PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 5 Tahun 2018 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Kementerian Pariwisata

PERMEN Nomor 5 Tahun 2018

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB IV

TUGAS DAN FUNGSI JDIH KEMENPAR

Pasal 5

(1) Pusat JDIH Kemenpar bertugas melakukan pembinaan, pengembangan dan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungan Kementerian Pariwisata. (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pusat JDIH Kemenpar menyelenggarakan fungsi: a. pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan informasi dan dokumen hukum yang diterbitkan oleh Kementerian Pariwisata; b. pembangunan sistem informasi hukum berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang dapat diintegrasikan dengan website Pusat JDIHN; c. pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia pengelola JDIH Kemenpar; d. penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan di Pusat JDIH Kemenpar; e. pelaksanaan sosialisasi dan bimbingan teknis JDIH di lingkungan Kementerian Pariwisata; f. pelaksanaan evaluasi mengenai pengelolaan dokumen dan informasi hukum di lingkungan Kementerian Pariwisata paling sedikit 1 (satu) tahun sekali; dan g. penyampaian laporan pelaksanaan JDIH Kemenpar kepada Menteri melalui Sekretaris Kementerian dan Pusat JDIHN.

Pasal 6

(1) Anggota JDIH Kemenpar bertugas melakukan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum yang diterbitkan oleh Unit Kerja Eselon I yang bersangkutan. (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anggota JDIH Kemenpar menyelenggarakan fungsi: a. pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan informasi dokumen hukum yang diterbitkan oleh unit kerja bersangkutan; b. pemanfaatan sistem informasi hukum yang terpusat pada Pusat JDIH Kemenpar; c. penyediaan sarana dan prasarana dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas Anggota JDIH Kemenpar yang bersangkutan; dan d. penyampaian laporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Pusat JDIH Kemenpar dan pimpinan unit kerja yang bersangkutan.

Pasal 7

JDIH Kemenpar dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 berdasar ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang standardisasi pengelolaan teknis dokumentasi dan informasi hukum.

Pasal 8

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pusat JDIH Kemenpar dapat membentuk Tim Teknis JDIH Kemenpar yang beranggotakan dari Pusat JDIHN, Pusat JDIH Kemenpar dan Anggota JDIH Kemenpar.

BAB V

PENGELOLAAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM

Pasal 9

Koreksi

(1) Dokumen Hukum yang dimuat dalam JDIH Kemenpar paling sedikit meliputi: a. Peraturan Menteri Pariwisata; b. Keputusan Menteri Pariwisata; c. Instruksi Menteri Pariwisata; d. Surat Edaran; e. Perjanjian kerjasama/kesepakatan bersama (MoU) Kementerian Pariwisata; dan f. Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Kementerian Pariwisata. (2) Selain Dokumen Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) JDIH Kemenpar dapat memuat: a. Rancangan Peraturan Perundang-undangan; b. Naskah Akademis; c. Petunjuk Teknis/Petunjuk Pelaksanaan; d. Yurisprudensi; dan e. Bahan dokumentasi dan informasi hukum lainnya.

Pasal 10

(1) Naskah Asli dokumen hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) yang ditetapkan oleh Kementerian Pariwisata disimpan oleh Pusat JDIH Kemenpar. (2) Salinan naskah asli dokumen hukum dapat disimpan oleh Anggota JDIH Kemenpar. (3) Pusat JDIH Kemenpar berhak meminta naskah asli dokumen hukum yang disimpan oleh Anggota JDIH Kemenpar.

Pasal 11

(1) Pusat JDIH Kemenpar membangun sistem informasi hukum dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi berbasis website dengan situs resmi jdih.kemenpar.go.id. (2) Situs resmi jdih.kemenpar.go.id sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terintegrasi dengan situs Pusat JDIHN.

Pasal 12

(1) Dokumen Hukum yang termuat dalam sistem informasi hukum dikelola melalui sistem katalog (metadata) berbasis website dan dapat diakses oleh masyarakat. (2) Sistem informasi hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang standardisasi pengelolaan teknis dokumentasi dan informasi hukum.

Pasal 13

(1) Pusat JDIH Kemenpar melakukan pemutakhiran data dokumen hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) untuk disebarluaskan dan diunggah melalui situs jdih.kemenpar.go.id. (2) Informasi dan dokumen hukum yang disebarluaskan dan diunggah melalui situs JDIH Kemenpar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setelah pengkajian konsekuensi dan pengklasifikasian informasi oleh Pusat JDIH Kemenpar.

Pasal 14

Setiap orang dapat mengakses serta mengunduh informasi dan dokumen hukum melalui situs jdih.kemenpar.go.id.

Pasal 15

(1) Dalam rangka meningkatkan sumber daya bagi pengelola JDIH Kemenpar, Kementerian Pariwisata melakukan sosialisasi dan bimbingan teknis JDIH Kemenpar. (2) Sosialisasi dan bimbingan teknis JDIH Kemenpar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan oleh Pusat JDIH Kemenpar atau Anggota JDIH Kemenpar. (3) Selain sosialisasi dan bimbingan teknis JDIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Kementerian Pariwisata dapat mengirim peserta bimbingan teknis kepada Pusat JDIHN.

Peraturan Menteri Nomor 5 Tahun 2018 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Kementerian Pariwisata

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

BAB III

Pasal 4

BAB IV

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

BAB V

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

BAB VI

Pasal 16

Pasal 17

BAB VII

Pasal 18

BAB VIII

Pasal 19

Pasal 20