Koreksi Pasal 44

(1) Penetapan kebutuhan PNS dalam Jabatan Fungsional Penyidik Tindak Pidana Korupsi dihitung berdasarkan beban kerja yang ditentukan dari indikator meliputi: a. jumlah penyidikan tindak pidana korupsi yang ditangani; dan b. jumlah pengembalian kerugian keuangan negara. (2) Pedoman penghitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Penyidik Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan sekretaris jenderal pada lembaga negara yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi setelah mendapat persetujuan dari Menteri.