PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 13 Tahun 2022 tentang PELAKSANA TUGAS DAN PELAKSANA HARIAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF

PERMEN Nomor 13 Tahun 2022

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Pelaksana Tugas adalah pegawai yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan tetap sehingga suatu jabatan tidak terisi dan menimbulkan lowongan jabatan. 2. Pelaksana Harian adalah pegawai yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan sementara sehingga suatu jabatan yang masih terisi tetapi pejabat definitif yang bersangkutan tidak dapat melaksanakan tugas jabatannya. 3. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil yang diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan. 4. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara INDONESIA yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. 5. Jabatan Pimpinan Tinggi yang selanjutnya disingkat JPT adalah sekelompok jabatan tinggi di instansi pemerintah. 6. Jabatan Administrator adalah sekelompok jabatan yang bertanggung jawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan di instansi pemerintah. 7. Jabatan Pengawas adalah sekelompok jabatan yang yang bertanggung jawab mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pejabat fungsional dan pejabat pelaksana di instansi pemerintah. 8. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu. 9. Tunjangan Kinerja adalah penghasilan selain gaji yang diberikan kepada pegawai di lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif berdasarkan capaian kinerja individu sesuai dengan kelas jabatan yang didudukinya. 10. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata dan tugas pemerintahan di bidang ekonomi kreatif. 11. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata dan tugas pemerintahan di bidang ekonomi kreatif.

BAB II

TATA CARA PENUNJUKAN, DAN PENETAPAN, PELAKSANA TUGAS DAN PELAKSANA HARIAN

Pasal 2

Koreksi

(1) Penunjukan Pelaksana Tugas atau Pelaksana Harian dilakukan dalam hal Pejabat definitif berhalangan. (2) Penunjukan Pelaksana Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal Pejabat definitif berhalangan tetap. (3) Penunjukan Pelaksana Harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal Pejabat definitif berhalangan sementara.

Pasal 3

Koreksi

(1) Pejabat definitif berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) di antaranya karena hal sebagai berikut: a. pensiun; b. meninggal dunia; c. perpindahan; d. diberhentikan dalam jabatan; e. cuti di luar tanggungan negara; atau f. tidak dapat melaksanakan tugas rutin yang lebih dari 6 (enam) bulan. (2) Pelaksana Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan untuk waktu paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 3 (tiga) bulan. (3) Dalam hal sampai dengan waktu yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlampaui dan belum diperoleh pelaksana tugas definitif, Pelaksana Tugas dapat diberikan perpanjangan paling banyak untuk 1 (satu) kali penugasan.

Pasal 4

(1) Pejabat definitif berhalangan sementara sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (3), di antaranya karena hal sebagai berikut: a. cuti tahunan; b. cuti besar; c. cuti melahirkan; d. cuti karena alasan penting; e. cuti sakit; f. tidak masuk bekerja tanpa alasan yang sah; g. penugasan yang tidak lebih dari 6 (enam) bulan; atau h. di luar penugasan yang tidak lebih dari 6 (enam) bulan. (2) Penunjukan Pelaksana Harian dapat tidak dilakukan, dalam hal pejabat definitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g tetap dapat melaksanakan tugas rutinnya. (3) Penugasan Pelaksana Harian ditetapkan untuk waktu paling singkat 3 (tiga) hari dan paling lama 30 (tiga puluh) hari.

Pasal 5

Dalam hal pengisian JPT, Jabatan Administrator, dan Jabatan Pengawas tidak dapat dilaksanakan atau tidak memperoleh hasil pengisian dalam jabatan, Menteri atau pejabat yang ditunjuk dapat menunjuk Pegawai sebagai Pelaksana Harian atau Pelaksana Tugas.

Pasal 6

(1) Penunjukan Pelaksana Tugas dan Pelaksana Harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 dapat diberikan kepada Pegawai yang menduduki: a. JPT Madya; b. JPT Pratama; c. Jabatan Administrator; d. Jabatan Pengawas; atau e. Jabatan Fungsional. (2) Penunjukan Pelaksana Tugas dan Pelaksana Harian yang menduduki JPT Madya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat diberikan kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Madya non-PNS.

