PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2022 tentang PELAKSANAAN DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN PADA KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/ BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF

PERMEN Nomor 2 Tahun 2022

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Pemerintah Pusat adalah PRESIDEN Republik INDONESIA yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik INDONESIA yang dibantu oleh Wakil PRESIDEN dan menteri sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945. 2. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan PRESIDEN yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara pemerintah daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat. 3. Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan/atau kepada gubernur dan bupati/wali kota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum. 4. Dana Dekonsentrasi adalah dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dilaksanakan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan dekonsentrasi, tidak termasuk dana yang dialokasikan untuk instansi vertikal pusat di daerah. 5. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan 6. Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi. 7. Dana Tugas Pembantuan adalah dana yang berasal dari APBN yang dilaksanakan oleh daerah dan desa yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan tugas pembantuan. 8. Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga yang selanjutnya disebut RKA-K/L adalah dokumen rencana keuangan tahunan kementerian/lembaga yang disusun menurut bagian anggaran kementerian/lembaga. 9. Daftar Hasil Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga yang selanjutnya disebut DHP RKA-K/L adalah dokumen yang berisi rangkuman RKA- K/L per unit organisasi jabatan pimpinan tinggi madya/eselon I dan program dalam suatu kementerian/ lembaga yang ditetapkan berdasarkan hasil penelaahan. 10. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disebut DIPA adalah suatu dokumen pelaksanaan anggaran yang dibuat oleh Menteri/Pimpinan Lembaga serta disahkan oleh Menteri Keuangan dan berfungsi sebagai dokumen pelaksanaan pendanaan kegiatan serta dokumen pendukung kegiatan akuntansi pemerintah. 11. Perubahan Anggaran yang selanjutnya disebut Revisi adalah perubahan anggaran belanja Kementerian yang telah ditetapkan berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, DHP RKA-K/L, dan/atau DIPA. 12. Perangkat Daerah Provinsi adalah unsur pembantu gubernur dan dewan perwakilan rakyat daerah provinsi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi. 13. Perangkat Daerah Kabupaten/Kota adalah unsur pembantu kepala daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota. 14. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata dan tugas pemerintahan di bidang ekonomi kreatif. 15. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata dan tugas pemerintahan di bidang ekonomi kreatif. 16. Sekretaris Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Sekretaris Utama Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, yang selanjutnya disebut Sekretaris Kementerian adalah unsur pembantu pemimpin yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri. 17. Deputi adalah Deputi di lingkungan Kementerian yang melaksanakan kegiatan dan memberikan dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.

BAB II

PENYELENGGARAAN DEKONSENTRASI

Pasal 4

Koreksi

(1) Menteri melimpahkan sebagian Urusan Pemerintahan di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat berdasarkan asas Dekonsentrasi. (2) Menteri melalui Sekretaris Kementerian mengoordinasikan perumusan kebijakan dan penatausahaan penyelenggaraan program Dekonsentrasi dengan Deputi.

Pasal 5

Koreksi

Program Dekonsentrasi dilaksanakan melalui pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif yang terdiri atas kegiatan: a. dukungan manajemen; b. pengembangan sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif; c. pengembangan destinasi dan infrastruktur; d. pengembangan produk wisata dan penyelenggaraan kegiatan (events); dan e. pengembangan ekonomi digital dan produk kreatif.

Pasal 6

(1) Kegiatan dukungan manajemen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, berupa dukungan perencanaan dan keuangan. (2) Pelaksanaan kegiatan dukungan manajemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada petunjuk teknis yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Pasal 7

(1) Kegiatan pengembangan sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, berupa: a. pengembangan sumber daya manusia pariwisata; dan b. pengembangan sumber daya manusia ekonomi kreatif. (2) Kegiatan pengembangan sumber daya manusia pariwisata, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa: a. pelatihan pemasaran pariwisata bagi aparatur sipil negara; dan b. pelatihan implementasi konsep kebersihan, kesehatan, keselamatan, dan kelestarian lingkungan bagi aparatur sipil negara. (3) Kegiatan pengembangan sumber daya manusia ekonomi kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa: a. pelatihan gerakan usaha kreatif bagi aparatur sipil negara; dan b. pelatihan pemasaran digital subsektor unggulan dan prioritas bagi aparatur sipil negara. (4) Pelaksanaan kegiatan pengembangan sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada petunjuk teknis yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Pasal 8

(1) Kegiatan pengembangan destinasi dan infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c yaitu kegiatan pengembangan sistem informasi kepariwisataan nasional. (2) Pelaksanaan kegiatan pengembangan destinasi dan infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada petunjuk teknis yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Pasal 9

(1) Kegiatan pengembangan produk wisata dan penyelenggaraan kegiatan (events) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d yaitu bimbingan teknis peningkatan kapasitas penyelenggaraan kegiatan (events). (2) Pelaksanaan kegiatan produk wisata dan penyelenggaraan kegiatan (events) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada petunjuk teknis yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Pasal 10

