Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara INDONESIA yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
2. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan MENETAPKAN pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai PNS, dan pembinaan manajemen PNS di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
3. Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
4. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
5. Jabatan Fungsional Penata Perlindungan Saksi dan Korban yang selanjutnya disingkat Jabatan Fungsional PPSK adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan
penatakelolaan permohonan dan pelayanan Perlindungan saksi dan korban.
6. Pejabat Fungsional PPSK yang selanjutnya disebut PPSK adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang secara penuh oleh Pejabat yang Berwenang untuk melakukan penatakelolaan permohonan dan pelayanan Perlindungan saksi dan korban.
7. Perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban yang wajib dilaksanakan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan UNDANG-UNDANG tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
8. Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan/atau ia alami sendiri.
9. Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yangdiakibatkan oleh suatu tindak pidana.
10. Sasaran Kinerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kinerja dan target yang akan dicapai oleh seorang PNS yang harus dicapai setiap tahun.
11. Angka Kredit adalah satuan nilai dari uraian kegiatan dan/atau akumulasi nilai dari uraian kegiatan yang harus dicapai oleh PPSK dalam rangka pembinaan karier yang bersangkutan.
12. Angka Kredit Kumulatif adalah akumulasi nilai Angka Kredit minimal yang harus dicapai oleh PPSK sebagai salah satu syarat kenaikan pangkat dan/atau jabatan.
13. Penetapan Angka Kredit yang selanjutnya disingkat PAK adalah hasil penilaian yang diberikan berdasarkan Angka Kredit untuk pengangkatan atau kenaikan pangkat dan/atau jabatan dalam Jabatan Fungsional PPSK.
14. Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional PPSK yang selanjutnya disebut Tim Penilai adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan pejabat yang memiliki kewenangan MENETAPKAN Angka Kredit dan bertugas mengevaluasi keselarasan Hasil Kerja dengan tugas yang disusun dalam SKP serta menilai capaian kinerja PPSK dalam bentuk Angka Kredit PPSK.
15. Standar Kompetensi PPSK yang selanjutnya disebut Standar Kompetensi adalah deskripsi pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang diperlukan seorang PNS dalam melaksanakan tugas Jabatan Fungsional PPSK.
16. Uji Kompetensi adalah proses pengukuran dan penilaian terhadap kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultutural dari PPSK dalam melaksanakan tugas dan fungsi dalam jabatan.
17. Hasil Kerja adalah unsur kegiatan utama yang harus dicapai oleh PPSK sebagai prasyarat menduduki setiap jenjang Jabatan Fungsional PPSK.
18. Hasil Kerja Minimal adalah unsur kegiatan utama yang harus dicapai minimal oleh PPSK sebagai prasyarat pencapaian hasil kerja.
19. Karya Tulis/Karya Ilmiah adalah tulisan hasil pokok pikiran, pengembangan, dan hasil kajian/penelitian yang disusun oleh PPSK baik perorangan atau kelompok di bidang Perlindungan Saksi dan Korban.
20. Instansi Pembina Jabatan Fungsional PPSK yang selanjutnya disebut Instansi Pembina adalah kesekretariatan jenderal pada lembaga nonstruktural yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perlindungan Saksi dan Korban.
21. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.
BAB II
KEDUDUKAN, TANGGUNG JAWAB, DAN KLASIFIKASI/RUMPUN JABATAN
(1) PPSK berkedudukan sebagai pelaksana teknis dalam melakukan penatakelolaan permohonan dan pelayanan Perlindungan Saksi dan Korban pada Instansi Pembina.
(2) PPSK sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada pejabat pimpinan tinggi madya, pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, atau pejabat pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional PPSK.
(3) Kedudukan PPSK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam peta jabatan berdasarkan analisis tugas dan fungsi unit kerja, analisis jabatan, dan analisis beban kerja dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 3
Jabatan Fungsional PPSK merupakan jabatan karier PNS.
Pasal 4
Jabatan Fungsional PPSK termasuk dalam klasifikasi/rumpun jabatan hukum dan peradilan.
(1) PPSK berkedudukan sebagai pelaksana teknis dalam melakukan penatakelolaan permohonan dan pelayanan Perlindungan Saksi dan Korban pada Instansi Pembina.
(2) PPSK sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada pejabat pimpinan tinggi madya, pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, atau pejabat pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional PPSK.
(3) Kedudukan PPSK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam peta jabatan berdasarkan analisis tugas dan fungsi unit kerja, analisis jabatan, dan analisis beban kerja dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 3
Jabatan Fungsional PPSK merupakan jabatan karier PNS.
(1) Jabatan Fungsional PPSK merupakan jabatan fungsional kategori keahlian.
(2) Jenjang Jabatan Fungsional PPSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
a. PPSK Ahli Pertama;
b. PPSK Ahli Muda; dan
c. PPSK Ahli Madya.
(3) Jenjang pangkat untuk masing-masing Jabatan Fungsional PPSK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran III sampai dengan Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
BAB IV
TUGAS JABATAN, UNSUR KEGIATAN, URAIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN, DAN HASIL KERJA
(1) Unsur kegiatan Jabatan Fungsional PPSK yang dapat dinilai Angka Kreditnya terdiri atas:
a. penatakelolaan permohonan Perlindungan Saksi dan Korban; dan
b. pelayanan Perlindungan.
(2) Sub-unsur dari unsur kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. penatakelolaan permohonan Perlindungan Saksi dan Korban meliputi:
1. penyiapan layanan Perlindungan darurat dan proaktif; dan
2. penerimaan dan penelaahan permohohan Saksi dan Korban; dan
b. pelayanan Perlindungan meliputi:
1. Perlindungan fisik, hukum, dan pemenuhan hak prosedural Saksi dan/atau Korban; dan
2. pemberian bantuan kepada Korban.
Pasal 8
Pasal 9
Pasal 10
Dalam hal unit kerja tidak terdapat PPSK yang sesuai dengan jenjang jabatannya untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), PPSK yang berada 1 (satu) tingkat di atas atau 1 (satu) tingkat di bawah
jenjang jabatannya dapat melakukan kegiatan tersebut berdasarkan penugasan secara tertulis dari pimpinan unit kerja yang bersangkutan.
Pasal 11
(1) Penilaian Angka Kredit atas hasil penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ditetapkan sebagai berikut:
a. PPSK yang melaksanakan tugas PPSK yang berada 1 (satu) tingkat di atas jenjang jabatannya, Angka Kredit yang diperoleh ditetapkan 80% (delapan puluh perseratus) dari Angka Kredit setiap butir kegiatan; dan
b. PPSK yang melaksanakan tugas PPSK yang berada 1 (satu) tingkat di bawah jenjang jabatannya, Angka Kredit yang diperoleh ditetapkan 100% (seratus perseratus) dengan Angka Kredit dari setiap butir kegiatan.
(2) Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(1) Unsur kegiatan Jabatan Fungsional PPSK yang dapat dinilai Angka Kreditnya terdiri atas:
a. penatakelolaan permohonan Perlindungan Saksi dan Korban; dan
b. pelayanan Perlindungan.
(2) Sub-unsur dari unsur kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. penatakelolaan permohonan Perlindungan Saksi dan Korban meliputi:
1. penyiapan layanan Perlindungan darurat dan proaktif; dan
2. penerimaan dan penelaahan permohohan Saksi dan Korban; dan
b. pelayanan Perlindungan meliputi:
1. Perlindungan fisik, hukum, dan pemenuhan hak prosedural Saksi dan/atau Korban; dan
2. pemberian bantuan kepada Korban.
(1) Uraian kegiatan Jabatan Fungsional PPSK sesuai dengan jenjang jabatannya, ditetapkan dalam butir kegiatan sebagai berikut:
a. PPSK Ahli Pertama, meliputi:
1. melakukan analisis dan inventarisasi informasi dan data terkait Perlindungan darurat;
2. menyiapkan layanan proaktif;
3. melakukan layanan proaktif;
4. menyusun konsep tanggapan terhadap surat tembusan terkait pengaduan peristiwa tindak pidana;
5. melakukan layanan penerimaan permohonan dan/atau verifikasi permohonan Perlindungan Saksi dan/atau Korban;
6. melakukan entri data terkait Perlindungan Saksi dan Korban;
7. menyusun konsep pemberitahuan dimulainya penelaahan permohonan kepada pemohon;
8. menyusun konsep permohonan koordinasi kepada aparat penegak hukum/instansi lainnya;
9. menyusun konsep rekomendasi untuk permohonan yang diterima/ditolak dengan rekomendasi;
10. melakukan penyiapan konsep dokumen pelaksanaan layanan Perlindungan/Perlindungan darurat;
11. melakukan penyusunan jadwal penugasan petugas pengamanan dan pengawalan di rumah aman/shelter, kediaman terlindung, dan pada proses pemeriksaan di tingkat penyidikan atau persidangan;
12. menyusun konsep surat keputusan terkait penetapan petugas pengamanan di wilayah sesuai dengan surat perintah dari kepolisian setempat sesuai dengan permintaan bantuan pengamanan dari lembaga nonstruktural yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perlindungan Saksi dan Korban;
13. menyusun kerangka acuan kerja pemantauan dan evaluasi pengamanan oleh kepolisian daerah sesuai dengan surat dari lembaga nonstruktural yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perlindungan Saksi dan Korban terkait permintaan bantuan tenaga pengamanan;
14. melakukan identifikasi kebutuhan terlindung di rumah aman/shelter;
15. menyusun konsep perjanjian Perlindungan;
16. menyusun konsep penyampaian rujukan dan jaminan pembayaran;
17. menyusun konsep risalah permohonan, perpanjangan, penghentian, atau penambahan layanan Perlindungan; dan
18. menyusun konsep pemberitahuan diterima, ditolak, perpanjangan, atau penghentian layanan Perlindungan;
b. PPSK Ahli Muda, meliputi:
1. melakukan penelaahan kelayakan layanan proaktif;
2. menyiapkan pengesahan dokumen layanan proaktif;
3. melakukan pelayanan konsultasi terkait permohonan dan/atau pelaksanaan Perlindungan Saksi dan korban;
4. melakukan tindak lanjut atas permohonan kasus;
5. menyusun konsep tanggapan terhadap surat tembusan terkait permohonan;
6. melakukan telaah awal atas dokumen permohonan Perlindungan;
7. melakukan pengumpulan dokumen permohonan terverifikasi sebagai bahan pertimbangan pimpinan;
8. menyusun konsep permintaan kelengkapan dokumen permohonan yang ditujukan kepada pemohon;
9. menyusun konsep permohonan informasi terkait perkembangan penanganan perkara kepada aparat penegak hukum dan/atau instansi terkait lainnya;
10. melakukan penyiapan dokumen dan perlengkapan kegiatan investigasi;
11. melakukan penyusunan bahan dan/atau pelaksanaan investigasi;
12. melakukan penyiapan konsep dokumen permohonan penilaian/asesmen medis, psikologis, dan/atau psikososial;
13. melaksanaan Perlindungan darurat dan penyiapan pengesahan dokumen Perlindungan darurat;
14. memeriksa susunan jadwal penugasan petugas pengamanan dan pengawalan di rumah aman/shelter, kediaman terlindung dan pada proses pemeriksaan di tingkat penyidikan atau persidangan;
15. menyusun konsep permohonan bantuan tenaga pengamanan kepada Kepolisian di Daerah sesuai dengan domisili dan/atau aktivitas sehari-hari terlindung;
16. menyusun konsep permohonan kepada Kepolisian Negara Republik INDONESIA dan kesatuan asal satuan tugas pengamanan pengawalan terkait kelengkapan penugasan pengamanan pengawalan pada Instansi Pembina;
17. menyusun naskah berita acara serah terima penempatan terlindung yang masuk ke rumah aman/shelter;
18. menyusun naskah berita acara serah terima barang milik terlindung untuk disimpan petugas selama terlindung berada di rumah aman/shelter;
19. menyusun dokumen telaah atas resume hasil medical check up dan psikologis pemohon/terlindung;
20. menyusun dokumen telaah secara berkala terkait pelayanan di rumah aman/shelter kepada terlindung setiap 2 (dua) minggu sekali;
21. menyusun dokumentasi tertulis terkait aktivitas terlindung yang keluar dari rumah aman/shelter;
22. menganalisis dan identifikasi perjanjian Perlindungan;
23. menyusun konsep pemberitahuan Perlindungan dan perpanjangannya ke aparat penegak hukum/instansi pemerintah lainnya;
24. melaksanakan layanan Perlindungan dalam setiap proses peradilan pidana;
25. melakukan pemantauan perkembangan kasus secara berkala;
26. menyusun konsep permintaan informasi perkembangan kasus kepada aparat penegak hukum yang dituju secara berkala;
27. menyusun konsep penyampaian hak atas keterangan bebas dari tekanan atau pertanyaan menjerat saat pelaksanaan terlindung memberikan keterangan Saksi kepada aparat penegak hukum yang dituju;
28. menyusun konsep permintaan penerjemah saat pelaksanaan terlindung memberikan keterangan saksi kepada aparat penegak hukum/instansi pemerintah yang dituju;
29. menyusun konsep permintaan salinan putusan pengadilan;
