PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 87 Tahun 2020 tentang JABATAN FUNGSIONAL ANALIS KEBENCANAAN

PERMEN Nomor 87 Tahun 2020

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara INDONESIA yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. 2. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan MENETAPKAN pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS, dan pembinaan manajemen PNS di Instansi Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 3. Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 4. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu. 5. Jabatan Fungsional Analis Kebencanaan adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan analisis kebencanaan. 6. Pejabat Fungsional Analis Kebencanaan yang selanjutnya disebut Analis Kebencanaan adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang secara penuh oleh Pejabat yang Berwenang melaksanakan analisis kebencanaan. 7. Analisis Kebencanaan adalah rangkaian kegiatan analisis penanggulangan bencana yang meliputi penyiapan bahan substansi teknis pengaturan bidang kebencanaan, perencanaan analisis bidang kebencanaan, pelaksanaan analisis bidang kebencanaan, pemantauan dan evaluasi, dan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria. 8. Instansi Pemerintah adalah instansi pusat dan instansi daerah. 9. Instansi Pusat adalah kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, kesekretariatan lembaga negara, dan kesekretariatan lembaga nonstruktural. 10. Instansi Daerah adalah perangkat daerah provinsi dan perangkat daerah kabupaten/kota yang meliputi sekretariat daerah, sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah. 11. Sasaran Kinerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kinerja dan target yang akan dicapai oleh seorang PNS yang harus dicapai setiap tahun. 12. Angka Kredit adalah satuan nilai dari uraian kegiatan dan/atau akumulasi nilai dari butir kegiatan yang yang harus dicapai oleh Analis Kebencanaan dalam rangka pembinaan karier yang bersangkutan. 13. Angka Kredit Kumulatif adalah akumulasi nilai Angka Kredit minimal yang harus dicapai oleh Analis Kebencanaan sebagai salah satu syarat kenaikan pangkat dan/atau jabatan. 14. Penetapan Angka Kredit yang selanjutnya disingkat PAK adalah hasil penilaian yang diberikan berdasarkan Angka Kredit untuk pengangkatan atau kenaikan pangkat dan/atau jabatan dalam Jabatan Fungsional Analis Kebencanaan. 15. Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Analis Kebencanaan yang selanjutnya disebut Tim Penilai adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang memiliki kewenangan MENETAPKAN Angka Kredit dan bertugas mengevaluasi keselarasan hasil kerja dengan tugas yang disusun dalam SKP serta menilai capaian kinerja Analis Kebencanaan dalam bentuk Angka Kredit. 16. Standar Kompetensi Analis Kebencanaan yang selanjutnya disebut Standar Kompetensi adalah deskripsi pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang diperlukan seorang PNS dalam melaksanakan tugas Jabatan Fungsional Analis Kebencanaan. 17. Uji Kompetensi adalah proses pengukuran dan penilaian terhadap kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultural dari Analis Kebencanaan dalam melaksanakan tugas dan fungsi dalam jabatan. 18. Hasil Kerja adalah unsur kegiatan utama yang harus dicapai oleh Analis Kebencanaan sebagai prasyarat menduduki setiap jenjang Jabatan Fungsional Analis Kebencanaan. 19. Hasil Kerja Minimal adalah unsur kegiatan utama yang harus dicapai minimal oleh Analis Kebencanaan sebagai prasyarat pencapaian Hasil Kerja. 20. Karya Tulis/Karya Ilmiah adalah tulisan hasil pokok pikiran, pengembangan, dan hasil kajian/penelitian yang disusun oleh Analis Kebencanaan baik perorangan atau kelompok di bidang Analisis Kebencanaan. 21. Instansi Pembina Jabatan Fungsional Analis Kebencanaan yang selanjutnya disebut Instansi Pembina adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanggulangan bencana. 22. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara.

BAB IV

TUGAS JABATAN, UNSUR DAN SUB-UNSUR KEGIATAN, URAIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN, DAN HASIL KERJA

Pasal 6

Koreksi

Tugas Jabatan Fungsional Analis Kebencanaan yaitu melaksanakan Analisis Kebencanaan yang meliputi penyiapan bahan substansi teknis pengaturan bidang kebencanaan, perencanaan analisis bidang kebencanaan, pelaksanaan analisis bidang kebencanaan, pemantauan dan evaluasi, dan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria.

Pasal 7

Koreksi

(1) Unsur kegiatan tugas Jabatan Fungsional Analis Kebencanaan yang dapat dinilai Angka Kreditnya yaitu Analisis Kebencanaan. (2) Sub-unsur dari unsur kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. penyiapan bahan substansi teknis pengaturan bidang kebencanaan; b. perencanaan analisis bidang kebencanaan; c. pelaksanaan analisis bidang kebencanaan; d. pemantauan dan evaluasi; dan e. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria.

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dalam hal unit kerja tidak terdapat Analis Kebencanaan yang sesuai dengan jenjang jabatannya untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), Analis Kebencanaan yang berada 1 (satu) tingkat di atas atau 1 (satu) tingkat di bawah jenjang jabatannya dapat melakukan kegiatan tersebut berdasarkan penugasan secara tertulis dari pimpinan unit kerja yang bersangkutan.

