Peraturan Menteri Nomor 11 Tahun 2021 tentang PETUNJUK PE...

Pasal 2

(1) Jabatan Fungsional Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional di bidang Pengelolaan dan Pengembangan Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif pada Instansi Pusat dan Instansi Daerah. (2) Jabatan Fungsional Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jabatan karier PNS. (3) Adyatama berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada pejabat pimpinan tinggi madya, pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, atau pejabat pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif, ditetapkan dalam peta jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (4) Jabatan Fungsional Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif per jenjang jabatan berkedudukan di: a. unit kerja yang membidangi Pengelolaan dan Pengembangan Pariwisata dan/atau Ekonomi Kreatif di lingkungan Instansi Pusat untuk Jabatan Fungsional Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif jenjang Ahli Pertama sampai dengan Jabatan Fungsional Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif jenjang Ahli Utama; dan b. Instansi Daerah untuk Jabatan Fungsional Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif jenjang Ahli Pertama sampai dengan Jabatan Fungsional Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif jenjang Ahli Madya. (5) Kedudukan dan tanggung jawab Jabatan Fungsional Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam peta jabatan berdasarkan analisis tugas dan fungsi unit kerja, analisis jabatan, dan analisis beban kerja yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Tugas Jabatan Fungsional Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif yaitu memelopori dan melaksanakan kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif.

Pasal 4

(1) Jabatan Fungsional Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif merupakan jabatan fungsional kategori keahlian. (2) Jenjang, pangkat dan golongan ruang Jabatan Fungsional Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif dari yang paling rendah sampai dengan yang paling tinggi, terdiri atas: a. Jabatan Fungsional Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif Ahli Pertama, meliputi: 1. Pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a; dan 2. Pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b. b. Jabatan Fungsional Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif Ahli Muda, meliputi: 1. Pangkat Penata, golongan ruang III/c; dan 2. Pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d. c. Jabatan Fungsional Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif Ahli Madya, meliputi: 1. Pangkat Pembina, golongan ruang IV/a; 2. Pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b; dan 3. Pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c. d. Jabatan Fungsional Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif Ahli Utama, meliputi: 1. Pangkat Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d; dan 2. Pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e.

Pasal 2

Koreksi

Pasal 3

Koreksi

Tugas Jabatan Fungsional Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif yaitu memelopori dan melaksanakan kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif.

Pasal 4

Koreksi

Pasal 5

Koreksi

Unsur kegiatan Jabatan Fungsional Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif yang dapat dinilai Angka Kreditnya terdiri atas: a. pengelolaan Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif; dan b. pengembangan Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif.

Pasal 6

Koreksi

Sub-unsur dari unsur kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 terdiri atas: a. pengelolaan Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif meliputi: 1. pengelolaan destinasi Pariwisata; 2. pengelolaan industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif; 3. pengelolaan sumber daya manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif; 4. pengelolaan infrastruktur Pariwisata dan Ekonomi Kreatif; 5. pengelolaan kelembagaan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif; 6. pengelolaan pemasaran Pariwisata dan Ekonomi Kreatif; dan 7. pengelolaan pendanaan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. b. pengembangan Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif meliputi: 1. pengembangan daya tarik wisata; 2. pengembangan produk Ekonomi Kreatif; 3. pengembangan pelindungan produk Ekonomi Kreatif; dan 4. pengembangan ekonomi digital Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Pasal 7

(1) Uraian kegiatan tugas Jabatan Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif sesuai jenjang jabatan, ditetapkan dalam butir kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Uraian kegiatan tugas Jabatan Fungsional Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar penilaian kinerja.

Pasal 8

(1) Dalam hal pada suatu unit kerja tidak terdapat Adyatama yang sesuai dengan jenjang jabatannya untuk melaksanakan kegiatan, Adyatama yang berada 1 (satu) tingkat di atas atau 1 (satu) tingkat di bawah jenjang jabatannya dapat melakukan kegiatan tersebut berdasarkan penugasan secara tertulis dari pimpinan unit kerja yang bersangkutan. (2) Perolehan Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut: a. Adyatama yang melaksanakan tugas satu tingkat di atas jenjang jabatannya, Angka Kredit yang diperoleh ditetapkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari Angka Kredit setiap butir kegiatan yang dilakukan; dan b. Adyatama yang melaksanakan tugas satu tingkat di bawah jenjang jabatannya, Angka Kredit yang diperoleh ditetapkan sebesar 100% (seratus persen) dari Angka Kredit setiap butir kegiatan yang dilakukan. (3) Adyatama yang melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan penugasan secara tertulis dari pimpinan unit kerja yang bersangkutan. (4) Pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibuat menurut contoh sebagaimana tercantum dalam huruf A pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan pada Peraturan Menteri ini.

(1) Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif ditetapkan oleh: a. untuk jenjang Jabatan Fungsional Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif Ahli Utama; b. PPK di Instansi Pusat untuk jenjang Jabatan Fungsional Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif Ahli Pertama sampai dengan jenjang Jabatan Fungsional Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif Ahli Madya di Instansi Pusat; dan c. PPK Instansi Daerah untuk jenjang Jabatan Fungsional Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif Ahli Pertama sampai dengan jenjang Jabatan Fungsional Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif Ahli Madya di Instansi Daerah. (2) PPK di Instansi Pusat dan PPK di Instansi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dan huruf c dapat mendelegasikan/memberikan kuasa kepada pejabat yang ditunjuk di lingkungannya untuk MENETAPKAN pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif Ahli Pertama sampai dengan jenjang Jabatan Fungsional Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif Ahli Muda.

Pasal 10

Koreksi

(1) Pengusulan kebutuhan Jabatan Fungsional Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif: a. pimpinan tinggi pratama yang membidangi kesekretariatan di Instansi Pembina menyampaikan usulan kebutuhan beserta hasil penghitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif kepada pimpinan tinggi pratama yang membidangi pengembangan sumber daya manusia aparatur Pariwisata dan Ekonomi Kreatif; b. PPK Instansi Pusat selain Instansi Pembina menyampaikan usulan kebutuhan beserta hasil penghitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif kepada Instansi Pembina; dan c. PPK Instansi Daerah menyampaikan usulan kebutuhan beserta hasil penghitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif kepada Instansi Pembina. (2) Pimpinan tinggi pratama yang membidangi pengembangan sumber daya manusia aparatur Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di Instansi Pembina memberikan pertimbangan kebutuhan terhadap hasil usulan kebutuhan Jabatan Fungsional Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif sebelum disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara. (3) Pengajuan usulan kebutuhan Jabatan Fungsional Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif: a. PPK di Instansi Pembina mengirimkan usulan kebutuhan beserta hasil penghitungan kebutuhan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur; b. PPK di Instansi Pemerintah di luar Instansi Pembina mengirimkan usulan kebutuhan beserta hasil pertimbangan Instansi Pembina dan penghitungan kebutuhan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dengan tembusan Instansi Pembina.

Pasal 11

(1) Penghitungan jumlah kebutuhan Jabatan Fungsional Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif ditentukan dari indikator: a. jumlah destinasi Pariwisata; b. jumlah dan jenis industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif; c. jumlah pelaku usaha di bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif; dan d. jumlah kegiatan pemasaran Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. (2) Penghitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dalam bentuk dokumen perencanaan kebutuhan Jabatan Fungsional Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif. (3) Ketentuan mengenai pedoman penyusunan kebutuhan Jabatan Fungsional Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 12

(1) Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif dapat dilakukan melalui: a. pengangkatan pertama; b. perpindahan dari jabatan lain; c. penyesuaian/inpassing; dan d. promosi. (2) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif dilakukan setelah penetapan kebutuhan Jabatan Fungsional Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara.

Pasal 10

Koreksi

Pasal 11

Koreksi

Pasal 12

Koreksi

Pasal 13

(1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif melalui pengangkatan pertama harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. berstatus PNS; b. memiliki integritas dan moralitas yang baik; c. sehat jasmani dan rohani; d. berijazah paling rendah sarjana atau diploma empat di bidang ilmu pariwisata, teknik industri, animasi, seni, ekonomi, manajemen, kewirausahaan, komunikasi, sejarah, sosial, hukum, arsitektur, desain, atau perencanaan wilayah dan kota; dan e. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir. (2) Pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengangkatan untuk mengisi formasi Jabatan Fungsional Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif dari calon PNS. (3) Calon PNS setelah diangkat sebagai PNS paling lama 1 (satu) tahun diangkat dalam Jabatan Fungsional Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif. (4) Angka Kredit pada saat PNS diangkat dalam Jabatan Fungsional Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif melalui pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sebesar 0 (nol). (5) PNS yang telah diangkat dalam Jabatan Fungsional Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif, Angka Kredit yang dihasilkan selama melaksanakan tugas sejak Calon PNS dapat diusulkan sebagai perolehan Angka Kredit Jabatan Fungsional Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif. (6) Angka Kredit Jabatan Fungsional Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif dinilai dan ditetapkan pada saat mulai melaksanakan tugas Jabatan Fungsional Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif yang dibuktikan dengan surat pernyataan melaksanakan tugas. (7) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) setelah diangkat dalam Jabatan Fungsional Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif paling lama 3 (tiga) tahun harus mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan fungsional Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif. (8) Lulus pendidikan dan pelatihan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dibuktikan dengan sertifikat. (9) Adyatama yang belum mengikuti dan/atau tidak lulus pendidikan dan pelatihan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak diberikan kenaikan jenjang jabatan. (10) Keputusan pengangkatan pertama dalam Jabatan Fungsional Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif dibuat menurut contoh formulir sebagaiamana tercantum dalam huruf B pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (11) Ketentuan mengenai pendidikan dan pelatihan pada pengangkatan pertama Jabatan Fungsional Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 13

