PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 22 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Pariwisata

PERMEN Nomor 22 Tahun 2016

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Pegawai di Lingkungan Kementerian Pariwisata yang selanjutnya disebut Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan pegawai lainnya yang berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang diangkat dalam suatu jabatan atau ditugaskan dan bekerja secara penuh pada satuan organisasi di lingkungan Kementerian Pariwisata. 2. Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah warga negara INDONESIA yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. 3. Pegawai Lainnya adalah pegawai yang diangkat pada jabatan yang telah mendapat persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi. 4. Tunjangan Kinerja adalah penghasilan selain gaji yang diberikan kepada Pegawai berdasarkan capaian kinerja sesuai dengan kelas jabatan yang didudukinya. 5. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kepariwisataan. 6. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kepariwisataan.

BAB III

HARI, JAM KERJA, DAN PENCATATAN KEHADIRAN

Pasal 5

Koreksi

(1) Hari Kerja di lingkungan Kementerian adalah 5 (lima) hari kerja, yaitu mulai hari Senin sampai dengan hari Jumat. (2) Jumlah jam kerja dalam 5 (lima) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam, yang ditetapkan sebagai berikut: a. hari senin – kamis : pukul 07.30 - 16.00. waktu istirahat : pukul 12.00 - 13.00. b. hari jumat : pukul 07.30 - 16.30. waktu istirahat : pukul 11.30 - 13.00. (3) Pegawai yang menjalani pendidikan dan pelatihan, maka hari dan jam kerja pegawai tersebut disesuaikan dengan hari dan jam tempat melaksanakan pendidikan dan pelatihan.

Pasal 6

(1) Pegawai diberikan toleransi keterlambatan jam masuk kerja paling lama 60 (enam puluh) menit dari ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2). (2) Keterlambatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diganti langsung pada hari yang sama sesuai dengan ketentuan tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 7

Pegawai yang tidak mematuhi ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 dikenai sanksi pengurangan tunjangan kinerja.

Pasal 8

(1) Pegawai wajib masuk dan pulang kerja sesuai ketentuan hari dan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 dengan mencatatkan kehadiran pada mesin pencatat elektronik. (2) Pencatatan kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebanyak 2 (dua) kali, yaitu pada saat masuk kerja dan pulang kerja. (3) Pencatatan kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara manual apabila: a. mesin pencatat elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengalami kerusakan/tidak berfungsi; b. pegawai belum terdaftar dalam mesin pencatat elektronik; atau c. terjadi keadaan kahar (force majeure), yaitu suatu keadaan/peristiwa yang terjadi diluar kemampuan dan kendali manusia dan tidak dapat dihindarkan berupa bencana alam dan/atau kerusuhan sehingga suatu kegiatan tidak dapat dilakukan sebagaimana mestinya.

Pasal 9

(1) Pencatatan kehadiran pegawai dilakukan setiap bulan oleh pejabat yang menangani fungsi kepegawaian pada Unit Kerja Eselon I dan Eselon II, serta Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Kementerian. (2) Pejabat yang menangani fungsi kepegawaian pada Unit Kerja Eselon I dan Eselon II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan laporan rekapitulasi kehadiran pegawai kepada Kepala Biro yang menangani urusan kepegawaian. (3) Pejabat yang menangani fungsi kepegawaian pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan laporan rekapitulasi kehadiran pegawai kepada Pimpinan Unit Pelaksana Teknis (UPT). (4) Rekapitulasi kehadiran pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disampaikan paling lambat setiap tanggal 6 (enam) pada bulan berikutnya atau hari kerja berikutnya apabila tanggal 6 (enam) jatuh pada hari libur, dengan tembusan kepada Kepala Biro yang menangani urusan kepegawaian.

