Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara INDONESIA yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
2. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan MENETAPKAN pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai aparatur sipil negara dan pembinaan manajemen PNS di Instansi Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai aparatur sipil negara negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Instansi Pemerintah adalah instansi pusat dan instansi daerah.
5. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
6. Jabatan Fungsional Penata Laksana Jalan dan Jembatan adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan operasional penyelenggaraan jalan dan jembatan.
7. Pejabat Fungsional Penata Laksana Jalan dan Jembatan yang selanjutnya disebut Penata Laksana Jalan dan Jembatan adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan operasional penyelenggaraan jalan dan jembatan.
8. Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan adalah rangkaian kegiatan yang mencakup perencanaan umum, penyusunan program, perencanaan teknis, pelaksanaan, pengawasan pelaksanaan dan pemeliharaan jalan dan jembatan serta pembinaan dan pengaturan di bidang jalan dan jembatan.
9. Sasaran Kinerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh seorang PNS yang harus dicapai setiap tahun.
10. Angka Kredit adalah satuan nilai dari uraian kegiatan dan/atau akumulasi nilai dari uraian kegiatan yang harus dicapai oleh Penata Laksana Jalan dan Jembatan dalam rangka pembinaan karier yang bersangkutan.
11. Angka Kredit Kumulatif adalah akumulasi nilai Angka Kredit minimal yang harus dicapai oleh Penata Laksana Jalan dan Jembatan sebagai salah satu syarat kenaikan pangkat dan/atau jabatan.
12. Penetapan Angka Kredit yang selanjutnya disingkat PAK adalah hasil penilaian yang diberikan berdasarkan Angka Kredit untuk pengangkatan atau kenaikan pangkat dan/atau jabatan dalam Jabatan Fungsional Penata Laksana Jalan dan Jembatan.
13. Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Penata Laksana Jalan dan Jembatan yang selanjutnya disebut Tim Penilai adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang memiliki kewenangan MENETAPKAN Angka Kredit dan bertugas mengevaluasi keselarasan hasil kerja dengan tugas yang disusun dalam SKP serta menilai capaian kinerja Penata Laksana Jalan dan Jembatan dalam bentuk Angka Kredit Penata Laksana Jalan dan Jembatan.
14. Standar Kompetensi Penata Laksana Jalan dan Jembatan yang selanjutnya disebut Standar Kompetensi adalah deskripsi pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang diperlukan seorang PNS dalam melaksanakan tugas Jabatan Fungsional Penata Laksana Jalan dan Jembatan.
15. Uji Kompetensi adalah proses pengukuran dan penilaian terhadap kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultural dari Penata Laksana Jalan dan Jembatan dalam melaksanakan tugas dan fungsi dalam jabatan.
16. Hasil Kerja adalah unsur kegiatan utama yang harus dicapai oleh Penata Laksana Jalan dan Jembatan sebagai prasyarat menduduki setiap jenjang Jabatan Fungsional Penata Laksana Jalan dan Jembatan.
17. Hasil Kerja Minimal adalah unsur kegiatan utama yang harus dicapai minimal oleh Penata Laksana Jalan dan Jembatan sebagai prasyarat pencapaian Hasil Kerja.
18. Karya Tulis/Karya Ilmiah adalah tulisan hasil pokok pikiran, pengembangan, dan hasil kajian/penelitian yang disusun oleh Penata Laksana Jalan dan Jembatan baik perorangan atau kelompok di bidang Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan.
19. Instansi Pembina Jabatan Fungsional Penata Laksana Jalan dan Jembatan yang selanjutnya disebut Instansi Pembina adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.
20. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara.
BAB II
KEDUDUKAN, TANGGUNG JAWAB, DAN KLASIFIKASI/RUMPUN JABATAN
(1) Penata Laksana Jalan dan Jembatan berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional bidang operasional Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan pada Instansi Pemerintah.
(2) Penata Laksana Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada pejabat pimpinan tinggi madya, pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, atau pejabat pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional Penata Laksana Jalan dan Jembatan.
(3) Kedudukan Penata Laksana Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam peta jabatan berdasarkan analisis tugas dan fungsi unit kerja, analisis jabatan, dan analisis beban kerja dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 3
Jabatan Fungsional Penata Laksana Jalan dan Jembatan merupakan jabatan karier PNS.
Pasal 4
Jabatan Fungsional Penata Laksana Jalan dan Jembatan termasuk dalam klasifikasi/rumpun arsitek, insinyur, dan yang berkaitan.
(1) Penata Laksana Jalan dan Jembatan berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional bidang operasional Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan pada Instansi Pemerintah.
(2) Penata Laksana Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada pejabat pimpinan tinggi madya, pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, atau pejabat pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional Penata Laksana Jalan dan Jembatan.
(3) Kedudukan Penata Laksana Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam peta jabatan berdasarkan analisis tugas dan fungsi unit kerja, analisis jabatan, dan analisis beban kerja dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 3
Jabatan Fungsional Penata Laksana Jalan dan Jembatan merupakan jabatan karier PNS.
(1) Jabatan Fungsional Penata Laksana Jalan dan Jembatan merupakan Jabatan Fungsional kategori keterampilan.
(2) Jenjang Jabatan Fungsional Penata Laksana Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. Penata Laksana Jalan dan Jembatan Pemula;
b. Penata Laksana Jalan dan Jembatan Terampil;
c. Penata Laksana Jalan dan Jembatan Mahir; dan
d. Penata Laksana Jalan dan Jembatan Penyelia.
(3) Jenjang pangkat untuk masing-masing jenjang Jabatan Fungsional Penata Laksana Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran III sampai dengan Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
BAB IV
TUGAS JABATAN, UNSUR DAN SUBUNSUR KEGIATAN, URAIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN, DAN HASIL KERJA
(1) Unsur kegiatan tugas Jabatan Fungsional Penata Laksana Jalan dan Jembatan yang dapat dinilai Angka Kreditnya yaitu:
a. perencanaan umum jalan dan jembatan;
b. perencanaan teknis jalan dan jembatan;
c. pelaksanaan jalan dan jembatan;
d. pengawasan jalan dan jembatan; dan
e. pembinaan dan pengaturan jalan dan jembatan.
(2) Sub-unsur dari unsur kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
a. perencanaan umum jalan dan jembatan meliputi:
1. perencanaan sistem jaringan jalan, studi kelayakan, dan dokumen lingkungan; dan
2. penyusunan program dan anggaran;
b. perencanaan teknis jalan dan jembatan meliputi:
1. persiapan perencanaan teknis jalan, jembatan, atau terowongan;
2. perencanaan teknis jalan, jembatan, atau terowongan; dan
3. pengadaan barang dan jasa meliputi pengadaan jasa konsultansi, jasa konstruksi, barang, alat berat, alat pengujian, dan penunjang lainnya;
c. pelaksanaan jalan dan jembatan meliputi:
1. pelaksanaan pekerjaan jalan, jembatan, atau terowongan;
2. pelaksanaan kegiatan memfasilitasi pengusahaan jalan tol; dan
3. pengelolaan bahan dan peralatan untuk jalan;
d. pengawasan jalan dan jembatan meliputi:
1. pengujian bahan atau peralatan bidang jalan, jembatan, atau terowongan; dan
2. pelaksanaan kegiatan kelaikan fungsi jalan; dan
e. pembinaan dan pengaturan jalan dan jembatan, meliputi:
1. pelaksanaan bimbingan teknis dan penyiapan rekomendasi teknis pelaksanaan jalan, jembatan, atau terowongan;
2. pelaksanaan pengendalian kepatuhan intern dan manajemen risiko; dan
3. pengelolaan data jalan, jembatan, atau terowongan.
Pasal 8
Pasal 9
Pasal 10
Dalam hal unit kerja tidak terdapat Penata Laksana Jalan dan Jembatan yang sesuai dengan jenjang jabatannya untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam 0 ayat
(1), Penata Laksana Jalan dan Jembatan yang berada 1 (satu) tingkat di atas atau 1 (satu) tingkat di bawah jenjang jabatannya dapat melakukan kegiatan tersebut berdasarkan penugasan secara tertulis dari pimpinan unit kerja yang bersangkutan.
Pasal 11
(1) Penilaian Angka Kredit Penata Laksana Jalan dan Jembatan yang melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam 0 ditetapkan sebagai berikut:
a. Penata Laksana Jalan dan Jembatan yang melaksanakan kegiatan Penata Laksana Jalan dan Jembatan yang berada 1 (satu) tingkat di atas jenjang jabatannya, Angka Kredit yang diperoleh ditetapkan 80% (delapan puluh persen) dari Angka Kredit setiap butir kegiatan; dan
b. Penata Laksana Jalan dan Jembatan yang melaksanakan kegiatan Penata Laksana Jalan dan Jembatan yang berada 1 (satu) tingkat di bawah jenjang jabatannya, Angka Kredit yang diperoleh ditetapkan 100% (seratus persen) dari Angka Kredit setiap butir kegiatan.
(2) Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(1) Unsur kegiatan tugas Jabatan Fungsional Penata Laksana Jalan dan Jembatan yang dapat dinilai Angka Kreditnya yaitu:
a. perencanaan umum jalan dan jembatan;
b. perencanaan teknis jalan dan jembatan;
c. pelaksanaan jalan dan jembatan;
d. pengawasan jalan dan jembatan; dan
e. pembinaan dan pengaturan jalan dan jembatan.
(2) Sub-unsur dari unsur kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
a. perencanaan umum jalan dan jembatan meliputi:
1. perencanaan sistem jaringan jalan, studi kelayakan, dan dokumen lingkungan; dan
2. penyusunan program dan anggaran;
b. perencanaan teknis jalan dan jembatan meliputi:
1. persiapan perencanaan teknis jalan, jembatan, atau terowongan;
2. perencanaan teknis jalan, jembatan, atau terowongan; dan
3. pengadaan barang dan jasa meliputi pengadaan jasa konsultansi, jasa konstruksi, barang, alat berat, alat pengujian, dan penunjang lainnya;
c. pelaksanaan jalan dan jembatan meliputi:
1. pelaksanaan pekerjaan jalan, jembatan, atau terowongan;
2. pelaksanaan kegiatan memfasilitasi pengusahaan jalan tol; dan
3. pengelolaan bahan dan peralatan untuk jalan;
d. pengawasan jalan dan jembatan meliputi:
1. pengujian bahan atau peralatan bidang jalan, jembatan, atau terowongan; dan
2. pelaksanaan kegiatan kelaikan fungsi jalan; dan
e. pembinaan dan pengaturan jalan dan jembatan, meliputi:
1. pelaksanaan bimbingan teknis dan penyiapan rekomendasi teknis pelaksanaan jalan, jembatan, atau terowongan;
2. pelaksanaan pengendalian kepatuhan intern dan manajemen risiko; dan
3. pengelolaan data jalan, jembatan, atau terowongan.
