PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 10 Tahun 2021 tentang PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF

PERMEN Nomor 10 Tahun 2021

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB II

PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA

Pasal 2

(1) Pegawai di lingkungan Kementerian selain diberikan penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan, diberikan Tunjangan Kinerja setiap bulan. (2) Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan terhitung mulai bulan Januari 2020. (3) Besaran Tunjangan Kinerja ditentukan berdasarkan kelas jabatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tidak diberikan kepada: a. Pegawai yang tidak mempunyai jabatan tertentu; b. Pegawai yang diberhentikan untuk sementara atau dinonaktifkan; c. Pegawai yang diberhentikan dari jabatan organiknya dengan diberikan uang tunggu dan belum diberhentikan sebagai pegawai; d. Pegawai yang diberikan cuti di luar tanggungan negara atau dalam bebas tugas untuk menjalani masa persiapan pensiun; dan e. Pegawai pada badan layanan umum yang telah mendapatkan remunerasi sebagaimana diatur dalam PERATURAN PEMERINTAH Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan PERATURAN PEMERINTAH Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas PERATURAN PEMERINTAH Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.

Pasal 4

(1) Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan berdasarkan capaian kinerja individu sesuai dengan kelas jabatan yang didudukinya. (2) Pemberian Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan mempertimbangkan komponen kehadiran berdasarkan ketentuan hari dan jam kerja yang diatur dalam Peraturan Menteri ini. (3) Capaian kinerja individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui penilaian capaian sasaran kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (4) Kelas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan hasil penyelarasan atas jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, dan jabatan fungsional, di lingkungan Kementerian. (5) Penilaian capaian sasaran kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan 6 (enam) bulan sekali dengan kategori sebagai berikut: a. sangat baik, apabila pegawai memiliki: 1) nilai dengan angka 110 (seratus sepuluh) ≤ x ≤ 120 (seratus dua puluh); dan 2) menciptakan ide baru dan/atau cara baru dalam peningkatan kinerja yang memberi manfaat bagi organisasi atau negara; b. baik, dengan nilai 90 (sembilan puluh) ≤ x ≤ 110 (seratus sepuluh); c. cukup, dengan nilai 70 (tujuh puluh) ≤ x ≤ 90 (sembilan puluh); d. kurang, dengan nilai 50 (lima puluh) ≤ x ≤ 70 (tujuh puluh); dan e. buruk, dengan nilai 50 (lima puluh) ke bawah.

BAB III

HARI, JAM KERJA, DAN PENCATATAN KEHADIRAN

Pasal 5

Koreksi

(1) Hari kerja di lingkungan Kementerian adalah 5 (lima) hari kerja, yaitu mulai hari Senin sampai dengan hari Jumat. (2) Jumlah jam kerja dalam 5 (lima) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam, yang ditetapkan sebagai berikut: a. hari senin – kamis : pukul 07.30 - 16.00. waktu istirahat : pukul 12.00 - 13.00. b. hari jumat : pukul 07.30 - 16.30. waktu istirahat : pukul 11.30 - 13.00. (3) Pegawai yang menjalani pendidikan dan pelatihan maka hari dan jam kerja Pegawai tersebut disesuaikan dengan hari dan jam tempat melaksanakan pendidikan dan pelatihan. (4) Jumlah jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), khusus bulan Ramadan dapat ditentukan lain sesuai penetapan jam kerja oleh pemerintah.

Pasal 6

(1) Pegawai diberikan toleransi keterlambatan jam masuk kerja paling lama 60 (enam puluh) menit dari ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2). (2) Keterlambatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diganti langsung pada hari yang sama sesuai ketentuan tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 7

Pegawai yang tidak mematuhi ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 dikenai sanksi pengurangan Tunjangan Kinerja.

Pasal 8

(1) Pegawai wajib masuk dan pulang kerja sesuai ketentuan hari dan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 dengan mencatatkan kehadiran pada aplikasi SIMPEG. (2) Pencatatan kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebanyak 2 (dua) kali, yaitu pada saat masuk kerja dan pulang kerja. (3) Pencatatan kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara manual apabila: a. Pegawai belum terdaftar dalam sistem aplikasi SIMPEG; atau b. terjadi keadaan kahar, yaitu suatu keadaan/peristiwa yang terjadi diluar kemampuan dan kendali manusia dan tidak dapat dihindarkan berupa bencana alam dan/atau kerusuhan sehingga suatu kegiatan tidak dapat dilakukan sebagaimana mestinya.

