PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 9 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

PERMEN Nomor 9 Tahun 2017

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi adalah pedoman sikap, perilaku, perbuatan, tulisan dan ucapan pegawai dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta kegiatan sehari-hari. 2. Pegawai Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang selanjutnya disebut Pegawai adalah Aparatur Sipil Negara dan tenaga lainnya yang bekerja di lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. 3. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang selanjutnya disebut Kementerian PANRB adalah Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi; 4. Pelanggaran adalah sikap, perilaku, perbuatan, tulisan dan ucapan Pegawai yang bertentangan dengan Kode Etik dan Kode Perilaku. 5. Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku yang selanjutnya disebut Majelis adalah tim yang bersifat ad hoc yang dibentuk di lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan bertugas melaksanakan penegakan Kode Etik dan Kode Perilaku. 6. Terlapor adalah pegawai yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku. 7. Pelapor adalah pihak yang karena hak dan/atau kewajiban berdasarkan peraturan perundang-undangan harus memberitahukan kepada Pejabat yang Berwenang tentang telah atau sedang terjadinya pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku. 8. Laporan adalah pemberitahuan secara tertulis yang disampaikan kepada Pejabat yang Berwenang tentang telah dan/atau sedang terjadinya pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku. 9. Pengaduan adalah pemberitahuan secara lisan dan tertulis yang disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada Pejabat yang Berwenang untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Pegawai yang diduga telah melakukan pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku. 10. Pejabat yang Berwenang adalah Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang selanjutnya disebut Menteri atau pejabat lain yang ditunjuk.

BAB III

KODE ETIK DAN KODE PERILAKU

Pasal 5

Koreksi

Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai Kementerian PANRB dibangun berdasarkan pada nilai-nilai Kementerian PANRB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Pasal 6

Koreksi

Kode Etik nilai integritas meliputi: a. bertutur kata dan bertindak dengan sopan sesuai dengan norma yang berlaku; b. berperilaku terpuji, jujur, disiplin dan taat peraturan sehingga dapat dijadikan sebagai panutan (role model) bagi pegawai lainnya; dan c. konsisten antara perkataan dengan perbuatan.

Pasal 7

Kode Perilaku nilai integritas tercermin dalam perilaku pada setiap pegawai Kementerian PANRB sebagai berikut: a. saling menghormati dan menjaga kesantunan untuk mendukung terciptanya kondisi kerja yang kondusif; b. mematuhi dan melaksanakan peraturan serta memegang sumpah/janji sebagai pegawai; c. mengutamakan kepentingan tugas daripada kepentingan pribadi/golongan dalam setiap pelaksanaan tugas kedinasan; d. melaporkan kepada atasan, inspektorat, dan/atau melalui whistle blowing system apabila mengetahui adanya dugaan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan atau peraturan yang berlaku di lingkungan Kementerian PANRB; e. menolak setiap pemberian gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan/atau berlawanan dengan tugas kedinasan dan kewajiban; f. melaporkan setiap penerimaan gratifikasi yang tidak dapat ditolak kepada Unit Pengendalian Gratifikasi; g. tidak menyalahgunakan kartu tanda pengenal, surat tugas, ataupun bukti kepegawaian lainnya baik dalam pelaksanaan tugas kedinasan maupun untuk kepentingan pribadi; h. tidak menggunakan dokumen, barang, dan fasilitas milik Kementerian PANRB untuk hal-hal di luar pelaksanaan tugas kedinasan; i. tidak melakukan pekerjaan atau memiliki usaha/badan usaha yang memberikan jasa layanan maupun usaha dagang yang bergerak di bidang yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Kementerian PANRB dan berpotensi menimbulkan benturan kepentingan; j. tidak mengikutsertakan keluarga atau pihak lain yang tidak terkait dengan pelaksanaan tugas kedinasan; k. tidak menggunakan anggaran yang tidak sesuai dengan program kerja dan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA); dan l. tidak melakukan tindakan yang dapat mencemarkan nama baik Kementerian PANRB.

Pasal 8

Kode Etik nilai profesional meliputi: a. melaksanakan tugas dengan baik sesuai dengan yang disepakati dalam penetapan kinerja; b. berorientasi kepada pelayanan prima kepada pelanggan; c. responsif dan inovatif dalam rangka mencapai hasil prima; dan d. bekerja sama dalam menjalankan tugas.

