PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyusunan Kerja Sama di Lingkungan Kementerian Pariwisata

PERMEN Nomor 2 Tahun 2018

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Kerja Sama di Lingkungan Kementerian Pariwisata adalah kegiatan atau aktivitas yang dilakukan oleh Kementerian Pariwisata dengan satu atau lebih mitra kerja sama, guna mencapai suatu keserasian atau kesepakatan kerja sama. 2. Kegiatan Kerja Sama adalah pelaksanaan dari kesepakatan kerja sama antara Kementerian Pariwisata dengan mitra kerja sama yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri. 3. Kerja Sama Dalam Negeri adalah kesepakatan antara Menteri atau Pemrakarsa di lingkungan Kementerian Pariwisata dengan mitra kerja sama di INDONESIA. 4. Kerja Sama Luar Negeri adalah kesepakatan antara Menteri atau Pemrakarsa di lingkungan Kementerian Pariwisata atas nama pemerintah Republik INDONESIA dengan pemerintah dan/atau mitra kerja sama di negara lain. 5. Pemrakarsa adalah unit eselon I, pimpinan unit pelaksana teknis/badan otorita di lingkungan Kementerian Pariwisata. 6. Para Pihak adalah pihak Kementerian Pariwisata dan mitra kerja sama di luar Kementerian Pariwisata yang bersepakat akan atau telah menandatangani naskah kerja sama. 7. Kementerian Pariwisata adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepariwisataan. 8. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepariwisataan.

BAB II

JENIS, BENTUK, DAN LINGKUP KERJA SAMA

Pasal 5

Koreksi

Kerja sama antarlembaga di lingkungan Kementerian Pariwisata terdiri atas: a. Kerja Sama Dalam Negeri; dan b. Kerja Sama Luar Negeri.

Pasal 6

Koreksi

Kerja sama antarlembaga di lingkungan Kementerian Pariwisata baik dalam negeri maupun luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan untuk: a. meningkatkan akses pemanfaatan sumber daya yang dimiliki pihak lain/pihak internasional oleh unit kerja di lingkungan Kementerian Pariwisata; b. meningkatkan kapasitas kelembagaan dan ketenagaan unit kerja/unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Pariwisata; dan c. meningkatkan dan mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki oleh Unit Kerja di lingkungan Kementerian Pariwisata kepada pihak luar/dunia internasional.

Pasal 7

Kerja sama antarlembaga di lingkungan Kementerian Pariwisata dapat dituangkan dalam: a. nota kesepahaman; b. perjanjian kerja sama; atau c. bentuk lainnya sesuai dengan kesepakatan para pihak.

Pasal 8

(1) Nota kesepahaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a berisi persetujuan para pihak untuk melakukan kerja sama yang bersifat pokok. (2) Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti dengan perjanjian kerja sama. (3) Bentuk penyusunan nota kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan format tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 9

(1) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b berisi persetujuan oleh para pihak untuk melakukan kerja sama yang memuat hal-hal yang bersifat spesifik, teknis, dan/atau implementatif. (2) Bentuk penyusunan perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan format tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 10

Penyelenggaraan Kerja Sama di Lingkungan Kementerian Pariwisata yang berbentuk lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c dilakukan sesuai dengan kebiasaan yang diterima secara umum.

Pasal 11

(1) Lingkup Kerja Sama di Lingkungan Kementerian Pariwisata didasarkan pada rencana strategis masing- masing unit kerja eselon I terkait sesuai dengan arah kebijakan Kementerian Pariwisata. (2) Lingkup kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: a. pengembangan destinasi pariwisata; b. pengembangan pemasaran pariwisata; c. pengembangan industri pariwisata; d. pengembangan kelembagaan pariwisata; dan e. lingkup kerja sama lainnya sesuai dengan kebutuhan Kementerian Pariwisata.

BAB V

PENYELENGGARAAN KERJA SAMA

Pasal 14

Koreksi

Penyelenggaraan Kerja Sama di Lingkungan Kementerian Pariwisata meliputi: a. penyusunan; b. pelaksanaan; dan c. pemantauan dan evaluasi.

Pasal 15

Koreksi

Penyusunan kerja sama meliputi: a. penjajakan; b. pembahasan; c. perumusan naskah; dan d. penandatanganan.

Pasal 16

Penjajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a dilakukan oleh Pemrakarsa dengan mengidentifikasi kerja sama dan koordinasi dengan mitra kerja sama.

Pasal 17

(1) Pembahasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b dilakukan oleh Pemrakarsa dengan melibatkan satuan kerja yang menangani hukum dan biro yang menangani urusan hukum serta melibatkan mitra kerja sama. (2) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa draf/rancangan naskah kerja sama.

