PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 8 Tahun 2017 tentang Jabatan Fungsional Asisten Pengelola Produksi Perikanan Tangkap

PERMEN Nomor 8 Tahun 2017

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. 2. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS adalah warga negara INDONESIA yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. 3. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan MENETAPKAN pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS dan pembinaan Manajemen PNS di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 4. Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 5. Jabatan Fungsional Asisten Pengelola Produksi Perikanan Tangkap adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melakukan kegiatan pelayanan teknis dan operasional pengelolaan produksi perikanan tangkap. 6. Asisten Pengelola Produksi Perikanan Tangkap adalah PNS yang diberikan tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan pelayanan teknis dan operasional pengelolaan produksi perikanan tangkap. 7. Pelayanan Teknis dan Operasional Pengelolaan Produksi Perikanan Tangkap adalah kegiatan yang mendukung semua upaya, termasuk proses yang terintegrasi dalam pengumpulan informasi, analisis, perencanaan, konsultasi, pembuatan rekomendasi alokasi dan pemanfaatan sumber daya ikan, dukungan usaha dan implementasi yang diarahkan untuk mencapai keberlanjutan produktivitas sumber daya hayati perairan. 8. Tim Penilai Kinerja Jabatan Fungsional Asisten Pengelola Produksi Perikanan Tangkap untuk selanjutnya disebut Tim Penilai adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang dan bertugas mengevaluasi keselarasan hasil kerja dengan tugas yang disusun dalam SKP serta menilai kinerja pejabat fungsional Asisten Pengelola Produksi Perikanan Tangkap. 9. Sasaran Kerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh seorang PNS. 10. Angka Kredit adalah satuan nilai dari uraian kegiatan dan/atau akumulasi nilai dari uraian kegiatan yang harus dicapai oleh Pejabat Fungsional Asisten Pengelola Produksi Perikanan Tangkap dalam rangka pembinaan karier yang bersangkutan. 11. Angka Kredit Kumulatif adalah akumulasi nilai angka kredit minimal yang harus dicapai oleh Pejabat Fungsional Asisten Pengelola Produksi Perikanan Tangkap sebagai salah satu syarat kenaikan pangkat dan jabatan. 12. Karya Tulis/Karya Ilmiah adalah tulisan hasil pokok pikiran, pengembangan, dan hasil kajian/penelitian yang disusun oleh Asisten Pengelola Produksi Perikanan Tangkap baik perorangan atau kelompok di bidang produksi perikanan tangkap. 13. Standar Komptensi adalah standar kemampuan yang disyaratkan untuk dapat melakukan pekerjaan tertentu dalam bidang perikanan yang menyangkut aspek pengetahuan, keterampilan dan/atau keahlian, serta sikap kerja tertentu yang relevan dengan tugas dan syarat jabatan.

BAB IV

TUGAS JABATAN, UNSUR DAN SUB UNSUR KEGIATAN DAN HASIL KERJA

Pasal 5

Koreksi

Tugas Jabatan Fungsional Asisten Pengelola Produksi Perikanan Tangkap yaitu melaksanakan kegiatan pelayanan teknis dan operasional pengelolaan produksi perikanan tangkap pada Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah.

Pasal 6

Koreksi

(1) Unsur kegiatan tugas Jabatan Fungsional Asisten Pengelola Produksi Perikanan Tangkap yang dapat dinilai angka kreditnya, terdiri atas: a. unsur utama; dan b. unsur penunjang. (2) Unsur utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas: a. pendidikan; b. pelayanan teknis dan operasional pengelolaan produksi perikanan tangkap; dan c. pengembangan profesi. (3) Sub unsur dari unsur utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas: a. pendidikan, meliputi: 1. pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar; 2. pendidikan dan pelatihan (diklat) fungsional/ teknis di bidang perikanan tangkap serta memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau sertifikat; dan 3. diklat Prajabatan. b. pelayanan teknis dan operasional pengelolaan produksi perikanan tangkap, meliputi: 1. persiapan; 2. pelayanan dan dukungan teknis analisis status dan pengalokasian sumber daya ikan; 3. pelayanan dan dukungan teknis analisis pemanfaatan sumber daya ikan berkelanjutan; 4. pelayanan dan dukungan teknis analisis usaha perikanan tangkap; dan 5. evaluasi dan pelaporan. c. pengembangan profesi, meliputi: 1. pembuatan Karya Tulis/Karya Ilmiah di bidang pelayanan teknis dan operasional pengelolaan produksi perikanan tangkap; 2. penerjemahan/penyaduran buku dan bahan lainnya di bidang pelayanan teknis dan operasional pengelolaan produksi perikanan tangkap; dan 3. penyusunan buku pedoman/ketentuan pelaksanaan/ketentuan teknis di bidang pelayanan teknis dan operasional pengelolaan produksi perikanan tangkap. (4) Unsur Penunjang, meliputi: a. pengajar/pelatih/penguji/pengawas pada diklat fungsional/ teknis di bidang perikanan tangkap; b. peran serta dalam seminar/lokakarya/ konferensi/ pertemuan ilmiah di bidang perikanan tangkap; c. mengikuti bimbingan teknis di bidang perikanan tangkap; d. keanggotaan dalam organisasi profesi; e. keanggotaan dalam Tim Penilai; f. perolehan Penghargaan/Tanda Jasa; dan g. perolehan ijazah pendidikan lainnya.