Pasal 10

(1) Apabila mesin pencatat kehadiran pegawai tidak berfungsi sebagaimana mestinya, pencatatan jam masuk kerja dan pulang kerja pegawai dilakukan dengan mengisi formulir daftar hadir sesuai dengan format tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (2) Penanggung jawab pencatatan kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pimpinan satuan kerja yang bersangkutan. (3) Petugas pencatatan kehadiran melakukan perekapan kehadiran pegawai sesuai daftar hadir untuk selanjutnya disampaikan kepada Pejabat Eselon III atau Pejabat yang bertanggung jawab menangani urusan kepegawaian pada satuan kerja masing-masing. (4) Petugas pencatatan kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyampaikan hasil rekapitulasi kehadiran pegawai kepada atasan langsung, dengan tembusan kepada Kepala Biro yang menangani urusan Kepegawaian.

BAB Kedua

Pencatatan Kehadiran

Pasal 8

Koreksi

Pasal 9

Pasal 10

BAB IV

PELANGGARAN JAM KERJA

Pasal 11

Koreksi

(1) Pegawai dinyatakan melakukan pelanggaran jam kerja apabila: a. tidak masuk kerja; b. terlambat masuk kerja; c. pulang sebelum waktunya; d. tidak berada di tempat tugas; dan/atau e. tidak melakukan pencatatan kehadiran. (2) Penghitungan pelanggaran jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan: a. tidak masuk kerja 1 (satu) hari dihitung sebagai 1 (satu) hari tidak masuk kerja; b. terlambat masuk kerja dan/atau pulang sebelum waktunya dihitung berdasarkan jumlah waktu keterlambatan/pulang sebelum waktunya sesuai dengan ketentuan mengenai hari dan jam kerja; c. tidak berada di tempat tugas dihitung berdasarkan jumlah waktu ketidakberadaan pegawai di tempat tugas, yang dibuktikan dengan surat keterangan tidak berada di tempat tugas dari atasan langsung sesuai format tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 12

(1) Pegawai dinyatakan tidak melanggar ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 apabila yang bersangkutan dapat menyampaikan: a.surat permohonan izin/pemberitahuan; b.surat perintah; c. surat keterangan; d.surat izin cuti; atau e. surat keterangan sakit dari dokter. (2) Surat permohonan izin/pemberitahuan, surat perintah dan surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sesuai format tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 13

(1) Pegawai yang tidak masuk kerja, terlambat masuk kerja, pulang sebelum waktunya, atau tidak melakukan pencatatan kehadiran dikarenakan alasan penting, mendesak, atau tugas kedinasan, dapat mengajukan permohonan kepada atasan langsung untuk selanjutnya dibuatkan surat permohonan izin/pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a. (2) Surat permohonan izin/pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib disampaikan kepada Pejabat Eselon III atau pejabat yang bertanggung jawab menangani kepegawaian pada satuan kerja yang bersangkutan, paling lambat 1 (satu) hari kerja berikutnya. (3) Bagi pegawai yang tidak masuk kerja, surat permohonan izin/pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat digunakan untuk 2 (dua) kali ketidakhadiran dalam 1 (satu) bulan.

Pasal 14

(1) Pegawai yang mendapatkan perintah untuk melakukan tugas kedinasan, perjalanan dinas, atau mengikuti pendidikan dan pelatihan, wajib menyampaikan surat perintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b yang ditandatangani oleh pimpinan unit kerja atau satuan kerja yang bersangkutan. (2) Dalam hal Pejabat Eselon I dan Pejabat Eselon II karena tugas kedinasan tidak dapat melakukan pencatat kehadiran, wajib menyampaikan surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c yang ditandatangani oleh yang bersangkutan. (3) Surat perintah dan surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib disampaikan kepada Pejabat Eselon III atau pejabat yang bertanggung jawab menangani kepegawaian pada satuan kerja yang bersangkutan, paling lambat 1 (satu) hari sebelum atau sesudah melakukan tugas kedinasan, perjalanan dinas, atau mengikuti pendidikan dan pelatihan.