Pasal 11

(1) Penilaian Angka Kredit atas hasil penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ditetapkan sebagai berikut: a. Analis Kebencanaan yang melaksanakan tugas Analis Kebencanaan yang berada 1 (satu) tingkat di atas jenjang jabatannya, Angka Kredit yang diperoleh ditetapkan 80% (delapan puluh persen) dari Angka Kredit setiap butir kegiatan; dan b. Analis Kebencanaan yang melaksanakan tugas Analis Kebencanaan yang berada 1 (satu) tingkat di bawah jenjang jabatannya, Angka Kredit yang diperoleh ditetapkan 100% (seratus persen) dari Angka Kredit setiap butir kegiatan. (2) Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB Ketiga

Uraian Kegiatan sesuai dengan Jenjang Jabatan

Pasal 8

Koreksi

(1) Uraian kegiatan tugas Jabatan Fungsional Analis Kebencanaan sesuai dengan jenjang jabatannya, ditetapkan dalam butir kegiatan sebagai berikut: a. Analis Kebencanaan Ahli Pertama, meliputi: 1. menyusun daftar inventarisasi masalah terhadap substansi pengaturan teknis bidang kebencanaan; 2. melakukan pengumpulan bahan perencanaan analisis bidang kebencanaan; 3. melakukan pengumpulan bahan perencanaan analisis bidang pengendalian operasi; 4. melakukan pengumpulan bahan analisis potensi kebencanaan, ancaman, kerentanan, risiko, dan kapasitas; 5. melakukan pengumpulan bahan pelaksanaan inventarisasi dan analisis kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi; 6. melakukan pengumpulan bahan kajian teknis kebijakan sistem dan strategi penanggulangan bencana; 7. melakukan penelaahan kebijakan teknis sistem dan strategi penanggulangan bencana; 8. melakukan pengumpulan bahan naskah akademik kebijakan teknis sistem dan strategi penanggulangan bencana; 9. melakukan pengumpulan bahan rekomendasi kebijakan sistem dan strategi penanggulangan bencana; 10. melakukan pengumpulan bahan analisis kebutuhan penanganan darurat bencana; 11. melakukan pengumpulan bahan instrumen pemantauan dan evaluasi bidang kebencanaan; 12. mengidentifikasi bahan instrumen pemantauan dan evaluasi bidang kebencanaan; 13. melaksanakan supervisi bidang kebencanaan tingkat kabupaten/kota; 14. melakukan pengumpulan bahan pelaksanaan evaluasi bidang kebencanaan; 15. melakukan identifikasi bahan pelaksanaan evaluasi bidang kebencanaan; 16. melakukan pengumpulan bahan penyusunan pedoman teknis bidang kebencanaan; 17. melakukan pengumpulan bahan penyusunan proses bisnis bidang kebencanaan; 18. melakukan pengumpulan bahan penyusunan prosedur operasi standar bidang kebencanaan; b. Analis Kebencanaan Ahli Muda, meliputi: 1. melakukan analisis permasalahan terhadap substansi pengaturan teknis bidang kebencanaan; 2. melakukan pengkajian kebutuhan perencanaan analisis bidang kebencanaan; 3. melakukan pengkajian perencanaan analisis bidang pengendalian operasi; 4. melakukan analisis potensi kebencanaan, ancaman, kerentanan, risiko, dan kapasitas; 5. melakukan analisis inventarisasi kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi; 6. melakukan kajian teknis kebijakan sistem dan strategi penanggulangan bencana; 7. menyusun naskah akademik kebijakan teknis sistem dan strategi penanggulangan bencana; 8. mendesain info grafis kajian sistem dan strategi penanggulangan bencana; 9. melakukan analisis kebutuhan penanganan darurat bencana; 10. menyusun instrumen pemantauan dan evaluasi bidang kebencanaan; 11. melaksanakan supervisi bidang kebencanaan tingkat kawasan/regional; 12. melakukan analisis terhadap bahan penyusunan pedoman teknis bidang kebencanaan; 13. melakukan analisis terhadap bahan penyusunan proses bisnis bidang kebencanaan; 14. melakukan analisis terhadap bahan penyusunan prosedur operasi standar bidang kebencanaan; dan c. Analis Kebencanaan Ahli Madya, meliputi: 1. menyusun rekomendasi substansi pengaturan teknis bidang kebencanaan; 2. menyusun rencana kerja analisis bidang kebencanaan; 3. menyusun rencana kerja analisis bidang pengendalian operasi; 4. melakukan evaluasi hasil analisis potensi kebencanaan, ancaman, kerentanan, risiko, dan kapasitas; 5. melakukan evaluasi hasil analisis kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi; 6. melakukan evaluasi hasil kajian teknis kebijakan sistem dan strategi penanggulangan bencana; 7. melakukan evaluasi naskah akademik kebijakan teknis sistem dan strategi penanggulangan bencana; 8. menyusun rekomendasi kebijakan sistem dan strategi penanggulangan bencana; 9. melakukan evaluasi atas rekomendasi kebijakan sistem dan strategi penanggulangan bencana; 10. melakukan evaluasi hasil pelaksanaan penanganan darurat bencana; 11. melaksanakan supervisi bidang kebencanaan tingkat unit kerja, instansi, atau provinsi; 12. menyusun konsep pedoman teknis bidang kebencanaan; 13. menyusun konsep proses bisnis bidang kebencanaan; dan 14. menyusun konsep prosedur operasi standar bidang kebencanaan. (2) Analis Kebencanaan yang melaksanakan kegiatan tugas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan nilai Angka Kredit tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (3) Rincian uraian kegiatan masing-masing jenjang Jabatan Fungsional Analis Kebencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Instansi Pembina.

