Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara INDONESIA yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
2. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan MENETAPKAN pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian aparatur sipil negara dan pembinaan manajemen aparatur sipil negara di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan,
pemindahan, dan pemberhentian aparatur sipil negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
4. Jabatan Fungsional adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
5. Jabatan Fungsional Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melakukan kegiatan analisis penyelidikan, pembelaan, dan advokasi hukum dalam rangka pelindungan dan pengamanan perdagangan.
6. Pejabat Fungsional Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan yang selanjutnya disebut Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan adalah PNS yang diberikan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melaksanakan kegiatan analisis penyelidikan, pembelaan, dan advokasi hukum dalam rangka pelindungan dan pengamanan perdagangan.
7. Analisis Penyelidikan adalah kegiatan analisis dalam rangka pembuktian yang dilakukan oleh Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan untuk memulihkan kerugian atau mencegah ancaman kerugian industri dalam negeri akibat impor barang dumping, subsidi, dan lonjakan jumlah barang impor.
8. Pembelaan adalah upaya yang dilakukan untuk melindungi dan mengamankan industri dalam negeri dari adanya ancaman kebijakan, regulasi, tuduhan praktik perdagangan tidak sehat, dan/atau tuduhan lonjakan Impor dari negara mitra dagang atas barang ekspor nasional, serta kebijakan nasional terkait perdagangan yang ditentang oleh negara lain.
9. Advokasi Hukum adalah kegiatan pemberian pandangan hukum yang meliputi kegiatan penelaahan hukum, konsultasi hukum, pendampingan, dan tindakan hukum lainnya oleh Analis Investigasi dan Pengamanan
Perdagangan untuk melindungi dan mengamankan kepentingan perdagangan INDONESIA dari aktivitas perdagangan internasional.
10. Pelindungan dan Pengamanan Perdagangan adalah kebijakan pemerintah meliputi tindakan penyelidikan dan Pembelaan dalam rangka melindungi dan mengamankan kepentingan perdagangan INDONESIA dari aktivitas perdagangan internasional.
11. Sasaran Kerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh seorang PNS yang harus dicapai setiap tahun.
12. Angka Kredit adalah satuan nilai dari uraian kegiatan dan/atau akumulasi nilai dari uraian kegiatan yang harus dicapai oleh Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan dalam rangka pembinaan karier yang bersangkutan.
13. Angka Kredit Kumulatif adalah akumulasi nilai Angka Kredit minimal yang harus dicapai oleh Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan sebagai salah satu syarat kenaikan pangkat dan jabatan.
14. Penetapan Angka Kredit yang selanjutnya disingkat PAK adalah hasil penilaian yang diberikan berdasarkan Angka Kredit untuk pengangkatan atau kenaikan pangkat atau jabatan dalam Jabatan Fungsional Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan.
15. Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan yang selanjutnya disebut Tim Penilai adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan pejabat yang memiliki kewenangan MENETAPKAN Angka Kredit dan bertugas mengevaluasi keselarasan hasil kerja dengan tugas yang disusun dalam SKP serta menilai capaian kinerja Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan dalam bentuk Angka Kredit.
16. Standar Kompetensi Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan yang selanjutnya disebut Standar Kompetensi adalah deskripsi pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang diperlukan seorang aparatur sipil
negara dalam melaksanakan tugas Jabatan Fungsional Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan.
17. Uji Kompetensi adalah proses pengukuran dan penilaian terhadap kompetensi teknis, manajerial, dan sosial- kultural dari Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan dalam melaksanakan tugas dan fungsi dalam jabatan.
18. Hasil Kerja adalah unsur kegiatan utama yang harus dicapai oleh Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan sebagai prasyarat menduduki setiap jenjang Jabatan Fungsional Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan.
19. Hasil Kerja Minimal adalah unsur kegiatan utama yang harus dicapai minimal oleh Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan sebagai prasyarat pencapaian Hasil Kerja.
20. Karya Tulis/Karya Ilmiah adalah tulisan hasil pokok pikiran, pengembangan, dan hasil kajian/penelitian yang disusun oleh Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan baik perorangan atau kelompok di bidang Analisis Penyelidikan, Pembelaan dan Advokasi Hukum dalam rangka Pelindungan dan Pengamanan Perdagangan.
21. Instansi Pembina Jabatan Fungsional Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan yang selanjutnya disebut Instansi Pembina adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.
22. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara.
BAB II
KEDUDUKAN, TANGGUNG JAWAB, DAN KLASIFIKASI/RUMPUN JABATAN
(1) Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional di bidang Analisis Penyelidikan, Pembelaan dan Advokasi Hukum dalam rangka Pelindungan dan Pengamanan Perdagangan pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan dan Perwakilan Republik INDONESIA di luar negeri yang melakukan kegiatan Analisis Penyelidikan, Pembelaan, dan Advokasi Hukum dalam rangka Pelindungan dan Pengamanan Perdagangan.
(2) Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada pejabat pimpinan tinggi madya, pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, atau pejabat pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan.
(3) Kedudukan Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam peta jabatan berdasarkan analisis tugas dan fungsi unit kerja, analisis jabatan, dan analisis beban kerja yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 3
Jabatan Fungsional Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan merupakan jabatan karier PNS.
Pasal 4
Jabatan Fungsional Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan termasuk dalam klasifikasi/rumpun hukum dan peradilan.
(1) Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional di bidang Analisis Penyelidikan, Pembelaan dan Advokasi Hukum dalam rangka Pelindungan dan Pengamanan Perdagangan pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan dan Perwakilan Republik INDONESIA di luar negeri yang melakukan kegiatan Analisis Penyelidikan, Pembelaan, dan Advokasi Hukum dalam rangka Pelindungan dan Pengamanan Perdagangan.
(2) Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada pejabat pimpinan tinggi madya, pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, atau pejabat pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan.
(3) Kedudukan Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam peta jabatan berdasarkan analisis tugas dan fungsi unit kerja, analisis jabatan, dan analisis beban kerja yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 3
Jabatan Fungsional Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan merupakan jabatan karier PNS.
(1) Jabatan Fungsional Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan merupakan Jabatan Fungsional kategori keahlian.
(2) Jenjang Jabatan Fungsional Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari jenjang terendah sampai dengan jenjang tertinggi terdiri atas:
a. Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan Ahli Pertama;
b. Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan Ahli Muda;
c. Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan Ahli Madya; dan
d. Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan Ahli Utama.
(3) Jenjang pangkat untuk masing-masing Jabatan Fungsional Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan tercantum dalam Lampiran III sampai dengan Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
BAB IV
TUGAS JABATAN, UNSUR DAN SUB-UNSUR KEGIATAN, URAIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN, DAN HASIL KERJA
Tugas Jabatan Fungsional Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan yaitu melaksanakan Analisis Penyelidikan, Pembelaan, dan Advokasi Hukum dalam rangka Pelindungan dan Pengamanan Perdagangan.
(1) Unsur kegiatan tugas Jabatan Fungsional Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan yang dapat dinilai Angka Kreditnya, terdiri atas:
a. penyelidikan pelindungan perdagangan internasional;
b. Pembelaan hambatan perdagangan ekspor; dan
c. Advokasi Hukum.
(2) Sub-unsur dari unsur kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
a. penyelidikan pelindungan perdagangan internasional meliputi:
1. penyelidikan tindakan pengamanan perdagangan; dan
2. penyelidikan tindakan antidumping atau subsidi;
b. Pembelaan hambatan perdagangan ekspor meliputi:
1. persiapan penanganan masalah hambatan perdagangan ekspor;
2. penanganan masalah hambatan perdagangan ekspor; dan
3. tindak lanjut penanganan masalah hambatan perdagangan ekspor;
c. Advokasi Hukum meliputi:
1. litigasi; dan
2. nonlitigasi.
Pasal 8
Pasal 9
Pasal 10
Dalam hal suatu unit kerja tidak terdapat Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan yang sesuai dengan jenjang jabatannya untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan yang berada satu tingkat di atas atau satu tingkat di bawah jenjang jabatannya dapat melakukan kegiatan tersebut berdasarkan penugasan secara tertulis dari pimpinan unit kerja yang bersangkutan.
Pasal 11
(1) Penilaian Angka Kredit pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ditetapkan sebagai berikut:
a. Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan yang melaksanakan kegiatan Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan satu tingkat di atas jenjang jabatannya, Angka Kredit yang diperoleh ditetapkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari Angka Kredit setiap butir kegiatan; dan
b. Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan yang melaksanakan kegiatan Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan satu tingkat di bawah jenjang jabatannya, Angka Kredit yang diperoleh ditetapkan sebesar 100% (seratus persen) dari Angka Kredit dari setiap butir kegiatan.
(2) Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
Tugas Jabatan Fungsional Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan yaitu melaksanakan Analisis Penyelidikan, Pembelaan, dan Advokasi Hukum dalam rangka Pelindungan dan Pengamanan Perdagangan.
(1) Unsur kegiatan tugas Jabatan Fungsional Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan yang dapat dinilai Angka Kreditnya, terdiri atas:
a. penyelidikan pelindungan perdagangan internasional;
b. Pembelaan hambatan perdagangan ekspor; dan
c. Advokasi Hukum.
(2) Sub-unsur dari unsur kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
a. penyelidikan pelindungan perdagangan internasional meliputi:
1. penyelidikan tindakan pengamanan perdagangan; dan
2. penyelidikan tindakan antidumping atau subsidi;
b. Pembelaan hambatan perdagangan ekspor meliputi:
1. persiapan penanganan masalah hambatan perdagangan ekspor;
2. penanganan masalah hambatan perdagangan ekspor; dan
3. tindak lanjut penanganan masalah hambatan perdagangan ekspor;
c. Advokasi Hukum meliputi:
1. litigasi; dan
2. nonlitigasi.
(1) Uraian kegiatan tugas Jabatan Fungsional Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan sesuai dengan jenjang jabatannya, ditetapkan dalam butir kegiatan sebagai berikut:
a. Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan Ahli Pertama, meliputi:
1. melakukan identifikasi data dan informasi volume impor produk dalam kegiatan peringatan dini terjadinya lonjakan impor (early warning);
2. melakukan validasi dokumen permohonan penyelidikan;
3. menyusun daftar tanggapan dari pihak yang berkepentingan terkait dengan inisiasi penyelidikan;
4. menyusun pemberitahuan publik terkait dengan inisiasi penyelidikan;
5. menyusun notifikasi dimulainya penyelidikan berdasarkan Article
12.1(a) World Trade Organization Agreement on Safeguards;
6. melakukan identifikasi data dan informasi yang terkait rekomendasi tindakan pengamanan sementara;
7. melakukan identifikasi data dan informasi dengar pendapat publik dalam penyelidikan tindakan pengamanan perdagangan;
8. mengidentifikasi data dan informasi dalam penyusunan kuesioner penyelidikan;
9. melakukan verifikasi lapangan dalam rangka penyelidikan tindakan pengamanan perdagangan;
10. menyusun notifikasi penghentian penyelidikan berdasarkan Article 12 World Trade Organization Agreement on Safeguards;
11. menyusun notifikasi pengenaan Tindakan Pengamanan Perdagangan berdasarkan Article
12.1(c) World Trade Organization Agreement on Safeguards;
12. melakukan identifikasi data dan informasi dengar pendapat publik dalam peninjauan kembali;
13. mengidentifikasi data dan informasi dalam penyusunan kuesioner peninjauan Kembali;
14. melakukan verifikasi lapangan dalam rangka peninjauan kembali;
15. mengidentifikasi data dan informasi terkait kegiatan asistensi/pendampingan terkait permohonan tindakan antidumping atau imbalan;
16. mengidentifikasi data dan informasi terkait dugaan dumping atau subsidi dalam permohonan;
17. menyusun pemberitahuan awal dalam bahasa asing kepada perwakilan negara yang diduga dumping atau subsidi;
18. menyusun pemberitahuan publik dalam bahasa INDONESIA dan bahasa asing;
19. mengidentifikasi para pihak yang berkepentingan;
20. mengidentifikasi data dan informasi pada jawaban kuesioner;
21. mengidentifikasi data dan informasi terkait produk yang diselidiki, kinerja perusahaan, dokumen penjualan, biaya produksi dan biaya penjualan, dan isu lainnya terkait penyelidikan;
22. mengidentifikasi data dan informasi dalam rangka dengar pendapat;
23. mengidentifikasi data dan informasi sebagai bahan analisis lanjutan;
24. mengidentifikasi data dan informasi dalam rangka evaluasi dampak pengenaan bea masuk antidumping atau bea masuk imbalan;
25. mengidentifikasi dan menyusun bahan presentasi kegiatan asistensi atau forum komunikasi;
26. mengidentifikasi isu-isu dalam rangka perundingan;
27. melakukan identifikasi masalah hambatan perdagangan ekspor;
28. menyusun ikhtisar dari dokumen inisiasi, petisi penyelidikan, keputusan sementara (preliminary determination), temuan fakta (statement of essential facts), keputusan akhir (final determination), reviu pengenaan, atau dokumen lainnya dalam kerangka penanganan tuduhan dumping, subsidi, atau safeguard dari otoritas negara mitra dagang;
29. menyusun ikhtisar dari kebijakan negara mitra dagang yang menghambat atau berpotensi menghambat akses ekspor produk INDONESIA;
30. melakukan pemberitahuan kepada pihak terkait (stakeholders) mengenai adanya masalah hambatan perdagangan ekspor;
31. mengidentifikasi bukti pendukung untuk Pembelaan atas penanganan masalah hambatan perdagangan ekspor;
32. mengumpulkan data dan informasi dalam rangka penanganan masalah hambatan perdagangan ekspor;
33. melakukan pemutakhiran informasi perkembangan masalah hambatan perdagangan ekspor;
34. menyusun laporan berkala perkembangan penanganan masalah hambatan perdagangan ekspor kepada pimpinan;
35. menyusun konsep siaran pers terkait penanganan masalah hambatan perdagangan ekspor;
36. menyusun request for consultation, establishment of a panel, notice of appeal, compliance panel, atau arbitrase lainnya;
37. menyusun rencana kerja penangangan sengketa perdagangan internasional;
38. mengidentifikasi daftar advokat/lawyer;
39. mengidentifikasi jawaban atas pertanyaan panel dispute settlement body di World Trade Organization maupun badan penyelesaian sengketa lainnya;
40. mengidentifikasi bukti pendukung terkait pelaksanaan penanganan sengketa perdagangan internasional;
41. mengidentifikasi daftar panelis dispute settlement body di World Trade Organization maupun pada badan penyelesaian sengketa perdagangan internasional lainnya;
42. menganalisis term of reference atau scoping paper terkait perundingan atau evaluasi perjanjian perdagangan internasional;
43. mengidentifikasi data dan informasi dalam penyusunan dokumen terkait ratifikasi perjanjian perdagangan internasional; dan
44. mengidentifikasi data dan informasi dalam penyusunan dokumen terkait permasalahan
dalam pelaksanaan perjanjian perdagangan internasional;
b. Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan Ahli Muda, meliputi:
1. menganalisis data dan informasi volume impor produk dalam kegiatan peringatan dini terjadinya lonjakan impor (early warning);
2. melakukan asistensi/pendampingan terkait tata cara pengajuan permohonan penyelidikan;
3. menganalisis data dan informasi dalam rekomendasi tindakan pengamanan sementara;
4. menyusun notifikasi rencana pengenaan tindakan pengamanan sementara berdasarkan Article 12.4 WTO Agreement on Safeguards;
5. menganalisis substansi dengar pendapat publik (public hearing) dalam penyelidikan tindakan pengamanan perdagangan;
6. menyusun kuesioner penyelidikan;
7. menyusun notifikasi temuan hasil akhir penyelidikan berdasarkan Article 12.1(b) World Trade Organization Agreement on Safeguards;
8. menyusun masukan substansi penyelidikan dalam rapat tim pertimbangan kepentingan nasional;
9. menyusun masukan substansi penyelidikan dalam rapat tim tarif;
