PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 8 Tahun 2015 tentang STANDAR USAHA WISATA PERAHU LAYAR

PERMEN Nomor 8 Tahun 2015

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata. 2. Usaha Wisata Perahu Layar adalah usaha wisata yang menggunakan kapal yang berukuran dan memenuhi standar kapal non konvensi (non convention vessel standard) berbendera INDONESIA, untuk penyelenggaraan wisata dan olahraga air, termasuk penyediaan sarana dan prasarana serta jasa lainnya yang dikelola perusahaan angkutan laut nasional secara komersial di seluruh wilayah perairan INDONESIA. 3. Standar Usaha Wisata Perahu Layar yang selanjutnya disebut Standar, adalah rumusan kualifikasi dan/atau klasifikasi yang mencakup aspek produk, pelayanan dan pengelolaan Usaha Wisata Perahu Layar. 4. Sertifikasi Usaha Wisata Perahu Layar yang selanjutnya disebut Sertifikasi, adalah proses pemberian Sertifikat kepada Usaha Wisata Perahu Layar untuk mendukung peningkatan mutu produk, pelayanan dan pengelolaan Usaha Wisata Perahu Layar melalui audit pemenuhan Standar. 5. Sertifikat Usaha Wisata Perahu Layar yang selanjutnya disebut Sertifikat, adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Lembaga Sertifikasi Usaha Bidang Pariwisata kepada Usaha Wisata Perahu Layar yang telah memenuhi Standar. 6. Lembaga Sertifikasi Usaha Bidang Pariwisata, yang selanjutnya disebut LSU Bidang Pariwisata, adalah lembaga mandiri yang berwenang melakukan Sertifikasi Usaha di Bidang Pariwisata sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 7. Pengusaha Pariwisata adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha pariwisata. 8. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik INDONESIA sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945. 9. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah. 10. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepariwisataan.

BAB III

SERTIFIKASI DAN SERTIFIKAT

Pasal 6

Koreksi

(1) Setiap Usaha Wisata Perahu Layar, wajib melaksanakan Sertifikasi dan memiliki Sertifikat, berdasarkan persyaratan dan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini. (2) Dalam hal menyangkut usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan koperasi di bidang Usaha Wisata Perahu Layar, Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dapat memberikan dan/atau mencarikan dukungan administrasi, kelembagaan dan pendanaan yang bersifat khusus, untuk keperluan kemudahan dalam rangka pelaksanaan proses Sertifikasi dan/atau penerbitan Sertifikat.

Pasal 7

(1) Sertifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilaksanakan dengan mengacu pada Standar, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (2) Standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat persyaratan minimal dan pedoman menyangkut Usaha Wisata Perahu Layar, yang meliputi aspek produk, aspek pelayanan dan aspek pengelolaan.

Pasal 8

(1) Untuk keperluan Sertifikasi dan penerbitan Sertifikat, harus dilakukan penilaian terhadap: a. pemenuhan persyaratan dasar; dan b. pemenuhan dan pelaksanaan Standar. (2) Persyaratan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi: a. Tanda Daftar Usaha Pariwisata Usaha Wisata Perahu Layar; dan b. Izin Operasional Angkutan Laut Khusus dengan trayek yang diterbitkan oleh Kementerian Perhubungan untuk kapal wisata berakomodasi dan/atau tidak berakomodasi. (3) Dalam hal persyaratan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak terpenuhi, maka Sertifikasi tidak dapat dilakukan. (4) Pemenuhan dan pelaksanaan Standar yang berlaku bagi Usaha Wisata Perahu Layar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mencakup: a. standar bagi usaha wisata perahu layar berakomodasi, yang meliputi aspek: 1. produk, yang terdiri dari 2 (dua) unsur dan 11 (sebelas) sub unsur; 2. pelayanan, yang terdiri dari 2 (dua) unsur dan 16 (enam belas) sub unsur; dan 3. pengelolaan, yang terdiri dari 4 (empat) unsur dan 26 (dua puluh enam) sub unsur. b. standar bagi usaha wisata perahu layar yang tidak berakomodasi, yang meliputi aspek: 1. produk, yang terdiri dari 2 (dua) unsur dan 10 (sepuluh) sub unsur; 2. pelayanan, yang terdiri dari 2 (dua) unsur dan 16 (enam belas) sub unsur; dan 3. pengelolaan, yang terdiri dari 4 (empat) unsur dan 26 (dua puluh enam) sub unsur.