Pasal 18

(1) Perumusan naskah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c dikoordinasikan oleh: a. biro yang menangani hukum, bagi naskah kerja sama yang ditanda tangani oleh Menteri atau sekretaris Kementerian Pariwisata; dan b. sekretariat deputi, bagi naskah kerja sama yang ditanda tangani oleh deputi. (2) Perumusan naskah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melibatkan Pemrakarsa, satuan kerja yang menangani hukum, biro yang menangani urusan hukum dan unit kerja/instasi terkait.

Pasal 19

(1) Hasil pembahasan naskah kerja sama dengan mitra berupa naskah final kerja sama. (2) Naskah final kerja sama harus mendapatkan paraf dari: a. biro yang menangani hukum dan Pemrakarsa, bagi naskah kerja sama yang ditanda tangani oleh Menteri atau sekretaris Kementerian Pariwisata; dan b. sekretariat deputi dan Pemrakarsa, bagi naskah kerja sama yang ditanda tangani oleh deputi.

Pasal 20

(1) Penandatanganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf d dilakukan terhadap naskah final kerja sama oleh pejabat yang berwenang menandatangani naskah kerja sama. (2) Pejabat yang berwenang menandatangani naskah kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berupa: a. nota kesepahaman, dapat ditandatangani oleh: 1. menteri; 2. sekretaris kementerian; atau 3. deputi, b. perjanjian kerja sama, dapat ditandatangani oleh: 1. sekretaris kementerian; 2. deputi; atau 3. asisten deputi. (3) Proses penandatanganan naskah kerja sama menjadi tanggung jawab Pemrakarsa. (4) Penandatangan naskah kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan kesetaraan pejabat penandatangan.

Pasal 21

(1) Naskah kerja sama yang telah ditandatangani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dibubuhkan nomor dan didokumentasikan. (2) Penomoran dan pedokumentasian naskah kerja sama yang telah ditandatangani dilakukan oleh biro yang menangani urusan hukum. (3) Dalam hal naskah kerja sama ditandatangani oleh deputi atau asisten deputi maka naskah kerja sama disampaikan kepada biro yang menangani urusan hukum untuk didokumentasikan.

Pasal 22

(1) Pelaksanaan kerja sama merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan setelah kerja sama ditandatangani. (2) Kegiatan yang dilaksanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemrakarsa dengan urutan kegiatan: a. pembahasan tindak lanjut pelaksanaan kerja sama bersama mitra kerja sama; b. melaksanakan kegiatan sesuai dengan kesepakatan yang dimuat dalam kerja sama antarlembaga; dan c. membuat laporan secara berkala kegiatan kerja sama kepada Menteri, sekretaris Kementerian Pariwisata, dan/atau deputi.

Pasal 23

(1) Pemantauan dan evaluasi dilakukan oleh Pemrakarsa dan dapat melibatkan biro/satuan kerja yang menangani urusan hukum. (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menjamin agar tahapan proses kerja sama mulai dari proses penjajakan sampai dengan pelaksanaan dapat terlaksana dengan baik dan mencapai tujuan yang diharapkan. (3) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan bahan untuk melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kerja sama.

BAB Kedua

Penyusunan

Pasal 15

Koreksi

Penyusunan kerja sama meliputi: a. penjajakan; b. pembahasan; c. perumusan naskah; dan d. penandatanganan.

Pasal 16

Koreksi

Penjajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a dilakukan oleh Pemrakarsa dengan mengidentifikasi kerja sama dan koordinasi dengan mitra kerja sama.

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Koreksi

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 13 Februari 2018 MENTERI PARIWISATA REPUBLIK INDONESIA, ttd ARIEF YAHYA Diundangkan di Jakarta pada tanggal 20 Februari 2018 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd WIDODO EKATJAHJANA LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PARIWISATA NOMOR 02 TAHUN 2018 TENTANG TATA CARA PENYUSUNAN KERJA SAMA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PARIWISATA FORMAT NOTA KESEPAHAMAN DAN PERJANJIAN KERJA SAMA A. Nota Kesepahaman NOTA KESEPAHAMAN ANTARA KEMENTERIAN PARIWISATA DAN ..................................................... NOMOR ....................... NOMOR ....................... TENTANG ........................................................................ Pada hari ini, ..........., tanggal ......, bulan ........, tahun ........, bertempat di ..........., yang bertanda tangan di bawah ini: 1. ……………………. : Menteri Pariwisata / Sekretaris Kementerian / Deputi berkedudukan di Gedung Sapta Pesona Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 17 Jakarta Pusat, dalam hal ini berwenang bertindak untuk dan atas nama Kementerian Pariwisata, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA; LOGO PIHAK II 2. ...........................: ...................., berkedudukan di ................... dalam hal ini berwenang bertindak untuk dan atas nama ................ selanjutnya disebut PIHAK KEDUA; Dengan terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: a. bahwa ................................................................................................; b. bahwa ................................................................................................; Berdasarkan hal tersebut di atas, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk melaksanakan Nota Kesepahaman tentang ................... yang selanjutnya disebut Nota Kesepahaman ................... dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Maksud dan tujuan ................................................................................................................................................... ...............................................................................

