Tata Cara Pembentukan Peraturan Menteri di Lingkungan Kem…

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Pembentukan Peraturan Menteri adalah pembuatan peraturan menteri yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan. 2. Peraturan Menteri adalah peraturan perundang- undangan yang ditetapkan oleh Menteri untuk menjalankan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dalam rangka menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepariwisataan. 3. Program Penyusunan Peraturan Menteri adalah instrumen perencanaan program pembentukan peraturan menteri di lingkungan Kementerian Pariwisata yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis berdasarkan urgensi dan prioritas pembentukannya. 4. Kementerian adalah Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepariwisataan. 5. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepariwisataan. 6. Sekretaris Kementerian adalah pejabat eselon I yang mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian. 7. Pemrakarsa adalah pimpinan unit kerja eselon I yang mengajukan usul rancangan Peraturan Menteri.

Pasal 1

Pasal 2

Koreksi

Peraturan Menteri ini bertujuan untuk: a. mewujudkan tata kelola yang baik (good governance) dalam pembuatan peraturan menteri di lingkungan Kementerian yang efisien, baik, benar, berkualitas, dan dapat dipertanggungjawabkan berkualitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. memberikan pedoman bagi seluruh unit kerja di lingkungan Kementerian dalam penyusunan Peraturan Menteri;

Pasal 3

Koreksi

(1) Perencanaan penyusunan Peraturan Menteri di lingkungan Kementerian dilakukan melalui Program Penyusunan Peraturan Menteri. (2) Program Penyusunan Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kebijakan, dan kebutuhan sesuai dengan kewenangan Menteri.

Pasal 4

Koreksi

(1) Pemrakarsa mengajukan usul perencanaan penyusunan Peraturan Menteri. (2) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai kajian teknis yang meliputi: a. latar belakang, yang mencakup: 1. urgensi dan tujuan penyusunan; dan 2. sasaran yang ingin diwujudkan. b. isi pokok pikiran, lingkup, dan objek yang akan diatur. c. simpulan. (3) Usul dan kajian teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan kepada Sekretaris Kementerian. (4) Format Kajian teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

(1) Berdasarkan usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Sekretaris Kementerian melalui Biro yang menangani urusan hukum menyusun Daftar Rencana Penyusunan Peraturan Menteri untuk 1 (satu) tahun ke depan melalui rapat koordinasi dengan seluruh unit kerja eselon I. (2) Daftar Rencana Penyusunan Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat: a. judul; b. dasar penyusunan; c. pokok materi muatan/arah pengaturan; d. pemrakarsa; dan e. target penyelesaian. (3) Format Daftar Rencana Penyusunan Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

(1) Daftar Rencana Penyusunan Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ditetapkan oleh Menteri sebagai Program Penyusunan Peraturan Menteri untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. (2) Menteri dalam MENETAPKAN Program Penyusunan Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melimpahkan kewenangannya kepada Sekretaris Kementerian. (3) Apabila Peraturan Menteri yang telah masuk dalam Program Penyusunan Peraturan Menteri tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun, Peraturan Menteri tersebut menjadi prioritas Program Penyusunan Peraturan Menteri tahun berikutnya.

Pasal 7

(1) Dalam keadaan tertentu, Pemrakarsa dapat menyusun Rancangan Peraturan Menteri di luar Program Penyusunan Peraturan Menteri. (2) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; dan/atau b. kebutuhan organisasi. (3) Pemrakarsa menyampaikan Rancangan Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Sekretaris Kementerian disertai dengan alasan.

Pasal 8

Koreksi

(1) Penyusunan rancangan Peraturan Menteri dilakukan oleh Pemrakarsa sesuai dengan Program Penyusunan Peraturan Menteri dengan melibatkan satuan kerja Pemrakarsa dan biro yang menangani urusan hukum. (2) Dalam hal diperlukan, penyusunan rancangan Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikutsertakan Kementerian/Lembaga terkait, akademisi, dan/atau praktisi yang menguasai substansi yang diatur dalam rancangan Peraturan Menteri. (3) Penyusunan rancangan Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan Alur Penyusunan Peraturan Menteri tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 9

(1) Dalam penyusunan rancangan Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pemrakarsa membentuk Tim Penyusunan Peraturan Menteri. (2) Tim Penyusunan Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur pemrakarsa, satuan kerja terkait, dan Biro yang menangani urusan hukum. (3) Tim Penyusunan Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas mengawal dalam hal perencanaan, penyusunan, pembahasan, sampai dengan penetapan Peraturan Menteri.