10. menganalisis substansi dengar pendapat publik (public hearing) dalam peninjauan kembali;
11. menyusun kuesioner peninjauan kembali;
12. menyusun masukan posisi INDONESIA terkait penyelidikan pada forum Komite World Trade Organization;
13. menyusun masukan substansi penyelidikan pada rancangan peraturan perundangan- undangan bidang pengamanan dan pelindungan perdagangan;
14. menyusun masukan substansi yang akan digunakan oleh pimpinan dalam rapat lintas kementerian maupun harmonisasi;
15. menganalisis data dan informasi terkait kegiatan asistensi/pendampingan terkait permohonan tindakan antidumping atau imbalan;
16. menganalisis data dan informasi dalam permohonan penyelidikan antidumping atau subsidi;
17. menganalisis data dan informasi hasil konsultasi dalam rangka permohonan penyelidikan tindakan imbalan;
18. menyusun kuesioner kepada pihak yang berkepentingan;
19. menganalisis kuesioner dan tanggapan yang disampaikan pihak yang berkepentingan;
20. menganalisis data dan informasi terkait produk yang diselidiki, kinerja perusahaan, dokumen penjualan, biaya produksi dan biaya penjualan, dan isu lainnya terkait penyelidikan;
21. menganalisis tanggapan hasil dengar pendapat;
22. melakukan analisis lanjutan dugaan dumping atau subsidi;
23. melakukan analisis terhadap tindakan penyesuaian;
24. membuat notifikasi tindakan antidumping dan antisubsidi kepada World Trade Organization;
25. menganalisis data dan informasi dalam rangka evaluasi dampak pengenaan bea masuk antidumping atau bea masuk imbalan;
26. menyusun pendapat/masukan tata cara pengajuan permohonan penyelidikan tindakan antidumping;
27. menganalisis data dan informasi yang disampaikan dalam gugatan yang disampaikan oleh negara mitra;
28. menganalisis isu dalam rangka perundingan;
29. melakukan analisis awal terhadap setiap masalah hambatan ekspor;
30. merumuskan rencana kerja operasional penanganan hambatan perdagangan ekspor;
31. menganalisis permasalahan dalam dokumen inisiasi, petisi penyelidikan, keputusan sementara (preliminary determination), temuan fakta (statement of essential facts), keputusan akhir (final determination), reviu pengenaan, atau dokumen lainnya dalam kerangka penanganan tuduhan dumping, subsidi, atau safeguard dari otoritas negara mitra dagang;
32. menganalisis permasalahan dalam kebijakan negara mitra dagang yang menghambat atau berpotensi menghambat akses ekspor produk INDONESIA;
33. melakukan pemetaan kuesioner penyelidikan atau reviu pengenaan dalam kerangka tuduhan dumping, subsidi, atau safeguard dari otoritas negara mitra dagang;
34. menyusun bahan koordinasi dengan para pihak terkait (stakeholders) dalam rangka penanganan masalah hambatan perdagangan ekspor;
35. melakukan asistensi pengisian kuesioner oleh perusahaan dalam rangka penanganan penyelidikan atau reviu pengenaan atas tuduhan dumping, subsidi, atau safeguard;
36. menyusun butir wicara (oral statement) untuk pelaksanaan sidang (hearing), konsultasi, atau kegiatan verifikasi (site verification/on the spot investigation) dengan otoritas negara mitra dagang;
37. melakukan advokasi kepada perusahaan yang terdampak dari masalah hambatan perdagangan ekspor;
38. melakukan analisis dampak terhadap kinerja ekspor pasca penanganan masalah hambatan perdagangan ekspor;
39. menyusun jawaban atau tanggapan atas request for consultation, establishment of a panel, notice of appeal, compliance panel, atau arbitrase lainnya;
40. MENETAPKAN kualifikasi kebutuhan dalam seleksi pemilihan advokat/lawyer;
41. menganalisis permasalahan hukum terkait penanganan sengketa perdagangan internasional;
42. menganalisis preliminary ruling dalam penanganan sengketa perdagangan internasional;
43. menganalisis permasalahan hukum terkait requests for consultations, establishment of a panel, notice of appeal, compliance panel, atau arbitrase lainnya;
44. menganalisis interim report terkait penanganan sengketa perdagangan internasional;
45. melakukan pendampingan hukum pada konsultasi, panel hearing, appellate body hearing, compliance panel hearing, atau arbitrase lainnya;
46. menganalisis permasalahan hukum terkait perjanjian perdagangan internasional;
47. melakukan legal scrubbing atas teks hukum dalam rangka perjanjian perdagangan internasional; dan
48. melakukan pendampingan hukum pada pertemuan, sidang, atau konferensi terkait perjanjian perdagangan internasional;
c. Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan Ahli Madya, meliputi:
1. melakukan asistensi/pendampingan terkait penyusunan bukti awal permohonan penyelidikan;
2. menganalisis lonjakan impor dan kerugian serius atau ancaman kerugian serius dalam dokumen bukti awal permohonan penyelidikan;
3. melakukan analisis preliminary determination terkait dengan rekomendasi tindakan pengamanan sementara;
4. menyusun masukan substansi penyelidikan dalam konsultasi pengenaan tindakan pengamanan sementara;
5. merancang metodologi, bentuk dan substansi dalam penyusunan kuesioner penyelidikan;
6. menganalisis jawaban kuesioner penyelidikan;
7. merancang metodologi, bentuk dan substansi dalam penyusunan kuesioner peninjauan kembali;
8. menganalisis jawaban kuesioner peninjauan kembali;
9. menyusun notifikasi hasil midterm review berdasarkan Article
12.5 World Trade Organization Agreement on Safeguards;
10. menyusun notifikasi perubahan daftar negara yang dikecualikan berdasarkan Article 9.1 footnote 2 World Trade Organization Agreement on Safeguards;
11. menyusun kajian substansi penyelidikan dalam konsultasi pengenaan tindakan pengamanan perdagangan;
12. menyusun masukan substansi penyelidikan pada rancangan peraturan nasional maupun internasional;
13. menyusun notifikasi berlakunya peraturan nasional terkait tindakan pengamanan perdagangan berdasarkan Article 12.6 World Trade Organization Agreement on Safeguards;
14. menyusun masukan substansi terkait pembentukan perjanjian internasional baik dalam lingkup bilateral, regional, maupun multilateral;
15. menyusun rekomendasi tindak lanjut kelayakan hasil asistensi untuk diajukan menjadi permohonan tindakan antidumping atau imbalan;
16. menganalisis bukti awal dugaan dumping atau subsidi;
17. menyusun jawaban hasil konsultasi dalam bahasa asing;
18. menganalisis dan menyusun berita acara hasil verifikasi lapangan;
19. menyusun tanggapan yang disampaikan para pihak yang berkepentingan;
20. menyusun rekomendasi tindakan pengenaan antidumping, imbalan, atau penghentian penyelidikan kepada ketua;
21. menyusun nota kesepakatan dalam rangka tindakan penyesuaian dalam bahasa asing dan bahasa INDONESIA;
22. menyusun pendapat/masukan teknis notifikasi tindakan antidumping dan antisubsidi di World Trade Organization;
23. menganalisis dan menyusun laporan dalam rangka evaluasi dampak pengenaan bea masuk antidumping atau bea masuk imbalan;
24. menyusun pendapat/masukan pokok ketentuan pengenaan tindakan antidumping;
25. menganalisis dan membuat draft text dalam rangka perundingan;
26. merancang strategi penanganan setiap masalah hambatan ekspor;
27. merumuskan rencana kerja tahunan penanganan hambatan perdagangan ekspor;
28. menyusun jawaban atau respon kuesioner penyelidikan atau reviu pengenaan dalam kerangka tuduhan dumping, subsidi, atau safeguard dari otoritas negara mitra dagang;
29. menyusun kertas posisi/submisi Pembelaan dari pejabat setingkat unit kerja;
30. menyusun berita faksimile pelaksanaan sidang (hearing) atau konsultasi dengan otoritas negara mitra dagang;
31. melakukan pendampingan terhadap perusahaan pada kegiatan verifikasi (site verification/on the spot investigation) oleh otoritas negara mitra dagang;
32. melakukan pendampingan dalam kegiatan verifikasi (site verification/on the spot investigation) oleh otoritas negara mitra dagang dalam tuduhan anti-circumvention;
33. melakukan monitor dan evaluasi pada pihak terkait (stakeholders) pasca penanganan masalah hambatan perdagangan ekspor;
34. menyusun written submission penanganan sengketa perdagangan internasional;
35. menganalisis dampak hukum terkait penanganan sengketa perdagangan internasional;
36. menyusun oral statement terkait sengketa perdagangan internasional di World Trade Organization atau badan penyelesaian sengketa lainnya;
37. menyusun opini hukum terkait penyelesaian sengketa perdagangan internasional;
38. menyusun rekomendasi terkait penanganan sengketa perdagangan internasional;
39. menganalisis dampak hukum terkait perjanjian perdagangan internasional;
40. menyusun opini hukum terkait implementasi perjanjian perdagangan internasional;
41. menyusun opini hukum terkait perumusan legal text perjanjian perdagangan internasional;
42. menyusun opini hukum terkait perumusan nonlegal text perjanjian perdagangan internasional;
43. menyusun opini hukum terkait kesesuaian kebijakan kementerian/lembaga dalam bidang perdagangan dengan komitmen INDONESIA di perjanjian perdagangan internasional;
44. menyusun rekomendasi terkait perjanjian perdagangan internasional;
45. menyusun analsis hukum terkait ratifikasi perjanjian internasional berdasarkan hasil rapat dengar pendapat di Dewan Perwakilan Rakyat dan forum lainnya; dan
46. melakukan pendampingan hukum dalam rangka perundingan perdagangan internasional;
dan
d. Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan Ahli Utama, meliputi:
1. menyusun analisis rekomendasi tindakan pengamanan sementara;
2. merumuskan tindak lanjut pengenaan tindakan pengamanan perdagangan atau laporan penghentian penyelidikan;
3. merancang strategi dalam penyelidikan tindakan pengamanan perdagangan;
4. mengevaluasi kebijakan strategis dalam rangka pengenaan tindakan pengamanan perdagangan;
5. menyusun rekomendasi tentang hasil peninjauan kembali;
6. merancang strategi dalam peninjauan kembali.
7. melakukan evaluasi strategi peninjauan kembali kebijakan strategis;
8. mengevaluasi kebijakan strategis dalam rangka pengenaan tindakan antidumping atau imbalan;
9. merancang strategi dalam pengenaan tindakan antidumping atau imbalan;
10. melakukan telaah strategis terhadap permasalahan hambatan perdagangan ekspor;
11. menyusun kertas posisi/submisi Pembelaan dari pejabat setingkat instansi;
12. melakukan supervisi kepada delegasi INDONESIA dalam sidang (hearing) atau konsultasi dengan otoritas negara mitra dagang;
13. melakukan supervisi kepada delegasi INDONESIA dalam kegiatan verifikasi (site verification/on the spot investigation) respon kuesioner pemerintah dengan otoritas negara mitra dagang dalam tuduhan dumping atau subsidi;
14. merancang solusi dalam penanganan sengketa perdagangan internasional;
15. merancang strategi penyelesaian masalah dalam pelaksanaan penanganan sengketa perdagangan internasional;
16. merumuskan pendapat atau rekomendasi teknis pada pertemuan, sidang, atau konferensi terkait perjanjian perdagangan internasional;
17. melakukan supervisi kepada delegasi INDONESIA dalam konsultasi, panel hearing, appellate body hearing, compliance panel hearing, atau arbitrase lainnya; dan
18. merumuskan pendapat atau rekomendasi pada pertemuan, sidang, konferensi, atau legal scrubbing terkait perjanjian perdagangan internasional.
(2) Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan yang melaksanakan kegiatan tugas jabatan sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan nilai Angka Kredit tercantum
dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(3) Rincian uraian kegiatan masing-masing jenjang Jabatan Fungsional Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Instansi Pembina.
Hasil kerja tugas Jabatan Fungsional Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan sesuai dengan jenjang jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), sebagai berikut:
a. Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan Ahli Pertama, meliputi:
1. matriks identifikasi data dan informasi volume impor produk dalam kegiatan peringatan dini terjadinya lonjakan impor (early warning);
2. berkas hasil validasi (administratif dan substantif) dokumen permohonan penyelidikan;
3. matriks atau daftar tanggapan dari pihak yang berkepentingan terkait dengan inisiasi penyelidikan;
4. berkas pemberitahuan publik terkait dengan inisiasi penyelidikan;
5. dokumen notifikasi dimulainya penyelidikan berdasarkan Article 12.1(a) World Trade Organization Agreement on Safeguards;
6. berkas rekomendasi tindakan pengamanan sementara;
7. berkas hasil identifikasi data dan informasi dengar pendapat publik (public hearing) dalam penyelidikan tindakan pengamanan perdagangan;
8. berkas hasil identifikasi data dan informasi dalam penyusunan kuesioner penyelidikan;
9. berita acara verifikasi lapangan (on-site verification) dalam rangka penyelidikan tindakan pengamanan perdagangan;
10. dokumen notifikasi penghentian penyelidikan berdasarkan Article 12 World Trade Organization Agreement on Safeguards;
11. dokumen notifikasi pengenaan Tindakan Pengamanan Perdagangan berdasarkan Article
12.1(c) World Trade Organization Agreement on Safeguards;
12. berkas hasil identifikasi data dan informasi dengar pendapat publik (public hearing) dalam peninjauan kembali;
13. berkas hasil identifikasi data dan informasi dalam penyusunan kuesioner peninjauan kembali;
14. berita acara verifikasi lapangan (on-site verification) dalam rangka peninjauan kembali;
15. berkas hasil identifikasi data dan informasi terkait kegiatan asistensi/pendampingan terkait permohonan tindakan antidumping atau imbalan;
16. dokumen kelengkapan data dan informasi terkait dugaan dumping atau subsidi dalam permohonan;
17. dokumen pemberitahuan awal dalam bahasa asing kepada perwakilan negara yang diduga dumping atau subsidi;
18. berkas pemberitahuan publik dalam bahasa INDONESIA dan bahasa asing;
19. tabel daftar pihak yang berkepentingan;
20. tabel kelengkapan pada jawaban kuesioner;
21. tabel data dan informasi terkait produk yang diselidiki, kinerja perusahaan, dokumen penjualan, biaya produksi dan biaya penjualan, dan isu lainnya terkait penyelidikan;
22. dokumen hasil identifikasi data dan informasi dalam rangka dengar pendapat;
23. matriks hasil identifikasi data dan informasi sebagai bahan analisis lanjutan;
24. berkas hasil identifikasi data dan informasi dalam rangka evaluasi dampak pengenaan bea masuk antidumping atau bea masuk imbalan;
25. berkas hasil identifikasi dan menyusun bahan presentasi kegiatan asistensi atau forum komunikasi;
26. matriks hasil identifikasi isu dalam rangka perundingan;
27. dokumen hasil identifikasi masalah hambatan perdagangan ekspor;
28. laporan ikhtisar/ringkasan kasus dari dokumen inisiasi, petisi penyelidikan, keputusan sementara (preliminary determination), temuan fakta (statement of essential facts), keputusan akhir (final determination), reviu pengenaan, atau dokumen lainnya dalam kerangka penanganan tuduhan dumping, subsidi, atau safeguard dari otoritas negara mitra dagang;
29. ikhtisar/ringkasan dari kebijakan negara mitra dagang yang menghambat atau berpotensi menghambat akses ekspor produk INDONESIA;
30. surat pemberitahuan kepada pihak terkait (stakeholders) mengenai adanya masalah hambatan perdagangan ekspor;
31. matriks hasil identifikasi bukti pendukung untuk Pembelaan atas penanganan masalah hambatan perdagangan ekspor;
32. matriks identifikasi data dan informasi dalam rangka penanganan masalah hambatan perdagangan ekspor;
33. dokumen profil kasus (fact sheet) pemutakhiran informasi perkembangan masalah hambatan perdagangan ekspor;
34. laporan berkala perkembangan penanganan masalah hambatan perdagangan ekspor kepada pimpinan;
35. bahan siaran pers terkait penanganan masalah hambatan perdagangan ekspor;
36. dokumen request for consultation, establishment of a panel, notice of appeal, compliance panel, atau arbitrase lainnya;
37. dokumen rencana kerja penangangan sengketa perdagangan internasional;
38. dokumen hasil identifikasi daftar advokat/lawyer;
39. dokumen hasil identifikasi jawaban atas pertanyaan panel dispute settlement body di World Trade Organization maupun badan penyelesaian sengketa lainnya;
40. dokumen hasil identifikasi bukti pendukung terkait pelaksanaan penanganan sengketa perdagangan internasional;
41. dokumen hasil identifikasi daftar panelis dispute settlement body di World Trade Organization maupun pada badan penyelesaian sengketa perdagangan internasional lainnya;
42. dokumen analisis term of reference atau scoping paper terkait perundingan atau evaluasi perjanjian perdagangan internasional;
43. dokumen hasil identifikasi data dan informasi dalam penyusunan dokumen terkait ratifikasi perjanjian perdagangan internasional; dan
44. dokumen hasil identifikasi data dan informasi dalam penyusunan dokumen terkait permasalahan dalam pelaksanaan perjanjian perdagangan internasional;
b. Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan Ahli Muda, meliputi:
1. berkas hasil analisis data dan informasi volume impor produk dalam kegiatan peringatan dini terjadinya lonjakan impor (early warning);
2. berkas presentasi hasil asistensi/pendampingan terkait tata cara pengajuan permohonan penyelidikan;
3. berkas hasil analisis data dan informasi dalam rekomendasi tindakan pengamanan sementara;
4. dokumen notifikasi rencana pengenaan tindakan pengamanan sementara berdasarkan Article 12.4 World Trade OrganizationAgreement on Safeguards;
5. berkas hasil analisis substansi dengar pendapat publik (public hearing) dalam penyelidikan tindakan pengamanan perdagangan;
