PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 13 Tahun 2014 tentang STANDAR USAHA WISATA ARUNG JERAM

PERMEN Nomor 13 Tahun 2014

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB III

SERTIFIKAT DAN SERTIFIKASI USAHA WISATA ARUNG JERAM

Pasal 5

(1) Setiap Usaha Wisata Arung Jeram, wajib memiliki Sertifikat Usaha Wisata Arung Jeram dan melaksanakan sertifikasi Usaha Wisata Arung Jeram, berdasarkan persyaratan dan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini. (2) Dalam hal menyangkut usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan koperasi di bidang Usaha Wisata Arung Jeram, Kementerian dan/atau Pemerintah Daerah dapat memberikan dan/atau mencarikan dukungan administrasi, kelembagaan dan pendanaan yang bersifat khusus, untuk keperluan kemudahan dalam rangka penerbitan Sertifikat Usaha Wisata Arung Jeram dan/atau pelaksanaan proses Sertifikasi Usaha Wisata Arung Jeram.

Pasal 6

(1) Sertifikasi Usaha Wisata Arung Jeram sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan dengan mengacu pada Standar Usaha Wisata Arung Jeram, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (2) Standar Usaha Wisata Arung Jeram sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat persyaratan minimal dan pedoman menyangkut Usaha Wisata Arung Jeram, yang meliputi aspek produk, aspek pelayanan dan aspek pengelolaan.

Pasal 7

(1) Untuk keperluan sertifikasi dan penerbitan Sertifikat Usaha Wisata Arung Jeram, harus dilakukan penilaian terhadap: a. pemenuhan persyaratan dasar; dan b. pemenuhan dan pelaksanaan Standar Usaha Wisata Arung Jeram. (2) Persyaratan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah Tanda Daftar Usaha Pariwisata Bidang Usaha Wisata Tirta. (3) Dalam hal persyaratan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak terpenuhi, maka sertifikasi tidak dapat dilakukan. (4) Pemenuhan dan pelaksanaan Standar Usaha yang berlaku bagi Usaha Wisata Arung Jeram sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi aspek: a. produk, yang terdiri dari 4 (empat) unsur dan 15 (lima belas) sub unsur; b. pelayanan, yang terdiri dari 2 (dua) unsur dan 9 (sembilan) sub unsur; c. pengelolaan, yang terdiri dari 4 (empat) unsur dan 29 (dua puluh sembilan) sub unsur.

Pasal 8

Pengusaha Pariwisata yang tidak memenuhi Standar Usaha yang berlaku bagi Usaha Wisata Arung Jeram sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4), tidak dapat mendalilkan diri sebagai Usaha Wisata Arung Jeram.

Pasal 9

(1) Pengusaha Pariwisata yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4), dan telah memperoleh Sertifikat Usaha Wisata Arung Jeram, berwenang untuk menyelenggarakan dan dapat mendalilkan diri sebagai Usaha Wisata Arung Jeram. (2) Penilaian atas pemenuhan dan pelaksanaan Standar Usaha yang berlaku bagi Usaha Wisata Arung Jeram dalam rangka sertifikasi dan penerbitan Sertifikat Usaha Wisata Arung Jeram, diselenggarakan oleh LSU Bidang Pariwisata.

Pasal 10

(1) Dalam hal Usaha Wisata Arung Jeram sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) tidak lagi memenuhi dan melaksanakan Standar Usaha Wisata Arung Jeram yang berlaku berdasarkan Sertifikat Usaha Wisata Arung Jeram yang dimilikinya, maka Pengusaha Pariwisata tersebut wajib memenuhi dan/atau memperbaiki kekurangan yang ada dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, terhitung sejak diketahuinya untuk pertama kali fakta tentang kekurangan dimaksud. (2) Apabila setelah lewat jangka waktu 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pengusaha Pariwisata dimaksud tidak dapat memenuhi dan/atau memperbaiki kekurangan yang ada, maka Pengusaha Pariwisata yang bersangkutan dilarang menyelenggarakan Usaha Wisata Arung Jeram. (3) Dalam hal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka Sertifikat Usaha Wisata Arung Jeram yang dimiliki oleh Pengusaha Pariwisata yang bersangkutan menjadi tidak berlaku dan Pengusaha Pariwisata yang bersangkutan dilarang mendalilkan diri sebagai Usaha Wisata Arung Jeram.

