PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 66 Tahun 2020 tentang PENGADAAN APARATUR SIPIL NEGARA DI KEMENTERIAN PENDAYAGUNAANAPARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI

PERMEN Nomor 66 Tahun 2020

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. 2. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang- undangan. 3. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara INDONESIA yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. 4. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara INDONESIA yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan. 5. Pengadaan ASN adalah proses kegiatan pengisian kebutuhan yang lowong dimulai dari perencanaan, pengumuman lowongan, pelamaran, seleksi, pengumuman hasil seleksi, pengangkatan calon ASN dan masa percobaan calon ASN, dan pengangkatan menjadi ASN. 6. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan MENETAPKAN pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 7. Panitia Seleksi Nasional Pengadaan Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Panselnas adalah Panitia yang dibentuk oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk menyiapkan dan menyelenggarakan seleksi Calon ASN secara nasional, yang secara teknis dilakukan oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara selaku Ketua Tim Pelaksana. Panselnas dapat pula memberikan rekomendasi kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi terkait dengan masalah kepegawaian pada umumnya. 8. Panitia Seleksi Kementerian Pengadaan ASN yang selanjutnya disebut Panitia Seleksi Kementerian adalah Panitia yang dibentuk oleh PPK untuk melaksanakan proses pengadaan PNS di Instansi Pemerintah yang meliputi kegiatan perencanaan, pengumuman lowongan, pelamaran, seleksi, dan pengumuman hasil seleksi. 9. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pendayagunaan aparatur negara. 10. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pendayagunaan aparatur negara.

BAB III

PENGADAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

Pasal 4

Koreksi

(1) Pengadaan PNS merupakan kegiatan untuk mengisi kebutuhan: a. jabatan administrasi, khusus pada Jabatan Pelaksana; b. jabatan fungsional keahlian, khusus pada jabatan fungsional ahli pertama dan jabatan fungsional ahli muda; c. jabatan fungsional keterampilan, khusus pada jabatan fungsional pemula dan jabatan fungsional terampil. (2) Pengadaan di Kementerian berdasarkan penetapan kebutuhan oleh Menteri. (3) Penetapan kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 5

Dalam rangka pelaksanaan pengadaan PNS di Kementerian, PPK membentuk dan MENETAPKAN panitia seleksi pengadaan PNS Kementerian.

Pasal 6

Tahapan pengadaan PNS dilakukan melalui: a. perencanaan; b. pengumuman lowongan; c. pelamaran; d. seleksi; e. pengumuman hasil seleksi; f. pengangkatan sebagai calon PNS dan masa percobaan calon PNS; dan g. pengangkatan menjadi PNS.

Pasal 7

(1) Panitia seleksi Kementerian menyusun dan MENETAPKAN perencanaan pengadaan PNS Kementerian berdasarkan perencanaan pengadaan PNS nasional yang telah ditetapkan oleh panitia seleksi nasional. (2) Perencanaan pengadaan PNS Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi: a. jadwal pengadaan PNS; dan b. prasarana dan sarana pengadaan PNS.

Pasal 8

Panitia seleksi Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 terdiri dari unit kerja yang membidangi kepegawaian, keuangan, perencanaan dan pengawasan internal.

Pasal 9

(1) Panitia seleksi pengadaan PNS Kementerian mengumumkan lowongan Jabatan PNS secara terbuka kepada masyarakat. (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: a. nama jabatan; b. jumlah formasi jabatan; c. kualifikasi pendidikan; d. unit kerja penempatan; e. persyaratan administrasi; f. tata cara pendaftaran; dan g. tahapan seleksi. (3) Pengumuman dilaksanakan paling singkat 15 (lima belas) hari kalender.

Pasal 10

(1) Setiap warga negara INDONESIA mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar menjadi PNS Kementerian dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. berusia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun pada saat melamar; b. tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun atau lebih; c. tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS, prajurit Tentara Nasional INDONESIA, anggota Kepolisian Negara Republik INDONESIA, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta; d. tidak berkedudukan sebagai calon PNS, PNS, prajurit Tentara Nasional INDONESIA, atau anggota Kepolisian Negara Republik INDONESIA; e. tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis; f. memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan Jabatan; g. sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan Jabatan yang dilamar; h. bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik INDONESIA atau negara lain yang ditentukan oleh Kementerian; dan i. persyaratan lain sesuai kebutuhan Jabatan yang ditetapkan oleh PPK.