(1) Uraian kegiatan tugas Jabatan Fungsional Penata Laksana Jalan dan Jembatan sesuai dengan jenjang jabatan, ditetapkan dalam butir kegiatan sebagai berikut:
a. Penata Laksana Jalan dan Jembatan Pemula, meliputi:
1. melakukan kompilasi peta jaringan jalan;
2. melakukan kompilasi data dokumen perencanaan wilayah;
3. melakukan kompilasi data demografi wilayah;
4. melakukan kompilasi data lalu lintas;
5. melakukan kompilasi data kondisi jalan;
6. melakukan kompilasi data kondisi jembatan;
7. melakukan kompilasi data studi jalan dan/atau jembatan terdahulu;
8. melakukan kompilasi data harga satuan pekerjaan jalan dan/atau jembatan;
9. melakukan kompilasi data lingkungan;
10. menyiapkan instrumen survei kondisi jalan, jembatan, atau terowongan;
11. menyiapkan instrumen survei inventarisasi jalan;
12. menyiapkan instrumen survei lalu lintas;
13. menyiapkan instrumen survei harga satuan bahan;
14. menyiapkan instrumen survei harga satuan alat;
15. menyiapkan instrumen survei harga satuan upah;
16. menyiapkan peralatan survei topografi;
17. menyiapkan peralatan survei geoteknik dan geologi;
18. menyiapkan peralatan survei hidrologi;
19. melaksanakan pematokan (setting out);
20. membuat laporan berkala progres pelaksanaan pekerjaan jalan, jembatan, atau terowongan;
21. melakukan kompilasi data kegiatan pelaksanaan sistem manajemen keselamatan konstruksi bidang jalan, jembatan, atau terowongan;
22. melakukan pemeliharaan bahan dan peralatan;
23. mengumpulkan material atau peralatan pengujian bidang jalan;
24. melakukan kompilasi data kepatuhan intern dan manajemen risiko;
25. mengumpulkan data status dan fungsi jalan untuk leger jalan; dan
26. melakukan kompilasi data leger jalan tersedia;
b. Penata Laksana Jalan dan Jembatan Terampil, meliputi:
1. menyiapkan kerangka acuan kerja pelaksanaan pekerjaan jalan, jembatan, atau terowongan;
2. melakukan survei kondisi jalan, jembatan, atau terowongan;
3. melakukan survei inventarisasi jalan;
4. melakukan survei lalu lintas;
5. melakukan survei topografi;
6. melakukan survei geoteknik dan geologi;
7. melakukan survei hidrologi;
8. melakukan survei kecepatan angin;
9. melakukan survei trase dan identifikasi tata guna lahan untuk pengadaan tanah;
10. membuat gambar terlaksana (as built drawing);
11. mengumpulkan data untuk penyusunan perjanjian pengusahaan jalan tol;
12. melakukan pemanfaatan bahan dan peralatan;
13. menganalisis hasil pengujian bidang jalan; dan
14. menyiapkan bahan, formulir, dan alat survei kelaikan fungsi dan keselamatan jalan;
c. Penata Laksana Jalan dan Jembatan Mahir meliputi:
1. mengolah data peta jaringan jalan;
2. mengolah data dokumen perencanaan wilayah;
3. mengolah data lalu lintas;
4. mengolah data kondisi jalan;
5. mengolah data kondisi jembatan;
6. mengolah data hasil survei pembebanan jembatan;
7. mengolah data hasil survei kecepatan angin;
8. melakukan kompilasi data integrated road management system, bridge management system, dan structural health monitoring system;
9. melakukan survei harga satuan bahan;
10. melakukan survei harga satuan alat;
11. melakukan survei harga satuan upah;
12. menghitung harga perkiraan sendiri;
13. menyusun kontrak atau perubahan kontrak pelaksanaan pekerjaan;
14. memeriksa dan mengkaji program mobilisasi kontraktor;
15. menyusun konsep mutual check;
16. melakukan pemeriksaan awal atas rencana pekerjaan yang menyangkut letak lokasi, kebenaran volume satuan kegiatan, letak ketinggian, dan sebagainya;
17. membuat gambar kerja pelaksanaan konstruksi jalan dan/atau jembatan;
18. mengkaji jadwal kerja serta gambar kerja kontraktor;
19. memeriksa gambar kerja pelaksanaan konstruksi jalan dan/atau jembatan;
20. memeriksa request harian pekerjaan jalan dan/atau jembatan;
21. melakukan evaluasi dan membuat program bulanan bersama semua unsur proyek;
22. memeriksa laporan bulanan, mingguan, atau harian;
23. mengumpulkan data pengukuran pelayanan jalan tol, hasil perekaman data lalu lintas, dan pendapatan tol;
24. melakukan survei penilaian laik fungsi jalan;
25. mengolah data pelaksanaan bimbingan teknis pelaksanaan jalan;
26. melakukan verifikasi data temuan hasil pemeriksaan internal atau eksternal kegiatan jalan, jembatan, atau terowongan;
27. mengidentifikasi risiko di bidang jalan, jembatan, atau terowongan;
28. melakukan pemetaan risiko di bidang jalan, jembatan, atau terowongan; dan
29. memverifikasi data pembinaan dan pengelolaan data leger jalan; dan
d. Penata Laksana Jalan dan Jembatan Penyelia, meliputi:
1. menyusun rencana implementasi program jaringan jalan, jembatan, atau terowongan;
2. menganalisis kelayakan proyek jalan atau jembatan;
3. menyusun dokumen pengajuan pinjaman atau hibah;
4. menyusun rencana dan menyiapkan dokumen pengadaan;
5. melakukan pemeriksaan status kepemilikan tanah;
6. menyusun rencana pelaksanaan pekerjaan jalan atau jembatan (pre-construction meeting);
7. memeriksa volume satuan kegiatan pelaksanaan pekerjaan jalan, jembatan, atau terowongan;
8. memeriksa kesiapan lokasi pekerjaan yang akan dikerjakan;
9. menghitung eskalasi harga pekerjaan jalan, jembatan, atau terowongan;
10. mengolah bahan hasil pengawasan dan pemantauan operasi dan pemeliharaan jalan tol;
11. melakukan pengawasan operasi dan pemeliharaan jalan tol; dan
12. mengolah bahan rekomendasi teknis penggunaan teknologi jalan.
(2) Penata Laksana Jalan dan Jembatan yang melaksanakan kegiatan tugas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) diberikan nilai Angka Kredit tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian uraian kegiatan tugas Jabatan Fungsional Penata Laksana Jalan dan Jembatan untuk setiap jenjang jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan menteri
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.
Hasil Kerja tugas Jabatan Fungsional Penata Laksana Jalan dan Jembatan sesuai dengan jenjang jabatan sebagaimana dimaksud dalam 0 ayat (1) meliputi:
a. Penata Laksana Jalan dan Jembatan Pemula, meliputi;
1. laporan kompilasi peta jaringan jalan;
2. laporan kompilasi data dokumen perencanaan wilayah;
3. laporan kompilasi data demografi wilayah;
4. laporan kompilasi data lalu lintas;
5. laporan kompilasi data kondisi jalan;
6. laporan kompilasi data kondisi jembatan;
7. laporan kompilasi data studi jalan dan/atau jembatan terdahulu;
8. laporan kompilasi data harga satuan pekerjaan jalan dan/atau jembatan;
9. laporan kompilasi data lingkungan;
10. laporan penyiapan instrumen survei kondisi jalan, jembatan, atau terowongan;
11. laporan penyiapan instrumen survei inventarisasi jalan;
12. laporan penyiapan instrumen survei lalu lintas;
13. laporan penyiapan instrumen survei harga satuan bahan;
14. laporan penyiapan instrumen survei harga satuan alat;
15. laporan penyiapan instrumen survei harga satuan upah;
16. laporan penyiapan peralatan survei topografi;
17. laporan penyiapan peralatan survei geoteknik dan geologi;
18. laporan penyiapan peralatan survei hidrologi;
19. laporan pematokan (setting out);
20. laporan berkala progres pelaksanaan pekerjaan jalan, jembatan, atau terowongan;
21. laporan kompilasi data pelaksanaan sistem manajemen keselamatan konstruksi bidang jalan, jembatan, atau terowongan;
22. laporan pemeliharaan bahan dan peralatan;
23. laporan kesiapan material atau peralatan pengujian bidang jalan;
24. laporan kompilasi data kepatuhan intern dan manajemen risiko;
25. laporan kompilasi data status dan fungsi jalan untuk leger jalan; dan
26. laporan kompilasi data leger jalan tersedia;
b. Penata Laksana Jalan dan Jembatan Terampil, meliputi:
1. dokumen kerangka acuan kerja pelaksanaan pekerjaan;
2. laporan survei kondisi jalan, jembatan, atau terowongan;
3. laporan survei inventarisasi jalan;
4. laporan survei lalu lintas;
5. laporan survei topografi;
6. laporan survei geoteknik dan geologi;
7. laporan survei hidrologi;
8. laporan survei kecepatan angin;
9. laporan survei trase dan identifikasi tata guna lahan;
10. dokumen gambar terlaksana (as built drawing);
11. laporan kompilasi data untuk penyusunan perjanjian pengusahaan jalan tol;
12. laporan pemanfaatan bahan dan peralatan;
13. laporan analisis hasil pengujian bidang jalan;
14. laporan persiapan bahan, formulir, dan alat survei kelaikan fungsi dan keselamatan jalan;
c. Penata Laksana Jalan dan Jembatan Mahir, meliputi:
1. laporan kajian data peta jaringan jalan;
2. laporan kajian data dokumen perencanaan wilayah;
3. laporan kajian data lalu lintas;
4. laporan kajian data kondisi jalan;
5. laporan kajian data kondisi jembatan;
6. laporan analisis survei pembebanan jembatan;
7. laporan kajian survei kecepatan angin;
8. laporan kompilasi data integrated road management system, bridge management system, dan structural health monitoring system;
9. laporan survei harga satuan bahan;
10. laporan survei harga satuan alat;
11. laporan survei harga satuan upah;
12. laporan harga perkiraan sendiri;
13. dokumen kontrak atau perubahan kontrak pelaksanaan pekerjaan;
14. dokumen program mobilisasi kontraktor;
15. dokumen konsep mutual check;
16. laporan pemeriksaan awal atas rencana pekerjaan yang menyangkut letak lokasi, kebenaran volume satuan kegiatan, letak ketinggian, dan sebagainya;
17. dokumen gambar kerja pelaksanaan konstruksi jalan dan/atau jembatan;
18. laporan kajian jadwal kerja dan gambar kerja kontraktor;
19. laporan analisis gambar kerja pelaksanaan konstruksi jalan dan/atau jembatan;
20. laporan analisis request harian pekerjaan jalan dan/atau jembatan;
21. laporan evaluasi program bulanan bersama semua unsur proyek;
22. laporan bulanan, mingguan, atau harian;
23. laporan kompilasi data pengukuran pelayanan jalan tol, hasil perekaman data lalu lintas, dan pendapatan tol;
24. laporan survei penilaian laik fungsi jalan;
25. laporan analisis pelaksanaan bimbingan teknis pelaksanaan jalan;
26. laporan kajian verifikasi data temuan hasil pemeriksaan internal atau eksternal kegiatan jalan, jembatan, atau terowongan;
27. laporan identifikasi risiko di bidang jalan, jembatan, atau terowongan;
28. laporan pemetaan risiko di bidang jalan, jembatan, atau terowongan; dan
29. laporan analisis data pembinaan dan pengelolaan data leger jalan; dan
d. Penata Laksana Jalan dan Jembatan Penyelia, meliputi:
1. dokumen rencana implementasi program jaringan jalan, jembatan, atau terowongan;
2. laporan analisis kelayakan proyek jalan atau jembatan;
3. dokumen pengajuan pinjaman atau hibah;
4. dokumen pengadaan pekerjaan jalan dan jembatan;
5. laporan pemeriksaan status kepemilikan tanah;
6. laporan rencana pelaksanaan pekerjaan jalan atau jembatan (pre-construction meeting);
7. laporan pemeriksaan volume satuan kegiatan pelaksanaan pekerjaan jalan, jembatan, atau terowongan;
8. laporan kesiapan lokasi pekerjaan yang akan dikerjakan;
9. laporan eskalasi harga pekerjaan jalan, jembatan, atau terowongan;
10. laporan hasil pengawasan dan pemantauan operasi dan pemeliharaan jalan tol;
11. laporan kegiatan pengawasan operasi dan pemeliharaan jalan tol; dan
12. laporan rekomendasi teknis penggunaan teknologi jalan.
Pasal 10
Dalam hal unit kerja tidak terdapat Penata Laksana Jalan dan Jembatan yang sesuai dengan jenjang jabatannya untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam 0 ayat
(1), Penata Laksana Jalan dan Jembatan yang berada 1 (satu) tingkat di atas atau 1 (satu) tingkat di bawah jenjang jabatannya dapat melakukan kegiatan tersebut berdasarkan penugasan secara tertulis dari pimpinan unit kerja yang bersangkutan.
