Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 19 Desember 2017
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SUSI PUDJIASTUTI
Diundangkan di Jakarta pada tanggal 17 Januari 2018
DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
WIDODO EKATJAHJANA
Lembar Pengesahan No Pejabat Paraf
1. Sekretaris Jenderal
2. Sesditjen PRL
3. Sesditjen Perikanan Tangkap
4. Sesditjen Perikanan Budidaya
5. Sesditjen PDSPKP
6. Sesditjen PSDKP
7. Sekretaris Itjen
8. Sekretaris BRSDM
9. Sekretaris BKIPM
10. Karo Perencanaan
11. Karo Keuangan
12. Plh. Karo Hukum dan Organisasi
Total Alokasi 2017-2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 (Rp Miliar)
7328.707475 8101.633373 9,073.45
7,199.48
8,234.53
24,507.46
Terwujudnya kesejahteraan masyarakat KP Indeks Kesejahteraan Masyarakat KP 71 56 57 Pertumbuhan PDB Perikanan (%) 8 11 11 Terwujudnya kedaulatan dalam pengelolaan SDKP Persentase kepatuhan (compliance) pelaku usaha KP terhadap ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku (%) 76 81 87 Tingkat Kemandirian SKPT 3 4 4 Terwujudnya pengelolaan SDKP yang parisipatif, bertanggungjawab, dan berkelanjutan Persentase Pengelolaan wilayah KP yang berkelanjutan 60 60 65 Persentase peningkatan ekonomi KP 81 62 64 Produksi perikanan (juta ton)
29.46
33.53
39.97 Produksi Garam Nasional (juta ton)
3.8
4.1
4.5 Nilai ekspor hasil perikanan (USD miliar)
4.5 5
9.54 Tingkat Konsumsi Ikan dalam Negeri (kg/kap/thn)
47.12
50.65
54.49 Nilai PNBP dari sektor KP (%)
1017.41
583.9
583.9 KERANGKA PENDANAAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2015-2019 TARGET ANGGARAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN PROGRAM/KEGIATAN SASARAN INDIKATOR
Tersedianya kebijakan pembangunan yang efektif Indeks efektivitas kebijakan pemerintah 7,7 7,8 7,9 Terselenggaranya tata kelola pemanfaatan SDKP yang adil, berdaya saing dan berkelanjutan Efektivitas tata kelola pemanfaatan SDKP yang adil, berdaya saing dan berkelanjutan (%) 70 71 72 Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan SDKP yang profesional dan partisipatif Persentase Penyelesaian Tindak Pidana KP yang disidik dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai kebutuhan perundang-undangan yang berlaku (%) 87 90 92 Tingkat keberhasilan pengawasan di wilayah perbatasan (%) 74 76 78 Terwujudnya ASN KKP yang kompeten, profesional dan berintegritas Indeks kompetensi dan integritas 80 80 81 Tersedianya manajemen pengetahuan yang handal dan mudah diakses Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar (%) 65 65 70 Terwujudnya birokrasi KKP yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi KKP A (80,5) A A Level Maturitas SPIP (Level) 2 3 3 Terkelolanya anggaran pembangunan secara efisien dan akuntabel Nilai kinerja anggaran KKP Baik (85) Baik (86) Baik (87) Opini atas Laporan Keuangan KKP WTP (5) WTP (5) WTP (5)
546.13
423.51
438.82
1,408.47
Tersedianya kebijakan pembangunan yang efektif Indeks efektivitas kebijakan pemerintah (indeks) 7,7 7,8 7,9 Terwujudnya ASN KKP yang kompeten, profesional dan berintegritas Indeks kompetensi dan integritas (indeks) 80 80 81 Tersedianya manajemen pengetahuan yang handal dan mudah diakses Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar (%) 65 65 70 Terwujudnya birokrasi KKP yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima Nilai kinerja Reformasi Birokrasi KKP A (80) A (80,0) A (81,0)
Level Maturitas SPIP (Level) 2 3 3 Terkelolanya anggaran pembangunan secara efisien dan akuntabel Nilai kinerja anggaran KKP (nilai) Baik (85) Baik (86) Baik (88) Opini atas Laporan Keuangan KKP WTP WTP WTP Terwujudnya kerja sam ayang ditindaklanjuti dan hubungan masyarakat yang efektif Persentase dokumen diterima/ditindaklanjuti dalam kerangka kerja sama (%) 80 80 85 Rasio jumlah pemberitaan yang negatif dibanding total pemberitaan sektor KP (%) <8 < 8 < 7 PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KKP
15.53
17.16
18.70
51.39
Terselenggaranya program dan kegiatan penataan perundang- undangan di bidang KP Jumlah dokumen peraturan perundang-undangan di bidang PT, PB, BPSDMKP, PDSPKP 28 30 32 Jumlah peraturan perundang-undangan di bidang kesekretariatan, Ltbang, PRL, Datin, SDKP dan Pengawasan Internal 48 52 54 Terselenggaranya penanganan masalah hukum di lingkungan KKP Jumlah penyelesaian masalah hukum di bidang kelautan dan perikanan 56 56 50 Terselenggaranya organisasi yang efektif, efisien, dan right size Jumlah pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan KP 9 5 5 Terselenggaranya tata laksana di lingkungan KKP Jumlah pelaksanaan tata laksana di lingkungan KP 2 6 6 Terwujudnya good governance & clean government Jumlah dokumen monev pelaksanaan RB 4 4 4 Terselenggaranya penatausahaan Biro Hukum dan Organisasi Jumlah layanan perkantoran Biro Hukum dan Organisasi (bulan) 12 12 12 Penyiapan Produk Hukum dan Penataan Organisasi KKP
108.06
15.07
15.21
138.35
Layanan manajemen SDM Jumlah Layanan Perencanaan dan Pengembangan (laporan) 13 13 13
Jumlah layanan pengangkatan, kepankatan, pemberhentian, pensiun dan mutasi lainnya (laporan) 6 6 6 Jumlah layanan administrasi dan pengembangan jabatan fungsional sesuai kebutuhan (laporan) 5 5 5 Jumlah Layanan Ketausahaan Biro (laporan) 17 17 17 Layanan perkantoran terselenggaranya pelayanan perkantoran (bulan) 12 12 12 Pengelolaan SDM Aparatur
20.53
22.15
23.13
65.81
Tingkat Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) (%) 100 100 100 Tingkat Realisasi Pelaksanaan Anggaran KKP (%) 100 100 100 Tingkat Kepatuhan Terhadap Sistem Akuntansi Pemerintah (SAP) (%) 100 100 100 Persentase pencapaian pelayanan dalam pengelolaan BMN lingkup KKP (%) 100 100 100 Persentase kecukupan dalam Laporan Keuangan KKP (%) 100 100 100 Jumlah dokumen pelaporan pelaksanaan anggaran (provinsi) 34 34 34 Terselenggaranya penatausahaan Biro Keuangan KKP Persentase pemenuhan layanan perkantoran (%) 100 100 100 Pengelolaan Keuangan KKP Terwujudnya Perencanaan, Pelaksanaan, Monev, Pertanggung Jawaban dan Pelaporan Anggaran
41.28
45.17
47.12
133.57
Nilai AKIP KKP A(84) A(85) A(85,5) Nilai AKIP Setjen A A A Nilai Kinerja RB KKP Bidang Penguatan Akuntabilitas
5.85 A (80,0) A (81,0) Indeks efektivitas kebijakan pemerintah lingkup Setjen
7.8 80 85 Persentase kegiatan strategis KKP yang dilakukan bersama dengan unit Eselon I lingkup KKP, Pemda dibanding kegiatan strategis KKP (%) 100 100 100 Nilai Kinerja Anggaran KKP Baik (85) Sangat Baik (> 90) Sangat Baik (> 90) Terpenuhinya kebutuhan layanan internal (overhead) lingkup Biro Perencanaan Prosentase terpenuhinya kebutuhan layanan internal (overhead) lingkup Biro Perencanaan (%) 100 100 100 Terpenuhinya kebutuhan operasional perkantoran dan pemeliharaan Prosentase terpenuhinya kebutuhan operasional perkantoran dan pemeliharaan 100 100 100 Terwujudnya penyusunan kebijakan, perencanaan program dan anggaran, monitoring, evaluasi dan pelaporan serta pengelolaan kinerja yang efektif dan akuntabel Pengelolaan Perencanaan, Penganggaran, Kinerja dan Pelaporan KKP
234.57
212.42
227.29
674.27
Tersedianya prasarana kantor pusat KKP yang memadai Presentase pemenuhan kebutuhan prasarana kantor (%) 85 87 88 Terwujudnya pencapaian standar pelayanan ketatausahaan pimpinan, administrasi persuratan dan kearsipan serta ketatausahaan biro, pengelolaan rumah tangga kantor pusat dan pemenuhan layanan pengadaan dan perizinan terpadu serta pengelolaan BMN Setjen Persentase pencapaian standar pelayanan ketatausahaan pimpinan, administrasi persuratan dan kearsipan serta ketatausahaan biro, pengelolaan rumah tangga kantor pusat dan pemenuhan layanan pengadaan dan perizinan terpadu serta pengelolaan BMN Setjen(%) 85 87 88 Terpenuhinya pembayaran gaji dan tunjangan kinerja pegawai Setjen dan pemenuhan layanan perkantoran Setjen Persentase pembayaran gaji dan tunjangan kinerja pegawai Setjen dan pemenuhan layanan perkantoran Setjen (%) 100 100 100
20.89
37.55
29.91
88.35
Terwujudnya kerja sam ayang ditindaklanjuti dan hubungan masyarakat yang efektif Persentase dokumen diterima/ditindaklanjuti dalam kerangka kerja sama (%) 80 80 85 Rasio jumlah pemberitaan yang negatif dibanding total pemberitaan sektor KP (%) <8 < 8 < 7
Pengelolaan Administrasi dan Pelayanan Penunjang Pelaksanaan Tugas KKP Pengelolaan Kerjasama KP dan Hubungan Masyarakat
85.90
56.00
52.96
194.86
Tersedianya Satu Data yang valid dan mudah diakses Tingkat kepatuhan pengelolaan data KP 70 70 75 Persentase pembayaran Biaya Operasional Pengolah Data (%) 100 100 100 Terintegrasinya Sistem Informasi KKP Persentase Penggunaan alamat email KKP oleh pegawai KKP(%) 80 80 85 Persentase Pemanfaatan sistem Koneksi (%) 90 95 100
19.37
18.00
24.50
61.87
Jumlah Layanan Pengelolaan Penyaluran Modal usaha 3 3 Jumlah UMKM Penerima Modal usaha LPMUKP
10.059
15.115 Pengelolaan Data Statistik dan Informasi KP Pengelolaan Modal Usaha Kelautan dan Perikanan
78.86
73.12
82.03
234.00
Terwujudnya birokrasi KKP yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima Batas toleransi materialitas temuan Pengawas Eksternal dari total anggaran KKP (%) < 1 < 1 < 1
Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja KKP A A A
