PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 53 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Analis Pengelolaan Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

PERMEN Nomor 53 Tahun 2018

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. 2. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara INDONESIA yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. 3. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu. 4. Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 5. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan MENETAPKAN pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan Manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. 6. Instansi Pusat adalah kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, kesekretariatan lembaga negara, dan kesekretariatan lembaga nonstruktural. 7. Instansi Vertikal adalah perangkat kementerian dan/atau lembaga pemerintah nonkementerian yang mengurus urusan pemerintah yang tidak diserahkan kepada daerah otonom dalam wilayah tertentu dalam rangka dekonsentrasi. 8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat dengan APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. 9. Jabatan Fungsional Analis Pengelolaan Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disebut Jabatan Fungsional Analis Pengelolaan Keuangan APBN adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melaksanakan kegiatan analisis di bidang pengelolaan keuangan APBN pada satuan kerja kementerian negara/lembaga sesuai kewenangan dan peraturan perundang-undangan. 10. Pejabat Fungsional Analis Pengelolaan Keuangan APBN yang selanjutnya disebut dengan Analis Pengelolaan Keuangan APBN adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melaksanakan kegiatan analisis pengelolaan keuangan APBN pada satuan kerja kementerian negara/lembaga sesuai kewenangan dan peraturan perundang-undangan. 11. Analisis pengelolaan keuangan APBN adalah kegiatan analisis di bidang pengelolaan keuangan APBN meliputi perikatan dan penyelesaian tagihan, pelaksanaan perintah pembayaran, dan analisis laporan keuangan instansi. 12. Pejabat Fungsional Pranata Keuangan APBN yang selanjutnya disebut dengan Pranata Keuangan APBN adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melaksanakan kegiatan pengelolaan keuangan APBN pada satuan kerja kementerian negara/lembaga sesuai kewenangan dan peraturan perundang-undangan. 13. Sasaran Kerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh seorang PNS. 14. Angka Kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang dapat dicapai oleh Analis Pengelolaan Keuangan APBN dalam rangka pembinaan karier yang bersangkutan. 15. Angka Kredit Kumulatif adalah akumulasi nilai Angka Kredit minimal yang harus dicapai oleh Analis Pengelolaan Keuangan APBN sebagai salah satu syarat kenaikan pangkat dan/atau jabatan. 16. Tim Penilai Kinerja Jabatan Fungsional Analis Pengelolaan Keuangan APBN yang selanjutnya disebut Tim Penilai adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh Pejabat yang Berwenang dan bertugas mengevaluasi keselarasan hasil kerja dengan tugas yang disusun dalam SKP serta menilai kinerja dan Angka Kredit Analis Pengelolaan Keuangan APBN. 17. Standar Kompetensi adalah standar kemampuan yang disyaratkan untuk dapat melakukan pekerjaan tertentu dalam bidang pengelolaan keuangan APBN yang mencakup aspek pengetahuan, keahlian, serta perilaku kerja tertentu yang relevan dengan tugas dan syarat jabatan. 18. Sertifikat Kompetensi adalah jaminan tertulis atas penguasaan kompetensi pada bidang pengelolaan keuangan APBN yang diberikan oleh kementerian negara/lembaga yang berwenang. 19. Karya Tulis/Karya Ilmiah adalah tulisan hasil pokok pikiran, pengembangan, dan hasil kajian/penelitian yang disusun oleh Analis Pengelolaan Keuangan APBN baik perorangan atau kelompok di bidang pengelolaan keuangan APBN. 20. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara.