6. dokumen kuesioner penyelidikan;
7. dokumen notifikasi temuan hasil akhir penyelidikan berdasarkan Article 12.1(b) World Trade Organization Agreement on Safeguards;
8. berkas masukan substansi penyelidikan dalam rapat tim pertimbangan kepentingan nasional;
9. berkas masukan substansi penyelidikan dalam rapat tim tarif;
10. berkas hasil analisis substansi dengar pendapat publik (public hearing) dalam peninjauan kembali;
11. dokumen kuesioner peninjauan kembali;
12. berkas masukan posisi INDONESIA terkait penyelidikan pada forum Komite World Trade Organization;
13. matriks masukan substansi penyelidikan pada rancangan peraturan perundangan-undangan bidang pengamanan dan pelindungan perdagangan;
14. berkas masukan substansi yang akan digunakan oleh pimpinan dalam rapat lintas kementerian maupun harmonisasi;
15. berkas hasil analisis data dan informasi terkait kegiatan asistensi/pendampingan terkait permohonan tindakan antidumping atau imbalan;
16. dokumen hasil analisis data dan informasi dalam permohonan penyelidikan antidumping atau imbalan;
17. matriks hasil analisis data dan informasi hasil konsultasi dalam rangka permohonan penyelidikan tindakan imbalan;
18. berkas kuesioner kepada pihak yang berkepentingan;
19. dokumen hasil analisis kuesioner dan tanggapan yang disampaikan pihak yang berkepentingan;
20. berkas hasil analisis data dan informasi terkait produk yang diselidiki, kinerja perusahaan, dokumen penjualan/biaya produksi dan biaya penjualan, dan isu lainnya terkait penyelidikan;
21. dokumen hasil analisis tanggapan hasil dengar pendapat;
22. berkas hasil analisis lanjutan dugaan dumping atau subsidi;
23. berkas hasil analisis terhadap tindakan penyesuaian;
24. matriks notifikasi tindakan antidumping dan antisubsidi kepada World Trade Organization;
25. dokumen hasil analisis data dan informasi dalam rangka evaluasi dampak pengenaan bea masuk antidumping atau bea masuk imbalan;
26. dokumen pendapat atau masukan tata cara pengajuan permohonan penyelidikan tindakan antidumping;
27. berkas hasil data dan informasi yang disampaikan dalam gugatan yang disampaikan oleh negara mitra;
28. berkas hasil analisis isu dalam rangka perundingan;
29. dokumen analisis awal terhadap setiap masalah hambatan ekspor;
30. rencana kerja operasional penanganan hambatan perdagangan ekspor;
31. laporan hasil analisis permasalahan dalam dokumen inisiasi, petisi penyelidikan, keputusan sementara (preliminary determination), temuan fakta (statement of essential facts), keputusan akhir (final determination), reviu pengenaan, atau dokumen lainnya dalam kerangka penanganan tuduhan dumping, subsidi, atau safeguard dari otoritas negara mitra dagang;
32. laporan hasil analisis permasalahan dalam kebijakan negara mitra dagang yang menghambat atau berpotensi menghambat akses ekspor produk INDONESIA;
33. dokumen pemetaan kuesioner penyelidikan atau reviu pengenaan dalam kerangka tuduhan dumping, subsidi, atau safeguard dari otoritas negara mitra dagang;
34. dokumen bahan koordinasi dengan para pihak terkait (stakeholders) dalam rangka penanganan masalah hambatan perdagangan ekspor;
35. laporan asistensi pengisian kuesioner oleh perusahaan dalam rangka penanganan penyelidikan atau reviu pengenaan atas tuduhan dumping, subsidi, atau safeguard;
36. dokumen butir wicara (oral statement) untuk pelaksanaan sidang (hearing), konsultasi, atau kegiatan verifikasi (site verification/on the spot investigation) dengan otoritas negara mitra dagang;
37. laporan hasil advokasi kepada perusahaan yang terdampak dari masalah hambatan perdagangan ekspor;
38. laporan hasil analisis dampak terhadap kinerja ekspor pasca penanganan masalah hambatan perdagangan ekspor;
39. dokumen jawaban atau tanggapan atas request for consultation, establishment of a panel, notice of appeal, compliance panel, atau arbitrase lainnya;
40. dokumen penetapan kualifikasi kebutuhan dalam seleksi pemilihan advokat/lawyer;
41. dokumen hasil analisis permasalahan hukum terkait penanganan sengketa perdagangan internasional;
42. dokumen hasil analisis preliminary ruling dalam penanganan sengketa perdagangan internasional;
43. dokumen hasil analisis permasalahan hukum terkait requests for consultations, establishment of a panel, notice of appeal, compliance panel, atau arbitrase lainnya;
44. dokumen hasil analisis interim report terkait penanganan sengketa perdagangan internasional;
45. laporan pendampingan hukum pada konsultasi, panel hearing, appellate body hearing, compliance panel hearing, atau arbitrase lainnya;
46. dokumen hasil analisis permasalahan hukum terkait perjanjian perdagangan internasional;
47. dokumen legal scrubbing atas teks hukum dalam rangka perjanjian perdagangan internasional; dan
48. laporan pendampingan hukum pada pertemuan, sidang, atau konferensi terkait perjanjian perdagangan internasional;
c. Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan Ahli Madya, meliputi:
1. berita acara asistensi/pendampingan terkait penyusunan bukti awal permohonan penyelidikan;
2. berkas hasil analisis lonjakan impor dan kerugian serius atau ancaman kerugian serius dalam dokumen bukti awal permohonan penyelidikan;
3. berkas hasil analisis preliminary determination terkait dengan rekomendasi tindakan pengamanan sementara;
4. berkas masukan substansi penyelidikan dalam konsultasi pengenaan tindakan pengamanan sementara;
5. berkas rancangan metodologi, bentuk, dan substansi dalam penyusunan kuesioner penyelidikan;
6. berkas hasil analisis jawaban kuesioner penyelidikan;
7. berkas rancangan metodologi, bentuk, dan substansi dalam penyusunan kuesioner peninjauan kembali;
8. berkas hasil analisis jawaban kuesioner peninjauan kembali;
9. dokumen notifikasi hasil midterm review berdasarkan Article 12.5 World Trade Organization Agreement on Safeguards;
10. dokumen notifikasi perubahan daftar negara yang dikecualikan berdasarkan Article 9.1 footnote 2 World Trade Organization Agreement on Safeguards;
11. berkas kajian substansi penyelidikan dalam konsultasi pengenaan tindakan pengamanan perdagangan;
12. matriks masukan substansi penyelidikan pada rancangan peraturan nasional maupun internasional;
13. dokumen notifikasi berlakunya peraturan nasional terkait tindakan pengamanan perdagangan berdasarkan Article 12.6 World Trade Organization Agreement on Safeguards;
14. berkas masukan substansi terkait pembentukan perjanjian internasional baik dalam lingkup bilateral, regional, maupun multilateral;
15. dokumen nota dinas hasil kegiatan asistensi/pendampingan terkait permohonan tindakan antidumping atau imbalan;
16. dokumen hasil analisis bukti awal dugaan dumping atau subsidi;
17. dokumen jawaban hasil konsultasi dalam bahasa asing;
18. dokumen hasil analisis berita acara hasil verifikasi lapangan;
19. dokumen tanggapan yang disampaikan para pihak yang berkepentingan;
20. laporan rekomendasi tindakan pengenaan antidumping, imbalan, atau penghentian penyelidikan kepada ketua;
21. dokumen nota kesepakatan dalam rangka tindakan penyesuaian dalam bahasa asing dan bahasa INDONESIA;
22. berkas pendapat atau masukan teknis notifikasi tindakan antidumping dan antisubsidi di World Trade Organization;
23. laporan dalam rangka evaluasi dampak pengenaan bea masuk antidumping atau bea masuk imbalan;
24. dokumen pendapat atau masukan pokok ketentuan pengenaan tindakan antidumping;
25. dokumen hasil analisis draft text dalam rangka perundingan;
26. dokumen rancangan strategi penanganan setiap masalah hambatan ekspor;
27. rencana kerja tahunan penanganan hambatan perdagangan ekspor;
28. dokumen jawaban atau respon kuesioner penyelidikan atau reviu pengenaan dalam kerangka tuduhan dumping, subsidi, atau safeguard dari otoritas negara mitra dagang;
29. dokumen kertas posisi atau submisi Pembelaan dari pejabat setingkat unit kerja;
30. dokumen berita faksimile pelaksanaan sidang (hearing) atau konsultasi dengan otoritas negara mitra dagang;
31. laporan pendampingan terhadap perusahaan pada kegiatan verifikasi (site verification/on the spot investigation) oleh otoritas negara mitra dagang;
32. laporan pendampingan dalam kegiatan verifikasi (site verification/on the spot investigation) oleh otoritas negara mitra dagang dalam tuduhan anti- circumvention;
33. laporan monitor dan evaluasi (monev) pada pihak terkait (stakeholders) pasca penanganan masalah hambatan perdagangan ekspor;
34. dokumen written submission penanganan sengketa perdagangan internasional;
35. dokumen hasil analisis dampak hukum terkait penanganan sengketa perdagangan internasional;
36. dokumen oral statement terkait sengketa perdagangan internasional di World Trade Organization atau badan penyelesaian sengketa lainnya;
37. opini hukum terkait penyelesaian sengketa perdagangan internasional;
38. dokumen rekomendasi terkait penanganan sengketa perdagangan internasional;
39. dokumen hasil analisis dampak hukum terkait perjanjian perdagangan internasional;
40. opini hukum terkait implementasi perjanjian perdagangan internasional;
41. opini hukum terkait perumusan legal text perjanjian perdagangan internasional;
42. opini hukum terkait perumusan nonlegal text perjanjian perdagangan internasional;
43. opini hukum terkait kesesuaian kebijakan kementerian/lembaga dalam bidang perdagangan dengan komitmen INDONESIA di perjanjian perdagangan internasional;
44. dokumen rekomendasi terkait perjanjian perdagangan internasional;
45. laporan evaluasi pelaksanaan rapat dengar pendapat di Dewan Perwakilan Rakyat; dan
46. laporan pendampingan hukum dalam rangka perundingan perdagangan internasional; dan
d. Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan Ahli Utama, meliputi:
1. rekomendasi tindakan pengamanan sementara;
2. laporan akhir hasil penyelidikan pengenaan tindakan pengamanan perdagangan atau laporan penghentian penyelidikan;
3. berkas rancangan strategi dalam penyelidikan tindakan pengamanan perdagangan;
4. berkas hasil evaluasi kebijakan strategis dalam rangka pengenaan tindakan pengamanan perdagangan;
5. rekomendasi tentang hasil peninjauan kembali;
6. berkas rancangan strategi dalam peninjauan kembali;
7. berkas hasil evaluasi strategi peninjaian kembali kebijakan strategis;
8. dokumen evaluasi kebijakan strategis dalam rangka pengenaan tindakan antidumping atau imbalan;
9. dokumen rancangan strategi dalam pengenaan tindakan antidumping atau imbalan;
10. dokumen telaah strategis terhadap permasalahan hambatan perdagangan ekspor;
11. dokumen kertas posisi atau submisi Pembelaan dari pejabat setingkat instansi;
12. laporan pelaksanaan memimpin delegasi INDONESIA dalam sidang (hearing) atau konsultasi dengan otoritas negara mitra dagang;
13. laporan pelaksanaan memimpin delegasi Indoensia dalam kegiatan verifikasi (site verification/on the spot investigation) respon kuesioner pemerintah dengan otoritas negara mitra dagang dalam tuduhan dumping atau subsidi;
14. dokumen rancangan solusi dalam penanganan sengketa perdagangan internasional;
15. dokumen rancangan strategi penyelesaian masalah dalam pelaksanaan penanganan sengketa perdagangan internasional;
16. laporan rumusan pendapat atau rekomendasi teknis pada pertemuan, sidang, atau konferensi terkait perjanjian perdagangan internasional;
17. laporan pelaksanaan memimpin delegasi INDONESIA dalam konsultasi, panel hearing, appellate body hearing, compliance panel hearing, atau arbitrase lainnya; dan
18. laporan rumusan pendapat atau rekomendasi pada pertemuan, sidang, konferensi, atau legal scrubbing terkait perjanjian perdagangan internasional.
Pasal 10
Dalam hal suatu unit kerja tidak terdapat Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan yang sesuai dengan jenjang jabatannya untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan yang berada satu tingkat di atas atau satu tingkat di bawah jenjang jabatannya dapat melakukan kegiatan tersebut berdasarkan penugasan secara tertulis dari pimpinan unit kerja yang bersangkutan.
Pasal 11
(1) Penilaian Angka Kredit pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ditetapkan sebagai berikut:
a. Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan yang melaksanakan kegiatan Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan satu tingkat di atas jenjang jabatannya, Angka Kredit yang diperoleh ditetapkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari Angka Kredit setiap butir kegiatan; dan
b. Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan yang melaksanakan kegiatan Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan satu tingkat di bawah jenjang jabatannya, Angka Kredit yang diperoleh ditetapkan sebesar 100% (seratus persen) dari Angka Kredit dari setiap butir kegiatan.
(2) Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
Pejabat yang memiliki kewenangan mengangkat dalam Jabatan Fungsional Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan yaitu pejabat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pengangkatan PNS ke dalam Jabatan Fungsional Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan dilakukan melalui pengangkatan:
a. pertama;
b. perpindahan dari jabatan lain; dan
c. promosi.
Pasal 14
(1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan melalui pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, harus memenuhi syarat sebagai berikut:
a. berstatus PNS;
b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
c. sehat jasmani dan rohani;
d. berijazah paling rendah sarjana atau diploma empat di bidang hukum, ekonomi, atau hubungan internasional; dan
e. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
(2) Pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) merupakan pengangkatan untuk mengisi lowongan kebutuhan Jabatan Fungsional Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan dari calon PNS.
(3) Calon PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah diangkat sebagai PNS, paling lama 1 (satu) tahun harus diangkat dalam Jabatan Fungsional Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan.
(4) PNS yang diangkat dalam Jabatan Fungsional Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling lama 3 (tiga) tahun wajib mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan fungsional Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan.
(5) Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan yang belum mengikuti dan/atau tidak lulus pendidikan dan pelatihan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat
(4) tidak diberikan kenaikan jenjang satu tingkat diatas.
(6) Angka Kredit untuk pengangkatan pertama dalam Jabatan Fungsional Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan dinilai dan ditetapkan pada saat mulai melaksanakan tugas Jabatan Fungsional Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan.
Pasal 15
Pasal 16
(1) Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan Ahli Utama dapat diangkat dari pejabat fungsional ahli utama lain melalui perpindahan dengan persyaratan sebagai berikut:
a. berstatus PNS;
b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
c. sehat jasmani dan rohani;
d. berijazah paling rendah magister sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang ditentukan oleh Instansi Pembina untuk Jabatan Fungsional Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan Ahli Utama;
e. mengikuti dan lulus Uji Kompetensi sesuai dengan Standar Kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina;
f. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang Analisis Penyelidikan, Pembelaan, dan Advokasi Hukum dalam rangka Pelindungan dan
Pengamanan Perdagangan paling singkat 2 (dua) tahun;
g. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
h. berusia paling tinggi 63 (enam puluh tiga) tahun.
(2) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan Ahli Utama sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) harus mempertimbangkan ketersediaan lowongan kebutuhan untuk Jabatan Fungsional Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan Ahli Utama dan mendapat persetujuan dari Menteri.
Pasal 17
Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan melalui promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c, ditetapkan berdasarkan kriteria:
a. termasuk dalam kelompok rencana suksesi;
b. menghasilkan inovasi yang bermanfaat bagi instansi dan kepentingan nasional, dan diakui oleh lembaga pemerintah terkait bidang inovasinya; dan
c. memenuhi Standar Kompetensi jenjang Jabatan Fungsional Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan yang akan diduduki.
Pasal 18
(1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan melalui promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, dilaksanakan dalam hal:
a. PNS yang belum menduduki Jabatan Fungsional Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan;
atau
b. kenaikan jenjang Jabatan Fungsional Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan satu tingkat lebih tinggi.
(2) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan melalui promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a. mengikuti dan lulus Uji Kompetensi sesuai dengan Standar Kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina;
b. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
c. memiliki rekam jejak yang baik;
d. tidak pernah melakukan pelanggaran kode etik dan profesi PNS; dan
e. tidak pernah dikenakan hukuman disiplin PNS.