BAB Keempat

Hasil Kerja

Pasal 9

Koreksi

Hasil Kerja tugas jabatan untuk Jabatan Fungsional Analis Kebencanaan sesuai dengan jenjang jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) sebagai berikut: a. Analis Kebencanaan Ahli Pertama, meliputi: 1. dokumen daftar inventarisasi masalah terhadap substansi pengaturan teknis bidang kebencanaan; 2. dokumen bahan perencanaan analisis bidang kebencanaan; 3. dokumen bahan perencanaan analisis bidang pengendalian operasi; 4. dokumen bahan analisis potensi kebencanaan, ancaman, kerentanan, risiko, dan kapasitas; 5. dokumen bahan pelaksanaan inventarisasi dan analisis kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi; 6. dokumen bahan kajian teknis kebijakan sistem dan strategi penanggulangan bencana; 7. dokumen telaah kebijakan teknis sistem dan strategi penanggulangan bencana; 8. dokumen bahan naskah akademik kebijakan teknis sistem dan strategi penanggulangan bencana; 9. dokumen bahan rekomendasi kebijakan sistem dan strategi penanggulangan bencana; 10. dokumen bahan analisis kebutuhan penanganan darurat bencana; 11. dokumen bahan instrumen pemantauan dan evaluasi bidang kebencanaan; 12. dokumen bahan instrumen pemantauan dan evaluasi bidang kebencanaan; 13. laporan supervisi bidang kebencanaan tingkat kabupaten/kota; 14. dokumen bahan pelaksanaan evaluasi bidang kebencanaan; 15. dokumen identifikasi bahan pelaksanaan evaluasi bidang kebencanaan; 16. dokumen bahan penyusunan pedoman teknis bidang kebencanaan; 17. dokumen bahan penyusunan proses bisnis bidang kebencanaan; 18. dokumen bahan penyusunan prosedur operasi standar bidang kebencanaan; b. Analis Kebencanaan Ahli Muda, meliputi: 1. dokumen analisis permasalahan terhadap substansi pengaturan teknis bidang kebencanaan; 2. dokumen pengkajian kebutuhan perencanaan analisis bidang kebencanaan; 3. dokumen pengkajian perencanaan analisis bidang pengendalian operasi; 4. dokumen analisis potensi kebencanaan, ancaman, kerentanan, risiko, dan kapasitas; 5. dokumen analisis inventarisasi kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi; 6. dokumen kajian teknis kebijakan sistem dan strategi penanggulangan bencana; 7. dokumen naskah akademik kebijakan teknis sistem dan strategi penanggulangan bencana; 8. dokumen desain info grafis kajian sistem dan strategi penanggulangan bencana; 9. dokumen analisis kebutuhan penanganan darurat bencana; 10. dokumen instrumen pemantauan dan evaluasi bidang kebencanaan; 11. laporan supervisi bidang kebencanaan tingkat kawasan/regional; 12. dokumen analisis terhadap bahan penyusunan pedoman teknis bidang kebencanaan; 13. dokumen analisis terhadap bahan penyusunan proses bisnis bidang kebencanaan; 14. dokumen analisis terhadap bahan penyusunan prosedur operasi standar bidang kebencanaan; dan c. Analis Kebencanaan Ahli Madya, meliputi: 1. dokumen rekomendasi substansi pengaturan teknis bidang kebencanaan; 2. dokumen rencana kerja analisis bidang kebencanaan; 3. dokumen rencana kerja analisis bidang pengendalian operasi; 4. dokumen evaluasi hasil analisis potensi kebencanaan, ancaman, kerentanan, risiko, dan kapasitas; 5. dokumen evaluasi hasil analisis kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi; 6. dokumen evaluasi hasil kajian teknis kebijakan sistem dan strategi penanggulangan bencana; 7. dokumen evaluasi naskah akademik kebijakan teknis sistem dan strategi penanggulangan bencana; 8. dokumen rekomendasi kebijakan sistem dan strategi penanggulangan bencana; 9. dokumen evaluasi atas rekomendasi kebijakan sistem dan strategi penanggulangan bencana; 10. laporan evaluasi hasil pelaksanaan penanganan darurat bencana; 11. laporan supervisi bidang kebencanaan tingkat unit kerja, instansi, atau provinsi; 12. dokumen konsep pedoman teknis bidang kebencanaan; 13. dokumen konsep proses bisnis bidang kebencanaan; dan 14. dokumen konsep prosedur operasi standar bidang kebencanaan.

Pasal 10

Pasal 11

BAB V

PENGANGKATAN DALAM JABATAN

Pasal 12

Koreksi

Pejabat yang memiliki kewenangan mengangkat dalam Jabatan Fungsional Analis Kebencanaan yaitu pejabat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Koreksi

Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Analis Kebencanaan dapat dilakukan melalui pengangkatan: a. pertama; b. perpindahan dari jabatan lain; c. penyesuaian/inpassing; dan d. promosi.