Pasal 10

(1) Pemrakarsa menyampaikan rancangan Peraturan Menteri kepada Sekretaris Kementerian dengan tembusan kepada Kepala Biro yang menangani urusan hukum. (2) Rancangan Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan teknik pembentukan peraturan perundang-undangan dan format naskah yang ditetapkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Pasal 11

(1) Biro yang menangani urusan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 melakukan kajian terhadap substansi rancangan Peraturan Menteri yang diajukan oleh Pemrakarsa dan menyusun perbaikan rancangan. (2) Hasil perbaikan rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas lebih lanjut oleh Biro yang menangani urusan hukum dengan melibatkan pemrakarsa, satuan kerja terkait, dan pemangku kepentingan lain sesuai dengan kebutuhan. (3) Pemrakarsa dapat memfasilitasi pembahasan rancangan Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 12

(1) Dalam hal pengaturan materi muatan rancangan Peraturan Menteri berkaitan dengan pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat, harus dilakukan pemeriksaan oleh Tim Verifikasi. (2) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 9 (sembilan) orang. (3) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Sekretaris Kementerian.

Pasal 13

(1) Hasil pembahasan rancangan Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dituangkan dalam bentuk rancangan final. (2) Kepala Biro yang menangani urusan hukum menyampaikan rancangan final sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pemrakarsa dan Sekretaris Kementerian untuk dimintakan paraf persetujuan pada setiap lembar rancangan Peraturan Menteri dan lembar kontrol. (3) Selain memberikan paraf persetujuan pada rancangan Peraturan Menteri dan lembar kontrol sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemrakarsa menyiapkan pokok- pokok isi rancangan Peraturan Menteri. (4) Format lembar kontrol sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan pokok-pokok isi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 14

Koreksi

(1) Sekretaris Kementerian menyampaikan rancangan Peraturan Menteri yang telah mendapatkan paraf persetujuan untuk memperoleh penetapan Menteri. (2) Rancangan Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri menjadi Peraturan Menteri dengan membubuhkan tanda tangan.

Pasal 15

Koreksi

(1) Kepala Biro yang menangani urusan hukum membubuhkan nomor dan tahun pada naskah asli Peraturan Menteri yang telah ditetapkan. (2) Peraturan Menteri yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk diundangkan dalam Berita Negara Republik INDONESIA. (3) Ketentuan mengenai tata cara pengundangan Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Peraturan Menteri yang telah diundangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuatkan dan ditandatangani oleh Kepala Biro yang menangani urusan hukum.