Nilai Evaluasi atas implementasi Reformasi Birokrasi KKP A (80,5) A A Jumlah Unit Kerja Berstatus WBK (Kumulatif) 7 7 9 Level Kapabilitas Itjen (IACM) 3 3 4 Level Maturitas Implementasi SPI KKP 2 3 3 Nilai Evaluasi Pelayanan Publik KKP 75 77 80 Nilai Kesesuaian Bantuan Pemerintah (%) 80 85 90 PROGRAM PENGAWASAN DAN PENINGKATAN AKUNTABILITAS APARATUR KKP
6.47
5.48
6.93
18.88
Terselenggaranya Pengawasan Internal lingkup Mitra Inspektorat I dan KKP yang Efektif dan Efisien Persentase perencanaan pengawasan internal berbasis risiko lingkup Mitra Inspektorat I 100 100 100 Level Maturitas Implementasi SPI KKP 2 2 3 Batas toleransi materialitas temuan Pengawas Eksternal dari total anggaran KKP (%) < 1 < 1 < 1 Batas toleransi materialitas temuan Pengawas Eksternal pada mitra Inspektorat I terhadap total anggaran KKP (%) < 1 < 1 < 1 Nilai Evaluasi Pelayanan Publik mitra Inspektorat I 75 77 80 Evaluasi Akuntabilitas Kinerja mitra Inspektorat I A A A Nilai Evaluasi atas Implementasi RB mitra Inspektorat I A (80,5) A (81) A (82) Level Maturitas SPI mitra Inspektorat I 2 3 3
Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan Reformasi Birokrasi untuk perbaikan kinerja lingkup Mitra Inspektorat I 75 75 80 Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup mitra Inspektorat I 75 75 80 Jumlah rekomendasi perbaikan kebijakan lingkup mitra Inspektorat I (per tahun) 4 4 5 Persentase cakupan lokasi Pengawasan pelaksanaan Program Prioritas pada mitra Inspektorat I 60 60 65 Nilai Kesesuaian Bantuan Pemerintah lingkup Mitra Inspektorat I (%) 80 85 90
Persentase pelaksanaan penugasan dan pelaporan pengawasan yang memenuhi standar mutu pengawasan lingkup Mitra Inspektorat I 83 83 85 Persentase tingkat kepatuhan terhadap pelaksanaan PKPT lingkup Inspektorat I 83 83 85 Tingkat kepatuhan terhadap penganggaran & pengukuran kinerja lingkup Inspektorat I (%) 95 95 100 Pengawasan Akuntabilitas Aparatur pada Unit Kerja Mitra Inspektorat I dan Pelaksana Pembangunan KP
7.42
6.09
8.04
21.55
Terselenggaranya Pengawasan Internal lingkup Mitra Inspektorat II dan KKP yang Efektif dan Efisien Persentase perencanaan pengawasan internal berbasis risiko lingkup Mitra Inspektorat II 100 100 100 Batas toleransi materialitas temuan Pengawas Eksternal pada mitra Inspektorat II terhadap total anggaran KKP < 1 < 1 < 1 Nilai Evaluasi Pelayanan Publik KKP 75 77 80 Nilai Evaluasi Pelayanan Publik mitra Inspektorat II 75 77 80 Evaluasi Akuntabilitas Kinerja mitra Inspektorat II A A A Nilai Evaluasi atas implementasi Reformasi Birokrasi mitra Inspektorat II A (80,5) A (81) A (82) Level Maturitas SPI mitra Inspektorat II 2 3 3 Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Mitra Inspektorat II 75 75 80 Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan Reformasi Birokrasi untuk perbaikan kinerja lingkup Mitra Inspektorat II 75 75 80 Jumlah rekomendasi perbaikan kebijakan lingkup mitra Inspektorat II (per tahun) 4 4 5 Persentase cakupan lokasi Pengawasan pelaksanaan Program Prioritas pada mitra Inspektorat II 60 60 65 Nilai Kesesuaian Bantuan Pemerintah lingkup Mitra Inspektorat II (%) 80 85 90 Persentase pelaksanaan penugasan dan pelaporan pengawasan yang memenuhi standar mutu pengawasan lingkup Mitra Inspektorat II 83 83 85 Persentase tingkat kepatuhan terhadap pelaksanaan PKPT lingkup Inspektorat II 83 83 85 Tingkat kepatuhan terhadap penganggaran & pengukuran kinerja lingkup Inspektorat II (%) 95 95 100 Pengawasan Akuntabilitas Aparatur pada Unit Kerja Mitra Inspektorat II dan Pelaksana Pembangunan KP
6.63
5.73
7.11
19.47
Terselenggaranya Pengawasan Internal lingkup Mitra Inspektorat III dan KKP yang Efektif dan Efisien Persentase perencanaan pengawasan internal berbasis risiko lingkup Mitra Inspektorat III 100 100 100 Evaluasi Akuntabilitas Kinerja KKP A A A Batas toleransi materialitas temuan Pengawas Eksternal pada mitra Inspektorat III terhadap total anggaran KKP < 1 < 1 < 1 Nilai Evaluasi Pelayanan Publik mitra Inspektorat III 77 77 80 Evaluasi Akuntabilitas Kinerja mitra Inspektorat III A A A Nilai Evaluasi atas implementasi Reformasi Birokrasi mitra Inspektorat III A (80,5) A (81) A (82) Level Maturitas SPI mitra Inspektorat III 2 3 3 Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan Reformasi Birokrasi untuk perbaikan kinerja lingkup Mitra Inspektorat III 75 75 80 Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Mitra Inspektorat III 75 75 80 Jumlah rekomendasi perbaikan kebijakan lingkup mitra Inspektorat III (per tahun) 4 4 5 Persentase cakupan lokasi Pengawasan pelaksanaan Program Prioritas pada mitra Inspektorat III (%) 60 60 65 Nilai Kesesuaian Bantuan Pemerintah lingkup Mitra Inspektorat III (%) 80 85 90 Persentase pelaksanaan penugasan dan pelaporan pengawasan yang memenuhi standar mutu pengawasan lingkup Mitra Inspektorat III 83 83 85 Persentase tingkat kepatuhan terhadap pelaksanaan PKPT lingkup Inspektorat III 83 83 85 Tingkat kepatuhan terhadap penganggaran & pengukuran kinerja lingkup Inspektorat III (%) 95 95 100 Pengawasan Akuntabilitas Aparatur pada Unit Kerja Mitra Inspektorat III dan Pelaksana Pembangunan KP
6.82
5.56
7.19
19.56
Terselenggaranya Pengawasan Internal lingkup Mitra Inspektorat IV dan KKP yang Efektif dan Efisien Persentase perencanaan pengawasan internal berbasis risiko lingkup Mitra Inspektorat IV 100 100 100 Nilai Evaluasi atas implementasi Reformasi Birokrasi KKP A (80,5) A (81) A (82) Batas toleransi materialitas temuan Pengawas Eksternal pada mitra Inspektorat IV terhadap total anggaran KKP < 1 < 1 < 1 Nilai Evaluasi Pelayanan Publik mitra Inspektorat IV 77 77 80 Evaluasi Akuntabilitas Kinerja mitra Inspektorat IV A A A Nilai Evaluasi atas implementasi Reformasi Birokrasi mitra Inspektorat IV A (81) A(82,5) A(85,5) Level Maturitas SPI mitra Inspektorat IV 2 3 3 Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup mitra Inspektorat IV 75 75 80 Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan Reformasi Birokrasi untuk perbaikan kinerja lingkup Mitra Inspektorat IV 75 75 80 Jumlah rekomendasi perbaikan kebijakan lingkup mitra Inspektorat IV (per tahun) 4 4 5 Persentase cakupan lokasi Pengawasan pelaksanaan Program Prioritas pada mitra Inspektorat IV 60 60 65 Nilai Kesesuaian Bantuan Pemerintah lingkup Mitra Inspektorat IV (%) 80 85 90 Persentase pelaksanaan penugasan dan pelaporan pengawasan yang memenuhi standar mutu pengawasan lingkup Mitra Inspektorat IV 83 83 85 Persentase tingkat kepatuhan terhadap pelaksanaan PKPT lingkup Inspektorat IV 83 83 85 Tingkat kepatuhan terhadap penganggaran & pengukuran kinerja lingkup Inspektorat IV (%) 95 95 100 Pengawasan Akuntabilitas Aparatur pada Unit Kerja Mitra Inspektorat IV dan Pelaksana Pembangunan KP
6.80
4.73
7.93
19.46
Terselenggaranya Pengawasan Intern pada Mitra Inspektorat V dan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu Lingkup KKP Persentase perencanaan pengawasan internal berbasis risiko lingkup Mitra Inspektorat V 100 100 100 Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup mitra Inspektorat V 75 75 80 Batas toleransi materialitas temuan Pengawas Eksternal pada mitra Inspektorat V terhadap total anggaran KKP (%) < 1 < 1 < 1 Persentase jumlah rekomendasi pengawasan dengan tujuan tertentu yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja KKP 60 60 65 Jumlah Unit Kerja Berstatus WBK (Kumulatif) 7 7 8 Jumlah Unit Kerja yang dipersiapkan menjadi WBK 8 8 9 Evaluasi Akuntabilitas Kinerja mitra Inspektorat V A A A Nilai Evaluasi atas implementasi Reformasi Birokrasi mitra Inspektorat V A (80,5) A (81) A (82) Level Maturitas SPI mitra Inspektorat V 2 3 3 Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan Reformasi Birokrasi untuk perbaikan kinerja lingkup Mitra Inspektorat V 75 75 80 Jumlah rekomendasi perbaikan kebijakan lingkup KKP dan mitra Inspektorat V (per tahun) 2 2 3 Persentase pelaksanaan penugasan dan pelaporan pengawasan yang memenuhi standar mutu pengawasan lingkup Mitra Inspektorat V 83 83 85 Persentase tingkat kepatuhan terhadap pelaksanaan PKPT lingkup Inspektorat V 83 83 85 Tingkat kepatuhan terhadap penganggaran & pengukuran kinerja lingkup Inspektorat V (%) 95 95 100 Pengawasan Akuntabilitas Aparatur pada Unit Kerja Mitra Inspektorat V dan Pelaksana Pembangunan KP
44.72
45.53
44.83
135.08
Laporan Peningkatan Kapabilitas Pengawasan Nilai Penerapan RB Itjen A (80,5) A (81) A (82) Nilai SAKIP Itjen A A A Indeks persepsi pegawai KKP terhadap Itjen
3.8
3.8 4
Level Kapabilitas Itjen (IACM) 3 3 4 Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Itjen 65 70 76 Persentase penggunaan informasi pengawasan berbasis IT Lingkup Itjen (%) 70 70 73 Indeks kompetensi dan Integritas 80 81 82 Persentase pegawai Itjen yang memenuhi standar diklat (%) 60 60 63 Nilai kinerja anggaran Itjen 85 86 90
Tingkat kepatuhan terhadap SAP (%) 100 100 100 Indeks Efektivitas Kebijakan Pemerintah
7.7
7.8
7.9 Level Maturitas SPI Itjen 2 3 3 Persentase tindak lanjut arahan (directive) Pimpinan 100 100 100 Persentase perencanaan pengawasan internal berbasis risiko lingkup KKP 100 100 100 Terlaksananya Layanan perkantoran yang efisien dan akuntabel Layanan Operasional dan pemeliharana perkantoran (bulan) 12 12 12 Layanan Pembayaran Gaji dan tunjangan (bulan) 12 12 12 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Itjen Kementerian Kelautan dan Perikanan
