PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 14 Tahun 2014 tentang STANDAR USAHA ANGKUTAN JALAN WISATA

PERMEN Nomor 14 Tahun 2014

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan : 1. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata. 2. Usaha Angkutan Jalan Wisata adalah penyediaan angkutan orang untuk kebutuhan dan kegiatan pariwisata. 3. Standar Usaha Angkutan Jalan Wisata adalah rumusan kualifikasi Usaha Angkutan Jalan Wisata dan/atau klasifikasi Usaha Angkutan Jalan Wisata yang mencakup aspek produk, pelayanan dan pengelolaan Usaha Angkutan Jalan Wisata. 4. Sertifikasi Usaha Angkutan Jalan Wisata adalah proses pemberian Sertifikat kepada Usaha Angkutan Jalan Wisata untuk mendukung peningkatan mutu produk, pelayanan dan pengelolaan Usaha Angkutan Jalan Wisata melalui audit pemenuhan Standar Usaha Angkutan Jalan Wisata. 5. Sertifikat Usaha Angkutan Jalan Wisata adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Lembaga Sertifikasi Usaha Bidang Pariwisata kepada Usaha Angkutan Jalan Wisata yang telah memenuhi Standar Usaha Angkutan Jalan Wisata. 6. Lembaga Sertifikasi Usaha Bidang Pariwisata, yang selanjutnya disebut LSU Bidang Pariwisata adalah lembaga mandiri yang berwenang melakukan Sertifikasi Usaha di Bidang Pariwisata sesuai ketentuan peraturan Perundang-Undangan. 7. Pengusaha Pariwisata adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha pariwisata. 8. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah. 9. Menteri adalah Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. 10. Kementerian adalah Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Buka PDF Asli

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

BAB III

SERTIFIKAT DAN SERTIFIKASI USAHA ANGKUTAN JALAN WISATA

Pasal 6

Koreksi

(1) Setiap Usaha Angkutan Jalan Wisata, wajib memiliki Sertifikat Usaha Angkutan Jalan Wisata dan melaksanakan Sertifikasi Usaha Angkutan Jalan Wisata, berdasarkan persyaratan dan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini. (2) Dalam hal menyangkut usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan koperasi di bidang Usaha Angkutan Jalan Wisata, Kementerian dan/atau Pemerintah Daerah dapat memberikan dan/atau mencarikan dukungan administrasi, kelembagaan dan pendanaan yang bersifat khusus, untuk keperluan kemudahan dalam rangka penerbitan Sertifikat Usaha Angkutan Jalan Wisata dan/atau pelaksanaan proses Sertifikasi Usaha Angkutan Jalan Wisata.

Pasal 7

(1) Sertifikasi Usaha Angkutan Jalan Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilaksanakan dengan mengacu pada Standar Usaha Angkutan Jalan Wisata, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (2) Standar Usaha Angkutan Jalan Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat persyaratan minimal dan pedoman menyangkut Usaha Angkutan Jalan Wisata, yang meliputi aspek produk, aspek pelayanan dan aspek pengelolaan.

Pasal 8

(1) Untuk keperluan sertifikasi dan penerbitan Sertifikat Usaha Angkutan Jalan Wisata, harus dilakukan penilaian terhadap: a. pemenuhan persyaratan dasar; dan b. pemenuhan dan pelaksanaan Standar Usaha Angkutan Jalan Wisata. (2) Persyaratan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi: a. Tanda Daftar Usaha Pariwisata Bidang Usaha Jasa Transportasi Wisata; dan; b. Izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek, yang diterbitkan oleh Kementerian Perhubungan. (3) Dalam hal persyaratan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak terpenuhi, maka sertifikasi tidak dapat dilakukan. (4) Pemenuhan dan pelaksanaan standar usaha yang berlaku bagi Usaha Angkutan Jalan Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi aspek: a. produk, yang terdiri dari 3 (tiga) unsur dan 8 (delapan) sub unsur; b. pelayanan, yang terdiri dari 2 (dua) unsur dan 8 (delapan) sub unsur; dan c. pengelolaan, yang terdiri dari 4 (empat) unsur dan 28 (dua puluh delapan) sub unsur.

Pasal 9

Persyaratan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a tidak diberlakukan bagi Usaha Angkutan Jalan Wisata yang tergolong usaha mikro dan usaha kecil.

Pasal 10

Pengusaha Pariwisata yang tidak memenuhi standar usaha yang berlaku bagi Usaha Angkutan Jalan Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4), tidak dapat mendalilkan diri sebagai Usaha Angkutan Jalan Wisata.