30. menyusun konsep permintaan identitas baru Saksi dan Korban kepada pengadilan, Mahkamah Agung Republik INDONESIA, kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan usuran di bidang pemerintahan dalam negeri, dan perangkat daerah yang menyelenggarakan fungsi kependudukan dan pencatatan sipil dan/atau instansi terkait lainnya;
31. menyusun konsep permohonan informasi ke kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan usuran di bidang hukum dan hak asasi manusia dalam hal terpidana dibebaskan;
32. menyusun konsep permohonan pemberian kesaksian terlindung tanpa hadir langsung di pengadilan;
33. menyusun konsep permintaan pemisahan berkas perkara untuk terlindung yang bersatus
saksi pelaku (Justice Collaborator), kepada aparat penegak hukum;
34. menyusun konsep permintaan pemisahan tempat penahanan untuk terlindung yang bersatus saksi pelaku (justice collaborator) atau pelapor (whistleblower) kepada aparat penegak hukum;
35. menyusun konsep permintaan pemberian kesaksian di depan persidangan tanpa berhadapan langsung dengan terdakwa untuk terlindung yang bersatus Saksi, pelapor (whistleblower), saksi pelaku (justice collaborator), atau ahli kepada aparat penegak hukum;
36. menyusun konsep permintaan keringanan penjatuhan pidana untuk terlindung yang bersatus saksi pelaku (justice collaborator) sebagai penghargaan atas kesaksiannya kepada aparat penegak hukum;
37. menyusun konsep permintaan pembebasan bersyarat, remisi tambahan, dan hak narapidana lain untuk terlindung yang bersatus saksi pelaku (justice collaborator) sebagai penghargaan atas kesaksiannya kepada aparat penegak hukum;
38. menyusun konsep permintaan penundaan tuntutan hukum kepada Saksi, Korban, saksi pelaku (justice collaborator), dan/atau pelapor (whistleblower) atas kesaksian dan/atau laporan yang akan, sedang, atau telah dilaksanakannya kepada aparat penegak hukum;
39. melakukan pemantauan perkembangan kasus secara berkala setiap sebulan sekali kepada pimpinan;
40. menganalisis dan mengidentifikasi konsep pemberitahuan diterima, ditolak, perpanjangan, atau penghentian layanan Perlindungan;
41. mengkaji berkas kasus terlindung yang diputuskan diterima permohonannya dalam sidang mahkamah pimpinan pada Instansi Pembina; dan
42. menyusun bahan rencana penanganan kasus;
dan
c. PPSK Ahli Madya, meliputi:
1. melakukan penentuan tim Perlindungan darurat;
2. melakukan perencanaan Perlindungan darurat;
3. menyusun telaah hasil Perlindungan darurat;
4. melakukan evaluasi pelaksanaan Perlindungan darurat;
5. menyusun dokumen pelaksanaan Perlindungan darurat;
6. menyusun risalah permohonan Perlindungan yang diajukan melalui mekanisme Perlindungan darurat;
7. melakukan penelaahan kelayakan permohonan dan/atau layanan proaktif;
8. melakukan penentuan tim layanan proaktif;
9. melakukan perencanaan layanan proaktif;
10. menyusun hasil layanan proaktif;
11. melakukan evaluasi layanan proaktif;
12. menyusun risalah permohonan yang diajukan melalui mekanisme layanan proaktif;
13. menyusun rekomendasi untuk permohonan Perlindungan Saksi dan korban;
14. melakukan identifikasi dan klasifikasi jenis tindak pidana dan status hukum pemohon terhadap permohonan Perlindungan;
15. melakukan analisis kebutuhan investigasi;
16. melakukan analisis permohonan yang dituangkan dalam risalah permohonan untuk
diajukan pada sidang mahkamah pimpinan Instansi Pembina;
17. menyusun kerangka acuan kerja investigasi;
18. melakukan investigasi terhadap pemohon;
19. melakukan pemaparan hasil pelaksanaan investigasi;
20. menyusun permohonan penilaian/asesmen medis, psikologis, dan/atau psikososial;
21. melakukan pendalaman kebutuhan layanan psikososial;
22. melakukan pendampingan pelaksanaan asesmen medis dan psikologis;
23. menyusun hasil penilaian/asesmen medis, psikologis, dan/atau psikososial;
24. menyusun rekomendasi penilaian/asesmen medis, psikologis, dan/atau psikososial;
25. melakukan penilaian/asesmen dalam rangka penelaahan;
26. menyusun hasil penilaian/asesmen dalam rangka penelaahan;
27. melakukan evaluasi penilaian/asesmen dalam rangka penelaahan Saksi, Korban, saksi pelaku (justice collaborator), pelapor (whistleblower), dan/atau ahli;
28. menyusun risalah permohonan yang dilakukan investigasi/asesmen dan penilaian Saksi, Korban, saksi pelaku (justice collaborator), pelapor (whistleblower), dan/atau ahli;
29. melakukan penelaahan kelayakan Perlindungan darurat;
30. melakukan analisis tingkat ancaman terhadap Saksi dan korban;
31. menyusun rekomendasi tindak lanjut antisipasi potensi ancaman yang mungkin dapat dihadapi oleh petugas dan terlindung;
32. melakukan evaluasi pengamanan dan pengawalan di rumah aman/shelter, kediaman
terlindung, dan pada proses pemeriksaan di tingkat penyidikan atau persidangan per kasus per bulan;
33. melakukan analisis terhadap laporan pengamanan dan pengawalan;
34. melakukan evaluasi pengamanan dan pengawalan yang dilakukan oleh kepolisian di daerah sesuai dengan surat terkait permintaan bantuan tenaga pengamanan; dan
35. melakukan pemantauan dan evaluasi layanan program Perlindungan.
(2) PPSK yang melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan nilai Angka Kredit tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian uraian kegiatan masing-masing jenjang Jabatan Fungsional PPSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan pimpinan lembaga nonstruktural yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perlindungan Saksi dan Korban.
Hasil Kerja Jabatan Fungsional PPSK sesuai dengan jenjang jabatan, sebagai berikut:
a. PPSK Ahli Pertama, meliputi:
1. laporan kegiatan Perlindungan darurat;
2. dokumen kegiatan proaktif yang sudah disetujui;
3. laporan kegiatan proaktif;
4. konsep surat balasan terhadap surat tembusan terkait pengaduan peristiwa tindak pidana;
5. dokumen permohonan Perlindungan dari pemohon dan/atau kelengkapan permohonan terverifikasi;
6. data terentri ke dalam basis data;
7. konsep surat pemberitahuan dimulainya penelaahan permohonan;
8. konsep surat permohonan koordinasi kepada aparat penegak hukum/instansi lainnya;
9. konsep surat rekomendasi untuk permohonan yang diterima/ditolak dengan rekomendasi;
10. konsep dokumen pelaksanaan layanan Perlindungan/Perlindungan darurat;
11. jadwal penugasan pengamanan dan pengawalan;
12. konsep surat keputusan terkait penetapan petugas pengamanan di wilayah sesuai dengan surat perintah dari kepolisian setempat sesuai permintaan bantuan pengamanan dari lembaga nonstruktural yang menyelenggarakan usuran pemerintahan di bidang Perlindungan saksi dan korban;
13. dokumen kerangka acuan kerja pemantauan dan evaluasi pengamanan oleh kepolisian daerah terkait permintaan bantuan tenaga pengamanan;
14. dokumen rincian kebutuhan terlindung di rumah aman/shelter;
15. konsep perjanjian Perlindungan;
16. konsep surat rujukan dan jaminan pembayaran;
17. konsep risalah permohonan, perpanjangan, penghentian, atau penambahan layanan Perlindungan; dan
18. konsep surat pemberitahuan diterima, ditolak, perpanjangan atau penghentian layanan Perlindungan;
b. PPSK Ahli Muda, meliputi:
1. dokumen hasil penelaahan kelayakan layanan proaktif;
2. dokumen layanan proaktif yang sudah disahkan;
3. dokumen konsultasi terkait permohonan dan/atau pelaksanaan Perlindungan Saksi dan Korban;
4. dokumen tindak lanjut permohonan kasus;
5. konsep surat balasan terhadap surat tembusan terkait permohonan;
6. resume telaah awal atas dokumen permohonan Perlindungan;
7. lembar dan dokumen permohonan terverifikasi sebagai bahan pertimbangan pimpinan;
8. konsep surat permintaan kelengkapan dokumen permohonan kepada pemohon;
9. konsep surat permohonan informasi terkait perkembangan penanganan perkara kepada aparat penegak hukum dan/atau instansi terkait lainnya;
10. dokumen permohonan, brosur, UNDANG-UNDANG, komputer jinjing, alat perekam elektronik, rompi anti peluru, jammer, name tag, formulir permohonan, formulir psikososial dan dokumen lain sebagai kelengkapan kegiatan investigasi;
11. dokumen bahan dan/atau laporan kegiatan investigasi;
12. konsep dokumen permohonan penilaian/asesmen medis, psikologis, dan/atau psikososial;
13. laporan kegiatan Perlindungan darurat;
14. laporan hasil pemeriksaan susunan jadwal penugasan petugas pengamanan dan pengawalan;
15. konsep surat permohonan bantuan tenaga pengamanan;
16. konsep surat permohonan terkait kelengkapan penugasan satuan tugas pengamanan dan pengawalan;
17. naskah berita acara penempatan terlindung di rumah aman/shelter;
18. naskah berita acara serah terima barang;
19. dokumen hasil telaah atau resume hasil medical check up dan psikologis terlindung pemohon/terlindung;
20. dokumen telaah pelayanan di rumah aman/shelter;
21. dokumen tertulis terkait aktivitas terlindung yang keluar dari rumah aman/shelter;
22. dokumen analisis dan identifikasi perjanjian Perlindungan;
23. konsep surat pemberitahuan Perlindungan dan perpanjangan untuk aparat penegak hukum/instansi pemerintah lainnya;
24. laporan pelaksanaan layanan Perlindungan;
25. dokumen resume perkembangan kasus;
26. konsep surat permintaan informasi perkembangan kasus;
27. konsep surat penyampaian hak atas keterangan bebas dari tekanan atau pertanyaan menjerat;
28. konsep surat permintaan penerjemah;
29. konsep surat permintaan
putusan pengadilan;
30. konsep surat permintaan identitas baru Saksi dan Korban;
31. konsep surat permohonan informasi dalam hal terpidana dibebaskan;
32. konsep surat permohonan pemberian kesaksian terlindung tanpa hadir di persidangan;
33. konsep surat permintaan pemisahan berkas perkara untuk terlindung yang berstatus Saksi Pelaku (Justice Collaborator);
34. konsep surat permintaan pemisahan tempat penahanan untuk terlindung yang bersatus saksi pelaku (justice collaborator) atau pelapor (whistleblower);
35. konsep surat permintaan pemberian kesaksian di depan persidangan tanpa berhadapan langsung dengan terdakwa untuk terlindung yang bersatus saksi, pelapor (whistleblower), saksi pelaku (justice collaborator), atau ahli;
36. konsep surat permintaan keringanan penjatuhan pidana untuk terlindung yang bersatus saksi pelaku (justice collaborator);
37. konsep surat permintaan pembebasan bersyarat, remisi tambahan, dan hak narapidana lain untuk terlindung yang bersatus saksi pelaku (justice collaborator);
38. konsep surat permintaan penundaan tuntutan hukum;
39. laporan pemantauan perkembangan kasus;
40. dokumen analisis dan identifikasi terkait konsep surat pemberitahuan diterima, ditolak, perpanjangan atau penghentian layanan Perlindungan;
41. dokumen hasil kajian kasus terlindung; dan
42. dokumen/bahan rencana penanganan kasus; dan
c. PPSK Ahli Madya, meliputi:
1. konsep surat penugasan tim Perlindungan darurat;
2. catatan rencana kegiatan Perlindungan darurat;
3. laporan telaah hasil Perlindungan darurat;
4. laporan evaluasi kegiatan Perlindungan darurat;
5. dokumen Perlindungan darurat;
6. risalah permohonan Perlindungan melalui mekanisme Perlindungan darurat;
7. dokumen hasil penelaahan kelayakan permohonan dan/atau hasil penelahaan layanan proaktif;
8. konsep surat penugasan tim layanan proaktif;
9. catatan rencana layanan proaktif;
10. laporan hasil layanan proaktif;
11. laporan hasil evaluasi kegiatan proaktif;
12. risalah permohonan Perlindungan melalui mekanisme layanan proaktif;
13. konsep surat rekomendasi untuk permohonan Perlindungan Saksi dan Korban;
14. dokumen hasil indentifikasi dan klasifikasi terhadap permohonan yang diajukan;
15. dokumen hasil analisis kebutuhan investigasi;
16. risalah permohonan Perlindungan;
17. dokumen kerangka acuan kerja investigasi;
18. laporan pelaksanaan investigasi;
19. dokumen paparan hasil pelaksanaan investigasi;
20. konsep surat permohonan penilaian/asesmen medis, psikologis, dan/atau psikososial;
21. dokumen layanan psikososial;
22. laporan pendampingan pelaksanaan asesmen medis dan psikologis;
23. laporan hasil penilaian/asesmen medis, psikologis, dan/atau psikososial;
24. dokumen rekomendasi pemberian layanan sesuai hasil asesmen;
25. laporan kegiatan penilaian/asesmen dalam rangka penelaahan;
26. laporan hasil penilaian/asesmen dalam rangka penelaahan;
27. laporan evaluasi kegiatan penilaian/asesmen dalam rangka penelaahan Saksi, Korban, saksi pelaku (justice collaborator), pelapor (whistleblower), dan/atau ahli;
28. risalah permohonan Perlindungan;
29. dokumen hasil penelaahan kelayakan kegiatan Perlindungan darurat;
30. laporan hasil analisis tingkat ancaman;
31. dokumen rekomendasi terkait antisipasi potensi ancaman yang mungkin dapat dihadapi oleh petugas dan terlindung;
32. laporan hasil evaluasi pengamanan dan pengawalan di rumah aman/shelter, kediaman terlindung, dan pada proses pemeriksaan di tingkat penyidikan atau persidangan;
33. dokumen hasil analisis terhadap laporan pengamanan dan pengawalan;
34. laporan atau dokumen evaluasi terkait pelaksanaan pengamanan dan pengawalan; dan
35. laporan hasil pemantauan dan evaluasi layanan program Perlindungan.
