PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 72 Tahun 2021 tentang TATA KERJA BADAN PERTIMBANGAN APARATUR SIPIL NEGARA

PERMEN Nomor 72 Tahun 2021

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Banding Administratif adalah Upaya Administratif yang ditempuh oleh Pegawai Aparatur Sipil Negara yang tidak puas terhadap Keputusan PPK mengenai pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil atau pemutusan hubungan perjanjian kerja sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. 2. Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat BPASN adalah badan yang berwenang menerima, memeriksa, dan mengambil keputusan atas Banding Administratif. 3. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan MENETAPKAN pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 4. Pejabat yang MENETAPKAN Keputusan yang selanjutnya disebut Pejabat adalah pejabat selain PPK yang diberi wewenang MENETAPKAN keputusan di bidang kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 5. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh PPK dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan. 6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara INDONESIA yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh PPK untuk menduduki jabatan pemerintahan. 7. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara INDONESIA yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan. 8. Keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disebut Keputusan PPK adalah keputusan yang dikeluarkan oleh PPK yang bersifat konkret, individual dan final. 9. Tindakan Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disebut Tindakan PPK adalah perbuatan PPK untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkrit dalam rangka menjalankan kewenangannya untuk MENETAPKAN pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN. 10. Hari adalah hari kerja. 11. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara dan reformasi birokrasi.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN ORGANISASI

Pasal 2

Koreksi

BPASN berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada PRESIDEN.

Pasal 3

Koreksi

(1) BPASN mempunyai tugas menerima, memeriksa, dan mengambil keputusan atas Banding Administratif yang diajukan oleh Pegawai ASN karena tidak puas terhadap Keputusan PPK dan/atau Tindakan PPK. (2) Keputusan sebagaimana dimaksud ayat (1) berupa: a. pemberhentian sebagai PNS; dan b. pemutusan hubungan perjanjian kerja sebagai PPPK.

Pasal 4

(1) Keanggotaan BPASN terdiri atas unsur: a. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi; b. Badan Kepegawaian Negara; c. Sekretariat Kabinet; d. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; e. Badan Intelijen Negara; f. Kejaksaan Republik INDONESIA; dan g. Korps Profesi Pegawai ASN atau disebut KORPRI. (2) Susunan keanggotaan BPASN terdiri atas: a. Ketua; b. Wakil Ketua; dan c. Anggota. (3) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dijabat oleh Menteri. (4) Wakil Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dijabat oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara. (5) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dijabat oleh: a. Sekretaris Kabinet; b. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia; c. Kepala Badan Intelijen Negara; d. Jaksa Agung; dan e. Ketua Dewan Pengurus Nasional Korps Profesi Pegawai ASN/KORPRI.

Pasal 5

(1) Ketua, mempunyai tugas: a. MENETAPKAN keputusan BPASN; b. menyelesaikan gugatan atas keputusan BPASN; dan c. memberikan laporan secara berkala kepada PRESIDEN. (2) Wakil Ketua, mempunyai tugas : a. membantu Ketua dalam melaksanakan tugasnya; b. melaksanakan tugas ketua apabila ketua berhalangan; dan c. memberikan laporan secara berkala kepada Ketua. (3) Anggota, mempunyai tugas : a. memberikan pertimbangan sesuai tugas dan fungsi; b. memberikan masukan dan/atau saran pendapat dalam persidangan secara aktif untuk kepentingan pengambilan keputusan; dan c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua.

Pasal 6

(1) BPASN dibantu oleh Sekretariat BPASN. (2) Sekretariat BPASN dipimpin oleh Kepala Sekretariat BPASN. (3) Sekretariat BPASN merupakan unit kerja di lingkungan Badan Kepegawaian Negara. (4) Sekretariat BPASN mempunyai tugas memberikan dukungan teknis dan administratif kepada BPASN. (5) Kepala Sekretariat BPASN berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Wakil Ketua. (6) Dalam pelaksanaan tugasnya, Kepala Sekretariat BPASN membuat laporan kepada Ketua melalui Wakil Ketua.

BAB III

TATA KERJA

Pasal 7

Koreksi

Pegawai ASN dapat mengajukan Banding Administratif atas Keputusan PPK dan pengaduan tidak puas atas Tindakan PPK kepada BPASN.

Pasal 8

Koreksi

Banding Administratif atas Keputusan PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 berupa: a. pemberhentian sebagai PNS; dan b. pemutusan hubungan perjanjian kerja sebagai PPPK.

Pasal 9

(1) Banding Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilakukan dengan mengajukan surat permohonan kepada BPASN. (2) Pengajuan Banding Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Sekretariat BPASN. (3) Pengajuan Banding Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung mulai tanggal Keputusan PPK yang diajukan Banding Administratif diterima oleh Pegawai ASN.

Pasal 10

(1) Pengajuan Banding Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 harus dilengkapi dengan dokumen yang terdiri atas: a. Surat Keputusan PPK; b. surat/dokumen bukti sanggahan; c. tanda terima pengiriman tembusan kepada PPK; dan d. tanda terima Keputusan PPK.

