PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 15 Tahun 2021 tentang PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/ BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF

PERMEN Nomor 15 Tahun 2021

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Penyelenggara Negara adalah pejabat negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara atau pejabat publik lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2. Istri/Suami adalah seseorang yang terikat hubungan perkawinan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 3. Anak Tanggungan adalah anak kandung, anak tiri, anak angkat, dan/atau anak asuh yang dibiayai atau mendapatkan bantuan finansial dalam pemenuhan kebutuhan dasar maupun kebutuhan lainnya dari Penyelenggara Negara dan/atau Istri/Suami. 4. Harta Kekayaan adalah harta benda berupa benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, termasuk hak dan kewajiban lainnya yang dapat dinilai dengan uang yang dimiliki oleh Penyelenggara Negara beserta Istri/Suami dan Anak Tanggungan Penyelenggara Negara, baik atas nama oleh Penyelenggara Negara, Istri/Suami, Anak Tanggungan atau pihak lain, yang diperoleh sebelum dan selama Penyelenggara Negara memangku jabatannya. 5. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disingkat LHKPN adalah laporan dalam bentuk dokumen, berupa dokumen elektronik mengenai uraian dan rincian informasi mengenai Harta Kekayaan, data pribadi, penerimaan, pengeluaran, dan data lainnya atas Harta Kekayaan Penyelenggara Negara. 6. Pejabat Wajib Lapor LHKPN Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang selanjutnya disebut Pejabat Wajib Lapor adalah pejabat di lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang wajib menyampaikan LHKPN. 7. Komisi Pemberantasan Korupsi, yang selanjutnya disingkat KPK, adalah lembaga negara sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UNDANG-UNDANG Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas UNDANG-UNDANG Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 8. Tim Pengelola LHKPN adalah tim yang menjadi mitra kerja KPK dalam melakukan pengelolaan LHKPN di lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. 9. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepariwisataan dan tugas pemerintahan di bidang ekonomi kreatif.

BAB III

MEKANISME PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

Pasal 5

Koreksi

(1) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dilakukan secara: a. khusus; dan/atau b. periodik. (2) Penyampaian LHKPN secara khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan pada saat: a. pengangkatan sebagai Penyelenggara Negara pada saat pertama kali menjabat; b. berakhirnya masa jabatan atau pensiun sebagai Penyelenggara Negara; atau c. pengangkatan kembali sebagai Penyelenggara Negara setelah berakhir masa jabatan atau pensiun. (3) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak saat pengangkatan pertama/berakhirnya jabatan/pensiun/pengangkatan kembali setelah berakhirnya masa jabatan atau pensiun sebagai Penyelenggara Negara. (4) Penyampaian LHKPN secara periodik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali selama menjabat atas Harta Kekayaan pada tanggal 31 Desember tahun laporan. (5) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib disampaikan dalam jangka waktu paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya.

Pasal 6

(1) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 wajib dilaksanakan melalui aplikasi LHKPN pada laman elhkpn.kpk.go.id. (2) Selain melakukan penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Wajib Lapor wajib melampirkan surat kuasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai LHKPN. (3) Penyampaian lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diserahkan langsung kepada KPK atau dikirimkan melalui layanan pengiriman kepada KPK paling lama 14 (empat belas) hari setelah penyampaian LHKPN.

Pasal 7

(1) Apabila penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dinyatakan belum lengkap oleh KPK, Pejabat Wajib Lapor wajib memperbaiki dan menyampaikan kembali LHKPN yang telah diperbaiki dan/atau menyampaikan kekurangan lampiran surat kuasa paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterimanya pemberitahuan belum lengkap dari KPK. (2) Dalam hal Pejabat Wajib Lapor tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LHKPN yang disampaikan Pejabat Wajib Lapor dikembalikan dan dianggap belum menyampaikan LHKPN.

Pasal 8

Dalam pelaksanaan penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 7 dibentuk Tim Pengelola LHKPN yang ditetapkan dengan keputusan Menteri.

Peraturan Menteri Nomor 15 Tahun 2021 tentang PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/ BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

BAB II

Pasal 4

BAB III

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

BAB IV

Pasal 9

BAB V

Pasal 10

BAB VI

Pasal 11

Pasal 12