Pasal 11
(1) Penilaian Angka Kredit Penata Laksana Jalan dan Jembatan yang melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam 0 ditetapkan sebagai berikut:
a. Penata Laksana Jalan dan Jembatan yang melaksanakan kegiatan Penata Laksana Jalan dan Jembatan yang berada 1 (satu) tingkat di atas jenjang jabatannya, Angka Kredit yang diperoleh ditetapkan 80% (delapan puluh persen) dari Angka Kredit setiap butir kegiatan; dan
b. Penata Laksana Jalan dan Jembatan yang melaksanakan kegiatan Penata Laksana Jalan dan Jembatan yang berada 1 (satu) tingkat di bawah jenjang jabatannya, Angka Kredit yang diperoleh ditetapkan 100% (seratus persen) dari Angka Kredit setiap butir kegiatan.
(2) Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
Pengangkatan PNS ke dalam Jabatan Fungsional Penata Laksana Jalan dan Jembatan dilakukan oleh pejabat yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pengangkatan PNS ke dalam Jabatan Fungsional Penata Laksana Jalan dan Jembatan dapat dilakukan melalui:
a. pengangkatan pertama;
b. perpindahan dari jabatan lain; atau
c. promosi.
Pasal 14
(1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Penata Laksana Jalan dan Jembatan melalui pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud dalam 0 huruf a harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a. berstatus PNS;
b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
c. sehat jasmani dan rohani;
d. berijazah paling rendah sekolah menengah atas atau sekolah menengah kejuruan; dan
e. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
(2) Pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) merupakan pengangkatan untuk mengisi lowongan kebutuhan Jabatan Fungsional Penata Laksana Jalan dan Jembatan dari calon PNS.
(3) Calon PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah diangkat sebagai PNS, paling lama 1 (satu) tahun diangkat dalam Jabatan Fungsional Penata Laksana Jalan dan Jembatan.
(4) PNS yang telah diangkat dalam Jabatan Fungsional Penata Laksana Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 3 (tiga) tahun setelah diangkat wajib mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan fungsional Penata Laksana Jalan dan Jembatan.
(5) Penata Laksana Jalan dan Jembatan yang belum mengikuti dan/atau tidak lulus pendidikan dan pelatihan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak diberikan kenaikan jenjang satu tingkat di atasnya.
(6) Angka Kredit untuk pengangkatan pertama dalam Jabatan Fungsional Penata Laksana Jalan dan Jembatan dinilai dan ditetapkan pada saat mulai melaksanakan tugas Jabatan Fungsional Penata Laksana Jalan dan Jembatan.
Pasal 15
Pasal 16
Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Penata Laksana Jalan dan Jembatan melalui promosi sebagaimana dimaksud dalam 0 huruf c ditetapkan berdasarkan kriteria:
a. termasuk dalam kelompok rencana suksesi;
b. menghasilkan inovasi yang bermanfaat bagi instansi, kepentingan nasional, dan diakui oleh lembaga pemerintah terkait bidang inovasinya; dan
c. memenuhi Standar Kompetensi jenjang Jabatan Fungsional Penata Laksana Jalan dan Jembatan yang akan diduduki.
Pasal 17
(1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Penata Laksana Jalan dan Jembatan melalui promosi sebagaimana dimaksud dalam 0 dilaksanakan untuk:
a. PNS yang belum menduduki Jabatan Fungsional Penata Laksana Jalan dan Jembatan; atau
b. Penata Laksana Jalan dan Jembatan yang akan naik jenjang 1 (satu) tingkat lebih tinggi.
(2) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Penata Laksana Jalan dan Jembatan melalui promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a. mengikuti dan lulus Uji Kompetensi sesuai Standar Kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina;
b. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
c. memiliki rekam jejak yang baik;
d. tidak pernah melakukan pelanggaran kode etik dan profesi PNS; dan
e. tidak pernah dikenakan hukuman disiplin PNS.
(3) Bagi PNS yang diangkat ke dalam Jabatan Fungsional Penata Laksana Jalan dan Jembatan melalui promosi harus berijazah paling rendah:
a. sekolah menengah atas atau sekolah menengah kejuruan untuk Jabatan Fungsional Penata Laksana Jalan dan Jembatan Terampil, Jabatan Fungsional Penata Laksana Jalan dan Jembatan Mahir; dan
b. diploma tiga bidang teknik sipil, arsitektur, teknik lingkungan, teknik kelautan, teknik geodesi, teknik planologi, teknik geologi, teknik material, atau teknik mesin untuk Jabatan Fungsional Penata Laksana Jalan dan Jembatan Penyelia.
(4) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Penata Laksana Jalan dan Jembatan melalui promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan lowongan kebutuhan untuk jenjang Jabatan Fungsional Penata Laksana Jalan dan Jembatan yang akan diduduki.
(5) Angka Kredit untuk pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Penata Laksana Jalan dan Jembatan melalui promosi dinilai dan ditetapkan dari tugas jabatan.
(6) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Penata Laksana Jalan dan Jembatan melalui promosi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
Pengangkatan PNS ke dalam Jabatan Fungsional Penata Laksana Jalan dan Jembatan dilakukan oleh pejabat yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pengangkatan PNS ke dalam Jabatan Fungsional Penata Laksana Jalan dan Jembatan dapat dilakukan melalui:
a. pengangkatan pertama;
b. perpindahan dari jabatan lain; atau
c. promosi.
(1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Penata Laksana Jalan dan Jembatan melalui pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud dalam 0 huruf a harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a. berstatus PNS;
b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
c. sehat jasmani dan rohani;
d. berijazah paling rendah sekolah menengah atas atau sekolah menengah kejuruan; dan
e. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
(2) Pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) merupakan pengangkatan untuk mengisi lowongan kebutuhan Jabatan Fungsional Penata Laksana Jalan dan Jembatan dari calon PNS.
(3) Calon PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah diangkat sebagai PNS, paling lama 1 (satu) tahun diangkat dalam Jabatan Fungsional Penata Laksana Jalan dan Jembatan.
(4) PNS yang telah diangkat dalam Jabatan Fungsional Penata Laksana Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 3 (tiga) tahun setelah diangkat wajib mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan fungsional Penata Laksana Jalan dan Jembatan.
(5) Penata Laksana Jalan dan Jembatan yang belum mengikuti dan/atau tidak lulus pendidikan dan pelatihan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak diberikan kenaikan jenjang satu tingkat di atasnya.
(6) Angka Kredit untuk pengangkatan pertama dalam Jabatan Fungsional Penata Laksana Jalan dan Jembatan dinilai dan ditetapkan pada saat mulai melaksanakan tugas Jabatan Fungsional Penata Laksana Jalan dan Jembatan.
(1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Penata Laksana Jalan dan Jembatan melalui perpindahan dari jabatan lain sebagaimana dimaksud dalam 0 huruf b harus memenuhi syarat sebagai berikut:
a. berstatus PNS;
b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
c. sehat jasmani dan rohani;
d. berijazah paling rendah sekolah menengah atas, atau sekolah menengah kejuruan untuk Jabatan Fungsional Penata Laksana Jalan dan Jembatan Pemula, Jabatan Fungsional Penata Laksana Jalan dan Jembatan Terampil, dan Jabatan Fungsional Penata Laksana Jalan dan Jembatan Mahir;
e. berijazah paling rendah diploma tiga di bidang teknik sipil, arsitektur, teknik lingkungan, teknik kelautan, teknik geodesi, teknik planologi, teknik geologi, teknik material, teknik mesin, atau bidang pendidikan lain yang relevan dengan tugas jabatan yang ditetapkan oleh Instansi Pembina untuk Jabatan Fungsional Penata Laksana Jalan dan Jembatan Penyelia;
f. mengikuti dan lulus Uji Kompetensi sesuai dengan Standar Kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina;
g. memiliki pengalaman di bidang pelaksana operasional Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan paling singkat 2 (dua) tahun;
h. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
i. berusia paling tinggi 53 (lima puluh tiga) tahun.
(2) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Penata Laksana Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) harus mempertimbangkan ketersediaan lowongan kebutuhan untuk jenjang Jabatan Fungsional Penata Laksana Jalan dan Jembatan yang akan diduduki.
(3) Pangkat yang ditetapkan bagi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sama dengan pangkat yang dimiliki dan jenjang jabatan yang ditetapkan sesuai dengan jumlah Angka Kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang memiliki kewenangan MENETAPKAN Angka Kredit.
(4) Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinilai dan ditetapkan dari tugas jabatan dengan mempertimbangkan pengalaman dalam pelaksanaan tugas operasional di bidang pelaksana operasional Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan.
Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Penata Laksana Jalan dan Jembatan melalui promosi sebagaimana dimaksud dalam 0 huruf c ditetapkan berdasarkan kriteria:
a. termasuk dalam kelompok rencana suksesi;
b. menghasilkan inovasi yang bermanfaat bagi instansi, kepentingan nasional, dan diakui oleh lembaga pemerintah terkait bidang inovasinya; dan
c. memenuhi Standar Kompetensi jenjang Jabatan Fungsional Penata Laksana Jalan dan Jembatan yang akan diduduki.
Pasal 17
(1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Penata Laksana Jalan dan Jembatan melalui promosi sebagaimana dimaksud dalam 0 dilaksanakan untuk:
a. PNS yang belum menduduki Jabatan Fungsional Penata Laksana Jalan dan Jembatan; atau
b. Penata Laksana Jalan dan Jembatan yang akan naik jenjang 1 (satu) tingkat lebih tinggi.
(2) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Penata Laksana Jalan dan Jembatan melalui promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a. mengikuti dan lulus Uji Kompetensi sesuai Standar Kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina;
b. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
c. memiliki rekam jejak yang baik;
d. tidak pernah melakukan pelanggaran kode etik dan profesi PNS; dan
e. tidak pernah dikenakan hukuman disiplin PNS.
(3) Bagi PNS yang diangkat ke dalam Jabatan Fungsional Penata Laksana Jalan dan Jembatan melalui promosi harus berijazah paling rendah:
a. sekolah menengah atas atau sekolah menengah kejuruan untuk Jabatan Fungsional Penata Laksana Jalan dan Jembatan Terampil, Jabatan Fungsional Penata Laksana Jalan dan Jembatan Mahir; dan
b. diploma tiga bidang teknik sipil, arsitektur, teknik lingkungan, teknik kelautan, teknik geodesi, teknik planologi, teknik geologi, teknik material, atau teknik mesin untuk Jabatan Fungsional Penata Laksana Jalan dan Jembatan Penyelia.
(4) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Penata Laksana Jalan dan Jembatan melalui promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan lowongan kebutuhan untuk jenjang Jabatan Fungsional Penata Laksana Jalan dan Jembatan yang akan diduduki.
(5) Angka Kredit untuk pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Penata Laksana Jalan dan Jembatan melalui promosi dinilai dan ditetapkan dari tugas jabatan.
(6) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Penata Laksana Jalan dan Jembatan melalui promosi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
(1) Setiap PNS yang diangkat dalam Jabatan Fungsional Penata Laksana Jalan dan Jembatan wajib dilantik dan diambil sumpah/janji menurut agama atau kepercayaannya kepada Tuhan Yang Maha Esa.
(2) Tata cara pelantikan dan pengambilan sumpah/janji sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(1) Penilaian kinerja Jabatan Fungsional Penata Laksana Jalan dan Jembatan bertujuan untuk menjamin objektivitas pembinaan yang didasarkan pada sistem prestasi dan sistem karier.
(2) Penilaian kinerja Jabatan Fungsional Penata Laksana Jalan dan Jembatan dilakukan berdasarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi dengan memperhatikan target, capaian, hasil, dan manfaat yang dicapai, serta perilaku PNS.
(3) Penilaian kinerja Jabatan Fungsional Penata Laksana Jalan dan Jembatan dilakukan secara objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 20
Penilaian kinerja Jabatan Fungsional Penata Laksana Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud dalam 0 meliputi:
a. SKP; dan
b. perilaku kerja.