BAB Kedua

Unsur dan Sub Unsur Kegiatan

Pasal 6

Koreksi

BAB V

URAIAN KEGIATAN DAN HASIL KERJA

Pasal 7

Koreksi

(1) Uraian kegiatan Jabatan Fungsional Asisten Pengelola Produksi Perikanan Tangkap sesuai jenjang jabatannya, sebagai berikut: a. Asisten Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Pelaksana Pemula/Pemula, meliputi: 1. melakukan pelayanan bongkar muat di pelabuhan perikanan; 2. melakukan pelayanan jasa es di kawasan pelabuhan perikanan; 3. melakukan pelayanan jasa air di kawasan pelabuhan perikanan; 4. melakukan pelayanan jasa dock; 5. melakukan pelayanan jasa floating repair; 6. melakukan pelayanan jasa pas masuk; 7. melakukan pelayanan jasa kebersihan kawasan; 8. melakukan pelayanan penyewaan peralatan pelabuhan perikanan; 9. melakukan pelayanan jasa wisata bahari pelabuhan perikanan; 10. melakukan pelayanan jasa bongkar muat kendaraan; dan 11. melakukan pemantauan kegiatan wisata bahari. b. Asisten Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Pelaksana/Terampil, meliputi: 1. melakukan pengumpulan data bahan penyusunan rencana kerja pelayanan teknis dan operasional pengelolaan produksi perikanan tangkap bulanan; 2. melakukan pengumpulan data bahan penyusunan rencana kerja pelayanan teknis dan operasional pengelolaan produksi perikanan tangkap triwulanan; 3. melakukan persiapan dan perencanaan kegiatan dibidang pengelolaan sumberdaya ikan; 4. melakukan persiapan dan perencanaan kegiatan dibidang kapal perikanan dan alat penangkapan ikan; 5. melakukan persiapan dan perencanaan kegiatan dibidang pengelolaan pelabuhan perikanan; 6. melakukan persiapan dan perencanaan kegiatan dibidang pengendalian penangkapan ikan; 7. melakukan persiapan dan perencanaan kegiatan dibidang kenelayanan; 8. menyiapkan bahan identifikasi kesiapan dan kelayakan lokasi restcoking; 9. melakukan pengumpulan sampel dan data ilmiah; 10. melakukan entry data logbook penangkapan ikan kedalam Sistem Informasi logbook Penangkapan Ikan (SILOPI); 11. melakukan koordinasi penempatan observer di atas kapal perikanan; 12. melakukan enumerasi perikanan tangkap; 13. melakukan pelayanan penerbitan Surat Tanda Bukti Lapor Kedatangan Kapal Perikanan (STBLKK); 14. melakukan pelayanan penerbitan Surat Tanda Bukti Lapor Keberangkatan Kapal Perikanan (STBLKK); 15. melakukan pelayanan penerbitan Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan-Lembar Turunan (SHTI-LT); 16. melakukan pelayanan penerbitan Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan Lembar Turunan (SHTI-LT) yang disederhanakan; 17. melakukan pelayanan penerbitan Surat Keterangan Pendaratan Ikan (SKPI); 18. melakukan kegiatan penempatan rumah ikan; 19. melakukan cheklist pemeriksaan kapal perikanan; 20. melakukan cheklist pemeriksaan alat penangkapan ikan; 21. melakukan cheklist pemeriksaan penerbitan kartu nelayan; 22. melaksanakan pemeriksaan kelaikan dasar fasilitas penanganan ikan di pelabuhan perikanan; 23. melakukan pengendalian tambat labuh kapal perikanan; 24. melakukan pengawasan pengisian bahan bakar minyak kapal perikanan di pelabuhan perikanan; 25. melaksanakan penanggulangan pencemaran dan pemadaman kebakaran di pelabuhan perikanan; 26. membantu pencarian dan penyelamatan di laut; 27. melakukan pelayanan jasa listrik; 28. melakukan pelayanan jasa perbengkelan; 29. melakukan pelayanan jasa penyimpanan pada unit pendingin; 30. melakukan pelayanan jasa instalasi pengolahan air limbah; dan 31. melakukan pelayanan jasa instalasi air laut bersih. c. Asisten Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Pelaksana Lanjutan/Mahir, meliputi: 1. melakukan pengolahan data bahan penyusunan rencana kerja bulanan pelayanan teknis dan operasional pengelolaan produksi perikanan tangkap; 2. melakukan analisa data dan informasi bahan penyusunan rencana kerja bulanan pelayanan teknis dan operasional pengelolaan produksi perikanan tangkap; 3. melakukan pengolahan data bahan penyusunan rencana kerja triwulanan pelayanan teknis dan operasional pengelolaan produksi perikanan tangkap; 4. melakukan pemeriksaan logbook penangkapan ikan; 5. melakukan penebaran benih ikan di Perairan Pedalaman; 6. melakukan pemeriksaan borang observer; 7. melaksanakan inspeksi pembongkaran ikan; 8. menyiapkan rekomendasi Surat Keterangan Hasil Inspeksi Pembongkaran Ikan (SKH-IPI); 9. menyiapkan rekomendasi Sertifikat Kelayakan Penanganan dan Penyimpanan Ikan (SKPPI); 10. memeriksa teknis dan nautis kapal perikanan dan memeriksa alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan; 11. melakukan pelayanan penerbitan Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan-Lembar Awal (SHTI-LA); 12. melakukan pelayanan perizinan usaha penangkapan ikan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP)/Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI)/Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI); 13. melaksanakan pengisian check list pemeriksaan mesin kapal perikanan; 14. melakukan supervisi dalam rangka mutu ikan hasil tangkapan di pelabuhan perikanan: 15. melakukan pelayanan penerbitan surat rekomendasi pemanfaatan lahan dan bangunan di pelabuhan perikanan; 16. melakukan evaluasi pelaksanaan fasilitasi penyuluhan; 17. melaksanakan pembuatan prototype kapal perikanan; 18. melaksanakan pembuatan prototype alat penangkapan ikan; 19. melaksanakan penilaian performance alat penangkapan ikan; 20. menyusun daftar calon penerima kartu nelayan; 21. melakukan evaluasi penerbitan Surat Keterangan Hasil Inspeksi Pembongkaran Ikan (SKH-IPI); 22. melakukan evaluasi perawatan rutin fasilitas di pelabuhan perikanan; 23. melakukan evaluasi pengusahaan dan pelayanan jasa di pelabuhan perikanan; 24. melakukan evaluasi Pelaksanaan Kebersihan, Keindahan, Keamanan, Ketertiban dan Keselamatan Kerja (K5) di pelabuhan perikanan; 25. melakukan evaluasi Pengawasan Bahan Bakar Minyak Kapal Perikanan di Pelabuhan Perikanan; dan 26. melakukan evaluasi kegiatan usaha perikanan tangkap, penangkapan ikan, dan pengangkutan ikan. d. Asisten Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Penyelia, meliputi: 1. melakukan pendataan Tuna Sirip Biru Selatan sesuai form Catch Documentation Scheme (CDS); 2. menyiapkan rekomendasi Sertifikat Cara Penanganan Ikan yang Baik (CPIB); 3. memeriksa kelengkapan dokumen kapal perikanan; 4. menyiapkan rekomendasi Surat Persetujuan Berlayar (SPB); 5. menyiapkan rekomendasi pengesahan pemenuhan persyaratan Pengawakan Kapal Perikanan; 6. melakukan pelayanan penerbitan Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan (SHTI) Impor; 7. melakukan evaluasi aktivitas kapal di pelabuhan perikanan untuk perpanjangan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI)/Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI); 8. melakukan evaluasi ketaatan kapal penangkap ikan di pelabuhan perikanan sesuai Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI); 9. menyiapkan materi teknis pelaksanaan publikasi dan informasi pelabuhan perikanan; 10. menyiapkan rekomendasi pengesahan Perjanjian Kerja Laut (PKL); 11. melaksanakan pemanduan kapal perikanan di pelabuhan perikanan; 12. menyiapkan rekomendasi pembelian bahan bakar minyak subsidi jenis tertentu; 13. melakukan evaluasi pengaturan kapal di pelabuhan perikanan; 14. melakukan pelayanan penerbitan perjanjian pemanfaatan lahan dan bangunan di pelabuhan perikanan; 15. melakukan pemantauan wilayah pesisir; 16. melakukan evaluasi pengolahan, pemasaran dan distribusi ikan; 17. melakukan penilaian kepuasan pengguna jasa layanan di pelabuhan perikanan; 18. menyusun daftar calon penerima sertifikat hak atas tanah nelayan; 19. melakukan evaluasi pemberian bantuan pencarian dan penyelamatan di laut; 20. melakukan evaluasi kesiapan fasilitas pelabuhan perikanan dalam rangka keselamatan pelayaran; dan 21. melakukan evaluasi pelayanan informasi pelabuhan perikanan. (2) Asisten Pengelola Produksi Perikanan Tangkap yang melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan nilai angka kredit sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (3) Asisten Pengelola Produksi Perikanan Tangkap yang melaksanakan kegiatan pengembangan profesi diberikan nilai angka kredit sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (4) Rincian kegiatan tugas Jabatan Fungsional Asisten Pengelola Produksi Perikanan Tangkap untuk setiap jenjang jabatan diatur lebih lanjut oleh Menteri Kelautan dan Perikanan selaku Pimpinan Instansi Pembina.

