PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 15 Tahun 2016 tentang SELEKSI TERBUKA PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI MADYA DAN PRATAMA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PARIWISATA

PERMEN Nomor 15 Tahun 2016

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Buka PDF Asli

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

BAB II

PERSYARATAN

Pasal 4

Koreksi

(1) Setiap Pegawai ASN yang berstatus Pegawai Negeri Sipil dapat mengikuti seleksi terbuka dalam rangka mengisi Jabatan Pimpinan Tinggi Madya dan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dengan memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. (2) Jabatan Pimpinan Tinggi Madya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. Jabatan Pimpinan Tinggi Madya setara eselon I.a; dan b. Jabatan Pimpinan Tinggi Madya setara eselon I.b.

Pasal 5

Persyaratan untuk dapat mengikuti seleksi terbuka untuk Jabatan Pimpinan Tinggi Madya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan (2), sebagai berikut: a. usia paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun, atau paling tinggi usia 59 (lima puluh sembilan) tahun bagi pejabat yang sedang menduduki jabatan tinggi madya; b. menduduki pangkat paling rendah: 1) Pembina Utama Muda dengan golongan ruang IV/c untuk seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Madya setara eselon I.a; 2) Pembina Tk.I dengan golongan ruang IV/b untuk seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Madya setara eselon I.b; c. pendidikan paling rendah Strata 1 (S.1) atau yang setara dan relevan; d. semua unsur penilaian prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; e. tidak sedang menjalani hukuman disiplin; f. tidak berstatus sebagai tersangka; g. sehat jasmani dan rohani; dan h. memiliki pengalaman kerja yang relevan dengan jabatan yang akan diisi.

Pasal 6

Persyaratan untuk dapat mengikuti seleksi terbuka untuk Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan (3), sebagai berikut: a. usia paling tinggi 57 (lima puluh tujuh) tahun atau paling tinggi usia 58 (lima puluh delapan) tahun bagi pejabat yang sedang menduduki jabatan tinggi pratama; b. menduduki pangkat paling rendah Pembina Tk.I dengan golongan ruang IV/b; c. pendidikan paling rendah Strata 1 (S.1) atau yang setara dan relevan; d. semua unsur penilaian prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; e. tidak sedang menjalani hukuman disiplin; f. tidak berstatus sebagai tersangka; g. sehat jasmani dan rohani; dan h. memiliki pengalaman kerja yang relevan dengan jabatan yang akan diisi.

BAB III

TAHAPAN

Pasal 7

Koreksi

(1) Jabatan Pimpinan Tinggi Madya dan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dinyatakan kosong dan dapat dilakukan pengisian melalui seleksi terbuka dikarenakan pejabat sebelumnya: a. meninggal dunia; b. uzur atau tidak dapat melaksanakan tugas; c. menyatakan mengundurkan diri; d. dijatuhi hukuman disiplin berat, kecuali hukuman disiplin berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun; e. mutasi atau promosi; f. ditetapkan sebagai tersangka; g. diberhentikan; h. bebas tugas; i. pemberhentian sementara; atau j. pensiun. (2) Jabatan Pimpinan Tinggi Madya dan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama baru sebagai akibat penambahan atau perubahan nomenklatur dilakukan pengisian melalui seleksi terbuka. (3) Penggantian Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dapat dilakukan melalui seleksi terbuka.

Pasal 8

(1) Biro yang menangani kepegawaian menyampaikan data Jabatan Pimpinan Tinggi Madya dan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang kosong dan akan diisi melalui seleksi terbuka kepada Pejabat Pembina Kepegawaian melalui Pejabat yang Berwenang. (2) Pejabat Pembina Kepegawaian melalui Pejabat yang Berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membentuk Panitia Seleksi yang berjumlah paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang. (3) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Madya dan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama terdiri atas: a. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya pada Kementerian Pariwisata; b. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya pada Kementerian Sekretariat Negara atau Pejabat pada Sekretariat Kabinet; c. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya pada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan/atau Badan Kepegawaian Negara; d. Akademisi/Pakar/Tenaga Profesional sesuai dengan bidang jabatan yang akandiisi. (4) Akademisi/Pakar/Tenaga Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d ditunjuk sesuai dengan kompetensi bidang jabatan yang akan diisi. (5) Dalam hal terdapat jabatan yang akan diisi atau pejabat yang mengikuti seleksi adalah salah satu jabatan atau pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka pejabat dimaksud diganti oleh pejabat lain yang setingkat atau lebih tinggi yang ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian melalui Pejabat yang Berwenang. (6) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam melaksanakan seleksi dapat dibantu oleh Tim Penilai Kompetensi (assessor) yang independen dan memiliki pengalaman dalam membantu seleksi Pejabat Pemerintah. (7) Masa kerja panitia seleksi terhitung sejak ditetapkan melalui Keputusan Menteri sampai dengan terpilihnya calon pimpinan tinggi pada masing-masing jabatan untuk diusulkan kepada Menteri.