Pasal 10
Dalam hal unit kerja tidak terdapat PPSK yang sesuai dengan jenjang jabatannya untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), PPSK yang berada 1 (satu) tingkat di atas atau 1 (satu) tingkat di bawah
jenjang jabatannya dapat melakukan kegiatan tersebut berdasarkan penugasan secara tertulis dari pimpinan unit kerja yang bersangkutan.
Pasal 11
(1) Penilaian Angka Kredit atas hasil penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ditetapkan sebagai berikut:
a. PPSK yang melaksanakan tugas PPSK yang berada 1 (satu) tingkat di atas jenjang jabatannya, Angka Kredit yang diperoleh ditetapkan 80% (delapan puluh perseratus) dari Angka Kredit setiap butir kegiatan; dan
b. PPSK yang melaksanakan tugas PPSK yang berada 1 (satu) tingkat di bawah jenjang jabatannya, Angka Kredit yang diperoleh ditetapkan 100% (seratus perseratus) dengan Angka Kredit dari setiap butir kegiatan.
(2) Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
Pengangkatan PNS ke dalam Jabatan Fungsional PPSK dilakukan melalui:
a. pengangkatan pertama;
b. perpindahan dari jabatan lain;
c. penyesuaian; dan
d. promosi.
Pasal 14
(1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional PPSK melalui pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a. berstatus PNS;
b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
c. sehat jasmani dan rohani;
d. berijazah paling rendah sarjana atau diploma empat bidang sastra INDONESIA, sastra inggris, ilmu hubungan internasional, hubungan internasional, administrasi publik, administrasi negara, sosiologi, ilmu komunikasi, humaniora, ekonomi, ekonomi manajemen, ekonomi Islam, ekonomi akuntansi, ekonomi pembangunan, ekonomi syariah, manajemen, akuntansi, psikologi, geologi, teknik informatika, sistem informasi, teknologi informasi, ilmu komputer atau informatika, manajemen informatika, teknik industri, pertanian, ilmu pertanian, pendidikan pancasila dan kewarganegaraan, pendidikan bahasa INDONESIA, pendidikan fisika, kedokteran, keperawatan, kebidanan, ilmu hukum, hukum, hukum Islam, hukum syariah, atau hukum bisnis; dan
e. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir bagi PNS.
(2) Pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) merupakan pengangkatan untuk mengisi lowongan kebutuhan Jabatan Fungsional PPSK dari calon PNS.
(3) Calon PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah diangkat sebagai PNS paling lama 1 (satu) tahun diangkat dalam Jabatan Fungsional PPSK.
(4) Pengangkatan PPSK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 3 (tiga) tahun setelah diangkat wajib mengikuti dan lulus pelatihan fungsional PPSK.
(5) PPSK yang belum mengikuti dan/atau tidak lulus pelatihan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat
(4) tidak diberikan kenaikan jenjang satu tingkat diatasnya.
(6) Angka Kredit untuk pengangkatan pertama dalam Jabatan Fungsional PPSK dinilai dan ditetapkan pada saat mulai melaksanakan tugas Jabatan Fungsional PPSK.
Pasal 15
Pasal 16
(1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional PPSK melalui penyesuaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c harus memenuhi syarat sebagai berikut:
a. berstatus PNS;
b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
c. sehat jasmani dan rohani;
d. berijazah paling rendah sarjana atau diploma empat;
e. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang Perlindungan Saksi dan Korban paling singkat 2 (dua) tahun; dan
f. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.
(2) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional PPSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan ketersediaan lowongan kebutuhan jabatan untuk jenjang jabatan yang akan diduduki.
Pasal 17
(1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional PPSK melalui penyesuaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 diberikan nilai Angka Kredit sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(2) Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku 1 (satu) kali selama masa penyesuaian.
(3) Tata cara pengangkatan dalam Jabatan Fungsional PPSK melalui penyesuaian diatur dalam peraturan pimpinan lembaga nonstruktural yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perlindungan Saksi dan Korban.
Pasal 18
Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional PPSK melalui promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d, ditetapkan berdasarkan kriteria:
a. termasuk dalam kelompok rencana suksesi;
b. menghasilkan inovasi yang bermanfaat bagi instansi dan kepentingan nasional, dan diakui oleh lembaga pemerintah terkait bidang inovasinya; dan
c. memenuhi Standar Kompetensi jenjang jabatan yang akan diduduki.
Pasal 19
(1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional PPSK melalui promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dilaksanakan dalam hal:
a. PNS yang belum menduduki Jabatan Fungsional PPSK; atau
b. kenaikan jenjang Jabatan Fungsional PPSK satu tingkat lebih tinggi dalam satu kategori Jabatan Fungsional PPSK.
(2) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional PPSK melalui promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a. mengikuti dan lulus Uji Kompetensi sesuai dengan Standar Kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina;
b. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
c. memiliki rekam jejak yang baik;
d. tidak pernah melakukan pelanggaran kode etik dan profesi PNS; dan
e. tidak pernah dikenakan hukuman disiplin PNS.
(3) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional PPSK melalui promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
mempertimbangkan ketersediaan lowongan kebutuhan untuk jenjang Jabatan Fungsional PPSK yang akan diduduki.
(4) Angka Kredit untuk pengangkatan dalam jabatan fungsional PPSK melalui promosi dinilai dan ditetapkan dari tugas Jabatan Fungsional PPSK.
(5) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional PPSK melalui promosi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
Pengangkatan PNS ke dalam Jabatan Fungsional PPSK dilakukan melalui:
a. pengangkatan pertama;
b. perpindahan dari jabatan lain;
c. penyesuaian; dan
d. promosi.
(1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional PPSK melalui pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a. berstatus PNS;
b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
c. sehat jasmani dan rohani;
d. berijazah paling rendah sarjana atau diploma empat bidang sastra INDONESIA, sastra inggris, ilmu hubungan internasional, hubungan internasional, administrasi publik, administrasi negara, sosiologi, ilmu komunikasi, humaniora, ekonomi, ekonomi manajemen, ekonomi Islam, ekonomi akuntansi, ekonomi pembangunan, ekonomi syariah, manajemen, akuntansi, psikologi, geologi, teknik informatika, sistem informasi, teknologi informasi, ilmu komputer atau informatika, manajemen informatika, teknik industri, pertanian, ilmu pertanian, pendidikan pancasila dan kewarganegaraan, pendidikan bahasa INDONESIA, pendidikan fisika, kedokteran, keperawatan, kebidanan, ilmu hukum, hukum, hukum Islam, hukum syariah, atau hukum bisnis; dan
e. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir bagi PNS.
(2) Pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) merupakan pengangkatan untuk mengisi lowongan kebutuhan Jabatan Fungsional PPSK dari calon PNS.
(3) Calon PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah diangkat sebagai PNS paling lama 1 (satu) tahun diangkat dalam Jabatan Fungsional PPSK.
(4) Pengangkatan PPSK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 3 (tiga) tahun setelah diangkat wajib mengikuti dan lulus pelatihan fungsional PPSK.
(5) PPSK yang belum mengikuti dan/atau tidak lulus pelatihan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat
(4) tidak diberikan kenaikan jenjang satu tingkat diatasnya.
(6) Angka Kredit untuk pengangkatan pertama dalam Jabatan Fungsional PPSK dinilai dan ditetapkan pada saat mulai melaksanakan tugas Jabatan Fungsional PPSK.
(1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional PPSK melalui perpindahan dari jabatan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b harus memenuhi syarat sebagai berikut:
a. berstatus PNS;
b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
c. sehat jasmani dan rohani;
d. berijazah paling rendah sarjana atau diploma empat sastra INDONESIA, sastra inggris, ilmu hubungan internasional, hubungan internasional, administrasi publik, administrasi negara, sosiologi, ilmu komunikasi, humaniora, ekonomi, ekonomi manajemen, ekonomi Islam, ekonomi akuntansi, ekonomi pembangunan, ekonomi syariah, manajemen, akuntansi, psikologi, geologi, teknik informatika, sistem informasi, teknologi informasi, ilmu komputer atau informatika, manajemen informatika, teknik industri, pertanian, ilmu
pertanian, pendidikan pancasila dan kewarganegaraan, pendidikan bahasa INDONESIA, pendidikan fisika, kedokteran, keperawatan, kebidanan, ilmu hukum, hukum, hukum Islam, hukum syariah, hukum bisnis, atau bidang ilmu lain yang ditentukan oleh Instansi Pembina;
e. mengikuti dan lulus Uji Kompetensi sesuai dengan Standar Kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina;
f. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang Perlindungan Saksi dan Korban paling singkat 2 (dua) tahun;
g. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
h. berusia paling tinggi:
1. 53 (lima puluh tiga) tahun bagi yang akan menduduki Jabatan Fungsional PPSK Ahli Pertama dan PPSK Ahli Muda; dan
2. 55 (lima puluh lima) tahun bagi yang akan menduduki Jabatan Fungsional PPSK Ahli Madya.
(2) Pengangkatan Jabatan Fungsional PPSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan ketersediaan lowongan kebutuhan untuk jenjang Jabatan Fungsional yang akan diduduki.
(3) Pangkat yang ditetapkan bagi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu sama dengan pangkat yang dimiliki, dan jenjang jabatan yang ditetapkan sesuai dengan jumlah Angka Kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang memiliki kewenangan MENETAPKAN Angka Kredit.
(4) Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinilai dan ditetapkan dari tugas jabatan dengan mempertimbangkan pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang Perlindungan Saksi dan Korban.