Pasal 14

(1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analis Kebencanaan melalui pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. berstatus PNS; b. memiliki integritas dan moralitas yang baik; c. sehat jasmani dan rohani; d. berijazah paling rendah sarjana atau diploma empat bidang ilmu administrasi, teknik lingkungan, sosiologi, planologi, arsitektur, manajemen, geografi, teknik sipil, psikologi, ilmu kesejahteraan sosial, ilmu hukum, teknik geologi, statistik, ekonomi pembangunan, atau ilmu kesehatan masyarakat; dan e. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir. (2) Pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengangkatan untuk mengisi lowongan kebutuhan Jabatan Fungsional Analis Kebencanaan dari calon PNS. (3) Calon PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah diangkat sebagai PNS paling lama 1 (satu) tahun diangkat dalam Jabatan Fungsional Analis Kebencanaan. (4) PNS yang telah diangkat dalam Jabatan Fungsional Analis Kebencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling lama 3 (tiga) tahun wajib mengikuti dan lulus pelatihan fungsional Analis Kebencanaan. (5) Analis Kebencanaan yang belum mengikuti dan/atau tidak lulus pelatihan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak diberikan kenaikan jenjang satu tingkat di atas. (6) Angka Kredit untuk pengangkatan pertama dalam Jabatan Fungsional Analis Kebencanaan dinilai dan ditetapkan pada saat mulai melaksanakan tugas Jabatan Fungsional Analis Kebencanaan.

Pasal 15

(1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analis Kebencanaan melalui perpindahan dari jabatan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b harus memenuhi syarat sebagai berikut: a. berstatus PNS; b. memiliki integritas dan moralitas yang baik; c. sehat jasmani dan rohani; d. berijazah paling rendah sarjana atau diploma empat di bidang ilmu administrasi negara, teknik lingkungan, sosiologi, planologi, arsitektur, manajemen, geografi, teknik sipil, psikologi, ilmu kesejahteraan sosial, ilmu hukum, teknik geologi, statistik, ekonomi pembangunan, ilmu kesehatan masyarakat, atau bidang ilmu lain yang ditentukan oleh Instansi Pembina; e. mengikuti dan lulus Uji Kompetensi sesuai Standar Kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina; f. memiliki pengalaman di bidang Analisis Kebencanaan paling singkat 2 (dua) tahun; g. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan h. berusia paling tinggi: 1. 53 (lima puluh tiga) tahun bagi yang akan menduduki Jabatan Fungsional Analis Kebencanaan Ahli Pertama dan Jabatan Fungsional Analis Kebencanaan Ahli Muda; dan 2. 55 (lima puluh lima) tahun bagi yang akan menduduki Jabatan Fungsional Analis Kebencanaan Ahli Madya. (2) Pengangkatan Jabatan Fungsional Analis Kebencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan ketersediaan lowongan kebutuhan untuk jenjang jabatan fungsional yang akan diduduki. (3) Pangkat yang ditetapkan bagi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu sama dengan pangkat yang dimiliki dan jenjang jabatan yang ditetapkan sesuai dengan jumlah Angka Kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang memiliki kewenangan MENETAPKAN Angka Kredit. (4) Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinilai dan ditetapkan dari tugas jabatan dengan mempertimbangkan pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang Analisis Kebencanaan.

Pasal 16

(1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analis Kebencanaan melalui penyesuaian/inpassing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c harus memenuhi syarat sebagai berikut: a. berstatus PNS; b. memiliki integritas dan moralitas yang baik; c. sehat jasmani dan rohani; d. berijazah paling rendah sarjana atau diploma empat; e. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang Analisis Kebencanaan paling singkat 2 (dua) tahun; dan f. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir. (2) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analis Kebencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan ketersediaan lowongan kebutuhan jabatan untuk jenjang jabatan yang akan diduduki.

Pasal 17

(1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analis Kebencanaan melalui penyesuaian/inpassing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 diberikan nilai Angka Kredit sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (2) Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku 1 (satu) kali selama masa penyesuaian/inpassing. (3) Tata cara pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analis Kebencanaan melalui penyesuaian/inpassing ditetapkan oleh Instansi Pembina.

Pasal 18

Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analis Kebencanaan melalui promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d ditetapkan berdasarkan kriteria: a. termasuk dalam kelompok rencana suksesi; b. menghasilkan inovasi yang bermanfaat bagi instansi dan kepentingan nasional, dan diakui oleh lembaga pemerintah terkait bidang inovasinya; dan c. memenuhi Standar Kompetensi jenjang jabatan yang akan diduduki.

Pasal 19

(1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analis Kebencanaan melalui promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dilaksanakan dalam hal: a. PNS yang belum menduduki Jabatan Fungsional Analis Kebencanaan; atau b. kenaikan jenjang Jabatan Fungsional Analis Kebencanaan satu tingkat lebih tinggi dalam satu kategori Jabatan Fungsional Analis Kebencanaan. (2) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analis Kebencanaan melalui promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. mengikuti dan lulus Uji Kompetensi sesuai Standar Kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina; b. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; c. memiliki rekam jejak yang baik; d. tidak pernah melakukan pelanggaran kode etik dan profesi PNS; dan e. tidak pernah dikenakan hukuman disiplin PNS. (3) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analis Kebencanaan melalui promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan ketersediaan lowongan kebutuhan untuk jenjang Jabatan Fungsional Analis Kebencanaan yang akan diduduki. (4) Angka Kredit untuk pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analis Kebencanaan melalui promosi dinilai dan ditetapkan dari tugas jabatan. (5) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analis Kebencanaan melalui promosi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB 1

Umum

Pasal 23

Koreksi

(1) Analis Kebencanaan wajib menyusun SKP setiap awal tahun. (2) SKP merupakan target kinerja Analis Kebencanaan berdasarkan penetapan kinerja unit kerja yang bersangkutan. (3) SKP untuk setiap jenjang jabatan diambil dari uraian kegiatan tugas jabatan sebagai turunan dari penetapan kinerja unit kerja.