Pasal 15

(1) Pegawai yang telah mendapatkan izin cuti, wajib menyampaikan surat izin cuti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf d kepada Pejabat eselon III atau pejabat yang bertanggung jawab menangani kepegawaian pada satuan kerja yang bersangkutan, paling lambat 1 (satu) hari sebelum melaksanakan cuti. (2) Bagi Pegawai yang tidak masuk kerja di luar tugas kedinasan, dapat mengajukan permohonan cuti paling lambat 1 (satu) hari kerja berikutnya yang ditunjukan kepada atasan langsung untuk diteruskan kepada pejabat yang berwenang memberikan cuti. (3) Surat izin cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Pejabat eselon III atau pejabat yang bertanggung jawab menangani kepegawaian pada satuan kerja yang bersangkutan, paling lambat 1 (satu) hari kerja berikutnya.

Pasal 16

(1) Pegawai yang tidak masuk kerja karena sakit, wajib memberitahukan kepada pimpinan satuan kerja yang bersangkutan dan menyampaikan surat keterangan sakit dari dokter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf e. (2) Surat keterangan sakit dari dokter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan kepada Pejabat Eselon III atau Pejabat yang bertanggung jawab menangani kepegawaian pada satuan kerja yang bersangkutan, paling lambat 1 (satu) hari setelah masuk kerja. (3) Surat keterangan sakit dari dokter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberlakukan untuk jumlah hari sakit mulai 1 (satu) hari.

BAB V

BESARAN PEMBAYARAN DAN PENGURANGAN TUNJANGAN KINERJA

Pasal 17

Koreksi

(1) Pegawai dengan nilai capaian kinerja di bawah kategori baik, dilakukan pengurangan tunjangan kinerja dengan ketentuan sebagai berikut: a. nilai cukup, berlaku pengurangan 10% (sepuluh persen); b. nilai kurang, berlaku pengurangan 20% (dua puluh puluh persen); c. nilai buruk, berlaku pengurangan 30% (tiga puluh persen). (2) Pengurangan tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku setiap bulannya untuk jangka waktu 6 (enam) bulan, dengan ketentuan: a. nilai capaian kinerja untuk periode Januari – Juni akan menjadi dasar dalam pemberian tunjangan kinerja untuk bulan Juli – Desember; b. nilai capaian kinerja untuk periode Juli – Desember akan menjadi dasar dalam pemberian tunjangan kinerja untuk bulan Januari – Juni tahun selanjutnya.

Pasal 18

(1) Pegawai yang tidak masuk kerja atau tidak berada di tempat tugas selama 7,5 (tujuh koma lima) jam atau lebih dalam sehari, dikenai pengurangan tunjangan kinerja dengan ketentuan sebagai berikut: a. dikenai pengurangan sebesar 1,75% (satu koma tujuh puluh lima persen) jika disertai surat permohonan izin/pemberitahuan; atau b. dikenai pengurangan sebesar 3% (tiga persen) jika tidak disertai surat permohonan izin/pemberitahuan. (2) Pegawai yang terlambat masuk kerja dan pulang sebelum waktunya, dikenai pengurangan tunjangan kinerja sesuai ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (3) Pegawai yang tidak melakukan pencatatan kehadiran saat masuk kerja atau pulang kerja, dikenai pengurangan tunjangan kinerja sebesar 1% (satu persen). (4) Pegawai yang melaksanakan cuti sakit dengan atau tanpa rawat inap lebih dari 14 (empat belas) hari yang dibuktikan dengan surat keterangan sakit dari dokter, dikenai pengurangan tunjangan kinerja sebesar 1% (satu persen) setiap harinya terhitung mulai hari ke-15 (lima belas).

Pasal 19

Pengurangan tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 18 dinyatakan dalam % (persen) dan dihitung secara kumulatif setiap bulannya.