(1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional PPSK melalui penyesuaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c harus memenuhi syarat sebagai berikut:
a. berstatus PNS;
b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
c. sehat jasmani dan rohani;
d. berijazah paling rendah sarjana atau diploma empat;
e. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang Perlindungan Saksi dan Korban paling singkat 2 (dua) tahun; dan
f. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.
(2) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional PPSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan ketersediaan lowongan kebutuhan jabatan untuk jenjang jabatan yang akan diduduki.
Pasal 17
(1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional PPSK melalui penyesuaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 diberikan nilai Angka Kredit sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(2) Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku 1 (satu) kali selama masa penyesuaian.
(3) Tata cara pengangkatan dalam Jabatan Fungsional PPSK melalui penyesuaian diatur dalam peraturan pimpinan lembaga nonstruktural yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perlindungan Saksi dan Korban.
Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional PPSK melalui promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d, ditetapkan berdasarkan kriteria:
a. termasuk dalam kelompok rencana suksesi;
b. menghasilkan inovasi yang bermanfaat bagi instansi dan kepentingan nasional, dan diakui oleh lembaga pemerintah terkait bidang inovasinya; dan
c. memenuhi Standar Kompetensi jenjang jabatan yang akan diduduki.
Pasal 19
(1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional PPSK melalui promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dilaksanakan dalam hal:
a. PNS yang belum menduduki Jabatan Fungsional PPSK; atau
b. kenaikan jenjang Jabatan Fungsional PPSK satu tingkat lebih tinggi dalam satu kategori Jabatan Fungsional PPSK.
(2) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional PPSK melalui promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a. mengikuti dan lulus Uji Kompetensi sesuai dengan Standar Kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina;
b. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
c. memiliki rekam jejak yang baik;
d. tidak pernah melakukan pelanggaran kode etik dan profesi PNS; dan
e. tidak pernah dikenakan hukuman disiplin PNS.
(3) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional PPSK melalui promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
mempertimbangkan ketersediaan lowongan kebutuhan untuk jenjang Jabatan Fungsional PPSK yang akan diduduki.
(4) Angka Kredit untuk pengangkatan dalam jabatan fungsional PPSK melalui promosi dinilai dan ditetapkan dari tugas Jabatan Fungsional PPSK.
(5) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional PPSK melalui promosi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(1) Setiap PNS yang akan diangkat menjadi PPSK wajib dilantik dan diambil sumpah/janji menurut agama atau kepercayaannya kepada Tuhan Yang Maha Esa.
(2) Tata cara pelantikan dan pengambilan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(1) Penilaian kinerja PPSK bertujuan untuk menjamin objektivitas pembinaan yang didasarkan sistem prestasi dan sistem karier.
(2) Penilaian kinerja PPSK dilakukan berdasarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi, dengan memperhatikan target, capaian, hasil dan manfaat yang dicapai, serta perilaku PNS.
(3) Penilaian kinerja PPSK dilakukan secara objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 22
Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 meliputi:
a. SKP; dan
b. perilaku kerja.
Pasal 28
Perilaku kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b ditetapkan berdasarkan standar perilaku kerja dalam Jabatan Fungsional PPSK dan dinilai sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
(1) Penilaian kinerja PPSK bertujuan untuk menjamin objektivitas pembinaan yang didasarkan sistem prestasi dan sistem karier.
(2) Penilaian kinerja PPSK dilakukan berdasarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi, dengan memperhatikan target, capaian, hasil dan manfaat yang dicapai, serta perilaku PNS.
(3) Penilaian kinerja PPSK dilakukan secara objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 22
Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 meliputi:
a. SKP; dan
b. perilaku kerja.
(1) PPSK wajib menyusun SKP setiap awal tahun.
(2) SKP merupakan target kinerja PPSK berdasarkan penetapan kinerja unit kerja yang bersangkutan.
(3) SKP untuk masing-masing jenjang jabatan diambil dari uraian kegiatan tugas jabatan sebagai turunan dari penetapan kinerja unit kerja.
(1) Target kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) terdiri atas kinerja utama berupa target Angka Kredit dan/atau kinerja tambahan berupa tugas tambahan.
(2) Target Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diuraikan dalam bentuk kegiatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(3) Tugas tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh pimpinan unit kerja berdasarkan penetapan kinerja unit kerja yang bersangkutan.
Pasal 25
(1) Target Angka Kredit dan tugas tambahan sebagaiman dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) sebagai dasar untuk penyusunan, penetapan, dan penilaian SKP.
(2) SKP yang disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disetujui dan ditetapkan oleh atasan langsung.
(3) Penilaian SKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangan-undangan.
(4) Hasil penilaian SKP PPSK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sebagai capaian SKP.
(1) PPSK wajib menyusun SKP setiap awal tahun.
(2) SKP merupakan target kinerja PPSK berdasarkan penetapan kinerja unit kerja yang bersangkutan.
(3) SKP untuk masing-masing jenjang jabatan diambil dari uraian kegiatan tugas jabatan sebagai turunan dari penetapan kinerja unit kerja.
(1) Target kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) terdiri atas kinerja utama berupa target Angka Kredit dan/atau kinerja tambahan berupa tugas tambahan.
(2) Target Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diuraikan dalam bentuk kegiatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(3) Tugas tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh pimpinan unit kerja berdasarkan penetapan kinerja unit kerja yang bersangkutan.
Pasal 25
(1) Target Angka Kredit dan tugas tambahan sebagaiman dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) sebagai dasar untuk penyusunan, penetapan, dan penilaian SKP.
(2) SKP yang disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disetujui dan ditetapkan oleh atasan langsung.
(3) Penilaian SKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangan-undangan.
(4) Hasil penilaian SKP PPSK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sebagai capaian SKP.
Pasal 26
(1) Target Angka Kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) bagi PPSK setiap tahun ditetapkan paling sedikit:
a. 12,5 (dua belas koma lima) untuk PPSK Ahli Pertama;
b. 25 (dua puluh lima) untuk PPSK Ahli Muda; dan
c. 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) untuk PPSK Ahli Madya.
(2) Target Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tidak berlaku bagi PPSK Ahli Madya yang memiliki pangkat paling tinggi dalam jenjang jabatan yang didudukinya.
(3) Selain target Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), PPSK wajib memperoleh Hasil Kerja Minimal untuk setiap periode.
(4) Ketentuan mengenai perhitungan target Angka Kredit dan Hasil Kerja Minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam peraturan pimpinan lembaga nonstruktural yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perlindungan Saksi dan Korban.
(1) Target Angka Kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) bagi PPSK setiap tahun ditetapkan paling sedikit:
a. 12,5 (dua belas koma lima) untuk PPSK Ahli Pertama;
b. 25 (dua puluh lima) untuk PPSK Ahli Muda; dan
c. 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) untuk PPSK Ahli Madya.
(2) Target Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tidak berlaku bagi PPSK Ahli Madya yang memiliki pangkat paling tinggi dalam jenjang jabatan yang didudukinya.
(3) Selain target Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), PPSK wajib memperoleh Hasil Kerja Minimal untuk setiap periode.
(4) Ketentuan mengenai perhitungan target Angka Kredit dan Hasil Kerja Minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam peraturan pimpinan lembaga nonstruktural yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perlindungan Saksi dan Korban.
Pasal 27
(1) PPSK yang telah memenuhi syarat untuk kenaikan jenjang jabatan setingkat lebih tinggi tetapi belum tersedia lowongan pada jenjang jabatan yang akan diduduki, setiap tahun wajib memenuhi target Angka Kredit paling sedikit:
a. 10 (sepuluh) untuk PPSK Ahli Pertama; dan
b. 20 (dua puluh) untuk PPSK Ahli Muda.
(2) PPSK Ahli Madya yang menduduki pangkat tertinggi dari jabatannya, setiap tahun sejak menduduki pangkatnya wajib mengumpulkan paling sedikit 20 (dua puluh) Angka Kredit.
(1) PPSK yang telah memenuhi syarat untuk kenaikan jenjang jabatan setingkat lebih tinggi tetapi belum tersedia lowongan pada jenjang jabatan yang akan diduduki, setiap tahun wajib memenuhi target Angka Kredit paling sedikit:
a. 10 (sepuluh) untuk PPSK Ahli Pertama; dan
b. 20 (dua puluh) untuk PPSK Ahli Muda.
(2) PPSK Ahli Madya yang menduduki pangkat tertinggi dari jabatannya, setiap tahun sejak menduduki pangkatnya wajib mengumpulkan paling sedikit 20 (dua puluh) Angka Kredit.
Perilaku kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b ditetapkan berdasarkan standar perilaku kerja dalam Jabatan Fungsional PPSK dan dinilai sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
(1) Capaian SKP PPSK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (4) disampaikan kepada Tim Penilai untuk dilakukan penilaian sebagai capaian Angka Kredit.
(2) Capaian Angka Kredit PPSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling tinggi 150% (seratus lima
puluh persen) dari target Angka Kredit minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dan Pasal 27.
(3) Dalam hal telah memenuhi Angka Kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat dan/atau jabatan, capaian Angka Kredit PPSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan kepada pejabat yang memiliki kewenangan MENETAPKAN Angka Kredit untuk ditetapkan dalam PAK.
(4) PAK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai dasar kenaikan pangkat dan/atau jabatan setingkat lebih tinggi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III sampai dengan Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
Pasal 30
(1) Untuk mendukung objektivitas dalam penilaian kinerja, PPSK mendokumentasikan Hasil Kerja yang diperoleh sesuai dengan SKP yang ditetapkan setiap tahunnya.
(2) Dalam hal sebagai bahan pertimbangan dalam pelaksanaan penilaian Angka Kredit, Tim Penilai dapat meminta laporan pelaksanaan kegiatan dan bukti fisik Hasil Kerja PPSK.
(3) Hasil penilaian dan PAK PPSK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dan ayat (3) dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penilaian kinerja PPSK.
Pasal 31
Usul PAK PPSK diajukan oleh pejabat pimpinan tinggi pratama kepada pejabat pimpinan tinggi madya pada Sekretariat Jenderal Instansi Pembina untuk Angka Kredit bagi PPSK Ahli Pertama, PPSK Ahli Muda, dan PPSK Ahli Madya di lingkungan Instansi Pembina.
Pasal 32
Pejabat yang memiliki kewenangan MENETAPKAN Angka Kredit yaitu pejabat pimpinan tinggi madya pada Sekretariat Jenderal Instansi Pembina untuk Angka Kredit bagi PPSK Ahli Pertama, PPSK Ahli Muda, dan PPSK Ahli Madya di lingkungan Instansi Pembina.
Pasal 33
(1) Dalam menjalankan tugasnya, Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dibantu oleh Tim Penilai.
(2) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas:
a. mengevaluasi keselarasan hasil penilaian yang dilakukan oleh pejabat penilai;
b. memberikan penilaian Angka Kredit berdasarkan nilai capaian tugas jabatan;
c. memberikan rekomendasi kenaikan pangkat dan/atau jenjang jabatan;
d. memberikan rekomendasi mengikuti Uji Kompetensi;
e. melakukan pemantauan terhadap hasil penilaian capaian tugas jabatan;
f. memberikan pertimbangan penilaian SKP; dan
g. memberikan bahan pertimbangan kepada Pejabat yang Berwenang dalam pengembangan PNS, pengangkatan dalam jabatan, pemberian tunjangan dan sanksi, mutasi, serta keikutsertaan PPSK dalam pendidikan dan pelatihan.
(3) Tim Penilai PPSK yaitu Tim Penilai Pusat bagi pejabat pimpinan tinggi madya untuk Angka Kredit bagi PPSK Ahli Pertama sampai dengan PPSK Ahli Madya di lingkungan Instansi Pembina.
Pasal 34
(1) Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 terdiri atas pejabat yang berasal dari unsur teknis yang membidangi penelaahan permohonan, pemenuhan hak Saksi dan Korban, unsur kepegawaian dan PPSK.
(2) Susunan keanggotaan Tim Penilai sebagai berikut:
a. seorang ketua merangkap anggota;
b. seorang sekretaris merangkap anggota; dan
c. paling sedikit 3 (tiga) orang anggota.
(3) Susunan keanggotaan Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus berjumlah ganjil.
(4) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling rendah pejabat pimpinan tinggi pratama atau PPSK Ahli Madya.
(5) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b harus berasal dari unsur kepegawaian.
(6) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c paling sedikit 2 (dua) orang PPSK.