Pasal 9

Persyaratan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dan ayat (3) tidak diberlakukan bagi Usaha Wisata Perahu Layar yang tergolong usaha mikro dan usaha kecil.

Pasal 10

(1) Pengusaha Pariwisata yang tidak memenuhi Standar yang berlaku bagi Usaha Wisata Perahu Layar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) huruf a, tidak dapat mendalilkan diri sebagai Usaha Wisata Perahu Layar Berakomodasi. (2) Pengusaha Pariwisata yang tidak memenuhi Standar yang berlaku bagi Usaha Wisata Perahu Layar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) huruf b, tidak dapat mendalilkan diri sebagai Usaha Wisata Perahu Layar Tidak Berakomodasi

Pasal 11

(1) Pengusaha Pariwisata yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4), dan telah memperoleh Sertifikat, berwenang untuk menyelenggarakan dan dapat mendalilkan diri sebagai Usaha Wisata Perahu Layar Berakomodasi dan/atau Usaha Wisata Perahu Layar Tidak Berakomodasi. (2) Penilaian atas pemenuhan dan pelaksanaan Standar yang berlaku bagi Usaha Wisata Perahu Layar dalam rangka Sertifikasi dan penerbitan Sertifikat, diselenggarakan oleh LSU Bidang Pariwisata.

Pasal 12

(1) Dalam hal Usaha Wisata Perahu Layar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat tidak lagi memenuhi dan melaksanakan Standar yang berlaku berdasarkan Sertifikat yang dimilikinya, maka Pengusaha Pariwisata tersebut wajib memenuhi dan/atau memperbaiki kekurangan yang ada dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, terhitung sejak diketahuinya untuk pertama kali fakta tentang kekurangan dimaksud. (2) Apabila setelah lewat jangka waktu 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pengusaha Pariwisata dimaksud tidak dapat memenuhi dan/atau memperbaiki kekurangan yang ada, maka Sertifikat yang dimiliki menjadi tidak berlaku dan Pengusaha Pariwisata yang bersangkutan tidak dapat mendalilkan diri sebagai Usaha Wisata Perahu Layar.

Pasal 13

(1) Pengusaha Pariwisata dapat melakukan penilaian secara mandiri sebelum pelaksanaan Sertifikasi oleh LSU Bidang Pariwisata. (2) Penilaian secara mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi kewajiban Pengusaha Pariwisata untuk melaksanakan Sertifikasi, berdasarkan ketentuan dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri ini. (3) Penilaian secara mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Standar sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB Kedua

Penilaian dan Pelaksanaan Sertifikasi

Pasal 8

Koreksi

Pasal 9

Persyaratan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dan ayat (3) tidak diberlakukan bagi Usaha Wisata Perahu Layar yang tergolong usaha mikro dan usaha kecil.

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

Koreksi

Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyelenggarakan dan menerbitkan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Usaha Wisata Perahu Layar, pada saat berlakunya Peraturan Menteri, maka pemenuhan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri ini dapat dilakukan dalam bentuk surat keterangan atau rekomendasi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 19

Koreksi

Pengusaha Pariwisata yang telah memiliki Sertifikat untuk menyelenggarakan Usaha Wisata Perahu Layar sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, tetap dapat menggunakan Sertifikat dimaksud untuk menyelenggarakan Usaha Wisata Perahu Layar sampai dengan masa berlakunya berakhir namun tidak lebih lama dari 2 (dua) tahun terhitung sejak berlakunya Peraturan Menteri ini.