Pasal 7

(1) Pelaksana Tugas atau Pelaksana Harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 tidak perlu dilantik atau diambil sumpah. (2) Pelaksana Tugas atau Pelaksana Harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menyebabkan yang bersangkutan dibebaskan dari jabatan definitifnya.

Pasal 8

Dalam hal Pelaksana Tugas berhalangan sementara dalam melaksanakan tugasnya, berlaku ketentuan: a. tidak dilakukan penunjukan Pelaksana Harian; dan b. tidak dilakukan penunjukan Pelaksana Tugas baru sepanjang Pelaksana Tugas tersebut tetap dapat melaksanakan tugasnya sebagai Pelaksana Tugas.

Pasal 9

Penunjukan Pelaksana Tugas atau Pelaksana Harian dilaksanakan paling banyak dalam 2 (dua) jabatan.

Pasal 10

(1) Penunjukan Pelaksana Tugas atau Pelaksana Harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) harus memperhatikan persyaratan sebagai berikut: a. memiliki kompetensi dan kualifikasi sesuai bidang tugas yang akan dilaksanakan; b. memiliki jenjang jabatan setara atau satu tingkat lebih rendah dari jenjang jabatan yang akan ditugaskan; c. berkinerja baik paling kurang selama 2 (dua) tahun terakhir; dan d. berusia paling tinggi 1 (satu) tahun sebelum batas usia pensiun dalam jabatan yang ditugaskan. (2) Dalam hal tidak terdapat Pelaksana Tugas atau Pelaksana Harian dengan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, penugasan Pelaksana Tugas atau Pelaksana Harian dapat diberikan kepada Pegawai dengan jenjang jabatan satu tingkat lebih tinggi dari jenjang jabatan yang akan ditugaskan.

Pasal 11

Pasal 12

(1) Penunjukan Pelaksana Tugas atau Pelaksana Harian ditetapkan dengan surat perintah. (2) Surat Perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan: a. untuk JPT Madya ditetapkan oleh Menteri; b. untuk JPT Pratama ditetapkan oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya selaku atasan langsung dari jabatan yang ditugaskan; dan c. untuk Jabatan Administrator dan/atau Jabatan Pengawas ditetapkan oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama selaku atasan langsung dari jabatan yang ditugaskan. (3) Surat Perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan mengenai tata naskah dinas di lingkungan Kementerian.

Pasal 13

Pelaksana Tugas atau Pelaksana Harian diberhentikan dalam hal: a. masa penunjukan sebagaimana tercantum dalam surat perintah telah berakhir; b. telah diterbitkan surat perintah baru; c. pejabat definitif telah kembali melaksanakan tugas rutin; atau d. pejabat definitif yang baru telah dilantik.

BAB Kesatu

Tata Cara Penunjukan

Pasal 2

Koreksi

Pasal 3

Koreksi

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Penunjukan Pelaksana Tugas atau Pelaksana Harian dilaksanakan paling banyak dalam 2 (dua) jabatan.

Pasal 10

Pasal 11

BAB III

KEWENANGAN PELAKSANA TUGAS DAN PELAKSANA HARIAN

Pasal 14

Koreksi

Pelaksana Tugas atau Pelaksana Harian memiliki kewenangan mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan rutin yang menjadi wewenang jabatan pejabat definitif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Koreksi

(1) Pelaksana Tugas atau Pelaksana Harian pada Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrator, dan Jabatan Pengawas memiliki kewenangan dalam aspek kepegawaian untuk: a. MENETAPKAN sasaran kerja pegawai dan penilaian prestasi kerja; b. MENETAPKAN surat tugas/surat perintah pegawai; c. MENETAPKAN cuti selain cuti di luar tanggungan negara dan cuti yang akan dijalankan di luar negeri; d. MENETAPKAN surat kenaikan gaji berkala; e. menjatuhkan hukuman disiplin pegawai tingkat ringan; f. menyampaikan usul mutasi kepegawaian kecuali perpindahan antar instansi; g. memberikan izin mengikuti seleksi jabatan pimpinan tinggi/administrasi; h. mengusulkan pegawai untuk mengikuti pengembangan kompetensi; dan i. menandatangani naskah kedinasan lainnya sesuai kewenangan yang didelegasikan atau dimandatkan dalam bidang kepegawaian sebagaimana ditetapkan oleh Menteri. (2) Pelaksana Tugas atau Pelaksana Harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berwenang untuk: a. mengambil keputusan dan/atau tindakan yang bersifat strategis yang berdampak pada perubahan status hukum pada aspek kepegawaian; dan b. MENETAPKAN keputusan penjatuhan hukuman disiplin tingkat sedang dan tingkat berat. (3) Aspek kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai.