Pasal 11

(1) Setiap pelamar wajib memenuhi dan menyampaikan semua persyaratan pelamaran yang tercantum dalam pengumuman. (2) Setiap pelamar berhak untuk memperoleh informasi tentang seleksi pengadaan PNS dari Kementerian.

Pasal 12

Penyampaian semua persyaratan pelamaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 diterima paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum pelaksanaan seleksi.

Pasal 13

(1) Seleksi Pengadaan PNS terdiri atas 3 (tiga) tahap, yaitu; a. seleksi administrasi; b. seleksi kompetensi dasar; dan c. seleksi kompetensi bidang. (2) Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan untuk mencocokkan antara persyaratan administrasi dengan dokumen pelamaran yang disampaikan oleh pelamar. (3) Seleksi kompetensi dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan untuk menilai kesesuaian antara kompetensi dasar yang dimiliki oleh pelamar dengan standar kompetensi dasar PNS. (4) Standar kompetensi dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi karakteristik pribadi, intelegensia umum, dan wawasan kebangsaan. (5) Seleksi kompetensi bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan untuk menilai kesesuaian antara kompetensi bidang yang dimiliki oleh pelamar dengan standar kompetensi bidang sesuai kebutuhan Jabatan. (6) seleksi kompetensi bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

(1) Panitia seleksi Kementerian melaksanakan seleksi administrasi terhadap seluruh dokumen pelamaran yang diterima. (2) Panitia seleksi Kementerian wajib mengumumkan hasil seleksi administrasi secara terbuka. (3) Dalam hal dokumen pelamaran tidak memenuhi persyaratan administrasi, pelamar dinyatakan tidak lulus seleksi administrasi.

Pasal 15

(1) Pelamar yang lulus seleksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 mengikuti seleksi kompetensi dasar. (2) Seleksi kompetensi dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh panitia seleksi Kementerian bersama panitia seleksi nasional pengadaan PNS. (3) Pelamar dinyatakan lulus seleksi kompetensi dasar apabila memenuhi nilai ambang batas minimal kelulusan yang ditentukan dan berdasarkan peringkat nilai.

Pasal 16

(1) Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi kompetensi dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 mengikuti seleksi kompetensi bidang. (2) Seleksi kompetensi bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh panitia seleksi Kementerian. (3) Jumlah peserta yang mengikuti seleksi kompetensi bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan paling tinggi 3 (tiga) kali jumlah kebutuhan masing- masing jabatan berdasarkan peringkat nilai seleksi kompetensi dasar.

Pasal 17

Seleksi kompetensi bidang di Kementerian ditetapkan oleh PPK.

Pasal 18

(1) Hasil seleksi kompetensi bidang disampaikan oleh panitia seleksi Kementerian kepada panitia seleksi nasional pengadaan PNS. (2) Panitia seleksi nasional pengadaan PNS MENETAPKAN hasil akhir seleksi berdasarkan integrasi dari hasil seleksi kompetensi dasar dan hasil seleksi kompetensi bidang.

Pasal 19

PPK mengumumkan pelamar yang dinyatakan lulus seleksi pengadaan PNS secara terbuka, berdasarkan penetapan hasil akhir seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2).

Pasal 20

(1) Pelamar yang telah dinyatakan lulus seluruh tahapan seleksi berdasarkan penetapan hasil seleksi wajib mengikuti tahap pemberkasan dengan menyerahkan dokumen yang dipersyaratkan. (2) Pelamar yang telah dinyatakan lulus tahapan seleksi namun dalam kurun waktu yang telah ditentukan tidak melakukan pemberkasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelamar yang bersangkutan dinyatakan telah mengundurkan diri. (3) Pelamar yang telah mengikuti tahapan pemberkasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan ditetapkan sebagai calon PNS oleh PPK setelah mendapat persetujuan teknis dan penetapan nomor induk pegawai dari Kepala Badan Kepegawaian Negara.

Pasal 21

(1) Calon PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) wajib menjalani masa percobaan selama 1 (satu) tahun. (2) Masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan masa prajabatan. (3) Masa prajabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui proses pendidikan dan pelatihan. (4) Proses pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara terintegrasi untuk membangun integritas moral, kejujuran, semangat dan motivasi nasionalisme dan kebangsaan, karakter kepribadian yang unggul dan bertanggung jawab, dan memperkuat profesionalisme serta kompetensi bidang.