BAB V

URAIAN KEGIATAN DAN HASIL KERJA

Pasal 7

Koreksi

(1) Uraian kegiatan Jabatan Fungsional Analis Pengelolaan Keuangan APBN sesuai jenjang jabatannya, ditetapkan dalam butir kegiatan sebagai berikut: a. Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama, meliputi: 1. menyusun analisis/update analisis kualitas rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana penarikan dana; 2. menyusun analisis/update kebutuhan penyedia barang/jasa; 3. menyusun analisis klasifikasi/update klasifikasi kegiatan swakelola dan/atau non swakelola; 4. menyusun analisis langkah langkah rencana/update pengendalian perikatan; 5. menyusun analisis efisiensi pembayaran; 6. menyusun analisis efektivitas pembayaran/ belanja; 7. menyusun analisis transparansi pembayaran/ belanja; 8. menyusun analisis keterbukaan pembayaran/ belanja; 9. menyusun analisis bersaing/kompetitif pembayaran/belanja; 10. menyusun analisis penolakan Surat Permintaan Pembayaran (SPP); 11. menyusun analisis kesalahan Surat Perintah Membayar (SPM); 12. menyusun analisis retur Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D); 13. menyusun analisis revolving uang persediaan; 14. mengolah data-data transaksi keuangan; 15. melaksanakan rekonsiliasi laporan keuangan; 16. mengolah data/dokumen pendukung laporan keuangan; 17. menyusun laporan keuangan; 18. melaksanakan monitoring dan evaluasi penyusunan laporan keuangan; 19. menyusun ringkasan temuan dan rencana tindak lanjut atas temuan pada laporan keuangan; dan 20. melaksanakan penatausahaan dokumen tingkat lanjutan; dan b. Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda meliputi: 1. mengevaluasi analisis/update analisis kualitas rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana penarikan dana; 2. mengevaluasi analisis/update kebutuhan penyedia barang/jasa; 3. mengevaluasi analisis klasifikasi/update klasifikasi kegiatan swakelola dan/atau non swakelola; 4. mengevaluasi analisis langkah langkah rencana/update pengendalian perikatan; 5. mengevaluasi analisis efisiensi pembayaran/ belanja; 6. mengevaluasi analisis efektivitas pembayaran/ belanja; 7. mengevaluasi analisis transparansi pembayaran/ belanja; 8. mengevaluasi analisis keterbukaan pembayaran/ belanja; 9. mengevaluasi analisis bersaing/kompetitif pembayaran/belanja; 10. mengevaluasi analisis penolakan SPP; 11. mengevaluasi analisis kesalahan SPM; 12. mengevaluasi analisis retur SP2D; 13. mengevaluasi analisis revolving uang persediaan; 14. menganalisis data-data transaksi keuangan; 15. menganalisis berita acara rekonsiliasi; 16. menganalisis data/dokumen pendukung laporan keuangan; 17. menganalisis laporan keuangan; 18. melaksanakan analisis monitoring dan evaluasi penyusunan laporan keuangan; 19. menganalisis permasalahan temuan hasil pemeriksaan pada laporan keuangan dan rencana tindak lanjutnya; dan 20. menganalisis penatausahaan dokumen; dan c. Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Madya, meliputi: 1. menyusun rekomendasi rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana penarikan dana; 2. menyusun rekomendasi analisis/update kebutuhan penyedia barang/jasa; 3. menyusun rekomendasi analisis klasifikasi/update klasifikasi kegiatan swakelola dan/atau non swakelola; 4. menyusun rekomendasi langkah-langkah rencana/update pengendalian perikatan; 5. menyusun rekomendasi analisis efisiensi pembayaran/belanja; 6. menyusun rekomendasi analisis efektivitas pembayaran/belanja; 7. menyusun rekomendasi analisis transparansi pembayaran/belanja; 8. menyusun rekomendasi analisis keterbukaan pembayaran/belanja; 9. menyusun rekomendasi analisis bersaing/kompetitif pembayaran/belanja; 10. menyusun rekomendasi analisis penolakan SPP; 11. menyusun rekomendasi analisis kesalahan SPM; 12. menyusun rekomendasi analisis retur SP2D; 13. menyusun rekomendasi analisis revolving uang persediaan; 14. menyusun rekomendasi analisis data-data transaksi keuangan; 15. menyusun rekomendasi analisis berita acara rekonsiliasi; 16. menyusun rekomendasi atas analisis dokumen pendukung laporan keuangan; 17. menyusun rekomendasi laporan keuangan; 18. menyusun rekomendasi monitoring dan evaluasi penyusunan laporan keuangan; 19. menyusun rekomendasi dan tindak lanjut atas analisis temuan hasil pemeriksaan pada laporan keuangan; dan 20. menyusun rekomendasi penatausahaan dokumen. (2) Analis Pengelolaan Keuangan APBN yang melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan nilai Angka Kredit tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (3) Analis Pengelolaan Keuangan APBN yang melaksanakan kegiatan pengembangan profesi diberikan nilai Angka Kredit tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (4) Rincian kegiatan masing-masing jenjang jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh instansi pembina. Kedua Hasil Kerja

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dalam hal unit kerja tidak terdapat Analis Pengelolaan Keuangan APBN yang sesuai dengan jenjang jabatannya untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), Analis Pengelolaan Keuangan APBN yang berada satu tingkat di atas atau satu tingkat di bawah jenjang jabatannya dapat melakukan kegiatan tersebut berdasarkan penugasan secara tertulis dari pimpinan unit kerja yang bersangkutan.