(7) Syarat untuk menjadi anggota Tim Penilai, yaitu:
a. menduduki pangkat dan/atau jabatan paling rendah sama dengan pangkat dan/atau jabatan PPSK yang dinilai;
b. memiliki keahlian serta kemampuan untuk menilai Angka Kredit PPSK; dan
c. aktif melakukan penilaian Angka Kredit PPSK.
(8) Apabila jumlah anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak dapat dipenuhi dari PPSK, maka anggota Tim Penilai dapat diangkat dari PNS lain yang memiliki kompetensi untuk menilai hasil kerja PPSK.
(9) Pembentukan dan susunan Anggota Tim Penilai ditetapkan oleh pejabat pimpinan tinggi madya bagi tim penilai pusat pada Instansi Pembina.
Pasal 35
Tata kerja Tim Penilai dan tata cara penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional PPSK diatur dalam peraturan pimpinan lembaga nonstruktural yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perlindungan Saksi dan Korban.
(1) Capaian SKP PPSK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (4) disampaikan kepada Tim Penilai untuk dilakukan penilaian sebagai capaian Angka Kredit.
(2) Capaian Angka Kredit PPSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling tinggi 150% (seratus lima
puluh persen) dari target Angka Kredit minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dan Pasal 27.
(3) Dalam hal telah memenuhi Angka Kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat dan/atau jabatan, capaian Angka Kredit PPSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan kepada pejabat yang memiliki kewenangan MENETAPKAN Angka Kredit untuk ditetapkan dalam PAK.
(4) PAK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai dasar kenaikan pangkat dan/atau jabatan setingkat lebih tinggi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III sampai dengan Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
Pasal 30
(1) Untuk mendukung objektivitas dalam penilaian kinerja, PPSK mendokumentasikan Hasil Kerja yang diperoleh sesuai dengan SKP yang ditetapkan setiap tahunnya.
(2) Dalam hal sebagai bahan pertimbangan dalam pelaksanaan penilaian Angka Kredit, Tim Penilai dapat meminta laporan pelaksanaan kegiatan dan bukti fisik Hasil Kerja PPSK.
(3) Hasil penilaian dan PAK PPSK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dan ayat (3) dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penilaian kinerja PPSK.
Usul PAK PPSK diajukan oleh pejabat pimpinan tinggi pratama kepada pejabat pimpinan tinggi madya pada Sekretariat Jenderal Instansi Pembina untuk Angka Kredit bagi PPSK Ahli Pertama, PPSK Ahli Muda, dan PPSK Ahli Madya di lingkungan Instansi Pembina.
Pejabat yang memiliki kewenangan MENETAPKAN Angka Kredit yaitu pejabat pimpinan tinggi madya pada Sekretariat Jenderal Instansi Pembina untuk Angka Kredit bagi PPSK Ahli Pertama, PPSK Ahli Muda, dan PPSK Ahli Madya di lingkungan Instansi Pembina.
(1) Dalam menjalankan tugasnya, Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dibantu oleh Tim Penilai.
(2) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas:
a. mengevaluasi keselarasan hasil penilaian yang dilakukan oleh pejabat penilai;
b. memberikan penilaian Angka Kredit berdasarkan nilai capaian tugas jabatan;
c. memberikan rekomendasi kenaikan pangkat dan/atau jenjang jabatan;
d. memberikan rekomendasi mengikuti Uji Kompetensi;
e. melakukan pemantauan terhadap hasil penilaian capaian tugas jabatan;
f. memberikan pertimbangan penilaian SKP; dan
g. memberikan bahan pertimbangan kepada Pejabat yang Berwenang dalam pengembangan PNS, pengangkatan dalam jabatan, pemberian tunjangan dan sanksi, mutasi, serta keikutsertaan PPSK dalam pendidikan dan pelatihan.
(3) Tim Penilai PPSK yaitu Tim Penilai Pusat bagi pejabat pimpinan tinggi madya untuk Angka Kredit bagi PPSK Ahli Pertama sampai dengan PPSK Ahli Madya di lingkungan Instansi Pembina.
Pasal 34
(1) Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 terdiri atas pejabat yang berasal dari unsur teknis yang membidangi penelaahan permohonan, pemenuhan hak Saksi dan Korban, unsur kepegawaian dan PPSK.
(2) Susunan keanggotaan Tim Penilai sebagai berikut:
a. seorang ketua merangkap anggota;
b. seorang sekretaris merangkap anggota; dan
c. paling sedikit 3 (tiga) orang anggota.
(3) Susunan keanggotaan Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus berjumlah ganjil.
(4) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling rendah pejabat pimpinan tinggi pratama atau PPSK Ahli Madya.
(5) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b harus berasal dari unsur kepegawaian.
(6) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c paling sedikit 2 (dua) orang PPSK.
(7) Syarat untuk menjadi anggota Tim Penilai, yaitu:
a. menduduki pangkat dan/atau jabatan paling rendah sama dengan pangkat dan/atau jabatan PPSK yang dinilai;
b. memiliki keahlian serta kemampuan untuk menilai Angka Kredit PPSK; dan
c. aktif melakukan penilaian Angka Kredit PPSK.
(8) Apabila jumlah anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak dapat dipenuhi dari PPSK, maka anggota Tim Penilai dapat diangkat dari PNS lain yang memiliki kompetensi untuk menilai hasil kerja PPSK.
(9) Pembentukan dan susunan Anggota Tim Penilai ditetapkan oleh pejabat pimpinan tinggi madya bagi tim penilai pusat pada Instansi Pembina.
Pasal 35
Tata kerja Tim Penilai dan tata cara penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional PPSK diatur dalam peraturan pimpinan lembaga nonstruktural yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perlindungan Saksi dan Korban.
(1) Kenaikan pangkat dapat dipertimbangkan apabila capaian Angka Kredit telah memenuhi Angka Kredit Kumulatif yang dipersyaratkan.
(2) Angka Kredit Kumulatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan pencapaian Angka Kredit pada setiap tahun dan perolehan Hasil Kerja Minimal pada setiap periode.
(3) Jumlah Angka Kredit Kumulatif yang harus dipenuhi untuk kenaikan pangkat dan/atau jenjang Jabatan Fungsional PPSK, sebagai berikut:
a. PPSK dengan pendidikan sarjana atau diploma empat sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
b. PPSK dengan pendidikan magister sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
dan
c. PPSK dengan pendidikan doktor sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
Pasal 37
(1) Dalam hal untuk kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1), PPSK dapat melaksanakan kegiatan penunjang, meliputi:
a. pengajar atau pelatih di bidang Perlindungan Saksi dan Korban;
b. keanggotaan dalam Tim Penilai atau tim Uji Kompetensi;
c. perolehan penghargaan/tanda jasa;
d. perolehan ijazah/ gelar kesarjanaan lainnya; dan
e. pelaksanaan tugas lain yang mendukung pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional PPSK.
(2) Kegiatan penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan Angka Kredit tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini dengan kumulatif Angka Kredit paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari Angka Kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat.
(3) Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan untuk 1 (satu) kali kenaikan pangkat.
Pasal 38
(1) Kenaikan jenjang Jabatan Fungsional PPSK satu tingkat lebih tinggi wajib memenuhi Angka Kredit yang ditetapkan.
(2) Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dari akumulasi Angka Kredit kenaikan pangkat dalam satu jenjang yang sedang diduduki sebagaimana tercantum dalam Lampiran III sampai dengan Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(3) Kenaikan jenjang Jabatan Fungsional PPSK sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilakukan dengan
memperhatikan ketersediaan lowongan kebutuhan jabatan.
(4) Selain memenuhi syarat kinerja, PPSK yang akan dinaikkan jabatannya setingkat lebih tinggi harus mengikuti dan lulus uji kompetensi, memenuhi Hasil Kerja Minimal, dan persyaratan lain yang diatur dalam peraturan pimpinan lembaga nonstruktural yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perlindungan Saksi dan Korban.
(5) Syarat kinerja, Hasil Kerja Minimal, dan/atau persyaratan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam peraturan pimpinan lembaga nonstruktural yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perlindungan Saksi dan Korban.
Pasal 39
(1) Untuk kenaikan jenjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1), PPSK dapat melaksanakan kegiatan pengembangan profesi.
(2) Kegiatan pengembangan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. perolehan ijazah/gelar pendidikan formal di bidang yang sesuai dengan tugas jabatan fungsional PPSK;
b. pembuatan Karya Tulis/Karya Ilmiah di bidang Perlindungan Saksi dan Korban;
c. penerjemahan/penyaduran buku dan karya ilmiah di bidang Perlindungan Saksi dan Korban;
d. penyusunan standar/pedoman/petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis di bidang Perlindungan Saksi dan Korban;
e. pelatihan/pengembangan kompetensi di bidang Perlindungan Saksi dan Korban; dan/atau
f. kegiatan lain yang ditetapkan oleh Instansi Pembina di bidang Perlindungan Saksi dan Korban.
(3) Kegiatan pengembangan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan Angka Kredit tercantum dalam
Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(4) Bagi PPSK yang akan naik ke jenjang jabatan ahli madya, PPSK yang bersangkutan wajib melaksanakan kegiatan pengembangan profesi Jabatan Fungsional PPSK dengan Angka Kredit sebesar 6 (enam) Angka Kredit pengembangan profesi yang disyaratkan bagi PPSK Ahli Muda yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi menjadi PPSK Ahli Madya.
Pasal 40
(1) PPSK yang secara bersama-sama membuat Karya Tulis/Karya Ilmiah di bidang Perlindungan Saksi dan Korban, diberikan Angka Kredit dengan ketentuan sebagai berikut:
a. apabila terdiri atas 2 (dua) orang penulis maka pembagian Angka Kredit yaitu 60% (enam puluh perseratus) bagi penulis utama dan 40% (empat puluh perseratus) bagi penulis pembantu;
b. apabila terdiri atas 3 (tiga) orang penulis maka pembagian Angka Kredit yaitu 50% (lima puluh perseratus) bagi penulis utama dan masing-masing 25% (dua puluh lima perseratus) bagi penulis pembantu;
c. apabila terdiri atas 4 (empat) orang penulis maka pembagian Angka Kredit yaitu 40% (empat puluh perseratus) bagi penulis utama dan masing-masing 20% (dua puluh perseratus) bagi penulis pembantu;
dan
d. apabila tidak terdapat atau tidak dapat ditentukan penulis utama dan penulis pembantu maka pembagian Angka Kredit dibagi sebesar proporsi yang sama untuk setiap penulis.
(2) Jumlah penulis pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 3 (tiga) orang.
Pasal 41
Persyaratan dan mekanisme kenaikan pangkat dan jenjang jabatan bagi PPSK dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
Pasal 42
PPSK yang memiliki Angka Kredit melebihi Angka Kredit yang disyaratkan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi, kelebihan Angka Kredit tersebut dapat diperhitungkan untuk kenaikan pangkat berikutnya dalam satu jenjang Jabatan Fungsional PPSK.
Pasal 43
Dalam hal target Angka Kredit yang disyaratkan untuk kenaikan pangkat dan/atau jabatan setingkat lebih tinggi tidak tercapai, PPSK tidak diberikan kenaikan pangkat dan/atau jabatan.
(1) Kenaikan pangkat dapat dipertimbangkan apabila capaian Angka Kredit telah memenuhi Angka Kredit Kumulatif yang dipersyaratkan.
(2) Angka Kredit Kumulatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan pencapaian Angka Kredit pada setiap tahun dan perolehan Hasil Kerja Minimal pada setiap periode.
(3) Jumlah Angka Kredit Kumulatif yang harus dipenuhi untuk kenaikan pangkat dan/atau jenjang Jabatan Fungsional PPSK, sebagai berikut:
a. PPSK dengan pendidikan sarjana atau diploma empat sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
b. PPSK dengan pendidikan magister sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
dan
c. PPSK dengan pendidikan doktor sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
Pasal 37
(1) Dalam hal untuk kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1), PPSK dapat melaksanakan kegiatan penunjang, meliputi:
a. pengajar atau pelatih di bidang Perlindungan Saksi dan Korban;
b. keanggotaan dalam Tim Penilai atau tim Uji Kompetensi;
c. perolehan penghargaan/tanda jasa;
d. perolehan ijazah/ gelar kesarjanaan lainnya; dan
e. pelaksanaan tugas lain yang mendukung pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional PPSK.
(2) Kegiatan penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan Angka Kredit tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini dengan kumulatif Angka Kredit paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari Angka Kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat.