Pasal 8

Pasal 9

Apabila pada suatu unit kerja tidak terdapat Asisten Pengelola Produksi Perikanan Tangkap yang sesuai dengan jenjang jabatannya untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), maka Asisten Pengelola Produksi Perikanan Tangkap yang berada satu tingkat di atas atau satu tingkat di bawah jenjang jabatannya dapat melakukan kegiatan tersebut berdasarkan penugasan secara tertulis dari pimpinan unit kerja yang bersangkutan.

Pasal 10

Penilaian angka kredit atas hasil penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ditetapkan sebagai berikut: a. Asisten Pengelola Produksi Perikanan Tangkap yang melaksanakan tugas pelayanan produksi perikanan tangkap yang berada satu tingkat di atas jenjang jabatannya, angka kredit yang diperoleh ditetapkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari angka kredit setiap butir kegiatan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. b. Asisten Pengelola Produksi Perikanan Tangkap yang melaksanakan tugas pelayanan produksi perikanan tangkap yang berada satu tingkat di bawah jenjang jabatannya, angka kredit yang diperoleh ditetapkan sebesar 100% (seratus persen) dari angka kredit setiap butir kegiatan tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB Kesatu

Uraian kegiatan sesuai jenjang jabatan

Pasal 7

Koreksi

BAB Kedua

Hasil Kerja

Pasal 8

Koreksi

Hasil kerja tugas jabatan bagi Jabatan Fungsional Asisten Pengelola Produksi Perikanan Tangkap sesuai jenjang jabatan, sebagai berikut: a. Asisten Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Pelaksana Pemula/Pemula, meliputi: 1. dokumen pelaksanaan pelayanan bongkar muat; 2. dokumen pelaksanaan pelayanan jasa es; 3. dokumen pelayanan jasa air; 4. dokumen pelayanan jasa dock; 5. dokumen pelayanan jasa floating repair; 6. dokumen pelayanan jasa pas masuk; 7. dokumen pelaksanaan pelayanan jasa kebersihan kawasan; 8. dokumen pelayanan penyewaan peralatan pelabuhan perikanan; 9. dokumen pelayanan jasa wisata bahari pelabuhan perikanan; 10. dokumen pelayanan jasa bongkar muat kendaraan; dan 11. laporan pelaksanaan pemantauan kegiatan wisata bahari. b. Asisten Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Pelaksana/ Terampil, meliputi: 1. data bahan penyusunan rencana kerja bulanan pelayanan teknis dan operasional pengelolaan produksi perikanan tangkap; 2. data bahan penyusunan rencana kerja triwulanan pelayanan teknis dan operasional pengelolaan produksi perikanan tangkap; 3. dokumen persiapan dan perencanaan kegiatan pengelolaan sumberdaya ikan; 4. dokumen persiapan dan perencanaan kegiatan kapal perikanan dan alat penangkapan ikan; 5. dokumen persiapan dan perencanaan kegiatan pengelolaan pelabuhan perikanan; 6. dokumen persiapan dan perencanaan kegiatan pengendalian penangkapan ikan; 7. dokumen persiapan dan perencanaan kegiatan kenelayanan; 8. laporan bahan identifikasi kesiapan dan kelayakan lokasi restocking; 9. dokumen sampel dan data ilmiah; 10. dokumen data logbook penangkapan ikan kedalam Sistem Informasi logbook Penangkapan Ikan (SILOPI); 11. dokumen data hasil koordinasi penempatan observer di atas kapal perikanan; 12. data enumerasi perikanan tangkap; 13. dokumen Surat Tanda Bukti Lapor Kedatangan Kapal Perikanan (STBLKK); 14. dokumen Surat Tanda Bukti Lapor Keberangkatan Kapal Perikanan (STBLKK); 15. naskah rekomendasi penerbitan Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan-Lembar Turunan (SHTI-LT); 16. naskah rekomendasi penerbitan Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan-Lembar Turunan (SHTI-LT) yang disederhanakan; 17. naskah rekomendasi penerbitan Surat Keterangan Pendaratan Ikan (SKPI); 18. laporan kegiatan penempatan rumah ikan; 19. check list pemeriksaan kapal perikanan; 20. check list pemeriksaan alat penangkapan ikan; 21. check list pemeriksaan penerbitan kartu nelayan; 22. laporan pemeriksaan kelaikan dasar fasilitas penanganan ikan di pelabuhan perikanan; 23. laporan pengendalian tambat labuh kapal perikanan; 24. laporan pengawasan pengisian bahan bakar minyak kapal perikanan di pelabuhan perikanan; 25. laporan pelaksanaan penanggulangan pencemaran dan pemadaman kebakaran di pelabuhan perikanan; 26. laporan pencarian dan penyelamatan di laut; 27. dokumen pelayanan jasa listrik; 28. dokumen pelayanan jasa perbengkelan; 29. dokumen pelayanan jasa