PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2014 tentang STANDAR USAHA KAWASAN PARIWISATA

PERMEN Nomor 17 Tahun 2014

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata. 2. Usaha Kawasan Pariwisata adalah usaha pembangunan dan/atau pengelolaan kawasan untuk memenuhi kebutuhan pariwisata. 3. Standar Usaha Kawasan Pariwisata adalah rumusan kualifikasi Usaha Kawasan Pariwisata dan/atau klasifikasi Usaha Kawasan Pariwisata yang mencakup aspek produk, pelayanan dan pengelolaan Usaha Kawasan Pariwisata. 4. Sertifikasi Usaha Kawasan Pariwisata adalah proses pemberian Sertifikat kepada Usaha Kawasan Pariwisata untuk mendukung peningkatan mutu produk, pelayanan dan pengelolaan Usaha Kawasan Pariwisata melalui audit pemenuhan Standar Usaha Kawasan Pariwisata. 5. Sertifikat Usaha Kawasan Pariwisata adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Lembaga Sertifikasi Usaha Bidang Pariwisata kepada Usaha Kawasan Pariwisata yang telah memenuhi Standar Usaha Kawasan Pariwisata. 6. Lembaga Sertifikasi Usaha Bidang Pariwisata, yang selanjutnya disebut LSU Bidang Pariwisata adalah lembaga mandiri yang berwenang melakukan Sertifikasi Usaha di Bidang Pariwisata sesuai ketentuan peraturan Perundang-Undangan. 7. Pengusaha Pariwisata adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha pariwisata. 8. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah. 9. Menteri adalah Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. 10. Kementerian adalah Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Buka PDF Asli

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

BAB III

SERTIFIKAT DAN SERTIFIKASI USAHA KAWASAN PARIWISATA

Pasal 5

Koreksi

(1) Setiap Usaha Kawasan Pariwisata, wajib memiliki Sertifikat Usaha Kawasan Pariwisata dan melaksanakan Sertifikasi Usaha Kawasan Pariwisata, berdasarkan persyaratan dan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini. (2) Dalam hal menyangkut usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan koperasi di bidang Usaha Kawasan Pariwisata, Kementerian dan/atau Pemerintah Daerah dapat memberikan dan/atau mencarikan dukungan administrasi, kelembagaan dan pendanaan yang bersifat khusus, untuk keperluan kemudahan dalam rangka penerbitan Sertifikat Usaha Kawasan Pariwisata dan/atau pelaksanaan proses Sertifikasi Usaha Kawasan Pariwisata.

Pasal 6

(1) Sertifikasi Usaha Kawasan Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan dengan mengacu pada Standar Usaha Kawasan Pariwisata, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (2) Standar Usaha Kawasan Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat persyaratan minimal dan pedoman menyangkut Usaha Kawasan Pariwisata, yang meliputi aspek produk, aspek pelayanan dan aspek pengelolaan. BAB III .....

Pasal 7

(1) Untuk keperluan sertifikasi dan penerbitan Sertifikat Usaha Kawasan Pariwisata, harus dilakukan penilaian terhadap: a. pemenuhan persyaratan dasar; dan b. pemenuhan dan pelaksanaan Standar Usaha Kawasan Pariwisata. (2) Persyaratan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah Tanda Daftar Usaha Pariwisata Bidang Usaha Kawasan Pariwisata. (3) Dalam hal persyaratan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak terpenuhi, maka sertifikasi tidak dapat dilakukan. (4) Pemenuhan dan pelaksanaan Standar Usaha yang berlaku bagi Usaha Kawasan Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi aspek: a. produk, yang terdiri dari 2 (dua) unsur dan 6 (enam) sub unsur; b. pelayanan, yang terdiri dari 1 (satu) unsur dan 4 (empat) sub unsur; c. pengelolaan, yang terdiri dari 4 (empat) unsur dan 24 (dua puluh empat) sub unsur.