Pasal 2

Ruang Lingkup Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi: a. ………..................................................................................................; b. ………..................................................................................................;

Pasal 3

Pelaksanaan a. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur dalam Perjanjian Kerja Sama tersendiri. b. PARA PIHAK akan menugaskan wakil-wakilnya sebagai pelaksana teknis sesuai dengan, tugas, fungsi, dan kebutuhan yang diperlukan untuk mempermudah dan memperlancar pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.

Pasal 4

Jangka Waktu Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu ……. (ditulis dengan huruf) tahun terhitung sejak ditandatangani, dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

Pasal 5

Penutup Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap ……. (ditulis dengan huruf) asli bermeterai cukup, masing-masing sama bunyinya, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama. PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA (Tanda Tangan) (Tanda Tangan) (NAMA) (NAMA MENTERI/SESMEN/DEPUTI) B. Perjanjian Kerja Sama PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA KEMENTERIAN PARIWISATA DAN ..................................................... NOMOR ....................... NOMOR ....................... TENTANG ........................................................................ Pada hari ini, ..........., tanggal ........., bulan .........., tahun ..........., bertempat di ..........., yang bertanda tangan di bawah ini: 1. ……………………: Sekretaris Kementerian / Deputi / Asisten Deputi berkedudukan di Gedung Sapta Pesona Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 17 Jakarta Pusat, dalam hal ini berwenang bertindak untuk dan atas nama Kementerian Pariwisata selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA; 2. ......................... : ..................., berkedudukan ................., dalam hal ini berwenang bertindak untuk dan atas nama ................. selanjutnya disebut PIHAK KEDUA; Dengan terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: a. bahwa ..............................................................................................; b. bahwa ..............................................................................................; LOGO PIHAK II Berdasarkan hal tersebut di atas, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk melaksanakan perjanjian kerja sama dalam bidang ................................. dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Tugas dan Tanggung Jawab/Hak dan Kewajiban (1) PIHAK PERTAMA mempunyai ............................................................. (2) PIHAK KEDUA mempunyai .................................................................

Pasal 4

Pelaksanaan Kegiatan ................................................................................................................................................... ...............................................................................

Pasal 5

Pembiayaan Biaya yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada ........................................................................................

Pasal 6

Jangka Waktu Perjanjian Kerja sama ini berlaku untuk jangka waktu ......... (ditulis dengan huruf) tahun terhitung sejak ditandatangani, dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

Pasal 7

Penyelesaian Perselisihan Apabila terdapat perbedaan pendapat atau kesalahpahaman antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk menyelesaikannya melalui musyawarah untuk mencapai mufakat.

Pasal 8

Force Majeur (1) Dalam hal terjadi Force Majeur, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA atau salah satu pihak yang mengalami Force Majeur tidak dapat diminta untuk memenuhi isi Perjanjian Kerja Sama ini baik keseluruhan maupun sebagian. (2) Yang dimaksud Force Majeur dalam Perjanjian Kerja Sama ini adalah setiap peristiwa atau keadaan yang terjadi di luar kekuasaan, kemampuan atau kendali PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA seperti bencana alam, pemogokan, huru hara, kebakaran, perubahan kebijakan pemerintahan, dan lain-lain yang dapat mengakibatkan salah satu pihak atau PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA tidak dapat memenuhi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini. (3) Pihak yang mengalami Force Majeur harus memberitahukan pihak lainnya dalam waktu 24 (dua puluh empat) jam setelah kejadian dan disahkan oleh Pejabat Pemerintah yang berwenang.

Pasal 9

Monitoring dan Evaluasi (1) PARA PIHAK sepakat melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara berkala paling sedikit .......... kali dalam setahun. (2) Waktu dan teknis pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 10

Ketentuan Penutup Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap ......... (ditulis dengan huruf) asli bermeterai cukup, masing-masing sama bunyinya, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama. PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA (Tanda Tangan) (Tanda Tangan) (NAMA) (NAMA SESMEN/DEPUTI/ASISTEN DEPUTI) MENTERI PARIWISATA REPUBLIK INDONESIA, ttd ARIEF YAHYA

Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyusunan Kerja Sama di Lingkungan Kementerian Pariwisata

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

BAB II

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

BAB Kesatu

Pasal 5

Pasal 6

BAB Kedua

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

BAB Ketiga

Pasal 11

BAB III

Pasal 12

BAB IV

Pasal 13

BAB V

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

BAB Kesatu

Pasal 14

BAB Kedua

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

BAB Ketiga

Pasal 22

BAB Keempat

Pasal 23

BAB VI

Pasal 24

BAB VII

Pasal 25

Pasal 26

BAB VIII

Pasal 27

BAB IX

Pasal 28

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10