Pasal 9

(1) Pencatatan kehadiran Pegawai direkapitulasi setiap bulan oleh pejabat yang menangani fungsi kepegawaian pada unit kerja eselon I dan eselon II, serta unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian. (2) Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak melakukan pencatatan kehadiran menyampaikan data dukung ketidakhadiran dalam aplikasi SIMPEG. (3) Pejabat yang menangani fungsi kepegawaian pada unit kerja eselon I dan eselon II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan laporan rekapitulasi kehadiran Pegawai berdasarkan data yang terdapat dalam aplikasi SIMPEG kepada kepala biro yang menangani urusan kepegawaian. (4) Pejabat yang menangani fungsi kepegawaian pada unit pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan laporan rekapitulasi kehadiran Pegawai berdasarkan data yang terdapat dalam aplikasi SIMPEG kepada pimpinan unit pelaksana teknis. (5) Rekapitulasi kehadiran Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan paling lambat setiap tanggal 6 (enam) pada bulan berikutnya atau hari kerja berikutnya apabila tanggal 6 (enam) jatuh pada hari libur, dengan tembusan kepada kepala biro yang menangani urusan kepegawaian.

Pasal 10

(1) Apabila aplikasi SIMPEG tidak berfungsi sebagaimana mestinya, pencatatan jam masuk kerja dan pulang kerja kehadiran Pegawai dilakukan dengan mengisi formulir daftar hadir sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (2) Penanggung jawab pencatatan kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pimpinan satuan kerja yang bersangkutan. (3) Petugas pencatatan kehadiran melakukan perekapan kehadiran Pegawai sesuai daftar hadir untuk selanjutnya disampaikan kepada pejabat administrator atau pejabat yang bertanggung jawab menangani urusan kepegawaian pada satuan kerja masing-masing. (4) Petugas pencatatan kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyampaikan hasil rekapitulasi kehadiran Pegawai kepada atasan langsung, dengan tembusan kepada kepala biro yang menangani urusan kepegawaian.

BAB Kedua

Pencatatan Kehadiran

Pasal 8

Koreksi

Pasal 9

Pasal 10

BAB IV

PELANGGARAN JAM KERJA

Pasal 11

Koreksi

(1) Pegawai dinyatakan melakukan pelanggaran jam kerja apabila: a. tidak masuk kerja; b. terlambat masuk kerja; c. pulang sebelum waktunya; d. tidak berada di tempat tugas; dan/atau e. tidak melakukan pencatatan kehadiran. (2) Penghitungan pelanggaran jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan: a. tidak masuk kerja 1 (satu) hari dihitung sebagai 1 (satu) hari tidak masuk kerja; dan b. terlambat dan/atau lebih cepat melakukan pencatatan kehadiran dihitung berdasarkan jumlah waktu keterlambatan dan/atau lebih cepat melakukan pencacatan kehadiran sesuai ketentuan mengenai hari dan jam kerja.

Pasal 12

Pegawai dikecualikan dari pelanggaran ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 apabila yang bersangkutan menyampaikan: a. surat tugas; b. surat cuti; atau c. surat keterangan sakit dari dokter.

Pasal 13

(1) Pegawai yang mendapatkan perintah untuk melakukan tugas kedinasan, perjalanan dinas, atau mengikuti pendidikan dan pelatihan, wajib menyampaikan surat tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a yang ditandatangani oleh pimpinan unit kerja atau satuan kerja yang bersangkutan. (2) Surat tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan melalui aplikasi SIMPEG, paling cepat pada hari pelaksanaan tugas kedinasan, perjalanan dinas, atau mengikuti pendidikan dan pelatihan, atau paling lambat tanggal 4 (empat) bulan berikutnya.

Pasal 14

Pegawai yang mengajukan surat cuti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b wajib menyampaikan pengajuan melalui aplikasi SIMPEG.

Pasal 15

(1) Pegawai yang tidak masuk kerja karena sakit, wajib memberitahukan kepada pimpinan satuan kerja yang bersangkutan dan menyampaikan surat keterangan sakit dari dokter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c. (2) Surat keterangan sakit dari dokter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan melalui aplikasi SIMPEG, paling lambat tanggal 4 (empat) bulan berikutnya. (3) Surat keterangan sakit dari dokter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberlakukan untuk jumlah hari sakit mulai 1 (satu) hari sampai dengan 14 (empat belas) hari.

BAB V

BESARAN PEMBAYARAN DAN PENGURANGAN TUNJANGAN KINERJA

Pasal 16

Koreksi

(1) Pegawai dengan nilai capaian kinerja di bawah kategori cukup, dilakukan pengurangan Tunjangan Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut: a. nilai kurang, berlaku pengurangan 10% (sepuluh puluh persen); dan b. nilai buruk, berlaku pengurangan 20% (dua puluh persen). (2) Pengurangan Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku setiap bulannya untuk jangka waktu 6 (enam) bulan, dengan ketentuan: a. nilai capaian kinerja untuk periode bulan Januari sampai dengan bulan Juni akan menjadi dasar dalam pemberian Tunjangan Kinerja untuk bulan Juli sampai dengan Desember; dan b. nilai capaian kinerja untuk periode bulan Juli sampai dengan bulan Desember akan menjadi dasar dalam pemberian Tunjangan Kinerja untuk bulan Januari sampai dengan Juni tahun berikutnya.