Pasal 11

Penilaian Angka Kredit atas hasil penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ditetapkan sebagai berikut: a. Analis Pengelolaan Keuangan APBN yang melaksanakan tugas Analis Pengelolaan Keuangan APBN yang berada satu tingkat di atas jenjang jabatannya, Angka Kredit yang diperoleh ditetapkan 80% (delapan puluh persen) dari Angka Kredit setiap butir kegiatan, tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; dan b. Analis Pengelolaan Keuangan APBN yang melaksanakan tugas Analis Pengelolaan Keuangan APBN yang berada satu tingkat di bawah jenjang jabatannya, Angka Kredit yang diperoleh ditetapkan 100% (seratus persen) dari Angka Kredit dari setiap butir kegiatan, tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB Kesatu

Uraian Kegiatan Sesuai Jenjang Jabatan

Pasal 7

Koreksi

Pasal 8

BAB Ketiga

Penugasan Dalam Jabatan Fungsional

Pasal 9

Koreksi

(1) Selain uraian kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), Analis Pengelolaan Keuangan APBN dapat diberikan tugas sebagai: a. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK); atau b. Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM). (2) Analis Pengelolaan Keuangan APBN yang diberikan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b harus memiliki: a. Surat Keputusan Pengangkatan/Penetapan sebagai PPK atau PPSPM; dan b. Sertifikat Kompetensi sebagai pengelola keuangan APBN yang dikeluarkan oleh instansi pembina. (3) Analis Pengelolaan Keuangan APBN yang melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib melaksanakan uraian kegiatan, yang ditetapkan dalam butir kegiatan sebagai berikut: a. PPK, meliputi: 1) menyusun rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana penarikan dana; 2) menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa; 3) membuat, menandatangani dan melaksanakan perjanjian dengan Penyedia Barang/Jasa; 4) melaksanakan kegiatan swakelola; 5) memberitahukan kepada Kuasa Bendahara Umum Negara (BUN) atas perjanjian yang dilakukannya; 6) mengendalikan pelaksanaan perikatan; 7) menguji dan menandatangani surat bukti mengenai hak tagih kepada negara; 8) membuat dan menandatangani SPP atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPP; 9) melaporkan pelaksanaan/penyelesaian Kegiatan kepada Kuasa Pengguna Anggaran; 10) menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan Kegiatan kepada Kuasa Pengguna Anggaran dengan Berita Acara Penyerahan; 11) menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan Kegiatan; dan 12) melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang berkaitan dengan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara; dan b. PPSPM, meliputi: 1) menguji kebenaran Surat Permintaan Pembayaran atau dokumen lain yang dipersamakan dengan Surat Permintaan Pembayaran beserta dokumen pendukung; 2) menolak dan mengembalikan Surat Permintaan Pembayaran, apabila tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan; 3) membebankan tagihan pada mata anggaran yang telah disediakan; 4) menerbitkan Surat Perintah Membayar atau dokumen lain yang dipersamakan dengan Surat Perintah Membayar; 5) menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen hak tagih; 6) melaporkan pelaksanaan pengujian dan perintah pembayaran kepada Kuasa Pengguna Anggaran; dan 7) melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan pengujian. (4) Hasil kerja Analis Pengelolaan Keuangan APBN sesuai dengan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut: a. PPK, meliputi: 1) Dokumen Rencana Pelaksanaan Kegiatan dan Rencana Penarikan Dana; 2) Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa; 3) Dokumen Perjanjian; 4) Paket pekerjaan pengadaan barang/jasa secara swakelola; 5) Rancangan Kontrak; 6) Rencana Anggaran/Biaya; 7) Dokumen Hak Tagih kepada Negara; 8) Surat Permintaan Pembayaran; 9) Laporan pelaksanaan/penyelesaian kegiatan; 10) Berita acara serah terima kegiatan. 11) Daftar arsip; dan 12) Dokumen Pembayaran; dan b. PPSPM, meliputi: 1) Lembar uji Surat Permintaan Pembayaran; 2) Lembar penolakan Surat Permintaan Pembayaran; 3) Lembar pembebanan tagihan; 4) Surat Perintah Membayar atau dokumen lain yang dipersamakan dengan Surat Perintah Membayar; 5) Daftar arsip; 6) Laporan pelaksanaan pengujian dan perintah pembayaran; dan 7) Dokumen pembayaran. (5) Analis Pengelolaan Keuangan APBN yang melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dapat melaksanakan uraian kegiatan analisis pengelolaan keuangan APBN lain pada unsurnya sesuai dengan jenjangnya tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (6) Selain pelaksanaan tugas pada unsurnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Analis Pengelolaan Keuangan APBN yang melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dapat melaksanakan uraian kegiatan analisis pengelolaan keuangan APBN lain pada unsur analisis laporan keuangan instansi sesuai dengan jenjangnya berdasarkan penugasan dari Kuasa Pengguna Anggaran atau Kepala Satuan Kerja, tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (7) Analis Pengelolaan Keuangan APBN yang melaksanakan uraian kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (5), dan ayat (6), diberikan Angka Kredit tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (8) Analis Pengelolaan Keuangan APBN yang telah selesai melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melaksanakan kembali kegiatan sesuai dengan jenjang jabatannya tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 10