Pasal 26
Perilaku kerja sebagaimana dimaksud dalam 0 huruf b ditetapkan berdasarkan standar perilaku kerja dalam Jabatan Fungsional Penata Laksana Jalan dan Jembatan dan dinilai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(1) Penilaian kinerja Jabatan Fungsional Penata Laksana Jalan dan Jembatan bertujuan untuk menjamin objektivitas pembinaan yang didasarkan pada sistem prestasi dan sistem karier.
(2) Penilaian kinerja Jabatan Fungsional Penata Laksana Jalan dan Jembatan dilakukan berdasarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi dengan memperhatikan target, capaian, hasil, dan manfaat yang dicapai, serta perilaku PNS.
(3) Penilaian kinerja Jabatan Fungsional Penata Laksana Jalan dan Jembatan dilakukan secara objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 20
Penilaian kinerja Jabatan Fungsional Penata Laksana Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud dalam 0 meliputi:
a. SKP; dan
b. perilaku kerja.
(1) Penata Laksana Jalan dan Jembatan wajib menyusun SKP setiap awal tahun.
(2) SKP merupakan target kinerja Penata Laksana Jalan dan Jembatan berdasarkan penetapan kinerja unit kerja yang bersangkutan.
(3) SKP untuk masing-masing jenjang jabatan diambil dari uraian kegiatan tugas jabatan sebagai turunan dari penetapan kinerja unit kerja.
(1) Target kinerja sebagaimana dimaksud dalam 0 ayat (2) terdiri atas kinerja utama berupa target Angka Kredit dan/atau kinerja tambahan berupa tugas tambahan.
(2) Target Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diuraikan dalam bentuk kegiatan tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(3) Tugas tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh pimpinan unit kerja berdasarkan penetapan kinerja unit kerja yang bersangkutan.
Pasal 23
(1) Target Angka Kredit dan tugas tambahan sebagaimana dimaksud dalam 0 ayat (1) sebagai dasar untuk penyusunan, penetapan, dan penilaian SKP.
(2) SKP yang disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat persetujuan dan ditetapkan oleh atasan langsung.
(3) Penilaian SKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4) Hasil penilaian SKP Penata Laksana Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sebagai capaian SKP.
(1) Penata Laksana Jalan dan Jembatan wajib menyusun SKP setiap awal tahun.
(2) SKP merupakan target kinerja Penata Laksana Jalan dan Jembatan berdasarkan penetapan kinerja unit kerja yang bersangkutan.
(3) SKP untuk masing-masing jenjang jabatan diambil dari uraian kegiatan tugas jabatan sebagai turunan dari penetapan kinerja unit kerja.
(1) Target kinerja sebagaimana dimaksud dalam 0 ayat (2) terdiri atas kinerja utama berupa target Angka Kredit dan/atau kinerja tambahan berupa tugas tambahan.
(2) Target Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diuraikan dalam bentuk kegiatan tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(3) Tugas tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh pimpinan unit kerja berdasarkan penetapan kinerja unit kerja yang bersangkutan.
Pasal 23
(1) Target Angka Kredit dan tugas tambahan sebagaimana dimaksud dalam 0 ayat (1) sebagai dasar untuk penyusunan, penetapan, dan penilaian SKP.
(2) SKP yang disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat persetujuan dan ditetapkan oleh atasan langsung.
(3) Penilaian SKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4) Hasil penilaian SKP Penata Laksana Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sebagai capaian SKP.
Pasal 24
(1) Target Angka kredit sebagaimana dimaksud dalam 0 ayat
(2) bagi Penata Laksana Jalan dan Jembatan setiap tahun ditetapkan paling sedikit:
a. 3,75 (tiga koma tujuh lima) untuk Penata Laksana Jalan dan Jembatan Pemula;
b. 5 (lima) untuk Penata Laksana Jalan dan Jembatan Terampil;
c. 12,5 (dua belas koma lima) untuk Penata Laksana Jalan dan Jembatan Mahir; dan
d. 25 (dua puluh lima) untuk Penata Laksana Jalan dan Jembatan Penyelia.
(2) Target Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tidak berlaku bagi Penata Laksana Jalan dan Jembatan Penyelia yang memiliki pangkat paling tinggi dalam jenjang jabatan yang didudukinya.
(3) Selain Target Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Penata Laksana Jalan dan Jembatan wajib memperoleh Hasil Kerja Minimal untuk setiap periode.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghitungan target Angka Kredit dan Hasil Kerja Minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.
(1) Target Angka kredit sebagaimana dimaksud dalam 0 ayat
(2) bagi Penata Laksana Jalan dan Jembatan setiap tahun ditetapkan paling sedikit:
a. 3,75 (tiga koma tujuh lima) untuk Penata Laksana Jalan dan Jembatan Pemula;
b. 5 (lima) untuk Penata Laksana Jalan dan Jembatan Terampil;
c. 12,5 (dua belas koma lima) untuk Penata Laksana Jalan dan Jembatan Mahir; dan
d. 25 (dua puluh lima) untuk Penata Laksana Jalan dan Jembatan Penyelia.
(2) Target Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tidak berlaku bagi Penata Laksana Jalan dan Jembatan Penyelia yang memiliki pangkat paling tinggi dalam jenjang jabatan yang didudukinya.
(3) Selain Target Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Penata Laksana Jalan dan Jembatan wajib memperoleh Hasil Kerja Minimal untuk setiap periode.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghitungan target Angka Kredit dan Hasil Kerja Minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.
Pasal 25
(1) Penata Laksana Jalan dan Jembatan yang telah memenuhi syarat untuk kenaikan jenjang jabatan setingkat lebih tinggi tetapi belum tersedia lowongan pada jenjang jabatan yang akan diduduki, setiap tahun wajib memenuhi target Angka Kredit paling sedikit:
a. 3 (tiga) untuk Penata Laksana Jalan dan Jembatan Pemula;
b. 4 (empat) untuk Penata Laksana Jalan dan Jembatan Terampil; dan
c. 10 (sepuluh) untuk Penata Laksana Jalan dan Jembatan Mahir.
(2) Penata Laksana Jalan dan Jembatan Penyelia yang menduduki pangkat tertinggi dari jabatannya, setiap tahun sejak menduduki pangkatnya wajib mengumpulkan paling sedikit 10 (sepuluh) Angka Kredit.
(1) Penata Laksana Jalan dan Jembatan yang telah memenuhi syarat untuk kenaikan jenjang jabatan setingkat lebih tinggi tetapi belum tersedia lowongan pada jenjang jabatan yang akan diduduki, setiap tahun wajib memenuhi target Angka Kredit paling sedikit:
a. 3 (tiga) untuk Penata Laksana Jalan dan Jembatan Pemula;
b. 4 (empat) untuk Penata Laksana Jalan dan Jembatan Terampil; dan
c. 10 (sepuluh) untuk Penata Laksana Jalan dan Jembatan Mahir.
(2) Penata Laksana Jalan dan Jembatan Penyelia yang menduduki pangkat tertinggi dari jabatannya, setiap tahun sejak menduduki pangkatnya wajib mengumpulkan paling sedikit 10 (sepuluh) Angka Kredit.
Perilaku kerja sebagaimana dimaksud dalam 0 huruf b ditetapkan berdasarkan standar perilaku kerja dalam Jabatan Fungsional Penata Laksana Jalan dan Jembatan dan dinilai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(1) Capaian SKP Penata Laksana Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud dalam 0 ayat (4) disampaikan kepada Tim Penilai untuk dilakukan penilaian sebagai capaian Angka Kredit.
(2) Capaian Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) ditetapkan paling tinggi 150% (seratus lima puluh persen) dari target Angka Kredit minimal sebagaimana dimaksud dalam 0 dan 0.
(3) Dalam hal telah memenuhi Angka Kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat dan/atau jabatan, capaian Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan kepada pejabat yang memiliki kewenangan MENETAPKAN Angka Kredit untuk ditetapkan dalam PAK.
(4) PAK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai dasar kenaikan pangkat dan/atau jabatan setingkat lebih tinggi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III sampai dengan Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
Pasal 28
(1) Untuk mendukung objektivitas dalam penilaian kinerja, Penata Laksana Jalan dan Jembatan
mendokumentasikan Hasil Kerja yang diperoleh sesuai dengan SKP yang ditetapkan setiap tahunnya.
(2) Dalam hal sebagai bahan pertimbangan dalam pelaksanaan penilaian Angka Kredit, Tim Penilai dapat meminta laporan pelaksanaan kegiatan dan bukti fisik Hasil Kerja Penata Laksana Jalan dan Jembatan.
(3) Hasil penilaian dan PAK Penata Laksana Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud dalam 0 ayat (1) dan ayat (3) dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penilaian kinerja Penata Laksana Jalan dan Jembatan.
Pasal 29
Usul PAK Penata Laksana Jalan dan Jembatan diajukan oleh pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kepegawaian pada Instansi Pemerintah kepada pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi Pengelolaan Jabatan Fungsional Penata Laksana Jalan dan Jembatan pada unit kerja jabatan pimpinan tinggi madya yang membidangi Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan pada Instansi Pembina untuk Angka Kredit bagi Penata Laksana Jalan dan Jembatan Pemula sampai dengan Penata Laksana Jalan dan Jembatan Penyelia di lingkungan Instansi Pemerintah.
Pasal 30
Pejabat yang memiliki kewenangan MENETAPKAN Angka Kredit Penata Laksana Jalan dan Jembatan adalah pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi Pengelolaan Jabatan Fungsional Penata Laksana Jalan dan Jembatan pada unit kerja jabatan pimpinan tinggi madya yang membidangi
Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan pada Instansi Pembina untuk Angka Kredit bagi Penata Laksana Jalan dan Jembatan Pemula sampai dengan Penata Laksana Jalan dan Jembatan Penyelia di lingkungan Instansi Pemerintah.
Pasal 31
(1) Dalam menjalankan tugasnya, pejabat sebagaimana dimaksud dalam 0 dibantu oleh Tim Penilai.
(2) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas:
a. mengevaluasi keselarasan hasil penilaian yang dilakukan oleh pejabat penilai;
b. memberikan penilaian Angka Kredit berdasarkan nilai capaian tugas jabatan;
c. memberikan rekomendasi kenaikan pangkat dan/atau jenjang jabatan;
d. memberikan rekomendasi mengikuti Uji Kompetensi;
e. melakukan pemantauan terhadap hasil penilaian capaian tugas jabatan;
f. memberikan pertimbangan penilaian SKP; dan
g. memberikan bahan pertimbangan kepada Pejabat yang Berwenang dalam pengembangan PNS, pengangkatan dalam jabatan, pemberian tunjangan dan sanksi, mutasi, serta keikutsertaan Penata Laksana Jalan dan Jembatan dalam pendidikan dan pelatihan.
(3) Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Penata Laksana Jalan dan Jembatan adalah Tim Penilai instansi untuk Angka Kredit bagi Penata Laksana Jalan dan Jembatan di lingkungan Instansi Pemerintah.
Pasal 32
(1) Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam 0 terdiri atas pejabat yang berasal dari unsur teknis yang membidangi
pelaksana operasional Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan, unsur kepegawaian, dan Penata Laksana Jalan dan Jembatan.
(2) Susunan keanggotaan Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. seorang ketua merangkap anggota;
b. seorang sekretaris merangkap anggota; dan
c. paling sedikit 3 (tiga) orang anggota.
(3) Susunan keanggotaan Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus berjumlah ganjil.
(4) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling rendah pejabat administrator atau Penata Laksana Jalan dan Jembatan Penyelia.
(5) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berasal dari unsur kepegawaian.
(6) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c paling sedikit 2 (dua) orang dari Penata Laksana Jalan dan Jembatan.
(7) Syarat untuk menjadi anggota Tim Penilai, yaitu:
a. menduduki pangkat dan/atau jabatan paling rendah sama dengan pangkat dan/atau jabatan Penata Laksana Jalan dan Jembatan yang dinilai;
b. memiliki keahlian serta kemampuan untuk menilai Angka Kredit Penata Laksana Jalan dan Jembatan;
dan
c. aktif melakukan penilaian Angka Kredit Penata Laksana Jalan dan Jembatan.