Koreksi

Pasal 15

(1) Pejabat fungsional Ahli Utama lain dapat diangkat dalam Jabatan Fungsional Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif Ahli Utama melalui perpindahan dengan persyaratan sebagai berikut: a. berstatus PNS; b. memiliki integritas dan moralitas yang baik; c. sehat jasmani dan rohani; d. berijazah paling rendah magister di semua bidang ilmu yang relevan dengan bidang tugas Jabatan Fungsional Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif yang ditentukan oleh Instansi Pembina; e. mengikuti dan lulus Uji Kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural sesuai dengan Standar Kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina; f. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang Pengelolaan dan Pengembangan Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif paling singkat 2 (dua) tahun; g. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan h. berusia paling tinggi 63 (enam puluh tiga) tahun. (2) Bidang ilmu relevan yang dimaksud pada ayat (1) huruf d termasuk bidang seni, linguistik, sastra, filsafat, sosial, ekonomi, biologi, logika, matematika, bisnis, komunikasi, pendidikan, teknik atau rekayasa, hukum, sosial, pariwisata, manajemen atau pengelolaan lingkungan, arsitektur, desain, dan perencanaan. (3) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh PRESIDEN dengan mempertimbangkan lowongan kebutuhan untuk Jabatan Fungsional Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif yang akan diduduki dan mendapat persetujuan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara.

Pasal 14

Koreksi

(1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif melalui perpindahan dari jabatan lain harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. berstatus PNS; b. memiliki integritas dan moralitas yang baik; c. sehat jasmani dan rohani; d. berijazah paling rendah sarjana atau diploma empat di bidang ilmu pariwisata, teknik industri, animasi, seni, ekonomi, manajemen, kewirausahaan, komunikasi, sejarah, sosial, hukum, arsitektur, desain, dan perencanaan wilayah dan kota atau bidang lainnya yang relevan dengan tugas jabatan sesuai dengan kualifikasi yang ditetapkan oleh Instansi Pembina; e. berijazah paling rendah magister sesuai dengan kualifikasi yang ditetapkan oleh Instansi Pembina bagi Jabatan Fungsional Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif Ahli Utama; f. mengikuti dan lulus uji kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural sesuai Standar Kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina; g. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di Pengelolaan dan Pengembangan Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif paling singkat 2 (dua) tahun; h. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan i. berusia paling tinggi: 1. 53 (lima puluh tiga) tahun bagi yang akan menduduki Jabatan Fungsional Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif Ahli Pertama dan Jabatan Fungsional Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif Ahli Muda; 2. 55 (lima puluh lima) tahun bagi yang akan menduduki Jabatan Fungsional Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif Ahli Madya; dan 3. 60 (enam puluh) tahun bagi yang akan menduduki Jabatan Fungsional Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif Ahli Utama bagi PNS yang telah menduduki jabatan pimpinan tinggi. (2) Bidang ilmu relevan yang dimaksud pada ayat (1) huruf d termasuk bidang sejarah, linguistik, sastra, filsafat, psikologi, komputer, logika, pertanian, bisnis, pendidikan, teknik atau rekayasa, sains informasi, sosial (terapan), perencanaan terkait pariwisata dan ekonomi kreatif, serta jejaring keilmuan multi, inter, atau transdisiplin. (3) Pengangkatan Jabatan Fungsional Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif melalui perpindahan dari jabatan lain harus mempertimbangkan ketersediaan lowongan jenjang jabatan fungsional yang akan diduduki. (4) Penetapan pangkat bagi PNS yang diangkat dalam Jabatan Fungsional Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif melalui perpindahan dari jabatan lain sama dengan pangkat yang dimilikinya. (5) Penetapan jenjang jabatan bagi PNS yang diangkat dalam Jabatan Fungsional Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif melalui perpindahan dari jabatan lain dilaksanakan berdasarkan pangkat dan golongan ruang yang dimiliki PNS setelah mengikuti dan lulus uji kompetensi. (6) Jumlah Angka Kredit yang ditetapkan oleh Pejabat yang Berwenang MENETAPKAN Angka Kredit, dibuat menurut contoh sebagaimana tercantum dalam huruf B pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (7) Pengalaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dihitung secara kumulatif paling singkat 2 (dua) tahun dapat digunakan untuk menambah Angka Kredit kenaikan jabatan atau pangkat. (8) Penilaian dan PAK paling besar 50% (lima puluh persen) dari angka kredit kebutuhan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi pada jenjang jabatan yang akan diduduki dan tidak melebihi angka kredit dasar per jenjang kepangkatan, sebagaimana tercantum dalam huruf A pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (9) Penyampaian usul pengangkatan ke dalam Jabatan Fungsional Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif melalui perpindahan dari jabatan lain paling lama 6 (enam) bulan sebelum batas usia sebagaimana dipersyaratkan pada ayat (1) huruf i, dikecualikan batas usia sebagaimana dipersyaratkan pada ayat (1) huruf i angka 3. (10) Batas usia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf i merupakan batas usia pada saat yang bersangkutan dilantik dalam Jabatan Fungsional Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif melalui perpindahan dari jabatan lain. (11) Pengangkatan perpindahan dari Jabatan Lain ke dalam Jabatan Fungsional Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ayat (6), ayat (8) dan ayat (9), dibuat menurut contoh sebagaimana tercantum dalam huruf B pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (12) Keputusan pengangkatan melalui perpindahan dari jabatan lain ke dalam Jabatan Fungsional Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam huruf C pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (13) Ketentuan mengenai pangangkatan dalam Jabatan Fungsional Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif melalui perpindahan dari jabatan lain diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 15

Pasal 16

(1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif melalui penyesuaian/inpassing harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. berstatus PNS; b. memiliki integritas dan moralitas yang baik; c. sehat jasmani dan rohani; d. berijazah paling rendah sarjana atau diploma empat; e. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang Pengelolaan dan Pengembangan Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif paling singkat 2 (dua) tahun; dan f. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir. (2) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan lowongan kebutuhan untuk Jabatan Fungsional Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif yang akan diduduki dan mendapat persetujuan Menteri. (3) Angka Kredit untuk penyesuaian/inpassing dalam Jabatan Fungsional Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (3), hanya berlaku 1 (satu) kali selama masa penyesuaian/inpassing. (5) Pengangkatan penyesuaian/inpassing ke dalam Jabatan Fungsional Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif, dibuat menurut contoh sebagaimana tercantum dalam huruf C pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (6) Keputusan pengangkatan melalui penyesuaian/inpassing Jabatan Fungsional Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam huruf C pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (7) Ketentuan mengenai pangangkatan dalam Jabatan Fungsional Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif melalui penyesuaian/inpassing diatur dengan ketetapan Menteri.

Pasal 16

Koreksi

Pasal 17

Koreksi

(1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif melalui promosi, ditetapkan berdasarkan kriteria: a. termasuk dalam kelompok rencana suksesi; b. menghasilkan inovasi yang bermanfaat bagi instansi dan kepentingan nasional, dan diakui oleh lembaga pemerintah terkait bidang inovasinya; dan c. memenuhi Standar Kompetensi jenjang jabatan pada Jabatan Fungsional Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif yang akan diduduki. (2) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif melalui promosi dilaksanakan dalam hal: a. PNS yang belum menduduki Jabatan Fungsional Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif; atau b. kenaikan jenjang Jabatan Fungsional Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif 1 (satu) tingkat lebih tinggi. (3) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif melalui promosi, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. mengikuti dan lulus uji kompetensi sesuai dengan Standar Kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina; b. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir. c. memiliki rekam jejak yang baik; d. tidak pernah melakukan pelanggaran kode etik dan profesi PNS; dan e. tidak pernah dikenakan hukuman disiplin PNS. (4) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif melalui promosi harus mempertimbangkan ketersediaan lowongan kebutuhan jenjang jabatan fungsional yang akan diduduki. (5) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif melalui promosi direkomendasikan oleh Pejabat yang Berwenang atas nama instansi dan bukan yang bersangkutan yang mengajukan. (6) Angka Kredit untuk pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif melalui promosi dinilai dan ditetapkan dari tugas jabatan. (7) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif melalui promosi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (8) Keputusan pengangkatan melalui promosi dalam Jabatan Fungsional Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam huruf C Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (9) Ketentuan mengenai pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif melalui promosi diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 18

Koreksi

(1) PNS yang menduduki Jabatan Fungsional Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif harus memenuhi Standar Kompetensi, mencakup kompetensi teknis, kompetensi manajerial dan kompetensi sosial kultural, yang dilaksanakan melalui uji kompetensi. (2) Uji kompetensi sebagaimana ayat (1) disusun berdasarkan jenjang setiap jabatan dan dapat digunakan sebagai syarat pengangkatan dalam jabatan dan kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi. (3) Ketentuan mengikuti dan lulus uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku bagi pengangkatan ke dalam Jabatan Fungsional Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif melalui pengangkatan pertama dan penyesuaian/inpassing. (4) Ketentuan mengenai uji kompetensi diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 19

