PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 22 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Kegiatan Dekonsentrasi Kementerian Pariwisata

PERMEN Nomor 20 Tahun 2016

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 22 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Kegiatan Dekonsentrasi Kementerian Pariwisata (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2015 Nomor 1725) diubah sebagai berikut: 1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu. 2. Dana Dekonsentrasi adalah dana yang berasal dari APBN yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai wakil pemerintah yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan Dekonsentrasi, tidak termasuk dana yang dialokasikan untuk instansi vertikal pusat di daerah. 3. Unit Kerja Eselon I adalah unit organisasi di lingkungan Kementerian yang melaksanakan kegiatan di Kementerian dan memberikan dana dekonsentrasi. 4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah organisasi/lembaga pada pemerintah daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan dekonsentrasi bidang tertentu di provinsi. 5. Perubahan Anggaran yang selanjutnya disebut Revisi adalah perubahan anggaran belanja Kementerian yang telah ditetapkan berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Daftar Hasil Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga, dan/atau Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran. 6. Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga yang selanjutnya disebut RKA-K/L adalah dokumen rencana keuangan tahunan Kementerian/Lembaga yang disusun menurut bagian anggaran Kementerian/Lembaga. 7. Daftar Hasil Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/ Lembaga yang selanjutnya disebut DHP RKA-K/L adalah dokumen yang berisi rangkuman RKA-K/L per Unit Kerja Eselon I dan program dalam suatu Kementerian/Lembaga yang ditetapkan berdasarkan hasil penelaahan. 8. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disebut DIPA atau dokumen lain yang dipersamakan dengan DIPA, adalah suatu dokumen pelaksanaan anggaran yang dibuat oleh menteri/pimpinan lembaga serta disahkan oleh Menteri Keuangan dan berfungsi sebagai dokumen pelaksanaan pendanaan kegiatan serta dokumen pendukung kegiatan akuntansi pemerintah. 9. Aparat Pengawas Intern Pemerintah di lingkungan Kementerian Pariwisata yang selanjutnya disebut APIP Kementerian adalah Inspektorat yang secara fungsional melaksanakan pengawasan intern yang bertanggung jawab langsung kepada Menteri melalui Sekretaris Kementerian. 10. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 11. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kepariwisataan. 12. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kepariwisataan. 2. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

Koreksi

(1) SKPD yang menjadi pelaksana kegiatan Dana Dekonsentrasi wajib menyusun laporan pertanggungjawaban yang meliputi: a. laporan manajerial; dan b. laporan akuntabilitas. (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Sekretaris Kementerian dengan tembusan kepada Kepala Unit Kerja Eselon I terkait dan Inspektur. (3) Laporan manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: a. perkembangan realisasi penyerapan dana dan fisik; dan b. kendala yang dihadapi dan saran tindak lanjut. (4) Laporan manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan setiap akhir triwulan paling lambat 7 (tujuh) hari pada bulan berikutnya dengan menggunakan contoh format I. (5) Laporan akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari: a. laporan akuntabilitas kinerja; dan b. laporan keuangan. (6) Laporan akuntabilitas kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan setiap akhir tahun paling lambat pada akhir bulan januari tahun berikutnya dengan menggunakan contoh format II. (7) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b meliputi: a. laporan realisasi anggaran belanja; b. laporan realisasi anggaran pengembalian belanja; c. laporan realisasi anggaran pendapatan; d. laporan realisasi anggaran pengembalian pendapatan; e. neraca; f. neraca percobaan; g. laporan operasional; h. laporan perubahan ekuitas; i. laporan barang milik negara; dan j. catatan atas laporan keuangan. (8) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf a sampai dengan huruf i dihasilkan dari Aplikasi Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Barang Milik Negara (SIMAK BMN). (9) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf a sampai dengan huruf h disampaikan setiap bulan dan triwulan dalam bentuk softcopy Arsip Data Komputer dan hardcopy hasil cetakan aplikasi. (10) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf a sampai dengan huruf j disampaikan setiap semester dan tahunan dalam bentuk softcopy Arsip Data Komputer dan hardcopy hasil cetakan aplikasi. (11) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dibuat sesuai dengan Peraturan yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga.

Peraturan Menteri Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 22 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Kegiatan Dekonsentrasi Kementerian Pariwisata

Pasal I

Pasal 1

Pasal I

Pasal 1

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 25

Pasal II