PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 23 Tahun 2014 tentang STANDAR USAHA BAR/RUMAH MINUM

PERMEN Nomor 23 Tahun 2014

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB III

SERTIFIKAT DAN SERTIFIKASI USAHA BAR/RUMAH MINUM

Pasal 5

(1) Setiap Usaha Bar/Rumah Minum, wajib memiliki Sertifikat Usaha Bar/Rumah Minum dan melaksanakan Sertifikasi Usaha Bar/Rumah Minum, berdasarkan persyaratan dan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini. (2) Dalam hal menyangkut usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan koperasidi bidang Usaha Bar/Rumah Minum, Kementerian dan/atau Pemerintah Daerah dapat memberikan dan/atau mencarikan dukungan administrasi, kelembagaan dan pendanaan yang bersifat khusus, untuk keperluan kemudahan dalam rangka penerbitan Sertifikat Usaha Bar/Rumah Minum dan/atau pelaksanaan proses Sertifikasi Usaha Bar/Rumah Minum.

Pasal 6

(1) Sertifikasi Usaha Bar/Rumah Minumsebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan dengan mengacu pada Standar Usaha Bar/Rumah Minum, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (2) Standar Usaha Bar/Rumah Minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat persyaratan minimal dan pedoman menyangkut Usaha Bar/Rumah Minum, yang meliputi aspek produk, aspek pelayanan dan aspek pengelolaan.

Pasal 7

(1) Untuk keperluan sertifikasi dan penerbitan Sertifikat Usaha Bar/Rumah Minum, harus dilakukan penilaian terhadap: a. pemenuhan persyaratan dasar; dan b. pemenuhan dan pelaksanaan Standar Usaha Bar/Rumah Minum. (2) Persyaratan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah Tanda Daftar Usaha Pariwisata Bidang Usaha Jasa Penyediaan Makanan dan Minuman. (3) Dalam hal persyaratan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak terpenuhi, maka sertifikasi tidak dapat dilakukan. (4) Pemenuhan dan pelaksanaan Standar Usaha yang berlaku bagi Usaha Bar/Rumah Minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi aspek: a. produk, yang terdiri dari 3 (tiga)unsur dan 11 (sebelas) sub unsur; b. pelayanan, yang terdiri dari 1 (satu)unsur dan 6 (enam) sub unsur; c. pengelolaan, yang terdiri dari 4 (empat)unsur dan 26 (dua puluh enam) sub unsur.

Pasal 8

Persyaratan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) tidak diberlakukan bagi usaha Bar/Rumah Minum yang tergolong usaha mikro dan usaha kecil.

Pasal 9

Pengusaha Pariwisata yang tidak memenuhi Standar Usaha yang berlaku bagi Usaha Bar/Rumah Minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4), tidak tidak dapat mendalilkan diri sebagai Usaha Bar/Rumah Minum.

Pasal 10

(1) Pengusaha Pariwisata yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4), dan telah memperoleh Sertifikat Usaha Bar/Rumah Minum, berwenang untuk menyelenggarakan dan dapat mendalilkan diri sebagai Usaha Bar/Rumah Minum. (2) Penilaian atas pemenuhan dan pelaksanaan Standar Usaha yang berlaku bagi Usaha Bar/Rumah Minum dalam rangka sertifikasi dan penerbitan Sertifikat Usaha Bar/Rumah Minum, diselenggarakan oleh LSU Bidang Pariwisata.

Pasal 11

(1) Dalam hal Usaha Bar/Rumah Minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) tidak lagi memenuhi dan melaksanakan Standar Usaha Bar/Rumah Minum yang berlaku berdasarkan Sertifikat Usaha Bar/Rumah Minum yang dimilikinya, maka Pengusaha Pariwisatatersebut wajib memenuhi dan/atau memperbaiki kekurangan yang ada dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, terhitung sejak diketahuinya untuk pertama kali fakta tentang kekurangan dimaksud. (2) Apabila setelah lewat jangka waktu 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pengusaha Pariwisata dimaksudtidak dapat memenuhi dan/atau memperbaiki kekurangan yang ada, maka Pengusaha Pariwisata yang bersangkutan dilarang menyelenggarakan Usaha Bar/Rumah Minum. (3) Dalam halsebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka Sertifikat Usaha Bar/Rumah Minum yang dimiliki oleh Pengusaha Pariwisata yang bersangkutan menjadi tidak berlaku dan Pengusaha Pariwisata yang bersangkutan dilarang mendalilkan diri sebagai Usaha Bar/Rumah Minum.

Pasal 12

(1) Pengusaha Pariwisata dapat melakukan penilaian secara mandiri sebelum pelaksanaan Sertifikasi oleh LSU Bidang Pariwisata. (2) Penilaian secara mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi kewajiban Pengusaha Pariwisata untuk melaksanakan Sertifikasi, berdasarkan ketentuan dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri ini. (3) Penilaian secara mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Standar Usaha Bar/Rumah Minum sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB Kedua

Penilaian dan Pelaksanaan Sertifikasi

Pasal 7

Koreksi

Pasal 8

Persyaratan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) tidak diberlakukan bagi usaha Bar/Rumah Minum yang tergolong usaha mikro dan usaha kecil.