Koreksi

(1) PNS yang diangkat ke dalam Jabatan Fungsional Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif harus dilantik dan diambil sumpah/janji jabatan menurut agama atau kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. (2) Pelantikan dan pengambilan sumpah/janji dapat dilakukan kepada Adyatama yang mengalami kenaikan jenjang jabatan. (3) Sumpah atau janji jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diambil oleh PPK di lingkungannya masing-masing. (4) PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat menunjuk pejabat lain di lingkungannya untuk mengambil sumpah atau janji jabatan. (5) Adyatama yang akan dilantik paling lambat 1 (satu) hari diundang secara tertulis sebelum tanggal pelaksanaan pelantikan dan pengambilan sumpah/janji. (6) Pelantikan dan pengambilan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak keputusan pengangkatannya ditetapkan, kecuali bagi yang menduduki Adyatama Ahli Utama yang keputusan pengangkatannya oleh PRESIDEN. (7) Dalam hal tertentu, pengambilan sumpah/janji dapat dilakukan dengan memanfaatkan media elektronik dengan teknis pelaksanaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (8) Tata cara pelantikan dan pengambilan sumpah/janji Jabatan Fungsional Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

Koreksi

(1) Penetapan target Angka Kredit minimal setiap tahun bagi Adyatama untuk setiap jenjang sebagai berikut: a. 12,5 (dua belas koma lima) Angka Kredit untuk Adyatama Ahli Pertama; b. 25 (dua puluh lima) Angka Kredit untuk Adyatama Ahli Muda; c. 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) Angka Kredit untuk Adyatama Ahli Madya; dan d. 50 (lima puluh) Angka Kredit untuk Adyatama Ahli Utama. (2) Jumlah target Angka Kredit minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, tidak berlaku bagi Adyatama Ahli Utama yang memiliki pangkat paling tinggi dalam jenjang jabatan yang didudukinya. (3) Selain target Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Adyatama wajib memperoleh Hasil Kerja Minimal untuk setiap periode. (4) Hasil Kerja Minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diperoleh berdasarkan kriteria penetapan standar kualitas hasil setiap butir kegiatan atau menggunakan pendekatan kuantitatif yang dapat dipertanggungjawabkan. (5) Penetapan target Angka Kredit minimal yang dipersyaratkan bagi Adyatama digunakan sebagai dasar untuk penilaian SKP.

Pasal 21

(1) Adyatama yang telah memenuhi syarat untuk kenaikan jenjang jabatan setingkat lebih tinggi tetapi belum tersedia lowongan pada jenjang jabatan yang akan diduduki, setiap tahun wajib memenuhi target Angka Kredit, paling sedikit: a. 10 (sepuluh) untuk Adyatama Ahli Pertama; b. 20 (dua puluh) untuk Adyatama Ahli Muda; dan c. 30 (tiga puluh) untuk Adyatama Ahli Madya. (2) Adyatama Ahli Utama yang menduduki pangkat tertinggi dari jabatannya, setiap tahun sejak menduduki pangkatnya wajib mengumpulkan paling sedikit 25 (dua puluh lima) Angka Kredit. (3) Angka Kredit pemeliharaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan menurut contoh sebagaimana tercantum dalam huruf D pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan pada Peraturan Menteri ini.

Pasal 20

Koreksi

Pasal 21

Koreksi

Pasal 22

Koreksi

Penilaian Kinerja Jabatan Fungsional Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif meliputi: a. SKP; dan b. Perilaku Kerja.

Pasal 23

Koreksi

(1) Penyusunan SKP Jabatan Fungsional Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif ditetapkan sebagai berikut: a. SKP Adyatama disusun awal tahun yang akan dilaksanakan dalam 1 (satu) tahun berjalan harus disetujui dan ditetapkan oleh atasan langsung; b. SKP Adyatama disusun berdasarkan penetapan kinerja unit kerja yang bersangkutan; dan c. SKP untuk masing-masing jenjang jabatan Adyatama diambil dari butir kegiatan tugas jabatan sebagai turunan dari penetapan kinerja unit berdasarkan pada tingkat kesulitan dan syarat kompetensi untuk masing-masing jenjang jabatan. (2) SKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari kinerja utama berupa target Angka Kredit dan/atau kinerja tambahan berupa tugas tambahan. (3) Tugas tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh pimpinan unit kerja berdasarkan penetapan kinerja unit kerja yang bersangkutan. (4) Target Angka Kredit dan tugas tambahan sebagai dasar untuk penyusunan, penetapan, dan penilaian SKP. (5) Hasil penilaian SKP Adyatama ditetapkan sebagai capaian SKP. (6) Dalam rangka mendukung objektivitas dalam penilaian kinerja, Adyatama mendokumentasikan hasil kerja yang diperoleh sesuai dengan SKP yang ditetapkan setiap tahunnya.

Pasal 24

Perilaku Kerja ditetapkan dan dinilai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

Koreksi

(1) Capaian SKP sebagai bahan usulan PAK disampaikan oleh atasan langsung Adyatama kepada Pejabat yang mengusulkan angka kredit melalui Pimpinan Unit Kerja.

Pasal 26

Koreksi

(1) Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif dilakukan oleh Tim Penilai, berdasarkan pada capaian SKP sebagai Capaian Angka Kredit. (2) Capaian Angka Kredit Adyatama didasarkan pada capaian SKP Adyatama dipersentasekan dan dikalikan dengan target Angka Kredit SKP Adyatama. (3) Capaian Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling tinggi 150% (seratus lima puluh persen) dari target Angka Kredit minimal setiap tahun. (4) Dalam melakukan penilaian, Tim Penilai dapat meminta bukti fisik dan laporan hasil kerja sebagai bahan pertimbangan. (5) Dalam melakukan penilaian Angka Kredit, Tim Penilai wajib memperhatikan kesesuaian tugas Jabatan Fungsional Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif dan tugas fungsi unit kerja berdasarkan kedudukan Jabatan Fungsional Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif yang ditetapkan dalam peta jabatan. (6) Apabila diperlukan, Tim Penilai dapat melakukan konfirmasi terhadap atasan langsung yang bersangkutan. (7) Capaian Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), dibuat menurut contoh sebagaimana tercantum dalam huruf E pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (8) Capaian Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam huruf F pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 27

(1) Dalam hal capaian Angka Kredit memenuhi persyaratan untuk kenaikan pangkat/jenjang jabatan, capaian Angka Kredit Adyatama diusulkan kepada pejabat yang MENETAPKAN Angka Kredit untuk ditetapkan dalam PAK. (2) PAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam huruf G pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (3) Asli PAK disampaikan kepada pimpinan instansi pengusul serta salinan sah disampaikan kepada: a. Pejabat yang MENETAPKAN Angka Kredit; b. Sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan; c. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian/bagian yang membidangi kepegawaian yang bersangkutan; dan d. Adyatama yang bersangkutan (4) PAK untuk kenaikan pangkat Adyatama dilakukan 3 (tiga) bulan sebelum periode kenaikan pangkat PNS, dengan ketentuan sebagai berikut: a. untuk kenaikan pangkat periode April, Angka Kredit ditetapkan paling lambat pada bulan Januari tahun berjalan; dan b. untuk kenaikan pangkat periode Oktober, Angka Kredit ditetapkan paling lambat pada bulan Juli tahun berjalan. (5) Hasil PAK Adyatama dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penilaian kinerja Adyatama.

Pasal 28

(1) Pejabat yang memiliki kewenangan MENETAPKAN Angka Kredit Jabatan Fungsional Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif, yaitu: a. PPK di Instansi Pembina untuk Angka Kredit bagi Adyatama Ahli Utama di lingkungan Instansi Pusat yang membidangi pengelolaan dan pengembangan Pariwisata dan/atau Ekonomi Kreatif; b. pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi kesekretariatan pada Instansi Pembina untuk Angka Kredit bagi Adyatama Ahli Madya di lingkungan Instansi Pusat yang membidangi pengelolaan dan pengembangan Pariwisata dan/atau Ekonomi Kreatif, dan Instansi Daerah yang membidangi pengelolaan dan pengembangan Pariwisata dan/atau Ekonomi Kreatif; dan c. pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi pengembangan sumber daya manusia aparatur Pariwisata dan Ekonomi Kreatif pada Instansi Pembina untuk Angka Kredit bagi Adyatama Ahli Pertama sampai dengan Adyatama Ahli Muda di lingkungan Instansi Pusat yang membidangi pengelolaan dan pengembangan Pariwisata dan/atau Ekonomi Kreatif, dan Instansi Daerah yang membidangi pengelolaan dan pengembangan Pariwisata dan/atau Ekonomi Kreatif. (2) Dalam hal melakukan PAK, pejabat yang MENETAPKAN Angka Kredit dibantu oleh Tim Penilai. (3) Ketentuan mengenai mekanisme pengusulan, penilaian, dan PAK diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 25

Koreksi

(1) Capaian SKP sebagai bahan usulan PAK disampaikan oleh atasan langsung Adyatama kepada Pejabat yang mengusulkan angka kredit melalui Pimpinan Unit Kerja.