Pasal 20

Pengusaha Pariwisata yang belum memperoleh Sertifikat yang dikeluarkan oleh LSU Bidang Pariwisata berdasarkan Peraturan Menteri ini, namun telah menyelenggarakan dan/atau mendalilkan diri sebagai Usaha Wisata Perahu Layar pada saat berlakunya Peraturan Menteri ini, wajib menyesuaikan diri dengan Peraturan Menteri ini dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak berlakunya Peraturan Menteri ini.

Pasal 21

(1) Dalam hal Usaha Wisata Perahu Layar termasuk dalam kategori usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, dan koperasi, maka standar usaha yang diatur dalam Peraturan Menteri ini tidak wajib diterapkan sebelum lewat jangka waktu 4 (empat) tahun terhitung sejak berlakunya Peraturan Menteri ini. (2) Sebelum lewat jangka waktu 4 (empat) tahun terhitung sejak berlakunya Peraturan Menteri ini, Usaha Wisata Perahu Layar yang termasuk dalam kategori sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat meminta dilakukan Sertifikasi terhadap Usaha Wisata Perahu Layarnya secara sukarela berdasarkan Peraturan Menteri ini. (3) Sertifikat yang diterbitkan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki kekuatan yang sama seperti Sertifikat yang diterbitkan apabila penerapan standar usaha telah diwajibkan. (4) Terhadap Usaha Wisata Perahu Layar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pembinaan agar mampu memenuhi persyaratan Sertifikasi.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Koreksi

