PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores

PERMEN Nomor 7 Tahun 2018

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

(1) Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores yang selanjutnya disebut Badan Pelaksana merupakan satuan kerja di bawah Kementerian Pariwisata. (2) Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala yang selanjutnya disebut Direktur Utama.

Pasal 2

Pasal 4

Koreksi

(1) Cakupan Kawasan Pariwisata Labuan Bajo Flores meliputi: a. Kawasan Pengembangan Pariwisata Nasional Komodo dan sekitarnya; b. Kawasan Pengembangan Pariwisata Nasional Labuan Bajo dan sekitarnya; c. Kawasan Pengembangan Pariwisata Nasional Ruteng dan sekitarnya; d. Kawasan Pengembangan Pariwisata Nasional Bajawa dan sekitarnya; e. Kawasan Pengembangan Pariwisata Nasional Ende- Kelimutu dan sekitarnya; f. Kawasan Pengembangan Pariwisata Nasional Maumere-Sikka dan sekitarnya; dan g. Kawasan Pengembangan Pariwisata Nasional Larantuka dan sekitarnya, sebagaimana tercantum dalam PERATURAN PEMERINTAH Nomor 50 Tahun 2011 tentang Pembangunan Kepariwisataan Nasional Tahun 2010- 2025 yang digambarkan pada peta tercantum dalam Lampiran I Peraturan PRESIDEN Nomor 32 Tahun 2018 tentang Badan Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata Labuan Bajo Flores. (2) Cakupan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk kawasan seluas paling sedikit 400 (empat ratus) hektar yang selanjutnya disebut zona otorita, merupakan kawasan hutan yang terletak di Hutan Bowosie, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur yang digambarkan pada peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan PRESIDEN Nomor 32 Tahun 2018 tentang Badan Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata Labuan Bajo Flores. (3) Untuk pertama kali, cakupan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit seluas 136 (seratus tiga puluh enam) hektar yang terdiri dari 83 (delapan puluh tiga) hektar di Desa Gorontalo dan 53 (lima puluh tiga) hektar di Desa Nggorang Kecamatan Komodo, diberikan hak pengelolaan kepada Badan Otorita Pariwisata Labuan Bajo Flores sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Cakupan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang belum diberikan hak pengelolaan kepada Badan Otorita Pariwisata Labuan Bajo Flores, selanjutnya dapat diusulkan oleh Badan Otorita Pariwisata Labuan Bajo Flores kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional untuk mendapatkan penetapan hak pengelolaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peraturan Menteri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

BAB II

Pasal 4

BAB III

Pasal 5

BAB IV

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

BAB V

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

BAB VI

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

BAB VII

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

BAB VIII

Pasal 22

Pasal 23

BAB IX

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 30

BAB X

Pasal 31

BAB XI

Pasal 32