Pasal 26

Koreksi

Pasal 27

Koreksi

Pasal 28

Pasal 29

Koreksi

(1) Kenaikan pangkat Adyatama dapat dipertimbangkan apabila: a. paling singkat 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir; b. memenuhi jumlah Angka Kredit yang ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi; c. setiap unsur penilaian kinerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan d. memenuhi syarat Hasil Kerja Minimal. (2) Kenaikan pangkat PNS yang menduduki jabatan Adyatama Ahli Madya, pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c untuk menjadi Adyatama Ahli Utama, pangkat Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d sampai dengan Adyatama Ahli Utama, pangkat pembina utama, golongan ruang IV/e, ditetapkan dengan Keputusan PRESIDEN setelah mendapat pertimbangan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara. (3) Kenaikan pangkat PNS yang menduduki jabatan Adyatama Ahli Madya, pangkat pembina tingkat I, golongan ruang IV/b untuk menjadi pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c ditetapkan oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara atas nama PRESIDEN setelah mendapat pertimbangan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian. (4) Kenaikan pangkat PNS yang menduduki jabatan Adyatama Ahli Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a untuk menjadi Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b sampai dengan untuk menjadi Adyatama Ahli Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b ditetapkan dengan Keputusan PPK yang bersangkutan setelah mendapat persetujuan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara. (5) Kenaikan pangkat bagi Adyatama dalam jenjang jabatan yang lebih tinggi dapat dipertimbangkan jika kenaikan jabatannya telah ditetapkan oleh Pejabat yang Berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (6) Adyatama yang memiliki Angka Kredit melebihi Angka Kredit yang ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi dalam jenjang jabatan yang sama, kelebihan Angka Kredit tersebut diperhitungkan untuk kenaikan pangkat berikutnya. (7) Adyatama yang memiliki Angka Kredit melebihi Angka Kredit yang ditentukan untuk kenaikan jenjang jabatan yang lebih tinggi, kelebihan Angka Kredit tersebut tidak diperhitungkan untuk kenaikan pangkat berikutnya. (8) Kenaikan pangkat bagi Adyatama sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dan ayat (7) dibuat menurut contoh sebagaimana tercantum dalam huruf F pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 30

(1) Dalam hal untuk kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud pada Pasal 29 ayat (1), Adyatama dapat melaksanakan kegiatan penunjang, meliputi: a. mengajar atau melatih di bidang Pengelolaan dan Pengembangan Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif; b. keanggotaan dalam Tim Penilai; c. perolehan penghargaan/tanda jasa; d. perolehan ijazah/gelar kesarjanaan lainnya; dan e. pelaksanaan tugas lain yang mendukung pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif. (2) Kegiatan penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan Angka Kredit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan kumulatif Angka Kredit paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari Angka Kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat. (3) Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan untuk satu kali kenaikan pangkat. (4) Penilaian Angka Kredit kegiatan penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam huruf E pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 31

(1) Kenaikan jenjang jabatan bagi Adyatama dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memperhatikan: a. ketersediaan kebutuhan jabatan; b. paling singkat 1 (satu) tahun dalam jabatan terakhir; c. memenuhi Angka Kredit kumulatif yang ditentukan untuk kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi; d. setiap unsur penilaian prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; e. telah mengikuti dan lulus uji kompetensi; dan f. memenuhi syarat Hasil Kerja Minimal. (2) Kenaikan jenjang jabatan dari Adyatama Ahli Pertama sampai dengan menjadi Adyatama Ahli Madya ditetapkan oleh PPK. (3) Adyatama yang memperoleh kenaikan jenjang jabatan setingkat lebih tinggi, Angka Kredit selanjutnya diperhitungkan sebesar 0 (nol). (4) Adyatama yang memiliki Angka Kredit melebihi Angka Kredit yang ditentukan untuk kenaikan jenjang jabatan setingkat lebih tinggi, kelebihan Angka Kredit tersebut tidak dapat diperhitungkan untuk kenaikan jenjang jabatan berikutnya. (5) Kenaikan jenjang jabatan bagi Adyatama Ahli Pertama sampai dengan Adyatama Ahli Madya ditetapkan oleh PPK Instansi Pemerintah dengan tembusan Instansi Pembina. (6) Usul kenaikan jenjang jabatan Fungsional Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif Ahli Utama disampaikan Kepada Badan Kepegawaian Negara untuk mendapatkan pertimbangan teknis. (7) Pengangkatan Jabatan Fungsional Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif Ahli Utama ditetapkan oleh PRESIDEN berdasarkan pertimbangan teknis dari Badan Kepegawaian Negara. (8) Keputusan kenaikan jenjang jabatan dalam Jabatan Fungsional Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam huruf H pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 33

(1) Adyatama yang secara bersama-sama membuat Karya Tulis/Karya Ilmiah di bidang Pengelolaan dan Pengembangan Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif, diberikan Angka Kredit dengan ketentuan sebagai berikut: a. apabila terdiri dari 2 (dua) orang penulis maka pembagian Angka Kredit yaitu 60% (enam puluh persen) bagi penulis utama dan 40% (empat puluh persen) bagi penulis pembantu; b. apabila terdiri dari 3 (tiga) orang penulis maka pembagian Angka Kredit yaitu 50% (lima puluh persen) bagi penulis utama dan masing-masing 25% (dua puluh lima persen) bagi penulis pembantu; c. apabila terdiri dari 4 (empat) orang penulis maka pembagian Angka Kredit yaitu 40% (empat puluh persen) bagi penulis utama dan masing-masing 20% (dua puluh persen) bagi penulis pembantu; dan d. apabila tidak terdapat atau tidak dapat ditentukan penulis utama dan penulis pembantu maka pembagian Angka Kredit dibagi sebesar proporsi yang sama untuk setiap penulis. (2) Jumlah penulis pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling banyak 3 (tiga) orang.

Pasal 29

Koreksi

Pasal 30

Pasal 31

Koreksi

Pasal 33

Pasal 34

Koreksi

(1) Kebutuhan Angka Kredit untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi bagi Adyatama, yaitu: a. Adyatama Ahli Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a, yang akan naik pangkat setingkat lebih tinggi menjadi pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b, membutuhkan Angka Kredit paling sedikit 50 (lima puluh); b. Adyatama Ahli Pertama, pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b, yang akan naik pangkat setingkat lebih tinggi menjadi pangkat Penata, golongan ruang III/c, membutuhkan Angka Kredit paling sedikit 50 (lima puluh); c. Adyatama Ahli Muda, pangkat Penata, golongan ruang III/c, yang akan naik pangkat setingkat lebih tinggi menjadi pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, membutuhkan Angka Kredit paling sedikit 100 (seratus); d. Adyatama Ahli Muda, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, yang akan naik pangkat setingkat lebih tinggi menjadi pangkat Pembina, golongan ruang IV/a, membutuhkan Angka Kredit paling sedikit 100 (seratus); e. Adyatama Ahli Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a, yang akan naik pangkat setingkat lebih tinggi menjadi pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b, membutuhkan Angka Kredit paling sedikit 150 (seratus lima puluh); f. Adyatama Ahli Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b, yang akan naik pangkat setingkat lebih tinggi menjadi pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c, membutuhkan Angka Kredit paling sedikit 150 (seratus lima puluh); g. Adyatama Ahli Madya, pangkat pembina utama muda, golongan ruang IV/c, yang akan naik pangkat setingkat lebih tinggi menjadi pangkat Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d, membutuhkan Angka Kredit paling sedikit 150 (seratus lima puluh); dan h. Adyatama Ahli Utama, pangkat Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d, yang akan naik pangkat setingkat lebih tinggi menjadi pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e, membutuhkan Angka Kredit paling sedikit 200 (dua ratus). (2) Angka Kredit Kumulatif untuk kenaikan jabatan Adyatama yaitu: a. Adyatama Ahli Pertama yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi menjadi Adyatama Ahli Muda, membutuhkan jumlah Angka Kredit paling sedikit 100 (seratus) yang merupakan jumlah kebutuhan Angka Kredit dalam jenjang jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b. b. Adyatama Ahli Muda yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi menjadi Adyatama Ahli Madya, membutuhkan jumlah Angka Kredit paling sedikit 200 (dua ratus) yang merupakan jumlah kebutuhan Angka Kredit dalam jenjang jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d. c. Adyatama Ahli Madya yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi menjadi Adyatama Ahli Utama, membutuhkan jumlah Angka Kredit paling sedikit 450 (empat ratus lima puluh) yang merupakan jumlah kebutuhan Angka Kredit dalam jenjang jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, huruf f, dan huruf g.