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 20 April 2015 MENTERI PARIWISATA REPUBLIK INDONESIA, ARIEF YAHYA Diundangkan di Jakarta pada tanggal 27 April 2015 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, YASONA H. LAOLY LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PARIWISATA NOMOR 8 TAHUN 2015 TENTANG STANDAR USAHA WISATA PERAHU LAYAR STANDAR USAHA WISATA PERAHU LAYAR A. USAHA WISATA PERAHU LAYAR BERAKOMODASI NO ASPEK UNSUR NO SUB UNSUR I. PRODUK A. Kapal Berakomodasi (Liveaboard/ Yacht) 1. Kapal berbendera INDONESIA yang memenuhi: a. standar kelaiklautan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; dan b. standar kapal non konvensi (non convention vessel standard). 2. Ruangan yang dilengkapi kamar tidur dengan perlengkapannya, dengan pencahayaan dan ventilasi udara sesuai dengan standar dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan. B.Fasilitas Penunjang 3. Kursi dan meja di luar kamar tidur. 4. Area makan dan minum. 5. Area dan perlengkapan memasak. 6. Tempat penyimpanan bahan makanan, termasuk makanan beku dan kering. NO ASPEK UNSUR NO SUB UNSUR 7. Kamar mandi dan toilet yang bersih dan terawat. 8. Tempat sampah tertutup yang terdiri atas: a. tempat sampah organik; dan b. tempat sampah non- organik. 9. Tersedia air tawar di atas kapal yang mencukupi konsumsi harian sesuai rasio jumlah penumpang serta bobot kapal dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan. 10. Alat olahraga air bagi tamu/wisatawan yang sesuai dengan standar dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan. 11. Penyediaan paket wisata. II. PELAYANAN A. Pelaksanaan Prosedur Operasional Standar (Standard Operating Procedure) 1. Penerimaan tamu. 2. Penerimaan dan pemberian informasi melalui telepon, faksimili dan email mengenai: a. pemesanan; b. produk-produk usaha wisata perahu layar; dan c. harga. 3. Reservasi dan registrasi. 4. Penitipan barang pengunjung/wisatawan 5. Pembayaran tunai dan/atau non tunai. 6. Penyediaan makanan dan minuman sesuai dengan rasio jumlah tempat tidur dan memenuhi standar dan/atau persyaratan higiene sanitasi. NO ASPEK UNSUR NO SUB UNSUR 7. Penggunaan tanda pengenal sebagai tamu kapal wisata bagi seluruh penumpang. 8. Keselamatan/keadaan darurat (Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan/P3K). 9. Keselamatan dan evakuasi penumpang dan pengawakan serta tanggap darurat operasional kapal wisata. 10. Pemberangkatan dan kepulangan kapal wisata dari dan/atau ke lokasi berdasarkan paket wisata yang tersedia. 11. Tata graha kamar tidur dan area meja kursi serta area makan dan minum untuk tamu/wisatawan. 12. Pengoperasian kapal wisata dan pemeliharaan instalasi higiene, sanitasi dan lingkungan. 13. Pengecekan keselamatan kapal wisata termasuk kelengkapan ABK Kapal diadakan sebelum dan setelah beroperasi. 14. Perawatan dan perbaikan kapal wisata serta pengedokan (docking) kapal. 15. Penanganan keluhan wisatawan. B. Pelayanan lainnya 16. Pemberian asuransi untuk wisatawan. NO ASPEK UNSUR NO SUB UNSUR III. PENGELOLAAN A. Organisasi 1. Profil perusahaan yang terdiri atas: a. visi dan misi; b. struktur organisasi yang lengkap dan terdokumentasi; dan c. uraian tugas dan fungsi yang lengkap untuk setiap jabatan dan terdokumentasi. 2. Rencana usaha yang lengkap, terukur, dan terdokumentasi. 3. Dokumen Prosedur Operasional Standar (Standard Operating Procedure) dan/atau petunjuk pelaksanaan kerja. 4. Pengelolaan administrasi seluruh transaksi dan surat- menyurat yang terdokumentasi. 5. Laporan daftar nama penumpang wisata perahu layar kepada penyelenggara pelabuhan yang terdokumentasi. 6. Perjanjian Kerja Bersama dan/atau Peraturan Perusahaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan terdokumentasi. B. Manajemen 7. Pelaksanaan program Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang terdokumentasi. 8. Kerjasama dengan dokter, klinik atau rumah sakit yang NO ASPEK UNSUR NO SUB UNSUR terdokumentasi. 9. Pelaksanaan evaluasi kinerja manajemen yang terdokumentasi. 