Pasal 11

Sekretariat BPASN menerima pengajuan Banding Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan memberikan tanda registrasi permohonan banding kepada Pegawai ASN.

Pasal 12

(1) BPASN melakukan pemeriksaan terhadap pengajuan Banding Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11. (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap: a. kelengkapan dokumen pengajuan; b. kesesuaian batas waktu pengajuan Banding Administratif; dan c. kesesuaian Keputusan PPK yang diajukan Banding Administrasi dengan tugas BPASN. (3) Dalam melaksanakan pemeriksaan, BPASN berwenang meminta keterangan dan/atau data tambahan dari Pegawai ASN, pejabat dan/atau pihak lain. (4) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan menganalisis alasan dan/atau bukti sanggahan yang disampaikan oleh Pegawai ASN, tanggapan PPK, serta keterangan dan/atau data tambahan.

Pasal 13

(1) Dalam hal Banding Administratif yang diajukan tidak termasuk dalam kewenangan BPASN dan/atau melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3), BPASN mengeluarkan surat penetapan tidak dapat diterima. (2) Surat penetapan tidak dapat diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Kepala Sekretariat BPASN.

Pasal 14

(1) Pengambilan keputusan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 13 dilaksanakan melalui sidang BPASN. (2) Pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan oleh BPASN paling lambat 65 (enam puluh lima) Hari terhitung mulai tanggal tanda registrasi permohonan banding dikeluarkan. (3) Sidang BPASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan prasidang BPASN.

Pasal 15

Prasidang BPASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) dilakukan untuk merumuskan saran pengambilan keputusan dalam sidang BPASN.

Pasal 16

(1) Prasidang BPASN dipimpin oleh Wakil Ketua BPASN. (2) Prasidang BPASN wajib dihadiri paling sedikit oleh 3 (tiga) anggota BPASN. (3) Dalam hal anggota BPASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhalangan, anggota BPASN dapat menugaskan pejabat lain yang dapat memberikan pertimbangan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

Pasal 17

(1) Sidang BPASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) wajib dihadiri oleh Ketua dan/atau Wakil Ketua serta paling sedikit oleh 3 (tiga) anggota BPASN. (2) Dalam hal anggota BPASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan, anggota BPASN dapat memberikan kuasa kepada pejabat di lingkungannya paling rendah menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama. (3) Sidang BPASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan 1 (satu) kali dalam setiap bulan.

Pasal 18

(1) Dalam pelaksanaan sidang BPASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Ketua memimpin sidang BPASN. (2) Dalam sidang BPASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Ketua mengambil keputusan setelah mempertimbangkan pendapat dari Anggota. (3) Dalam hal Ketua berhalangan, Ketua dapat menugaskan secara tertulis kepada Wakil Ketua untuk memimpin sidang BPASN. (4) Dalam hal diperlukan, Ketua atau Wakil Ketua dapat mengundang instansi pemerintah terkait dalam Sidang BPASN. (5) Keputusan yang diambil dalam sidang BPASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan menjadi keputusan BPASN. (6) Keputusan BPASN sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh Ketua BPASN. (7) Dalam hal sidang BPASN dipimpin Wakil Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Wakil Ketua menyampaikan keputusan yang diambil dalam sidang BPASN kepada Ketua paling lambat 7 (tujuh) Hari sejak pelaksanaan sidang BPASN. (8) Ketua setelah menerima keputusan yang diambil oleh Wakil Ketua dalam sidang BPASN sebagaimana dimaksud pada ayat (7), MENETAPKAN keputusan BPASN paling lambat 14 (empat belas) Hari terhitung sejak diterimanya keputusan Wakil Ketua.

Pasal 19

(1) Keputusan BPASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (5) dapat memperkuat, memperingan, memperberat, mengubah, atau membatalkan keputusan PPK. (2) Keputusan BPASN wajib dilaksanakan oleh semua pihak yang terkait. (3) Keputusan BPASN berlaku sejak tanggal ditetapkan. (4) Keputusan BPASN disampaikan kepada Pemohon dan PPK.

Pasal 20

Dalam hal Pegawai ASN tidak puas terhadap keputusan BPASN, Pegawai ASN dapat mengajukan upaya hukum kepada pengadilan tinggi tata usaha negara.

BAB Kelima

Pengambilan Keputusan

Pasal 14

Koreksi

Pasal 15

Prasidang BPASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) dilakukan untuk merumuskan saran pengambilan keputusan dalam sidang BPASN.

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Dalam hal Pegawai ASN tidak puas terhadap keputusan BPASN, Pegawai ASN dapat mengajukan upaya hukum kepada pengadilan tinggi tata usaha negara.

Peraturan Menteri Nomor 72 Tahun 2021 tentang TATA KERJA BADAN PERTIMBANGAN APARATUR SIPIL NEGARA

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

BAB III

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

BAB Kesatu

Pasal 7

Pasal 8

BAB Kedua

Pasal 9

Pasal 10

BAB Ketiga

Pasal 11

BAB Keempat

Pasal 12

Pasal 13

BAB Kelima

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

BAB V

Pasal 21

BAB VI

Pasal 22

Pasal 23