Pasal 35

Koreksi

(1) Adyatama memiliki hak dan kesempatan untuk diikutsertakan dalam pengembangan kompetensi dengan memperhatikan hasil penilaian kinerja dan penilaian kompetensi yang bersangkutan. (2) Pengembangan kompetensi bagi Adyatama dilakukan paling sedikit 20 (dua puluh) jam pelajaran dalam 1 (satu) tahun. (3) Pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Adyatama antara lain berupa: a. pelatihan fungsional; dan b. pelatihan teknis. (4) Pelatihan yang diberikan bagi Adyatama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disesuaikan dengan analisis kebutuhan pelatihan dan/atau pertimbangan dari Tim Penilai. (5) Selain pelatihan, Adyatama dapat mengembangkan kompetensinya melalui program pengembangan kompetensi lainnya terkait bidang Pengelolaan dan Pengembangan Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif. (6) Program pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat berupa kegiatan: a. mempertahankan kompetensi dan kinerja sebagai Adyatama; b. seminar; c. lokakarya; d. konferensi; atau e. studi banding. (7) Ketentuan mengenai pelatihan, pengembangan kompetensi dan penyusunan analisis kebutuhan pelatihan fungsional bagi Adyatama diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 36

Koreksi

(1) Adyatama diberhentikan dari jabatannya apabila: a. mengundurkan diri dari jabatan; b. diberhentikan sementara sebagai PNS; c. menjalani cuti di luar tanggungan negara; d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan; e. ditugaskan secara penuh pada jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, jabatan pengawas, dan jabatan pelaksana; atau f. tidak memenuhi persyaratan jabatan. (2) Terhadap Adyatama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf f dilaksanakan pemeriksaan dan mendapatkan izin dari Pejabat yang Berwenang sebelum ditetapkan pemberhentiannya. (3) Keputusan pemberhentian dari Jabatan Fungsional Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam huruf I pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 37

(1) Adyatama yang diberhentikan karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf b sampai dengan huruf e dapat diangkat kembali sesuai dengan jenjang jabatan terakhir apabila tersedia lowongan kebutuhan Jabatan Fungsional Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif. (2) Pengangkatan kembali dalam Jabatan Fungsional Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan menggunakan Angka Kredit terakhir yang dimiliki dan dapat ditambah dengan Angka Kredit dari penilaian pelaksanaan tugas bidang Pengelolaan dan Pengembangan Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif selama diberhentikan. (3) Adyatama yang diberhentikan karena ditugaskan pada jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf e, dapat disesuaikan pada jenjang sesuai dengan pangkat terakhir pada jabatannya paling lama 1 (satu) tahun setelah diangkat kembali pada jenjang terakhir yang didudukinya, setelah mengikuti dan lulus uji kompetensi apabila tersedia lowongan. (4) Keputusan pengangkatan kembali dalam Jabatan Fungsional Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam huruf J pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini untuk ditembuskan kepada Instansi Pembina.