10. Pemeriksaan kesehatan Nahkoda dan ABK secara berkala serta pemberian asuransi jiwa yang terdokumentasi. 11. Pelaksanaan evaluasi kinerja ABK dan nakhoda secara berkala yang terdokumentasi. 12. Program pengawasan ramah lingkungan dan mengikuti kaidah konservasi dan pengamatan biota serta perairan yang terdokumentasi sesuai dengan standar dan/atau ketentuan peraturan perundang- undangan. C. Sumber Daya Manusia 13. Memiliki sertifikat kompetensi sesuai standar kapal non konvensi (non convention vessel standard). 14. Memiliki sertifikat kompetensi pengoperasian kapal sesuai dengan standar kapal non konvensi (non convention vessel standard). 15. Memiliki program pelatihan peningkatan kompetensi bagi ABK dan nakhoda. NO ASPEK UNSUR NO SUB UNSUR D. Sarana dan Prasarana 16. Ruang kerja yang digunakan untuk administrasi, pengelola, dan penyimpanan dokumen, dilengkapi peralatan kantor, dengan pencahayaan dan sirkulasi udara yang sesuai dengan standar dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan. 17. Ruang penerimaan tamu. 18. Rescue boat atau perahu kecil untuk penyelamatan. 19. Tersedia tempat pemeliharaan dan perbaikan kapal wisata, baik sendiri maupun rekanan. 20. Toilet untuk karyawan dengan pencahayaan dan sirkulasi udara yang sesuai dengan standar dan/atau ketentuan peraturan perundang- undangan. 21. Peralatan Pertolongan Pertama pada Kecelakaan (P3K) dan Alat Pemadan Api Ringan (APAR) yang sesuai dengan standar dan/atau ketentuan peraturan perundang- undangan. 22. Tempat penampungan sampah sementara di atas kapal untuk sampah organik dan sampah non-organik, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan- undangan. 23. Tersedia tempat untuk penyimpanan peralatan dan perlengkapan/gudang. NO ASPEK UNSUR NO SUB UNSUR 24. Peralatan komunikasi yang terdiri dari telepon, faksimili, dan/atau fasilitas internet. 25. Instalasi listrik dan air bersih sesuai dengan standar dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan. 26. Ruang atau tempat ibadah dengan kelengkapannya, bagi karyawan. B. USAHA WISATA PERAHU LAYAR TIDAK BERAKOMODASI NO ASPEK UNSUR NO SUB UNSUR I. PRODUK A. Kapal Wisata Tidak Berakomodasi (Ekskursi) 1. Kapal berbendera INDONESIA yang memenuhi: a. standar kelaiklautan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; dan b. standar kapal non konvensi (non convention vessel standard). 2. Ruangan atau area yang dilengkapi meja dan kursi, dengan pencahayaan dan ventilasi udara sesuai dengan standar dan/atau ketentuan peraturan perundang- undangan. B. Fasilitas Penunjang 3. Kursi dan Meja 4. Area makan dan minum. 5. Tempat penyimpanan bahan makanan (makanan beku dan kering). 6. Toilet yang bersih dan terawat. 7. Tempat sampah tertutup yang terdiri atas: a. tempat sampah organik; dan b. tempat sampah non- organik. 8. Tersedia air tawar di atas kapal yang mencukupi konsumsi harian sesuai rasio jumlah penumpang serta bobot kapal dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan. 9. Alat olahraga air bagi tamu/wisatawan yang sesuai dengan standar dan/atau ketentuan peraturan NO ASPEK UNSUR NO SUB UNSUR perundang-undangan. 10. Penyediaan paket wisata. II. PELAYANAN A. Pelaksanaan Prosedur Operasional Standar (Standard Operating Procedure) 1. Penerimaan tamu. 2. Penerimaan dan pemberian informasi melalui telepon, faksimili dan email mengenai: a. pemesanan; b. produk-produk usaha wisata perahu layar; dan c. harga. 3. Reservasi dan registrasi. 4. Penitipan barang pengunjung/wisatawan 5. Pembayaran tunai dan/atau non tunai. 6. Penyediaan makanan dan minuman sesuai dengan rasio jumlah kursi dan memenuhi standar dan/atau persyaratan higiene sanitasi. 7. Penggunaan tanda pengenal sebagai tamu kapal wisata bagi seluruh penumpang. 8. Keselamatan/keadaan darurat (Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan/P3K). 9. Keselamatan dan evakuasi penumpang dan pengawakan serta tanggap darurat operasional kapal wisata. 10. Pemberangkatan dan kepulangan kapal wisata dari dan/atau ke lokasi berdasarkan paket wisata yang tersedia. NO ASPEK UNSUR NO SUB UNSUR 11. Tata graha untuk area meja kursi serta area makan dan minum bagi tamu/wisatawan. 