Pasal 11

(1) Pengusaha Pariwisata yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4), dan telah memperoleh Sertifikat Usaha Angkutan Jalan Wisata, berwenang untuk menyelenggarakan dan dapat mendalilkan diri sebagai Usaha Angkutan Jalan Wisata. (2) Penilaian atas pemenuhan dan pelaksanaan standar usaha yang berlaku bagi Usaha Angkutan Jalan Wisata dalam rangka sertifikasi dan penerbitan Sertifikat Usaha Angkutan Jalan Wisata, diselenggarakan oleh LSU Bidang Pariwisata.

Pasal 12

(1) Dalam hal Usaha Angkutan Jalan Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) tidak lagi memenuhi dan melaksanakan Standar Usaha Angkutan Jalan Wisata yang berlaku berdasarkan Sertifikat Usaha Angkutan Jalan Wisata yang dimilikinya, maka Pengusaha Pariwisata tersebut wajib memenuhi dan/atau memperbaiki kekurangan yang ada dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, terhitung sejak diketahuinya untuk pertama kali fakta tentang kekurangan dimaksud. (2) Apabila setelah lewat jangka waktu 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pengusaha Pariwisata dimaksud tidak dapat memenuhi dan/atau memperbaiki kekurangan yang ada, maka Pengusaha Pariwisata yang bersangkutan dilarang menyelenggarakan Usaha Angkutan Jalan Wisata. (3) Dalam hal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka Sertifikat Usaha Angkutan Jalan Wisata yang dimiliki oleh Pengusaha Pariwisata yang bersangkutan menjadi tidak berlaku dan Pengusaha Pariwisata yang bersangkutan dilarang mendalilkan diri sebagai Usaha Angkutan Jalan Wisata.

Pasal 13

(1) Pengusaha Pariwisata dapat melakukan penilaian secara mandiri sebelum pelaksanaan sertifikasi oleh LSU Bidang Pariwisata. (2) Penilaian secara mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi kewajiban Pengusaha Pariwisata untuk melaksanakan sertifikasi, berdasarkan ketentuan dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri ini. (3) Penilaian secara mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Standar Usaha Angkutan Jalan Wisata sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB Kedua

Penilaian dan Pelaksanaan Sertifikasi

Pasal 8

Koreksi

Pasal 9

Persyaratan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a tidak diberlakukan bagi Usaha Angkutan Jalan Wisata yang tergolong usaha mikro dan usaha kecil.