Pasal 36

Koreksi

Pasal 37

Koreksi

Pasal 38

Koreksi

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 28 Juli 2021 MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/KEPALA BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF REPUBLIK INDONESIA, ttd. SANDIAGA SALAHUDDIN UNO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 30 Juli 2021 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd. BENNY RIYANTO LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/KEPALA BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF NOMOR 11 TAHUN 2021 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN JABATAN FUNGSIONAL ADYATAMA KEPARIWISATAAN DAN EKONOMI KREATIF A. CONTOH PELAKSANAAN TUGAS 1. Adyatama yang melaksanakan tugas satu tingkat di atas jenjang jabatannya. Sdr. Jesaja, NIP. 197907172005011011, Adyatama Ahli Muda, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d pada Deputi Bidang Pemasaran. Yang bersangkutan ditugaskan untuk menyusun usulan struktur industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dengan Angka Kredit 0,57. Kegiatan dimaksud merupakan tugas Jabatan Fungsional Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif Ahli Madya. Dalam hal ini Angka Kredit yang diperoleh sebesar 80% X 0,57 = 0,46 (nol koma empat puluh enam) Angka Kredit. 2. Adyatama yang melaksanakan tugas satu tingkat di bawah jenjang jabatannya. Sdri Asri, NIP. 197303252008012007, Adyatama Ahli Muda, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d pada Deputi Bidang Ekonomi Digital dan Produk Kreatif, yang bersangkutan ditugaskan untuk menyusun laporan menyusun pemetaan jumlah wisatawan dengan Angka Kredit 0,14. Kegiatan dimaksud merupakan tugas Jabatan Fungsional Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif Ahli Pertama. Dalam hal ini Angka Kredit yang diperoleh sebesar 100% x 0,14 = 0,14 (nol koma empat belas) Angka Kredit. B. CONTOH PERPINDAHAN JABATAN LAIN 1. Penetapan jenjang jabatan bagi PNS yang diangkat dalam Jabatan Fungsional Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif. a. Pejabat Fungsional yang memiliki pangkat terendah pada jenjang Jabatan Fungsionalnya. Sdri. Ridha, NIP. 197810032009012002, jabatan Kepala Seksi Industri Pariwisata pada Dinas Kebudayaan dan Kepariwisataan Provinsi Sulawesi Selatan, pangkat Penata, golongan ruang III/c. Pegawai yang bersangkutan akan diangkat ke dalam Jabatan Fungsional Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif Ahli Muda melalui perpindahan jabatan lain. Maka untuk MENETAPKAN jenjang jabatannya pegawai yang bersangkutan wajib mengikuti dan lulus uji kompetensi pada pangkat Penata, golongan ruang III/c, jenjang jabatan Ahli Muda. Setelah lulus uji kompetensi Sdri. Ridha diangkat dalam jenjang Jabatan Fungsional Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif Ahli Muda dan ditetapkan dengan Angka Kredit dari Angka Kredit dasar sebesar 0 (nol) ditambah Angka Kredit dari pengalaman kerjanya. b. Pejabat Fungsional yang memiliki pangkat pada jenjang Jabatan Fungsionalnya. Sdri. Ajeng NIP. 197705132008012008, jabatan Kepala Seksi Peningkatan Sumber Daya Pariwisata pada Dinas Pariwisata Provinsi Bali, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d. Pegawai yang bersangkutan akan diangkat ke dalam Jabatan Fungsional Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif Ahli Muda melalui perpindahan jabatan lain. Maka untuk MENETAPKAN jenjang jabatannya pegawai yang bersangkutan wajib mengikuti dan lulus uji kompetensi pada pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, jenjang jabatan Ahli Muda. Setelah lulus uji kompetensi Sdri. Ajeng diangkat dalam Jabatan Fungsional Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif Ahli Muda dan diberikan Angka Kredit dasar sebesar 100 (seratus) dan ditambah Angka Kredit dari pengalaman kerjanya. 2. Pengalaman kerja di bidang Pengelolaan dan Pengembangan Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif dapat dihitung kumulatif. Sdri Ratih NIP. 198206252008012010, jabatan Kepala Seksi Edukasi dan Pengembangan Ekonomi Kreatif pada Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Barat, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d. PNS yang bersangkutan akan diangkat ke dalam Jabatan Fungsional Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif melalui perpindahan dari jabatan lain. PNS yang bersangkutan memiliki pengalaman 2 (dua) tahun di bidang Pengelolaan dan Pengembangan Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif. Maka untuk MENETAPKAN jenjang jabatannya pegawai yang bersangkutan wajib mengikuti dan lulus uji kompetensi pada pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, jenjang jabatan Ahli Muda dan apabila ditetapkan nilai Angka Kredit dari pengalamannya sebesar 10 Angka Kredit, maka yang bersangkutan dapat diangkat ke dalam Jabatan Fungsional Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif Muda dengan Angka Kredit sebesar 110 Angka Kredit yang terdiri dari Angka Kredit dasar sebesar 100 (seratus) dan 10 (sepuluh) dari pengalamannya. 3. Pengalaman dapat digunakan untuk menambah angka kredit kenaikan pangkat/jenjang. a. Bagi Pejabat Fungsional pangkat terendah pada jenjang jabatannya. Sdri. Evinsa, NIP. 197509102003032001, pangkat Penata, golongan ruang III/c, menduduki jabatan Subkoordinator pada Direktorat Tata Kelola Destinasi. Selama menjabat menjadi Subkoordinator pada Direktorat Tata Kelola Destinasi, yang bersangkutan melakukan kegiatan di bidang Pengelolaan dan Pengembangan Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif dengan Angka Kredit sebesar 2,25 (dua koma dua puluh lima). Angka Kredit terdiri dari: Contoh Matriks Penghitungan Kegiatan Tugas Jabatan dari Pengalaman Kerja No Kegiatan Satuan Hasil AK perbutir Volume Jumlah AK (4x5) 1 2 3 4 5 6 1. Menyusun usulan rencana kerja bidang destinasi Pariwisata Dokumen hasil penyusunan usulan rencana kerja bidang destinasi Pariwisata 0,27 1 0,27 2. Melakukan analisis bahan penyusunan standar Pariwisata berkelanjutan Laporan hasil analisis bahan penyusunan standar Pariwisata berkelanjutan 0,36 1 0,36 3. Melakukan analisis bahan penyusunan strategi destinasi Pariwisata berkelanjutan Laporan hasil analisis bahan penyusunan destinasi Pariwisata berkelanjutan 0,36 1 0,36 4. Menyusun pemetaan komponen daya tarik wisata Dokumen hasil penyusunan pemetaan komponen daya 0,27 1 0,27 tarik wisata 5. Menyusun konsep kerja sama dengan kementerian/lembaga/ pemerintah daerah /swasta/mitra pembangunan dalam pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tingkat kabupaten/kota Draf Nota Kesepahaman Konsep naskah kerja sama dengan kementerian/lemba ga/pemerintah daerah/swasta/mit ra pembangunan dalam pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tingkat kabupaten/kota 0,27 1 0,27 6. Menyusun kriteria program bantuan dari pemerintah bidang Ekonomi Kreatif Dokumen hasil penyusunan kriteria program bantuan dari pemerintah bidang Ekonomi Kreatif 0,38 1 0,38 7. Menyusun telaah potensi Ekonomi Kreatif pada Kabupaten/Kota Dokumen hasil penyusunan telaah potensi Ekonomi Kreatif pada kabupaten/kota 0,34 1 0,34 JUMLAH AK 2,25 Maka Sdri. Evinsa, diangkat dalam Jabatan Fungsional Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif Ahli Muda pada masa pengalaman paling kurang 2 (dua) tahun sebesar 2,25 (dua koma dua puluh lima) Angka Kredit ditambah Angka Kredit dasar sebesar nol (0). Dalam hal demikian, Angka Kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sebesar 2,25 + 0 = 2,25 (dua koma dua puluh lima) Angka Kredit. b. Bagi Pejabat Fungsional pangkat tertinggi pada jenjang jabatannya. Sdri. Husna NIP. 197706102004032001, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, menduduki jabatan Subkoordinator pada Direktorat Tata Kelola Ekonomi Digital. Selama menjabat menjadi Subkoordinator pada Direktorat Tata Kelola Ekonomi Digital, yang bersangkutan melakukan kegiatan melaksanakan pendampingan transformasi digital para pelaku usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dengan perolehan total Angka Kredit sebesar 2,35 (dua koma tiga puluh lima) Angka Kredit. Maka Sdri. Husna diangkat dalam Jabatan Fungsional Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif Ahli Muda dengan didasarkan pada masa pengalaman paling kurang 2 (dua) tahun sebesar 2,35 (dua koma tiga puluh lima) Angka Kredit ditambah Angka Kredit dasar sebesar 100 (seratus). Dalam hal demikian, Angka Kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sebesar 100 + 2,35 = 102,35 (seratus dua koma tiga puluh lima) Angka Kredit. 4. Penilaian Angka Kredit maksimal dari pengalaman kerja di bidang Pengelolaan dan Pengembangan Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif. Sdr. Adhi, NIP. 198003022008031022, jabatan Kepala Seksi Atraksi Wisata dan Ekonomi Kreatif pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi, golongan ruang III/c. PNS yang bersangkutan akan diangkat ke dalam Jabatan Fungsional Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif Ahli Muda melalui perpindahan dari jabatan lain. PNS yang bersangkutan memiliki pengalaman 5 (lima) tahun di bidang Pengelolaan dan Pengembangan Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif dinilai Angka Kredit dari pengalaman sebesar 110 (seratus sepuluh) Angka Kredit. Dalam hal demikian, Angka Kredit yang dapat ditetapkan adalah 50% (lima puluh persen) dari kebutuhan Angka Kredit untuk kenaikan pangkat, yaitu 50% X 100 = 50. Dengan demikian Angka Kredit yang ditetapkan untuk Sdr. Adhi adalah paling besar 50 (lima puluh) Angka Kredit. 5. Penyampaian usul pengangkatan melalui perpindahan dari jabatan lain paling lambat 6 (enam) bulan sebelum batas usia sebagaimana dipersyaratkan. Sdr. Anggara Hayun NIP. 196706171993031001, jabatan Direktur Akses Pembiayaan, pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c pada Deputi Bidang Industri dan Investasi. Apabila yang bersangkutan akan dipindahkan ke dalam Jabatan Fungsional Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif pada jenjang Ahli Madya, maka penyampaian usul pengangkatannya sudah diterima oleh PPK paling lambat akhir bulan Desember 2021 dan penetapan keputusan pengangkatannya paling lambat akhir bulan Mei 2022, Mengingat yang bersangkutan lahir bulan Juni 1967. C. CONTOH PENGANGKATAN ADYATAMA KEPARIWISATAAN DAN EKONOMI KREATIF MELALUI PENYESUAIAN/INPASSING Sdri. Benita, NIP. 197005182009012002, Kepala Bidang Strategi Pengembangan Ekonomi Kreatif pada Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d. Pada periode April 2021 telah dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi menjadi pangkat Pembina, golongan ruang IV/a. Yang bersangkutan akan diangkat dalam Jabatan Fungsional melalui penyesuaian/inpassing pada bulan Juni 2021. Perolehan angka kredit kumulatif sesuai dengan Lampiran VI Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2021 sebesar 9 (sembilan) Angka Kredit karena yang bersangkutan memiliki pangkat Pembina, golongan ruang IV/a masa kepangkatan kurang dari 1 (satu) tahun dan pendidikan Magister (S2). Dengan demikian, Sdri. Benita, dapat diangkat dalam Jabatan Fungsional Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif pada jenjang Ahli Madya. D. CONTOH ANGKA KREDIT PEMELIHARAAN Sdr. Idzar, NIP. 197502141999031001, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, Adyatama Ahli Muda. Sdr. Idzar telah mengumpulkan 100 angka kredit dan ingin mengajukan kenaikan jenjang ke Jabatan Fungsional Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif Ahli Madya. Akan tetapi pada saat pengajuan tidak tersedia kebutuhan yang lowong untuk Jabatan Fungsional Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif Ahli Madya, sehingga Sdr. Idzar belum dapat mengajukan usulan Kenaikan Jenjang ke Ahli Madya. Untuk itu Sdr. Idzar tetap mengumpulkan Angka Kredit pemeliharaan paling sedikit 20 (dua puluh) untuk Adyatama Ahli Muda. Hal ini dilakukan Sdr. Idzar sampai tersedianya lowongan kebutuhan Jabatan Fungsional Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif Ahli Madya. E. CONTOH CAPAIAN ANGKA KREDIT 1. Capaian Angka Kredit berdasarkan capaian SKP. Sdri. Rintih, NIP. 197504211999032001, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, jenjang Adyatama Ahli Muda. Target Angka Kredit dalam Jabatan Fungsional Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif Ahli Muda adalah 25 Angka Kredit. Sdri. Rintih mempunyai target Angka kredit sebesar 27,87 Angka Kredit dengan capaian SKP yang dinilai oleh atasan langsungnya adalah sebesar 89,24. Dalam hal demikian, maka penilaian capaian Angka Kredit adalah sebagai berikut: 89,24 x 100% = 89,24% 89,24% x 27,87 = 24,87 Angka Kredit Penilaian capaian Angka Kredit sebagaimana tercantum dalam contoh formulir berikut: PENILAIAN CAPAIAN ANGKA KREDIT BERDASARKAN CAPAIAN SKP Nomor …… Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif Ahli Muda Yang Dinilai 1. NAMA : Rintih 2. NIP : 197504211999032001 3. NOMOR SERI KARPEG : 4. TEMPAT/TANGGAL LAHIR : Magetan, 21 April 1975 5. JENIS KELAMIN : Perempuan 6. PANGKAT/GOLONGAN RUANG/TMT : Penata Tingkat I, III/d 7. JABATAN/TMT : Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif Ahli Muda 8. UNIT KERJA : ………………….. HASIL PENILAIAN CAPAIAN ANGKA KREDIT TAHUN TARGET AK SKP NILAI CAPAIAN TUGAS JABATAN PROSENTAS E ANGKA KREDIT MINIMAL YANG HARUS DICAPAI SETIAP TAHUN ANGKA KREDIT YANG DIDAPAT (Kolom 2 x Kolom 4) 1 2 3 4 5 6 2020 27.87 89,24 89.24% 25 24.87 Jumlah Angka Kredit yang diperoleh 24.87 ......., ........................... Ketua Tim Penilai .................... NIP. ...................... 