Pasal 24

Koreksi

(1) Target kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) terdiri dari kinerja utama berupa target Angka Kredit dan/atau kinerja tambahan berupa tugas tambahan. (2) Target Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diuraikan dalam bentuk butir kegiatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (3) Tugas tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh pimpinan unit kerja berdasarkan penetapan kinerja unit kerja yang bersangkutan.

Pasal 25

(1) Target Angka Kredit dan tugas tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) sebagai dasar untuk penyusunan, penetapan, dan penilaian SKP. (2) SKP yang disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disetujui dan ditetapkan oleh atasan langsung. (3) Penilaian SKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Hasil penilaian SKP Analis Kebencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sebagai capaian SKP.

Pasal 26

(1) Target Angka Kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) bagi Analis Kebencanaan setiap tahun ditetapkan paling sedikit: a. 12,5 (dua belas koma lima) untuk Analis Kebencanaan Ahli Pertama; b. 25 (dua puluh lima) untuk Analis Kebencanaan Ahli Muda; dan c. 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) untuk Analis Kebencanaan Ahli Madya. (2) Target Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tidak berlaku bagi Analis Kebencanaan Ahli Madya yang memiliki pangkat paling tinggi dalam jenjang jabatan yang didudukinya. (3) Selain target Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Analis Kebencanaan wajib memperoleh Hasil Kerja Minimal untuk setiap periode. (4) Ketentuan mengenai penghitungan target Angka Kredit dan Hasil Kerja Minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Instansi Pembina.

BAB VIII

PENILAIAN DAN PAK

Pasal 29

Koreksi

(1) Capaian SKP Analis Kebencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (4) disampaikan kepada Tim Penilai untuk dilakukan penilaian sebagai capaian Angka Kredit. (2) Capaian Angka Kredit Analis Kebencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling tinggi 150% (seratus lima puluh persen) dari target Angka Kredit minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dan Pasal 27. (3) Dalam hal telah memenuhi Angka Kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat dan/atau jabatan, capaian Angka Kredit Analis Kebencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan kepada Pejabat yang Berwenang MENETAPKAN Angka Kredit untuk ditetapkan dalam PAK. (4) PAK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai dasar kenaikan pangkat dan/atau jabatan setingkat lebih tinggi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III sampai dengan Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 30

(1) Untuk mendukung objektivitas dalam penilaian kinerja, Analis Kebencanaan mendokumentasikan Hasil Kerja yang diperoleh sesuai dengan SKP yang ditetapkan setiap tahunnya. (2) Dalam hal sebagai bahan pertimbangan dalam pelaksanaan penilaian Angka Kredit, Tim Penilai dapat meminta laporan pelaksanaan kegiatan dan bukti fisik Hasil Kerja Analis Kebencanaan. (3) Hasil penilaian dan PAK Analis Kebencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dan ayat (3) dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penilaian kinerja Analis Kebencanaan.

Pasal 31

Usul PAK Analis Kebencanaan diajukan oleh: a. pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kepegawaian pada Instansi Pembina dan Instansi Pusat kepada pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi pembinaan Jabatan Fungsional Analis Kebencanaan pada Instansi Pembina untuk Angka Kredit bagi Analis Kebencanaan Ahli Madya di lingkungan Instansi Pembina dan Instansi Pusat; b. pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kepegawaian pada Instansi Daerah kepada pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi pembinaan Jabatan Fungsional Analis Kebencanaan pada Instansi Pembina untuk Angka Kredit bagi Analis Kebencanaan Ahli Madya di lingkungan Instansi Daerah; c. paling rendah pejabat administrator pada unit kerja yang membidangi Analisis Kebencanaan pada Instansi Pembina dan Instansi Pusat kepada pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi pembinaan Jabatan Fungsional Analis Kebencanaan pada Instansi Pembina untuk Angka Kredit bagi Analis Kebencanaan Ahli Pertama dan ahli muda di lingkungan Instansi Pembina dan Instansi Pusat; dan d. paling rendah pejabat administrator pada unit kerja yang membidangi Analisis Kebencanaan pada Instansi Daerah kepada pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi pembinaan Jabatan Fungsional Analis Kebencanaan pada Instansi Pembina untuk Angka Kredit bagi Analis Kebencanaan Ahli Pertama dan ahli muda di lingkungan Instansi Daerah.