(3) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan melalui promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mempertimbangkan ketersediaan lowongan kebutuhan untuk jenjang Jabatan Fungsional Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan yang akan diduduki.
(4) Angka Kredit untuk pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan melalui promosi dinilai dan ditetapkan dari tugas Jabatan Fungsional Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan.
(5) Pengangkatan Jabatan Fungsional Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan melalui promosi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
Pejabat yang memiliki kewenangan mengangkat dalam Jabatan Fungsional Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan yaitu pejabat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pengangkatan PNS ke dalam Jabatan Fungsional Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan dilakukan melalui pengangkatan:
a. pertama;
b. perpindahan dari jabatan lain; dan
c. promosi.
(1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan melalui pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, harus memenuhi syarat sebagai berikut:
a. berstatus PNS;
b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
c. sehat jasmani dan rohani;
d. berijazah paling rendah sarjana atau diploma empat di bidang hukum, ekonomi, atau hubungan internasional; dan
e. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
(2) Pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) merupakan pengangkatan untuk mengisi lowongan kebutuhan Jabatan Fungsional Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan dari calon PNS.
(3) Calon PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah diangkat sebagai PNS, paling lama 1 (satu) tahun harus diangkat dalam Jabatan Fungsional Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan.
(4) PNS yang diangkat dalam Jabatan Fungsional Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling lama 3 (tiga) tahun wajib mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan fungsional Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan.
(5) Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan yang belum mengikuti dan/atau tidak lulus pendidikan dan pelatihan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat
(4) tidak diberikan kenaikan jenjang satu tingkat diatas.
(6) Angka Kredit untuk pengangkatan pertama dalam Jabatan Fungsional Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan dinilai dan ditetapkan pada saat mulai melaksanakan tugas Jabatan Fungsional Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan.
(1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan melalui perpindahan dari jabatan lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 huruf b, harus memenuhi syarat sebagai berikut:
a. berstatus PNS;
b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
c. sehat jasmani dan rohani;
d. berijazah paling rendah sarjana atau diploma empat di bidang hukum, ekonomi, hubungan internasional
atau kualifikasi pendidikan lain yang yang ditentukan oleh Instansi Pembina untuk Jabatan Fungsional Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan Ahli Pertama sampai dengan Jabatan Fungsional Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan Madya;
e. berijazah paling rendah magister sesuai kualifikasi pendidikan yang ditentukan oleh Instansi Pembina untuk Jabatan Fungsional Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan Ahli Utama;
f. mengikuti dan lulus Uji Kompetensi sesuai dengan Standar Kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina;
g. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang Analisis Penyelidikan, Pembelaan dan Advokasi Hukum dalam rangka Pelindungan dan Pengamanan Perdagangan paling singkat 2 (dua) tahun;
h. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
i. berusia paling tinggi:
1. 53 (lima puluh tiga) tahun bagi yang akan menduduki Jabatan Fungsional Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan Ahli Pertama, dan Jabatan Fungsional Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan Ahli Muda;
2. 55 (lima puluh lima) tahun bagi yang akan menduduki Jabatan Fungsional Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan Ahli Madya; dan
3. 60 (enam puluh) tahun bagi yang akan menduduki Jabatan Fungsional Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan Ahli Utama bagi PNS yang telah menduduki jabatan pimpinan tinggi.
(2) Pengangkatan Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan ketersediaan lowongan kebutuhan jenjang Jabatan Fungsional Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan yang akan diduduki.
(3) Pangkat yang ditetapkan bagi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu sama dengan pangkat yang dimiliki dan jenjang jabatan yang ditetapkan sesuai dengan jumlah Angka Kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang memiliki kewenangan MENETAPKAN Angka Kredit.
(4) Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinilai dan ditetapkan dari tugas jabatan dengan mempertimbangkan pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang Analisis Penyelidikan, Pembelaan dan Advokasi Hukum dalam rangka Pelindungan dan Pengamanan Perdagangan.
Pasal 16
(1) Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan Ahli Utama dapat diangkat dari pejabat fungsional ahli utama lain melalui perpindahan dengan persyaratan sebagai berikut:
a. berstatus PNS;
b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
c. sehat jasmani dan rohani;
d. berijazah paling rendah magister sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang ditentukan oleh Instansi Pembina untuk Jabatan Fungsional Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan Ahli Utama;
e. mengikuti dan lulus Uji Kompetensi sesuai dengan Standar Kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina;
f. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang Analisis Penyelidikan, Pembelaan, dan Advokasi Hukum dalam rangka Pelindungan dan
Pengamanan Perdagangan paling singkat 2 (dua) tahun;
g. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
h. berusia paling tinggi 63 (enam puluh tiga) tahun.
(2) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan Ahli Utama sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) harus mempertimbangkan ketersediaan lowongan kebutuhan untuk Jabatan Fungsional Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan Ahli Utama dan mendapat persetujuan dari Menteri.
Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan melalui promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c, ditetapkan berdasarkan kriteria:
a. termasuk dalam kelompok rencana suksesi;
b. menghasilkan inovasi yang bermanfaat bagi instansi dan kepentingan nasional, dan diakui oleh lembaga pemerintah terkait bidang inovasinya; dan
c. memenuhi Standar Kompetensi jenjang Jabatan Fungsional Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan yang akan diduduki.
Pasal 18
(1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan melalui promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, dilaksanakan dalam hal:
a. PNS yang belum menduduki Jabatan Fungsional Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan;
atau
b. kenaikan jenjang Jabatan Fungsional Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan satu tingkat lebih tinggi.
(2) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan melalui promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a. mengikuti dan lulus Uji Kompetensi sesuai dengan Standar Kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina;
b. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
c. memiliki rekam jejak yang baik;
d. tidak pernah melakukan pelanggaran kode etik dan profesi PNS; dan
e. tidak pernah dikenakan hukuman disiplin PNS.
(3) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan melalui promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mempertimbangkan ketersediaan lowongan kebutuhan untuk jenjang Jabatan Fungsional Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan yang akan diduduki.
(4) Angka Kredit untuk pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan melalui promosi dinilai dan ditetapkan dari tugas Jabatan Fungsional Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan.
(5) Pengangkatan Jabatan Fungsional Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan melalui promosi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(1) Setiap PNS yang akan diangkat menjadi Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan wajib dilantik dan diambil sumpah/janji menurut agama atau kepercayaannya kepada Tuhan Yang Maha Esa.
(2) Tata cara pelantikan dan pengambilan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(1) Penilaian kinerja Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan bertujuan untuk menjamin objektivitas pembinaan yang didasarkan sistem prestasi dan sistem karier.
(2) Penilaian kinerja Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan dilakukan berdasarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi, dengan memperhatikan target, capaian, hasil dan manfaat yang dicapai, serta perilaku PNS.
(3) Penilaian kinerja Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan dilakukan secara objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 21
Penilaian Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 meliputi:
a. SKP; dan
b. perilaku kerja.
Pasal 27
Perilaku kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b ditetapkan berdasarkan standar perilaku kerja dalam Jabatan Fungsional Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan dan dinilai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(1) Penilaian kinerja Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan bertujuan untuk menjamin objektivitas pembinaan yang didasarkan sistem prestasi dan sistem karier.
(2) Penilaian kinerja Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan dilakukan berdasarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi, dengan memperhatikan target, capaian, hasil dan manfaat yang dicapai, serta perilaku PNS.
(3) Penilaian kinerja Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan dilakukan secara objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 21
Penilaian Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 meliputi:
a. SKP; dan
b. perilaku kerja.
(1) Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan wajib menyusun SKP setiap awal tahun.
(2) SKP merupakan target kinerja Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan berdasarkan penetapan kinerja unit kerja yang bersangkutan.
(3) SKP untuk masing-masing jenjang jabatan diambil dari uraian kegiatan tugas jabatan sebagai turunan dari penetapan kinerja unit kerja.
(1) Target kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) terdiri atas kinerja utama berupa target Angka Kredit dan/atau kinerja tambahan berupa tugas tambahan.
(2) Target Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), diuraikan dalam bentuk butir kegiatan tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(3) Tugas tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh pimpinan unit kerja berdasarkan penetapan kinerja unit kerja yang bersangkutan.
Pasal 24
(1) Target Angka Kredit dan tugas tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) sebagai dasar untuk penyusunan, penetapan, dan penilaian SKP.
(2) SKP yang disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disetujui dan ditetapkan oleh atasan langsung.
(3) Penilaian SKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4) Hasil penilaian SKP Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sebagai capaian SKP.
(1) Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan wajib menyusun SKP setiap awal tahun.
(2) SKP merupakan target kinerja Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan berdasarkan penetapan kinerja unit kerja yang bersangkutan.
(3) SKP untuk masing-masing jenjang jabatan diambil dari uraian kegiatan tugas jabatan sebagai turunan dari penetapan kinerja unit kerja.
(1) Target kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) terdiri atas kinerja utama berupa target Angka Kredit dan/atau kinerja tambahan berupa tugas tambahan.
(2) Target Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), diuraikan dalam bentuk butir kegiatan tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(3) Tugas tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh pimpinan unit kerja berdasarkan penetapan kinerja unit kerja yang bersangkutan.
Pasal 24
(1) Target Angka Kredit dan tugas tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) sebagai dasar untuk penyusunan, penetapan, dan penilaian SKP.
(2) SKP yang disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disetujui dan ditetapkan oleh atasan langsung.
(3) Penilaian SKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4) Hasil penilaian SKP Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sebagai capaian SKP.
Pasal 25
(1) Target Angka Kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) bagi Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan setiap tahun ditetapkan paling sedikit:
a. 12,5 (dua belas koma lima) untuk Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan Ahli Pertama;
b. 25 (dua puluh lima) untuk Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan Ahli Muda;
c. 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) untuk Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan Ahli Madya; dan
d. 50 (lima puluh) untuk Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan Ahli Utama.
(2) Target Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, tidak berlaku bagi Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan Ahli Utama yang memiliki pangkat paling tinggi dalam jenjang jabatan yang didudukinya.
(3) Selain Target Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Analis Investigasi dan Pengamanan
Perdagangan wajib memperoleh Hasil Kerja Minimal untuk setiap periode.
(4) Ketentuan mengenai Penghitungan target Angka Kredit dan Hasil Kerja Minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Instansi Pembina.
(1) Target Angka Kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) bagi Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan setiap tahun ditetapkan paling sedikit:
a. 12,5 (dua belas koma lima) untuk Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan Ahli Pertama;
b. 25 (dua puluh lima) untuk Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan Ahli Muda;
c. 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) untuk Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan Ahli Madya; dan
d. 50 (lima puluh) untuk Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan Ahli Utama.
(2) Target Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, tidak berlaku bagi Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan Ahli Utama yang memiliki pangkat paling tinggi dalam jenjang jabatan yang didudukinya.
(3) Selain Target Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Analis Investigasi dan Pengamanan
Perdagangan wajib memperoleh Hasil Kerja Minimal untuk setiap periode.
(4) Ketentuan mengenai Penghitungan target Angka Kredit dan Hasil Kerja Minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Instansi Pembina.
Pasal 26
(1) Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan yang telah memenuhi syarat untuk kenaikan jenjang jabatan setingkat lebih tinggi tetapi belum tersedia lowongan pada jenjang jabatan yang akan diduduki, setiap tahun wajib memenuhi target Angka Kredit, paling sedikit:
a. 10 (sepuluh) untuk Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan Ahli Pertama;
b. 20 (dua puluh) untuk Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan Ahli Muda; dan
c. 30 (tiga puluh) untuk Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan Ahli Madya.
(2) Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan yang menduduki pangkat tertinggi dari jenjang Jabatan Fungsional Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan Ahli Utama, setiap tahun sejak menduduki pangkatnya wajib mengumpulkan paling sedikit 25 (dua puluh lima) Angka Kredit.
(1) Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan yang telah memenuhi syarat untuk kenaikan jenjang jabatan setingkat lebih tinggi tetapi belum tersedia lowongan pada jenjang jabatan yang akan diduduki, setiap tahun wajib memenuhi target Angka Kredit, paling sedikit:
a. 10 (sepuluh) untuk Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan Ahli Pertama;
b. 20 (dua puluh) untuk Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan Ahli Muda; dan
c. 30 (tiga puluh) untuk Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan Ahli Madya.
(2) Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan yang menduduki pangkat tertinggi dari jenjang Jabatan Fungsional Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan Ahli Utama, setiap tahun sejak menduduki pangkatnya wajib mengumpulkan paling sedikit 25 (dua puluh lima) Angka Kredit.
Perilaku kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b ditetapkan berdasarkan standar perilaku kerja dalam Jabatan Fungsional Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan dan dinilai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(1) Capaian SKP Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat
(4) disampaikan kepada Tim Penilai untuk dilakukan penilaian sebagai capaian Angka Kredit.
(2) Capaian Angka Kredit Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan paling tinggi 150% (seratus lima puluh persen) dari target Angka Kredit minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dan Pasal 26.
(3) Dalam hal telah memenuhi Angka Kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat dan/atau jabatan, capaian Angka Kredit Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan kepada pejabat yang memiliki kewenangan MENETAPKAN Angka Kredit untuk ditetapkan dalam PAK.
(4) PAK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai dasar kenaikan pangkat dan/atau jabatan setingkat lebih tinggi tercantum dalam Lampiran III sampai dengan Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
Pasal 29
(1) Untuk mendukung objektivitas dalam penilaian kinerja, Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan mendokumentasikan Hasil Kerja yang diperoleh sesuai dengan SKP yang ditetapkan setiap tahunnya.
(2) Tim Penilai dapat meminta laporan pelaksanaan kegiatan dan bukti fisik Hasil Kerja Analis Investigasi dan
Pengamanan Perdagangan sebagai bahan pertimbangan dalam pelaksanaan penilaian Angka Kredit.
(3) Hasil penilaian dan PAK Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dan ayat (3) dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penilaian kinerja Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan.
Pasal 30
Usul PAK Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan diajukan oleh:
a. pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi perdagangan luar negeri pada Instansi Pembina kepada pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi kesekretariatan pada Instansi Pembina untuk Angka Kredit bagi Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan Ahli Utama; dan
b. pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kesekretariatan pada unit kerja jabatan pimpinan tinggi madya yang membidangi perdagangan luar negeri pada Instansi Pembina kepada pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi perdagangan luar negeri pada Instansi Pembina untuk Angka Kredit bagi Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan Ahli Pertama sampai dengan Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan Ahli Madya.
Pasal 31
Pejabat yang memiliki kewenangan MENETAPKAN Angka Kredit yaitu:
a. pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi kesekretariatan pada Instansi Pembina untuk Angka Kredit bagi Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan Ahli Utama; dan
b. pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi perdagangan luar negeri pada Instansi Pembina untuk Angka Kredit bagi Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan Ahli Pertama sampai dengan Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan Ahli Madya.
Pasal 32
(1) Dalam menjalankan tugasnya, pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dibantu oleh Tim Penilai.
(2) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas:
a. mengevaluasi keselarasan hasil penilaian yang dilakukan oleh pejabat penilai;
b. memberikan penilaian Angka Kredit berdasarkan nilai capaian tugas jabatan;
c. memberikan rekomendasi kenaikan pangkat dan/atau jenjang jabatan;
d. memberikan rekomendasi mengikuti Uji Kompetensi;
e. melakukan pemantauan terhadap hasil penilaian capaian tugas jabatan;
f. memberikan pertimbangan penilaian SKP; dan
g. memberikan bahan pertimbangan kepada Pejabat yang Berwenang dalam pengembangan PNS, pengangkatan dalam jabatan, pemberian tunjangan
dan sanksi, mutasi, serta keikutsertaan Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan dalam pendidikan dan pelatihan.
(3) Tim Penilai Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan yaitu Tim Penilai untuk Angka Kredit bagi Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan Ahli Pertama sampai dengan Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan Ahli Utama.
Pasal 33
(1) Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 terdiri atas pejabat yang berasal dari unsur teknis yang membidangi Jabatan Fungsional Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan, unsur kepegawaian, dan Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan.
(2) Susunan keanggotaan Tim Penilai sebagai berikut:
a. seorang ketua merangkap anggota;
b. seorang sekretaris merangkap anggota; dan
c. paling sedikit 3 (tiga) orang anggota.
(3) Susunan keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) harus berjumlah ganjil.
(4) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, paling rendah pejabat pimpinan tinggi pratama atau Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan Ahli Madya.
(5) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, harus berasal dari unsur kepegawaian.
(6) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, paling sedikit 2 (dua) orang dari Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan.
(7) Syarat untuk menjadi anggota Tim Penilai, yaitu:
a. menduduki pangkat dan/atau jabatan paling rendah sama dengan pangkat dan/atau jabatan Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan yang dinilai;
b. memiliki keahlian serta kemampuan untuk menilai Angka Kredit Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan; dan
c. aktif melakukan penilaian Angka Kredit Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan.