(3) Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan untuk 1 (satu) kali kenaikan pangkat.
(1) Kenaikan jenjang Jabatan Fungsional PPSK satu tingkat lebih tinggi wajib memenuhi Angka Kredit yang ditetapkan.
(2) Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dari akumulasi Angka Kredit kenaikan pangkat dalam satu jenjang yang sedang diduduki sebagaimana tercantum dalam Lampiran III sampai dengan Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(3) Kenaikan jenjang Jabatan Fungsional PPSK sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilakukan dengan
memperhatikan ketersediaan lowongan kebutuhan jabatan.
(4) Selain memenuhi syarat kinerja, PPSK yang akan dinaikkan jabatannya setingkat lebih tinggi harus mengikuti dan lulus uji kompetensi, memenuhi Hasil Kerja Minimal, dan persyaratan lain yang diatur dalam peraturan pimpinan lembaga nonstruktural yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perlindungan Saksi dan Korban.
(5) Syarat kinerja, Hasil Kerja Minimal, dan/atau persyaratan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam peraturan pimpinan lembaga nonstruktural yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perlindungan Saksi dan Korban.
Pasal 39
(1) Untuk kenaikan jenjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1), PPSK dapat melaksanakan kegiatan pengembangan profesi.
(2) Kegiatan pengembangan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. perolehan ijazah/gelar pendidikan formal di bidang yang sesuai dengan tugas jabatan fungsional PPSK;
b. pembuatan Karya Tulis/Karya Ilmiah di bidang Perlindungan Saksi dan Korban;
c. penerjemahan/penyaduran buku dan karya ilmiah di bidang Perlindungan Saksi dan Korban;
d. penyusunan standar/pedoman/petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis di bidang Perlindungan Saksi dan Korban;
e. pelatihan/pengembangan kompetensi di bidang Perlindungan Saksi dan Korban; dan/atau
f. kegiatan lain yang ditetapkan oleh Instansi Pembina di bidang Perlindungan Saksi dan Korban.
(3) Kegiatan pengembangan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan Angka Kredit tercantum dalam
Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(4) Bagi PPSK yang akan naik ke jenjang jabatan ahli madya, PPSK yang bersangkutan wajib melaksanakan kegiatan pengembangan profesi Jabatan Fungsional PPSK dengan Angka Kredit sebesar 6 (enam) Angka Kredit pengembangan profesi yang disyaratkan bagi PPSK Ahli Muda yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi menjadi PPSK Ahli Madya.
Pasal 40
(1) PPSK yang secara bersama-sama membuat Karya Tulis/Karya Ilmiah di bidang Perlindungan Saksi dan Korban, diberikan Angka Kredit dengan ketentuan sebagai berikut:
a. apabila terdiri atas 2 (dua) orang penulis maka pembagian Angka Kredit yaitu 60% (enam puluh perseratus) bagi penulis utama dan 40% (empat puluh perseratus) bagi penulis pembantu;
b. apabila terdiri atas 3 (tiga) orang penulis maka pembagian Angka Kredit yaitu 50% (lima puluh perseratus) bagi penulis utama dan masing-masing 25% (dua puluh lima perseratus) bagi penulis pembantu;
c. apabila terdiri atas 4 (empat) orang penulis maka pembagian Angka Kredit yaitu 40% (empat puluh perseratus) bagi penulis utama dan masing-masing 20% (dua puluh perseratus) bagi penulis pembantu;
dan
d. apabila tidak terdapat atau tidak dapat ditentukan penulis utama dan penulis pembantu maka pembagian Angka Kredit dibagi sebesar proporsi yang sama untuk setiap penulis.
(2) Jumlah penulis pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 3 (tiga) orang.
PPSK yang memiliki Angka Kredit melebihi Angka Kredit yang disyaratkan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi, kelebihan Angka Kredit tersebut dapat diperhitungkan untuk kenaikan pangkat berikutnya dalam satu jenjang Jabatan Fungsional PPSK.
Pasal 43
Dalam hal target Angka Kredit yang disyaratkan untuk kenaikan pangkat dan/atau jabatan setingkat lebih tinggi tidak tercapai, PPSK tidak diberikan kenaikan pangkat dan/atau jabatan.
(1) Penetapan kebutuhan PNS dalam Jabatan Fungsional PPSK dihitung berdasarkan beban kerja yang ditentukan dari indikator meliputi:
a. jumlah permohonan Perlindungan yang diterima Instansi Pembina;
b. jumlah terlindungan yang ditangani Instansi Pembina;
c. jumlah pelaksanaan layanan Perlindungan Saksi dan Korban yang dilakukan oleh Instansi Pembina;
d. jumlah angka kejahatan yang berkaitan dengan jenis tindak pidana prioritas Instansi Pembina.
e. jumlah luas wilayah penanganan Perlindungan Saksi dan Korban yang dilakukan oleh Instansi Pembina.
(2) Pedoman perhitungan kebutuhan Jabatan Fungsional PPSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan pimpinan lembaga nonstruktural yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perlindungan Saksi dan Korban setelah mendapat persetujuan dari Menteri.
Pasal 45
Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional PPSK berdasarkan Peraturan Menteri ini tidak dapat dilakukan sebelum pedoman penghitungan kebutuhan Jabatan Fungsional PPSK diatur dalam peraturan pimpinan lembaga nonstruktural yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perlindungan Saksi dan Korban.
(1) PNS yang menduduki Jabatan Fungsional PPSK harus memenuhi Standar Kompetensi sesuai dengan jenjang jabatan.
(2) Kompetensi PPSK meliputi:
a. kompetensi teknis;
b. kompetensi manajerial; dan
c. kompetensi sosial kultural.
(3) Ketentuan mengenai rincian Standar Kompetensi setiap jenjang jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disusun oleh Instansi Pembina.
(1) Untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme PPSK diikutsertakan pada pelatihan.
(2) Pelatihan yang diberikan bagi PPSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan hasil analisis kebutuhan pelatihan dan penilaian kinerja.
(3) Pelatihan yang diberikan kepada PPSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam bentuk:
a. pelatihan fungsional; dan
b. pelatihan teknis di bidang Perlindungan Saksi dan Korban.
(4) Selain pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), PPSK dapat mengembangkan kompetensinya melalui program pengembangan kompetensi lainnya.
(5) Program pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
a. pemeliharaan kinerja dan target kinerja;
b. seminar;
c. lokakarya;
d. konferensi; dan
e. studi banding.
(6) Ketentuan mengenai pelatihan dan pengembangan kompetensi serta pedoman penyusunan analisis kebutuhan pelatihan fungsional PPSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam peraturan pimpinan lembaga nonstruktural yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perlindungan Saksi dan Korban.
(1) PNS yang menduduki Jabatan Fungsional PPSK harus memenuhi Standar Kompetensi sesuai dengan jenjang jabatan.
(2) Kompetensi PPSK meliputi:
a. kompetensi teknis;
b. kompetensi manajerial; dan
c. kompetensi sosial kultural.
(3) Ketentuan mengenai rincian Standar Kompetensi setiap jenjang jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disusun oleh Instansi Pembina.
(1) Untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme PPSK diikutsertakan pada pelatihan.
(2) Pelatihan yang diberikan bagi PPSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan hasil analisis kebutuhan pelatihan dan penilaian kinerja.
(3) Pelatihan yang diberikan kepada PPSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam bentuk:
a. pelatihan fungsional; dan
b. pelatihan teknis di bidang Perlindungan Saksi dan Korban.
(4) Selain pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), PPSK dapat mengembangkan kompetensinya melalui program pengembangan kompetensi lainnya.
(5) Program pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
a. pemeliharaan kinerja dan target kinerja;
b. seminar;
c. lokakarya;
d. konferensi; dan
e. studi banding.
(6) Ketentuan mengenai pelatihan dan pengembangan kompetensi serta pedoman penyusunan analisis kebutuhan pelatihan fungsional PPSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam peraturan pimpinan lembaga nonstruktural yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perlindungan Saksi dan Korban.
(1) PPSK diberhentikan dari jabatannya apabila:
a. mengundurkan diri dari jabatan;
b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
c. menjalani cuti di luar tanggungan Negara;
d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
e. ditugaskan secara penuh di luar Jabatan Fungsional PPSK; dan/ atau
f. tidak memenuhi persyaratan jabatan.
(2) Pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dipertimbangkan dalam hal memiliki alasan pribadi yang tidak mungkin untuk melaksanakan tugas Jabatan Fungsional PPSK.
(3) PPSK yang diberhentikan karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf e dapat diangkat kembali sesuai dengan jenjang jabatan terakhir apabila tersedia lowongan kebutuhan Jabatan Fungsional PPSK.
(4) Pengangkatan kembali dalam Jabatan Fungsional PPSK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan menggunakan Angka Kredit terakhir yang dimiliki dan dapat ditambah dengan Angka Kredit dari penilaian pelaksanaan tugas di bidang Perlindungan Saksi dan Korban selama diberhentikan.
(5) Tidak memenuhi persyaratan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dapat dipertimbangkan dalam hal:
a. tidak memenuhi kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan untuk menduduki Jabatan Fungsional PPSK; atau
b. tidak memenuhi Standar Kompetensi yang ditentukan pada Jabatan Fungsional yang diduduki.
Pasal 49
PPSK yang diberhentikan karena ditugaskan pada jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf e, dapat disesuaikan pada jenjang sesuai dengan pangkat terakhir pada jabatannya paling singkat 1 (satu) tahun setelah diangkat kembali pada jenjang terakhir yang didudukinya, setelah mengikuti dan lulus Uji Kompetensi apabila tersedia lowongan kebutuhan.
Pasal 50
(1) Terhadap PPSK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf a dan huruf f dilaksanakan pemeriksaan dan mendapatkan izin dari Pejabat yang Berwenang sebelum ditetapkan pemberhentiannya.
(2) PPSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional PPSK.
BAB XIII
PEMINDAHAN KE DALAM JABATAN LAIN DAN LARANGAN RANGKAP JABATAN
Untuk kepentingan organisasi dan pengembangan karier, PPSK dapat dipindahkan ke dalam jabatan lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dengan persetujuan Pejabat Pembina Kepegawaian.
Untuk optimalisasi pelaksanaan tugas dan pencapaian kinerja organisasi, PPSK dilarang rangkap jabatan dengan jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, jabatan pengawas, atau jabatan pelaksana.
(1) Instansi Pembina berperan sebagai pengelola Jabatan Fungsional PPSK yang bertanggung jawab untuk menjamin terwujudnya standar kualitas dan profesionalitas Jabatan Fungsional PPSK.
(2) Instansi Pembina mempunyai tugas sebagai berikut:
a. menyusun pedoman formasi Jabatan Fungsional PPSK;
b. menyusun Standar Kompetensi Jabatan Fungsional PPSK;
c. menyusun petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis Jabatan Fungsional PPSK;
d. menyusun standar kualitas Hasil Kerja dan pedoman penilaian kualitas Hasil Kerja PPSK;
e. menyusun pedoman penulisan Karya Tulis/Karya Ilmiah yang bersifat inovatif di bidang Perlindungan Saksi dan Korban;
f. menyusun kurikulum pelatihan Jabatan Fungsional PPSK;
g. menyelenggarakan pelatihan Jabatan Fungsional PPSK;
h. membina penyelenggaraan pelatihan fungsional pada lembaga pelatihan;
i. menyelenggarakan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional PPSK;
j. menganalisis kebutuhan pelatihan fungsional di bidang tugas Jabatan Fungsional PPSK;
k. melakukan sosialisasi petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis Jabatan Fungsional PPSK;
l. mengembangkan sistem informasi Jabatan Fungsional PPSK;
m. memfasilitasi pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional PPSK;
n. memfasilitasi pembentukan organisasi profesi Jabatan Fungsional PPSK;
o. memfasilitasi penyusunan dan penetapan kode etik profesi dan kode perilaku Jabatan Fungsional PPSK;
p. melakukan akreditasi pelatihan fungsional dengan mengacu kepada ketentuan yang telah ditetapkan oleh Lembaga Administrasi Negara;
q. melakukan pemantauan dan evaluasi penerapan Jabatan Fungsional PPSK;
r. melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk pembinaan karier PPSK; dan
s. menyusun informasi faktor jabatan untuk evaluasi jabatan.