(8) Apabila jumlah anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak dapat dipenuhi dari Penata Laksana Jalan dan Jembatan, anggota Tim Penilai dapat diangkat dari PNS lain yang memiliki kompetensi untuk menilai Hasil Kerja Penata Laksana Jalan dan Jembatan.
(9) Pembentukan dan susunan anggota Tim Penilai ditetapkan oleh pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan pada Instansi Pembina bagi Tim Penilai instansi.
(10) Dalam hal Instansi Pemerintah belum membentuk tim penilai, penilaian Angka Kredit dapat dilaksanakan oleh tim penilai pada Instansi Pemerintah lain terdekat atau Instansi Pembina.
Pasal 33
Ketentuan mengenai tata kerja Tim Penilai dan tata cara penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Penata Laksana Jalan dan Jembatan diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.
Usul PAK Penata Laksana Jalan dan Jembatan diajukan oleh pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kepegawaian pada Instansi Pemerintah kepada pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi Pengelolaan Jabatan Fungsional Penata Laksana Jalan dan Jembatan pada unit kerja jabatan pimpinan tinggi madya yang membidangi Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan pada Instansi Pembina untuk Angka Kredit bagi Penata Laksana Jalan dan Jembatan Pemula sampai dengan Penata Laksana Jalan dan Jembatan Penyelia di lingkungan Instansi Pemerintah.
Pejabat yang memiliki kewenangan MENETAPKAN Angka Kredit Penata Laksana Jalan dan Jembatan adalah pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi Pengelolaan Jabatan Fungsional Penata Laksana Jalan dan Jembatan pada unit kerja jabatan pimpinan tinggi madya yang membidangi
Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan pada Instansi Pembina untuk Angka Kredit bagi Penata Laksana Jalan dan Jembatan Pemula sampai dengan Penata Laksana Jalan dan Jembatan Penyelia di lingkungan Instansi Pemerintah.
(1) Dalam menjalankan tugasnya, pejabat sebagaimana dimaksud dalam 0 dibantu oleh Tim Penilai.
(2) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas:
a. mengevaluasi keselarasan hasil penilaian yang dilakukan oleh pejabat penilai;
b. memberikan penilaian Angka Kredit berdasarkan nilai capaian tugas jabatan;
c. memberikan rekomendasi kenaikan pangkat dan/atau jenjang jabatan;
d. memberikan rekomendasi mengikuti Uji Kompetensi;
e. melakukan pemantauan terhadap hasil penilaian capaian tugas jabatan;
f. memberikan pertimbangan penilaian SKP; dan
g. memberikan bahan pertimbangan kepada Pejabat yang Berwenang dalam pengembangan PNS, pengangkatan dalam jabatan, pemberian tunjangan dan sanksi, mutasi, serta keikutsertaan Penata Laksana Jalan dan Jembatan dalam pendidikan dan pelatihan.
(3) Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Penata Laksana Jalan dan Jembatan adalah Tim Penilai instansi untuk Angka Kredit bagi Penata Laksana Jalan dan Jembatan di lingkungan Instansi Pemerintah.
Pasal 32
(1) Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam 0 terdiri atas pejabat yang berasal dari unsur teknis yang membidangi
pelaksana operasional Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan, unsur kepegawaian, dan Penata Laksana Jalan dan Jembatan.
(2) Susunan keanggotaan Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. seorang ketua merangkap anggota;
b. seorang sekretaris merangkap anggota; dan
c. paling sedikit 3 (tiga) orang anggota.
(3) Susunan keanggotaan Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus berjumlah ganjil.
(4) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling rendah pejabat administrator atau Penata Laksana Jalan dan Jembatan Penyelia.
(5) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berasal dari unsur kepegawaian.
(6) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c paling sedikit 2 (dua) orang dari Penata Laksana Jalan dan Jembatan.
(7) Syarat untuk menjadi anggota Tim Penilai, yaitu:
a. menduduki pangkat dan/atau jabatan paling rendah sama dengan pangkat dan/atau jabatan Penata Laksana Jalan dan Jembatan yang dinilai;
b. memiliki keahlian serta kemampuan untuk menilai Angka Kredit Penata Laksana Jalan dan Jembatan;
dan
c. aktif melakukan penilaian Angka Kredit Penata Laksana Jalan dan Jembatan.
(8) Apabila jumlah anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak dapat dipenuhi dari Penata Laksana Jalan dan Jembatan, anggota Tim Penilai dapat diangkat dari PNS lain yang memiliki kompetensi untuk menilai Hasil Kerja Penata Laksana Jalan dan Jembatan.
(9) Pembentukan dan susunan anggota Tim Penilai ditetapkan oleh pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan pada Instansi Pembina bagi Tim Penilai instansi.
(10) Dalam hal Instansi Pemerintah belum membentuk tim penilai, penilaian Angka Kredit dapat dilaksanakan oleh tim penilai pada Instansi Pemerintah lain terdekat atau Instansi Pembina.
Pasal 33
Ketentuan mengenai tata kerja Tim Penilai dan tata cara penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Penata Laksana Jalan dan Jembatan diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.
(1) Kenaikan pangkat Penata Laksana Jalan dan Jembatan dapat dipertimbangkan apabila capaian Angka Kredit telah memenuhi Angka Kredit Kumulatif yang dipersyaratkan.
(2) Angka Kredit Kumulatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan pencapaian Angka Kredit pada setiap tahun dan perolehan Hasil Kerja Minimal pada setiap periode.
(1) Jumlah Angka Kredit Kumulatif yang harus dipenuhi untuk kenaikan pangkat dan/atau jenjang Jabatan Fungsional Penata Laksana Jalan dan Jembatan, untuk Penata Laksana Jalan dan Jembatan:
a. dengan pendidikan sekolah menengah atas atau sederajat tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
b. dengan pendidikan diploma dua tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; dan
c. dengan pendidikan diploma tiga tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
Pasal 35
(1) Dalam hal untuk kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud dalam 0 ayat (1), Penata Laksana Jalan dan Jembatan dapat melaksanakan kegiatan penunjang meliputi:
a. pengajar/pelatih di bidang pelaksana operasional Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan;
b. keanggotaan dalam Tim Penilai/tim Uji Kompetensi;
c. perolehan penghargaan/tanda jasa;
d. perolehan gelar/ijazah lain; atau
e. pelaksanaan tugas lain yang mendukung pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional Penata Laksana Jalan dan Jembatan.
(2) Kegiatan penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan Angka Kredit tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini, dengan kumulatif Angka Kredit paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari Angka Kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat.
(3) Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan untuk 1 (satu) kali kenaikan pangkat.
Pasal 36
(1) Kenaikan jenjang Jabatan Fungsional Penata Laksana Jalan dan Jembatan 1 (satu) tingkat lebih tinggi wajib memenuhi Angka Kredit yang ditetapkan.
(2) Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dari akumulasi Angka Kredit kenaikan pangkat dalam satu jenjang yang sedang diduduki sebagaimana tercantum dalam Lampiran III sampai dengan Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(3) Penata Laksana Jalan dan Jembatan Mahir yang akan naik jenjang jabatan Penata Laksana Jalan dan Jembatan Penyelia harus memenuhi kualifikasi pendidikan paling rendah diploma tiga di bidang yang sesuai dengan tugas jabatan yang ditentukan oleh Instansi Pembina.
(4) Kenaikan jenjang Jabatan Fungsional Penata Laksana Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilakukan dengan memperhatikan ketersediaan lowongan kebutuhan jabatan.
(5) Selain memenuhi syarat kinerja, Penata Laksana Jalan dan Jembatan yang akan dinaikkan jabatannya setingkat lebih tinggi harus mengikuti dan lulus Uji Kompetensi, memenuhi Hasil Kerja Minimal, dan/atau persyaratan lain.
(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat kinerja, Hasil Kerja Minimal, dan/atau persyaratan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.
Pasal 37
(1) Dalam hal untuk kenaikan jenjang jabatan sebagaimana dimaksud dalam 0 ayat (1), Penata Laksana Jalan dan Jembatan dapat melaksanakan kegiatan pengembangan profesi.
(2) Kegiatan pengembangan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. perolehan ijazah/gelar pendidikan formal yang terkait dengan tugas bidang Jabatan Fungsional Penata Laksana Jalan dan Jembatan;
b. pembuatan Karya Tulis/Karya Ilmiah di bidang pelaksana operasional Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan;
c. penerjemahan/penyaduran buku dan karya ilmiah di bidang pelaksana operasional Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan;
d. penyusunan standar/pedoman/petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis di bidang pelaksana operasional Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan;
e. pelatihan/pengembangan kompetensi di bidang pelaksana operasional Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan; atau
f. kegiatan lain yang ditetapkan Instansi Pembina di bidang pelaksana operasional Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan.
(3) Kegiatan pengembangan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan Angka Kredit tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(4) Penata Laksana Jalan dan Jembatan yang akan naik ke jenjang penyelia, wajib melaksanakan kegiatan pengembangan profesi Jabatan Fungsional Penata Laksana Jalan dan Jembatan dengan Angka Kredit pengembangan profesi disyaratkan 4 (empat) Angka Kredit.
Pasal 38
(1) Penata Laksana Jalan dan Jembatan yang secara bersama-sama membuat Karya Tulis/Karya Ilmiah di bidang pelaksana operasional Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan, diberikan Angka Kredit dengan ketentuan sebagai berikut:
a. apabila terdiri atas 2 (dua) orang penulis maka pembagian Angka Kredit yaitu 60% (enam puluh persen) bagi penulis utama dan 40% (empat puluh persen) bagi penulis pembantu;
b. apabila terdiri atas 3 (tiga) orang penulis maka pembagian Angka Kredit yaitu 50% (lima puluh persen) bagi penulis utama dan masing-masing 25% (dua puluh lima persen) bagi penulis pembantu;
c. apabila terdiri atas 4 (empat) orang penulis maka pembagian Angka Kredit yaitu 40% (empat puluh persen) bagi penulis utama dan masing-masing 20% (dua puluh persen) bagi penulis pembantu; dan
d. apabila tidak terdapat atau tidak dapat ditentukan penulis utama dan penulis pembantu maka pembagian Angka Kredit dibagi sebesar proporsi yang sama untuk setiap penulis.
(2) Jumlah penulis pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 3 (tiga) orang.
Pasal 39
Persyaratan dan mekanisme kenaikan pangkat dan jenjang jabatan bagi Penata Laksana Jalan dan Jembatan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Pasal 40
Penata Laksana Jalan dan Jembatan yang memiliki Angka Kredit melebihi Angka Kredit yang disyaratkan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi, kelebihan Angka Kredit tersebut dapat diperhitungkan untuk kenaikan pangkat berikutnya dalam satu jenjang.
Pasal 41
Dalam hal target Angka Kredit yang disyaratkan untuk kenaikan pangkat dan/atau jabatan setingkat lebih tinggi tidak tercapai, Penata Laksana Jalan dan Jembatan tidak diberikan kenaikan pangkat dan/atau jabatan.
(1) Kenaikan pangkat Penata Laksana Jalan dan Jembatan dapat dipertimbangkan apabila capaian Angka Kredit telah memenuhi Angka Kredit Kumulatif yang dipersyaratkan.
(2) Angka Kredit Kumulatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan pencapaian Angka Kredit pada setiap tahun dan perolehan Hasil Kerja Minimal pada setiap periode.
(1) Jumlah Angka Kredit Kumulatif yang harus dipenuhi untuk kenaikan pangkat dan/atau jenjang Jabatan Fungsional Penata Laksana Jalan dan Jembatan, untuk Penata Laksana Jalan dan Jembatan:
a. dengan pendidikan sekolah menengah atas atau sederajat tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
b. dengan pendidikan diploma dua tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; dan
c. dengan pendidikan diploma tiga tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
Pasal 35
(1) Dalam hal untuk kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud dalam 0 ayat (1), Penata Laksana Jalan dan Jembatan dapat melaksanakan kegiatan penunjang meliputi:
a. pengajar/pelatih di bidang pelaksana operasional Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan;
b. keanggotaan dalam Tim Penilai/tim Uji Kompetensi;
c. perolehan penghargaan/tanda jasa;
d. perolehan gelar/ijazah lain; atau
e. pelaksanaan tugas lain yang mendukung pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional Penata Laksana Jalan dan Jembatan.