2. Capaian Angka Kredit paling tinggi 150% (seratus lima puluh persen) dari target Angka Kredit setiap tahun. Sdri. Eliza, NIP. 198304102009022001, pangkat Penata, golongan ruang III/c, jenjang Adyatama Ahli Muda. PNS yang bersangkutan memiliki kewajiban memenuhi target Angka Kredit setiap tahunnya sebesar 25 (dua puluh lima) Angka Kredit. Dalam hal ini, capaian Angka Kredit paling tinggi Sdri. Eliza, adalah sejumlah 25 x 150% = 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) Angka Kredit. F. CONTOH KENAIKAN PANGKAT 1. Kenaikan pangkat dalam jenjang jabatan yang lebih tinggi. Sdri. Sinta NIP. 198109052008012015, Adyatama Ahli Muda, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, terhitung mulai tanggal 1 April 2021. Berdasarkan hasil penilaian pada tahun 2025, Sdri. Sinta, memperoleh dan ditetapkan Angka Kreditnya sejumlah 100 (seratus) Angka Kredit dan dipertimbangkan untuk dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi menjadi Pembina, golongan ruang IV/a, terhitung mulai tanggal 1 April 2025. Maka sebelum dipertimbangkan kenaikan pangkatnya, terlebih dahulu ditetapkan kenaikan jabatannya menjadi Jabatan Fungsional Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif Ahli Madya. 2. Adyatama yang memiliki angka kredit melebihi angka kredit yang ditentukan dapat diperhitungkan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi pada jenjang tersebut. Sdr. Kusni, NIP. 198008202008011008, pangkat Penata, golongan ruang III/c, Adyatama Ahli Muda. Pada waktu naik pangkat menjadi Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, yang bersangkutan memperoleh Angka Kredit Kumulatif sebesar 112,5 (seratus dua belas koma lima). Adapun Angka Kredit Kumulatif untuk kenaikan pangkat menjadi pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d yaitu 100 Angka Kredit. Dengan demikian Sdr. Kusni, memiliki kelebihan 12,5 (dua belas koma lima) Angka Kredit dan dapat diperhitungkan perolehan Angka Kredit berikutnya. 3. Adyatama yang memiliki angka kredit melebihi angka kredit yang ditentukan dalam jenjang jabatan yang lebih tinggi. Sdri. Grace, NIP. 198204192008042010, Adyatama Ahli Muda, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d. Pada waktu naik pangkat menjadi Pembina, golongan ruang IV/a, yang bersangkutan memperoleh Angka Kredit Kumulatif sebesar 212,5 (dua ratus dua belas koma lima). Adapun Angka Kredit Kumulatif untuk kenaikan pangkat menjadi pangkat Pembina, golongan ruang IV/a yaitu 200 Angka Kredit. Dengan demikian Sdri. Grace, memiliki kelebihan 12,5 (dua belas koma lima) Angka Kredit dan tidak dapat diperhitungkan untuk kenaikan pangkat berikutnya. MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/KEPALA BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF REPUBLIK INDONESIA, ttd. SANDIAGA SALAHUDDIN UNO LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/KEPALA BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF NOMOR 11 TAHUN 2021 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN JABATAN FUNGSIONAL ADYATAMA KEPARIWISATAAN DAN EKONOMI KREATIF A. PENETAPAN ANGKA KREDIT DASAR UNTUK PERALIHAN PENETAPAN ANGKA KREDIT DASAR UNTUK PERALIHAN JABATAN FUNGSIONAL ADYATAMA KEPARIWISATAAN DAN EKONOMI KREATIF KATEGORI JENJANG PANGKAT ANGKA KREDIT Ahli Utama IV/e 0 IV/d 0 Ahli Madya IV/c 300 IV/b 150 IV/a 0 Ahli Muda III/d 100 III/c 0 Ahli Pertama III/b 50 III/a 0 B. CONTOH KEPUTUSAN PENGANGKATAN PERTAMA KE DALAM JABATAN FUNGSIONAL ADYATAMA KEPARIWISATAAN DAN EKONOMI KREATIF KEPUTUSAN MENTERI/KEPALA LPNK/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA ...... *) NOMOR .............. TENTANG PENGANGKATAN PERTAMA DALAM JABATAN FUNGSIONAL ADYATAMA KEPARIWISATAAN DAN EKONOMI KREATIF DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI/KEPALA LPNK/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA ...... *), Menimbang : a. bahwa Saudara ………......... NIP …………… pangkat/golongan ruang …………, jabatan ........ telah memenuhi syarat dan dianggap cakap untuk diangkat dalam Jabatan Fungsional Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif jenjang Ahli Pertama; b. bahwa berdasarkan kebutuhan jabatan yang telah ditetapkan, perlu mengangkat yang bersangkutan dalam Jabatan Fungsional Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif; Mengingat : 1. UNDANG-UNDANG Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; 2. PERATURAN PEMERINTAH Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan PERATURAN PEMERINTAH Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas PERATURAN PEMERINTAH Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil; 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik INDONESIA Nomor 11 Tahun 2021 tentang Jabatan Fungsional Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif; 4. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik INDONESIA Nomor …. Tahun …. tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif; MEMUTUSKAN: MENETAPKAN : KESATU : PNS dibawah ini: a. Nama : ................................................... b. NIP : ................................................... c. Pangkat/golongan ruang/TMT : ................................................... d. Unit kerja : ................................................... Terhitung mulai tanggal ........ diangkat dalam Jabatan Fungsional Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif jenjang Ahli Pertama dengan angka kredit sebesar 0 (nol). KEDUA : ……………………………………………………………………………………………............ **) KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di ……............ pada tanggal ...………....... ........................................ TEMBUSAN: 1. Kepala Badan Kepegawaian Negara; 2. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian/Bagian yang membidangi kepegawaian yang bersangkutan;*) 3. Pejabat yang berwenang MENETAPKAN angka kredit; 4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/ Bagian Keuangan yang bersangkutan;*) 5. Pejabat lain yang dianggap perlu. *) Coret yang tidak perlu. **) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu. C. CONTOH KEPUTUSAN PENGANGKATAN MELALUI PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN/PENGANGKATAN MELALUI PENYESUAIAN/INPASSING/ PENGANGKATAN MELALUI PROMOSI KE DALAM JABATAN FUNGSIONAL ADYATAMA KEPARIWISATAAN DAN EKONOMI KREATIF KEPUTUSAN MENTERI/KEPALA LPNK/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA ...... *) NOMOR .............. TENTANG PENGANGKATAN MELALUI ……………..***) DALAM JABATAN FUNGSIONAL ADYATAMA KEPARIWISATAAN DAN EKONOMI KREATIF DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI/KEPALA LPNK/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA ...... *), Menimbang : bahwa untuk mengisi kebutuhan jabatan yang lowong, Saudara ………......... NIP …………… jabatan ……………… pangkat/golongan ruang ………… telah memenuhi syarat dan dianggap cakap untuk diangkat dalam Jabatan Fungsional Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif melalui ………….***); Mengingat : 1. UNDANG-UNDANG Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; 2. PERATURAN PEMERINTAH Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan PERATURAN PEMERINTAH Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas PERATURAN PEMERINTAH Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil; 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik INDONESIA Nomor 11 Tahun 2021 tentang Jabatan Fungsional Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif; 4. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik INDONESIA Nomor … Tahun …. tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif; MEMUTUSKAN: MENETAPKAN : KESATU : Mengangkat: a. Nama : ................................................... b. NIP : ................................................... c. Pangkat/golongan ruang/TMT : ................................................... d. Unit kerja : ................................................... Terhitung mulai tanggal ........ diangkat dalam Jabatan Fungsional Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif jenjang Ahli …….. dengan angka kredit sebesar …….. (…………). KEDUA : ……………………………………………………………………………………………............ **) KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di ……............ pada tanggal ...………....... ........................................ TEMBUSAN: 1. Kepala Badan Kepegawaian Negara; 2. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian/Bagian yang membidangi kepegawaian yang bersangkutan;*) 3. Pejabat yang berwenang MENETAPKAN angka kredit; 4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/ Bagian Keuangan yang bersangkutan; *) 5. Pejabat lain yang dianggap perlu. *) Coret yang tidak perlu. **) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu. d l k d D. CONTOH SURAT PENYAMPAIAN BAHAN USULAN PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT BAGI ADYATAMA KEPARIWISATAAN DAN EKONOMI KREATIF Kepada Yth. Pejabat Pengusul Angka Kredit Jabatan Fungsional Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif di Tempat 1. Bersama ini kami sampaikan bahan usulan penilaian dan penetapan angka kredit atas nama-nama Pejabat Fungsional Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif dan bukti fisiknya, sebagai berikut: NO NAMA/NIP JABATAN PANGKAT/GOLONGAN RUANG UNIT KERJA 1 2 3 dst 2. Demikian, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. ................, ...................... Pimpinan Unit Kerja *) ............................. NIP. *) tulis nama jabatannya E. CONTOH SURAT PERNYATAAN TELAH MELAKUKAN KEGIATAN PENGELOLAAN KEPARIWISATAAN DAN EKONOMI KREATIF/KEGIATAN PENGEMBANGAN KEPARIWISATAAN DAN EKONOMI KREATIF/ PENGEMBANGAN PROFESI/KEGIATAN PENUNJANG SURAT PERNYATAAN MELAKUKAN KEGIATAN ………………………………….*) Yang bertanda tangan di bawah ini: Nama : ........................................................................ NIP : ........................................................................ Pangkat/golongan ruang/TMT : ........................................................................ Jabatan : ........................................................................ Unit kerja : ........................................................................ Menyatakan bahwa: Nama : ........................................................................ NIP : ........................................................................ Pangkat/golongan ruang/TMT : ........................................................................ Jabatan : ........................................................................ Unit kerja : ........................................................................ Telah melakukan kegiatan ………………………………….*) , sebagai berikut: No Uraian Kegiatan Tanggal Satuan Hasil Jumlah Volume Kegiatan Angka Kredit Jumlah Angka Kredit Keterangan/ bukti fisik 1 2 3 4 5 6 7 8 1. 2. 3. 4. 5. dst Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. ..........., ........................ Atasan Langsung NIP...................... ) Diisi sesuai dengan kegiatan yang dilakukan oleh Adyatama F. CONTOH PENILAIAN CAPAIAN ANGKA KREDIT BERDASARKAN CAPAIAN SKP PENILAIAN CAPAIAN ANGKA KREDIT BERDASARKAN CAPAIAN SKP NOMOR .......…… ADYATAMA KEPARIWISATAAN DAN EKONOMI KREATIF YANG DINILAI 1. NAMA : 2. NIP : 3. NOMOR SERI KARPEG : 4. TEMPAT/TANGGAL LAHIR : 5. JENIS KELAMIN : 6. PANGKAT/GOLONGAN RUANG/TMT : 7. JABATAN/TMT : 8. UNIT KERJA : HASIL PENILAIAN ANGKA KREDIT TAHUN TARGET AK SKP NILAI CAPAIAN TUGAS JABATAN PROSENTASE ANGKA KREDIT MINIMAL YANG HARUS DICAPAI SETIAP TAHUN ANGKA KREDIT YANG DIDAPAT (Kolom 2 x Kolom 4) 1 2 3 4 5 6 … … … … JUMLAH ANGKA KREDIT YANG DIPEROLEH BERDASARKAN CAPAIAN SKP ASLI penetapan Angka Kredit untuk: 1. Pimpinan Instansi Pengusul; dan 2. Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif yang bersangkutan. Tembusan disampaikan kepada: 1. Pejabat yang berwenang MENETAPKAN Angka Kredit; 2. Sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan; dan 3. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian/Bagian yang membidangi kepegawaian yang bersangkutan*); Ditetapkan di ……………………… Pada tanggal ………………………. Nama Lengkap NIP. ………………………………….. *) coret yang tidak perlu G. CONTOH PENETAPAN ANGKA KREDIT PENETAPAN ANGKA KREDIT NOMOR .......…… Masa Penilaian: ................................. I KETERANGAN PERORANGAN 1 Nama : 2 NIP : 3 Nomor Seri KARPEG : 4 Pangkat/Golongan ruang TMT : 5 Tempat dan Tanggal lahir : 6 Jenis Kelamin : 7 Pendidikan : 8 Jabatan Fungsional/TMT : 9 Masa Kerja Golongan : 10 Unit Kerja : II PENETAPAN ANGKA KREDIT LAMA BARU JUMLAH KETERANGAN 1. AK Dasar yang diberikan 2. AK yang diperoleh dari Pengalaman 3. AK yang diperoleh Kegiatan Tugas Jabatan 4. AK yang diperoleh dari Pengembangan Profesi 5. AK yang diperoleh dari Kegiatan Penunjang TOTAL ANGKA KREDIT Kekurangan Angka Kredit yang harus dicapai untuk kenaikan pangkat/jabatan III DAPAT/TIDAK DAPAT*) DIPERTIMBANGKAN UNTUK KENAIKAN PANGKAT/JENJANG JABATAN SETINGKAT LEBIH TINGGI MENJADI ................ JENJANG ........... PANGKAT/GOLONGAN RUANG………........ ASLI penetapan Angka Kredit untuk: 1. Pimpinan Instansi Pengusul; dan 2. Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif yang bersangkutan. Tembusan disampaikan kepada: 1. Pejabat yang berwenang MENETAPKAN Angka Kredit; 2. Sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan; dan 3. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian/Bagian yang membidangi kepegawaian yang bersangkutan*); Ditetapkan di ……………………… Pada tanggal ………………………. Nama Lengkap NIP. ………………………………….. *) coret yang tidak perlu H. CONTOH KEPUTUSAN KENAIKAN JENJANG JABATAN KEPUTUSAN MENTERI/KEPALA LPNK/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA ...... *) NOMOR .......................... TENTANG KENAIKAN JABATAN DALAM JABATAN ADYATAMA KEPARIWISATAAN DAN EKONOMI KREATIF DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI/KEPALA LPNK/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA ...... *), Menimbang : bahwa untuk mengisi kebutuhan jabatan Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif yang lowong, Saudara ......... NIP …………… jabatan …………… pangkat/golongan ruang ………, telah memenuhi syarat dan dianggap cakap untuk dinaikkan dalam jenjang jabatan setingkat lebih tinggi; Mengingat : 1. UNDANG-UNDANG Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; 2. PERATURAN PEMERINTAH Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan PERATURAN PEMERINTAH Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas PERATURAN PEMERINTAH Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil; 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik INDONESIA Nomor 11 Tahun 2021 tentang Jabatan Fungsional Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif; 4. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik INDONESIA Nomor ... Tahun ... Tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif; MEMUTUSKAN: MENETAPKAN : KESATU : Terhitung mulai tanggal ................................... mengangkat Pegawai Negeri Sipil: a. Nama : ............................................... b. NIP : ............................................... c. Pangkat/golongan ruang/TMT : ............................................... d. Unit kerja : ................................................ Dari Jabatan Fungsional Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif jenjang …….………….. ke dalam Jabatan Fungsional Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif jenjang .............. dengan angka kredit sebesar 0 (nol). KEDUA : ....................................................…………………….…….**) KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya. Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya. ditetapkan di ................... pada tanggal ....…............. NIP. ______________________ I. CONTOH KEPUTUSAN PEMBERHENTIAN DARI JABATAN FUNGSIONAL ADYATAMA KEPARIWISATAAN DAN EKONOMI KREATIF KEPUTUSAN MENTERI/KEPALA LPNK/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA ...... *) NOMOR ............... TENTANG PEMBERHENTIAN DARI JABATAN FUNGSIONAL ADYATAMA KEPARIWISATAAN DAN EKONOMI KREATIF DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI/KEPALA LPNK/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA ...... *), Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat .................... Nomor …………. tanggal ……….. perihal usulan pemberhentian dari Jabatan Fungsional Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif karena .............;*) b. bahwa untuk tertib administrasi, perlu melakukan pemberhentian dari Jabatan Fungsional Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif; Mengingat : 1. UNDANG-UNDANG Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara 2. PERATURAN PEMERINTAH Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan PERATURAN PEMERINTAH Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas PERATURAN PEMERINTAH Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil; 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik INDONESIA Nomor 11 Tahun 2021 tentang Jabatan Fungsional Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif; 4. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik INDONESIA Nomor .. Tahun …. tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif; MEMUTUSKAN: MENETAPKAN : KESATU : Terhitung mulai tanggal ....... diberhentikan dari Jabatan Fungsional Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif: a. Nama : ………………………………………...... b. NIP : ………………………………………...... c. Pangkat/Golongan ruang/TMT : ………………………………………...... d. Jabatan : .................................................... e. Unit Kerja : ………………………………………...... KEDUA : ..............................................................................................................**) KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya. Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya. ditetapkan di………………….. pada tanggal ..………………... NIP. TEMBUSAN : 1. Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif ; 2. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian/Bagian yang membidangi kepegawaian yang bersangkutan;*) 3. Pejabat yang berwenang MENETAPKAN angka kredit; 4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/ Bagian Keuangan yang bersangkutan*); 5. Pejabat lain yang dianggap perlu. *) Tulislah surat dari pimpinan unit kerja paling rendah setingkat Pimpinan Tinggi Pratama, nomor surat, tanggal dikeluarkan surat, perihal surat pengusulan pemberhentian dari jabatan karena... **) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu. J. CONTOH KEPUTUSAN PENGANGKATAN KEMBALI KEPUTUSAN MENTERI/KEPALA LPNK/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA ...... *) NOMOR .......... TENTANG PENGANGKATAN KEMBALI DALAM JABATAN FUNGSIONAL ADYATAMA KEPARIWISATAAN DAN EKONOMI KREATIF DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI/KEPALA LPNK/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA ...... *), Menimbang : bahwa Saudara ……… NIP …… pangkat/golongan ruang …… jabatan........., telah memenuhi syarat dan dianggap cakap untuk diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif; Mengingat : 1. UNDANG-UNDANG Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara 2. PERATURAN PEMERINTAH Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana Telah diubah dengan PERATURAN PEMERINTAH Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas PERATURAN PEMERINTAH Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil; 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik INDONESIA Nomor 11 Tahun 2021 tentang Jabatan Fungsional Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif; 4. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif / Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik INDONESIA Nomor ….. Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif; MEMUTUSKAN: MENETAPKAN : KESATU : Terhitung mulai tanggal ........ mengangkat kembali Pegawai Negeri Sipil: a. Nama : ................................................. b. NIP : ................................................ c. Pangkat/golongan ruang/TMT : ................................................. d. Unit kerja : ................................................ Dalam jabatan Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif jenjang..................... dengan angka kredit sebesar ................. (.................) KEDUA : ……......................……………………………………………….................**) KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya. Asli keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya. ditetapkan di .……................ pada tanggal ....………........... NIP. TEMBUSAN: 1. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ; 2. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian/Bagian yang membidangi kepegawaian yang bersangkutan;*) 3. Pejabat yang berwenang MENETAPKAN angka kredit; 4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/ 5. Bagian Keuangan yang bersangkutan*); 6. Pejabat lain yang dianggap perlu. *) Dicoret yang tidak perlu. **) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu. MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/KEPALA BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF REPUBLIK INDONESIA, ttd. SANDIAGA SALAHUDDIN UNO

Peraturan Menteri Nomor 11 Tahun 2021 tentang PETUNJUK PELAKSANAAN JABATAN FUNGSIONAL ADYATAMA KEPARIWISATAAN DAN EKONOMI KREATIF

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

BAB Kesatu

Pasal 2

BAB Kedua

Pasal 3

BAB Ketiga

Pasal 4

BAB III

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

BAB Kesatu

Pasal 5

BAB Kedua

Pasal 6

BAB Ketiga

Pasal 7

Pasal 8

BAB IV

Pasal 9

BAB V

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

BAB Kesatu

Pasal 10

BAB Kedua

Pasal 11

BAB Ketiga

Pasal 12

Pasal 13

BAB 1

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

BAB 2

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

BAB 3

Pasal 16

Pasal 17

BAB 4

Pasal 17

BAB VI

Pasal 18

BAB VII

Pasal 19

BAB VIII

Pasal 20

Pasal 21

BAB Kesatu

Pasal 20

BAB Kedua

Pasal 21

BAB IX

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

BAB X

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

BAB Kesatu

Pasal 25

BAB Kedua

Pasal 26

BAB Ketiga

Pasal 27

Pasal 28