Pasal 8

Persyaratan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) tidak diberlakukan bagi usaha Kawasan Pariwisata yang tergolong usaha mikro dan usaha kecil.

Pasal 9

Pengusaha Pariwisata yang tidak memenuhi Standar Usaha yang berlaku bagi Usaha Kawasan Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4), tidak dapat mendalilkan diri sebagai Usaha Kawasan Pariwisata.

Pasal 10

(1) Pengusaha Pariwisata yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4), dan telah memperoleh Sertifikat Usaha Kawasan Pariwisata, berwenang untuk menyelenggarakan dan dapat mendalilkan diri sebagai Usaha Kawasan Pariwisata. (2) Penilaian atas pemenuhan dan pelaksanaan Standar Usaha yang berlaku bagi Usaha Kawasan Pariwisata dalam rangka sertifikasi dan penerbitan Sertifikat Usaha Kawasan Pariwisata, diselenggarakan oleh LSU Bidang Pariwisata.

Pasal 11

(1) Dalam hal Usaha Kawasan Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) tidak lagi memenuhi dan melaksanakan Standar Usaha Kawasan Pariwisata yang berlaku berdasarkan Sertifikat Usaha Kawasan Pariwisata yang dimilikinya, maka Pengusaha Pariwisata tersebut wajib memenuhi dan/atau memperbaiki kekurangan yang ada dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, terhitung sejak diketahuinya untuk pertama kali fakta tentang kekurangan dimaksud. (2) Apabila setelah lewat jangka waktu 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pengusaha Pariwisata dimaksud tidak dapat memenuhi dan/atau memperbaiki kekurangan yang ada, maka Pengusaha Pariwisata yang bersangkutan dilarang menyelenggarakan Usaha Kawasan Pariwisata. (3) Dalam hal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka Sertifikat Usaha Kawasan Pariwisata yang dimiliki oleh Pengusaha Pariwisata yang bersangkutan menjadi tidak berlaku dan Pengusaha Pariwisata yang bersangkutan dilarang mendalilkan diri sebagai Usaha Kawasan Pariwisata.

Pasal 12

(1) Pengusaha Pariwisata dapat melakukan penilaian secara mandiri sebelum pelaksanaan Sertifikasi oleh LSU Bidang Pariwisata. (2) Penilaian secara mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi kewajiban Pengusaha Pariwisata untuk melaksanakan Sertifikasi, berdasarkan ketentuan dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri ini. (3) Penilaian secara mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Standar Usaha Kawasan Pariwisata sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB Kedua

Penilaian dan Pelaksanaan Sertifikasi

Pasal 7

Koreksi

Pasal 8

Persyaratan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) tidak diberlakukan bagi usaha Kawasan Pariwisata yang tergolong usaha mikro dan usaha kecil.

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Koreksi

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Nomor KM.59/PW.002/MPPT-85 tentang Peraturan Usaha Kawasan Pariwisata, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Koreksi