Pasal 20

(1) Pegawai yang melaksanakan cuti tahunan, tunjangan kinerja dibayarkan sebesar 100% (seratus persen). (2) Pegawai yang melaksanakan cuti besar mulai dari 1 (satu) bulan, tunjangan kinerja dibayarkan dengan ketentuan sebagai berikut: a.bulan pertama sebesar 50% (lima puluh persen); b.bulan kedua sebesar 25% (dua puluh lima persen); dan c. bulan ketiga sebesar 10% (sepuluh persen). (3) Pegawai yang mengambil cuti alasan penting mulai dari 1 (satu) bulan, tunjangan kinerja dibayarkan dengan ketentuan sebagai berikut: a.bulan pertama sebesar 50% (lima puluh persen); dan b.bulan kedua sebesar 25% (dua puluh lima persen). (4) Pegawai yang melaksanakan cuti bersalin, tunjangan kinerja dibayarkan dengan ketentuan sebagai berikut: a. pegawai yang mengambil cuti bersalin untuk melaksanakan persalinan anak pertama sampai dengan kedua, tunjangan kinerja dibayarkan sebesar 100% (seratus persen); b. pegawai yang mengambil cuti bersalin untuk melaksanakan persalinan anak ketiga dan seterusnya, tunjangan kinerja dibayarkan dengan ketentuan sebagai berikut: 1.bulan pertama sebesar 60% (enam puluh persen); 2.bulan kedua sebesar 30% (tiga puluh persen); dan 3.bulan ketiga sebesar 20% (dua puluh persen).

Pasal 21

(1) Tunjangan kinerja yang dibayarkan bagi Calon Pegawai Negeri Sipil adalah sebesar 80% (delapan puluh persen) dari jumlah tunjangan kinerja yang diterima pada kelas jabatannya. (2) Tunjangan kinerja yang dibayarkan bagi pegawai yang dibebaskan dari jabatan karena melaksanakan tugas belajar adalah sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah tunjangan kinerja yang diterima pada kelas jabatannya. (3) Bagi pegawai yang menduduki jabatan fungsional tertentu dan merangkap jabatan struktural di lingkungan Kementerian, hanya diberikan satu tunjangan jabatan struktural atau fungsional tertentu yang menguntungkan bagi yang bersangkutan.

Pasal 22

(1) Bagi pegawai yang diangkat sebagai pejabat fungsional dosen dan mendapat tunjangan profesi: a. apabila tunjangan profesi yang diterima lebih besar daripada tunjangan kinerja pada kelas jabatannya, maka yang dibayarkan adalah tunjangan profesi pada jenjangnya; b. apabila tunjangan profesi yang diterima lebih kecil daripada tunjangan kinerja pada kelas jabatannya, maka yang dibayarkan adalah: 1. tunjangan profesi pada jenjangnya; dan 2. selisih tunjangan profesi pada jenjangnya dengan tunjangan kinerja pada kelas jabatannya. (2) Tunjangan kinerja yang dibayarkan bagi dosen yang belum mendapatkan sertifikasi adalah sebesar 80% (delapan puluh persen) dari tunjangan kinerja yang diterima pada kelas jabatannya.

Pasal 23

(1) Tunjangan kinerja yang dibayarkan bagi pegawai yang dibebaskan sementara dari jabatan fungsional tertentu dikarenakan tidak dapat mengumpulkan angka kredit sesuai dengan ketentuan adalah sebesar 80% (delapan puluh persen) dari tunjangan kinerja yang diterima pada kelas jabatannya. (2) Tunjangan kinerja bagi pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibayarkan secara utuh terhitung mulai tanggal keputusan pengangkatan kembali dalam jabatan fungsional yang bersangkutan.

Pasal 24

(1) Pegawai yang dikenakan pemberhentian sementara dari jabatan karena terkena kasus hukum dan/atau dilakukan penahanan oleh pihak yang berwajib, tidak diberikan tunjangan kinerja terhitung sejak ditetapkannya keputusan pemberhentian sementara dari jabatan negeri. (2) Apabila pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan tidak bersalah dalam putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, tunjangan kinerja pegawai yang dihentikan dapat dibayarkan kembali pada bulan berikutnya.

Peraturan Menteri Nomor 22 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Pariwisata

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

BAB III

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

BAB Kesatu

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

BAB Kedua

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

BAB IV

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

BAB V

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

BAB VI

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

BAB VII

Pasal 28

BAB VIII

Pasal 29

Pasal 30