penyimpanan pada unit pendingin; 30. dokumen pelayanan jasa instalasi pengolahan air limbah; dan 31. dokumen pelayanan jasa instalasi air laut bersih. c. Asisten Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Pelaksana Lanjutan/Mahir, meliputi: 1. data bahan penyusunan rencana kerja bulanan pelayanan teknis dan operasional pengelolaan produksi perikanan tangkap; 2. data dan informasi penyusunan rencana kerja bulanan pelayanan teknis dan operasional pengelolaan produksi perikanan tangkap; 3. data bahan penyusunan rencana kerja triwulan pelayanan teknis dan operasional pengelolaan produksi perikanan tangkap; 4. laporan pemeriksaan logbook penangkapan ikan; 5. laporan penebaran benih ikan di perairan pedalaman; 6. laporan pemeriksaan borang observer; 7. laporan pelaksanaan inspeksi pembongkaran ikan; 8. naskah rekomendasi Surat Keterangan Hasil Inspeksi Pembongkaran Ikan (SKH-IPI); 9. naskah rekomendasi Sertifikat Kelayakan Penanganan dan Penyimpanan Ikan (SKPPI); 10. laporan pemeriksaan teknis dan nautis kapal perikanan, alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan; 11. naskah rekomendasi penerbitan Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan–Lembar Awal (SHTI-LA); 12. dokumen perizinan usaha penangkapan ikan meliputi Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP)/Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI)/Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI); 13. dokumen check list pemeriksaan mesin kapal perikanan; 14. laporan supervisi dalam rangka mutu ikan hasil tangkapan di pelabuhan perikanan: 15. naskah penerbitan surat rekomendasi pemanfaatan lahan dan bangunan di pelabuhan perikanan; 16. laporan evaluasi pelaksanaan fasilitasi penyuluhan; 17. prototype kapal perikanan; 18. prototype alat penangkapan ikan; 19. laporan penilaian performance alat penangkapan ikan; 20. dokumen rekomendasi daftar calon penerima kartu nelayan; 21. laporan evaluasi penerbitan Surat Keterangan Hasil Inspeksi Pembongkaran Ikan (SKH-IPI); 22. laporan evaluasi pelaksanaan perawatan rutin fasilitas di pelabuhan perikanan; 23. laporan evaluasi pelaksanaan pengusahaan dan pelayanan jasa di pelabuhan perikanan; 24. laporan evaluasi pelaksanaan Kebersihan, Keindahan, Keamanan, Ketertiban dan Keselamatan Kerja (K5) di pelabuhan perikanan; 25. laporan evaluasi pelaksanaan pengawasan bahan bakar minyak kapal perikanan di pelabuhan perikanan; 26. laporan dan data hasil evaluasi kegiatan usaha perikanan tangkap/penangkapan ikan dan/atau pengangkutan ikan; d. Asisten Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Penyelia, meliputi: 1. laporan pelaksanaan pendataan tuna sirip biru selatan sesuai form Catch Documentation Scheme (CDS); 2. naskah rekomendasi sertifikat Cara Penanganan Ikan yang Baik (CPIB); 3. laporan pemeriksaan kelengkapan dokumen kapal perikanan; 4. naskah rekomendasi Surat Persetujuan Berlayar (SPB); 5. naskah rekomendasi pengesahan pemenuhan persyaratan pengawakan kapal perikanan; 6. naskah rekomendasi penerbitan Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan (SHTI)-Impor; 7. laporan evaluasi aktivitas kapal di pelabuhan perikanan untuk perpanjangan Surat Izin Penngkapan Ikan (SIPI), Surat Izin Kapal Penangkap Ikan (SIKPI); 8. laporan evaluasi ketaatan kapal penangkap ikan di pelabuhan perikanan sesuai Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI); 9. bahan materi teknis pelaksanaan publikasi dan informasi pelabuhan perikanan; 10. naskah rekomendasi pengesahan Perjanjian Kerja Laut (PKL); 11. Laporan pelaksanaan pemanduan kapal perikanan di pelabuhan perikanan; 12. naskah rekomendasi pembelian bahan bakar minyak subsidi jenis tertentu; 13. laporan evaluasi pelaksanaan pengaturan kapal di pelabuhan perikanan; 14. dokumen naskah penerbitan perjanjian pemanfaatan lahan dan bangunan di pelabuhan perikanan; 15. laporan pemantauan wilayah pesisir; 16. laporan evaluasi pelaksanaan pengolahan, pemasaran dan distribusi ikan; 17. laporan penilaian kepuasan pengguna jasa layanan di pelabuhan perikanan; 18. rekomendasi daftar calon penerima sertifikat hak atas tanah nelayan; 19. laporan evaluasi pelaksanaan pemberian bantuan dan penyelamatan; 20. laporan evaluasi kesiapan fasilitas keselamatan pelayaran di pelabuhan perikanan; dan 21. laporan evaluasi pelayanan informasi pelabuhan perikanan.