Pasal 22

1) Calon PNS yang diangkat menjadi PNS harus memenuhi persyaratan: a. lulus pendidikan dan pelatihan dalam masa prajabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3); dan b. sehat jasmani dan rohani. (2) Calon PNS yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat menjadi PNS oleh PPK ke dalam Jabatan dan pangkat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB Keempat

Seleksi dan Pengumuman Hasil Seleksi

Pasal 13

Koreksi

(1) Seleksi Pengadaan PNS terdiri atas 3 (tiga) tahap, yaitu; a. seleksi administrasi; b. seleksi kompetensi dasar; dan c. seleksi kompetensi bidang. (2) Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan untuk mencocokkan antara persyaratan administrasi dengan dokumen pelamaran yang disampaikan oleh pelamar. (3) Seleksi kompetensi dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan untuk menilai kesesuaian antara kompetensi dasar yang dimiliki oleh pelamar dengan standar kompetensi dasar PNS. (4) Standar kompetensi dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi karakteristik pribadi, intelegensia umum, dan wawasan kebangsaan. (5) Seleksi kompetensi bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan untuk menilai kesesuaian antara kompetensi bidang yang dimiliki oleh pelamar dengan standar kompetensi bidang sesuai kebutuhan Jabatan. (6) seleksi kompetensi bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

(1) Panitia seleksi Kementerian melaksanakan seleksi administrasi terhadap seluruh dokumen pelamaran yang diterima. (2) Panitia seleksi Kementerian wajib mengumumkan hasil seleksi administrasi secara terbuka. (3) Dalam hal dokumen pelamaran tidak memenuhi persyaratan administrasi, pelamar dinyatakan tidak lulus seleksi administrasi.

Pasal 15

(1) Pelamar yang lulus seleksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 mengikuti seleksi kompetensi dasar. (2) Seleksi kompetensi dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh panitia seleksi Kementerian bersama panitia seleksi nasional pengadaan PNS. (3) Pelamar dinyatakan lulus seleksi kompetensi dasar apabila memenuhi nilai ambang batas minimal kelulusan yang ditentukan dan berdasarkan peringkat nilai.

Pasal 16

(1) Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi kompetensi dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 mengikuti seleksi kompetensi bidang. (2) Seleksi kompetensi bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh panitia seleksi Kementerian. (3) Jumlah peserta yang mengikuti seleksi kompetensi bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan paling tinggi 3 (tiga) kali jumlah kebutuhan masing- masing jabatan berdasarkan peringkat nilai seleksi kompetensi dasar.

Pasal 17

Seleksi kompetensi bidang di Kementerian ditetapkan oleh PPK.

Pasal 18

(1) Hasil seleksi kompetensi bidang disampaikan oleh panitia seleksi Kementerian kepada panitia seleksi nasional pengadaan PNS. (2) Panitia seleksi nasional pengadaan PNS MENETAPKAN hasil akhir seleksi berdasarkan integrasi dari hasil seleksi kompetensi dasar dan hasil seleksi kompetensi bidang.

Pasal 19

PPK mengumumkan pelamar yang dinyatakan lulus seleksi pengadaan PNS secara terbuka, berdasarkan penetapan hasil akhir seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2).

BAB IV

PENGADAAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA

Pasal 23

Koreksi

(1) Pengadaan PPPK merupakan kegiatan untuk memenuhi kebutuhan ASN pada Kementerian. (2) Pengadaan di Kementerian berdasarkan penetapan kebutuhan oleh Menteri. (3) Penetapan kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 24

Koreksi

Pengadaan PPPK sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (1) merupakan kegiatan untuk mengisi kebutuhan: a. jabatan fungsional keahlian; dan b. jabatan fungsional keterampilan.

Pasal 25

Tahapan pengadaan PPPK dilakukan melalui: a. perencanaan; b. pengumuman lowongan; c. pelamaran; d. seleksi; e. pengumuman hasil seleksi; dan f. pengangkatan menjadi PPPK.

Pasal 26

(1) Panitia seleksi Kementerian menyusun dan MENETAPKAN perencanaan pengadaan PPPK Kementerian berdasarkan perencanaan pengadaan PPPK nasional yang telah ditetapkan oleh panitia seleksi nasional. (2) Perencanaan pengadaan PPPK Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi: a. jadwal pengadaan PPPK; dan b. prasarana dan sarana pengadaan PPPK.

Pasal 27

Panitia seleksi Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) terdiri dari unit kerja yang membidangi kepegawaian, keuangan, perencanaan, dan pengawasan internal.