(3) Uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
(4) Instansi Pembina dalam melaksanakan tugas pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf i, huruf k, huruf l, huruf m, huruf n, huruf o, huruf q, huruf r, dan huruf s menyampaikan hasil pelaksanaan pembinaan Jabatan Fungsional PPSK secara berkala sesuai dengan perkembangan pelaksanaan pembinaan kepada Menteri dengan tembusan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara.
(5) Instansi Pembina menyampaikan secara berkala setiap tahun pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, huruf g, huruf h, huruf j, dan huruf p kepada Menteri dengan tembusan Kepala Lembaga Administrasi Negara.
(6) Ketentuan mengenai penyelenggaraan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional PPSK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i diatur dalam peraturan pimpinan lembaga nonstruktural yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perlindungan Saksi dan Korban.
(1) Jabatan Fungsional PPSK wajib memiliki 1 (satu) organisasi profesi.
(2) PPSK wajib menjadi anggota organisasi profesi Jabatan Fungsional PPSK.
(3) Pembentukan organisasi profesi Jabatan Fungsional PPSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Instansi Pembina.
(4) Organisasi profesi Jabatan Fungsional PPSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyusun kode etik dan kode perilaku profesi.
(5) Organisasi profesi Jabatan Fungsional PPSK mempunyai tugas:
a. menyusun kode etik dan kode perilaku profesi;
b. memberikan advokasi; dan
c. memeriksa dan memberikan rekomendasi atas pelanggaran kode etik dan kode perilaku profesi.
(6) Kode etik dan kode perilaku profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) huruf a ditetapkan oleh organisasi profesi Jabatan Fungsional PPSK setelah mendapat persetujuan dari Instansi Pembina.
Pasal 55
Hubungan kerja antara Instansi Pembina dengan organisasi profesi Jabatan Fungsional PPSK bersifat koordinatif dan fasilitatif untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi pembinaan Jabatan Fungsional PPSK.
Pasal 56
Ketentuan mengenai syarat dan tata cara pembentukan organisasi profesi Jabatan Fungsional PPSK dan hubungan kerja Instansi Pembina dengan organisasi profesi Jabatan Fungsional PPSK diatur dalam peraturan pimpinan lembaga
nonstruktural yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perlindungan Saksi dan Korban.
Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional PPSK melalui penyesuaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dilaksanakan 1 (satu) kali untuk paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.
Organisasi profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ditetapkan paling lama 5 (lima) tahun sejak Peraturan Menteri ini mulai berlaku.
Pasal 59
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 9 Desember 2021
MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,
ttd
TJAHJO KUMOLO
Diundangkan di Jakarta pada tanggal 14 Desember 2021
DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,
ttd
BENNY RIYANTO
(1) Uraian kegiatan Jabatan Fungsional PPSK sesuai dengan jenjang jabatannya, ditetapkan dalam butir kegiatan sebagai berikut:
a. PPSK Ahli Pertama, meliputi:
1. melakukan analisis dan inventarisasi informasi dan data terkait Perlindungan darurat;
2. menyiapkan layanan proaktif;
3. melakukan layanan proaktif;
4. menyusun konsep tanggapan terhadap surat tembusan terkait pengaduan peristiwa tindak pidana;
5. melakukan layanan penerimaan permohonan dan/atau verifikasi permohonan Perlindungan Saksi dan/atau Korban;
6. melakukan entri data terkait Perlindungan Saksi dan Korban;
7. menyusun konsep pemberitahuan dimulainya penelaahan permohonan kepada pemohon;
8. menyusun konsep permohonan koordinasi kepada aparat penegak hukum/instansi lainnya;
9. menyusun konsep rekomendasi untuk permohonan yang diterima/ditolak dengan rekomendasi;
10. melakukan penyiapan konsep dokumen pelaksanaan layanan Perlindungan/Perlindungan darurat;
11. melakukan penyusunan jadwal penugasan petugas pengamanan dan pengawalan di rumah aman/shelter, kediaman terlindung, dan pada proses pemeriksaan di tingkat penyidikan atau persidangan;
12. menyusun konsep surat keputusan terkait penetapan petugas pengamanan di wilayah sesuai dengan surat perintah dari kepolisian setempat sesuai dengan permintaan bantuan pengamanan dari lembaga nonstruktural yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perlindungan Saksi dan Korban;
13. menyusun kerangka acuan kerja pemantauan dan evaluasi pengamanan oleh kepolisian daerah sesuai dengan surat dari lembaga nonstruktural yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perlindungan Saksi dan Korban terkait permintaan bantuan tenaga pengamanan;
14. melakukan identifikasi kebutuhan terlindung di rumah aman/shelter;
15. menyusun konsep perjanjian Perlindungan;
16. menyusun konsep penyampaian rujukan dan jaminan pembayaran;
17. menyusun konsep risalah permohonan, perpanjangan, penghentian, atau penambahan layanan Perlindungan; dan
18. menyusun konsep pemberitahuan diterima, ditolak, perpanjangan, atau penghentian layanan Perlindungan;
b. PPSK Ahli Muda, meliputi:
1. melakukan penelaahan kelayakan layanan proaktif;
2. menyiapkan pengesahan dokumen layanan proaktif;
3. melakukan pelayanan konsultasi terkait permohonan dan/atau pelaksanaan Perlindungan Saksi dan korban;
4. melakukan tindak lanjut atas permohonan kasus;
5. menyusun konsep tanggapan terhadap surat tembusan terkait permohonan;
6. melakukan telaah awal atas dokumen permohonan Perlindungan;
7. melakukan pengumpulan dokumen permohonan terverifikasi sebagai bahan pertimbangan pimpinan;
8. menyusun konsep permintaan kelengkapan dokumen permohonan yang ditujukan kepada pemohon;
9. menyusun konsep permohonan informasi terkait perkembangan penanganan perkara kepada aparat penegak hukum dan/atau instansi terkait lainnya;
10. melakukan penyiapan dokumen dan perlengkapan kegiatan investigasi;
11. melakukan penyusunan bahan dan/atau pelaksanaan investigasi;
12. melakukan penyiapan konsep dokumen permohonan penilaian/asesmen medis, psikologis, dan/atau psikososial;
13. melaksanaan Perlindungan darurat dan penyiapan pengesahan dokumen Perlindungan darurat;
14. memeriksa susunan jadwal penugasan petugas pengamanan dan pengawalan di rumah aman/shelter, kediaman terlindung dan pada proses pemeriksaan di tingkat penyidikan atau persidangan;
15. menyusun konsep permohonan bantuan tenaga pengamanan kepada Kepolisian di Daerah sesuai dengan domisili dan/atau aktivitas sehari-hari terlindung;
16. menyusun konsep permohonan kepada Kepolisian Negara Republik INDONESIA dan kesatuan asal satuan tugas pengamanan pengawalan terkait kelengkapan penugasan pengamanan pengawalan pada Instansi Pembina;
17. menyusun naskah berita acara serah terima penempatan terlindung yang masuk ke rumah aman/shelter;
18. menyusun naskah berita acara serah terima barang milik terlindung untuk disimpan petugas selama terlindung berada di rumah aman/shelter;
19. menyusun dokumen telaah atas resume hasil medical check up dan psikologis pemohon/terlindung;
20. menyusun dokumen telaah secara berkala terkait pelayanan di rumah aman/shelter kepada terlindung setiap 2 (dua) minggu sekali;
21. menyusun dokumentasi tertulis terkait aktivitas terlindung yang keluar dari rumah aman/shelter;
22. menganalisis dan identifikasi perjanjian Perlindungan;
23. menyusun konsep pemberitahuan Perlindungan dan perpanjangannya ke aparat penegak hukum/instansi pemerintah lainnya;
24. melaksanakan layanan Perlindungan dalam setiap proses peradilan pidana;
25. melakukan pemantauan perkembangan kasus secara berkala;
26. menyusun konsep permintaan informasi perkembangan kasus kepada aparat penegak hukum yang dituju secara berkala;
27. menyusun konsep penyampaian hak atas keterangan bebas dari tekanan atau pertanyaan menjerat saat pelaksanaan terlindung memberikan keterangan Saksi kepada aparat penegak hukum yang dituju;
28. menyusun konsep permintaan penerjemah saat pelaksanaan terlindung memberikan keterangan saksi kepada aparat penegak hukum/instansi pemerintah yang dituju;
29. menyusun konsep permintaan salinan putusan pengadilan;
30. menyusun konsep permintaan identitas baru Saksi dan Korban kepada pengadilan, Mahkamah Agung Republik INDONESIA, kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan usuran di bidang pemerintahan dalam negeri, dan perangkat daerah yang menyelenggarakan fungsi kependudukan dan pencatatan sipil dan/atau instansi terkait lainnya;
31. menyusun konsep permohonan informasi ke kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan usuran di bidang hukum dan hak asasi manusia dalam hal terpidana dibebaskan;
32. menyusun konsep permohonan pemberian kesaksian terlindung tanpa hadir langsung di pengadilan;
33. menyusun konsep permintaan pemisahan berkas perkara untuk terlindung yang bersatus
saksi pelaku (Justice Collaborator), kepada aparat penegak hukum;
34. menyusun konsep permintaan pemisahan tempat penahanan untuk terlindung yang bersatus saksi pelaku (justice collaborator) atau pelapor (whistleblower) kepada aparat penegak hukum;
35. menyusun konsep permintaan pemberian kesaksian di depan persidangan tanpa berhadapan langsung dengan terdakwa untuk terlindung yang bersatus Saksi, pelapor (whistleblower), saksi pelaku (justice collaborator), atau ahli kepada aparat penegak hukum;
36. menyusun konsep permintaan keringanan penjatuhan pidana untuk terlindung yang bersatus saksi pelaku (justice collaborator) sebagai penghargaan atas kesaksiannya kepada aparat penegak hukum;
37. menyusun konsep permintaan pembebasan bersyarat, remisi tambahan, dan hak narapidana lain untuk terlindung yang bersatus saksi pelaku (justice collaborator) sebagai penghargaan atas kesaksiannya kepada aparat penegak hukum;
38. menyusun konsep permintaan penundaan tuntutan hukum kepada Saksi, Korban, saksi pelaku (justice collaborator), dan/atau pelapor (whistleblower) atas kesaksian dan/atau laporan yang akan, sedang, atau telah dilaksanakannya kepada aparat penegak hukum;
39. melakukan pemantauan perkembangan kasus secara berkala setiap sebulan sekali kepada pimpinan;
40. menganalisis dan mengidentifikasi konsep pemberitahuan diterima, ditolak, perpanjangan, atau penghentian layanan Perlindungan;
41. mengkaji berkas kasus terlindung yang diputuskan diterima permohonannya dalam sidang mahkamah pimpinan pada Instansi Pembina; dan
42. menyusun bahan rencana penanganan kasus;
dan
c. PPSK Ahli Madya, meliputi:
1. melakukan penentuan tim Perlindungan darurat;
2. melakukan perencanaan Perlindungan darurat;
3. menyusun telaah hasil Perlindungan darurat;
4. melakukan evaluasi pelaksanaan Perlindungan darurat;
5. menyusun dokumen pelaksanaan Perlindungan darurat;
6. menyusun risalah permohonan Perlindungan yang diajukan melalui mekanisme Perlindungan darurat;
7. melakukan penelaahan kelayakan permohonan dan/atau layanan proaktif;
8. melakukan penentuan tim layanan proaktif;
9. melakukan perencanaan layanan proaktif;
10. menyusun hasil layanan proaktif;
11. melakukan evaluasi layanan proaktif;
12. menyusun risalah permohonan yang diajukan melalui mekanisme layanan proaktif;
13. menyusun rekomendasi untuk permohonan Perlindungan Saksi dan korban;
14. melakukan identifikasi dan klasifikasi jenis tindak pidana dan status hukum pemohon terhadap permohonan Perlindungan;
15. melakukan analisis kebutuhan investigasi;
16. melakukan analisis permohonan yang dituangkan dalam risalah permohonan untuk
diajukan pada sidang mahkamah pimpinan Instansi Pembina;
17. menyusun kerangka acuan kerja investigasi;
18. melakukan investigasi terhadap pemohon;
19. melakukan pemaparan hasil pelaksanaan investigasi;
20. menyusun permohonan penilaian/asesmen medis, psikologis, dan/atau psikososial;
21. melakukan pendalaman kebutuhan layanan psikososial;
22. melakukan pendampingan pelaksanaan asesmen medis dan psikologis;
23. menyusun hasil penilaian/asesmen medis, psikologis, dan/atau psikososial;
24. menyusun rekomendasi penilaian/asesmen medis, psikologis, dan/atau psikososial;
25. melakukan penilaian/asesmen dalam rangka penelaahan;
26. menyusun hasil penilaian/asesmen dalam rangka penelaahan;
27. melakukan evaluasi penilaian/asesmen dalam rangka penelaahan Saksi, Korban, saksi pelaku (justice collaborator), pelapor (whistleblower), dan/atau ahli;
28. menyusun risalah permohonan yang dilakukan investigasi/asesmen dan penilaian Saksi, Korban, saksi pelaku (justice collaborator), pelapor (whistleblower), dan/atau ahli;
29. melakukan penelaahan kelayakan Perlindungan darurat;
30. melakukan analisis tingkat ancaman terhadap Saksi dan korban;
31. menyusun rekomendasi tindak lanjut antisipasi potensi ancaman yang mungkin dapat dihadapi oleh petugas dan terlindung;
32. melakukan evaluasi pengamanan dan pengawalan di rumah aman/shelter, kediaman
terlindung, dan pada proses pemeriksaan di tingkat penyidikan atau persidangan per kasus per bulan;
33. melakukan analisis terhadap laporan pengamanan dan pengawalan;
34. melakukan evaluasi pengamanan dan pengawalan yang dilakukan oleh kepolisian di daerah sesuai dengan surat terkait permintaan bantuan tenaga pengamanan; dan
35. melakukan pemantauan dan evaluasi layanan program Perlindungan.