Pasal 9

Kode Perilaku dari nilai profesional tercermin dalam perilaku bagi Pegawai sebagai berikut: a. disiplin dan fokus dalam bekerja sesuai dengan target dalam penetapan kinerja; b. patuh dan konsisten terhadap Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan; c. memberi pelayanan sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan dengan sikap hormat, sopan dan tanpa tekanan; d. menjaga independensi dari potensi adanya benturan kepentingan dalam setiap pelaksanaan tugas dan fungsi pada Kementerian PANRB; e. menolak tugas dari atasan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; f. mendayagunakan kemampuan dan keahliannya serta inovatif dalam melaksanakan tugas dan fungsinya; g. beretika dalam berkomunikasi baik dalam menerima tamu, menggunakan sarana telepon, atau media elektronik lain berupa email ataupun media sosial; h. menjaga keamanan barang, dokumen, data, dan informasi; i. menjaga informasi yang bersifat rahasia; j. menjaga lingkungan tempat kerja dalam keadaan bersih, sehat, aman, dan nyaman; k. menjaga dan menjalin kerja sama yang kooperatif antar pegawai dan unit kerja di lingkungan Kementerian PANRB; dan l. aktif berkontribusi terhadap upaya perbaikan internal.

Pasal 10

Kode Etik nilai akuntabel meliputi: a. transparan dalam setiap tindakan atau perilaku; b. berkinerja tinggi dan menyadari bahwa tidak hanya hasil yang harus dicapai namun juga melalui proses dan prosedur yang benar; dan c. selalu melakukan perbaikan berkesinambungan berdasarkan pembelajaran dari pengalaman.

Pasal 11

Kode Perilaku dari nilai akuntabel tercermin dalam perilaku bagi Pegawai sebagai berikut: a. melaksanakan setiap tugas yang diberikan dengan penuh tanggung jawab mulai dari proses sampai dengan hasil, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; b. mendokumentasikan proses dan hasil dari setiap kegiatan yang dilakukan secara jujur dan terbuka untuk dapat dilaporkan, dinilai, dan diaudit baik secara internal maupun eksternal; c. melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala atas beban tugas yang menjadi tanggung jawabnya, yang tertuang dalam Sasaran Kinerja Pegawai dan/atau Perjanjian Kinerja; d. melakukan perbaikan dan peningkatan kapasitas diri secara berkelanjutan berdasarkan pada hasil monitoring dan evaluasi untuk meningkatkan kinerja; dan e. jujur dan terbuka serta tidak memberikan informasi yang tidak benar dan menyesatkan.

BAB IV

PENEGAKAN KODE ETIK DAN KODE PERILAKU

Pasal 12

Koreksi

(1) Pegawai Kementerian PANRB wajib menandatangani komitmen untuk mematuhi Kode Etik dan Kode Perilaku. (2) Komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diserahkan dan disimpan oleh unit kerja yang fungsinya menangani kepegawaian.

Pasal 13

Koreksi

(1) Majelis merupakan kelengkapan organisasi Kementerian PANRB yang memiliki tugas melaksanakan penegakan Kode Etik dan Kode Perilaku sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan oleh Pegawai. (2) Pembentukan Majelis ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Pasal 14

(1) Pemantauan pelaksanaan Kode Etik dan Kode Perilaku dilakukan terus-menerus untuk mendeteksi secara tepat dan cepat setiap penyimpangan atau pelanggaran yang diikuti dengan upaya perbaikan (korektif). (2) Pemantauan pelaksanaan Kode Etik dan Kode Perilaku dilakukan oleh Inspektorat Kementerian PANRB yang hasilnya dibuat dalam bentuk laporan tertulis. (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dan disampaikan setiap 6 (enam) bulan kepada Menteri dan Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku.

Pasal 15

(1) Laporan dan/atau pengaduan pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku dapat diajukan secara lisan maupun tertulis. (2) Laporan dan/atau pengaduan secara lisan atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai identitas jelas dan ditandatangani oleh pelapor. (3) Penerimaan laporan dan/atau pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh unit kerja yang menangani kepegawaian. (4) Laporan dan/atau pengaduan yang dapat ditindaklanjuti harus didukung dengan bukti yang diperlukan. (5) Apabila hasil pemeriksaan pendahuluan diperoleh dugaan kuat bahwa laporan dan atau pengaduan termasuk dalam kategori pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku maka unit kerja yang menangani kepegawaian mengirimkan berkas laporan dan/atau pengaduan kepada Pejabat yang Berwenang. (6) Pejabat yang Berwenang memerintahkan kepada Majelis untuk menindaklanjuti laporan dan/atau pengaduan dimaksud. (7) Dalam melaksanakan tugasnya, Majelis dan unit kerja yang menangani kepegawaian bekerja dengan menerapkan asas praduga tak bersalah (presumption of innocence). (8) Dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima laporan/pengaduan dari Pejabat yang Berwenang, Majelis wajib menjatuhkan putusan terhadap Pegawai yang diduga telah melanggar Kode Etik dan Kode Perilaku.

Peraturan Menteri Nomor 9 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

BAB III

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

BAB IV

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

BAB Kesatu

Pasal 12

BAB Kedua

Pasal 13

BAB Ketiga

Pasal 14

BAB Ketiga

Pasal 15

BAB V

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

BAB Kesatu

Pasal 16

BAB Kedua

Pasal 17

Pasal 18

BAB Ketiga

Pasal 19

BAB V

Pasal 20

Pasal 21