Pasal 11

(1) Pengusaha Pariwisata dapat melakukan penilaian secara mandiri sebelum pelaksanaan Sertifikasi oleh LSU Bidang Pariwisata. (2) Penilaian secara mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi kewajiban Pengusaha Pariwisata untuk melaksanakan Sertifikasi, berdasarkan ketentuan dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri ini. (3) Penilaian secara mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Standar Usaha Wisata Arung Jeram sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB Kedua

Penilaian dan Pelaksanaan Sertifikasi

Pasal 7

Koreksi

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Koreksi

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Nomor KM.13/PW.102/MPPT-93 tentang Ketentuan Usaha Sarana Wisata Tirta, sepanjang mengenai Usaha Wisata Arung Jeram, menjadi tidak berlaku.

Pasal 20

Koreksi

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 10 Juli 2014 MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF REPUBLIK INDONESIA, MARI ELKA PANGESTU Diundangkan di Jakarta pada tanggal 14 Juli 2014 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, AMIR SYAMSUDIN LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2014 TENTANG STANDAR USAHA ARUNG JERAM STANDAR USAHA ARUNG JERAM NO ASPEK UNSUR NO SUB UNSUR I PRODUK A. Paket Arung Jeram. 1. Ketersediaan alur sungai berjeram. 2. Ketersediaan akses jalan yang aman ke lokasi memulai pengarungan (put in). 3. Ketersediaan lokasi memulai pengarungan (put in) yang berada di arus tenang. 4. Ketersediaan lokasi akhir pengarungan (take out) yang berada di arus tenang. 5. Ketersediaan akses jalan keluar dari lokasi akhir pengarungan (take out). 6. Ketersediaan ruang atau area untuk melakukan pengarahan (briefing) bagi wisatawan. B. Pemandu Arung Jeram. 7. Bersertifikat atau berlisensi yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang. 8. Memiliki pengetahuan dan rekam jejak tentang lokasi arung jeram dan kemampuan penanganan wisatawan. C. Peralatan Arung Jeram. 9. Memiliki peralatan dalam keadaan baik, terawat dan layak pakai sesuai standar dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan meliputi: NO ASPEK UNSUR NO SUB UNSUR a. perahu karet, kayak, kano atau sarana lainnya; b. dayung; c. pelampung; dan d. helm. 10. Jumlah peralatan yang dimiliki sesuai dengan rasio jumlah wisatawan. D. Perlengkapan Penunjang. 11. Memiliki peralatan perbaikan (repair kit). 12. Memiliki tali lempar, tali pembalik, peluit, pisau penyelamatan (rescue knife), carabiner, katrol (pulley), dan pompa. 13. Memiliki alat komunikasi. 14. Memiliki perlengkapan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dilengkapi dengan oksigen. 15. Tersedia sarana transportasi untuk mengantar wisatawan. II PELAYANAN A. Prosedur Operasional Standar (Standard Operating Procedure). 1. Penerimaan dan pemberian informasi melalui telepon, faksimili, dan email mengenai: a. paket kegiatan; b. jadwal; c. produk; dan d. harga. 2. Reservasi dan registrasi. 3. Pembayaran tunai dan/atau nontunai. 4. Penitipan barang wisatawan. 5. Pelaksanaan kegiatan arung jeram. NO ASPEK UNSUR NO SUB UNSUR 6. Keamanan oleh satuan pengamanan di lokasi kantor, yang memiliki Kartu Tanda Anggota (KTA) satuan pengamanan yang dikeluarkan oleh Kepolisian Republik INDONESIA. 7. Keselamatan dan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K). 8. Penanganan keluhan wisatawan. B. Pelayanan lainnya. 9. Pemberian asuransi wisatawan untuk kegiatan arung jeram. III PENGELOLAAN A. Organisasi. 