Pasal 9

Pasal 10

BAB VI

PENGANGKATAN DALAM JABATAN

Pasal 11

Koreksi

Pejabat yang berwenang mengangkat dalam Jabatan Fungsional Asisten Pengelola Produksi Perikanan Tangkap yaitu Pejabat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Koreksi

Pengangkatan PNS ke dalam Jabatan Fungsional Asisten Pengelola Produksi Perikanan Tangkap dilakukan melalui pengangkatan: a. Pertama; b. Perpindahan dari jabatan lain; dan c. Penyesuaian/Inpassing.

Pasal 13

(1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Asisten Pengelola Produksi Perikanan Tangkap melalui pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. berstatus PNS; b. sehat jasmani dan rohani; c. berijazah paling rendah Sekolah Usaha Perikanan Menengah (SUPM)/Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) atau Diploma III (D.III) bidang Perikanan dan Kelautan atau kualifikasi pendidikan lain yang ditentukan oleh Instansi Pembina; dan d. nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir. (2) Pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengangkatan untuk mengisi kebutuhan dari Calon PNS. (3) Calon PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah diangkat sebagai PNS, diangkat dalam jabatan Asisten Pengelola Produksi Perikanan Tangkap. (4) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 3 (tiga) tahun harus mengikuti dan lulus diklat fungsional di bidang perikanan tangkap. (5) Asisten Pengelola Produksi Perikanan Tangkap yang belum mengikuti dan/atau tidak lulus diklat fungsional di bidang perikanan tangkap diberhentikan dari jabatannya.

Pasal 14

(1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Asisten Pengelola Produksi Perikanan Tangkap melalui perpindahan dari jabatan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, dapat dipertimbangkan dengan ketentuan sebagai berikut: a. Memenuhi persyaratan pengangkatan pertama; b. memiliki pengalaman di bidang perikanan tangkap paling singkat 2 (dua) tahun; c. mengikuti dan lulus diklat fungsional di bidang perikanan tangkap; dan d. berusia paling tinggi 53 (lima puluh tiga) tahun. (2) Pengangkatan Jabatan Fungsional Asisten Pengelola Produksi Perikanan Tangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan kebutuhan untuk jenjang jabatan fungsional yang akan diduduki. (3) Pangkat dan jenjang jabatan yang ditetapkan bagi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sama, dan jenjang jabatan ditetapkan sesuai dengan jumlah angka kredit yang ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang MENETAPKAN angka kredit. (4) Jumlah angka kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dari unsur utama dan unsur penunjang.

Pasal 15

(1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Asisten Pengelola Produksi Perikanan Tangkap melalui penyesuaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c, harus memenuhi syarat sebagai berikut: a. berstatus PNS; b. sehat jasmani dan rohani; c. berijazah paling rendah Sekolah Usaha Perikanan Menengah (SUPM)/Sekolah Menengah Atas (SMA)/ Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) atau Diploma III (D.III); d. nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; e. memperhatikan kebutuhan jabatan; dan f. syarat lain yang ditentukan oleh Instansi Pembina. (2) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Asisten Pengelola Produksi Perikanan Tangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila PNS yang pada saat ditetapkan Peraturan Menteri ini, telah dan masih melaksanakan tugas di bidang perikanan tangkap berdasarkan keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian. (3) Angka kredit kumulatif untuk penyesuaian dalam Jabatan Fungsional Asisten Pengelola Produksi Perikanan Tangkap tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (4) Angka kredit kumulatif sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV, hanya berlaku sekali selama masa penyesuaian/inpassing. (5) Tata cara penyesuaian/inpassing ditetapkan lebih lanjut oleh instansi Pembina.