(8) Apabila jumlah anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak dapat dipenuhi dari Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan, anggota Tim Penilai dapat diangkat dari PNS lain yang memiliki kompetensi untuk menilai Hasil Kerja Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan.
(9) Pembentukan dan susunan anggota Tim Penilai ditetapkan oleh pejabat pimpinan tinggi madya yang perdagangan luar negeri pada Instansi Pembina.
Pasal 34
Tata kerja Tim Penilai dan tata cara penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan ditetapkan oleh Instansi Pembina.
(1) Capaian SKP Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat
(4) disampaikan kepada Tim Penilai untuk dilakukan penilaian sebagai capaian Angka Kredit.
(2) Capaian Angka Kredit Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan paling tinggi 150% (seratus lima puluh persen) dari target Angka Kredit minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dan Pasal 26.
(3) Dalam hal telah memenuhi Angka Kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat dan/atau jabatan, capaian Angka Kredit Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan kepada pejabat yang memiliki kewenangan MENETAPKAN Angka Kredit untuk ditetapkan dalam PAK.
(4) PAK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai dasar kenaikan pangkat dan/atau jabatan setingkat lebih tinggi tercantum dalam Lampiran III sampai dengan Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
Pasal 29
(1) Untuk mendukung objektivitas dalam penilaian kinerja, Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan mendokumentasikan Hasil Kerja yang diperoleh sesuai dengan SKP yang ditetapkan setiap tahunnya.
(2) Tim Penilai dapat meminta laporan pelaksanaan kegiatan dan bukti fisik Hasil Kerja Analis Investigasi dan
Pengamanan Perdagangan sebagai bahan pertimbangan dalam pelaksanaan penilaian Angka Kredit.
(3) Hasil penilaian dan PAK Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dan ayat (3) dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penilaian kinerja Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan.
Usul PAK Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan diajukan oleh:
a. pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi perdagangan luar negeri pada Instansi Pembina kepada pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi kesekretariatan pada Instansi Pembina untuk Angka Kredit bagi Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan Ahli Utama; dan
b. pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kesekretariatan pada unit kerja jabatan pimpinan tinggi madya yang membidangi perdagangan luar negeri pada Instansi Pembina kepada pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi perdagangan luar negeri pada Instansi Pembina untuk Angka Kredit bagi Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan Ahli Pertama sampai dengan Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan Ahli Madya.
Pejabat yang memiliki kewenangan MENETAPKAN Angka Kredit yaitu:
a. pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi kesekretariatan pada Instansi Pembina untuk Angka Kredit bagi Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan Ahli Utama; dan
b. pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi perdagangan luar negeri pada Instansi Pembina untuk Angka Kredit bagi Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan Ahli Pertama sampai dengan Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan Ahli Madya.
(1) Dalam menjalankan tugasnya, pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dibantu oleh Tim Penilai.
(2) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas:
a. mengevaluasi keselarasan hasil penilaian yang dilakukan oleh pejabat penilai;
b. memberikan penilaian Angka Kredit berdasarkan nilai capaian tugas jabatan;
c. memberikan rekomendasi kenaikan pangkat dan/atau jenjang jabatan;
d. memberikan rekomendasi mengikuti Uji Kompetensi;
e. melakukan pemantauan terhadap hasil penilaian capaian tugas jabatan;
f. memberikan pertimbangan penilaian SKP; dan
g. memberikan bahan pertimbangan kepada Pejabat yang Berwenang dalam pengembangan PNS, pengangkatan dalam jabatan, pemberian tunjangan
dan sanksi, mutasi, serta keikutsertaan Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan dalam pendidikan dan pelatihan.
(3) Tim Penilai Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan yaitu Tim Penilai untuk Angka Kredit bagi Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan Ahli Pertama sampai dengan Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan Ahli Utama.
Pasal 33
(1) Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 terdiri atas pejabat yang berasal dari unsur teknis yang membidangi Jabatan Fungsional Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan, unsur kepegawaian, dan Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan.
(2) Susunan keanggotaan Tim Penilai sebagai berikut:
a. seorang ketua merangkap anggota;
b. seorang sekretaris merangkap anggota; dan
c. paling sedikit 3 (tiga) orang anggota.
(3) Susunan keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) harus berjumlah ganjil.
(4) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, paling rendah pejabat pimpinan tinggi pratama atau Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan Ahli Madya.
(5) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, harus berasal dari unsur kepegawaian.
(6) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, paling sedikit 2 (dua) orang dari Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan.
(7) Syarat untuk menjadi anggota Tim Penilai, yaitu:
a. menduduki pangkat dan/atau jabatan paling rendah sama dengan pangkat dan/atau jabatan Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan yang dinilai;
b. memiliki keahlian serta kemampuan untuk menilai Angka Kredit Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan; dan
c. aktif melakukan penilaian Angka Kredit Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan.
(8) Apabila jumlah anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak dapat dipenuhi dari Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan, anggota Tim Penilai dapat diangkat dari PNS lain yang memiliki kompetensi untuk menilai Hasil Kerja Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan.
(9) Pembentukan dan susunan anggota Tim Penilai ditetapkan oleh pejabat pimpinan tinggi madya yang perdagangan luar negeri pada Instansi Pembina.
Pasal 34
Tata kerja Tim Penilai dan tata cara penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan ditetapkan oleh Instansi Pembina.
(1) Kenaikan pangkat dapat dipertimbangkan apabila capaian Angka Kredit telah memenuhi Angka Kredit Kumulatif yang dipersyaratkan.
(2) Angka Kredit Kumulatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan pencapaian Angka Kredit pada setiap tahun dan perolehan Hasil Kerja Minimal pada setiap periode.
(3) Jumlah Angka Kredit Kumulatif yang harus dipenuhi untuk kenaikan pangkat dan/atau jenjang Jabatan Fungsional Analis Investigasi dan Pengamanan
Perdagangan, untuk Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan:
a. dengan pendidikan sarjana atau diploma empat tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
b. dengan pendidikan magister tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; dan
c. dengan pendidikan doktor tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
Pasal 36
(1) Dalam hal untuk kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud pada Pasal 35 ayat (1), Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan dapat melaksanakan kegiatan penunjang, meliputi:
a. pengajar atau pelatih di bidang Analisis Penyelidikan, Pembelaan, dan Advokasi Hukum dalam rangka Pelindungan dan Pengamanan Perdagangan;
b. keanggotaan dalam Tim Penilai/tim Uji Kompetensi;
c. perolehan penghargaan/tanda jasa;
d. perolehan gelar/ijazah lain; atau
e. pelaksanaan tugas lain yang mendukung pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan.
(2) Kegiatan penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), diberikan Angka Kredit tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini, dengan kumulatif Angka Kredit paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari Angka Kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat.
(3) Angka Kredit sebagaimana dimanksud pada ayat (2) diberikan untuk satu kali kenaikan pangkat.
Pasal 37
(1) Kenaikan jenjang Jabatan Fungsional Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan 1 (satu) tingkat lebih tinggi wajib memenuhi Angka Kredit yang ditetapkan.
(2) Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dari akumulasi Angka Kredit kenaikan pangkat dalam satu jenjang yang sedang diduduki tercantum dalam Lampiran III sampai dengan Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(3) Kenaikan jenjang Jabatan Fungsional Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilakukan dengan memperhatikan ketersediaan lowongan kebutuhan jabatan.
(4) Selain memenuhi syarat kinerja, Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan yang akan dinaikkan jabatannya setingkat lebih tinggi harus mengikuti dan lulus Uji Kompetensi, memenuhi Hasil Kerja Minimal, dan persyaratan lain yang ditentukan oleh Instansi Pembina.
(5) Syarat kinerja, Hasil Kerja Minimal, dan/atau persyaratan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Instansi Pembina.
Pasal 38
Pasal 39
(1) Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan yang secara bersama-sama membuat Karya Tulis/Karya Ilmiah di bidang Analisis Penyelidikan, Pembelaan, dan Advokasi Hukum dalam rangka Pelindungan dan Pengamanan Perdagangan, diberikan Angka Kredit dengan ketentuan sebagai berikut:
a. apabila terdiri dari 2 (dua) orang penulis maka pembagian Angka Kredit yaitu 60% (enam puluh persen) bagi penulis utama dan 40% (empat puluh persen) bagi penulis pembantu;
b. apabila terdiri dari 3 (tiga) orang penulis maka pembagian Angka Kredit yaitu 50% (lima puluh persen) bagi penulis utama dan masing-masing 25% (dua puluh lima persen) bagi penulis pembantu;
c. apabila terdiri dari 4 (empat) orang penulis maka pembagian Angka Kredit yaitu 40% (empat puluh persen) bagi penulis utama dan masing-masing 20% (dua puluh persen) bagi penulis pembantu; dan
d. apabila tidak terdapat atau tidak dapat ditentukan penulis utama dan penulis pembantu maka pembagian Angka Kredit dibagi sebesar proporsi yang sama untuk setiap penulis.
(2) Jumlah penulis pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling banyak 3 (tiga) orang.
Pasal 40
Persyaratan dan mekanisme kenaikan pangkat dan jenjang jabatan bagi Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
Pasal 41
Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan yang memiliki Angka Kredit melebihi Angka Kredit yang disyaratkan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi, kelebihan Angka Kredit tersebut dapat diperhitungkan untuk kenaikan pangkat berikutnya dalam satu jenjang.
Pasal 42
Dalam hal target Angka Kredit yang disyaratkan untuk kenaikan pangkat dan/atau jabatan setingkat lebih tinggi tidak tercapai, Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan tidak diberikan kenaikan pangkat dan/atau jabatan.
(1) Kenaikan pangkat dapat dipertimbangkan apabila capaian Angka Kredit telah memenuhi Angka Kredit Kumulatif yang dipersyaratkan.
(2) Angka Kredit Kumulatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan pencapaian Angka Kredit pada setiap tahun dan perolehan Hasil Kerja Minimal pada setiap periode.
(3) Jumlah Angka Kredit Kumulatif yang harus dipenuhi untuk kenaikan pangkat dan/atau jenjang Jabatan Fungsional Analis Investigasi dan Pengamanan
Perdagangan, untuk Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan:
a. dengan pendidikan sarjana atau diploma empat tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
b. dengan pendidikan magister tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; dan
c. dengan pendidikan doktor tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
Pasal 36
(1) Dalam hal untuk kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud pada Pasal 35 ayat (1), Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan dapat melaksanakan kegiatan penunjang, meliputi:
a. pengajar atau pelatih di bidang Analisis Penyelidikan, Pembelaan, dan Advokasi Hukum dalam rangka Pelindungan dan Pengamanan Perdagangan;
b. keanggotaan dalam Tim Penilai/tim Uji Kompetensi;
c. perolehan penghargaan/tanda jasa;
d. perolehan gelar/ijazah lain; atau
e. pelaksanaan tugas lain yang mendukung pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan.
(2) Kegiatan penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), diberikan Angka Kredit tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini, dengan kumulatif Angka Kredit paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari Angka Kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat.
(3) Angka Kredit sebagaimana dimanksud pada ayat (2) diberikan untuk satu kali kenaikan pangkat.
(1) Kenaikan jenjang Jabatan Fungsional Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan 1 (satu) tingkat lebih tinggi wajib memenuhi Angka Kredit yang ditetapkan.
(2) Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dari akumulasi Angka Kredit kenaikan pangkat dalam satu jenjang yang sedang diduduki tercantum dalam Lampiran III sampai dengan Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(3) Kenaikan jenjang Jabatan Fungsional Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilakukan dengan memperhatikan ketersediaan lowongan kebutuhan jabatan.
(4) Selain memenuhi syarat kinerja, Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan yang akan dinaikkan jabatannya setingkat lebih tinggi harus mengikuti dan lulus Uji Kompetensi, memenuhi Hasil Kerja Minimal, dan persyaratan lain yang ditentukan oleh Instansi Pembina.
(5) Syarat kinerja, Hasil Kerja Minimal, dan/atau persyaratan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Instansi Pembina.
Pasal 38
Pasal 39
(1) Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan yang secara bersama-sama membuat Karya Tulis/Karya Ilmiah di bidang Analisis Penyelidikan, Pembelaan, dan Advokasi Hukum dalam rangka Pelindungan dan Pengamanan Perdagangan, diberikan Angka Kredit dengan ketentuan sebagai berikut:
a. apabila terdiri dari 2 (dua) orang penulis maka pembagian Angka Kredit yaitu 60% (enam puluh persen) bagi penulis utama dan 40% (empat puluh persen) bagi penulis pembantu;
b. apabila terdiri dari 3 (tiga) orang penulis maka pembagian Angka Kredit yaitu 50% (lima puluh persen) bagi penulis utama dan masing-masing 25% (dua puluh lima persen) bagi penulis pembantu;
c. apabila terdiri dari 4 (empat) orang penulis maka pembagian Angka Kredit yaitu 40% (empat puluh persen) bagi penulis utama dan masing-masing 20% (dua puluh persen) bagi penulis pembantu; dan
d. apabila tidak terdapat atau tidak dapat ditentukan penulis utama dan penulis pembantu maka pembagian Angka Kredit dibagi sebesar proporsi yang sama untuk setiap penulis.
(2) Jumlah penulis pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling banyak 3 (tiga) orang.
Persyaratan dan mekanisme kenaikan pangkat dan jenjang jabatan bagi Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan yang memiliki Angka Kredit melebihi Angka Kredit yang disyaratkan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi, kelebihan Angka Kredit tersebut dapat diperhitungkan untuk kenaikan pangkat berikutnya dalam satu jenjang.
Pasal 42
Dalam hal target Angka Kredit yang disyaratkan untuk kenaikan pangkat dan/atau jabatan setingkat lebih tinggi tidak tercapai, Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan tidak diberikan kenaikan pangkat dan/atau jabatan.
BAB X
KEBUTUHAN PNS DALAM JABATAN FUNGSIONAL ANALIS INVESTIGASI DAN PENGAMANAN PERDAGANGAN
(1) Penetapan kebutuhan PNS dalam Jabatan Fungsional Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan dihitung berdasarkan beban kerja yang ditentukan dari indikator sebagai berikut:
a. jumlah dan jenis potensi hambatan akses pasar ekspor INDONESIA yang disebabkan oleh kebijakan negara mitra dagang;
b. jumlah permohonan industri dalam negeri terkait impor barang ke INDONESIA dalam rangka penyelidikan dumping, subsidi, dan safeguard;
c. jumlah sengketa yang diajukan dalam forum dispute settlement body di World Trade Organization oleh/kepada INDONESIA; dan
d. jumlah Advokasi Hukum perjanjian perdagangan internasional yang dilakukan oleh pemerintah INDONESIA.
(2) Pedoman perhitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Instansi Pembina setelah mendapat persetujuan dari Menteri.
Pasal 44
Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan berdasarkan Peraturan ini dilakukan berdasarkan pedoman penghitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan yang telah ditetapkan oleh Instansi Pembina.
(1) PNS yang menduduki Jabatan Fungsional Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan harus memenuhi Standar Kompetensi sesuai dengan jenjang jabatan.
(2) Kompetensi Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan meliputi:
a. kompetensi teknis;
b. kompetensi manajerial; dan
c. kompetensi sosial kultural.
(3) Rincian Standar Kompetensi setiap jenjang jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disusun oleh Instansi Pembina.
Pasal 46
(1) Untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan wajib diikutsertakan dalam pelatihan.
(2) Pelatihan yang diberikan bagi Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan hasil analisis kebutuhan pelatihan dan penilaian kinerja.
(3) Pelatihan yang diberikan kepada Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam bentuk:
a. pelatihan fungsional; dan
b. pelatihan teknis di bidang Analisis Penyelidikan, Pembelaan, dan Advokasi Hukum dalam rangka Pelindungan dan Pengamanan Perdagangan.
(4) Selain pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan dapat mengembangkan kompetensinya melalui program pengembangan kompetensi lainnya.
(5) Program pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
a. pemeliharaan kinerja dan target kinerja;
b. seminar;
c. lokakarya; atau
d. konferensi.
(6) Ketentuan mengenai pelatihan dan pengembangan kompetensi serta pedoman penyusunan analisis kebutuhan pelatihan Analis Investigasi dan Pengamanan
Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Instansi Pembina.
(1) PNS yang menduduki Jabatan Fungsional Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan harus memenuhi Standar Kompetensi sesuai dengan jenjang jabatan.
(2) Kompetensi Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan meliputi:
a. kompetensi teknis;
b. kompetensi manajerial; dan
c. kompetensi sosial kultural.
(3) Rincian Standar Kompetensi setiap jenjang jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disusun oleh Instansi Pembina.
(1) Untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan wajib diikutsertakan dalam pelatihan.
