Peraturan Menteri Nomor 89 Tahun 2020 tentang PENYELENGGA...

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Inovasi Pelayanan Publik yang selanjutnya disebut inovasi adalah terobosan jenis pelayanan publik baik yang merupakan gagasan/ide kreatif orisinal dan/atau adaptasi/modifikasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung. 2. Replikasi Inovasi Pelayanan Publik yang selanjutnya disebut replikasi inovasi adalah proses keputusan untuk melakukan transfer pengetahuan dalam implementasi gagasan atau ide baru dari praktik baik inovasi, baik sebagian maupun secara keseluruhan. 3. Jaringan Inovasi Pelayanan Publik yang selanjutnya disingkat JIPP adalah simpul kerjasama antarlembaga yang mempunyai minat dalam pengembangan inovasi. 4. Jaringan Inovasi Pelayanan Publik Nasional yang selanjutnya disingkat JIPP Nasional adalah JIPP yang dikoordinasikan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. 5. Web JIPP Nasional merupakan portal informasi inovasi pelayanan publik nasional yang dikelola secara bersama- sama oleh Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah dan Lembaga lainnya. 6. Lembaga lainnya adalah institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan UNDANG-UNDANG dan badan hukum. 7. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

Pasal 1

Pasal 2

Koreksi

JIPP diselenggarakan dengan tujuan: a. menyebarluaskan informasi mengenai inovasi; b. menjadi media berbagi pengetahuan mengenai inovasi; c. menjadi media pendokumentasian inovasi; dan d. mendorong akselerasi inovasi.

Pasal 3

Koreksi

(1) Kegiatan JIPP merupakan implementasi dari pembinaan inovasi meliputi penciptaan, pengembangan, dan pelembagaan inovasi dalam rangka percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik. (2) Kegiatan penciptaan inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari inkubasi dan kompetisi inovasi. (3) Kegiatan pengembangan inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari transfer pengetahuan/replikasi dan penyebarluasan inovasi. (4) Kegiatan pelembagaan inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari penganggaran inovasi, pemuatan inovasi dalam fungsi organisasi, dan pemuatan inovasi dalam aturan yang dilakukan secara berkelanjutan sehingga menjadi budaya organisasi.

Pasal 4

Koreksi

(1) Menteri melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan JIPP. (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selama kegiatan JIPP berjalan, dengan ruang lingkup yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan anggaran kegiatan. (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah kegiatan JIPP selesai dilaksanakan, dalam rangka merumuskan rekomendasi tindak lanjut.

Pasal 5

Koreksi

(1) Pendanaan penyelenggaraan JIPP di Kementerian, Lembaga dibebankan pada APBN. (2) Pendanaan penyelenggaraan JIPP di Pemerintah Daerah dibebankan pada APBD Pemerintah Daerah.

Pasal 6

Koreksi

(1) Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, dan lembaga lainnya agar terhubung dengan dan memanfaatkan JIPP Nasional setelah berlakunya Peraturan Menteri ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Aplikasi dengan fungsi yang sama dengan JIPP Nasional yang telah dimiliki oleh Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, dan lembaga lainnya sebelum berlakunya peraturan ini, agar diintegrasikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Koreksi

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengaturan teknis penyelenggaraan JIPP di Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah diatur dalam Peraturan Menteri, Peraturan Kepala Lembaga dan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 8

Koreksi

(1) Penyelenggaraan JIPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan berdasarkan Pedoman Penyelenggaraan Jaringan Inovasi Pelayanan Publik. (2) Pedoman Penyelenggaraan JIPP ini meliputi : a. struktur JIPP; b. ruang lingkup kegiatan JIPP c. web JIPP; d. mekanisme kerja JIPP; dan e. evaluasi JIPP. (3) Pedoman Penyelenggaraan JIPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini .

Pasal 9

Koreksi

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 23 Desember 2020 MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA, ttd TJAHJO KUMOLO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 23 Desember 2020 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd WIDODO EKATJAHJANA ttd.

Peraturan Menteri Nomor 89 Tahun 2020 tentang PENYELENGGARAAN JARINGAN INOVASI PELAYANAN PUBLIK

Pasal 1

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9