Peraturan Menteri Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pengangkata…

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. 2. Dosen Tetap Non Pegawai Negeri Sipil pada Perguruan Tinggi Pariwisata, yang selanjutnya disebut Dosen Tetap Non PNS adalah dosen yang bekerja penuh waktu sesuai dengan masa perjanjian kerja yang berstatus sebagai tenaga pendidik tetap pada Perguruan Tinggi Pariwisata. 3. Perguruan Tinggi Pariwisata adalah perguruan tinggi di bawah Kementerian Pariwisata yang menyelenggarakan program pendidikan di bidang kepariwisataan. 4. Pimpinan Perguruan Tinggi adalah Ketua Sekolah Tinggi/Direktur Politeknik Pariwisata. 5. Deputi adalah Deputi yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang kelembagaan. 6. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepariwisataan.

Pasal 1

Pasal 3

Koreksi

Perguruan Tinggi Pariwisata dapat mengusulkan pengangkatan Dosen Tetap Non-PNS apabila: a. berdasarkan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDPT) nisbah Dosen dengan mahasiswa suatu program studi pada Perguruan Tinggi tersebut belum memenuhi Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT); b. didasarkan pada kebutuhan riil melalui perhitungan analisa kebutuhan Dosen; dan c. diusulkan berdasarkan kemampuan anggaran Perguruan Tinggi Pariwisata yang bisa menjamin keberlanjutan program.

Pasal 4

Koreksi

(1) Persyaratan Dosen Tetap Non PNS Perguruan Tinggi Pariwisata meliputi: a. Persyaratan Umum: 1. usia paling tinggi 50 (lima puluh) tahun; 2. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; 3. setia pada Pancasila sebagai dasar negara, UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945, dan Negara Kesatuan Republik INDONESIA; 4. mempunyai rekam jejak yang baik dalam pengalaman, kearifan, keilmuan, keteladanan, dan kepakarannya; 5. mempunyai keteladanan dan integritas dalam kehidupan masyarakat akademik; 6. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap; 7. sehat jasmani, rohani, dan dapat menjalankan tugas sebagai dosen; dan 8. tidak terikat sebagai Dosen Pegawai Negeri Sipil/Dosen Tetap Non-PNS pada perguruan tinggi lain dan/atau sebagai pegawai tetap pada lembaga lain. b. Persyaratan Khusus: 1. memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan program Magister (S2) yang sesuai dengan bidang penugasannya; dan 2. lulus seleksi. (2) Persyaratan usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1, dapat dikecualikan bagi orang yang mempunyai keahlian khusus atau kompetensi akademik yang luar biasa yang sesuai dengan bidang penugasannya. (3) Dosen warga negara asing dengan jabatan akademik Profesor yang dipekerjakan sebagai Dosen Tetap Non PNS wajib mematuhi ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 5

Koreksi

Tata cara pengangkatan Dosen Tetap Non PNS meliputi: a. Perguruan Tinggi Pariwisata menyusun kebutuhan Dosen Tetap Non PNS; b. Perguruan Tinggi Pariwisata mengusulkan kebutuhan Dosen Tetap Non PNS kepada Menteri melalui Deputi dengan melampirkan: 1. data dan analisa rasio dosen dengan mahasiswa; 2. data kekurangan dosen berdasarkan program studi; dan 3. informasi kemampuan pembiayaan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Perguruan Tinggi Pariwisata untuk pembayaran gaji pokok, tunjangan fungsional, dan penghasilan lainnya. c. Menteri melalui Deputi mempertimbangkan usul kebutuhan Dosen Tetap Non PNS; d. Deputi melakukan verifikasi dan validasi usul kebutuhan Dosen Tetap Non PNS, dengan membentuk tim khusus; e. Deputi atas nama Menteri menyetujui atau menolak usul kebutuhan Dosen Tetap Non PNS; f. apabila menyetujui, Deputi menerbitkan surat persetujuan Dosen Tetap Non PNS; g. berdasarkan surat persetujuan dari Deputi, Perguruan Tinggi Pariwisata melakukan seleksi untuk penerimaan Dosen Tetap Non PNS; h. Perguruan Tinggi Pariwisata menyampaikan hasil seleksi kepada Deputi berdasarkan ranking; i. Deputi menyetujui hasil seleksi dengan menerbitkan Keputusan Deputi tentang penetapan hasil seleksi penerimaan Dosen Tetap Non PNS; dan j. Berdasarkan Keputusan Deputi, Pimpinan Perguruan Tinggi Pariwisata MENETAPKAN dan mengangkat Dosen Tetap Non PNS di lingkungan Perguruan Tinggi Pariwisata masing-masing.