(2) Pelatihan yang diberikan bagi Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan hasil analisis kebutuhan pelatihan dan penilaian kinerja.
(3) Pelatihan yang diberikan kepada Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam bentuk:
a. pelatihan fungsional; dan
b. pelatihan teknis di bidang Analisis Penyelidikan, Pembelaan, dan Advokasi Hukum dalam rangka Pelindungan dan Pengamanan Perdagangan.
(4) Selain pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan dapat mengembangkan kompetensinya melalui program pengembangan kompetensi lainnya.
(5) Program pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
a. pemeliharaan kinerja dan target kinerja;
b. seminar;
c. lokakarya; atau
d. konferensi.
(6) Ketentuan mengenai pelatihan dan pengembangan kompetensi serta pedoman penyusunan analisis kebutuhan pelatihan Analis Investigasi dan Pengamanan
Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Instansi Pembina.
(1) Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan diberhentikan dari jabatannya apabila:
a. mengundurkan diri dari jabatan;
b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
c. menjalani cuti di luar tanggungan negara;
d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
e. ditugaskan secara penuh di luar Jabatan Fungsional Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan;
atau
f. tidak memenuhi persyaratan jabatan.
(2) Pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dipertimbangkan dalam hal memiliki alasan pribadi yang tidak mungkin untuk melaksanakan tugas Jabatan Fungsional Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan.
(3) Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan yang diberhentikan karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf e dapat diangkat kembali sesuai dengan jenjang jabatan terakhir apabila tersedia lowongan kebutuhan Jabatan Fungsional Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan.
(4) Pengangkatan kembali dalam Jabatan Fungsional Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan dengan menggunakan Angka Kredit terakhir yang dimiliki dan dapat ditambah dengan Angka Kredit dari penilaian pelaksanaan tugas di bidang Analisis Penyelidikan, Pembelaan, dan Advokasi Hukum dalam rangka Pelindungan dan Pengamanan Perdagangan selama diberhentikan.
(5) Tidak memenuhi persyaratan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dapat dipertimbangkan dalam hal:
a. tidak memenuhi kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan untuk menduduki Jabatan Fungsional Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan; atau
b. tidak memenuhi Standar Kompetensi Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan.
Pasal 48
Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan yang diberhentikan karena ditugaskan pada jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf e, dapat disesuaikan pada jenjang sesuai dengan pangkat terakhir dalam jabatannya paling singkat 1 (satu) tahun setelah diangkat kembali pada jenjang terakhir yang didudukinya, setelah mengikuti dan lulus Uji Kompetensi apabila tersedia kebutuhan.
Pasal 49
(1) Terhadap Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat
(1) huruf a dan huruf f dilaksanakan pemeriksaan dan mendapatkan izin dari Pejabat yang Berwenang sebelum ditetapkan pemberhentiannya.
(2) Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) yang telah ditetapkan pemberhentiannya tidak dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan.
BAB XIII
PEMINDAHAN KE DALAM JABATAN LAIN DAN LARANGAN RANGKAP JABATAN
Untuk kepentingan organisasi dan pengembangan karier, Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan dapat dipindahkan ke dalam jabatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan persetujuan Pejabat Pembina Kepegawaian.
Untuk optimalisasi pelaksanaan tugas dan pencapaian kinerja organisasi, Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan dilarang rangkap jabatan dengan jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, jabatan pengawas, atau jabatan pelaksana.
(1) Instansi pembina berperan sebagai pengelola Jabatan Fungsional Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan yang bertanggung jawab untuk menjamin terwujudnya standar kualitas dan profesionalitas jabatan.
(2) Instansi pembina sebagaimana dimaksud ayat
(1) mempunyai tugas meliputi:
a. menyusun pedoman formasi Jabatan Fungsional Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan;
b. menyusun Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan;
c. menyusun petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis Jabatan Fungsional Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan;
d. menyusun standar kualitas Hasil Kerja dan pedoman penilaian kualitas Hasil Kerja Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan;
e. menyusun pedoman penulisan Karya Tulis/Karya Ilmiah yang bersifat inovatif di bidang Analisis Penyelidikan, Pembelaan, dan Advokasi Hukum dalam rangka Pelindungan dan Pengamanan Perdagangan;
f. menyusun kurikulum pelatihan Jabatan Fungsional Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan;
g. menyelenggarakan pelatihan Jabatan Fungsional Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan;
h. membina penyelenggaraan pelatihan fungsional pada lembaga pelatihan;
i. menyelenggarakan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan;
j. menganalisis kebutuhan pelatihan fungsional di bidang tugas Jabatan Fungsional Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan;
k. melakukan sosialisasi Jabatan Fungsional Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan;
l. mengembangkan sistem informasi Jabatan Fungsional Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan;
m. memfasilitasi pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan;
n. memfasilitasi pembentukan organisasi profesi Jabatan Fungsional Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan;
o. memfasilitasi penyusunan dan penetapan kode etik profesi dan kode perilaku Jabatan Fungsional Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan;
p. melakukan akreditasi pelatihan fungsional dengan mengacu kepada ketentuan yang telah ditetapkan oleh Lembaga Administrasi Negara;
q. melakukan pemantauan dan evaluasi penerapan Jabatan Fungsional Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan; dan
r. menyusun informasi faktor jabatan untuk evaluasi jabatan.
(3) Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4) Instansi Pembina dalam rangka melaksanakan tugas pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf i, huruf k, huruf l, huruf m, huruf n, huruf o, huruf q dan huruf r menyampaikan hasil pelaksanaan pembinaan Jabatan Fungsional Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan secara berkala sesuai dengan perkembangan pelaksanaan pembinaan kepada Menteri dengan tembusan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara.
(5) Instansi Pembina menyampaikan secara berkala setiap tahun pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, huruf g, huruf h, huruf j, dan huruf p kepada Menteri dengan tembusan Kepala Lembaga Administrasi Negara.
(6) Ketentuan mengenai penyelenggaraan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i ditetapkan oleh Instansi Pembina.
(1) Jabatan Fungsional Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan wajib memiliki 1 (satu) organisasi profesi.
(2) Setiap Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan wajib menjadi anggota organisasi profesi Jabatan
Fungsional Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan.
(3) Pembentukan organisasi profesi Jabatan Fungsional Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Instansi Pembina.
(4) Organisasi profesi Jabatan Fungsional Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyusun kode etik dan kode perilaku profesi.
(5) Organisasi profesi Jabatan Fungsional Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan mempunyai tugas:
a. menyusun kode etik dan kode perilaku profesi;
b. memberikan advokasi; dan
c. memeriksa dan memberikan rekomendasi atas pelanggaran kode etik dan kode perilaku profesi.
(6) Kode etik dan kode perilaku profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) huruf a, ditetapkan oleh organisasi profesi Jabatan Fungsional Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan setelah mendapat persetujuan dari pimpinan Instansi Pembina.
Pasal 54
Hubungan kerja antara Instansi Pembina dengan organisasi profesi Jabatan Fungsional Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan bersifat koordinatif dan fasilitatif untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi pembinaan Jabatan Fungsional Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan.
Pasal 55
Ketentuan mengenai syarat dan tata cara pembentukan organisasi profesi Jabatan Fungsional Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan dan hubungan kerja Instansi Pembina dengan organisasi profesi Jabatan Fungsional Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan ditetapkan oleh Instansi Pembina sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Prestasi kerja yang telah dilaksanakan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, dinilai berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 33 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2018 Nomor 1233) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 33 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2019 Nomor 110).
Pembentukan Organisasi Profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (3) dilaksanakan paling lama 5 (lima) tahun sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.
Pada saat Peraturan Menteri ini berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 33 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2018 Nomor 1233) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 33 Tahun
2018 tentang Jabatan Fungsional Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2019 Nomor 110), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan Peraturan Menteri ini.
Pasal 59
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 33 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2018 Nomor 1233) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 33 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2019 Nomor 110), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 61
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 9 Oktober 2020
MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,
ttd
TJAHJO KUMOLO
Diundangkan di Jakarta pada tanggal 12 Oktober 2020
DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,
ttd
WIDODO EKATJAHJANA
(1) Uraian kegiatan tugas Jabatan Fungsional Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan sesuai dengan jenjang jabatannya, ditetapkan dalam butir kegiatan sebagai berikut:
a. Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan Ahli Pertama, meliputi:
1. melakukan identifikasi data dan informasi volume impor produk dalam kegiatan peringatan dini terjadinya lonjakan impor (early warning);
2. melakukan validasi dokumen permohonan penyelidikan;
3. menyusun daftar tanggapan dari pihak yang berkepentingan terkait dengan inisiasi penyelidikan;
4. menyusun pemberitahuan publik terkait dengan inisiasi penyelidikan;
5. menyusun notifikasi dimulainya penyelidikan berdasarkan Article
12.1(a) World Trade Organization Agreement on Safeguards;
6. melakukan identifikasi data dan informasi yang terkait rekomendasi tindakan pengamanan sementara;
7. melakukan identifikasi data dan informasi dengar pendapat publik dalam penyelidikan tindakan pengamanan perdagangan;
8. mengidentifikasi data dan informasi dalam penyusunan kuesioner penyelidikan;
9. melakukan verifikasi lapangan dalam rangka penyelidikan tindakan pengamanan perdagangan;
10. menyusun notifikasi penghentian penyelidikan berdasarkan Article 12 World Trade Organization Agreement on Safeguards;
11. menyusun notifikasi pengenaan Tindakan Pengamanan Perdagangan berdasarkan Article
12.1(c) World Trade Organization Agreement on Safeguards;
12. melakukan identifikasi data dan informasi dengar pendapat publik dalam peninjauan kembali;
13. mengidentifikasi data dan informasi dalam penyusunan kuesioner peninjauan Kembali;
14. melakukan verifikasi lapangan dalam rangka peninjauan kembali;
15. mengidentifikasi data dan informasi terkait kegiatan asistensi/pendampingan terkait permohonan tindakan antidumping atau imbalan;
16. mengidentifikasi data dan informasi terkait dugaan dumping atau subsidi dalam permohonan;
17. menyusun pemberitahuan awal dalam bahasa asing kepada perwakilan negara yang diduga dumping atau subsidi;
18. menyusun pemberitahuan publik dalam bahasa INDONESIA dan bahasa asing;
19. mengidentifikasi para pihak yang berkepentingan;
20. mengidentifikasi data dan informasi pada jawaban kuesioner;
21. mengidentifikasi data dan informasi terkait produk yang diselidiki, kinerja perusahaan, dokumen penjualan, biaya produksi dan biaya penjualan, dan isu lainnya terkait penyelidikan;
22. mengidentifikasi data dan informasi dalam rangka dengar pendapat;
23. mengidentifikasi data dan informasi sebagai bahan analisis lanjutan;
24. mengidentifikasi data dan informasi dalam rangka evaluasi dampak pengenaan bea masuk antidumping atau bea masuk imbalan;
25. mengidentifikasi dan menyusun bahan presentasi kegiatan asistensi atau forum komunikasi;
26. mengidentifikasi isu-isu dalam rangka perundingan;
27. melakukan identifikasi masalah hambatan perdagangan ekspor;
28. menyusun ikhtisar dari dokumen inisiasi, petisi penyelidikan, keputusan sementara (preliminary determination), temuan fakta (statement of essential facts), keputusan akhir (final determination), reviu pengenaan, atau dokumen lainnya dalam kerangka penanganan tuduhan dumping, subsidi, atau safeguard dari otoritas negara mitra dagang;
29. menyusun ikhtisar dari kebijakan negara mitra dagang yang menghambat atau berpotensi menghambat akses ekspor produk INDONESIA;
30. melakukan pemberitahuan kepada pihak terkait (stakeholders) mengenai adanya masalah hambatan perdagangan ekspor;
31. mengidentifikasi bukti pendukung untuk Pembelaan atas penanganan masalah hambatan perdagangan ekspor;
32. mengumpulkan data dan informasi dalam rangka penanganan masalah hambatan perdagangan ekspor;
33. melakukan pemutakhiran informasi perkembangan masalah hambatan perdagangan ekspor;
34. menyusun laporan berkala perkembangan penanganan masalah hambatan perdagangan ekspor kepada pimpinan;
35. menyusun konsep siaran pers terkait penanganan masalah hambatan perdagangan ekspor;
36. menyusun request for consultation, establishment of a panel, notice of appeal, compliance panel, atau arbitrase lainnya;
37. menyusun rencana kerja penangangan sengketa perdagangan internasional;
38. mengidentifikasi daftar advokat/lawyer;
39. mengidentifikasi jawaban atas pertanyaan panel dispute settlement body di World Trade Organization maupun badan penyelesaian sengketa lainnya;
40. mengidentifikasi bukti pendukung terkait pelaksanaan penanganan sengketa perdagangan internasional;
41. mengidentifikasi daftar panelis dispute settlement body di World Trade Organization maupun pada badan penyelesaian sengketa perdagangan internasional lainnya;
42. menganalisis term of reference atau scoping paper terkait perundingan atau evaluasi perjanjian perdagangan internasional;
43. mengidentifikasi data dan informasi dalam penyusunan dokumen terkait ratifikasi perjanjian perdagangan internasional; dan
44. mengidentifikasi data dan informasi dalam penyusunan dokumen terkait permasalahan
dalam pelaksanaan perjanjian perdagangan internasional;
b. Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan Ahli Muda, meliputi:
1. menganalisis data dan informasi volume impor produk dalam kegiatan peringatan dini terjadinya lonjakan impor (early warning);
2. melakukan asistensi/pendampingan terkait tata cara pengajuan permohonan penyelidikan;
3. menganalisis data dan informasi dalam rekomendasi tindakan pengamanan sementara;
4. menyusun notifikasi rencana pengenaan tindakan pengamanan sementara berdasarkan Article 12.4 WTO Agreement on Safeguards;
5. menganalisis substansi dengar pendapat publik (public hearing) dalam penyelidikan tindakan pengamanan perdagangan;
6. menyusun kuesioner penyelidikan;
7. menyusun notifikasi temuan hasil akhir penyelidikan berdasarkan Article 12.1(b) World Trade Organization Agreement on Safeguards;
8. menyusun masukan substansi penyelidikan dalam rapat tim pertimbangan kepentingan nasional;
9. menyusun masukan substansi penyelidikan dalam rapat tim tarif;
10. menganalisis substansi dengar pendapat publik (public hearing) dalam peninjauan kembali;
11. menyusun kuesioner peninjauan kembali;
12. menyusun masukan posisi INDONESIA terkait penyelidikan pada forum Komite World Trade Organization;
13. menyusun masukan substansi penyelidikan pada rancangan peraturan perundangan- undangan bidang pengamanan dan pelindungan perdagangan;
14. menyusun masukan substansi yang akan digunakan oleh pimpinan dalam rapat lintas kementerian maupun harmonisasi;
15. menganalisis data dan informasi terkait kegiatan asistensi/pendampingan terkait permohonan tindakan antidumping atau imbalan;
16. menganalisis data dan informasi dalam permohonan penyelidikan antidumping atau subsidi;
17. menganalisis data dan informasi hasil konsultasi dalam rangka permohonan penyelidikan tindakan imbalan;
18. menyusun kuesioner kepada pihak yang berkepentingan;