1,853.51
1,785.98
1,992.92
5,632.41
Terwujudnya pengelolaan SDKP yang partisipatif, bertanggungjawab, dan berkelanjutan Jumlah Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) dan Kawasan Pengelolaan Perikanan Perairan Darat (KPP PD) yang Terpetakan Potensi Sumberdaya Kelautan dan Perikanan untuk Pengembangan Ekonomi Kelautan yang Berkelanjutan 3 WPP 1 KPP PD 3 WPP 1 KPP PD 2 WPP 1 KPP PD Meningkatnya pengelolaan SDKP yang partisipatif, bertanggung jawab, dan berkelanjutan Jumlah Rekomendasi dan/atau inovasi hasil Riset yang diusulkan atau direkomendasi untuk dijadikan Bahan Kebijakan (rekomendasi/inovasi) 20 43 49 Terwujud kesejahteraan masyarakat KP melalui penyediaan SDM KP yang kompeten Jumlah lulusan yang terserap di dunia kerja bidang kelautan dan perikanan terhadap lulusan pendidikan KP 1205 1238 1378 Persentase lulusan pelatihan yang dapat menerapkan hasil pelatihannya terhadap yang dilatih (%) 90 60 65 Jumlah kelompok pelaku utama/pelaku usaha yang meningkat kelasnya (kelompok) 1000 1000 1200 Terwujudnya birokrasi lingkup BRSDMKP yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima Indeks kompetensi dan integritas lingkup BRSDMKP 80 80 81 Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup BRSDMKP 65 70 70 Nilai Kinerja reformasi birokrasi lingkup BRSDMKP 80 80 81 Nilai AKIP 86 86
85.5 Level maturutas SPIP 2 3 3 Nilai kinerja anggaran lingkup BRSDMKP 86 86 87 Persentase kepatuhan terhadap SAP lingkup BRSDMKP 100 100 100 PROGRAM RISET DAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.83
32.03
45.85
81.72
Tersedianya Rekomendasi dan Masukan Kebijakan Pembangunan KP yang Efektif Jumlah Rekomendasi Riset Pengolahan Produk dan Bioteknologi KP (paket) 5 5 3 Jumlah Data dan/atau informasi Riset Pegelolahan Produk dan Bioteknologi KP yang dihasilkan 1 4 3 Inovasi Teknologi Pengolahan Produk dan Bioteknologi KP yang diusulkan untuk direkomendasikan Jumlah usulan Inovasi Teknologi Pengolahan Produk dan Bioteknologi KP yang terekomendasikan untuk masyarakat dan/atau Industri (paket) 2 4 2 Sarana dan prasarana riset pengolahan produk dan bioteknologi KP Jumlah sarana dan prasarana riset pengolahan produk dan bioteknologi KP yang tersedia (paket) 1 1 1 Layanan Ketatausahaan lingkup Balai Besar Riset Pengolahan Produk dan Bioteknologi KP Persentase pemenuhan layanan penatausahaan Balai Besar Riset Pengolahan Produk dan Bioteknologi KP (%) 100 100 100 Jumlah layanan perkantoran - 12 12 Riset Pengolahan Produk dan Bioteknologi Kelautan dan Perikanan
3.67
21.90
25.38
50.94
Rekomendasi Kebijakan Pembangunan KP yang dihasilkan Jumlah Rekomendasi Kebijakan Pembangunan KP Berkelanjutan 12 6 8 Model Sosial Ekonomi Sektor KP yang dihasilkan Model Sosial Ekonomi Pembangunan Sektor KP (Model) 2 6 7 Sarana Prasarana Riset Sosial Ekonomi KP Jumlah Sarana Prasarana Riset Sosial Ekonomi KP yang Terfasilitasi 1 2 2 Layanan Penatausahaan lingkup Balai Besar Riset Sosek KP Persentase pemenuhan layanan penatausahaan lingkup Balai Besar Riset Sosek KP (%) 100 100 100 Layanan Perkantoran Jumlah layanan perkantoran (bulan) 12 12 12 Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan
45.42
237.68
385.47
668.57
Tersedianya Rekomendasi dan Masukan Kebijakan Perikanan yang dihasilkan Jumlah Rekomendasi dan Masukan Kebijakan Litbang Perikanan 12 14 14 Tersedianya Kajian Stok Sumber Daya Perikanan di WPP NRI yang dihasilkan Jumlah Kajian Stok Sumber Daya Perikanan di WPP NRI yang dihasilkan 5 11 11 Tersedianya Kajian Stok Sumber Daya Perikanan di KPP PD yang dihasilkan Jumlah Kajian Stok sumber daya perikanan di Perairan Umum Daratan (PUD) yang dihasilkan 3 6 6 Tersedianya Inovasi Teknologi Adaptif Lokasi Perikanan Jumlah Inovasi Teknologi Adaptif Lokasi Perikanan 0 4 4 Tersedianya Data dan/atau Informasi Riset Perikanan yang Dihasilkan Jumlah Data dan Informasi Riset Perikanan (paket) 5 10 15 Jumlah Usulan Inovasi Teknologi Perikanan yang terekomendasikan untuk Masyarakat dan/atau Industri 1 4 4 Tersedianya Komponen Inovasi Perikanan yang dihasilkan Komponen Inovasi Perikanan yang dihasilkan 6 9 12 Bahan Usulan HKI/Rilis Hasil Riset Perikanan yang didaftarkan Jumlah Bahan Usulan HKI Perikanan 1 0 0 Layanan Penatausahaan Lingkup Pusat Riset Perikanan Persentase pemenuhan Layanan Penata usahaan lingkup Pusat Riset Perikanan 100 100 100 Sarana Prasarana Riset Perikanan Jumlah Sarana Prasarana Riset Perikanan yang tersedia 11 12 12 Tersedianya Layanan Perkantoran Jumlah Layanan Perkantoran 12 12 12 Riset Perikanan
176.69
221.05
64.35
462.10
Tersedianya rekomendasi dan masukan kebijakan pembangunan KP yang efektif Jumlah Rekomendasi Riset Kelautan 12 16 16 Jumlah Kawasan yang Terpetakan Sumberdayanya 2 2 2 Jumlah Kawasan Pesisir yang Terpetakan Sumberdayanya (kawasan) 2 2 2 Terwujudnya pengelolaan SDKP yang partidipatif, bertanggungjawab, dan berkelanjutan Jumlah WPP yang Terpetakan Karakteristik dan Dinamika Laut (WPP) 1 2 2 Tersedianya Data dan/atau informasi Riset Kelautan yang dihasilkan Jumlah Data dan/atau Informasi Riset kelautan (paket) 3 0 0 Terwujudnya hasil penelitian dan pengembangan yang inovatif untuk penyelenggaraan tata kelola pemanfaatan SDKP yang adil, berdaya saing dan berkelanjutan Jumlah Komponen Inovasi Riset Kelautan 1 3 3 Jumlah Sentra nelayan yang terbangun Sistem Informasi Nelayan (akumulasi) 75 90 100 Inovasi Teknologi Adaptif Lokasi Garam 0 1 1 Jumlah Usulan Inovasi Teknologi Kelautan yang terekomendasikan untuk Masyarakat dan/atau Industri (paket) 1 0 0 Terwujudnya peningkatan kapasitas dan kapabilitas sumberdaya Riset Kelautan dan Layanan IPTEK KP Jumlah Sarana Prasarana Riset Kelautan yang tersedia (Paket) 7 5 5 Jumlah Sarpras riset citra satelit dan radar 0 380 380 Terkelolanya anggaran pembangunan Pusat Riset Kelautan secara efisien dan ekuntabel Nilai kinerja anggaran Pusat Riset Kelautan 83 83 83 Persentase kepatuhan terhadap SAP lingkup Pusat Riset Kelautan 100 100 100 Tersedianya Layanan Perkantoran Jumlah peralatan dan fasilitas perkantoran yang tersedia (paket) 0 12 12 Riset Kelautan
649.90
550.00
656.20
1,856.10
Terselenggaranya pendidikan vokasi kelautan dan perikanan yang kompeten Jumlah peserta didik pada satuan pendidikan vokasi kelautan dan perikanan yang kompeten (orang) 7568 8318 8393 Terselenggaranya satuan pendidikan kelautan dan perikanan yang terstandar Jumlah Satuan Pendidikan KP Yang terbangun sesuai standart (unit per tahun) 6 18 18 Terfasilitasinya satuan Pendidikan Aparatur KKP dan masyarakat Jumlah Aparatur KKP dan masyarakat yang mendapatkan pendidikan (Org) 283 280 280 Terselenggaranya Layanan penatusahaan lingkup Pendidikan Kelautan dan Perikanan Prosentase Pemenuhan Layanan Penatausahaan Pendidikan Kelautan dan Perikanan (%) 100 100 100 Terpenuhinya kebutuhan gaji dan tunjangan pegawai serta kebutuhan operasional dan pemeliharaan perkantoran Jumlah pemenuhan kebutuhan gaji dan tunjangan pegawai serta kebutuhan operasional dan pemeliharaan perkantoran 12 12 12 Pendidikan Kelautan dan Perikanan
310.16
659.21
746.11
1,715.48
Terselenggaranya Pelatihan SDM Kelautan dan Perikanan yang dilatih Jumlah Sumberdaya Manusia kelautan dan perikanan yang dilatih (orang) 10320 21,360 23,620 Jumlah Aparatur kelautan dan perikanan lulusan pelatihan yang kompeten (orang) 1750 2,860 3,620 Jumlah masyarakat kelautan dan perikanan yang bersertifikat kompetensi (orang) 6000 7,000 7,500 Terselenggaranya Penyuluhan Kelautan dan Perikanan Jumlah Penyuluh yang melakukan pendampingan 5824 5,783 5,783 Jumlah kelompok pelaku utama/usaha yang disuluh (kelompok) 37000 41,000 42,000 Jumlah kelompok pelaku utama/pelaku usaha yang meningkat kelasnya (kelompok) 1000 1,000 1,200
Lembaga pelatihan kelautan dan perikanan sesuai standar penyelenggaraan pelatihan KP Jumlah Lembaga Pelatihan KP yang terstandar (unit) 6 6 6 Percontohan penyuluhan Jumlah percontohan penyuluhan 3 0 0 Pelaku Usaha Mikro & Kecil yang mendapatkan kemudahan dalam memanfaatkan akses pembiayaan Jumlah Pelaku Usaha Mikro & Kecil yang memanfaatkan akses pembiayaan 1000 0 0 Terselenggaranya Layanan Ketatausahaan Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan Jumlah Layanan Ketatausahaan Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (layanan) 12 7 7 Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan
663.83
64.10
69.57
797.50
Laporan Peningkatan Kapabilitas Pengawasan Nilai Penerapan RB BRSDM A(81) A (80) A (81) Nilai SAKIP BRSDM A A(85) A(85) Indeks kompetensi dan Integritas 80 80 81 Nilai kinerja anggaran BRSDM 85 Baik (86) Baik (87)
Tingkat kepatuhan terhadap SAP (%) 100 100 100 Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup BRSDM 65 65 70 Indeks Efektivitas Kebijakan Pemerintah
7.7
7.8
7.9 Persentase tindak lanjut arahan (directive) Pimpinan 100 100 100 Level maturitas SPIP 2 3 3 Terlaksananya Layanan perkantoran yang efisien dan akuntabel Layanan Operasional dan pemeliharana perkantoran (bulan) 12 12 12 Layanan Pembayaran Gaji dan tunjangan (bulan) 12 12 12 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Riset dan Sumber daya Manusia Kelautan dan Perikanan