Pasal 16

(1) Pelaksana Tugas atau Pelaksana Harian tidak berwenang untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang bersifat strategis yang berdampak pada perubahan status hukum pada aspek organisasi dan alokasi anggaran. (2) Keputusan dan/atau tindakan yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keputusan dan/atau tindakan yang memiliki dampak besar, diantaranya terkait penetapan perubahan rencana strategis dan rencana kerja pemerintah. (3) Perubahan status hukum pada aspek organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terkait dengan: a. penetapan penataan organisasi; b. pengusulan penataan organisasi kepada instansi lain terkait; c. revisi usulan penataan organisasi kepada instansi lain terkait; d. penetapan peringkat jabatan struktural dan fungsional; e. pengusulan pembentukan dan penggunaan jabatan fungsional kepada instansi lain terkait; f. pengusulan tunjangan jabatan fungsional dan ketentuan pelaksanaannya; g. pengusulan kebutuhan jabatan fungsional; h. penetapan informasi jabatan dan uraian jabatan; i. penetapan kamus kompetensi teknis; j. penetapan rumpun jabatan; dan k. penetapan peta jabatan. (4) Perubahan status hukum pada alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terkait dengan kewenangan yang telah diberikan kepada Kuasa Penggunan Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar, dan Bendahara sesuai ketentuan yang berlaku.

(1) Penunjukan Pelaksana Tugas atau Pelaksana Harian yang menduduki Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e dilakukan dengan ketentuan: a. Pejabat Fungsional jenjang Ahli Utama dapat ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas atau Pelaksana Harian Jabatan Pimpinan Tinggi Madya atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama; b. Pejabat Fungsional jenjang Ahli Madya dapat ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas atau Pelaksana Harian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, atau Jabatan Pengawas; c. Pejabat Fungsional jenjang Ahli Muda dapat ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas atau Pelaksana Harian Jabatan Administrator atau Jabatan Pengawas; dan d. Pejabat Fungsional jenjang Ahli Pertama dapat ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas atau Pelaksana Harian Jabatan Pengawas. (2) Selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penunjukan Pelaksana Tugas atau Pelaksana Harian harus memperhatikan ketentuan sebagai berikut: a. Pejabat Fungsional jenjang ahli utama dapat ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas atau Pelaksana Harian untuk JPT Madya atau JPT Pratama pada unit kerja eselon I atau pimpinan tinggi madya dimana Pejabat Fungsional berkedudukan; b. Pejabat Fungsional jenjang ahli madya dapat ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas atau Pelaksana Harian untuk JPT Pratama, Jabatan Administrator, atau Jabatan Pengawas, pada unit kerja eselon II atau pimpinan tinggi pratama dimana Pejabat Fungsional berkedudukan; c. Pejabat Fungsional jenjang ahli muda dapat ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas atau Pelaksana Harian Jabatan Administrator atau Pengawas pada unit kerja eselon II atau pimpinan tinggi pratama dimana Pejabat Fungsional berkedudukan; dan d. Pejabat Fungsional jenjang ahli pertama dapat ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas atau Pelaksana Harian Jabatan Pengawas pada unit kerja eselon II atau pimpinan tinggi pratama dimana Pejabat Fungsional berkedudukan. (3) Penunjukan Pelaksana Tugas atau Pelaksana Harian untuk JPT Pratama yang berasal dari Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditunjuk dari luar unit kerja eselon I atau pimpinan tinggi madya yang bersangkutan dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Menteri.

Peraturan Menteri Nomor 13 Tahun 2022 tentang PELAKSANA TUGAS DAN PELAKSANA HARIAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

BAB Kesatu

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

BAB Kedua

Pasal 12

BAB Ketiga

Pasal 13

BAB III

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

BAB IV

Pasal 17

BAB V

Pasal 18

BAB VI

Pasal 19

BAB VII

Pasal 20