1. Profil perusahaan yang terdiri atas: a. visi dan misi; b. struktur organisasi yang lengkap dan terdokumentasi; dan c. uraian tugas dan fungsi yang lengkap untuk setiap jabatan dan terdokumentasi. 2. Dokumen Prosedur Operasional Standar (Standard Operating Procedure) dan/atau petunjuk pelaksanaan kerja. 3. Rencana usaha yang lengkap, terukur, dan terdokumentasi. B. Manajemen. 4. Pelaksanaan program Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang terdokumentasi. 5. Kerjasama dengan dokter, klinik atau rumah sakit yang terdokumentasi. 6. Pelaksanaan evaluasi kinerja manajemen yang terdokumentasi. 7. Memiliki laporan pemandu (log book) dan laporan pengarungan (trip report) yang terdokumentasi. NO ASPEK UNSUR NO SUB UNSUR C. Sumber Daya Manusia. 8. Karyawan menggunakan pakaian seragam yang bersih dan sopan dengan mencantumkan identitas dan/atau logo perusahaan. 9. Memiliki perencanaan dan pengembangan karir. 10. Memiliki program pelatihan peningkatan kompetensi. 11. Memiliki program pelatihan penyelamatan rutin bagi pekerja lapangan. D.Sarana dan Prasarana. 12. Ruang kantor yang dilengkapi peralatan dan perlengkapan dengan sistem pencahayaan dan sirkulasi udara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 13. Area kantor depan (front office) dilengkapi : a. meja dan kursi; b. tempat penitipan barang yang aman; dan c. tempat penyimpanan barang berharga yang aman. 14. Peralatan komunikasi yang terdiri dari telepon, faksimili, dan/atau fasilitas internet. 15. Peralatan komunikasi khusus koordinasi dan keadaan darurat (emergency). 16. Ruang karyawan dilengkapi: a. ruang ganti karyawan wanita dan laki-laki terpisah; dan b. tempat penyimpanan pakaian. 17. Ruang medis dilengkapi: a. oksigen; NO ASPEK UNSUR NO SUB UNSUR b. tempat tidur; dan c. Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K). 18. Ruang atau area perbaikan peralatan arung jeram. 19. Ruang atau area penyimpanan peralatan arung jeram. 20. Ruang/tempat ibadah dengan kelengkapannya, bagi karyawan. 21. Alat Pemadan Api Ringan (APAR) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 22. Tersedia kamar bilas dan/atau kamar ganti pria dan wanita yang terpisah dengan sirkulasi dan pencahayaan udara yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan jumlah paling sedikit 5 (lima) kamar. 23. Toilet umum pria dan wanita yang terpisah di lokasi kantor, dengan sirkulasi dan pencahayaan udara yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 24. Instalasi listrik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. 25. Instalasi air bersih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. 26. Papan nama: a. dibuat dari bahan aman dan kuat dengan tulisan yang terbaca dan terlihat jelas; dan b. dipasang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. NO ASPEK UNSUR NO SUB UNSUR 27. Fasilitas parkir yang bersih, aman, dan terawat. 28. Papan himbauan keselamatan dan keamanan. 29. Peta lokasi jeram, daerah berbahaya dan jalur evakuasi yang dipahami seluruh petugas lapangan. MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF REPUBLIK INDONESIA, MARI ELKA PANGESTU

Peraturan Menteri Nomor 13 Tahun 2014 tentang STANDAR USAHA WISATA ARUNG JERAM

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

BAB II

Pasal 4

BAB III

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

BAB Kesatu

Pasal 5

Pasal 6

BAB Kedua

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

BAB Ketiga

Pasal 11

BAB IV

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

BAB V

Pasal 15

BAB VI

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

BAB VII

Pasal 19

Pasal 20