Pasal 17

(1) Pegawai yang terlambat atau tidak melakukan pencatatan kehadiran melalui aplikasi SIMPEG saat masuk kerja atau pulang kerja dikenai pengurangan Tunjangan Kinerja sesuai ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (2) Pegawai yang melaksanakan cuti sakit dengan atau tanpa rawat inap lebih dari 14 (empat belas) hari yang dibuktikan dengan surat keterangan sakit dari dokter, dikenai pengurangan Tunjangan Kinerja sebesar 1% (satu persen) setiap harinya terhitung mulai hari ke-15 (lima belas). (3) Pengurangan Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan bagi Pegawai yang melaksanakan cuti sakit dengan atau tanpa rawat inap akibat keadaan kahar yang ditetapkan oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah.

Pasal 18

Pengurangan Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17 dinyatakan dalam % (persen) dan dihitung secara kumulatif setiap bulannya.

Pasal 19

(1) Pegawai yang melaksanakan cuti tahunan, Tunjangan Kinerja dibayarkan sebesar 100% (seratus persen). (2) Pegawai yang melaksanakan cuti besar mulai dari 1 (satu) bulan, Tunjangan Kinerja dibayarkan dengan ketentuan sebagai berikut: a. bulan pertama sebesar 50% (lima puluh persen); b. bulan kedua sebesar 25% (dua puluh lima persen); dan c. bulan ketiga sebesar 10% (sepuluh persen). (3) Pegawai yang mengambil cuti alasan penting Tunjangan Kinerja, dibayarkan dengan ketentuan sebagai berikut: a. 1 (satu) hari sampai dengan 14 (empat belas) hari Tunjangan Kinerja dibayarkan sebesar 100% (seratus persen); dan b. 15 (lima belas) hari sampai dengan 30 (tiga puluh) hari Tunjangan Kinerja dibayarkan sebesar 50% (lima puluh persen). (4) Pegawai yang melaksanakan cuti bersalin, Tunjangan Kinerja dibayarkan dengan ketentuan sebagai berikut: a. Pegawai yang melaksanakan cuti bersalin untuk melaksanakan persalinan anak pertama sampai dengan ketiga, Tunjangan Kinerja dibayarkan sebesar 100% (seratus persen); b. Pegawai yang melaksanakan cuti bersalin untuk melaksanakan persalinan anak keempat dan seterusnya, Tunjangan Kinerja dibayarkan dengan ketentuan sebagai berikut: 1) bulan pertama sebesar 60% (enam puluh persen); 2) bulan kedua sebesar 30% (tiga puluh persen); dan 3) bulan ketiga sebesar 20% (dua puluh persen).

Pasal 20

(1) Tunjangan Kinerja yang dibayarkan bagi calon PNS adalah sebesar 80% (delapan puluh persen) dari jumlah Tunjangan Kinerja yang diterima pada kelas jabatannya. (2) Tunjangan Kinerja yang dibayarkan bagi Pegawai yang dibebaskan dari jabatan karena melaksanakan tugas belajar adalah sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah Tunjangan Kinerja yang diterima pada kelas jabatannya. (3) Bagi Pegawai yang menduduki jabatan fungsional dan merangkap jabatan struktural di lingkungan Kementerian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan, hanya diberikan satu tunjangan kinerja untuk jabatan struktural atau fungsional yang nilainya lebih besar.

Pasal 21

(1) Bagi Pegawai yang diangkat sebagai pejabat fungsional dosen dan mendapat tunjangan profesi: a. apabila tunjangan profesi yang diterima lebih besar daripada Tunjangan Kinerja pada kelas jabatannya, maka yang dibayarkan adalah tunjangan profesi pada jenjangnya; b. apabila tunjangan profesi yang diterima lebih kecil daripada Tunjangan Kinerja pada kelas jabatannya, maka yang dibayarkan adalah: 1) tunjangan profesi pada jenjangnya; dan 2) selisih tunjangan profesi pada jenjangnya dengan Tunjangan Kinerja pada kelas jabatannya. (2) Tunjangan Kinerja yang dibayarkan bagi dosen yang belum mendapatkan sertifikasi adalah sebesar 80% (delapan puluh persen) dari Tunjangan Kinerja yang diterima pada kelas jabatannya.

Pasal 22

Pegawai yang diberhentikan dari jabatan fungsional karena tidak dapat mengumpulkan angka kredit diberikan Tunjangan Kinerja sesuai kelas jabatan setelah diberhentikan.

Pasal 23

(1) Pegawai yang dikenakan pemberhentian sementara dari jabatan karena ditahan karena menjadi tersangka tindak pidana, tidak diberikan Tunjangan Kinerja terhitung sejak ditetapkannya keputusan pemberhentian sementara dari jabatan. (2) Apabila Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan tidak bersalah dalam putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, Tunjangan Kinerja Pegawai yang dihentikan dapat dibayarkan kembali pada bulan berikutnya.

Peraturan Menteri Nomor 10 Tahun 2021 tentang PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

BAB III

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

BAB Kesatu

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

BAB Kedua

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

BAB IV

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

BAB V

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

BAB VI

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

BAB VII

Pasal 27

Pasal 28

BAB VIII

Pasal 29

Pasal 30