(2) Kegiatan penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan Angka Kredit tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini, dengan kumulatif Angka Kredit paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari Angka Kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat.
(3) Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan untuk 1 (satu) kali kenaikan pangkat.
(1) Kenaikan jenjang Jabatan Fungsional Penata Laksana Jalan dan Jembatan 1 (satu) tingkat lebih tinggi wajib memenuhi Angka Kredit yang ditetapkan.
(2) Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dari akumulasi Angka Kredit kenaikan pangkat dalam satu jenjang yang sedang diduduki sebagaimana tercantum dalam Lampiran III sampai dengan Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(3) Penata Laksana Jalan dan Jembatan Mahir yang akan naik jenjang jabatan Penata Laksana Jalan dan Jembatan Penyelia harus memenuhi kualifikasi pendidikan paling rendah diploma tiga di bidang yang sesuai dengan tugas jabatan yang ditentukan oleh Instansi Pembina.
(4) Kenaikan jenjang Jabatan Fungsional Penata Laksana Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilakukan dengan memperhatikan ketersediaan lowongan kebutuhan jabatan.
(5) Selain memenuhi syarat kinerja, Penata Laksana Jalan dan Jembatan yang akan dinaikkan jabatannya setingkat lebih tinggi harus mengikuti dan lulus Uji Kompetensi, memenuhi Hasil Kerja Minimal, dan/atau persyaratan lain.
(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat kinerja, Hasil Kerja Minimal, dan/atau persyaratan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.
Pasal 37
(1) Dalam hal untuk kenaikan jenjang jabatan sebagaimana dimaksud dalam 0 ayat (1), Penata Laksana Jalan dan Jembatan dapat melaksanakan kegiatan pengembangan profesi.
(2) Kegiatan pengembangan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. perolehan ijazah/gelar pendidikan formal yang terkait dengan tugas bidang Jabatan Fungsional Penata Laksana Jalan dan Jembatan;
b. pembuatan Karya Tulis/Karya Ilmiah di bidang pelaksana operasional Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan;
c. penerjemahan/penyaduran buku dan karya ilmiah di bidang pelaksana operasional Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan;
d. penyusunan standar/pedoman/petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis di bidang pelaksana operasional Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan;
e. pelatihan/pengembangan kompetensi di bidang pelaksana operasional Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan; atau
f. kegiatan lain yang ditetapkan Instansi Pembina di bidang pelaksana operasional Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan.
(3) Kegiatan pengembangan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan Angka Kredit tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(4) Penata Laksana Jalan dan Jembatan yang akan naik ke jenjang penyelia, wajib melaksanakan kegiatan pengembangan profesi Jabatan Fungsional Penata Laksana Jalan dan Jembatan dengan Angka Kredit pengembangan profesi disyaratkan 4 (empat) Angka Kredit.
Pasal 38
(1) Penata Laksana Jalan dan Jembatan yang secara bersama-sama membuat Karya Tulis/Karya Ilmiah di bidang pelaksana operasional Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan, diberikan Angka Kredit dengan ketentuan sebagai berikut:
a. apabila terdiri atas 2 (dua) orang penulis maka pembagian Angka Kredit yaitu 60% (enam puluh persen) bagi penulis utama dan 40% (empat puluh persen) bagi penulis pembantu;
b. apabila terdiri atas 3 (tiga) orang penulis maka pembagian Angka Kredit yaitu 50% (lima puluh persen) bagi penulis utama dan masing-masing 25% (dua puluh lima persen) bagi penulis pembantu;
c. apabila terdiri atas 4 (empat) orang penulis maka pembagian Angka Kredit yaitu 40% (empat puluh persen) bagi penulis utama dan masing-masing 20% (dua puluh persen) bagi penulis pembantu; dan
d. apabila tidak terdapat atau tidak dapat ditentukan penulis utama dan penulis pembantu maka pembagian Angka Kredit dibagi sebesar proporsi yang sama untuk setiap penulis.
(2) Jumlah penulis pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 3 (tiga) orang.
Persyaratan dan mekanisme kenaikan pangkat dan jenjang jabatan bagi Penata Laksana Jalan dan Jembatan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Penata Laksana Jalan dan Jembatan yang memiliki Angka Kredit melebihi Angka Kredit yang disyaratkan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi, kelebihan Angka Kredit tersebut dapat diperhitungkan untuk kenaikan pangkat berikutnya dalam satu jenjang.
Pasal 41
Dalam hal target Angka Kredit yang disyaratkan untuk kenaikan pangkat dan/atau jabatan setingkat lebih tinggi tidak tercapai, Penata Laksana Jalan dan Jembatan tidak diberikan kenaikan pangkat dan/atau jabatan.
BAB X
KEBUTUHAN PNS DALAM JABATAN FUNGSIONAL PENATA LAKSANA JALAN DAN JEMBATAN
(1) Penetapan kebutuhan PNS dalam Jabatan Fungsional Penata Laksana Jalan dan Jembatan dihitung berdasarkan beban kerja yang ditentukan dari indikator yang meliputi:
a. jumlah layanan teknis dalam Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan;
b. cakupan wilayah kerja dalam melakukan Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan; dan
c. kompleksitas dan risiko pekerjaan bidang Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan.
(2) Ketentuan mengenai pedoman perhitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Penata Laksana Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat setelah mendapat persetujuan dari Menteri.
Pasal 43
Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Penata Laksana Jalan dan Jembatan dilakukan setelah pedoman penghitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Penata Laksana Jalan dan Jembatan ditetapkan oleh Instansi Pembina.
(1) Jabatan Fungsional Penata Laksana Jalan dan Jembatan harus memiliki Standar Kompetensi sesuai dengan jenjang jabatan.
(2) Kompetensi Penata Laksana Jalan dan Jembatan meliputi:
a. kompetensi teknis;
b. kompetensi manajerial; dan
c. kompetensi sosial kultural.
(3) Rincian Standar Kompetensi setiap jenjang jabatan dan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disusun oleh Instansi Pembina.
(1) Untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme Penata Laksana Jalan dan Jembatan wajib diikutsertakan pelatihan.
(2) Pelatihan yang diberikan bagi Penata Laksana Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) disesuaikan dengan hasil analisis kebutuhan pelatihan dan penilaian kinerja.
(3) Pelatihan yang diberikan kepada Penata Laksana Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain dalam bentuk:
a. pelatihan fungsional; dan
b. pelatihan teknis bidang pelaksana operasional Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan.
(4) Selain pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Penata Laksana Jalan dan Jembatan dapat mengembangkan kompetensinya melalui program pengembangan kompetensi lainnya.
(5) Program pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berbentuk:
a. pemeliharaan kinerja dan target kinerja;
b. seminar;
c. lokakarya;
d. konferensi; atau
e. studi banding.
(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelatihan dan pengembangan kompetensi serta pedoman penyusunan analisis kebutuhan pelatihan Jabatan Fungsional Penata Laksana Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.
(1) Jabatan Fungsional Penata Laksana Jalan dan Jembatan harus memiliki Standar Kompetensi sesuai dengan jenjang jabatan.
(2) Kompetensi Penata Laksana Jalan dan Jembatan meliputi:
a. kompetensi teknis;
b. kompetensi manajerial; dan
c. kompetensi sosial kultural.
(3) Rincian Standar Kompetensi setiap jenjang jabatan dan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disusun oleh Instansi Pembina.
(1) Untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme Penata Laksana Jalan dan Jembatan wajib diikutsertakan pelatihan.
(2) Pelatihan yang diberikan bagi Penata Laksana Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) disesuaikan dengan hasil analisis kebutuhan pelatihan dan penilaian kinerja.
(3) Pelatihan yang diberikan kepada Penata Laksana Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain dalam bentuk:
a. pelatihan fungsional; dan
b. pelatihan teknis bidang pelaksana operasional Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan.
(4) Selain pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Penata Laksana Jalan dan Jembatan dapat mengembangkan kompetensinya melalui program pengembangan kompetensi lainnya.
(5) Program pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berbentuk:
a. pemeliharaan kinerja dan target kinerja;
b. seminar;
c. lokakarya;
d. konferensi; atau
e. studi banding.
(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelatihan dan pengembangan kompetensi serta pedoman penyusunan analisis kebutuhan pelatihan Jabatan Fungsional Penata Laksana Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.
(1) Penata Laksana Jalan dan Jembatan diberhentikan dari jabatannya apabila:
a. mengundurkan diri dari jabatan;
b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
c. menjalani cuti di luar tanggungan negara;
d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
e. ditugaskan secara penuh di luar Jabatan Fungsional Penata Laksana Jalan dan Jembatan; atau
f. tidak memenuhi persyaratan jabatan.
(2) Pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dipertimbangkan dalam hal memiliki alasan pribadi dan tidak mungkin untuk melaksanakan tugas Jabatan Fungsional Penata Laksana Jalan dan Jembatan.
(3) Penata Laksana Jalan dan Jembatan yang diberhentikan karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf e dapat diangkat kembali sesuai dengan jenjang jabatan terakhir apabila tersedia lowongan kebutuhan Jabatan Fungsional Penata Laksana Jalan dan Jembatan.
(4) Pengangkatan kembali dalam Jabatan Fungsional Penata Laksana Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan menggunakan Angka Kredit terakhir yang dimiliki dan dapat ditambah dengan Angka Kredit dari penilaian pelaksanaan tugas di bidang pelaksana operasional Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan selama diberhentikan.
(5) Kriteria tidak memenuhi persyaratan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dapat dipertimbangkan dalam hal:
a. tidak memenuhi kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan untuk menduduki Jabatan Fungsional Penata Laksana Jalan dan Jembatan;
atau
b. tidak memenuhi Standar Kompetensi.
Pasal 47
Penata Laksana Jalan dan Jembatan yang diberhentikan karena ditugaskan pada jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf e dapat disesuaikan pada jenjang sesuai dengan pangkat terakhir dalam jabatannya paling singkat 1 (satu) tahun setelah diangkat kembali pada jenjang terakhir yang didudukinya, setelah mengikuti dan lulus Uji Kompetensi apabila tersedia kebutuhan.
Pasal 48
(1) Terhadap Penata Laksana Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf a dan huruf f dilaksanakan pemeriksaan dan mendapatkan izin dari Pejabat yang Berwenang sebelum ditetapkan pemberhentiannya.
(2) Penata Laksana Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) yang telah ditetapkan pemberhentiannya tidak dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Penata Laksana Jalan dan Jembatan.
BAB XIII
PEMINDAHAN KE DALAM JABATAN LAIN DAN LARANGAN RANGKAP JABATAN
Untuk kepentingan organisasi dan pengembangan karier, Penata Laksana Jalan dan Jembatan dapat dipindahkan ke dalam jabatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan persetujuan Pejabat Pembina Kepegawaian.
Untuk optimalisasi pelaksanaan tugas dan pencapaian kinerja organisasi, Penata Laksana Jalan dan Jembatan dilarang rangkap jabatan dengan jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, jabatan pengawas, atau jabatan pelaksana.
(1) Instansi Pembina berperan sebagai pengelola Jabatan Fungsional Penata Laksana Jalan dan Jembatan yang bertanggung jawab untuk menjamin terwujudnya standar kualitas dan profesionalitas jabatan.