Pasal 32

Pejabat yang memiliki kewenangan MENETAPKAN Angka Kredit Jabatan Fungsional Analis Kebencanaan sebagai berikut: a. paling rendah pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi pembinaan Jabatan Fungsional Analis Kebencanaan pada Instansi Pembina untuk Angka Kredit bagi Analis Kebencanaan Ahli Madya di lingkungan Instansi Pemerintah; dan b. paling rendah pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kepegawaian pada Instansi Pemerintah untuk Angka Kredit bagi Analis Kebencanaan Ahli Pertama dan Analis Kebencanaan Ahli Muda di lingkungan Instansi Pemerintah.

Pasal 33

(1) Dalam menjalankan tugasnya, pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dibantu oleh Tim Penilai. (2) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas: a. mengevaluasi keselarasan hasil penilaian yang dilakukan oleh pejabat penilai; b. memberikan penilaian Angka Kredit berdasarkan nilai capaian tugas jabatan; c. memberikan rekomendasi kenaikan pangkat dan/atau jenjang jabatan; d. memberikan rekomendasi mengikuti Uji Kompetensi; e. melakukan pemantauan terhadap hasil penilaian capaian tugas jabatan; f. memberikan pertimbangan penilaian SKP; dan g. memberikan bahan pertimbangan kepada Pejabat yang Berwenang dalam pengembangan PNS, pengangkatan dalam jabatan, pemberian tunjangan dan sanksi, mutasi, serta keikutsertaan Analis Kebencanaan dalam pendidikan dan pelatihan. (3) Tim Penilai Analis Kebencanaan terdiri atas: a. Tim Penilai pusat bagi Analis Kebencanaan Ahli Madya; dan b. Tim Penilai instansi bagi Analis Kebencanaan Ahli Pertama dan Analis Kebencanaan Ahli Muda.

Pasal 34

(1) Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 terdiri atas pejabat yang berasal dari unsur teknis yang membidangi Analisis Kebencanaan, unsur kepegawaian, dan unsur Analis Kebencanaan. (2) Susunan keanggotaan Tim Penilai sebagai berikut: a. seorang ketua merangkap anggota; b. seorang sekretaris merangkap anggota; dan c. paling sedikit 3 (tiga) orang anggota. (3) Susunan keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus berjumlah ganjil. (4) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, paling rendah pejabat pimpinan tinggi pratama atau Analis Kebencanaan Ahli Madya. (5) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b harus berasal dari unsur kepegawaian. (6) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berasal dari Analis Kebencanaan. (7) Syarat untuk menjadi anggota Tim Penilai, yaitu: a. menduduki pangkat dan/atau jabatan paling rendah sama dengan pangkat dan/atau jabatan Analis Kebencanaan yang dinilai; b. memiliki keahlian serta kemampuan untuk menilai Angka Kredit Analis Kebencanaan; dan c. aktif melakukan penilaian Angka Kredit Analis Kebencanaan. (8) Apabila jumlah anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak dapat dipenuhi dari Analis Kebencanaan, anggota Tim Penilai dapat diangkat dari PNS lain yang memiliki kompetensi untuk menilai Hasil Kerja Analis Kebencanaan. (9) Pembentukan dan susunan anggota Tim Penilai ditetapkan oleh: a. pejabat pimpinan tinggi utama pada Instansi Pembina untuk Tim Penilai pusat; dan b. Pejabat Pembina Kepegawaian untuk Tim Penilai instansi pada Instansi Daerah. (10) Dalam hal Instansi Pemerintah belum membentuk Tim Penilai, penilaian Angka Kredit dapat dilaksanakan oleh Tim Penilai pada Instansi Pemerintah lain terdekat atau Tim Penilai pusat.

Pasal 35

Tata kerja Tim Penilai dan tata cara penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Analis Kebencanaan ditetapkan oleh Instansi Pembina.

BAB Keempat

Tim Penilai

Pasal 33

Koreksi

Pasal 34

Pasal 35

Tata kerja Tim Penilai dan tata cara penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Analis Kebencanaan ditetapkan oleh Instansi Pembina.

BAB IX

KENAIKAN PANGKAT DAN KENAIKAN JABATAN

Pasal 36

Koreksi

(1) Kenaikan pangkat dapat dipertimbangkan apabila capaian Angka Kredit telah memenuhi Angka Kredit Kumulatif yang dipersyaratkan. (2) Angka Kredit Kumulatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan pencapaian Angka Kredit pada setiap tahun dan perolehan Hasil Kerja Minimal pada setiap periode. (3) Jumlah Angka Kredit Kumulatif yang harus dipenuhi untuk kenaikan pangkat dan/atau jenjang Jabatan Fungsional Analis Kebencanaan, untuk Analis Kebencanaan: a. pendidikan sarjana atau diploma empat sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; b. pendidikan magister sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; dan c. pendidikan doktor sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 37

(1) Dalam hal untuk kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1), Analis Kebencanaan dapat melaksanakan kegiatan penunjang, meliputi: a. pengajar/pelatih/pembimbing di bidang Analisis Kebencanaan; b. keanggotaan dalam Tim Penilai atau tim Uji Kompetensi; c. perolehan penghargaan; d. perolehan gelar kesarjanaan lainnya; atau e. tugas lain yang mendukung pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional Analis Kebencanaan. (2) Kegiatan penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan Angka Kredit, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini, dengan kumulatif Angka Kredit paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari Angka Kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat. (3) Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan untuk satu kali kenaikan pangkat.

