Peraturan Menteri Nomor 11 Tahun 2019 tentang STANDAR USAHA SPA

(1) Standar Usaha Spa mencakup aspek: a. produk; b. pelayanan; dan c. pengelolaan. (2) Produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan seperangkat fasilitas yang berupa ruang perawatan termasuk terapi dan metode, suasana, peralatan, dan fasilitas penunjang untuk memenuhi penyelenggaraan Usaha Spa. (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan upaya penyelenggaraan Usaha Spa berupa standar operasional prosedur sebelum, selama, dan sesudah perawatan Spa di tempat Usaha Spa. (4) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan rangkaian kegiatan yang mendukung produk dan pelayanan Usaha Spa berupa organisasi, sumber daya manusia, sarana, dan prasarana.

(1) Usaha Spa memiliki penggolongan sebagai berikut: a. spa tirta 1; b. spa tirta 2; dan c. spa tirta 3. (2) Penggolongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dengan sertifikat yang dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi usaha bidang pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penerapan Standar Usaha Spa dilaksanakan berdasarkan petunjuk teknis skema sertifikasi yang ditetapkan oleh deputi yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang industri pariwisata.

(1) Menteri, Gubernur, dan Bupati/Walikota melakukan pembinaan dalam rangka penerapan Standar Usaha Spa sesuai dengan kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa sosialiasi, pemantauan, evaluasi, atau pelaksanaan bimbingan teknis penerapan Standar Usaha Spa.

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, sertifikat yang diterbitkan berdasarkan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 24 Tahun 2014 tentang Standar Usaha Spa, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan masa berlakunya habis.

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Usaha Spa yang sedang dalam proses sertifikasi Standar Usaha Spa dilaksanakan berdasarkan standar usaha yang diatur dalam Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 24 Tahun 2014 tentang Standar Usaha Spa.

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 24 Tahun 2014 tentang Standar Usaha Spa (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2014 Nomor 1105), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 24 September 2019 MENTERI PARIWISATA REPUBLIK INDONESIA, ttd ARIEF YAHYA Diundangkan di Jakarta pada tanggal 27 September 2019 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd WIDODO EKATJAHJANA