Pasal 11

BAB VI

PENGANGKATAN DALAM JABATAN

Pasal 12

Koreksi

Pejabat yang memiliki kewenangan mengangkat dalam Jabatan Fungsional Analis Pengelolaan Keuangan APBN yaitu pejabat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 13

Koreksi

Pengangkatan PNS ke dalam Jabatan Fungsional Analis Pengelolaan Keuangan APBN dilakukan melalui pengangkatan: 1. pertama; 2. perpindahan dari jabatan lain; 3. penyesuaian/inpassing; dan 4. promosi.

Pasal 14

(1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analis Pengelolaan Keuangan APBN melalui pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 angka 1, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. berstatus PNS; b. memiliki integritas dan moralitas yang baik; c. sehat jasmani dan rohani; d. berijazah paling rendah S-1 (Strata-Satu)/D-4 (Diploma-Empat) atau setara di bidang ekonomi, keuangan, akuntansi, manajemen, administrasi, hukum, atau kualifikasi pendidikan lain yang relevan dan ditentukan oleh instansi pembina; e. mengikuti dan lulus uji kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural sesuai Standar Kompetensi yang telah disusun oleh instansi pembina; dan f. nilai prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir. (2) Pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengangkatan untuk mengisi kebutuhan Jabatan Fungsional Analis Pengelolaan Keuangan APBN dari calon PNS. (3) Calon PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah diangkat sebagai PNS dan telah mengikuti dan lulus uji kompetensi, paling lama 1 (satu) tahun diangkat dalam Jabatan Fungsional Analis Pengelolaan Keuangan APBN. (4) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling lama 3 (tiga) tahun setelah diangkat dalam Jabatan Fungsional Analis Pengelolaan Keuangan APBN harus mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang Pengelolaan Keuangan APBN. (5) Analis Pengelolaan Keuangan APBN yang belum mengikuti dan/atau tidak lulus diklat fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberhentikan dari jabatannya.