BAB IX

PENILAIAN KINERJA

Pasal 18

Koreksi

(1) Pada awal tahun, setiap Asisten Pengelola Produksi Perikanan Tangkap wajib menyusun Sasaran Kerja Pegawai (SKP) yang akan dilaksanakan dalam 1 (satu) tahun berjalan. (2) SKP Asisten Pengelola Produksi Perikanan Tangkap disusun berdasarkan penetapan kinerja unit kerja yang bersangkutan. (3) SKP untuk masing-masing jenjang jabatan diambil dari kegiatan sebagai turunan dari penetapan kinerja unit dengan mendasarkan kepada tingkat kesulitan dan syarat kompetensi untuk masing-masing jenjang jabatan. (4) SKP yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disetujui dan ditetapkan oleh atasan langsung.

Pasal 19

(1) Penilaian kinerja Jabatan Fungsional Asisten Pengelola Produksi Perikanan Tangkap bertujuan untuk menjamin objektivitas pembinaan yang didasarkan sistem prestasi dan sistem karier. (2) Penilaian kinerja Jabatan Fungsional Asisten Pengelola Produksi Perikanan Tangkap dilakukan berdasarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi, dengan memperhatikan target, capaian, hasil dan manfaat yang dicapai, serta perilaku PNS. (3) Penilaian kinerja Jabatan Fungsional Asisten Pengelola Produksi Perikanan Tangkap dilakukan secara objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan. (4) Penilaian kinerja Jabatan Fungsional Asisten Pengelola Produksi Perikanan Tangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh atasan langsung berdasarkan pertimbangan Tim Penilai Kinerja Jabatan Fungsional Asisten Pengelola Produksi Perikanan Tangkap.

Pasal 20

(1) Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ditetapkan berdasarkan pencapaian angka kredit setiap tahun. (2) Pencapaian angka kredit kumulatif digunakan sebagai salah satu syarat untuk kenaikan pangkat dan/atau kenaikan jabatan. (3) Pencapaian angka kredit kumulatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan penjumlahan pencapaian angka kredit pada setiap tahun.

Pasal 21

(1) Pejabat fungsional Asisten Pengelola Produksi Perikanan Tangkap setiap tahun wajib mengumpulkan angka kredit dari unsur diklat, tugas jabatan, pengembangan profesi, dan unsur penunjang dengan jumlah angka kredit paling kurang: a. 3,75 (tiga koma tujuh lima) untuk Asisten Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Pemula/Pemula; b. 5 (lima) untuk Asisten Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Pelaksana/Terampil; c. 12,5 (dua belas koma lima) untuk Asisten Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Pelaksana Lanjutan/Mahir; dan d. 25 (dua puluh lima) untuk Asisten Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Penyelia. (2) Jumlah angka kredit sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf d, tidak berlaku bagi Asisten Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Penyelia, yang memiliki pangkat tertinggi dalam jenjang jabatan yang didudukinya. (3) Jumlah angka kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar untuk penilaian SKP.

Pasal 22

(1) Jumlah angka kredit kumulatif paling kurang yang harus dipenuhi untuk dapat diangkat dalam jabatan dan kenaikan jabatan dan/atau kenaikan pangkat Asisten Pengelola Produksi Perikanan Tangkap, untuk: a. Asisten Pengelola Produksi Perikanan Tangkap dengan pendidikan Sekolah Usaha Perikanan Menengah (SUPM)/Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. b. Asisten Pengelola Produksi Perikanan Tangkap dengan pendidikan Diploma III (D.III) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (2) Jumlah angka kredit kumulatif yang harus dicapai Asisten Pengelola Produksi Perikanan Tangkap, yaitu: a. paling sedikit 80% (delapan puluh persen) angka kredit berasal dari unsur utama, tidak termasuk sub unsur pendidikan formal; dan b. paling banyak 20% (dua puluh persen) angka kredit berasal dari unsur penunjang.

Pasal 23

Asisten Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Pelaksana Lanjutan/Mahir yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi menjadi Asisten Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Penyelia, angka kredit yang disyaratkan sebanyak 2 (dua) berasal dari sub unsur pengembangan profesi.

Pasal 24

(1) Asisten Pengelola Produksi Perikanan Tangkap yang memiliki angka kredit melebihi angka kredit yang disyaratkan untuk kenaikan jabatan dan/atau pangkat setingkat lebih tinggi, kelebihan angka kredit tersebut dapat diperhitungkan untuk kenaikan jabatan dan/atau pangkat berikutnya. (2) Asisten Pengelola Produksi Perikanan Tangkap yang pada tahun pertama telah memenuhi atau melebihi angka kredit yang disyaratkan untuk kenaikan jabatan dan/atau kenaikan pangkat dalam masa pangkat yang didudukinya, pada tahun kedua dan seterusnya diwajibkan mengumpulkan paling kurang 20% (dua puluh persen) angka kredit dari jumlah angka kredit yang disyaratkan untuk kenaikan jabatan dan/atau kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi yang berasal dari tugas jabatan.

Pasal 25

Asisten Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Penyelia yang menduduki pangkat tertinggi dari jabatannya, setiap tahun sejak menduduki pangkatnya wajib mengumpulkan paling sedikit 10 (sepuluh) angka kredit dari kegiatan tugas jabatan.

Pasal 26

(1) Asisten Pengelola Produksi Perikanan Tangkap yang secara bersama-sama membuat Karya Tulis/Karya Ilmiah di bidang perikanan tangkap, diberikan Angka Kredit dengan ketentuan sebagai berikut: a. apabila terdiri dari 2 (dua) orang penulis maka pembagian angka kredit yaitu 60% (enam puluh persen) bagi penulis utama dan 40% (empat puluh persen) bagi penulis pembantu; b. apabila terdiri dari 3 (tiga) orang penulis maka pembagian angka kredit yaitu 50% (lima puluh persen) bagi penulis utama dan masing-masing 25% (dua puluh lima persen) bagi penulis pembantu; dan c. apabila terdiri dari 4 (empat) orang penulis maka pembagian angka kredit yaitu 40% (empat puluh persen) bagi penulis utama dan masing-masing 20% (dua puluh persen) bagi penulis pembantu. (2) Jumlah penulis pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling banyak 3 (tiga) orang.