12. Pengoperasian kapal wisata dan pemeliharaan instalasi higiene, sanitasi dan lingkungan. 13. Pengecekan keselamatan kapal wisata termasuk kelengkapan ABK Kapal diadakan sebelum dan setelah beroperasi. 14. Perawatan dan perbaikan kapal wisata serta pengedokan (docking) kapal. 15. Penanganan keluhan wisatawan. B. Pelayanan lainnya 16. Pemberian asuransi untuk wisatawan. III. PENGELOLAAN A. Organisasi 1. Profil perusahaan yang terdiri atas: a. visi dan misi; b. struktur organisasi yang lengkap dan terdokumentasi; dan c. uraian tugas dan fungsi yang lengkap untuk setiap jabatan dan terdokumentasi. 2. Rencana usaha yang lengkap, terukur, dan terdokumentasi. 3. Dokumen Prosedur Operasional Standar (Standard Operating Procedure) dan/atau petunjuk NO ASPEK UNSUR NO SUB UNSUR pelaksanaan kerja. 4. Pengelolaan administrasi seluruh transaksi dan surat- menyurat yang terdokumentasi. 5. Laporan daftar nama penumpang wisata perahu layar kepada penyelenggara pelabuhan yang terdokumentasi. 6. Perjanjian Kerja Bersama dan/atau Peraturan Perusahaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan terdokumentasi. B. Manajemen 7. Pelaksanaan program Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang terdokumentasi. 8. Kerjasama dengan dokter, klinik atau rumah sakit yang terdokumentasi. 9. Pelaksanaan evaluasi kinerja manajemen yang terdokumentasi. 10. Pemeriksaan kesehatan Nahkoda dan ABK secara berkala serta pemberian asuransi jiwa yang terdokumentasi. 11. Pelaksanaan evaluasi kinerja ABK dan nakhoda secara berkala yang terdokumentasi. NO ASPEK UNSUR NO SUB UNSUR 12. Program pengawasan ramah lingkungan dan mengikuti kaidah konservasi dan pengamatan biota serta perairan yang terdokumentasi sesuai dengan standar dan/atau ketentuan peraturan perundang- undangan. C. Sumber Daya Manusia 13. Memiliki sertifikat kompetensi sesuai standar kapal non konvensi (non convention vessel standard). 14. Memiliki sertifikat kompetensi pengoperasian kapal sesuai dengan standar kapal non konvensi (non convention vessel standard). 15. Memiliki program pelatihan peningkatan kompetensi bagi ABK dan nakhoda. D. Sarana dan Prasarana 16. Ruang kerja yang digunakan untuk administrasi, pengelola, dan penyimpanan dokumen, dilengkapi peralatan kantor, dengan pencahayaan dan sirkulasi udara yang sesuai dengan standar dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan. 17. Ruang penerimaan tamu. 18. Rescue boat atau perahu kecil untuk penyelamatan. 19. Tersedia tempat pemeliharaan dan perbaikan kapal wisata, baik sendiri maupun rekanan. NO ASPEK UNSUR NO SUB UNSUR 20. Toilet untuk karyawan dengan pencahayaan dan sirkulasi udara yang sesuai dengan standar dan/atau ketentuan peraturan perundang- undangan. 21. Peralatan Pertolongan Pertama pada Kecelakaan (P3K) dan Alat Pemadan Api Ringan (APAR) yang sesuai dengan standar dan/atau ketentuan peraturan perundang- undangan. 22. Tempat penampungan sampah sementara di atas kapal untuk sampah organik dan sampah non-organik, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan- undangan. 23. Tersedia tempat untuk penyimpanan peralatan dan perlengkapan/gudang. 24. Peralatan komunikasi yang terdiri dari telepon, faksimili, dan/atau fasilitas internet. 25. Instalasi listrik dan air bersih sesuai dengan standar dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan. 26. Ruang atau tempat ibadah dengan kelengkapannya, bagi karyawan. MENTERI PARIWISATA REPUBLIK INDONESIA, ARIEF YAHYA

Peraturan Menteri Nomor 8 Tahun 2015 tentang STANDAR USAHA WISATA PERAHU LAYAR

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

BAB II

Pasal 4

Pasal 5

BAB III

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

BAB Kesatu

Pasal 6

Pasal 7

BAB Kedua

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

BAB Ketiga

Pasal 13

BAB IV

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

BAB V

Pasal 17

BAB VI

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

BAB VII

Pasal 22