2,024.27
1,218.97
1,363.08
4,606.32
Terwujudnya kesejahteraan masyarakat nelayan Pertumbuhan PDB Perikanan (%) 8 11 11 Nilai Tukar Nelayan (NTN) 109 112 113 Rata-Rata pendapatan:
1). Pendapatan RTP/bulan (Rp/RTP/bulan) 5846000 11,3 13,6 2). Pendapatan Nelayan/bulan (Rp/nelayan/bulan) 2199500 3,620,000 4,330,000 Terwujudnya pengelolaan perikanan tangkap yang partisipatif, bertanggungjawab, dan berkelanjutan Jumlah produksi perikanan tangkap :
a. Volume produksi (ton) 6671480 9,450,000 10,470,000
b. Nilai Produksi (Rp Juta) 134830020 209,700 230,000 Jumlah penyaluran akses pemodalan perikanan tangkap (Rp Trilyun)
4.7
4.8
4.8 Jumlah WPP yang dikelola sesuai Rencana Pengelolaan Perikanan (RPP) (WPP) 11 11 11 Terwujudnya kedaulatan dalam pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Tingkat Kemandirian SKPT dibawah tanggung jawab DJ PT Pra Mandiri 4 (Terkelola) Pra Mandiri 4 (Terkelola) Pra Mandiri 4 (Terkelola) PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP
767.60
606.05
629.60
2,003.25
Kapal perikanan yang memenuhi standar kelaikan Kapal perikanan yang memenuhi standar kelaikan (unit; kumulatif) 1048 508 1,000 Kapal perikanan yang terdaftar Jumlah kapal perikanan yang terdaftar (unit; kumulatif) 10000 15,000 15,500 Kapal perikanan yang terbangun termasuk di wilayah perbatasan Jumlah bantuan kapal perikanan yang terbangun (termasuk di wilayah perbatasan) (unit) 1048 508 1,000 Alat penangkap ikan dan alat bantu penangkapan ikan yang memenuhi ketentuan Jumlah alat penangkap ikan dan alat bantu penangkapan ikan yang memenuhi ketentuan (unit) 2990 1,702 3,000 Alat penangkap ikan dan alat bantu penangkapan ikan yang terbangun dan dioperasionalkan Jumlah alat penangkap ikan dan alat bantu penangkapan ikan yang terbangun dan dioperasionalkan (unit) 2990 1,702 2,000 Awak kapal perikanan yang tersertifikasi Jumlah awak kapal perikanan yang tersertifikasi berdasarkan keahlian dan keterampilan (orang; kumulatif) 5162 5,500 6,000 Perjanjian Kerja Laut (PKL) yang diterapkan di pelabuhan perikanan Jumlah Perjanjian Kerja Laut (PKL) yang diterapkan di pelabuhan perikanan (lokasi; kumulatif) 10 10 12 Permesinan kapal perikanan yang memenuhi aspek keselamatan dan operasional Jumlah permesinan kapal perikanan yang memenuhi aspek keselamatan dan operasional (unit) 1048 1,508 1,000 Rancangan Standar Nasional INDONESIA (RSNI) dan sertifikasi sarana penangkapan ikan yang dihasilkan Jumlah Rancangan Standar Nasional INDONESIA (RSNI) dan sertifikasi dari inovasi kapal perikanan, alat penangkap ikan dan alat bantu penangkap ikan yang dihasilkan (buah; kumulatif) 40 53 55 Kapal perikanan yang operasional dan dihitung produktivitasnya Jumlah kapal perikanan yang operasional dan dihitung produktivitasnya (unit,kumulatif) 1916 2,500 3,000 SKPT Saumlaki yang mandiri Tingkat Kemandirian SKPT Saumlaki Pra Mandiri 4 (Terkelola) Pra Mandiri 4 (Terkelola) Mandiri 4 (Terkelolah) Ketatausahaan kegiatan Pengelolaan Kapal Perikanan, Alat Penangkap Ikan dan Sertifikasi Awak Kapal Perikanan Ketatausahaan kegiatan Pengelolaan Kapal Perikanan, Alat Penangkap Ikan dan Sertifikasi Awak Kapal Perikanan (%) 100 100 100 Pengelolaan Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan
380.44
177.52
212.51
770.46
Identifikasi dan Pengembangan Pelabuhan Perikanan Samudera Jumlah Identifikasi dan Pengembangan Pelabuhan Perikanan Samudera (lokasi) 8 1 8 Operasional Pelabuhan Perikanan Samudera Tingkat Operasional Pelabuhan Perikanan Samudera (%) 80 80 85 Jumlah pelabuhan perikanan yang menerapkan standar internasional (lokasi) 1 1 1 Identifikasi dan Pengembangan Pelabuhan Perikanan Nusantara Jumlah Identifikasi dan Pengembangan Pelabuhan Perikanan Nusantara (lokasi) 17 9 17 Operasional Pelabuhan Perikanan Nusantara Tingkat Operasional Pelabuhan Perikanan Nusantara (%) 75 75 80 Identifikasi dan Pengembangan Pelabuhan Perikanan Pantai Jumlah Identifikasi dan Pengembangan Pelabuhan Perikanan Pantai (lokasi) 34 7 34 Operasional Pelabuhan Perikanan Pantai Tingkat Operasional Pelabuhan Perikanan Pantai (%) 65 65 70 Identifikasi dan Pengembangan Pangkalan Pendaratan Ikan Jumlah Identifikasi dan Pengembangan Pangkalan Pendaratan Ikan (lokasi) 15 9 10 Operasional Pangkalan Pendaratan Ikan Tingkat Operasional Pangkalan Pendaratan Ikan (%) 60 60 65 SKPT Merauke yang mandiri Tingkat Kemandirian SKPT Merauke Pra Mandiri 4 (Terkelola) Pra Mandiri 4 (Terkelola) Pra Mandiri 4 (Terkelola) Pelabuhan perikanan yang diinisiasi menjadi UPT pusat Jumlah Inisiasi Penambahan Pelabuhan Perikanan Daerah menjadi UPT Pusat (Pelabuhan Perikanan) 13 28 28 Pelabuhan perikanan yang dikelola provinsi yang dilakukan pembinaan Jumlah pembinaan pelabuhan perikanan yang dikelola Provinsi (provinsi) 34 34 34 Ketatausahaan kegiatan Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Persentase pelaksanaan kegiatan ketatausahaan di Direktorat Pelabuhan Perikanan (%) 100 100 100 Pengelolaan Pelabuhan Perikanan
375.15
117.40
143.84
636.39
Alokasi izin yang diberikan terhadap peluang alokasi usaha penangkapan ikan yang tersedia Jumlah alokasi izin yang diterbitkan (unit; kumulatif) 10200 10,300 10,400 Realisasi kapal terhadap alokasi perizinan sesuai SIUP Jumlah realisasi kapal terhadap alokasi dalam SIUP (unit; kumulatif) 5900 6,050 6,200 Sistem perizinan pusat-daerah yang terintegrasi Jumlah pembinaan dan implementasi integrasi sistem perizinan pusat- daerah (Prov; kumulatif) 20 25 34 Kelompok Usaha Bersama yang meningkat kelembagaannya menjadi koperasi Jumlah Kelompok Usaha Bersama yang meningkat kelembagaannya menjadi koperasi (Koperasi; kumulatif) 2100 2,100 2,150 SKPT Natuna yang mandiri Tingkat Kemandirian SKPT Natuna Pra Mandiri 4 (Terkelola) Pra Mandiri 4 (Terkelola) Pra Mandiri 4 (Terkelola) Kredit perikanan tangkap yang difasilitasi Jumlah fasilitasi akses pendanaan usaha nelayan (nelayan; kumulatif) 500 500 1,000 Fasilitasi sertifikasi tanah nelayan yang dilaksanakan (T-1) Jumlah fasilitasi sertifikasi tanah nelayan yang dilaksanakan (bidang tanah) 20000 15,000 20,000 Sentra/kampung nelayan yang ditata dan terintegrasi Jumlah kawasan sentra/kampung nelayan yang ditata dan terintegrasi 20 6 30 Nelayan yang terlindungi Jumlah nelayan yang terlindungi (orang) 500000 500,000 500,000 Rumah tangga nelayan yang melakukan diversifikasi usaha Jumlah rumah tangga nelayan yang melakukan diversifikasi usaha (RTP; kumulatif) 1200 1,100 2,000 Ketatausahaan kegiatan Pengelolaan Perizinan dan Kenelayanan Persentase pelaksanaan kegiatan ketatausahaan di Direktorat Perizinan dan Kenelayanan (%) 100 100 100 Pengelolaan Perizinan dan Kenelayanan
181.33
30.98
45.19
257.51
Perairan darat yang terkelola sumber daya ikannya Jumlah perairan darat yang terkelola sumber daya ikannya (provinsi;
kumulatif) 10 20 25 Laut Pedalaman, Teritorial, dan Perairan Kepulauan yang terkelola sumber daya ikannya Jumlah Laut Pedalaman, Teritorial, dan Perairan Kepulauan yang terkelola sumber daya ikannya (WPP; kumulatif) 9 11 11 Kelembagaan pengelolaan WPP yang terbentuk Jumlah inisiasi pembentukan kelembagaan pengelolaan WPP yang terbentuk (wilayah; kumulatif) 2 11 11 Laut ZEEI yang terkelola sumber daya ikannya Jumlah laut ZEEI dan Laut Lepas yang terkelola sumber daya ikannya (WPP; kumulatif) 4 7 7 Perairan yang dipantau dan dianalisis pengelolaan sumber daya ikannya Jumlah WPP yang dipantau dan dianalisis pengelolaan sumber daya ikannya (WPP) 11 11 11 Kapal perikanan yang menerapkan logbook penangkapan ikan Jumlah kapal perikanan yang menerapkan logbook penangkapan ikan (unit; kumulatif) 750 1,450 1,500 SKPT Nunukan yang mandiri Tingkat Kemandirian SKPT Nunukan Pra Mandiri 3 (Terbangun) Pra Mandiri 3 (Terbangun) Pra Mandiri 4 (Terkelola) Kapal perikanan yang dipantau oleh observer Jumlah kapal perikanan yang dipantau oleh observer (unit; kumulatif) 160 250 300 Layanan Ketatausahaan kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Ikan Persentase pelaksanaan kegiatan ketatausahaan di Direktorat Sumber Daya Ikan (%) 100 100 100 Pengelolaan Sumber Daya Ikan
319.75
287.01
331.95
938.71
Layanan Dukungan Manajemen lingkup Ditjen Perikanan Tangkap (DJ PT) Indeks kompetensi dan integritas lingkup DJPT(%) 87 80 81 Persentase unit kerja DJPT yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar (%) 65 65 70 Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Data lingkup DJ PT (%) 70 100 100 Indeks Efetivitas Kebijakan pemerintah lingkup DJPT 7,7 7,8 7,9
Nilai kinerja anggaran lingkup DJPT (%) Baik (85) Baik (86) Baik (87) Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi lingkup DJPT A (80) A (80) A (81) Level maturitas SPIP 2 3 3 Terlaksananya Layanan perkantoran yang efisien dan akuntabel Layanan Operasional dan pemeliharana perkantoran (bulan) 12 12 12 Layanan Pembayaran Gaji dan tunjangan (bulan) 12 12 12 Persentase layanan administrasi keuangan, pengelolaan BMN, Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah DJPT (%) 100 100 100 Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap
1,088.28
931.62
987.33
3,007.23
Meningkatnya produksi perikanan budidaya.