19. menganalisis kuesioner dan tanggapan yang disampaikan pihak yang berkepentingan;
20. menganalisis data dan informasi terkait produk yang diselidiki, kinerja perusahaan, dokumen penjualan, biaya produksi dan biaya penjualan, dan isu lainnya terkait penyelidikan;
21. menganalisis tanggapan hasil dengar pendapat;
22. melakukan analisis lanjutan dugaan dumping atau subsidi;
23. melakukan analisis terhadap tindakan penyesuaian;
24. membuat notifikasi tindakan antidumping dan antisubsidi kepada World Trade Organization;
25. menganalisis data dan informasi dalam rangka evaluasi dampak pengenaan bea masuk antidumping atau bea masuk imbalan;
26. menyusun pendapat/masukan tata cara pengajuan permohonan penyelidikan tindakan antidumping;
27. menganalisis data dan informasi yang disampaikan dalam gugatan yang disampaikan oleh negara mitra;
28. menganalisis isu dalam rangka perundingan;
29. melakukan analisis awal terhadap setiap masalah hambatan ekspor;
30. merumuskan rencana kerja operasional penanganan hambatan perdagangan ekspor;
31. menganalisis permasalahan dalam dokumen inisiasi, petisi penyelidikan, keputusan sementara (preliminary determination), temuan fakta (statement of essential facts), keputusan akhir (final determination), reviu pengenaan, atau dokumen lainnya dalam kerangka penanganan tuduhan dumping, subsidi, atau safeguard dari otoritas negara mitra dagang;
32. menganalisis permasalahan dalam kebijakan negara mitra dagang yang menghambat atau berpotensi menghambat akses ekspor produk INDONESIA;
33. melakukan pemetaan kuesioner penyelidikan atau reviu pengenaan dalam kerangka tuduhan dumping, subsidi, atau safeguard dari otoritas negara mitra dagang;
34. menyusun bahan koordinasi dengan para pihak terkait (stakeholders) dalam rangka penanganan masalah hambatan perdagangan ekspor;
35. melakukan asistensi pengisian kuesioner oleh perusahaan dalam rangka penanganan penyelidikan atau reviu pengenaan atas tuduhan dumping, subsidi, atau safeguard;
36. menyusun butir wicara (oral statement) untuk pelaksanaan sidang (hearing), konsultasi, atau kegiatan verifikasi (site verification/on the spot investigation) dengan otoritas negara mitra dagang;
37. melakukan advokasi kepada perusahaan yang terdampak dari masalah hambatan perdagangan ekspor;
38. melakukan analisis dampak terhadap kinerja ekspor pasca penanganan masalah hambatan perdagangan ekspor;
39. menyusun jawaban atau tanggapan atas request for consultation, establishment of a panel, notice of appeal, compliance panel, atau arbitrase lainnya;
40. MENETAPKAN kualifikasi kebutuhan dalam seleksi pemilihan advokat/lawyer;
41. menganalisis permasalahan hukum terkait penanganan sengketa perdagangan internasional;
42. menganalisis preliminary ruling dalam penanganan sengketa perdagangan internasional;
43. menganalisis permasalahan hukum terkait requests for consultations, establishment of a panel, notice of appeal, compliance panel, atau arbitrase lainnya;
44. menganalisis interim report terkait penanganan sengketa perdagangan internasional;
45. melakukan pendampingan hukum pada konsultasi, panel hearing, appellate body hearing, compliance panel hearing, atau arbitrase lainnya;
46. menganalisis permasalahan hukum terkait perjanjian perdagangan internasional;
47. melakukan legal scrubbing atas teks hukum dalam rangka perjanjian perdagangan internasional; dan
48. melakukan pendampingan hukum pada pertemuan, sidang, atau konferensi terkait perjanjian perdagangan internasional;
c. Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan Ahli Madya, meliputi:
1. melakukan asistensi/pendampingan terkait penyusunan bukti awal permohonan penyelidikan;
2. menganalisis lonjakan impor dan kerugian serius atau ancaman kerugian serius dalam dokumen bukti awal permohonan penyelidikan;
3. melakukan analisis preliminary determination terkait dengan rekomendasi tindakan pengamanan sementara;
4. menyusun masukan substansi penyelidikan dalam konsultasi pengenaan tindakan pengamanan sementara;
5. merancang metodologi, bentuk dan substansi dalam penyusunan kuesioner penyelidikan;
6. menganalisis jawaban kuesioner penyelidikan;
7. merancang metodologi, bentuk dan substansi dalam penyusunan kuesioner peninjauan kembali;
8. menganalisis jawaban kuesioner peninjauan kembali;
9. menyusun notifikasi hasil midterm review berdasarkan Article
12.5 World Trade Organization Agreement on Safeguards;
10. menyusun notifikasi perubahan daftar negara yang dikecualikan berdasarkan Article 9.1 footnote 2 World Trade Organization Agreement on Safeguards;
11. menyusun kajian substansi penyelidikan dalam konsultasi pengenaan tindakan pengamanan perdagangan;
12. menyusun masukan substansi penyelidikan pada rancangan peraturan nasional maupun internasional;
13. menyusun notifikasi berlakunya peraturan nasional terkait tindakan pengamanan perdagangan berdasarkan Article 12.6 World Trade Organization Agreement on Safeguards;
14. menyusun masukan substansi terkait pembentukan perjanjian internasional baik dalam lingkup bilateral, regional, maupun multilateral;
15. menyusun rekomendasi tindak lanjut kelayakan hasil asistensi untuk diajukan menjadi permohonan tindakan antidumping atau imbalan;
16. menganalisis bukti awal dugaan dumping atau subsidi;
17. menyusun jawaban hasil konsultasi dalam bahasa asing;
18. menganalisis dan menyusun berita acara hasil verifikasi lapangan;
19. menyusun tanggapan yang disampaikan para pihak yang berkepentingan;
20. menyusun rekomendasi tindakan pengenaan antidumping, imbalan, atau penghentian penyelidikan kepada ketua;
21. menyusun nota kesepakatan dalam rangka tindakan penyesuaian dalam bahasa asing dan bahasa INDONESIA;
22. menyusun pendapat/masukan teknis notifikasi tindakan antidumping dan antisubsidi di World Trade Organization;
23. menganalisis dan menyusun laporan dalam rangka evaluasi dampak pengenaan bea masuk antidumping atau bea masuk imbalan;
24. menyusun pendapat/masukan pokok ketentuan pengenaan tindakan antidumping;
25. menganalisis dan membuat draft text dalam rangka perundingan;
26. merancang strategi penanganan setiap masalah hambatan ekspor;
27. merumuskan rencana kerja tahunan penanganan hambatan perdagangan ekspor;
28. menyusun jawaban atau respon kuesioner penyelidikan atau reviu pengenaan dalam kerangka tuduhan dumping, subsidi, atau safeguard dari otoritas negara mitra dagang;
29. menyusun kertas posisi/submisi Pembelaan dari pejabat setingkat unit kerja;
30. menyusun berita faksimile pelaksanaan sidang (hearing) atau konsultasi dengan otoritas negara mitra dagang;
31. melakukan pendampingan terhadap perusahaan pada kegiatan verifikasi (site verification/on the spot investigation) oleh otoritas negara mitra dagang;
32. melakukan pendampingan dalam kegiatan verifikasi (site verification/on the spot investigation) oleh otoritas negara mitra dagang dalam tuduhan anti-circumvention;
33. melakukan monitor dan evaluasi pada pihak terkait (stakeholders) pasca penanganan masalah hambatan perdagangan ekspor;
34. menyusun written submission penanganan sengketa perdagangan internasional;
35. menganalisis dampak hukum terkait penanganan sengketa perdagangan internasional;
36. menyusun oral statement terkait sengketa perdagangan internasional di World Trade Organization atau badan penyelesaian sengketa lainnya;
37. menyusun opini hukum terkait penyelesaian sengketa perdagangan internasional;
38. menyusun rekomendasi terkait penanganan sengketa perdagangan internasional;
39. menganalisis dampak hukum terkait perjanjian perdagangan internasional;
40. menyusun opini hukum terkait implementasi perjanjian perdagangan internasional;
41. menyusun opini hukum terkait perumusan legal text perjanjian perdagangan internasional;
42. menyusun opini hukum terkait perumusan nonlegal text perjanjian perdagangan internasional;
43. menyusun opini hukum terkait kesesuaian kebijakan kementerian/lembaga dalam bidang perdagangan dengan komitmen INDONESIA di perjanjian perdagangan internasional;
44. menyusun rekomendasi terkait perjanjian perdagangan internasional;
45. menyusun analsis hukum terkait ratifikasi perjanjian internasional berdasarkan hasil rapat dengar pendapat di Dewan Perwakilan Rakyat dan forum lainnya; dan
46. melakukan pendampingan hukum dalam rangka perundingan perdagangan internasional;
dan
d. Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan Ahli Utama, meliputi:
1. menyusun analisis rekomendasi tindakan pengamanan sementara;
2. merumuskan tindak lanjut pengenaan tindakan pengamanan perdagangan atau laporan penghentian penyelidikan;
3. merancang strategi dalam penyelidikan tindakan pengamanan perdagangan;
4. mengevaluasi kebijakan strategis dalam rangka pengenaan tindakan pengamanan perdagangan;
5. menyusun rekomendasi tentang hasil peninjauan kembali;
6. merancang strategi dalam peninjauan kembali.
7. melakukan evaluasi strategi peninjauan kembali kebijakan strategis;
8. mengevaluasi kebijakan strategis dalam rangka pengenaan tindakan antidumping atau imbalan;
9. merancang strategi dalam pengenaan tindakan antidumping atau imbalan;
10. melakukan telaah strategis terhadap permasalahan hambatan perdagangan ekspor;
11. menyusun kertas posisi/submisi Pembelaan dari pejabat setingkat instansi;
12. melakukan supervisi kepada delegasi INDONESIA dalam sidang (hearing) atau konsultasi dengan otoritas negara mitra dagang;
13. melakukan supervisi kepada delegasi INDONESIA dalam kegiatan verifikasi (site verification/on the spot investigation) respon kuesioner pemerintah dengan otoritas negara mitra dagang dalam tuduhan dumping atau subsidi;
14. merancang solusi dalam penanganan sengketa perdagangan internasional;
15. merancang strategi penyelesaian masalah dalam pelaksanaan penanganan sengketa perdagangan internasional;
16. merumuskan pendapat atau rekomendasi teknis pada pertemuan, sidang, atau konferensi terkait perjanjian perdagangan internasional;
17. melakukan supervisi kepada delegasi INDONESIA dalam konsultasi, panel hearing, appellate body hearing, compliance panel hearing, atau arbitrase lainnya; dan
18. merumuskan pendapat atau rekomendasi pada pertemuan, sidang, konferensi, atau legal scrubbing terkait perjanjian perdagangan internasional.
(2) Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan yang melaksanakan kegiatan tugas jabatan sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan nilai Angka Kredit tercantum
dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(3) Rincian uraian kegiatan masing-masing jenjang Jabatan Fungsional Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Instansi Pembina.
Hasil kerja tugas Jabatan Fungsional Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan sesuai dengan jenjang jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), sebagai berikut:
a. Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan Ahli Pertama, meliputi:
1. matriks identifikasi data dan informasi volume impor produk dalam kegiatan peringatan dini terjadinya lonjakan impor (early warning);
2. berkas hasil validasi (administratif dan substantif) dokumen permohonan penyelidikan;
3. matriks atau daftar tanggapan dari pihak yang berkepentingan terkait dengan inisiasi penyelidikan;
4. berkas pemberitahuan publik terkait dengan inisiasi penyelidikan;
5. dokumen notifikasi dimulainya penyelidikan berdasarkan Article 12.1(a) World Trade Organization Agreement on Safeguards;
6. berkas rekomendasi tindakan pengamanan sementara;
7. berkas hasil identifikasi data dan informasi dengar pendapat publik (public hearing) dalam penyelidikan tindakan pengamanan perdagangan;
8. berkas hasil identifikasi data dan informasi dalam penyusunan kuesioner penyelidikan;
9. berita acara verifikasi lapangan (on-site verification) dalam rangka penyelidikan tindakan pengamanan perdagangan;
10. dokumen notifikasi penghentian penyelidikan berdasarkan Article 12 World Trade Organization Agreement on Safeguards;
11. dokumen notifikasi pengenaan Tindakan Pengamanan Perdagangan berdasarkan Article
12.1(c) World Trade Organization Agreement on Safeguards;
12. berkas hasil identifikasi data dan informasi dengar pendapat publik (public hearing) dalam peninjauan kembali;
13. berkas hasil identifikasi data dan informasi dalam penyusunan kuesioner peninjauan kembali;
14. berita acara verifikasi lapangan (on-site verification) dalam rangka peninjauan kembali;
15. berkas hasil identifikasi data dan informasi terkait kegiatan asistensi/pendampingan terkait permohonan tindakan antidumping atau imbalan;
16. dokumen kelengkapan data dan informasi terkait dugaan dumping atau subsidi dalam permohonan;
17. dokumen pemberitahuan awal dalam bahasa asing kepada perwakilan negara yang diduga dumping atau subsidi;
18. berkas pemberitahuan publik dalam bahasa INDONESIA dan bahasa asing;
19. tabel daftar pihak yang berkepentingan;
20. tabel kelengkapan pada jawaban kuesioner;
21. tabel data dan informasi terkait produk yang diselidiki, kinerja perusahaan, dokumen penjualan, biaya produksi dan biaya penjualan, dan isu lainnya terkait penyelidikan;
22. dokumen hasil identifikasi data dan informasi dalam rangka dengar pendapat;
23. matriks hasil identifikasi data dan informasi sebagai bahan analisis lanjutan;
24. berkas hasil identifikasi data dan informasi dalam rangka evaluasi dampak pengenaan bea masuk antidumping atau bea masuk imbalan;
25. berkas hasil identifikasi dan menyusun bahan presentasi kegiatan asistensi atau forum komunikasi;
26. matriks hasil identifikasi isu dalam rangka perundingan;
27. dokumen hasil identifikasi masalah hambatan perdagangan ekspor;
28. laporan ikhtisar/ringkasan kasus dari dokumen inisiasi, petisi penyelidikan, keputusan sementara (preliminary determination), temuan fakta (statement of essential facts), keputusan akhir (final determination), reviu pengenaan, atau dokumen lainnya dalam kerangka penanganan tuduhan dumping, subsidi, atau safeguard dari otoritas negara mitra dagang;
29. ikhtisar/ringkasan dari kebijakan negara mitra dagang yang menghambat atau berpotensi menghambat akses ekspor produk INDONESIA;
30. surat pemberitahuan kepada pihak terkait (stakeholders) mengenai adanya masalah hambatan perdagangan ekspor;
31. matriks hasil identifikasi bukti pendukung untuk Pembelaan atas penanganan masalah hambatan perdagangan ekspor;
32. matriks identifikasi data dan informasi dalam rangka penanganan masalah hambatan perdagangan ekspor;
33. dokumen profil kasus (fact sheet) pemutakhiran informasi perkembangan masalah hambatan perdagangan ekspor;
34. laporan berkala perkembangan penanganan masalah hambatan perdagangan ekspor kepada pimpinan;
35. bahan siaran pers terkait penanganan masalah hambatan perdagangan ekspor;
36. dokumen request for consultation, establishment of a panel, notice of appeal, compliance panel, atau arbitrase lainnya;
37. dokumen rencana kerja penangangan sengketa perdagangan internasional;
38. dokumen hasil identifikasi daftar advokat/lawyer;
39. dokumen hasil identifikasi jawaban atas pertanyaan panel dispute settlement body di World Trade Organization maupun badan penyelesaian sengketa lainnya;
40. dokumen hasil identifikasi bukti pendukung terkait pelaksanaan penanganan sengketa perdagangan internasional;
41. dokumen hasil identifikasi daftar panelis dispute settlement body di World Trade Organization maupun pada badan penyelesaian sengketa perdagangan internasional lainnya;
42. dokumen analisis term of reference atau scoping paper terkait perundingan atau evaluasi perjanjian perdagangan internasional;
43. dokumen hasil identifikasi data dan informasi dalam penyusunan dokumen terkait ratifikasi perjanjian perdagangan internasional; dan
44. dokumen hasil identifikasi data dan informasi dalam penyusunan dokumen terkait permasalahan dalam pelaksanaan perjanjian perdagangan internasional;
b. Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan Ahli Muda, meliputi:
1. berkas hasil analisis data dan informasi volume impor produk dalam kegiatan peringatan dini terjadinya lonjakan impor (early warning);
2. berkas presentasi hasil asistensi/pendampingan terkait tata cara pengajuan permohonan penyelidikan;
3. berkas hasil analisis data dan informasi dalam rekomendasi tindakan pengamanan sementara;
4. dokumen notifikasi rencana pengenaan tindakan pengamanan sementara berdasarkan Article 12.4 World Trade OrganizationAgreement on Safeguards;
5. berkas hasil analisis substansi dengar pendapat publik (public hearing) dalam penyelidikan tindakan pengamanan perdagangan;
6. dokumen kuesioner penyelidikan;
7. dokumen notifikasi temuan hasil akhir penyelidikan berdasarkan Article 12.1(b) World Trade Organization Agreement on Safeguards;
8. berkas masukan substansi penyelidikan dalam rapat tim pertimbangan kepentingan nasional;
9. berkas masukan substansi penyelidikan dalam rapat tim tarif;
10. berkas hasil analisis substansi dengar pendapat publik (public hearing) dalam peninjauan kembali;
11. dokumen kuesioner peninjauan kembali;
12. berkas masukan posisi INDONESIA terkait penyelidikan pada forum Komite World Trade Organization;
13. matriks masukan substansi penyelidikan pada rancangan peraturan perundangan-undangan bidang pengamanan dan pelindungan perdagangan;
14. berkas masukan substansi yang akan digunakan oleh pimpinan dalam rapat lintas kementerian maupun harmonisasi;
15. berkas hasil analisis data dan informasi terkait kegiatan asistensi/pendampingan terkait permohonan tindakan antidumping atau imbalan;