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Koreksi

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 14 Juli 2014 MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF REPUBLIK INDONESIA, MARI ELKA PANGESTU Diundangkan di Jakarta pada tanggal 22 Juli 2014 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, AMIR SYAMSUDIN LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2014 TENTANG STANDAR USAHA ANGKUTAN JALAN WISATA STANDAR USAHA ANGKUTAN JALAN WISATA NO ASPEK UNSUR NO SUB UNSUR I. I PRODUK A. Mobil Bus Wisata 1. Jumlah kursi penumpang dan konfigurasinya, pengatur suhu udara, tempat penyimpanan barang (overhead compartment), lampu penerangan kabin, kaca riben, dan pintu darurat (emergency door), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. 2. Sistem dan perangkat tata suara (Sound System) yang dilengkapi alat pelantang suara (microphone). 3. Sabuk pengaman kursi (safety belt) untuk seluruh kursi penumpang. 4. Gorden yang bercirikan kekhasan pariwisata daerah. B. Mobil Penumpang Wisata 5. Jumlah kursi penumpang, pengatur suhu udara, pengatur posisi sandaran kursi (reclining seat), lampu penerang kabin, dan kaca riben, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. 6. Sabuk pengaman (safety belt) untuk seluruh kursi penumpang; NO ASPEK UNSUR NO SUB UNSUR C. Fasilitas Penunjang 7. Khusus untuk Mobil Bus Wisata, tersedianya Peralatan Pertolongan Pertama pada Kecelakaan (P3K), Alat Pemadam Api Ringan (APAR), Alat pemecah kaca darurat, Sticker identitas pelaku usaha, tempat sampah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 8. Khusus untuk Mobil Penumpang Wisata, tersedianya Peralatan Pertolongan Pertama pada Kecelakaan (P3K) dan tempat sampah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. II. PELAYANAN A. Prosedur Operasional Standar (Standard Operating Procedure) 1. Penerimaan dan pemberian informasi melalui telepon, faksimili, dan email mengenai: a. pemesanan; b. produk; dan c. harga. 2. Penyediaan pelayanan penumpang berkebutuhan khusus bagi: a. wanita hamil; b. lanjut usia; c. anak-anak; dan d. penyandang cacat. 3. Pelayanan pemberangkatan dan kepulangan kendaraan dari dan ke lokasi yang disepakati bersama. 4. Pengecekan kendaraan sebelum dan setelah beroperasi. 5. Pengelolaan tanggap darurat operasional kendaraan. NO ASPEK UNSUR NO SUB UNSUR 6. Keamanan oleh satuan pengamanan di lokasi kantor, yang memiliki Kartu Tanda Anggota (KTA) satuan pengamanan yang dikeluarkan oleh Kepolisian Republik INDONESIA. 7. Penanganan keluhan pelanggan yang muncul selama menggunakan kendaraan. B. Pelayanan lainnya 8. Penyediaan asuransi. III. PENGELOLAAN A. Organisasi 1. Profil perusahaan yang terdiri atas: a. visi dan misi; b. struktur organisasi yang lengkap dan terdokumentasi; c. uraian tugas dan fungsi yang lengkap untuk setiap jabatan dan terdokumentasi. 2. Rencana usaha yang lengkap, terukur dan terdokumentasi. 3. Dokumen Prosedur Operasional Standar (Standard Operating Procedure) dan/atau petunjuk pelaksanaan kerja. 4. Perjanjian Kerja Bersama (PKB) atau Peraturan Perusahaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan terdokumentasi. 5. Pengelolaan administrasi seluruh transaksi dan surat-menyurat yang terdokumentasi dan tersimpan dengan baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. NO ASPEK UNSUR NO SUB UNSUR B. Manajemen 6. Pelaksanaan program Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang terdokumentasi. 7. Pelaksanaan program pemeriksaan kesehatan karyawan secara berkala yang terdokumentasi. 8. Pelaksanaan evaluasi kinerja karyawan termasuk pengemudi secara berkala dan terdokumentasi. 9. Program perawatan dan perbaikan kendaraan secara berkala yang terdokumentasi. C. Sumber Daya Manusia 10. Pengemudi dan mekanik memiliki keahlian berperilaku baik. 11. Jumlah pengemudi paling sedikit 1,5 (satu setengah) kali jumlah kendaraan. 12. Karyawan menggunakan pakaian seragam yang bersih dan sopan dengan mencantumkan identitas dan/atau logo perusahaan. 13. Memiliki program pelatihan peningkatan kompetensi. 14. Memiliki perencanaan dan pengembangan karir. D. Sarana dan Prasarana 15. Area parkir kendaraan (pool kendaraan) sesuai dengan rasio jumlah kendaraan baik milik sendiri maupun pihak ketiga. 16. Tersedia ruang yang digunakan untuk: a. administrasi; NO ASPEK UNSUR NO SUB UNSUR b. pengelola; dan c. ruang penyimpanan dokumen. 17. Papan nama: a. dibuat dari bahan aman dan kuat dengan tulisan yang terbaca dan terlihat jelas; dan b. dipasang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 18. Ruang karyawan dilengkapi: a. Ruang ganti karyawan wanita dan laki-laki terpisah; dan b. Tempat penyimpanan pakaian. 19. Instalasi listrik yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 20. Instalasi air bersih yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 21. Tersedia bengkel pemeliharaan dan perbaikan kendaraan, baik milik sendiri maupun rekanan. 22. Gudang. 23. Toilet karyawan dengan sirkulasi dan pencahayaan udara yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 24. Ruang atau tempat ibadah dengan kelengkapannya, bagi karyawan. 25. Tempat penampungan sementara sampah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan. NO ASPEK UNSUR NO SUB UNSUR 26. Pengelolaan limbah B3, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan undangan. 27. Peralatan komunikasi yang terdiri dari telepon, faksimili, dan fasilitas internet. 28. Peralatan Pertolongan Pertama pada Kecelakaan (P3K) dan Alat Pemadan Api Ringan (APAR) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIFREPUBLIK INDONESIA, MARI ELKA PANGESTU

Peraturan Menteri Nomor 14 Tahun 2014 tentang STANDAR USAHA ANGKUTAN JALAN WISATA

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

BAB II

Pasal 4

Pasal 5

BAB III

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

BAB Kesatu

Pasal 6

Pasal 7

BAB Kedua

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

BAB Ketiga

Pasal 13

BAB IV

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

BAB V

Pasal 17

BAB VI

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

BAB VII

Pasal 21