Produksi perikanan budidaya (Juta Ton)
22.8
24.08
31.32 - Ikan (juta ton)
9.405
7.91
11.78 - Rumput Laut (juta ton)
13.39
16.17
19.54 Ikan Hias (milyar ekor)
2.1
2.3
2.5 Meningkatnya kesejahteraan masyakarat Perikanan Budidaya Pertumbuhan PDB Perikanan (%) 8 11 11 Terwujudnya kedaulatan dalam pengelolaan SDKP Tingkat kemandirian SKPT di bawah tanggung jawab Ditjen Perikanan Budidaya Pra Mandiri 2 (Persiapan) Pra Mandiri 2 (Terbangun) Pra Mandiri 3 (Terkelola) Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi)
102.5
102.75 103 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA
242.33
238.65
275.58
756.55
Induk unggul Jumlah produksi induk unggul di UPT/UPTD (ekor;non kumulatif) 1200000 1,200,000 1,500,000 Rekomendasi peredaran induk unggul pasca pelepasan yang diterbitkan Jumlah Rekomendasi peredaran induk unggul pasca pelepasan yang diterbitkan (dokumen, non kumulatif) 3 - - Benih Bermutu Ikan Air Tawar yang didistribusikan ke masyarakat Jumlah Benih ikan Air Tawar yang didistribusikan ke masyarakat(ekor;non kumulatif) 23000000 46,435,213 50,000,000 Benih Bermutu Ikan Air Payau yang didistribusikan ke masyarakat Jumlah Benih ikan Air Payau yang didistribusikan ke masyarakat(ekor;non kumulatif) 75000000 146,938,555 150,000,000 Benih Bermutu Ikan Laut yang didistribusikan ke masyarakat Jumlah Benih ikan Laut yang didistribusikan ke masyarakat(ekor;non kumulatif) 2000000 6,626,232 5,000,000 Paket teknologi perekayasaan induk unggul dan benih bermutu yang dihasilkan Jumlah paket teknologi perekayasaan induk unggul dan benih bermutu yang dihasilkan (paket;non kumulatif) 14 14 14 Unit pembenihan bersertifikat CPIB (Cara Pembenihan Ikan yang Baik) Jumlah unit pembenihan bersertifikat CPIB (Cara Pembenihan Ikan yang Baik) ; (unit, kumulatif) 813 200 220 Tingkat kemandirian SKPT Rote Ndao Tingkat kemandirian SKPT Rote Ndao (tingkat) Pra Mandiri 3 (Terbangun) Pra Mandiri 3 (Terbangun) Pra Mandiri 3 (Terbangun) KJA Offshore yang operasional Operasional KJA Offshore (Unit; kumulatif) 2 3 3 Unit Pembenihan Ikan yang direvitalisasi Jumlah Unit Pembenihan Ikan yang direvitalisasi (Unit; non kumulatif) 2 0 0 Kebun bibit rumput laut Jumlah Kebun Bibit Rumput Laut yang dibangun (unit) 33 20 6 Kegiatan ketatausahaan di Dit.Perbenihan yang dilaksanakan Prosentase pelaksanaan kegiatan ketatausahaan di Dit.Perbenihan (persen) 100 100 100 Pengelolaan Perbenihan Ikan
185.02
146.55
144.86
476.43
Kawasan budidaya yang dilakukan penataan Jumlah kawasan budidaya yang dilakukan penataan (kawasan, non kumulatif) 25 10 15 Paket teknologi perekayasaan sarpras dan kesehatan ikan yang dihasilkan Jumlah paket teknologi perekayasaan sarpras dan kesehatan ikan yang dihasilkan (paket;non kumulatif) 19 14 15 Kelompok masyarakat yang menerima manfaat prasarana dan sarana perikanan budidaya Jumlah kelompok masyarakat yang menerima manfaat prasarana dan sarana perikanan budidaya (kelompok; non kumulatif) 500 500 550 Laboratorium yang memenuhi standar teknis Laboratorium yang memenuhi standar teknis (unit; kumulatif) 63 3 (Kumulatif 68) 5 (Kumulatif 73) Kawasan budidaya umum yang mendapatkan penanganan mutu lingkungannya Kawasan budidaya umum yang mendapatkan penanganan mutu lingkungannya (kawasan; kumulatif) 115 0 0 Lokasi Budidaya yang dilakukan survailan dan/atau monitoring penyakit ikannya Jumlah lokasi Budidaya yang dilakukan survailan dan/atau monitoring penyakit ikannya (Kabupaten/Kota, Non Kumulatif) 115 115 120 Sampel Produk Perikanan Budidaya yang Diuji Minimal 96% Bebas Residu Jumlah Sampel Produk Perikanan Budidaya yang Diuji Minimal 96% Bebas Residu (Sampel; non kumulatif) 7115 5,000 5,500 Sampel yang diuji dalam rangka pelayanan Laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan Jumlah Sampel yang diuji melalui lab keskanling (Sampel; kumulatif) 33285 35,785 38,000 Rehabilitasi kawasan dalam rangka upgrade kapasitas UPT pusat Jumlah kawasan yang direhabilitasi dalam rangka upgrade kapasitas UPT pusat 0 12 13 Layanan Ketatausahaan lingkup Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan Persentase pelaksanaan layanan ketatausahaan lingkup Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan (persen; non kumulatif) 100 100 100 Pengelolaan Kawasan dan Kesehatan Ikan
191.52
168.71
186.99
547.21
Paket teknologi perekayasaan pembesaran ikan yang dihasilkan Jumlah paket teknologi perekayasaan pembesaran ikan yang dihasilkan (paket;non kumulatif) 14 14 14 Paket budidaya sistem bioflok yang diterapkan oleh kelompok masyarakat Jumlah Paket percontohan budidaya sistem biofloc yang diterapkan (paket; non kumulatif) 103 300 350 Unit Pembudidayaan ikan bersertifikat CBIB skala kecil dan skala besar Unit Pembudidayaan ikan bersertifikat CBIB skala kecil dan skala besar (unit; non kumulatif) 11250 2,000 2,500 Kelompok penerima bantuan sarana dan prasarana budidaya Jumlah kelompok penerima bantuan sarana dan prasarana produksi budidaya (kelompok; non kumulatif) 710 750 850 Bidang lahan budidaya yang disiapkan sertifikasinya Jumlah bidang lahan budidaya yang disiapkan sertifikasinya (bidang;
non kumulatif) 11000 12,000 13,000 Unit usaha di bidang pembudidayaan ikan yang diterbitkan layanan perizinannya Jumlah unit usaha di bidang pembudidayaan ikan yang diterbitkan layanan perizinannya dan beraktivitas sesuai dengan ketentuan (unit;
non kumulatif) 40 0 0 Tingkat kemandirian SKPT Sumba Timur Tingkat kemandirian SKPT Sumba Timur Pra Mandiri 2 (Persiapan) Pra Mandiri 2 (Persiapan) Pra Mandiri 3 (Terbangun) Luasan usaha budidaya yang dilindungi asuransi Jumlah luasan usaha budidaya yang dilindungi asuransi untuk kelangsungan usahanya (hektar;non kumulatif) 1000 5,000 6,000 Kelompok pembudidaya ikan hias yang terfasilitasi usahanya Jumlah kelompok pembudidaya ikan hias yang terfasilitasi usahanya (kelompok) 20 20 25 Lahan Minapadi yang dikembangkan Jumlah lahan Minapadi yang dikembangkan (hektar; non kumulatif) 210 500 600 Paket bantuan sarana dan prasarana produksi budidaya untuk alih usaha penangkap benih lobster Jumlah paket bantuan sarana dan prasarana produksi budidaya untuk alih usaha penangkap benih lobster (paket; non kumulatif) 2246 650 700 Layanan ketatausahaan lingkup Dit.Produksi dan Usaha Budidaya Persentase pelaksanaan layanan ketatausahaan di Dit. Produksi dan Usaha Budidaya yang tepat waktu (persen; non kumulatif) 100 100 100 Pengelolaan Produksi dan Usaha Pembudidayaan Ikan
187.02
82.99
71.67
341.68
Kelompok masyarakat yang menerima sarana dan prasarana bahan baku pakan ikan Jumlah kelompok masyarakat yang menerima sarana dan prasarana bahan baku pakan ikan (kelompok masyarakat;non kumulatif) 200 250 300 Jenis pakan ikan yang terdaftar dan dipantau peredarannya Jumlah jenis pakan ikan yang terjamin mutu dan keamanannya (jenis;kumulatif) 1050 0 0 Kelompok masyarakat yang menerima bantuan mesin pakan mandiri Jumlah kelompok masyarakat yang menerima bantuan mesin pakan mandiri (kelompok masyarakat;non kumulatif) 175 250 300 Kelompok masyarakat yang menerima paket bantuan budidaya pakan alami Jumlah kelompok masyarakat yang menerima paket bantuan budidaya pakan alami (kelompok masyarakat;non kumulatif) 40 0 0 Paket teknologi perekayasaan bidang bahan baku, pakan dan obat ikan yang dihasilkan Jumlah paket teknologi perekayasaan bidang bahan baku, pakan dan obat ikan yang dihasilkan (paket;non kumulatif) 18 10 15 Unit produsen pakan ikan yang bersertifikat Cara Pembuatan pakan ikan yang baik (CPPIB) Jumlah unit produsen pakan ikan yang bersertifikat Cara Pembuatan pakan ikan yang baik (CPPIB) (unit;kumulatif) 20 0 0 Tingkat kemandirian SKPT Sabang Tingkat kemandirian SKPT Sabang Pra Mandiri 2 (Persiapan) Pra Mandiri 2 (Persiapan) Pra Mandiri 3 (Terbangun) Pembangunan Pabrik Pakan Pembangunan Pabrik Pakan(unit;non kumulatif) 5 2 5 Obat Ikan yang Terjamin Mutu, Keamanan dan Khasiatnya Jumlah Obat Ikan yang Terjamin Mutu, Keamanan dan Khasiatnya (Obat; Kumulatif) 284 0 0 Surat Keterangan Teknis (SKT) untuk bahan baku dan pakan impor yang diterbitkan Jumlah SKT untuk bahan baku dan pakan impor yang diterbitkan (dokumen, non kumulatif) - - - Operasional Pabrik pakan (UPT Pusat) Produksi Pakan Mandiri untuk bantuan dan operasional budidaya di UPT (Ton;non kumulatif) - 2500 6250 Penata Usahaan direktorat Pakan dan Obat Ikan Penyelenggaraan Tata Usaha Satker Pakan dan Obat Ikan (Persen; non kumulatif) 100 100 100 Pengelolaan Pakan dan Obat Ikan
282.41
294.72
308.24
885.36
Layanan Dukungan Manajemen lingkup Ditjen Perikanan Budidaya (DJPB) Indeks kompetensi dan integritas lingkup DJPB(%) 87 85 90 Persentase unit kerja DJPB yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar (%) 65 90 95 Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Data lingkup DJ PB (%) 70 75 77 Indeks Efetivitas Kebijakan pemerintah lingkup DJPB 7,7 7,8 7,9
Nilai kinerja anggaran lingkup DJPB (%) Baik (85) 90-100 90-100 Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi lingkup DJPB A(80) A A Level maturitas SPIP 2 3 3 Terlaksananya Layanan perkantoran yang efisien dan akuntabel Layanan Operasional dan pemeliharana perkantoran (bulan) 12 12 12 Layanan Pembayaran Gaji dan tunjangan (bulan) 12 12 12 Persentase layanan administrasi keuangan, pengelolaan BMN, Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah DJPB (%) 100 100 100 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya
1,098.82
785.00
957.96
2,841.79
Terwujudnya Produk KP yang berdaya saing, bertanggungjawab dan berkelanjutan Nilai Ekspor Hasil Perikanan (USD Miliar)
4.5 5
5.5 Konsumsi Ikan per Kapita Nasional (Kg/Kap)
47.12
50.65
54.49 Nilai Pembiayaan Usaha Hasil Kelautan dan Perikanan dari Lembaga Keuangan, Bank dan Non-Bank 3
3.3
3.63 Volume produk olahan hasil perikanan (Juta Ton)
6.2
6.5
6.8 Nilai Investasi Hasil Kelautan dan Perikanan (Rp. Triliun)
5.94
6.3
6.69 Terkendalinya inflasi ikan tahunan (%) < 15 < 15 < 15 Terwujudnya Kedaulatan dalam Pengelolaan SDKP Tingkat Kemandirian Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) di bawah tanggung jawab DJPDS (Tingkat Kemandirian (skala 1-5) Pra Mandiri 3 Pra Mandiri 3 Pra Mandiri 4 Terwujudnya kesejahteraan pelaku usaha produk KP Nilai Tukar Pengolah 102,5 103
103.5 Terselenggaranya tata kelola pemanfaatan SDKP yang adil dan berdaya saing Pertumbuhan PDB Perikanan
9.5 11 Utilitas UPI (%) 62 65 Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) 1700 1900 PROGRAM PENGUATAN DAYA SAING PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN
224.61
190.39
194.22
609.22