BAB XI

PEJABAT YANG MENGUSULKAN ANGKA KREDIT, PEJABAT YANG MENETAPKAN ANGKA KREDIT DAN TIM PENILAI

Pasal 28

Koreksi

Usul penetapan Angka Kredit Asisten Pengelola Produksi Perikanan Tangkap diajukan oleh: a. Pejabat Administrator yang membidangi kepegawaian pada Direktorat Jenderal yang membidangi perikanan tangkap kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di bidang Kesekretariatan pada Direktorat Jenderal yang membidangi perikanan tangkap untuk angka kredit Asisten Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Pelaksana Pemula/Pemula sampai dengan Asisten Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Penyelia di lingkungan Direktorat Jenderal yang membidangi perikanan tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan. b. Kepala Unit Pelaksana Teknis kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di bidang Kesekretariatan pada Direktorat Jenderal yang membidangi Perikanan Tangkap untuk angka kredit Asisten Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Pelaksana Pemula/Pemula sampai dengan Asisten Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Penyelia di lingkungan Unit Pelaksana Teknis Kementerian Kelautan dan Perikanan c. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian kepada Sekretaris Daerah Provinsi atau Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang ditunjuk untuk angka kredit Asisten Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Pelaksana Pemula/Pemula sampai dengan Asisten Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Penyelia di lingkungan Pemerintah Provinsi. d. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama atau Pejabat Administrator yang membidangi kepegawaian kepada Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota atau Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang ditunjuk angka kredit Asisten Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Pelaksana Pemula/Pemula sampai dengan Asisten Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Penyelia di lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Pasal 29

Pejabat yang berwenang MENETAPKAN angka kredit, yaitu: a. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di bidang Kesekretariatan pada Direktorat Jenderal yang membidangi perikanan tangkap bagi Asisten Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Pelaksana Pemula/Pemula sampai dengan Asisten Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Penyelia di lingkungan Direktorat Jenderal yang membidangi perikanan tangkap dan Unit Pelaksana Teknis Kementerian Kelautan dan Perikanan. b. Sekretaris Daerah Provinsi atau Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang ditunjuk untuk angka kredit Asisten Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Pelaksana Pemula/Pemula sampai dengan Asisten Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Penyelia di lingkungan Pemerintah Provinsi. c. Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota atau Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang ditunjuk untuk angka kredit Asisten Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Pelaksana Pemula/Pemula sampai dengan Asisten Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Penyelia di lingkungan Kabupaten/Kota.

Pasal 30

Dalam menjalankan tugasnya, pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dibantu oleh Tim Penilai, yang terdiri atas: a. Tim Penilai Pusat bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di bidang Kesekretariatan pada Direktorat Jenderal yang membidangi perikanan tangkap untuk angka kredit bagi Asisten Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Pelaksana Pemula/Pemula sampai dengan Asisten Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Penyelia di lingkungan Direktorat Jenderal yang membidangi perikanan tangkap dan Unit Pelaksana Teknis Kementerian Kelautan dan Perikanan. b. Tim Penilai Provinsi bagi Sekretaris Daerah Provinsi atau Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang ditunjuk untuk Asisten Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Pelaksana Pemula/Pemula sampai dengan Asisten Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Penyelia di lingkungan Pemerintah Provinsi. c. Tim Penilai Kabupaten/Kota bagi Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota atau Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang ditunjuk untuk Asisten Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Pelaksana Pemula/Pemula sampai dengan Asisten Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Penyelia di lingkungan Kabupaten/Kota.

Pasal 31

(1) Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, terdiri atas pejabat yang berasal dari unsur teknis yang membidangi Asisten Pengelola Produksi Perikanan Tangkap, unsur kepegawaian, dan pejabat fungsional Asisten Pengelola Produksi Perikanan Tangkap. (2) Susunan keanggotaan Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut: a. seorang Ketua merangkap anggota; b. seorang Sekretaris merangkap anggota; dan c. paling sedikit 3 (tiga) orang anggota. (3) Ketua Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, paling rendah Pejabat Administrator. (4) Sekretaris Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, harus berasal dari unsur kepegawaian pada instansi masing-masing. (5) Anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, paling sedikit 2 (dua) orang dari pejabat fungsional Asisten Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Penyelia. (6) Syarat untuk menjadi Anggota Tim Penilai, yaitu: a. menduduki jabatan/pangkat paling rendah sama dengan jabatan/pangkat Asisten Pengelola Produksi Perikanan Tangkap yang dinilai; b. memiliki keahlian serta kemampuan untuk menilai kinerja Asisten Pengelola Produksi Perikanan Tangkap; dan c. aktif melakukan penilaian kinerja. (7) Apabila jumlah anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak dapat dipenuhi dari pejabat fungsional Asisten Pengelola Produksi Perikanan Tangkap, maka Anggota Tim Penilai dapat diangkat dari PNS lain yang memiliki keahlian untuk menilai kinerja pejabat fungsional Asisten Pengelola Produksi Perikanan Tangkap. (8) Pembentukan dan susunan Anggota Tim Penilai ditetapkan oleh: a. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi Perikanan Tangkap pada Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk Tim Penilai Pusat. b. Sekretaris Daerah pada Provinsi untuk Tim Penilai Provinsi. c. Sekretaris Daerah pada Kabupaten/Kota untuk Tim Penilai Kabupaten/Kota.