Pasal 15

(1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analis Pengelolaan Keuangan APBN melalui perpindahan dari jabatan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 angka 2, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. berstatus PNS; b. memiliki integritas dan moralitas yang baik; c. sehat jasmani dan rohani; d. berijazah paling rendah S-1 (Strata-Satu)/D-4 (Diploma-Empat) atau setara di bidang ekonomi, keuangan, akuntansi, manajemen, administrasi, hukum, atau kualifikasi pendidikan lain yang relevan dan ditentukan oleh instansi pembina; e. mengikuti dan lulus uji kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural sesuai Standar Kompetensi yang telah disusun oleh instansi pembina; f. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang Pengelolaan Keuangan APBN paling singkat 2 (dua) tahun; g. nilai prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan h. berusia paling tinggi: 1. 53 (lima puluh tiga) tahun untuk Jabatan Fungsional Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama dan Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda; dan 2. 55 (lima puluh lima) tahun untuk Jabatan Fungsional Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Madya. (2) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analis Pengelolaan Keuangan APBN melalui perpindahan dari jabatan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan kebutuhan untuk jenjang Jabatan Fungsional yang akan diduduki. (3) Pangkat yang ditetapkan bagi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu sama dengan pangkat yang dimilikinya, dan jenjang jabatan yang ditetapkan sesuai dengan jumlah Angka Kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang MENETAPKAN Angka Kredit. (4) Jumlah Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dari unsur utama dan unsur penunjang.

Pasal 16

(1) Pranata Keuangan APBN yang memperoleh ijazah S-1 (Strata-Satu)/D-4 (Diploma-Empat) dapat diangkat ke dalam Jabatan Fungsional Analis Pengelolaan Keuangan APBN, apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. tersedia kebutuhan untuk Jabatan Fungsional Analis Pengelolaan Keuangan APBN; b. ijazah yang dimiliki sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan untuk Jabatan Fungsional Analis Pengelolaan Keuangan APBN; c. mengikuti dan lulus uji kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural; d. memenuhi jumlah Angka Kredit Kumulatif yang ditentukan; dan e. memiliki pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a. (2) Pranata Keuangan APBN yang akan diangkat menjadi Analis Pengelolaan Keuangan APBN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan Angka Kredit dari ijazah S-1 (Strata-Satu)/D-4 (Diploma-Empat), ditambah sebesar 65% (enam puluh lima persen) Angka Kredit Kumulatif dari diklat, tugas jabatan, dan pengembangan profesi dengan tidak memperhitungkan Angka Kredit dari unsur penunjang.

Pasal 17

(1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analis Pengelolaan Keuangan APBN melalui penyesuaian/inpassing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 angka 3, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. berstatus PNS; b. memiliki integritas dan moralitas yang baik; c. sehat jasmani dan rohani; d. berijazah paling rendah S-1 (Strata-Satu)/D-4 (Diploma-Empat) atau setara; e. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan keuangan APBN paling singkat 2 (dua) tahun; f. nilai prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir. (2) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analis Pengelolaan Keuangan APBN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila PNS yang pada saat berlakunya Peraturan Menteri ini, memiliki pengalaman dan masih melaksanakan tugas di bidang Pengelolaan Keuangan APBN berdasarkan keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian. (3) Pengangkatan Jabatan Fungsional Analis Pengelolaan Keuangan APBN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan untuk jenjang Jabatan Fungsional Analis Pengelolaan Keuangan APBN yang akan diduduki. (4) Angka Kredit Kumulatif untuk penyesuaian/inpassing dalam Jabatan Fungsional Analis Pengelolaan Keuangan APBN, tercantum dalam Lampiran V, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (5) Angka Kredit Kumulatif sebagaimana dimaksud pada ayat (4), hanya berlaku 1 (satu) kali selama masa penyesuaian/inpassing. (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analis Pengelolaan Keuangan APBN melalui penyesuaian/inpassing diatur oleh instansi pembina.

Pasal 18

(1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analis Pengelolaan Keuangan APBN melalui promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 angka 4, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. mengikuti dan lulus uji Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai dengan Standar Kompetensi yang telah disusun oleh instansi pembina; dan b. nilai prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir. (2) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analis Pengelolaan Keuangan APBN melalui promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan untuk jenjang Jabatan Fungsional Analis Pengelolaan Keuangan APBN yang akan diduduki. (3) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analis Pengelolaan Keuangan APBN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB Ketiga

Pengangkatan Perpindahan dari Jabatan Lain

Pasal 15

Koreksi

Pasal 16

BAB IX

PENILAIAN KINERJA

Pasal 21

Koreksi

(1) Pada awal tahun, setiap Analis Pengelolaan Keuangan APBN wajib menyusun SKP yang akan dilaksanakan dalam 1 (satu) tahun berjalan. (2) SKP Analis Pengelolaan Keuangan APBN disusun berdasarkan penetapan kinerja unit kerja yang bersangkutan. (3) SKP untuk masing-masing jenjang jabatan diambil dari kegiatan sebagai turunan dari penetapan kinerja unit dengan mendasarkan kepada tingkat kesulitan dan syarat kompetensi untuk masing-masing jenjang jabatan. (4) SKP yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat persetujuan dan ditetapkan oleh atasan langsung. (5) Penilaian SKP Analis Pengelolaan Keuangan APBN dilakukan oleh atasan langsung.