Pasal 9

(1) Panitia Seleksi mempunyai tugas dan wewenang: a. mempersiapkan mekanisme pelaksanaan seleksi; b. mengumumkan informasi lowongan Jabatan Pimpinan Tinggi Madya dan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama; c. melaksanakan proses seleksi termasuk penelusuran rekam jejak ke tempat asal kerja; d. melaksanakan penilaian; e. mengumumkan hasil seleksi; dan f. merekomendasikan: 1. calon Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang dinyatakan lulus seleksi kepada Pejabat Pembina Kepegawaian untuk diusulkan ke PRESIDEN; atau 2. calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang dinyatakan lulus seleksi kepada Pejabat Pembina Kepegawaian melalui Pejabat yang Berwenang; (2) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Seleksi dapat dibantu oleh Sekretariat. (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Pejabat yang Berwenang.

BAB IV

TATA CARA

Pasal 10

Koreksi

(1) Panitia Seleksi mengumumkan Jabatan Pimpinan Tinggi Madya dan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang akan dilakukan pengisian atau penggantian melalui seleksi terbuka. (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat: a. nama jabatan yang kosong atau yang akan dilakukan penggantian; b. unit organisasi; c. persyaratan administrasi; d. persyaratan kompetensi yang diharapkan; e. batas waktu pengumpulan kelengkapan administrasi; f. materi atau tahapan seleksi;dan g. persyaratan lain yang ditentukan. (3) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, meliputi: a. surat lamaran dibuat sendiri oleh pelamar dan bermeterai, bagi pelamar yang berasal dari luar Kementerian; b. mengisi formulir pilihan jabatan, bagi pelamar yang berasal dari dalam Kementerian; c. fotokopi SK kepangkatan dan jabatan yang diduduki; d. fotokopi ijazah terakhir yang sesuai dengan jabatan yang dilamar; e. fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) 2 (dua) tahun terakhir; f. fotokopi tanda terima penyerahan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) ke Komisi Pemberantasan Korupsi bagi penyelenggara negara yang diwajibkan melaporkan harta kekayaan; g. fotokopi hasil penilaian prestasi kerja 2 (dua) tahun terakhir; h. surat keterangan sehat dari dokter/Rumah Sakit pemerintah yang ditunjuk; dan i. riwayat hidup lengkap. (4) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat 15 (lima belas) hari sebelum tanggal penerimaan lamaran.

Pasal 11

Pengumuman seleksi terbuka untuk pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Madya dan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama diumumkan secara nasional melalui papan pengumuman kementerian, media cetak, media elektronik, dan/atau situs (website) resmi kementerian.

Pasal 12

Seleksi terbuka untuk pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Madya dan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama meliputi: a. seleksi administrasi; dan b. seleksi kompetensi.

Pasal 13

(1) Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a dilaksanakan dengan melakukan penilaian terhadap kelengkapan berkas administrasi yang disampaikan oleh para pelamar. (2) Panitia Seleksi MENETAPKAN paling sedikit 3 (tiga) Calon Pejabat Pimpinan Tinggi yang memenuhi persyaratan administrasi untuk mengikuti seleksi berikutnya untuk setiap 1 (satu) lowongan Jabatan Pimpinan Tinggi Madya dan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.

Pasal 14

(1) Seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b dilaksanakan dengan melakukan penilaian terhadap kompetensi manajerial dan kompetensi bidang para pelamar. (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Jabatan Pimpinan Tinggi Madya dan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dilaksanakan dengan menggunakan metode assessment center sesuai dengan kebutuhan Kementerian.

Pasal 15

(1) Panitia Seleksi mengolah hasil dari setiap tahapan seleksi dan menyusun peringkat nilai untuk diumumkan. (2) Panitia Seleksi mengumumkan hasil dari setiap tahap seleksi secara terbuka melalui papan pengumuman Kementerian dan/atau situs (website) kementerian.

Pasal 16

(1) Panitia Seleksi menyampaikan hasil penilaian beserta peringkat nilai untuk Jabatan Pimpinan Tinggi Madya dan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama kepada Pejabat Pembina Kepegawaian. (2) Pejabat Pembina Kepegawaian menyampaikan hasil penilaian Calon Pejabat Pimpinan Tinggi Madya sebanyak 3 (tiga) calon sesuai dengan urutan nilai tertinggi kepada PRESIDEN.

Pasal 17

(1) Calon Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang telah lulus seleksi dan memperoleh pertimbangan akan ditetapkan oleh PRESIDEN untuk diangkat sebagai Pejabat Tinggi Madya. (2) Calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang telah lulus seleksi akan ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk diangkat masing-masing sebagai Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama.

Peraturan Menteri Nomor 15 Tahun 2016 tentang SELEKSI TERBUKA PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI MADYA DAN PRATAMA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PARIWISATA

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

BAB II

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

BAB III

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

BAB IV

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

BAB V

Pasal 18

BAB VI

Pasal 19