(2) Dalam melaksanakan peran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instansi Pembina mempunyai tugas sebagai berikut:
a. menyusun pedoman formasi Jabatan Fungsional Penata Laksana Jalan dan Jembatan;
b. menyusun standar kompetensi Jabatan Fungsional Penata Laksana Jalan dan Jembatan;
c. menyusun petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis Jabatan Fungsional Penata Laksana Jalan dan Jembatan;
d. menyusun standar kualitas hasil kerja dan pedoman penilaian kualitas hasil kerja Penata Laksana Jalan dan Jembatan;
e. menyusun pedoman penulisan Karya Tulis/Karya Ilmiah yang bersifat inovatif di bidang pelaksana operasional Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan;
f. menyusun kurikulum pelatihan Jabatan Fungsional Penata Laksana Jalan dan Jembatan;
g. menyelenggarakan pelatihan Jabatan Fungsional Penata Laksana Jalan dan Jembatan;
h. membina penyelenggaraan pelatihan fungsional pada lembaga pelatihan;
i. menyelenggarakan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Penata Laksana Jalan dan Jembatan;
j. menganalisis kebutuhan pelatihan fungsional di bidang pelaksana operasional Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan;
k. melakukan sosialisasi Jabatan Fungsional Penata Laksana Jalan dan Jembatan;
l. mengembangkan sistem informasi Jabatan Fungsional Penata Laksana Jalan dan Jembatan;
m. memfasilitasi pelaksanaan tugas pokok Jabatan Fungsional Penata Laksana Jalan dan Jembatan;
n. memfasilitasi pembentukan organisasi profesi Jabatan Fungsional Penata Laksana Jalan dan Jembatan;
o. memfasilitasi penyusunan dan penetapan kode etik profesi dan kode perilaku Jabatan Fungsional Penata Laksana Jalan dan Jembatan;
p. melakukan akreditasi pelatihan fungsional dengan mengacu kepada ketentuan yang telah ditetapkan oleh Lembaga Administrasi Negara;
q. melakukan pemantauan dan evaluasi penerapan Jabatan Fungsional Penata Laksana Jalan dan
Jembatan di seluruh Instansi Pemerintah yang menggunakan jabatan tersebut;
r. melakukan koordinasi dengan instansi pengguna dalam rangka pembinaan karier Penata Laksana Jalan dan Jembatan; dan
s. menyusun informasi faktor jabatan untuk evaluasi jabatan.
(3) Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4) Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i dapat dilakukan oleh Instansi Pemerintah pengguna Jabatan Fungsional Penata Laksana Jalan dan Jembatan setelah mendapat akreditasi dari Instansi Pembina.
(5) Instansi Pembina dalam rangka melaksanakan tugas pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf i, huruf k, huruf l, huruf m, huruf n, huruf o, huruf q, dan huruf r, menyampaikan secara berkala hasil pengelolaan Jabatan Fungsional Penata Laksana Jalan dan Jembatan secara berkala sesuai dengan perkembangan pelaksanaan Jabatan Fungsional Penata Laksana Jalan dan Jembatan kepada Menteri dengan tembusan Kepala Badan Kepegawaian Negara.
(6) Instansi Pembina menyampaikan secara berkala setiap tahun pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, huruf g, huruf h, huruf j, dan huruf p kepada Menteri dengan tembusan Kepala Lembaga Administrasi Negara.
(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman teknis penyelenggaraan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Penata Laksana Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.
(1) Jabatan Fungsional Penata Laksana Jalan dan Jembatan wajib memiliki 1 (satu) organisasi profesi.
(2) Penata Laksana Jalan dan Jembatan wajib menjadi anggota organisasi profesi Jabatan Fungsional Penata Laksana Jalan dan Jembatan.
(3) Pembentukan organisasi profesi Jabatan Fungsional Penata Laksana Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Instansi Pembina.
(4) Organisasi profesi Jabatan Fungsional Penata Laksana Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) wajib menyusun kode etik dan kode perilaku profesi.
(5) Organisasi profesi Jabatan Fungsional Penata Laksana Jalan dan Jembatan mempunyai tugas:
a. menyusun kode etik dan kode perilaku profesi;
b. memberikan advokasi; dan
c. memeriksa dan memberikan rekomendasi atas pelanggaran kode etik dan kode perilaku profesi.
(6) Kode etik dan kode perilaku profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) huruf a ditetapkan oleh organisasi profesi Jabatan Fungsional Penata Laksana Jalan dan Jembatan setelah mendapat persetujuan dari Instansi Pembina.
Pasal 53
Hubungan kerja antara Instansi Pembina dengan organisasi profesi Jabatan Fungsional Penata Laksana Jalan dan Jembatan bersifat koordinatif dan fasilitatif untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi pembinaan Jabatan Fungsional Penata Laksana Jalan dan Jembatan.
Pasal 54
Ketentuan mengenai syarat dan tata cara pembentukan organisasi profesi Jabatan Fungsional Penata Laksana Jalan
dan Jembatan dan hubungan kerja Instansi Pembina dengan organisasi profesi Jabatan Fungsional Penata Laksana Jalan dan Jembatan diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, PNS yang diangkat melalui pengangkatan pertama dari calon PNS dengan kebutuhan Jabatan Fungsional Teknik Jalan dan Jembatan kategori keterampilan dengan kualifikasi pendidikan berdasarkan Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 64/KEP/MK.WASPAN/10/1999 tentang Jabatan Fungsional Teknik Jalan dan Jembatan dan Angka Kreditnya, tetap diangkat ke dalam Jabatan Fungsional Penata Laksana Jalan dan Jembatan sesuai dengan Peraturan Menteri ini.
Pasal 56
(1) Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, PNS yang telah diangkat ke dalam Jabatan Fungsional Teknik Jalan dan Jembatan Penyelia berdasarkan Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 64/KEP/MK.WASPAN/10/1999 tentang Jabatan Fungsional Teknik Jalan dan Jembatan dan Angka Kreditnya yang belum memiliki kualifikasi pendidikan paling rendah diploma tiga di bidang teknik sipil, arsitektur, teknik lingkungan, teknik kelautan, teknik geodesi, teknik planologi, teknik geologi, teknik material, teknik mesin, atau pendidikan lain yang relevan dengan tugas jabatan yang ditetapkan oleh
Instansi Pembina tetap melaksanakan tugas pada jenjang Jabatan Fungsional yang diduduki.
(2) Penata Laksana Jalan dan Jembatan wajib memiliki ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 5 (lima) tahun sejak Peraturan Menteri ini berlaku.
(3) Penata Laksana Jalan dan Jembatan Penyelia yang belum memiliki ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) dapat diberikan kenaikan pangkat sampai dengan pangkat tertinggi dalam jenjang jabatannya.
(4) Dalam hal Penata Laksana Jalan dan Jembatan Penyelia yang belum memiliki ijazah sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberhentikan dari jabatannya.
Pasal 57
Pasal 58
Hasil Kerja tugas jabatan Penata Laksana Jalan dan Jembatan yang telah dilaksanakan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, tetap dinilai berdasarkan Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
64/KEP/MK.WASPAN/10/1999 tentang Jabatan Fungsional Teknik Jalan dan Jembatan dan Angka Kreditnya.
Pasal 59
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, pengangkatan untuk Jabatan Fungsional Penata Laksana Jalan dan Jembatan tetap menggunakan pedoman penghitungan kebutuhan Jabatan Fungsional berdasarkan Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 64/KEP/MK.WASPAN/10/1999 tentang Jabatan Fungsional Teknik Jalan dan Jembatan dan Angka Kreditnya sampai dengan ditetapkan pedoman perhitungan kebutuhan Jabatan Fungsional.
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 64/KEP/MK.WASPAN/10/1999 tentang Jabatan Fungsional Teknik Jalan dan Jembatan dan Angka Kreditnya, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri ini.
Pasal 62
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 Desember 2021
MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,
ttd
TJAHJO KUMOLO
Diundangkan di Jakarta pada tanggal 31 Desember 2021
DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,
ttd
BENNY RIYANTO
(1) Uraian kegiatan tugas Jabatan Fungsional Penata Laksana Jalan dan Jembatan sesuai dengan jenjang jabatan, ditetapkan dalam butir kegiatan sebagai berikut:
a. Penata Laksana Jalan dan Jembatan Pemula, meliputi:
1. melakukan kompilasi peta jaringan jalan;
2. melakukan kompilasi data dokumen perencanaan wilayah;
3. melakukan kompilasi data demografi wilayah;
4. melakukan kompilasi data lalu lintas;
5. melakukan kompilasi data kondisi jalan;
6. melakukan kompilasi data kondisi jembatan;
7. melakukan kompilasi data studi jalan dan/atau jembatan terdahulu;
8. melakukan kompilasi data harga satuan pekerjaan jalan dan/atau jembatan;
9. melakukan kompilasi data lingkungan;
10. menyiapkan instrumen survei kondisi jalan, jembatan, atau terowongan;
11. menyiapkan instrumen survei inventarisasi jalan;
12. menyiapkan instrumen survei lalu lintas;
13. menyiapkan instrumen survei harga satuan bahan;
14. menyiapkan instrumen survei harga satuan alat;
15. menyiapkan instrumen survei harga satuan upah;
16. menyiapkan peralatan survei topografi;
17. menyiapkan peralatan survei geoteknik dan geologi;
18. menyiapkan peralatan survei hidrologi;
19. melaksanakan pematokan (setting out);
20. membuat laporan berkala progres pelaksanaan pekerjaan jalan, jembatan, atau terowongan;
21. melakukan kompilasi data kegiatan pelaksanaan sistem manajemen keselamatan konstruksi bidang jalan, jembatan, atau terowongan;
22. melakukan pemeliharaan bahan dan peralatan;
23. mengumpulkan material atau peralatan pengujian bidang jalan;
24. melakukan kompilasi data kepatuhan intern dan manajemen risiko;
25. mengumpulkan data status dan fungsi jalan untuk leger jalan; dan
26. melakukan kompilasi data leger jalan tersedia;
b. Penata Laksana Jalan dan Jembatan Terampil, meliputi:
1. menyiapkan kerangka acuan kerja pelaksanaan pekerjaan jalan, jembatan, atau terowongan;
2. melakukan survei kondisi jalan, jembatan, atau terowongan;
3. melakukan survei inventarisasi jalan;
4. melakukan survei lalu lintas;
5. melakukan survei topografi;
6. melakukan survei geoteknik dan geologi;
7. melakukan survei hidrologi;
8. melakukan survei kecepatan angin;
9. melakukan survei trase dan identifikasi tata guna lahan untuk pengadaan tanah;
10. membuat gambar terlaksana (as built drawing);
11. mengumpulkan data untuk penyusunan perjanjian pengusahaan jalan tol;
12. melakukan pemanfaatan bahan dan peralatan;
13. menganalisis hasil pengujian bidang jalan; dan
14. menyiapkan bahan, formulir, dan alat survei kelaikan fungsi dan keselamatan jalan;
c. Penata Laksana Jalan dan Jembatan Mahir meliputi:
1. mengolah data peta jaringan jalan;
2. mengolah data dokumen perencanaan wilayah;
3. mengolah data lalu lintas;
4. mengolah data kondisi jalan;
5. mengolah data kondisi jembatan;
6. mengolah data hasil survei pembebanan jembatan;
7. mengolah data hasil survei kecepatan angin;
8. melakukan kompilasi data integrated road management system, bridge management system, dan structural health monitoring system;
9. melakukan survei harga satuan bahan;
10. melakukan survei harga satuan alat;
11. melakukan survei harga satuan upah;
12. menghitung harga perkiraan sendiri;
13. menyusun kontrak atau perubahan kontrak pelaksanaan pekerjaan;
14. memeriksa dan mengkaji program mobilisasi kontraktor;
15. menyusun konsep mutual check;
16. melakukan pemeriksaan awal atas rencana pekerjaan yang menyangkut letak lokasi, kebenaran volume satuan kegiatan, letak ketinggian, dan sebagainya;
17. membuat gambar kerja pelaksanaan konstruksi jalan dan/atau jembatan;
18. mengkaji jadwal kerja serta gambar kerja kontraktor;
19. memeriksa gambar kerja pelaksanaan konstruksi jalan dan/atau jembatan;
20. memeriksa request harian pekerjaan jalan dan/atau jembatan;
21. melakukan evaluasi dan membuat program bulanan bersama semua unsur proyek;
22. memeriksa laporan bulanan, mingguan, atau harian;
23. mengumpulkan data pengukuran pelayanan jalan tol, hasil perekaman data lalu lintas, dan pendapatan tol;
24. melakukan survei penilaian laik fungsi jalan;
25. mengolah data pelaksanaan bimbingan teknis pelaksanaan jalan;
26. melakukan verifikasi data temuan hasil pemeriksaan internal atau eksternal kegiatan jalan, jembatan, atau terowongan;
27. mengidentifikasi risiko di bidang jalan, jembatan, atau terowongan;
28. melakukan pemetaan risiko di bidang jalan, jembatan, atau terowongan; dan
29. memverifikasi data pembinaan dan pengelolaan data leger jalan; dan
d. Penata Laksana Jalan dan Jembatan Penyelia, meliputi:
1. menyusun rencana implementasi program jaringan jalan, jembatan, atau terowongan;
2. menganalisis kelayakan proyek jalan atau jembatan;
3. menyusun dokumen pengajuan pinjaman atau hibah;
4. menyusun rencana dan menyiapkan dokumen pengadaan;
5. melakukan pemeriksaan status kepemilikan tanah;
6. menyusun rencana pelaksanaan pekerjaan jalan atau jembatan (pre-construction meeting);
7. memeriksa volume satuan kegiatan pelaksanaan pekerjaan jalan, jembatan, atau terowongan;
8. memeriksa kesiapan lokasi pekerjaan yang akan dikerjakan;
9. menghitung eskalasi harga pekerjaan jalan, jembatan, atau terowongan;
10. mengolah bahan hasil pengawasan dan pemantauan operasi dan pemeliharaan jalan tol;
11. melakukan pengawasan operasi dan pemeliharaan jalan tol; dan
12. mengolah bahan rekomendasi teknis penggunaan teknologi jalan.