Pasal 38

(1) Kenaikan jenjang Jabatan Fungsional Analis Kebencanaan satu tingkat lebih tinggi wajib memenuhi Angka Kredit yang ditetapkan. (2) Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dari akumulasi Angka Kredit kenaikan pangkat dalam satu jenjang yang sedang diduduki sebagaimana tercantum dalam Lampiran III sampai dengan Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (3) Kenaikan jenjang Jabatan Fungsional Analis Kebencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan ketersediaan lowongan kebutuhan jabatan. (4) Selain memenuhi syarat kinerja, Analis Kebencanaan yang akan dinaikkan jabatannya setingkat lebih tinggi harus mengikuti dan lulus Uji Kompetensi, memenuhi Hasil Kerja Minimal, dan/atau persyaratan lain yang ditentukan oleh Instansi Pembina. (5) Syarat kinerja, Uji Kompetensi, Hasil Kerja Minimal, dan/atau persyaratan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Instansi Pembina.

Pasal 39

(1) Dalam hal untuk kenaikan jenjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1), Analis Kebencanaan dapat melaksanakan kegiatan pengembangan profesi. (2) Kegiatan pengembangan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. perolehan ijazah/gelar pendidikan formal di bidang Analisis Kebencanaan; b. penyusunan Karya Tulis/Karya Ilmiah di bidang Analisis Kebencanaan; c. penerjemahan/penyaduran buku dan bahan-bahan lain di bidang Analisis Kebencanaan; d. penyusunan standar/pedoman/petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis di bidang Analisis Kebencanaan; e. pelatihan/pengembangan kompetensi di bidang Analisis Kebencanaan; atau f. kegiatan lain yang mendukung pengembangan profesi yang ditetapkan oleh Instansi Pembina di bidang Analisis Kebencanaan. (3) Kegiatan pengembangan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan Angka Kredit tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (4) Bagi Analis Kebencanaan yang akan naik ke jenjang jabatan ahli madya, Analis Kebencanaan wajib melaksanakan kegiatan pengembangan profesi Jabatan Fungsional Analis Kebencanaan, dengan Angka Kredit pengembangan profesi yang disyaratkan yaitu 6 (enam) bagi Analis Kebencanaan Ahli Muda yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi menjadi Analis Kebencanaan Ahli Madya.

Pasal 40

Analis Kebencanaan yang secara bersama-sama menyusun Karya Tulis/Karya Ilmiah di bidang Analisis Kebencanaan, diberikan Angka Kredit dengan ketentuan sebagai berikut: a. apabila terdiri dari 2 (dua) orang penulis maka pembagian Angka Kredit yaitu 60% (enam puluh persen) bagi penulis utama dan 40% (empat puluh persen) bagi penulis pembantu; b. apabila terdiri dari 3 (tiga) orang penulis maka pembagian Angka Kredit yaitu 50% (lima puluh persen) bagi penulis utama dan masing-masing 25% (dua puluh lima persen) bagi penulis pembantu; c. apabila terdiri dari 4 (empat) orang penulis maka pembagian Angka Kredit yaitu 40% (empat puluh persen) bagi penulis utama dan masing-masing 20% (dua puluh persen) bagi penulis pembantu; dan d. apabila tidak terdapat atau tidak dapat ditentukan penulis utama dan penulis pembantu maka pembagian Angka Kredit dibagi sebesar proporsi sesuai kontribusi untuk setiap penulis yang ditetapkan oleh Tim Penilai Angka Kredit.

Pasal 41

Persyaratan dan mekanisme kenaikan pangkat dan jenjang jabatan bagi Analis Kebencanaan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 42

Analis Kebencanaan yang memiliki Angka Kredit melebihi Angka Kredit yang disyaratkan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi, kelebihan Angka Kredit tersebut dapat diperhitungkan untuk kenaikan pangkat berikutnya dalam satu jenjang.

Pasal 43

Dalam hal target Angka Kredit yang disyaratkan untuk kenaikan pangkat dan/atau jabatan setingkat lebih tinggi tidak tercapai, Analis Kebencanaan tidak diberikan kenaikan pangkat dan/atau jabatan.

BAB Kedua

Kenaikan Jenjang Jabatan

Pasal 38

Koreksi

Pasal 39

Pasal 40

BAB XII

PEMBERHENTIAN DARI JABATAN

Pasal 48

Koreksi

(1) Analis Kebencanaan diberhentikan dari jabatannya apabila: a. mengundurkan diri dari jabatan; b. diberhentikan sementara sebagai PNS; c. menjalani cuti di luar tanggungan negara; d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan; e. ditugaskan secara penuh di luar Jabatan Fungsional Analis Kebencanaan; atau f. tidak memenuhi persyaratan jabatan. (2) Pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dipertimbangkan dalam hal memiliki alasan pribadi yang tidak mungkin untuk melaksanakan tugas Jabatan Fungsional Analis Kebencanaan. (3) Analis Kebencanaan yang diberhentikan karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf e dapat diangkat kembali sesuai dengan jenjang jabatan terakhir apabila tersedia lowongan kebutuhan Jabatan Fungsional Analis Kebencanaan. (4) Pengangkatan kembali dalam Jabatan Fungsional Analis Kebencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan dengan menggunakan Angka Kredit terakhir yang dimiliki dan dapat ditambah dengan Angka Kredit dari penilaian pelaksanaan tugas bidang Analisis Kebencanaan selama diberhentikan. (5) Tidak memenuhi persyaratan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dapat dipertimbangkan dalam hal: a. tidak memenuhi kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan untuk menduduki Jabatan Fungsional Analis Kebencanaan; atau b. tidak memenuhi Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Analis Kebencanaan.