Pasal 32

Tata kerja Tim Penilai dan tata cara penilaian angka kredit Asisten Pengelola Produksi Perikanan Tangkap ditetapkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan selaku Pimpinan Instansi Pembina Jabatan Fungsional Asisten Pengelola Produksi Perikanan Tangkap.

BAB Ketiga

Tim Penilai

Pasal 30

Koreksi

Pasal 31

Pasal 32

BAB XVI

INSTANSI PEMBINA DAN TUGAS INSTANSI PEMBINA

Pasal 38

Koreksi

Instansi Pembina Jabatan Fungsional Asisten Pengelola Produksi Perikanan Tangkap adalah Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Pasal 39

Koreksi

(1) Instansi pembina berperan sebagai pengelola Jabatan Fungsional Asisten Pengelola Produksi Perikanan Tangkap yang bertanggung jawab untuk menjamin terwujudnya standar kualitas dan profesionalitas jabatan. (2) Instansi Pembina mempunyai tugas sebagai berikut: a. menyusun pedoman kebutuhan Jabatan Fungsional Asisten Pengelola Produksi Perikanan Tangkap; b. MENETAPKAN kebutuhan Jabatan Fungsional Asisten Pengelola Produksi Perikanan Tangkap; c. menyusun standar kompetensi Jabatan Fungsional Asisten Pengelola Produksi Perikanan Tangkap; d. menyusun standar pelaksanaan pengujian kompetensi Jabatan Fungsional Asisten Pengelola Produksi Perikanan Tangkap; e. menyusun petunjuk teknis Jabatan Fungsional Asisten Pengelola Produksi Perikanan Tangkap; f. menyusun standar kualitas hasil kerja dan pedoman penilaian kualitas hasil kerja Pejabat Fungsional Asisten Pengelola Produksi Perikanan Tangkap; g. menyusun pedoman penulisan karya tulis/karya ilmiah yang bersifat inovatif di bidang tugas Jabatan Fungsional Asisten Pengelola Produksi Perikanan Tangkap; h. menganalisis kebutuhan pelatihan fungsional di bidang tugas Jabatan Fungsional Asisten Pengelola Produksi Perikanan Tangkap; i. menyusun kurikulum pelatihan Jabatan Fungsional Asisten Pengelola Produksi Perikanan Tangkap; j. menyelenggarakan pelatihan Jabatan Fungsional Asisten Pengelola Produksi Perikanan Tangkap; k. membina penyelenggaraan pelatihan fungsional pada lembaga pelatihan; l. menyelenggarakan uji kompetensi Jabatan Fungsional Asisten Pengelola Produksi Perikanan Tangkap; m. melakukan sosialisasi Jabatan Fungsional Asisten Pengelola Produksi Perikanan Tangkap; n. mengembangkan sistem informasi Jabatan Fungsional Asisten Pengelola Produksi Perikanan Tangkap; o. memfasilitasi pelaksanaan tugas pokok Jabatan Fungsional Asisten Pengelola Produksi Perikanan Tangkap; p. memfasilitasi pembentukan organisasi profesi Jabatan Fungsional Asisten Pengelola Produksi Perikanan Tangkap; q. memfasilitasi penyusunan dan penetapan kode etik profesi dan kode perilaku Jabatan Fungsional Asisten Pengelola Produksi Perikanan Tangkap; r. melakukan akreditasi pelatihan fungsional dengan mengacu kepada ketentuan yang telah ditetapkan oleh Lembaga Administrasi Negara; dan s. melakukan pemantauan dan evaluasi penerapan Jabatan Fungsional Asisten Pengelola Produksi Perikanan Tangkap. (3) Instansi Pembina dalam rangka melaksanakan tugas pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf i, huruf k, huruf l, huruf m, huruf n, huruf o, dan huruf r, menyampaikan hasil pelaksanaan pembinaan Jabatan Fungsional Asisten Pengelola Produksi Perikanan Tangkap secara berkala sesuai dengan perkembangan pelaksanaan pembinaan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan tembusan Kepala Badan Kepegawaian Negara. (4) Instansi Pembina menyampaikan secara berkala setiap tahun pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, huruf g, huruf h, huruf j, dan huruf p kepada kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan tembusan Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN). (5) Uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf l dapat dilakukan oleh instansi pengguna Jabatan Fungsional setelah mendapat akreditasi dari Instansi Pembina. (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan uji kompetensi Jabatan Fungsional Asisten Pengelola Produksi Perikanan Tangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf l diatur dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan selaku Pimpinan Instansi Pembina.

Peraturan Menteri Nomor 8 Tahun 2017 tentang Jabatan Fungsional Asisten Pengelola Produksi Perikanan Tangkap

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

BAB Kesatu

Pasal 2

BAB Kedua

Pasal 3

BAB III

Pasal 4

BAB IV

Pasal 5

Pasal 6

BAB Kesatu

Pasal 5

BAB Kedua

Pasal 6

BAB V

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

BAB Kesatu

Pasal 7

BAB Kedua

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

BAB VI

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

BAB Kesatu

Pasal 11

Pasal 12

BAB Kedua

Pasal 13

BAB Ketiga

Pasal 14

BAB Keempat

Pasal 15

BAB VII

Pasal 16

BAB VIII

Pasal 17

BAB IX

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

BAB X

Pasal 27

BAB XI

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 30

Pasal 31

Pasal 32

BAB Kesatu

Pasal 28

BAB Kedua

Pasal 29

BAB Ketiga

Pasal 30

Pasal 31

Pasal 32

BAB XII

Pasal 33

Pasal 34