Pasal 16

Koreksi

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor PM.01/HK.201/MPEK/2013 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2013 Nomor 110) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor PM.64/HK.201/MPEK/2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor PM.01/HK.201/MPEK/2013 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2013 Nomor 1301), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 6 September 2017 MENTERI PARIWISATA REPUBLIK INDONESIA, ttd ARIEF YAHYA Diundangkan di Jakarta pada tanggal 8 September 2017 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd WIDODO EKATJAHJANA LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PARIWISATA NOMOR 8 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PEMBENTUKAN PERATURAN MENTERI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PARIWISATA FORMAT KAJIAN TEKNIS, DAFTAR RENCANA PENYUSUNAN PERATURAN MENTERI, LEMBAR KONTROL DAN POKOK-POKOK ISI A. Format Kajian Teknis Kajian Teknis Penyusunan Peraturan Menteri tentang ........................................................... A. Latar Belakang 1. Urgensi dan tujuan penyusunan; dan 2. Sasaran yang ingin diwujudkan. B. Isi pokok pikiran, lingkup, objek yang akan diatur C. Simpulan B. Format Daftar Rencana Penyusunan Peraturan Menteri No. Judul Dasar Penyusunan Materi Muatan Pemrakarsa Target Penyelesaian C. Format Lembar Kontrol Tahap Pembuatan Rancangan Nama Jabatan Tanggal Paraf Dikonsep oleh Diperiksa oleh D. Format Pokok-Pokok Isi No Tujuan Peraturan Menteri Hal-Hal Yang Diatur Pasal 1. ...... 1. ...... Pasal ..... 2. ...... 2. ...... Pasal ..... 3. ...... Pasal ..... 4. ...... Pasal ..... MENTERI PARIWISATA REPUBLIK INDONESIA, ttd ARIEF YAHYA LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI PARIWISATA NOMOR 8 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PEMBENTUKAN PERATURAN MENTERI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PARIWISATA ALUR PENYUSUNAN PERATURAN MENTERI TAHAPAN PENANGGUNG JAWAB A. PERENCANAAN 1. Mengajukan usul perencanaan penyusunan peraturan menteri kepada Sekretaris Kementerian yang disertai kajian teknis. Pemrakarsa 2. Menerima usul perencanaan penyusunan Peraturan Menteri. Sekretaris Kementerian 3. Menyusun Daftar Rencana Penyusunan Peraturan Menteri. Biro Hukum 4. MENETAPKAN Program Penyusunan Peraturan Menteri untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Sekretaris Kementerian B. PENYUSUNAN DAN PEMBAHASAN 5. Menyusun rancangan Peraturan Menteri sesuai dengan Program Penyusunan Peraturan Menteri. 6. Membentuk Tim Penyusunan Peraturan Menteri. 7. Menyampaikan rancangan Peraturan menteri kepada Sekretaris Kementerian. Pemrakarsa 8. Melakukan kajian terhadap substansi rancangan Peraturan Menteri. 9. Menyusun perbaikan rancangan. 10. Membahas hasil perbaikan rancangan dengan melibatkan pemrakarsa, satuan kerja terkait, dan pemangku kepentingan lain sesuai kebutuhan. Biro Hukum TAHAPAN PENANGGUNG JAWAB 11. Memfasilitasi pembahasanan rancangan Peraturan Menteri apabila diperlukan. Pemrakarsa 12. MENETAPKAN tim verifikasi dalam hal pengaturan materi muatan rancangan Peraturan Menteri berkaitan dengan pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat. Sekretaris Kementerian 13. Menyusun rancangan final. 14.Menyampaikan rancangan final kepada Pemrakarsa dan Sekretaris Kementerian untuk dimintakan paraf persetujuan pada setiap lembar rancangan Peraturan Menteri dan Lembar Kontrol. Biro Hukum 15. Memberikan paraf persetujuan pada rancangan final dan lembar kontrol. 16. Menyiapkan Pokok-Pokok Isi rancangan Peraturan Menteri. Pemrakarsa 17. Memberikan paraf persetujuan pada rancangan final dan lembar kontrol. Sekretaris Kementerian C. PENETAPAN 18. Menyampaikan rancangan Peraturan Menteri yang telah mendapatkan paraf persetujuan, lembar kontrol, dan pokok-pokok isi untuk memperoleh penetapan Menteri. Sekretaris Kementerian 19. MENETAPKAN rancangan Peraturan Menteri menjadi Peraturan Menteri dengan membubuhkan tanda tangan. Menteri TAHAPAN PENANGGUNG JAWAB D. PENGUNDANGAN 20. Membubuhkan nomor dan tahun pada naskah asli yang telah mendapatkan penetapan 21. Menyampaikan naskah asli Peraturan Menteri kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk diundangkan dalam Berita Negara 22. Membuat dan menandatangani salinan Peraturan Menteri yang telah diundangkan Biro Hukum MENTERI PARIWISATA REPUBLIK INDONESIA, ttd ARIEF YAHYA

Peraturan Menteri Nomor 8 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Menteri di Lingkungan Kementerian Pariwisata

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

BAB II

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

BAB III

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

BAB IV

Pasal 14

BAB V

Pasal 15

BAB VI

Pasal 16

Pasal 17