenggarakan oleh LSU Bidang Pariwisata.

Pasal 11

(1) Dalam hal Usaha Jasa Informasi Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) tidak lagi memenuhi dan melaksanakan Standar Usaha Jasa Informasi Pariwisata yang berlaku berdasarkan Sertifikat Usaha Jasa Informasi Pariwisata yang dimilikinya, maka Pengusaha Pariwisata tersebut wajib memenuhi dan/atau memperbaiki kekurangan yang ada dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, terhitung sejak diketahuinya untuk pertama kali fakta tentang kekurangan dimaksud. (2) Apabila setelah lewat jangka waktu 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pengusaha Pariwisata dimaksud tidak dapat memenuhi dan/atau memperbaiki kekurangan yang ada, maka Pengusaha Pariwisata yang bersangkutan dilarang menyelenggarakan Usaha Jasa Informasi Pariwisata. (3) Dalam hal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka Sertifikat Usaha Jasa Informasi Pariwisata yang dimilikioleh Pengusaha Pariwisata yang bersangkutan menjadi tidak berlaku dan Pengusaha Pariwisata yang bersangkutan dilarang mendalilkan diri sebagai Usaha Jasa Informasi Pariwisata. BagianKetiga Penilaian Mandiri

Pasal 12

(1) Pengusaha Pariwisata dapat melakukan penilaian secara mandiri sebelum pelaksanaan Sertifikasi oleh LSU Bidang Pariwisata. (2) Penilaian secara mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi kewajiban Pengusaha Pariwisata untuk melaksanakan Sertifikasi, berdasarkan ketentuan dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri ini. (3) Penilaian secara mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Standar Usaha Jasa Informasi Pariwisata sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB Kedua

Penilaian dan Pelaksanaan Sertifikasi

Pasal 7

Koreksi

Pasal 8

Persyaratan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7ayat (2) dan ayat (3) tidak diberlakukan bagi usaha Jasa Informasi Pariwisata yang tergolong usaha mikro dan usaha kecil.

Peraturan Menteri Nomor 25 Tahun 2014 tentang STANDAR USAHA JASA INFORMASI PARIWISATA

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

BAB II

Pasal 4

BAB III

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 11

Pasal 12

BAB Kesatu

Pasal 5

Pasal 6

BAB Kedua

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 11

Pasal 12

BAB IV

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

BAB V

Pasal 16

BAB VI

Pasal 17

Pasal 19

BAB VII