Pasal 6

Koreksi

(1) Dosen Tetap Non PNS berhak: a. memperoleh gaji pokok, yang besarannya disesuaikan dengan kemampuan penganggaran Perguruan Tinggi Pariwisata; b. memperoleh Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN); c. memperoleh tunjangan sertifikasi dosen, yang diajukan berdasarkan kriteria dan mekanisme sertifikasi dosen nasional; d. memperoleh tunjangan jabatan akademik, sesuai dengan kemampuan penganggaran; e. memperoleh tunjangan kehormatan bagi profesor yang diberikan oleh pemerintah; f. memperoleh kesempatan pengembangan karir melalui pendidikan, diklat, beasiswa, seminar, pelatihan dan jenisnya di dalam dan luar negeri; g. memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual; h. memiliki kebebasan akademik, mimbar akademik, dan otonomi keilmuan; i. memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan menentukan kelulusan peserta didik; dan j. memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi/organisasi profesi keilmuan. (2) Dosen Tetap Non PNS berkewajiban: a. bekerja penuh waktu 40 (empat puluh) jam per minggu; b. melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi dengan beban kerja paling sedikit sepadan dengan 12 (dua belas) SKS pada setiap semester sesuai dengan kualifikasi akademiknya; c. membina dan mengembangkan kehidupan akademik yang bermartabat dan berkontribusi dalam pengembangan ilmu dan masyarakat ilmiah; d. bertanggung jawab dalam bidang akademik serta dalam pemanfaatan sarana, prasarana, dan fasilitas untuk pelaksanaan tugasnya; e. menjaga norma dan kaidah keilmuan serta kehormatan sebagai Dosen; f. memenuhi kewajiban Beban Kerja Dosen (BKD) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; dan g. melaksanakan kewajiban lain yang diatur dalam perjanjian kerja.

Pasal 7

Koreksi

(1) Pimpinan Perguruan Tinggi Pariwisata membuat perjanjian kerja dengan Dosen Tetap Non PNS. (2) Perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan dan berdasarkan penilaian kinerja. (3) Perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: a. identitas para pihak; b. hak dan kewajiban para pihak; c. kerja lembur dan cuti; d. gaji pokok, penghasilan yang melekat pada gaji, penghasilan lain, jaminan kesejahteraan sosial, dan maslahat tambahan; e. perjanjian kerja Dosen Tetap Non PNS; f. masa berlaku; g. penyelesaian sengketa antar para pihak; h. sanksi pelanggaran perjanjian kerja; dan i. pengakhiran perjanjian kerja.

Pasal 8

Koreksi

Penilaian kinerja Dosen Tetap Non PNS dilakukan setiap tahun melalui mekanisme penilaian kinerja Dosen Tetap Non PNS dan/atau mekanisme lain sesuai perjanjian kerja dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Koreksi

Ketentuan mengenai petunjuk teknis pengangkatan Dosen tetap Non PNS ditetapkan oleh Deputi.

Pasal 10

Koreksi

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 12 November 2018 MENTERI PARIWISATA REPUBLIK INDONESIA, ttd ARIEF YAHYA Diundangkan di Jakarta pada tanggal 11 Desember 2018 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd WIDODO EKATJAHJANA

Peraturan Menteri Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Dosen Tetap Nonpegawai Negeri Sipil Pada Perguruan Tinggi Pariwisata di Lingkungan Kementerian Pariwisata

Pasal 1

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10