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 17 Juli 2014 MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF REPUBLIK INDONESIA, MARI ELKA PANGESTU Diundangkan di Jakarta pada tanggal 22 Juli 2014 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, AMIR SYAMSUDIN LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2014 TENTANG STANDAR USAHA KAWASAN PARIWISTA STANDAR USAHA KAWASAN PARIWISATA NO ASPEK UNSUR NO SUB UNSUR I. PRODUK A. Lahan 1. Luas paling sedikit 100 Ha. 2. Sarana dan prasarana dalam lahan, paling sedikit meliputi: a. hotel atau jenis akomodasi lainnya; b. restoran atau rumah makan; dan c. daya tarik wisata. 3. Memiliki pagar atau batas yang jelas. 4. Dilengkapi gerbang masuk kawasan. B. Fasilitas Penunjang 5. Paling sedikit meliputi : a. air bersih dengan debit mencukupi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. listrik mencukupi dan berfungsi dengan baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; c. jalan mencukupi dan berfungsi dengan baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; d. jaringan komunikasi mencukupi dan berfungsi dengan baik. 6. Toilet yang bersih, terawat dan terpisah untuk pengunjung pria dan wanita yang masing- masing dilengkapi dengan: NO ASPEK UNSUR NO SUB UNSUR a. tanda yang jelas; b. air bersih yang cukup; c. tempat cuci tangan dan alat pengering; d. kloset jongkok dan/atau kloset duduk; e. tempat sampah tertutup; dan f. tempat buang air kecil (urinoir) untuk toilet pengunjung pria. II. PELAYANAN Prosedur Operasional Standar (Standard Operating Procedure) 1. Penerimaan dan pemberian informasi melalui telepon, faksimili, dan/atau email mengenai sarana dan prasarana di dalam kawasan. 2. Pembangunan dan pengelolaan kawasan. 3. Pengoperasian kawasan pariwisata meliputi: a. komunikasi internal dan eksternal; b. keamanan lingkungan kawasan; dan c. kebersihan dan kesehatan lingkungan kawasan. 4. Penanganan keluhan wisatawan. III. PENGELOLAAN A. Organisasi 1. Profil perusahaan yang terdiri atas: a. visi dan misi; b. struktur organisasi yang lengkap dan dan terdokumentasi; dan c. uraian tugas dan fungsi yang lengkap untuk setiap jabatan dan terdokumentasi. 2. Dokumen Prosedur Operasional Standar (Standard Operating Procedure) dan/atau petunjuk pelaksanaan kerja. 3. Rencana usaha yang lengkap, terukur dan terdokumentasi. 4. Perjanjian Kerja Bersama (PKB) atau Peraturan Perusahaan sesuai dengan ketentuan NO ASPEK UNSUR NO SUB UNSUR peraturan perundang- undangan dan terdokumentasi. B. Manajemen 5. Pelaksanaan program Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang terdokumentasi. 6. Program kelestarian lingkungan kawasan. 7. Program inovasi produk. 8. Sertifikat laik hygiene sanitasi untuk restoran atau rumah makan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 9. Pelaksanaan evaluasi kinerja manajemen yang terdokumentasi. 10. Memiliki informasi mengenai dokter, klinik atau rumah sakit terdekat. 11. Memiliki program pemeriksaan kesehatan karyawan. 12. Memiliki program pengendalian hama (pest control). 13. Kemitraan dan/atau keterlibatan masyarakat lokal. C. Sumber Daya Manusia 14. Karyawan menggunakan pakaian seragam yang bersih dan sopan dengan mencantumkan identitas dan/atau logo perusahaan. 15. Memiliki perencanaan dan pengembangan karir. 16. Memiliki program pelatihan peningkatan kompetensi. 17. Memiliki program penilaian kinerja karyawan secara berkala. D. Sarana dan Prasarana 18. Ruang kantor yang dilengkapi peralatan dan perlengkapan dengan sistem pencahayaan dan sirkulasi udara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. NO ASPEK UNSUR NO SUB UNSUR 19. Toilet karyawan pria dan karyawan wanita yang terpisah dengan sirkulasi dan pencahayaan udara yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. 20. Peralatan Pertolongan Pertama pada Kecelakaan (P3K) dan Alat Pemadan Api Ringan (APAR) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 21. Peralatan komunikasi yang terdiri dari telepon, faksimili, dan/atau fasilitas internet. 22. Ruang atau tempat ibadah dengan kelengkapannya, bagi karyawan. 23. Fasilitas parkir yang bersih, aman, dan terawat. 24. Pengelolaan limbah cair dan padat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan- undangan. MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF REPUBLIK INDONESIA, MARI ELKA PANGESTU

Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2014 tentang STANDAR USAHA KAWASAN PARIWISATA

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

BAB II

Pasal 4

BAB III

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

BAB Kesatu

Pasal 5

Pasal 6

BAB Kedua

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

BAB Ketiga

Pasal 12

BAB IV

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

BAB V

Pasal 16

BAB VI

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

BAB VII

Pasal 20

Pasal 21