(2) PPSK yang melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan nilai Angka Kredit tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian uraian kegiatan masing-masing jenjang Jabatan Fungsional PPSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan pimpinan lembaga nonstruktural yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perlindungan Saksi dan Korban.
Hasil Kerja Jabatan Fungsional PPSK sesuai dengan jenjang jabatan, sebagai berikut:
a. PPSK Ahli Pertama, meliputi:
1. laporan kegiatan Perlindungan darurat;
2. dokumen kegiatan proaktif yang sudah disetujui;
3. laporan kegiatan proaktif;
4. konsep surat balasan terhadap surat tembusan terkait pengaduan peristiwa tindak pidana;
5. dokumen permohonan Perlindungan dari pemohon dan/atau kelengkapan permohonan terverifikasi;
6. data terentri ke dalam basis data;
7. konsep surat pemberitahuan dimulainya penelaahan permohonan;
8. konsep surat permohonan koordinasi kepada aparat penegak hukum/instansi lainnya;
9. konsep surat rekomendasi untuk permohonan yang diterima/ditolak dengan rekomendasi;
10. konsep dokumen pelaksanaan layanan Perlindungan/Perlindungan darurat;
11. jadwal penugasan pengamanan dan pengawalan;
12. konsep surat keputusan terkait penetapan petugas pengamanan di wilayah sesuai dengan surat perintah dari kepolisian setempat sesuai permintaan bantuan pengamanan dari lembaga nonstruktural yang menyelenggarakan usuran pemerintahan di bidang Perlindungan saksi dan korban;
13. dokumen kerangka acuan kerja pemantauan dan evaluasi pengamanan oleh kepolisian daerah terkait permintaan bantuan tenaga pengamanan;
14. dokumen rincian kebutuhan terlindung di rumah aman/shelter;
15. konsep perjanjian Perlindungan;
16. konsep surat rujukan dan jaminan pembayaran;
17. konsep risalah permohonan, perpanjangan, penghentian, atau penambahan layanan Perlindungan; dan
18. konsep surat pemberitahuan diterima, ditolak, perpanjangan atau penghentian layanan Perlindungan;
b. PPSK Ahli Muda, meliputi:
1. dokumen hasil penelaahan kelayakan layanan proaktif;
2. dokumen layanan proaktif yang sudah disahkan;
3. dokumen konsultasi terkait permohonan dan/atau pelaksanaan Perlindungan Saksi dan Korban;
4. dokumen tindak lanjut permohonan kasus;
5. konsep surat balasan terhadap surat tembusan terkait permohonan;
6. resume telaah awal atas dokumen permohonan Perlindungan;
7. lembar dan dokumen permohonan terverifikasi sebagai bahan pertimbangan pimpinan;
8. konsep surat permintaan kelengkapan dokumen permohonan kepada pemohon;
9. konsep surat permohonan informasi terkait perkembangan penanganan perkara kepada aparat penegak hukum dan/atau instansi terkait lainnya;
10. dokumen permohonan, brosur, UNDANG-UNDANG, komputer jinjing, alat perekam elektronik, rompi anti peluru, jammer, name tag, formulir permohonan, formulir psikososial dan dokumen lain sebagai kelengkapan kegiatan investigasi;
11. dokumen bahan dan/atau laporan kegiatan investigasi;
12. konsep dokumen permohonan penilaian/asesmen medis, psikologis, dan/atau psikososial;
13. laporan kegiatan Perlindungan darurat;
14. laporan hasil pemeriksaan susunan jadwal penugasan petugas pengamanan dan pengawalan;
15. konsep surat permohonan bantuan tenaga pengamanan;
16. konsep surat permohonan terkait kelengkapan penugasan satuan tugas pengamanan dan pengawalan;
17. naskah berita acara penempatan terlindung di rumah aman/shelter;
18. naskah berita acara serah terima barang;
19. dokumen hasil telaah atau resume hasil medical check up dan psikologis terlindung pemohon/terlindung;
20. dokumen telaah pelayanan di rumah aman/shelter;
21. dokumen tertulis terkait aktivitas terlindung yang keluar dari rumah aman/shelter;
22. dokumen analisis dan identifikasi perjanjian Perlindungan;
23. konsep surat pemberitahuan Perlindungan dan perpanjangan untuk aparat penegak hukum/instansi pemerintah lainnya;
24. laporan pelaksanaan layanan Perlindungan;
25. dokumen resume perkembangan kasus;
26. konsep surat permintaan informasi perkembangan kasus;
27. konsep surat penyampaian hak atas keterangan bebas dari tekanan atau pertanyaan menjerat;
28. konsep surat permintaan penerjemah;
29. konsep surat permintaan
putusan pengadilan;
30. konsep surat permintaan identitas baru Saksi dan Korban;
31. konsep surat permohonan informasi dalam hal terpidana dibebaskan;
32. konsep surat permohonan pemberian kesaksian terlindung tanpa hadir di persidangan;
33. konsep surat permintaan pemisahan berkas perkara untuk terlindung yang berstatus Saksi Pelaku (Justice Collaborator);
34. konsep surat permintaan pemisahan tempat penahanan untuk terlindung yang bersatus saksi pelaku (justice collaborator) atau pelapor (whistleblower);
35. konsep surat permintaan pemberian kesaksian di depan persidangan tanpa berhadapan langsung dengan terdakwa untuk terlindung yang bersatus saksi, pelapor (whistleblower), saksi pelaku (justice collaborator), atau ahli;
36. konsep surat permintaan keringanan penjatuhan pidana untuk terlindung yang bersatus saksi pelaku (justice collaborator);
37. konsep surat permintaan pembebasan bersyarat, remisi tambahan, dan hak narapidana lain untuk terlindung yang bersatus saksi pelaku (justice collaborator);
38. konsep surat permintaan penundaan tuntutan hukum;
39. laporan pemantauan perkembangan kasus;
40. dokumen analisis dan identifikasi terkait konsep surat pemberitahuan diterima, ditolak, perpanjangan atau penghentian layanan Perlindungan;
41. dokumen hasil kajian kasus terlindung; dan
42. dokumen/bahan rencana penanganan kasus; dan
c. PPSK Ahli Madya, meliputi:
1. konsep surat penugasan tim Perlindungan darurat;
2. catatan rencana kegiatan Perlindungan darurat;
3. laporan telaah hasil Perlindungan darurat;
4. laporan evaluasi kegiatan Perlindungan darurat;
5. dokumen Perlindungan darurat;
6. risalah permohonan Perlindungan melalui mekanisme Perlindungan darurat;
7. dokumen hasil penelaahan kelayakan permohonan dan/atau hasil penelahaan layanan proaktif;
8. konsep surat penugasan tim layanan proaktif;
9. catatan rencana layanan proaktif;
10. laporan hasil layanan proaktif;
11. laporan hasil evaluasi kegiatan proaktif;
12. risalah permohonan Perlindungan melalui mekanisme layanan proaktif;
13. konsep surat rekomendasi untuk permohonan Perlindungan Saksi dan Korban;
14. dokumen hasil indentifikasi dan klasifikasi terhadap permohonan yang diajukan;
15. dokumen hasil analisis kebutuhan investigasi;
16. risalah permohonan Perlindungan;
17. dokumen kerangka acuan kerja investigasi;
18. laporan pelaksanaan investigasi;
19. dokumen paparan hasil pelaksanaan investigasi;
20. konsep surat permohonan penilaian/asesmen medis, psikologis, dan/atau psikososial;
21. dokumen layanan psikososial;
22. laporan pendampingan pelaksanaan asesmen medis dan psikologis;
23. laporan hasil penilaian/asesmen medis, psikologis, dan/atau psikososial;
24. dokumen rekomendasi pemberian layanan sesuai hasil asesmen;
25. laporan kegiatan penilaian/asesmen dalam rangka penelaahan;
26. laporan hasil penilaian/asesmen dalam rangka penelaahan;
27. laporan evaluasi kegiatan penilaian/asesmen dalam rangka penelaahan Saksi, Korban, saksi pelaku (justice collaborator), pelapor (whistleblower), dan/atau ahli;
28. risalah permohonan Perlindungan;
29. dokumen hasil penelaahan kelayakan kegiatan Perlindungan darurat;
30. laporan hasil analisis tingkat ancaman;
31. dokumen rekomendasi terkait antisipasi potensi ancaman yang mungkin dapat dihadapi oleh petugas dan terlindung;
32. laporan hasil evaluasi pengamanan dan pengawalan di rumah aman/shelter, kediaman terlindung, dan pada proses pemeriksaan di tingkat penyidikan atau persidangan;
33. dokumen hasil analisis terhadap laporan pengamanan dan pengawalan;
34. laporan atau dokumen evaluasi terkait pelaksanaan pengamanan dan pengawalan; dan
35. laporan hasil pemantauan dan evaluasi layanan program Perlindungan.
(1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional PPSK melalui perpindahan dari jabatan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b harus memenuhi syarat sebagai berikut:
a. berstatus PNS;
b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
c. sehat jasmani dan rohani;
d. berijazah paling rendah sarjana atau diploma empat sastra INDONESIA, sastra inggris, ilmu hubungan internasional, hubungan internasional, administrasi publik, administrasi negara, sosiologi, ilmu komunikasi, humaniora, ekonomi, ekonomi manajemen, ekonomi Islam, ekonomi akuntansi, ekonomi pembangunan, ekonomi syariah, manajemen, akuntansi, psikologi, geologi, teknik informatika, sistem informasi, teknologi informasi, ilmu komputer atau informatika, manajemen informatika, teknik industri, pertanian, ilmu
pertanian, pendidikan pancasila dan kewarganegaraan, pendidikan bahasa INDONESIA, pendidikan fisika, kedokteran, keperawatan, kebidanan, ilmu hukum, hukum, hukum Islam, hukum syariah, hukum bisnis, atau bidang ilmu lain yang ditentukan oleh Instansi Pembina;
e. mengikuti dan lulus Uji Kompetensi sesuai dengan Standar Kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina;
f. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang Perlindungan Saksi dan Korban paling singkat 2 (dua) tahun;
g. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
h. berusia paling tinggi:
1. 53 (lima puluh tiga) tahun bagi yang akan menduduki Jabatan Fungsional PPSK Ahli Pertama dan PPSK Ahli Muda; dan
2. 55 (lima puluh lima) tahun bagi yang akan menduduki Jabatan Fungsional PPSK Ahli Madya.
(2) Pengangkatan Jabatan Fungsional PPSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan ketersediaan lowongan kebutuhan untuk jenjang Jabatan Fungsional yang akan diduduki.
(3) Pangkat yang ditetapkan bagi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu sama dengan pangkat yang dimiliki, dan jenjang jabatan yang ditetapkan sesuai dengan jumlah Angka Kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang memiliki kewenangan MENETAPKAN Angka Kredit.
(4) Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinilai dan ditetapkan dari tugas jabatan dengan mempertimbangkan pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang Perlindungan Saksi dan Korban.