Pasal 28

(1) Panitia seleksi pengadaan PPPK Kementerian mengumumkan lowongan Jabatan PPPK secara terbuka kepada masyarakat. (2) Pengumuman lowongan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) paling sedikit memuat: a. nama jabatan; b. jumlah lowongan jabatan; c. unit kerja penempatan; d. kualifikasi pendidikan atau sertifikasi profesi; e. alamat dan tempat lamaran ditunjukan; f. jadwal tahapan seleksi; dan g. syarat yang harus dipenuhi oleh pelamar. (3) Pengumuman dilaksanakan paling singkat 15 (lima belas) hari kalender.

Pasal 29

(1) Setiap warga negara mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar menjadi PPPK Kementerian dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 1 (satu) tahun sebelum batas usia tertentu pada jabatan yang akan dilamar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun atau lebih; c. tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS, PPPK, Prajurit Tentara Nasional INDONESIA, Anggota Kepolisian Negara Republik INDONESIA, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta; d. tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis; e. memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan; f. memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikasi keahlian tertentu yang masih berlaku dari lembaga profesi yang berwenang untuk jabatan yang mempersyaratkan; g. sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar; h. bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik INDONESIA atau negara lain yang ditentukan oleh Kementerian; dan i. persyaratan lain sesuai kebutuhan Jabatan yang ditetapkan oleh PPK.

Pasal 30

Setiap pelamar mengajukan lamaran dengan melampirkan surat atau berkas sebagai kelengkapan persyaratan adminstrasi di aplikasi rekrutmen PPPK secara Nasional dan/atau ditujukan kepada Menteri.

Pasal 31

(1) Seleksi pengadaan PPPK terdiri atas 3 (tiga) tahapan, yaitu: a. seleksi administrasi; b. seleksi kompetensi; dan c. wawancara. (2) Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah seleksi atas keseluruhan berkas pendaftaran yang diterima Panitia Seleksi berdasarkan kelengkapan dan kesesuaian dokumen yang dipersyaratkan. (3) Seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan untuk menilai kesesuaian kompetensi manajerial, kompetensi teknis, dan kompetensi sosial kultural yang dimiliki oleh pelamar dengan standar kompetensi jabatan dan dilakukan dengan berbasis komputer atau Computer Assisted Test. (4) Seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (5) Pelamar yang telah dinyatakan lulus seleksi pengadaan PPPK, mengikuti wawancara untuk menilai integritas dan moralitas sebagai bahan penetapan hasil seleksi.

Pasal 32

Penetapan hasil seleksi didasarkan atas standar nilai yang ditentukan oleh: a. Panselnas untuk nilai seleksi kompetensi; dan b. Panitia Seleksi Kementerian untuk hasil tes wawancara.

Pasal 33

(1) Hasil seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a dan hasil wawancara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b disampaikan oleh panitia seleksi Kementerian kepada Menteri dan Kepala Badan Kepegawaian Negara. (2) Hasil seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh PPK.

Pasal 34

Hasil seleksi yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 diumumkan secara terbuka melalui media cetak, media elektronik, dan/atau pemberitaan tertulis yang dipasang di Kantor Kementerian.

Pasal 35

(1) Pelamar yang telah dinyatakan lulus seluruh tahapan seleksi berdasarkan penetapan hasil seleksi wajib mengikuti tahap pemberkasan dengan menyerahkan dokumen yang dipersyaratkan. (2) Pelamar yang telah dinyatakan lulus tahapan seleksi namun tidak melakukan pemberkasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu yang telah ditentukan, pelamar yang bersangkutan dinyatakan telah mengundurkan diri.

Pasal 36

Pelamar yang telah melakukan pemberkasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 berhak diangkat sebagai PPPK Kementerian setelah mendapatkan penetapan Nomor Induk Pegawai yang dilanjutkan dengan penandatanganan perjanjian dan ditetapkan pengangkatan melalui Keputusan PPK.

Peraturan Menteri Nomor 66 Tahun 2020 tentang PENGADAAN APARATUR SIPIL NEGARA DI KEMENTERIAN PENDAYAGUNAANAPARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

BAB III

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

BAB Kesatu

Pasal 7

Pasal 8

BAB Kedua

Pasal 9

BAB Ketiga

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

BAB Keempat

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

BAB Kelima

Pasal 20

Pasal 21

BAB Keenam

Pasal 22

BAB IV

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 30

Pasal 31

Pasal 32

Pasal 33

Pasal 34

Pasal 35

Pasal 36

BAB Kesatu

Pasal 26

Pasal 27

BAB Kedua

Pasal 28

BAB Ketiga

Pasal 29

Pasal 30

BAB Keempat

Pasal 31

Pasal 32

Pasal 33

Pasal 34

BAB Kelima

Pasal 35