(2) Penata Laksana Jalan dan Jembatan yang melaksanakan kegiatan tugas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) diberikan nilai Angka Kredit tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian uraian kegiatan tugas Jabatan Fungsional Penata Laksana Jalan dan Jembatan untuk setiap jenjang jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan menteri
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.
Hasil Kerja tugas Jabatan Fungsional Penata Laksana Jalan dan Jembatan sesuai dengan jenjang jabatan sebagaimana dimaksud dalam 0 ayat (1) meliputi:
a. Penata Laksana Jalan dan Jembatan Pemula, meliputi;
1. laporan kompilasi peta jaringan jalan;
2. laporan kompilasi data dokumen perencanaan wilayah;
3. laporan kompilasi data demografi wilayah;
4. laporan kompilasi data lalu lintas;
5. laporan kompilasi data kondisi jalan;
6. laporan kompilasi data kondisi jembatan;
7. laporan kompilasi data studi jalan dan/atau jembatan terdahulu;
8. laporan kompilasi data harga satuan pekerjaan jalan dan/atau jembatan;
9. laporan kompilasi data lingkungan;
10. laporan penyiapan instrumen survei kondisi jalan, jembatan, atau terowongan;
11. laporan penyiapan instrumen survei inventarisasi jalan;
12. laporan penyiapan instrumen survei lalu lintas;
13. laporan penyiapan instrumen survei harga satuan bahan;
14. laporan penyiapan instrumen survei harga satuan alat;
15. laporan penyiapan instrumen survei harga satuan upah;
16. laporan penyiapan peralatan survei topografi;
17. laporan penyiapan peralatan survei geoteknik dan geologi;
18. laporan penyiapan peralatan survei hidrologi;
19. laporan pematokan (setting out);
20. laporan berkala progres pelaksanaan pekerjaan jalan, jembatan, atau terowongan;
21. laporan kompilasi data pelaksanaan sistem manajemen keselamatan konstruksi bidang jalan, jembatan, atau terowongan;
22. laporan pemeliharaan bahan dan peralatan;
23. laporan kesiapan material atau peralatan pengujian bidang jalan;
24. laporan kompilasi data kepatuhan intern dan manajemen risiko;
25. laporan kompilasi data status dan fungsi jalan untuk leger jalan; dan
26. laporan kompilasi data leger jalan tersedia;
b. Penata Laksana Jalan dan Jembatan Terampil, meliputi:
1. dokumen kerangka acuan kerja pelaksanaan pekerjaan;
2. laporan survei kondisi jalan, jembatan, atau terowongan;
3. laporan survei inventarisasi jalan;
4. laporan survei lalu lintas;
5. laporan survei topografi;
6. laporan survei geoteknik dan geologi;
7. laporan survei hidrologi;
8. laporan survei kecepatan angin;
9. laporan survei trase dan identifikasi tata guna lahan;
10. dokumen gambar terlaksana (as built drawing);
11. laporan kompilasi data untuk penyusunan perjanjian pengusahaan jalan tol;
12. laporan pemanfaatan bahan dan peralatan;
13. laporan analisis hasil pengujian bidang jalan;
14. laporan persiapan bahan, formulir, dan alat survei kelaikan fungsi dan keselamatan jalan;
c. Penata Laksana Jalan dan Jembatan Mahir, meliputi:
1. laporan kajian data peta jaringan jalan;
2. laporan kajian data dokumen perencanaan wilayah;
3. laporan kajian data lalu lintas;
4. laporan kajian data kondisi jalan;
5. laporan kajian data kondisi jembatan;
6. laporan analisis survei pembebanan jembatan;
7. laporan kajian survei kecepatan angin;
8. laporan kompilasi data integrated road management system, bridge management system, dan structural health monitoring system;
9. laporan survei harga satuan bahan;
10. laporan survei harga satuan alat;
11. laporan survei harga satuan upah;
12. laporan harga perkiraan sendiri;
13. dokumen kontrak atau perubahan kontrak pelaksanaan pekerjaan;
14. dokumen program mobilisasi kontraktor;
15. dokumen konsep mutual check;
16. laporan pemeriksaan awal atas rencana pekerjaan yang menyangkut letak lokasi, kebenaran volume satuan kegiatan, letak ketinggian, dan sebagainya;
17. dokumen gambar kerja pelaksanaan konstruksi jalan dan/atau jembatan;
18. laporan kajian jadwal kerja dan gambar kerja kontraktor;
19. laporan analisis gambar kerja pelaksanaan konstruksi jalan dan/atau jembatan;
20. laporan analisis request harian pekerjaan jalan dan/atau jembatan;
21. laporan evaluasi program bulanan bersama semua unsur proyek;
22. laporan bulanan, mingguan, atau harian;
23. laporan kompilasi data pengukuran pelayanan jalan tol, hasil perekaman data lalu lintas, dan pendapatan tol;
24. laporan survei penilaian laik fungsi jalan;
25. laporan analisis pelaksanaan bimbingan teknis pelaksanaan jalan;
26. laporan kajian verifikasi data temuan hasil pemeriksaan internal atau eksternal kegiatan jalan, jembatan, atau terowongan;
27. laporan identifikasi risiko di bidang jalan, jembatan, atau terowongan;
28. laporan pemetaan risiko di bidang jalan, jembatan, atau terowongan; dan
29. laporan analisis data pembinaan dan pengelolaan data leger jalan; dan
d. Penata Laksana Jalan dan Jembatan Penyelia, meliputi:
1. dokumen rencana implementasi program jaringan jalan, jembatan, atau terowongan;
2. laporan analisis kelayakan proyek jalan atau jembatan;
3. dokumen pengajuan pinjaman atau hibah;
4. dokumen pengadaan pekerjaan jalan dan jembatan;
5. laporan pemeriksaan status kepemilikan tanah;
6. laporan rencana pelaksanaan pekerjaan jalan atau jembatan (pre-construction meeting);
7. laporan pemeriksaan volume satuan kegiatan pelaksanaan pekerjaan jalan, jembatan, atau terowongan;
8. laporan kesiapan lokasi pekerjaan yang akan dikerjakan;
9. laporan eskalasi harga pekerjaan jalan, jembatan, atau terowongan;
10. laporan hasil pengawasan dan pemantauan operasi dan pemeliharaan jalan tol;
11. laporan kegiatan pengawasan operasi dan pemeliharaan jalan tol; dan
12. laporan rekomendasi teknis penggunaan teknologi jalan.
(1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Penata Laksana Jalan dan Jembatan melalui perpindahan dari jabatan lain sebagaimana dimaksud dalam 0 huruf b harus memenuhi syarat sebagai berikut:
a. berstatus PNS;
b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
c. sehat jasmani dan rohani;
d. berijazah paling rendah sekolah menengah atas, atau sekolah menengah kejuruan untuk Jabatan Fungsional Penata Laksana Jalan dan Jembatan Pemula, Jabatan Fungsional Penata Laksana Jalan dan Jembatan Terampil, dan Jabatan Fungsional Penata Laksana Jalan dan Jembatan Mahir;
e. berijazah paling rendah diploma tiga di bidang teknik sipil, arsitektur, teknik lingkungan, teknik kelautan, teknik geodesi, teknik planologi, teknik geologi, teknik material, teknik mesin, atau bidang pendidikan lain yang relevan dengan tugas jabatan yang ditetapkan oleh Instansi Pembina untuk Jabatan Fungsional Penata Laksana Jalan dan Jembatan Penyelia;
f. mengikuti dan lulus Uji Kompetensi sesuai dengan Standar Kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina;
g. memiliki pengalaman di bidang pelaksana operasional Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan paling singkat 2 (dua) tahun;
h. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
i. berusia paling tinggi 53 (lima puluh tiga) tahun.
(2) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Penata Laksana Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) harus mempertimbangkan ketersediaan lowongan kebutuhan untuk jenjang Jabatan Fungsional Penata Laksana Jalan dan Jembatan yang akan diduduki.
(3) Pangkat yang ditetapkan bagi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sama dengan pangkat yang dimiliki dan jenjang jabatan yang ditetapkan sesuai dengan jumlah Angka Kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang memiliki kewenangan MENETAPKAN Angka Kredit.
(4) Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinilai dan ditetapkan dari tugas jabatan dengan mempertimbangkan pengalaman dalam pelaksanaan tugas operasional di bidang pelaksana operasional Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan.
(1) Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, terhadap PNS yang menduduki Jabatan Fungsional Teknik Jalan dan Jembatan kategori keterampilan dilakukan penyesuaian nomenklatur dan jenjang jabatan ke dalam Jabatan Fungsional Penata Laksana Jalan dan Jembatan sesuai dengan jenjang pangkat yang dimiliki.
(2) Penyesuaian nomenklatur dan jenjang Jabatan Fungsional Teknik Jalan dan Jembatan kategori keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
a. Jabatan Fungsional Teknik Jalan dan Jembatan Pelaksana disesuaikan nomenklatur jabatannya dalam Jabatan Fungsional Penata Laksana Jalan dan Jembatan Terampil;
b. Jabatan Fungsional Teknik Jalan dan Jembatan Pelaksana Lanjutan disesuaikan nomenklatur jabatannya dalam Jabatan Fungsional Penata Laksana Jalan dan Jembatan Mahir; dan
c. Jabatan Fungsional Teknik Jalan dan Jembatan Penyelia disesuaikan nomenklatur jabatannya dalam Jabatan Fungsional Penata Laksana Jalan dan Jembatan Penyelia.
(3) PNS yang disesuaikan nomenklatur jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) tetap melaksanakan tugas jabatan dan uraian kegiatan berdasarkan Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 64/KEP/MK.WASPAN/10/1999 tentang Jabatan Fungsional Teknik Jalan dan Jembatan dan Angka Kreditnya sampai dengan jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Menteri ini mulai berlaku.
(4) Angka Kredit yang telah ditetapkan pada saat terakhir menduduki Jabatan Fungsional Teknik Jalan dan Jembatan kategori keterampilan dapat diperhitungkan untuk kenaikan pangkat atau jabatan dalam Jabatan Fungsional Penata Laksana Jalan dan Jembatan.
(5) Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dari kegiatan tugas jabatan.
(6) Penata Laksana Jalan dan Jembatan yang telah disesuaikan jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas Jabatan Fungsional Penata Laksana Jalan dan Jembatan tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(7) Penyesuaian nomenklatur PNS yang menduduki Jabatan Fungsional Teknik Jalan dan Jembatan kategori keterampilan ke dalam Jabatan Fungsional Penata Laksana Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak mulai berlakunya Peraturan Menteri ini.