(1) Kegiatan pengembangan ekonomi digital dan produk kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e yaitu workshop pengembangan bidang ekonomi digital dan produk kreatif bagi aparatur sipil negara. (2) Pelaksanaan kegiatan pengembangan ekonomi digital dan produk kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada petunjuk teknis yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Pasal 11

(1) Gubernur MENETAPKAN Perangkat Daerah Provinsi yang bertanggungjawab menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang pariwisata dan ekonomi kreatif yang dilimpahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1). (2) Setelah menerima pelimpahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), gubernur MENETAPKAN pengelola keuangan Perangkat Daerah Provinsi yang meliputi kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang, pejabat pembuat komitmen, pejabat penguji tagihan/penandatangan surat perintah membayar, dan bendahara pengeluaran. (3) Gubernur menyampaikan hasil penetapan kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang dan pengelola keuangan Perangkat Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Menteri dengan tembusan kepada Menteri Keuangan melalui Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan. (4) Gubernur dalam melaksanakan sebagian urusan pemerintahan bidang pariwisata dan ekonomi kreatif yang dilimpahkan wajib berpedoman kepada petunjuk teknis yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

BAB IV

PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

Pasal 16

Koreksi

(1) Perencanaan dan penganggaran kegiatan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan dilaksanakan oleh Menteri dan didelegasikan kepada pejabat pimpinan tinggi madya atau eselon I sebagai penanggung jawab kegiatan. (2) Perencanaan dan penganggaran kegiatan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Sekretaris Kementerian. (3) Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan kepada kepala daerah program Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan yang akan ditugaskan paling lama pertengahan bulan Juni untuk tahun anggaran berikutnya setelah ditetapkan pagu anggaran. (4) Berdasarkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kepala daerah memberikan jawaban tertulis kepada Menteri dengan tembusan kepada Sekretaris Kementerian dan pejabat pimpinan tinggi madya atau eselon I terkait paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah pemberitahuan dari Menteri diterima. (5) Dalam hal gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat tidak memberikan jawaban sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dianggap tidak bersedia menerima kegiatan Dekonsentrasi. (6) Dalam hal kepala daerah tidak memberikan jawaban sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kepala daerah dianggap tidak bersedia menerima kegiatan Tugas Pembantuan. (7) Menteri berdasarkan jawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sampai dengan ayat (6) MENETAPKAN pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.

Pasal 17

(1) Pelaksanaan Dekonsentrasi oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat dibiayai melalui DIPA Kementerian. (2) Pelaksanaan Tugas Pembantuan oleh gubernur atau bupati/wali kota dibiayai melalui DIPA Kementerian. (3) Pendanaan Dekonsentrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan untuk kegiatan pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif. (4) Pendanaan Tugas Pembantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dialokasikan untuk kegiatan pengembangan infrastruktur ekonomi kreatif. (5) Alokasi anggaran per kegiatan dan per satuan kerja Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan untuk pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ditetapkan oleh Menteri. (6) Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib dikelola secara tertib, efisien, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 20

Koreksi

(1) Menteri melakukan pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan. (2) Gubernur selaku penerima Dekonsentrasi melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Perangkat Daerah Provinsi yang melaksanakan Dekonsentrasi. (3) Gubernur atau bupati/wali kota selaku penerima penugasan Tugas Pembantuan melakukan pembinaan dan pengawasan Tugas Pembantuan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Provinsi dan/atau Perangkat Daerah Kabupaten/Kota. (4) Pembinaan oleh Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemberian pedoman, fasilitasi dan bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi. (5) Pengawasan oleh Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rangka pencapaian efisiensi dan efektifitas dalam rangka bahan perumusan kebijakan pengalokasian dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan. (6) Dalam pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, Menteri melalui unit organisasi jabatan pimpinan tinggi madya atau eselon I terkait melakukan pengawasan pelaksanaan kegiatan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (7) Pembinaan oleh gubernur atau bupati/wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (8) Dalam pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, gubernur atau bupati/wali kota terkait melakukan pengawasan pelaksanaan kegiatan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Provinsi dan/atau Perangkat Daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 21

(1) Hasil pembinaan dan pengawasan dapat dijadikan acuan pengambilan kebijakan dalam pengalokasian program Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan di tahun berikutnya. (2) Menteri dapat menarik kembali Urusan Pemerintahan bidang pariwisata dan ekonomi kreatif yang dilimpahkan dalam hal: a. Urusan Pemerintahan bidang pariwisata dan ekonomi kreatif tidak dapat dilanjutkan karena Menteri mengubah kebijakan; dan/atau b. pelaksanaan Urusan Pemerintahan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2022 tentang PELAKSANAAN DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN PADA KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/ BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

BAB II

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

BAB III

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

BAB IV

Pasal 16

Pasal 17

BAB V

Pasal 18

BAB VI

Pasal 19

BAB VII

Pasal 20

Pasal 21

BAB VIII

Pasal 22

BAB IX

Pasal 23

BAB X

Pasal 24

Pasal 25