16. dokumen hasil analisis data dan informasi dalam permohonan penyelidikan antidumping atau imbalan;
17. matriks hasil analisis data dan informasi hasil konsultasi dalam rangka permohonan penyelidikan tindakan imbalan;
18. berkas kuesioner kepada pihak yang berkepentingan;
19. dokumen hasil analisis kuesioner dan tanggapan yang disampaikan pihak yang berkepentingan;
20. berkas hasil analisis data dan informasi terkait produk yang diselidiki, kinerja perusahaan, dokumen penjualan/biaya produksi dan biaya penjualan, dan isu lainnya terkait penyelidikan;
21. dokumen hasil analisis tanggapan hasil dengar pendapat;
22. berkas hasil analisis lanjutan dugaan dumping atau subsidi;
23. berkas hasil analisis terhadap tindakan penyesuaian;
24. matriks notifikasi tindakan antidumping dan antisubsidi kepada World Trade Organization;
25. dokumen hasil analisis data dan informasi dalam rangka evaluasi dampak pengenaan bea masuk antidumping atau bea masuk imbalan;
26. dokumen pendapat atau masukan tata cara pengajuan permohonan penyelidikan tindakan antidumping;
27. berkas hasil data dan informasi yang disampaikan dalam gugatan yang disampaikan oleh negara mitra;
28. berkas hasil analisis isu dalam rangka perundingan;
29. dokumen analisis awal terhadap setiap masalah hambatan ekspor;
30. rencana kerja operasional penanganan hambatan perdagangan ekspor;
31. laporan hasil analisis permasalahan dalam dokumen inisiasi, petisi penyelidikan, keputusan sementara (preliminary determination), temuan fakta (statement of essential facts), keputusan akhir (final determination), reviu pengenaan, atau dokumen lainnya dalam kerangka penanganan tuduhan dumping, subsidi, atau safeguard dari otoritas negara mitra dagang;
32. laporan hasil analisis permasalahan dalam kebijakan negara mitra dagang yang menghambat atau berpotensi menghambat akses ekspor produk INDONESIA;
33. dokumen pemetaan kuesioner penyelidikan atau reviu pengenaan dalam kerangka tuduhan dumping, subsidi, atau safeguard dari otoritas negara mitra dagang;
34. dokumen bahan koordinasi dengan para pihak terkait (stakeholders) dalam rangka penanganan masalah hambatan perdagangan ekspor;
35. laporan asistensi pengisian kuesioner oleh perusahaan dalam rangka penanganan penyelidikan atau reviu pengenaan atas tuduhan dumping, subsidi, atau safeguard;
36. dokumen butir wicara (oral statement) untuk pelaksanaan sidang (hearing), konsultasi, atau kegiatan verifikasi (site verification/on the spot investigation) dengan otoritas negara mitra dagang;
37. laporan hasil advokasi kepada perusahaan yang terdampak dari masalah hambatan perdagangan ekspor;
38. laporan hasil analisis dampak terhadap kinerja ekspor pasca penanganan masalah hambatan perdagangan ekspor;
39. dokumen jawaban atau tanggapan atas request for consultation, establishment of a panel, notice of appeal, compliance panel, atau arbitrase lainnya;
40. dokumen penetapan kualifikasi kebutuhan dalam seleksi pemilihan advokat/lawyer;
41. dokumen hasil analisis permasalahan hukum terkait penanganan sengketa perdagangan internasional;
42. dokumen hasil analisis preliminary ruling dalam penanganan sengketa perdagangan internasional;
43. dokumen hasil analisis permasalahan hukum terkait requests for consultations, establishment of a panel, notice of appeal, compliance panel, atau arbitrase lainnya;
44. dokumen hasil analisis interim report terkait penanganan sengketa perdagangan internasional;
45. laporan pendampingan hukum pada konsultasi, panel hearing, appellate body hearing, compliance panel hearing, atau arbitrase lainnya;
46. dokumen hasil analisis permasalahan hukum terkait perjanjian perdagangan internasional;
47. dokumen legal scrubbing atas teks hukum dalam rangka perjanjian perdagangan internasional; dan
48. laporan pendampingan hukum pada pertemuan, sidang, atau konferensi terkait perjanjian perdagangan internasional;
c. Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan Ahli Madya, meliputi:
1. berita acara asistensi/pendampingan terkait penyusunan bukti awal permohonan penyelidikan;
2. berkas hasil analisis lonjakan impor dan kerugian serius atau ancaman kerugian serius dalam dokumen bukti awal permohonan penyelidikan;
3. berkas hasil analisis preliminary determination terkait dengan rekomendasi tindakan pengamanan sementara;
4. berkas masukan substansi penyelidikan dalam konsultasi pengenaan tindakan pengamanan sementara;
5. berkas rancangan metodologi, bentuk, dan substansi dalam penyusunan kuesioner penyelidikan;
6. berkas hasil analisis jawaban kuesioner penyelidikan;
7. berkas rancangan metodologi, bentuk, dan substansi dalam penyusunan kuesioner peninjauan kembali;
8. berkas hasil analisis jawaban kuesioner peninjauan kembali;
9. dokumen notifikasi hasil midterm review berdasarkan Article 12.5 World Trade Organization Agreement on Safeguards;
10. dokumen notifikasi perubahan daftar negara yang dikecualikan berdasarkan Article 9.1 footnote 2 World Trade Organization Agreement on Safeguards;
11. berkas kajian substansi penyelidikan dalam konsultasi pengenaan tindakan pengamanan perdagangan;
12. matriks masukan substansi penyelidikan pada rancangan peraturan nasional maupun internasional;
13. dokumen notifikasi berlakunya peraturan nasional terkait tindakan pengamanan perdagangan berdasarkan Article 12.6 World Trade Organization Agreement on Safeguards;
14. berkas masukan substansi terkait pembentukan perjanjian internasional baik dalam lingkup bilateral, regional, maupun multilateral;
15. dokumen nota dinas hasil kegiatan asistensi/pendampingan terkait permohonan tindakan antidumping atau imbalan;
16. dokumen hasil analisis bukti awal dugaan dumping atau subsidi;
17. dokumen jawaban hasil konsultasi dalam bahasa asing;
18. dokumen hasil analisis berita acara hasil verifikasi lapangan;
19. dokumen tanggapan yang disampaikan para pihak yang berkepentingan;
20. laporan rekomendasi tindakan pengenaan antidumping, imbalan, atau penghentian penyelidikan kepada ketua;
21. dokumen nota kesepakatan dalam rangka tindakan penyesuaian dalam bahasa asing dan bahasa INDONESIA;
22. berkas pendapat atau masukan teknis notifikasi tindakan antidumping dan antisubsidi di World Trade Organization;
23. laporan dalam rangka evaluasi dampak pengenaan bea masuk antidumping atau bea masuk imbalan;
24. dokumen pendapat atau masukan pokok ketentuan pengenaan tindakan antidumping;
25. dokumen hasil analisis draft text dalam rangka perundingan;
26. dokumen rancangan strategi penanganan setiap masalah hambatan ekspor;
27. rencana kerja tahunan penanganan hambatan perdagangan ekspor;
28. dokumen jawaban atau respon kuesioner penyelidikan atau reviu pengenaan dalam kerangka tuduhan dumping, subsidi, atau safeguard dari otoritas negara mitra dagang;
29. dokumen kertas posisi atau submisi Pembelaan dari pejabat setingkat unit kerja;
30. dokumen berita faksimile pelaksanaan sidang (hearing) atau konsultasi dengan otoritas negara mitra dagang;
31. laporan pendampingan terhadap perusahaan pada kegiatan verifikasi (site verification/on the spot investigation) oleh otoritas negara mitra dagang;
32. laporan pendampingan dalam kegiatan verifikasi (site verification/on the spot investigation) oleh otoritas negara mitra dagang dalam tuduhan anti- circumvention;
33. laporan monitor dan evaluasi (monev) pada pihak terkait (stakeholders) pasca penanganan masalah hambatan perdagangan ekspor;
34. dokumen written submission penanganan sengketa perdagangan internasional;
35. dokumen hasil analisis dampak hukum terkait penanganan sengketa perdagangan internasional;
36. dokumen oral statement terkait sengketa perdagangan internasional di World Trade Organization atau badan penyelesaian sengketa lainnya;
37. opini hukum terkait penyelesaian sengketa perdagangan internasional;
38. dokumen rekomendasi terkait penanganan sengketa perdagangan internasional;
39. dokumen hasil analisis dampak hukum terkait perjanjian perdagangan internasional;
40. opini hukum terkait implementasi perjanjian perdagangan internasional;
41. opini hukum terkait perumusan legal text perjanjian perdagangan internasional;
42. opini hukum terkait perumusan nonlegal text perjanjian perdagangan internasional;
43. opini hukum terkait kesesuaian kebijakan kementerian/lembaga dalam bidang perdagangan dengan komitmen INDONESIA di perjanjian perdagangan internasional;
44. dokumen rekomendasi terkait perjanjian perdagangan internasional;
45. laporan evaluasi pelaksanaan rapat dengar pendapat di Dewan Perwakilan Rakyat; dan
46. laporan pendampingan hukum dalam rangka perundingan perdagangan internasional; dan
d. Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan Ahli Utama, meliputi:
1. rekomendasi tindakan pengamanan sementara;
2. laporan akhir hasil penyelidikan pengenaan tindakan pengamanan perdagangan atau laporan penghentian penyelidikan;
3. berkas rancangan strategi dalam penyelidikan tindakan pengamanan perdagangan;
4. berkas hasil evaluasi kebijakan strategis dalam rangka pengenaan tindakan pengamanan perdagangan;
5. rekomendasi tentang hasil peninjauan kembali;
6. berkas rancangan strategi dalam peninjauan kembali;
7. berkas hasil evaluasi strategi peninjaian kembali kebijakan strategis;
8. dokumen evaluasi kebijakan strategis dalam rangka pengenaan tindakan antidumping atau imbalan;
9. dokumen rancangan strategi dalam pengenaan tindakan antidumping atau imbalan;
10. dokumen telaah strategis terhadap permasalahan hambatan perdagangan ekspor;
11. dokumen kertas posisi atau submisi Pembelaan dari pejabat setingkat instansi;
12. laporan pelaksanaan memimpin delegasi INDONESIA dalam sidang (hearing) atau konsultasi dengan otoritas negara mitra dagang;
13. laporan pelaksanaan memimpin delegasi Indoensia dalam kegiatan verifikasi (site verification/on the spot investigation) respon kuesioner pemerintah dengan otoritas negara mitra dagang dalam tuduhan dumping atau subsidi;
14. dokumen rancangan solusi dalam penanganan sengketa perdagangan internasional;
15. dokumen rancangan strategi penyelesaian masalah dalam pelaksanaan penanganan sengketa perdagangan internasional;
16. laporan rumusan pendapat atau rekomendasi teknis pada pertemuan, sidang, atau konferensi terkait perjanjian perdagangan internasional;
17. laporan pelaksanaan memimpin delegasi INDONESIA dalam konsultasi, panel hearing, appellate body hearing, compliance panel hearing, atau arbitrase lainnya; dan
18. laporan rumusan pendapat atau rekomendasi pada pertemuan, sidang, konferensi, atau legal scrubbing terkait perjanjian perdagangan internasional.
(1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan melalui perpindahan dari jabatan lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 huruf b, harus memenuhi syarat sebagai berikut:
a. berstatus PNS;
b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
c. sehat jasmani dan rohani;
d. berijazah paling rendah sarjana atau diploma empat di bidang hukum, ekonomi, hubungan internasional
atau kualifikasi pendidikan lain yang yang ditentukan oleh Instansi Pembina untuk Jabatan Fungsional Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan Ahli Pertama sampai dengan Jabatan Fungsional Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan Madya;
e. berijazah paling rendah magister sesuai kualifikasi pendidikan yang ditentukan oleh Instansi Pembina untuk Jabatan Fungsional Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan Ahli Utama;
f. mengikuti dan lulus Uji Kompetensi sesuai dengan Standar Kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina;
g. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang Analisis Penyelidikan, Pembelaan dan Advokasi Hukum dalam rangka Pelindungan dan Pengamanan Perdagangan paling singkat 2 (dua) tahun;
h. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
i. berusia paling tinggi:
1. 53 (lima puluh tiga) tahun bagi yang akan menduduki Jabatan Fungsional Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan Ahli Pertama, dan Jabatan Fungsional Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan Ahli Muda;
2. 55 (lima puluh lima) tahun bagi yang akan menduduki Jabatan Fungsional Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan Ahli Madya; dan
3. 60 (enam puluh) tahun bagi yang akan menduduki Jabatan Fungsional Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan Ahli Utama bagi PNS yang telah menduduki jabatan pimpinan tinggi.
(2) Pengangkatan Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan ketersediaan lowongan kebutuhan jenjang Jabatan Fungsional Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan yang akan diduduki.
(3) Pangkat yang ditetapkan bagi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu sama dengan pangkat yang dimiliki dan jenjang jabatan yang ditetapkan sesuai dengan jumlah Angka Kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang memiliki kewenangan MENETAPKAN Angka Kredit.
(4) Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinilai dan ditetapkan dari tugas jabatan dengan mempertimbangkan pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang Analisis Penyelidikan, Pembelaan dan Advokasi Hukum dalam rangka Pelindungan dan Pengamanan Perdagangan.
(1) Dalam hal untuk kenaikan jenjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1), Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan dapat melaksanakan kegiatan pengembangan profesi.
(2) Kegiatan pengembangan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. perolehan ijazah/gelar pendidikan formal yang terkait dengan tugas bidang Jabatan Fungsional Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan;
b. pembuatan Karya Tulis/Karya Ilmiah di bidang Analisis Penyelidikan, Pembelaan, dan Advokasi Hukum dalam rangka Pelindungan dan Pengamanan Perdagangan;
c. penerjemahan/penyaduran buku dan karya ilmiah di bidang Analisis Penyelidikan, Pembelaan, dan Advokasi Hukum dalam rangka Pelindungan dan Pengamanan Perdagangan;
d. penyusunan standar/pedoman/petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis di bidang Analisis Penyelidikan, Pembelaan, dan Advokasi Hukum dalam rangka Pelindungan dan Pengamanan Perdagangan;
e. pelatihan/pengembangan kompetensi di bidang Analisis Penyelidikan, Pembelaan, dan Advokasi Hukum dalam rangka Pelindungan dan Pengamanan Perdagangan; atau
f. kegiatan lain yang ditetapkan Instansi Pembina di bidang Analisis Penyelidikan, Pembelaan, dan Advokasi Hukum dalam rangka Pelindungan dan Pengamanan Perdagangan.
(3) Kegiatan pengembangan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan Angka Kredit sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(4) Bagi Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan yang akan naik ke jenjang jabatan ahli madya dan ahli utama, Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan wajib melaksanakan kegiatan pengembangan profesi, dengan Angka Kredit pengembangan profesi yang dipersyaratkan sebagai berikut:
a. 6 (enam) bagi Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan Ahli Muda yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi menjadi Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan Ahli Madya; dan
b. 12 (dua belas) bagi Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan Ahli Madya yang akan
naik jabatan setingkat lebih tinggi menjadi Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan Ahli Utama.
(1) Dalam hal untuk kenaikan jenjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1), Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan dapat melaksanakan kegiatan pengembangan profesi.
(2) Kegiatan pengembangan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. perolehan ijazah/gelar pendidikan formal yang terkait dengan tugas bidang Jabatan Fungsional Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan;
b. pembuatan Karya Tulis/Karya Ilmiah di bidang Analisis Penyelidikan, Pembelaan, dan Advokasi Hukum dalam rangka Pelindungan dan Pengamanan Perdagangan;
c. penerjemahan/penyaduran buku dan karya ilmiah di bidang Analisis Penyelidikan, Pembelaan, dan Advokasi Hukum dalam rangka Pelindungan dan Pengamanan Perdagangan;
d. penyusunan standar/pedoman/petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis di bidang Analisis Penyelidikan, Pembelaan, dan Advokasi Hukum dalam rangka Pelindungan dan Pengamanan Perdagangan;
e. pelatihan/pengembangan kompetensi di bidang Analisis Penyelidikan, Pembelaan, dan Advokasi Hukum dalam rangka Pelindungan dan Pengamanan Perdagangan; atau
f. kegiatan lain yang ditetapkan Instansi Pembina di bidang Analisis Penyelidikan, Pembelaan, dan Advokasi Hukum dalam rangka Pelindungan dan Pengamanan Perdagangan.
(3) Kegiatan pengembangan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan Angka Kredit sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(4) Bagi Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan yang akan naik ke jenjang jabatan ahli madya dan ahli utama, Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan wajib melaksanakan kegiatan pengembangan profesi, dengan Angka Kredit pengembangan profesi yang dipersyaratkan sebagai berikut:
a. 6 (enam) bagi Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan Ahli Muda yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi menjadi Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan Ahli Madya; dan
b. 12 (dua belas) bagi Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan Ahli Madya yang akan
naik jabatan setingkat lebih tinggi menjadi Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan Ahli Utama.