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Koreksi

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Nomor 104/PW.304/MPPT-91 tentang Ketentuan Usaha Bar, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Koreksi

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 17 Juli 2014 MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF REPUBLIK INDONESIA, MARI ELKA PANGESTU Diundangkan di Jakarta pada tanggal 22 Juli 2014 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, AMIR SYAMSUDIN LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG STANDAR USAHA BAR/RUMAH MINUM STANDAR USAHA BAR/RUMAH MINUM N O ASPEK UNSUR N O SUB UNSUR I. PRODUK A. Ruang Minum 1. Luas ruangan sesuai dengan rasio kapasitas tempat duduk. 2. Memiliki sistem sirkulasi udara dan pencahayaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. B. Fasilitas Penunjang 3. Menyediakan perlengkapan meja dan kursi. 4. Menu minuman disertai harga (drink list). 5. Bar counter sebagai area kerja untuk meramu minuman yang memenuhi persyaratan hygiene sanitasi, dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan yang diperlukan. 6. Rak pajang (display) minuman yang bersih, rapi dan menarik. 7. Tempat pencucian peralatan dan perlengkapan dilengkapi dengan fasilitas air panas dan air dingin yang memenuhi persyaratanhygiene sanitasi. 8. Toilet yang bersih, terawat dan terpisah untuk pengunjung pria dan wanita yang masing-masing dilengkapi dengan: a. tanda yang jelas; b. air bersih yang cukup; c. tempat cuci tangan dan alat pengering; d. kloset jongkok dan/atau kloset duduk; e. tempat sampah tertutup; dan f. tempat buang air kecil N O ASPEK UNSUR N O SUB UNSUR (urinoir) untuk toilet pengunjung pria. 9. Lift atau eskalator pengunjung untuk bar/rumah minum yang beradadi lantai 4 (empat) atau lebih. C. Kelengkapan Bangunan 10. Papan nama: a. dibuatdaribahan aman dan kuat dengan tulisan yang terbaca dan terlihat jelas; dan b. dipasang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 11. Fasilitas parkir yang bersih, aman, dan terawat. II. PELAYANAN Prosedur Operasional Standar (Standard Operating Procedure) 1. Penyambutan pengunjung. 2. Pelayanan pengunjung. 3. Pembayaran tunai dan/atau nontunai. 4. Keamanan oleh satuanpengamanan yang memiliki KartuTandaAnggota (KTA)satuanpengamanan yang dikeluarkan oleh Kepolisian Republik INDONESIA. 5. Keselamatan dan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K). 6. Penanganan keluhan pengunjung. III PENGELOLA AN A. Organisasi 1. Profil perusahaan yang terdiri atas: a. struktur oganisasi yang lengkap dan terdokumentasi; dan b. uraian tugas dan fungsi yang lengkap untuk setiap jabatan dan terdokumentasi. 2. Dokumen Prosedur Operasional Standar (Standard Operating Procedure) dan/atau petunjuk pelaksanaan kerja. 3. Rencana usaha yang lengkap, terukur dan terdokumentasi. 4. Peraturan perusahaan sesuai N O ASPEK UNSUR N O SUB UNSUR dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. B. Manajemen 5. Pelaksanaan program Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang terdokumentasi. 6. Pelaksanaan program pemeriksaan kesehatan karyawan secara berkala yang terdokumentasi. 7. Pelaksanaan evaluasi kinerja manajemen yang terdokumentasi. 8. Memiliki informasi mengenai dokter, klinik atau rumah sakit terdekat. C. Sumber Daya Manusia 9. Karyawan menggunakan pakaian seragam yang bersih dan sopan dengan mencantumkan identitas dan/atau logo perusahaan. 10. Memiliki perencanaan dan pengembangan karir. 11. Memiliki program pelatihan peningkatan kompetensi. 12. Perlindungan asuransi kesehatan dan kecelakaan. D. Sarana dan Prasarana 13. Ruangkantor yang dilengkapiperalatandanperlengk apan dengan sistempencahayaandansirkulasi udara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. 14. Ruangganti dan tempat istirahat yang terpisah untuk karyawan pria dan wanita, yang dilengkapidengan tempat penyimpanan barang karyawan. 15. Toilet karyawanpria dan karyawan wanita yang terpisahdengan sirkulasi dan pencahayaan udara yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 16. Peralatan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K) dan Alat N O ASPEK UNSUR N O SUB UNSUR Pemadan Api Ringan (APAR) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. 17. Peralatan komunikasi yang terdiridaritelepon, faksimili, dan/ataufasilitas internet. 18. Instalasilistrik sesuai dengan ketentuan peraturanperundang- undangan. 19. Instalasi gas sesuai dengan ketentuan peraturanperundang- undangan. 20. Instalasi air bersih sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan. 21. Akses khusus darurat yang berfungsi dengan baik dan terlihat dengan rambu yang jelas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. 22. Lampudarurat yang berfungsi dengan baik, sesuai dengan ketentuan peraturan peraturan perundang-undangan. 23. Peralatan keamanan berupa kamera pengawas (Closed Circuit Television) dan tempat petugas keamanan. 24. Fasilitasangkatangkut karyawan danbarang. 25. Ruang atau tempatibadah dengan kelengkapannya, bagi karyawan. 26. Gudang. MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF REPUBLIK INDONESIA, MARI ELKA PANGESTU

Peraturan Menteri Nomor 23 Tahun 2014 tentang STANDAR USAHA BAR/RUMAH MINUM

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

BAB II

Pasal 4

BAB III

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

BAB Kesatu

Pasal 5

Pasal 6

BAB Kedua

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

BAB Ketiga

Pasal 12

BAB IV

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

BAB V

Pasal 16

BAB VI

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

BAB VII

Pasal 20

Pasal 21