Peraturan Menteri Nomor 12 Tahun 2022 tentang FASILITASI ...

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Standar Nasional INDONESIA yang selanjutnya disingkat SNI adalah Standar yang ditetapkan oleh Badan Standardisasi Nasional dan berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik INDONESIA. 2. SNI 9042 Kebersihan, Kesehatan, Keselamatan, dan Kelestarian Lingkungan Tempat Penyelenggaraan dan Pendukung Kegiatan Pariwisata yang selanjutnya disebut SNI CHSE adalah standar yang berlaku secara nasional yang ditetapkan oleh Badan Standardisasi Nasional. 3. Sertifikasi adalah rangkaian kegiatan penilaian kesesuaian yang berkaitan dengan pemberian jaminan tertulis bahwa barang, jasa, sistem, proses, atau personal telah memenuhi standar dan/atau regulasi. 4. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata dan tugas pemerintahan di bidang ekonomi kreatif. 5. Deputi adalah deputi di lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang membidangi industri dan investasi. 6. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata dan tugas pemerintahan di bidang ekonomi kreatif. Pasal 2 (1) Menteri dapat memberikan fasilitasi Sertifikasi SNI CHSE. (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pembiayaan Sertifikasi. (3) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. (4) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan mempertimbangkan kondisi keuangan negara.

Pasal 1

Pasal 3

Koreksi

(1) Fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan kepada pengelola/pemilik paling banyak 1 (satu): a. tempat penyelenggaraan pariwisata; atau b. tempat pendukung kegiatan pariwisata. (2) Tempat penyelenggaraan pariwisata dan tempat pendukung kegiatan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan SNI CHSE.

Pasal 4

Koreksi

(1) Untuk dapat memperoleh fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 harus memenuhi kriteria sebagai berikut: a. tempat penyelenggaraan pariwisata atau tempat pendukung kegiatan pariwisata yang tergolong usaha mikro atau kecil; dan b. belum pernah mendapatkan fasilitasi pembiayaan sertifikasi CHSE sebelumnya dari Kementerian. (2) Usaha mikro atau kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang usaha mikro atau kecil.

Pasal 5

Koreksi

(1) Untuk memperoleh fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, pengelola/pemilik mengajukan permohonan kepada Menteri. (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengisi formulir pendaftaran secara elektronik melalui laman https://chse.kemenparekraf.go.id. (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan melampirkan hasil pindai/scan dokumen asli berupa Nomor Induk Berusaha. (4) Selain mengisi formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemohon harus mengisi formulir surat pernyataan kebenaran seluruh dokumen permohonan menjadi tanggung jawab mutlak dari pemohon melalui laman https://chse.kemenparekraf.go.id.

Pasal 6

Koreksi

(1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Menteri melakukan verifikasi permohonan. (2) Dalam melakukan verifikasi permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri mendelegasikan kewenangan kepada Deputi. (3) Dalam melaksanakan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Deputi membentuk tim verifikator. (4) Tim verifikator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) beranggotakan unsur dari Kementerian dan kementerian/lembaga terkait.

Pasal 7

Koreksi

(1) Tim verifikator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) melakukan verifikasi terhadap permohonan tersebut dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kalender terhitung sejak diterimanya permohonan. (2) Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan: a. belum lengkap dan benar, tim verifikator menyampaikan pemberitahuan penolakan permohonan secara elektronik kepada pengelola/pemilik; atau b. lengkap dan benar, tim verifikator menyampaikan hasil verifikasi dokumen lengkap dan benar kepada Deputi.

Pasal 8

Koreksi

(1) Berdasarkan hasil verifikasi yang disampaikan oleh tim verifikator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b, Deputi membuat rekomendasi pengelola/pemilik penerima fasilitasi. (2) Berdasarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak rekomendasi diterima MENETAPKAN pengelola/pemilik penerima Fasilitasi. (3) Dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah penetapan pengelola/pemilik penerima fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri menentukan lembaga sertifikasi usaha pelaksana sertifikasi melalui e-katalog sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Penetapan pengelola/pemilik penerima fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara elektronik melalui laman https://chse.kemenparekraf.go.id.

Pasal 9

Koreksi

Lembaga sertifikasi usaha pariwisata pelaksana Sertifikasi SNI CHSE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 melaksanakan sertifikasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian nasional.

Pasal 10

Koreksi

Lembaga sertifikasi usaha pariwisata pelaksana Sertifikasi SNI CHSE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 menyampaikan laporan pelaksanaan Sertifikasi kepada Menteri.

Pasal 11

Koreksi

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, terhadap: 1. Pelaku usaha yang telah mendapatkan fasilitas pembiayaan Sertifikasi CHSE tahun 2020 dan 2021, untuk memperoleh sertifikat SNI CHSE dapat mengajukan Sertifikasi SNI CHSE dengan pembiayaan sepenuhnya menjadi tanggungjawab pelaku usaha yang bersangkutan. 2. Sertifikat yang telah diterbitkan sebagaimana dimaksud angka 1 berikut logo I Do Care berdasarkan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 13 Tahun 2020 tentang Standar dan Sertifikasi Kebersihan, Kesehatan, Keselamatan, dan Kelestarian Lingkungan Sektor Pariwisata Dalam Masa Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019, dinyatakan masih berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal sertifikat diterbitkan. 3. Sertifikat sebagaimana dimaksud angka 2 yang tidak termasuk dalam SNI CHSE, dinyatakan sudah tidak berlaku lagi.

Pasal 12

Koreksi

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 13 Tahun 2020 tentang Standar dan Sertifikasi Kebersihan, Kesehatan, Keselamatan, dan Kelestarian Lingkungan Sektor Pariwisata dalam Masa Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2020 Nomor 1285), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Koreksi

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 7 Oktober 2022 MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/KEPALA BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF REPUBLIK INDONESIA, ttd SANDIAGA SALAHUDDIN UNO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 11 Oktober 2022 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd YASONNA H. LAOLY

Peraturan Menteri Nomor 12 Tahun 2022 tentang FASILITASI PEMBIAYAAN TERHADAP SERTIFIKASI STANDAR NASIONAL INDONESIA KEBERSIHAN, KESEHATAN, KESELAMATAN DAN KELESTARIAN LINGKUNGAN

Pasal 1

Pasal 1

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13