Pemetaan dan pemantauan logistik ikan Jumlah laporan pemetaan kebutuhan dan ketersediaan ikan (dokumen) 12 12 12 Jumlah laporan pemantauan pasokan, stok, inflasi dan harga ikan (dokumen) 12 12 12 Regulasi tentang logistik ikan Jumlah rancangan regulasi tentang logistik ikan (dokumen) 1 1 1 Kerjasama dalam mendukung ketersediaan ikan Jumlah kerjasama dalam mendukung ketersediaan ikan (dokumen) 10 6 7 Prasarana logistik ikan yang dibangun dan dimanfaatkan Jumlah prasarana logistik ikan yang dibangun dan dimanfaatkan (Unit) 33 25 25
a. Cold Storage (Unit) 33 15 15
b. Ice Flake Machine Skala Besar 0 10 10 Sarana logistik ikan yang disediakan Sarana logistik ikan yang disediakan (Unit) 130 40 40
a. Kendaraan Berpendingin (unit) 130 40 40 Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) Timika yang mandiri Tingkat kemandirian Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) Timika (Tingkat kemandirian (Skala 1-5) Pra Mandiri 3 Pra Mandiri 3 Pra Mandiri 4 Layanan Internal (Overhead) Jumlah Dokumen layanan ketatausahaan lingkup direktorat logistik yang efisien dan tepat waktu 1 1 Layanan Perkantoran Jumlah dokumen layanan perkantoran lingkup Direktorat Logistik 12 12 12 Logistik Hasil Kelautan dan Perikanan
336.53
302.52
400.54
1,039.60
Akses pasar produk kelautan dan perikanan di negara tujuan ekspor yang ditingkatkan Jumlah penanganan hambatan produk kelautan dan perikanan ke negara tujuan ekspor 1 1 1 Promosi produk kelautan dan perikanan di pameran skala internasional Jumlah nilai potensi transaksi yang dihasilkan dari promosi di pameran skala internasional (juta USD) 200 250 250 Promosi peningkatan konsumsi ikan dalam negeri yang dilaksanakan (Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan) Jumlah mitra partisipasi publik dalam peningkatan konsumsi ikan (mitra) 30 32 35 Sarana dan prasarana pasar ikan yang dibangun Jumlah prasarana pemasaran yang dibangun (unit) 27 12 11
a. Pasar Ikan Modern (unit) 1 3 2
b. Revitalisasi Pasar ikan tradisional (unit) 6 3 3
c. Pasar Ikan Bersih (unit) 10 3 3
d. Sentra Kuliner (unit) 10 3 3 Menu inovasi masakan berbahan baku ikan yang dihasilkan Jumlah inovasi menu masakan berbahan baku ikan yang dihasilkan (Inovasi Menu) 68 68 72 Peralatan Pemasaran yang Disediakan dan Dimanfaatkan Jumlah peralatan pemasaran yang disediakan dan dimanfaatkan(unit) 270 150 199 - Ice Flake Machine (unit) 270 60 100 Peta kebutuhan dan preferensi konsumen yang dihasilkan Jumlah peta kebutuhan dan preferensi konsumen (dokumen) 1 1 1 Kerjasama pemanfaatan sarana dan prasarana pemasaran Jumlah dokumen kerjasama pemanfaatan sarana dan prasarana pemasaran (dokumen) 28 1 1 Layanan Ketatausahaan lingkup Direktorat Pemasaran Dokumen layanan ketatausahaan lingkup Direktorat Pemasaran yang efisien dan tepat waktu (layanan) 12 1 1 Layanan Perkantoran Jumlah dokumen layanan perkantoran lingkup Direktorat Pemasaran 12 12 Pemasaran Hasil Kelautan dan Perikanan
381.45
137.83
178.24
697.52
Rancangan Standar Nasional INDONESIA (RSNI) pengolahan dan pemasaran produk hasil KP yang disusun Jumlah RSNI pengolahan dan pemasaran produk hasil KP yang disusun (RSNI) 15 15 16 Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) yang diterbitkan bagi Unit Pengolahan Ikan Jumlah sertifikat kelayakan pengolahan yang diterbitkan bagi unit pengolahan ikan (SKP) 1500 1700 1900 Unit Penanganan dan Unit Pengolahan Produk Hasil Kelautan dan Perikanan Skala Mikro dan Kecil yang dibina (Unit) Jumlah Unit Penanganan dan Unit Pengolahan Produk Hasil Kelautan dan Perikanan Skala Mikro dan Kecil yang dibina (unit) 200 300 400 Utilitas unit penanganan dan pengolahan produk hasil KP Utilitas unit penanganan dan pengolahan produk hasil KP (%) 60 62 65 Ragam baru produk hasil kelautan dan perikanan bernilai tambah di lokasi yang dibina Jumlah Ragam baru produk hasil kelautan dan perikanan bernilai tambah di lokasi yang dibina (ragam) 23 25 28 Sarana dan prasarana pengolahan hasil KP yang dibangun dan dimanfaatkan Jumlah sarana dan prasarana pengolahan hasil KP yang dibangun dan dimanfaatkan (unit) 186 358 358
a. Integrated Cold Storage (ICS)/Unit Pengolahan Ikan Terintegrasi (unit) 11 5 5
b. Sarana Sistem Rantai Dingin (unit) 150 300 300
c. Sarana pengolahan lainnya (paket) 25 50 50
d. Miniplant pengolahan 0 3 3 Layanan Internal (Overhead) Jumlah Dokumen layanan ketatausahaan lingkup direktorat Pengolahan dan Bina Mutu hasil KP 1 1 Layanan Perkantoran Jumlah dokumen layanan perkantoran lingkup Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu hasil KP 12 12 12 Pengolahan dan Bina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan
63.99
31.42
43.25
138.66
Usaha hasil kelautan dan perikanan yang melakukan kemitraan dalam rangka mendorong investasi Jumlah usaha hasil kelautan dan perikanan yang melakukan kemitraan dalam rangka mendorong investasi (pelaku usaha) 50 51 52 Usaha sektor KP yang mendapatkan layanan pembiayaan bank dan non-bank Usaha sektor KP yang mendapatkan layanan pembiayaan bank dan non- bank (unit usaha) 50100 58000 61000 Lembaga Usaha Hasil KP yang dibentuk dan dibina Jumlah lembaga usaha hasil Kelautan dan Perikanan yang dibentuk dan dibina (Lembaga usaha) 20 15 20 Pelaku usaha KP yang difasilitasi pelayanan usaha dan investasinya Jumlah pelaku usaha Kelautan dan Perikanan yang mendapat fasilitas pelayanan usaha dan investasi (pelaku usaha) 50 53 52 Profil potensi usaha dan peluang investasi yang disusun Jumlah profil potensi usaha dan peluang investasi (dokumen) 12 12 12 Wirausaha Hasil KP yang dibentuk dan dibina Jumlah wirausaha Hasil KP yang dibentuk dan dibina (pelaku usaha) 50 60 75 Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) Kab. Biak Numfor yang mandiri Tingkat kemandirian Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) Kab. Biak Numfor (Tingkat kemandirian (Skala 1-5) Pra Mandiri 3 Pra Mandiri 4 Pra Mandiri 4 Layanan Internal (Overhead) Jumlah Dokumen layanan ketatausahaan lingkup Direktorat Usaha dan Investasi 1 1 Layanan Perkantoran Jumlah dokumen layanan perkantoran lingkup Direktorat Usaha dan Investasi 12 12 12 Investasi dan Keberlanjutan Usaha Hasil Kelautan dan Perikanan
25.85
33.33
36.82
96.00
Ragam inovasi teknologi pengolahan dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan yang dihasilkan Jumlah ragam inovasi teknologi pengolahan dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan yang dihasilkan (Ragam) 4 4 5 Bahan RSNI produk kelautan dan perikanan yang disiapkan Jumlah bahan RSNI produk kelautan dan perikanan yang disiapkan (Bahan RSNI) 3 3 3 Produk perikanan yang mendapatkan Sertifikat Produk Penggunaan Tanda (SPPT) SNI Jumlah produk perikanan yang mendapatkan Sertifikat Produk Penggunaan Tanda (SPPT) SNI (Produk) 3 5 7 Data uji nutrisi dan mutu produk perikanan yang dihasilkan Jumlah data uji nutrisi dan mutu produk perikanan yang dihasilkan (Data) 150 225 250
Pelaku usaha yang dibina dalam inkubator bisnis Jumlah pelaku usaha yang dibina dalam inkubator bisnis (UMKM) 7 9 9 Layanan Internal (Overhead) Jumlah Dokumen layanan ketatausahaan lingkup Balai Besar Pengujian dan Penerapan Hasil Perikanan 1 1 Layanan Perkantoran Jumlah dokumen layanan perkantoran lingkup Balai Besar Pengujian dan Penerapan Hasil Perikanan 12 12 12 Pengujian Penerapan Hasil Kelautan dan Perikanan
66.39
89.51
104.89
260.79
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen PDSPKP pada Satker Daerah Indeks Kompetensi dan Integritas Ditjen PDSPKP (%) 80 80 81 Persentase Unit Kerja Lingkup Ditjen PDSPKP yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar (%) 65 65 70 Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Data lingkup DJPDS (%) 70 75 80 Layanan Dukungan Manajemen Eselon I Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi lingkup DJPDSPKP A (80) A (80,0) A (81) Nilai AKIP Ditjen PDSPKP A (88) A (85) A (85) Level Maturitas SPIP Ditjen PDSPKP (Level) 2 3 3 Persentase Tindak Lanjut Direktif Pimpinan lingkup Ditjen PDSPKP (%) 100 100 100 Jumlah Inovasi Pelayanan Publik lingkup Ditjen PDSPKP 1 1 1 Nilai Kinerja anggaran lingkup Ditjen PDSPKP Baik (85) A (88) A (90) Persentase kepatuhan terhadap SAP lingkup Ditjen PDSPKP 100 100 100 Indeks Efetivitas Kebijakan pemerintah lingkup DJPDS 7,7 7,8 7,9 Layanan Pembayaran Gaji dan tunjangan (bulan) 12 12 12 Layanan administrasi keuangan, pengelolaan BMN, Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah DJPDS (%) 12 12 12 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen PDSPKP
1,006.99
663.23
711.02
2,381.25
Meningkatnya kesejahteraan masyarakat petambak garam Nilai Tukar Petambak Garam
102.25
102.5
102.75 Meningkatnya kualitas garam Nasional Persentase Kualitas Garam KP1 terhadap total keseluruhan (%) 65 - - Meningkatnya produksi dan usaha garam Nasional Jumlah Produksi Garam Nasional
3.8
4.1
4.5 Tingkat Kemandirian SKPT tanggung jawab Ditjen PRL 4 5 5 Jumlah pulau kecil/terluar yang memiliki Hak Atas Tanah (HAT) (pulau) 37 37 37 Sumberdaya Kelautan Perikanan yang partisipatif, bertanggung jawab dan berkelanjutan Jumlah kawasan konservasi perairan, pesisir dan pulau-pulau kecil yang meningkat efektifitas pengelolaannya (kawasan) 30 33 35 Jumlah luas kawasan konservasi (juta Ha)
18.6
19.3 20 Jumlah keanekaragaman hayati laut yang dilindungi dan dilestarikan (jenis) 19 19 20 Jumlah kawasan pesisir rusak yang pulih kembali (Kawasan) 23 20 20 Jumlah perairan laut antar wilayah yang memiliki dokumen RZ kawasan laut (IKU baru) 2 2 1 Jumlah Jasa Kelautan yang dikelola untuk Pengembangan Ekonomi (Ragam) 2 3 4 Jumlah masyarakat adat, tradisional dan lokal di Pesisir dan PPK yang direvitalisasi (komunitas) 2 3 3 Jumlah kawasan wisata bahari yang dikembangkan (kawasan) 1 3 5 Terselenggaranya tata kelola pemanfaatan SDKP yang adil, berdaya saing dan berkelanjutan Jumlah lokasi kawasan laut dan wilayah pesisir yang memiliki rencana zonasi dan/atau masterplan dan bisnisplan yang akan ditetapkan menjadi peraturan perundangan (kawasan, non kumulatif) 7 50 49 Terwujudnya Kedaulatan dalam pengelolaan SDKP PROGRAM PENGELOLAAN RUANG LAUT
349.26
139.30
157.11
645.67
Kawasan konservasi baru yang ditetapkan/dicadangkan di tingkat Nasional dan Daerah Penambahan luas kawasan konservasi (Juta Ha)
0.7
0.7
0.7 Kawasan konservasi yang ditata menuju pengelolaan efektif Jumlah Kawasan Konservasi Perairan yang meningkat kualitas lingkungannya melalui upaya pengelolaan efektif (kawasan) 30 33 35 Kawasan Konservasi yang dimanfaatkan Kawasan Konservasi perairan yang difasilitasi upaya pemanfaatannya untuk peningkatan pendapatan masyarakat (kawasan) 25 30 35 Terkelolanya SKPT Kabupaten Kepulauan Mentawai yang mandiri Tingkat Kemandirian SKPT Kabupaten Kepulauan Mentawai 4 (Terkelola, Pra mandiri) 4 (Terkelola, Pra mandiri) 4 (Terkelola, Pra mandiri) Keanekaragaman Hayati Laut yang dilindungi, dilestarikan dan/atau dimanfaatkan Jumlah keanekaragaman hayati laut yang dilindungi dan dilestarikan (jenis) 19 19 20 Meningkatnya kemitraan yang mendukung pengelolaan efektif konservasi dan keanekaragaman hayati Jejaring, kemitraan dan kerjasama konpensi yang mendukung pengelolaan efektif konservasi dan keanekaragamn hayati (jejaring/kemitraan/kerjasama konfensi konserfasi) 10 15 20 Layanan penatausahaan Direktorat KKHL Persentase penatausahaan Direktorat KKHL yang tepat waktu (%) 100 100 100 Perlindungan Dan Pemanfaatan Kawasan Konservasi Dan Keanekaragaman Hayati Laut