Pasal 49

Analis Kebencanaan yang diberhentikan karena ditugaskan pada jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf e dapat disesuaikan pada jenjang sesuai dengan pangkat terakhir pada jabatannya paling singkat 1 (satu) tahun setelah diangkat kembali pada jenjang terakhir yang diduduki, setelah mengikuti dan lulus Uji Kompetensi apabila tersedia lowongan kebutuhan.

Pasal 50

(1) Terhadap Analis Kebencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf a dan huruf f dilaksanakan pemeriksaan dan mendapatkan izin dari Pejabat yang Berwenang sebelum ditetapkan pemberhentiannya. (2) Analis Kebencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah ditetapkan pemberhentiannya tidak dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Analis Kebencanaan.

BAB XIV

TUGAS INSTANSI PEMBINA

Pasal 53

Koreksi

(1) Instansi Pembina berperan sebagai pengelola Jabatan Fungsional Analis Kebencanaan yang bertanggung jawab untuk menjamin terwujudnya standar kualitas dan profesionalitas jabatan. (2) Instansi Pembina mempunyai tugas sebagai berikut: a. menyusun pedoman formasi Jabatan Fungsional Analis Kebencanaan; b. menyusun Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Analis Kebencanaan; c. menyusun petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis Jabatan Fungsional Analis Kebencanaan; d. menyusun standar kualitas Hasil Kerja dan pedoman penilaian kualitas Hasil Kerja Analis Kebencanaan; e. menyusun pedoman penulisan Karya Tulis/Karya Ilmiah yang bersifat inovatif di bidang Analisis Kebencanaan; f. menyusun kurikulum pelatihan Jabatan Fungsional Analis Kebencanaan; g. menyelenggarakan pelatihan Jabatan Fungsional Analis Kebencanaan; h. membina penyelenggaraan pelatihan Jabatan Fungsional Analis Kebencanaan pada lembaga pelatihan; i. menyelenggarakan Uji Kompetensi; j. menganalisis kebutuhan pelatihan fungsional di bidang tugas Jabatan Fungsional Analis Kebencanaan; k. melakukan sosialisasi Jabatan Fungsional Analis Kebencanaan; l. mengembangkan sistem informasi Jabatan Fungsional Analis Kebencanaan; m. memfasilitasi pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional Analis Kebencanaan; n. memfasilitasi pembentukan organisasi profesi Jabatan Fungsional Analis Kebencanaan; o. memfasilitasi penyusunan dan penetapan kode etik profesi dan kode perilaku Jabatan Fungsional Analis Kebencanaan; p. melakukan akreditasi pelatihan fungsional dengan mengacu kepada ketentuan yang telah ditetapkan oleh Lembaga Administrasi Negara; q. melakukan pemantauan dan evaluasi penerapan Jabatan Fungsional Analis Kebencanaan di seluruh Instansi Pemerintah yang menggunakan Jabatan Fungsional Analis Kebencanaan; r. melakukan koordinasi dengan instansi pengguna dalam rangka pembinaan karier Analis Kebencanaan; dan s. menyusun informasi faktor jabatan untuk evaluasi jabatan. (3) Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan oleh Instansi Pemerintah pengguna Jabatan Fungsional Analis Kebencanaan setelah mendapat akreditasi dari Instansi Pembina. (5) Instansi Pembina dalam melaksanakan tugas pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf i, huruf k, huruf l, huruf m, huruf n, huruf o, huruf q, dan huruf r menyampaikan hasil pelaksanaan pembinaan Jabatan Fungsional Analis Kebencanaan secara berkala sesuai dengan perkembangan pelaksanaan pembinaan kepada Menteri dengan tembusan Kepala Badan Kepegawaian Negara. (6) Instansi Pembina menyampaikan secara berkala setiap tahun pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, huruf g, huruf h, huruf j, dan huruf p kepada Menteri dengan tembusan Kepala Lembaga Administrasi Negara. (7) Ketentuan mengenai penyelenggaraan Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i ditetapkan oleh Instansi Pembina.

Peraturan Menteri Nomor 87 Tahun 2020 tentang JABATAN FUNGSIONAL ANALIS KEBENCANAAN

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

BAB Kesatu

Pasal 2

Pasal 3

BAB Kedua

Pasal 4

BAB III

Pasal 5

BAB IV

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

BAB Kesatu

Pasal 6

BAB Kedua

Pasal 7

BAB Ketiga

Pasal 8

BAB Keempat

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

BAB V

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

BAB Kesatu

Pasal 12

Pasal 13

BAB Kedua

Pasal 14

BAB Ketiga

Pasal 15

BAB Keempat

Pasal 16

Pasal 17

BAB Kelima

Pasal 18

Pasal 19

BAB VI

Pasal 20

BAB VII

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 28

BAB Kesatu

Pasal 21

Pasal 22

BAB Kedua

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

BAB 1

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

BAB 2

Pasal 26

Pasal 27

BAB 3

Pasal 27

BAB Ketiga

Pasal 28