117.25
156.75
166.81
440.80
Jumlah luas lahan yang difasilitasi (ha, non kumulatif) 10000 1200 1300 Persentase Kualitas Garam KP1 terhadap total keseluruhan (%) 65 - - Sarana Niaga Garam Rakyat yang dibangun Jumlah sarana niaga garam rakyat (unit) 12 6 6 Dokumen Pengelolaan Biofarmakologi Jumlah dokumen pengelolaan biofarmakologi (dokumen) 1 2 2 Dokumen pemanfaatan pesisir dan laut yang dikelola untuk bangunan dan instalasi di laut Jumlah dokumen Pemanfaatan pesisir dan laut yang dikelola untuk Bangunan dan instalasi di Laut (dokumen) 1 1 1 Terkelolanya SKPT Kabupaten Kepulauan Talaud yang mandiri Tingkat Kemandirian SKPT Kabupaten Kepulauan Talaud 3 (Terbangun, Pra mandiri) 4 (Terkelola, Pra mandiri) 4 (Terkelola, Pra mandiri) Jumlah Kawasan yang dibangun sarana prasarana Wisata Bahari 1 1 1 Jumlah kawasan BMKT yang teridentifikasi dan terkelola 2 1 1 Fasilitasi perizinan reklamasi baik pusat maupun daerah Jumlah kawasan yang terfasilitasi perizinan reklamasinya (lokasi) 4 4 4 Layanan penatausahaan Direktorat Jasa Kelautan Persentase penatausahaan Direktorat Jasa Kelautan yang tepat waktu (%) 100 100 100 Lahan garam yang difasilitasi Kawasan ya dibangun sarana prasarana Wisata Bahari dan BMKT Penataan dan Pemanfaatan Jasa Kelautan
390.75
196.56
207.54
794.85
Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang direstorasi (kawasan) Jumlah kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang direstorasi (kawasan) 1 4 5 Kawasan pesisir yang ditata secara terpadu Jumlah kawasan pesisir yang terfasilitasi pengelolaannya secara terpadu (kawasan) 4 - -
Kawasan di Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil/Pantura Jawa yang direhabilitasi Jumlah kawasan di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil/Pantura Jawa yang direhabilitasi (batang) 900000 - - Lokasi pelaksanaan Gerakan Cinta Laut (lokasi) - 6 6 Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang meningkat ketangguhannya terhadap bencana dan dampak perubahan iklim (kawasan) Jumlah Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang meningkat ketangguhannya terhadap bencana dan dampak perubahan iklim (kawasan) 18 11 11 Jumlah Pesisir dan Pulau-pulau kecil yang dibangun sarana prasarananya (Pulau) (kumulatif*) 31 31 42 Jumlah pulau kecil/terluar yang memiliki Hak Atas Tanah (HAT) (pulau) 37 37 37 Terkelolanya SKPT Kabupaten Kepulauan Morotai yang mandiri Tingkat Kemandirian SKPT Kabupaten Kepulauan Morotai 4 (Terkelola, Pra mandiri) 4 (Terkelola, Pra mandiri) 4 (Terkelola, Pra mandiri) Pulau kecil yang divalidasi pembakuan namanya Jumlah Pulau Kecil Yang Divalidasi Pembakuan Namanya 550 - - Masyarakat hukum adat, tradisional dan lokal di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang direvitalisasi Jumlah komunitas masyarakat hukum adat, tradisional dan lokal di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang direvitalisasi (komunitas) 2 5 5 Pulau kecil yang difasilitasi investasi dalam menunjang pengembangan ekonominya Jumlah pulau kecil yang difasilitasi investasinya dalam menunjang pengembangan ekonominya (Pulau) (kumulatif*) 5 5 10 Layanan penatausahaan Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil Persentase penatausahaan Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan PPK yang tepat waktu (%) 100 100 100 Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang tersedia infrastruktur kelautan dan perikanan
11.68
31.00
34.36
77.03
Perairan laut antar wilayah yang memiliki dokumen RZ kawasan laut Jumlah perairan laut antar wilayah yang memiliki dokumen RZ kawasan laut (lokasi) 2 5 5 KSN dan KSNT yang memiliki rencana zonasi ditetapkan melalui peraturan perundangan Jumlah KSN dan KSNT yang memiliki rencana zonasi ditetapkan melalui peraturan perundangan (Kawasan) 5 47 47
Terkelolanya SKPT Kabupaten Maluku Barat Daya yang mandiri Tingkat Kemandirian SKPT Kabupaten Maluku Barat Daya (Moa) - 3 (Terbangun, Pra mandiri) 3 (Terbangun, Pra mandiri) Pulau-Pulau Kecil Terluar yang memiliki Dokumen masterplan Jumlah Pulau-Pulau Kecil Terluar yang memiliki dokumen masterplan 2 3 2 Provinsi yang memiliki rencana zonasi ditetapkan melalui peraturan perundangan Jumlah Provinsi yang memiliki rencana zonasi ditetapkan melalui peraturan perundangan (Provinsi, kumulatif) 8 23 34 Dokumen perizinan pemanfaatan ruang laut Jumlah dokumen perizinan pemanfaatan ruang laut 1 1 1 Layanan penatausahaan Direktorat Perencanaan Ruang Laut Persentase penatausahaan Direktorat PRL yang tepat waktu (%) 100 100 100 Perencanaan Ruang Laut
138.05
139.62
145.21
422.89
Layanan Dukungan Manajemen lingkup DJPRL Indeks kompetensi dan integritas lingkup DJPRL (%) 87 81 82 Persentase unit kerja DJPRL yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar (%) 65 70 76 Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Data lingkup DJPRL (%) 70 75 80 Indeks Efetivitas Kebijakan pemerintah lingkup DJPRL 7,7 7,8 7,9
Persentase kepatuhan terhadap SAP lingkup DJPRL (%) 100 100 100 Nilai kinerja anggaran lingkup DJPRL (%) Baik (85) Baik (86) Baik (87) Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi lingkup DJPRL A(80) A(83) A (85) Level maturitas SPIP 2 3 3 Terlaksananya Layanan perkantoran yang efisien dan akuntabel Layanan Operasional dan pemeliharana perkantoran (bulan) 12 12 12 Layanan Pembayaran Gaji dan tunjangan (bulan) 12 12 12 Persentase layanan administrasi keuangan, pengelolaan BMN, Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah DJPRL (%) 100 100 100 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut
855.38
813.45
1,053.02
2,721.85
Terwujudnya kedaulatan dalam pengelolaan SDKP Persentase kepatuhan (compliance) pelaku usaha kelautan dan perikanan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (%) 76 81 87 Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan SDKP yang profesional dan partisipatif Persentase cakupan WPP-NRI yang diawasi dari IUU fishing dan kegiatan yang merusak sumber daya kelautan dan perikanan (%)
59.86
66.49
70.41 Persentase penyelesaian Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang disidik, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai peraturan perundang- undangan yang berlaku (%) 87 90 92
610.58
511.45
738.11
1,860.14
Operasional kapal pengawas Jumlah hari operasi kapal pengawas dalam rangka pengawasan kegiatan IUU fishing dan merusak SDKP di WPP – NRI (hari) 136 145 150 Operasional pesawat patroli Jumlah hari operasi pesawat patroli dalam rangka pengawasan kegiatan IUU fishing dan merusak SDKP di WPP - NRI (hari) 140 100 140 Awak kapal pengawas yang mumpuni dan memenuhi kualifikasi Jumlah Awak Kapal Pengawas yang mumpuni dan memenuhi kualifikasi (orang) 30 100 140 Kapal pengawas yang siap operasi Jumlah kapal pengawas yang siap operasi (unit) 34 34 35 Perangkat sistem pemantauan SDKP yang operasional dan terintegrasi Jumlah sistem pemantauan SDKP berbasis teknologi dan komunikasi yang memadai, operasional dan terintegrasi (sistem) 1 1 1
a. Pengembangan VMS online 1 - -
b. Radar Pantai (sistem) - 1 1
c. Operasional sistem (bulan) 12 12 12 Pemantauan dan Operasi Armada PROGRAM PENGAWASAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN
Kelompok Masyarakat Pengawas yang berperan aktif dalam membantu pengawasan SDKP Jumlah Kelompok Masyarakat pengawas yang aktif dalam pengawasan SDKP (kelompok) 982 1000 1010 Kapal Pengawas yang dibangun Jumlah kapal pengawas yang dibangun (unit) 3 1 6
a. Tipe A, panjang > 50 meter - - -
b. Tipe B, panjang > 40 s.d 50 meter - - -
c. Tipe C, panjang > 30 s.d 40 meter 3 1 6
d. Tipe D, panjang > 20 s.d 30 meter - - -
e. Tipe E, panjang > 16 s.d 20 meter - - - Speedboat Pengawas yang dibangun Jumlah speedboat pengawasan yang dibangun (unit) 18 2 10 Pesawat patroli pengawasan (Patrol Planes) yang dibangun Jumlah pesawat patroli pengawasan yang dibangun (unit) - - - Bangunan/Pos Pengawasan yang dibangun Jumlah bangunan/Pos pengawasan yang tersedia (unit) 15 10 15
a. Kantor Pengawas - - 3
b. Dermaga kapal pengawas - - 1
c. Bangunan Operator 6 8 3
d. Gudang Barang Bukti - - -
e. Gudang Logistik Kapal Pengawas 1 1 2
f. Rumah Penampungan ABK Non Yustisia 2 1 2
g. Pos Pengawasan 5 - 3
h. Shelter (Komplek Hunian) ABK Kapal Pengawas 1 - 1
i. Pusdal - - - Kawasan konservasi dan pulau- pulau kecil yang dipantau Jumlah kawasan konservasi dan pesisir dan pulau-pulau kecil yang dapat dipantau dan dianalisis (kawasan) 12 - - - Kawasan Konservasi 3 - - - Kawasan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil 9 - - Unit usaha perikanan yang dipantau Jumlah usaha perikanan yang dipantau (usaha) 3200 3400 3600 Layanan Penatausahaan Persentase Pemenuhan Layanan Penatausahaan Direktorat Pemantauan dan Operasi Armada (%) 100 100 100
67.03
82.44
82.69
232.17
Operasional Satuan Tugas Pemberantasan IUU Fishing Jumlah layanan Operasional Satuan Tugas Pemberantasan IUU Fishing (Layanan) 4 4 4 Penanganan dan penyelesaian tindak pidana kelautan dan perikanan yang efektif dan terpadu Penyelesaian tindak pidana kelautan dan perikanan yang disidik, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku - - - Persentase penyelesaian Penanganan Barang Bukti dan Awak Kapal yang disidik, dapat dipertanggungjawabkan sesuai peraturan perundang- undangan yang berlaku - - - Persentase Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang selesai disidik (P-21) yang dapat dipantau proses tindak lanjutnya - - - Perkara Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang diselesaikan secara terintegrasi Persentase/jumlah kasus perkara tindak pidana kelautan dan perikanan korporasi/pemilik yang disidik secara akuntabel 1 1 kasus 1 kasus Barang bukti dan awak kapal tindak pidana kelautan dan perikanan yang ditangani Jumlah barang bukti dan awak kapal tindak pidana kelautan dan perikanan yang ditangani (kasus) 220 200 200 Jumlah perkara tindak pidana kelautan dan perikanan yang disidik secara akuntable (kasus) 220 200 200 Nelayan yang diadvokasi/difasilitasi pemulangan dan diberi pemahaman untuk tidak melintas batas ke perairan negara lain Jumlah nelayan yang diadvokasi/difasilitasi pemulangan dan diberi pemahaman untuk tidak melintas batas ke perairan negara lain (orang) 100 100 100 Penanganan Pelanggaran Bidang Kelautan dan Perikanan
Forum kerjasama penanganan pelanggaran tindak pidana kelautan dan perikanan Jumlah forum kerjasama penanganan pelanggaran tindak pidana kelautan dan perikanan (forum) 2 2 2 Data dan informasi TPKP yang akuntabel Jumlah data dan Informasi TPKP yang akuntabel (data dan informasi) 12 12 12 PPNS Perikanan/Aparat Penegak Hukum di Bidang KP yang ditingkatkan kemampuan teknisnya Jumlah PPNS Perikanan yang kompeten hasil Diklat PPNS Perikanan (orang) 30 60 30 Jumlah aparat penegak hukum di bidang kelautan dan perikanan yang direkrut/ditingkatkan pengetahuan teknis bidang kelautan dan perikanan 30 60 - Jumlah PPNS Perikanan/Aparat penegak hukum kelautan dan perikanan yang ditingkatkan kapasitasnya (orang) - - 30 Layanan Penatausahaan Persentase Pemenuhan Layanan Penatausahaan Direktorat Penanganan Pelanggaran (%) 100 100 100
1.42
11.50
15.93
28.85
Kawasan konservasi yang diawasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku Jumlah kawasan konservasi perairan yang diawasi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku (kawasan) 10 17 17 Jenis ikan yang dilindungi yang diawasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku Jumlah jenis ikan yang dilindungi yang diawasi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku (jenis) 8 14 14 Pelaku usaha pengelolaan jasa kelautan yang taat terhadap ketentuan peraturan perundang- undangan Jumlah pelaku usaha pengelolaan jasa kelautan yang taat terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku 40 45 50 Pelaku usaha pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang taat terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku Jumlah pelaku usaha pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang taat terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (pelaku usaha) 309 125 175 Pelaku usaha pemanfaat ruang laut nasional yang taat terhadap peraturan perundang-undangan Jumlah pelaku usaha pemanfaat ruang laut nasional yang taat terhadap peraturan perundang-undangan (pelaku usaha) 19 60 60 Tersedianya Polisi Khusus Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil [POLSUS PWP3K] Jumlah Polisi Khusus Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang kompeten (orang) - 60 60 Layanan Penatausahaan Persentase Pemenuhan Layanan Penatausahaan Direktorat Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan (%) 100 100 100 Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan
3.21
12.00
15.38
30.59
Kapal perikanan yang laik operasional Jumlah kapal perikanan yang laik operasional (unit) 22000 17052 17100 Unit usaha pengolahan hasil perikanan yang taat terhadap peraturan perundang-undangan Jumlah unit usaha pengolahan hasil perikanan yang taat terhadap peraturan perundang-undangan (unit) 442 565 600 Unit usaha budidaya ikan yang taat terhadap peraturan perundang- undangan Jumlah unit usaha budidaya ikan yang taat terhadap peraturan perundang-undangan (unit) 335 411 443 Usaha distribusi hasil perikanan yang taat terhadap peraturan perundang-undangan Jumlah usaha distribusi hasil perikanan yang taat terhadap peraturan perundang-undangan (unit) 227 330 350 Layanan Penatausahaan Persentase penatausahaan Direktorat Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan yang tepat waktu (%) 100 100 100 Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan
173.15
196.06
200.90
570.10
Layanan kepegawaian yang profesional dan berbasis kompetensi Indeks kompetensi dan integritas lingkup DJPSDKP (%) 80 81 82 Layanan hukum, organisasi dan hubungan masyarakat yang handal dan mudah diakses Persentase unit kerja DJPSDKP yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar (%) 65 70 85 Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi lingkup DJPSDKP A (80) A (85) AA (87) Perencanan Program dan Anggaran, Monitoring dan Evaluasi, dan Pengelolaan Kinerja yang efisien dan akuntabel Nilai kinerja anggaran lingkup DJPSDKP (%) Baik (85) Baik (86) Baik (89) Nilai SAKIP DJPSDKP A A A Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Data lingkup DJPSDKP (%) 70 75 80 Level maturitas SPIP 2 3 3 Indeks Efektivitas Kebijakan pemerintah lingkup DJPSDKP 7,7 7,8 7,9
Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal PSDKP
Persentase kepatuhan terhadap SAP lingkup DJPSDKP (%) 100 100 100 Kerjasama nasional dan Internasional bidang pengawasan SDKP yang disepakati Jumlah Kerjasama nasional dan Internasional bidang pengawasan SDKP yang disepakati (kerja sama) 2 2 2 Terlaksananya Layanan perkantoran yang efisien dan akuntabel Layanan Operasional dan pemeliharaan perkantoran (bulan) 12 12 12 Layanan Pembayaran Gaji dan tunjangan (bulan) 12 12 12 Administrasi keuangan, pengelolaan BMN, Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang efisien dan akuntabel Persentase layanan administrasi keuangan, pengelolaan BMN, Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah DJPSDKP (%) 100 100 100
521.20
504.58
648.35
1,674.14
Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat KP Pertumbuhan PDB Perikanan (%) 8 11 11 Unit Usaha Perikanan yang memenuhi persyaratan ekspor (unit) 885 900 925 Terwujudnya kedaulatan dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan Persentase kepatuhan (compliance) pelaku usaha KP terhadap ketentuan peraturan perundang undangan kelautan dan perikanan di wilayah pengeluaran/pemasukan ekspor, impor, dan antar area (%)
0.76
0.81
0.87 Penolakan ekspor hasil perikanan per negara mitra (kasus) ≤ 10 ≤ 10 ≤ 10 Terwujudnya pengelolaan SDKP yang partisipatif, bertanggungjawab, dan berkelanjutan Penyakit ikan karantina yang dicegah penyebarannya ke wilayah RI (%) 100 100 100 Tingkat keberhasilan pengawasan di wilayah perbatasan (%) 74 76 78 Nilai PNBP BKIPM 36 37 38 PROGRAM KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN
82.27
46.88
59.08
188.24
Penyakit ikan yang dicegah penyebarannya di wilayah RI Penyakit ikan karantina yang dicegah masuk ke wilayah RI (%) 100 100 100 Penyakit ikan karantina yang dicegah penyebarannya antar zona (%) 100 100 100 Penanganan kasus pelanggaran perkarantinaan dan keamanan hayati ikan Kasus pelanggaran Perkarantinaan Ikan yang diselesaikan (%) 100 95 95 Sebaran jenis ikan yang dilindungi, dilarang dan bersifat invasif yang teridentifikasi Lokasi sebaran jenis ikan dilarang dan/atau bersifat invasif yang diidentifikasi (lokasi) 66 76 86 Sebaran penyakit ikan karantina yang teridentifikasi Jumlah Lokasi sebaran penyakit ikan karantina yang diidentifikasi (lokasi) 220 260 280 Sertifikat kesehatan ikan yang diterbitkan Jumlah sertifikasi kesehatan ikan ekspor yang memenuhi standar (sertifikat) 40000 41000 42000 Jumlah sertifikasi kesehatan ikan domestik yang memenuhi standar (sertifikat) 250000 270000 280000 Instalasi karantina ikan yang ditetapkan Jumlah instalasi karantina ikan yang memenuhi standar (unit) 240 250 260 Unit Usaha Pembudidayaan Ikan (UUPI) yang menerapkan CKIB Jumlah unit usaha perikanan yang menerapkan CKIB (unit) 200 420 500 Mitigasi risiko lalulintas hasil perikanan di exit dan entry point (parameter) 3 3 3 Layanan Penatausahaan Pusat Karantina Ikan Persentase penatausahaan Pusat Karantina Ikan yang tepat waktu (%) 100 100 100 Kegiatan Karantina Ikan
27.72
28.08
55.33
111.14
Produk perikanan yang masuk ke dalam wilayah RI yang sesuai dengan persyaratan mutu dan keamanan hasil perikanan Importasi hasil perikanan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan hasil perikanan (%) 100 100 100 Lokasi yang terkendali kesegaran ikan, residu dan bahan berbahaya Jumlah lokasi yang terpantau kesegaran ikan, residu dan bahan berbahaya (lokasi) 20 22 24 UPI yang memenuhi persyaratan ekspor Jumlah register Unit Pengolahan Ikan ke negara tujuan ekspor (register) 1774 1794 1834 Sertifikat mutu produk perikanan yang diterbitkan Jumlah sertifikasi mutu produk ekspor (sertifikat) 86000 87000 88000 UPI yang menerapkan sistem traceability Jumlah pelaku usaha (Unit Pengolahan Ikan) yang menerapkan sistem traceability (Unit Pengolahan Ikan) 120 125 130 Sertifikat penerapan sistem jaminan mutu Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) yang diterbitkan Jumlah Sertifikasi HACCP hasil perikanan (sertifikat) 2100 2150 2200 Kasus penahanan dan penolakan ekspor impor produk perikanan yang diselesaikan Persentase penanganan kasus pelanggaran sistem mutu dan keamanan hasil perikanan yang diselesesaikan (%) 95 95 95 Layanan Penatausahaan Pusat Pengendalian Mutu Persentase penatausahaan Pusat Pengendalian Mutu yang tepat waktu (%) 100 100 100 Kegiatan Pengendalian Mutu
52.24
44.21
60.53
156.99
Penerapan sistem manajemem mutu Unit kerja pengendali mutu hasil perikanan yang menerapkan sistem jaminan mutu (unit kerja) 26 28 29 Jumlah Unit Pelaksana Teknis yang menerapkan sistem manajemen mutu lembaga inspeksi (unit kerja) 29 29 29 Jumlah Penambahan ruang lingkup parameter uji pada laboratorium penguji (parameter) 19 22 25 Wilayah perbatasan yang terlayani dan terawasi Tingkat keberhasilan pengawasan di wilayah perbatasan (%) 74 76 78 Laboratorium Acuan Hama, Penyakit Ikan Karantina (HPIK) dan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (MKHP) Jumlah RSNI metode pengujian (RSNI) 2 4 6 Jumlah metode uji yang divalidasi (metode) 4 4 4 Jumlah jenis parameter uji yang di profisiensi (jenis parameter) 4 4 4 Kepatuhan Pelaku Usaha KP Tingkat kepatuhan pelaksanaan operasional pemasukan dan pengeluaran (%) 76 78 80 Penerapan standar teknis perkarantinaan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan Jumlah standar teknis bidang perkarantinaan ikan (dokumen) 3 3 3 Jumlah standar teknis bidang mutu dan keamanan hasil perikanan (dokumen) 3 3 3 Layanan Penatausahaan Pusat Standarisasi Sistem dan Kepatuhan Persentase penatausahaan Pusat Standarisasi Sistem dan Kepatuhan yang tepat waktu (%) 100 100 100 Kegiatan Standardisasi Sistem dan kepatuhan
358.96
385.40
473.41
1,217.78
Layanan Dukungan Manajemen Lingkup BKIPM Indeks kompetensi dan integritas lingkup BKIPM (%) 80 82 85 Persentase unit kerja BKIPM yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar (%) 65 70 100 Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Data lingkup BKIPM 70 75 80 Nilai kinerja anggaran lingkup BKIPM(%) Baik (83) Sangat Baik (>90) Sangat Baik (>90) Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi lingkup BKIPM A(80) AA AA Nilai Maturitas SPIP lingkup BKIPM 2 3 4 Terlaksananya Layanan perkantoran yang efisien dan akuntabel Layanan Operasional dan pemeliharana perkantoran (bulan) 12 12 12 Layanan Pembayaran Gaji dan tunjangan (bulan) 12 12 12 Persentase layanan administrasi keuangan, pengelolaan BMN, Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah lingkup BKIPM (%) 100 100 100 Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BKIPM