Pasal 22

(1) Penilaian kinerja Jabatan Fungsional Analis Pengelolaan Keuangan APBN bertujuan untuk menjamin objektivitas pembinaan yang didasarkan sistem prestasi dan sistem karier. (2) Penilaian kinerja Jabatan Fungsional Analis Pengelolaan Keuangan APBN dilakukan berdasarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi, dengan memperhatikan target, capaian, hasil dan manfaat yang dicapai, serta perilaku PNS. (3) Penilaian kinerja Jabatan Fungsional Analis Pengelolaan Keuangan APBN dilakukan secara objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan. (4) Penilaian kinerja Jabatan Fungsional Analis Pengelolaan Keuangan APBN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh atasan langsung.

Pasal 23

(1) Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ditetapkan berdasarkan pencapaian Angka Kredit setiap tahun. (2) Pencapaian Angka Kredit Kumulatif digunakan sebagai salah satu syarat untuk kenaikan pangkat dan kenaikan jabatan. (3) Pencapaian Angka Kredit Kumulatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan penjumlahan pencapaian Angka Kredit pada setiap tahun.

Pasal 24

(1) Analis Pengelolaan Keuangan APBN setiap tahun wajib mengumpulkan Angka Kredit dari unsur diklat, tugas jabatan, pengembangan profesi, dan unsur penunjang dengan jumlah Angka Kredit paling sedikit: a. 12,5 (dua belas koma lima) untuk Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama; b. 25 (dua puluh lima) untuk Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda; dan c. 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) untuk Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Madya. (2) Jumlah Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, tidak berlaku bagi Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Madya yang memiliki pangkat tertinggi dalam jenjang jabatan yang didudukinya. (3) Jumlah Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar dalam penilaian SKP.

Pasal 25

(1) Jumlah Angka Kredit Kumulatif paling sedikit yang harus dipenuhi untuk dapat diangkat dalam jabatan dan kenaikan jabatan dan/atau pangkat Analis Pengelolaan Keuangan APBN, untuk: a. Analis Pengelolaan Keuangan APBN dengan pendidikan S-1 (Strata-Satu)/D-4 (Diploma-Empat) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; b. Analis Pengelolaan Keuangan APBN dengan pendidikan S-2 (Strata-Dua) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; dan c. Analis Pengelolaan Keuangan APBN dengan pendidikan S-3 (Strata-Tiga) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini (2) Jumlah Angka Kredit Kumulatif yang harus dicapai Analis Pengelolaan Keuangan APBN, yaitu: a. paling sedikit 80% (delapan puluh persen) Angka Kredit berasal dari unsur utama, tidak termasuk sub-unsur pendidikan formal; dan b. paling banyak 20% (dua puluh persen) Angka Kredit berasal dari unsur penunjang.

Pasal 26

Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi menjadi Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Madya, Angka Kredit yang disyaratkan 6 (enam) berasal dari sub-unsur pengembangan profesi.

Pasal 27

(1) Analis Pengelolaan Keuangan APBN yang memiliki Angka Kredit melebihi Angka Kredit yang disyaratkan untuk kenaikan jabatan dan/atau pangkat setingkat lebih tinggi, kelebihan Angka Kredit tersebut dapat diperhitungkan untuk kenaikan jabatan dan/atau pangkat berikutnya. (2) Analis Pengelolaan Keuangan APBN yang pada tahun pertama telah memenuhi atau melebihi Angka Kredit yang disyaratkan untuk kenaikan jabatan dan/atau pangkat yang didudukinya, pada tahun kedua dan seterusnya diwajibkan mengumpulkan paling sedikit 20% (dua puluh persen) Angka Kredit dari jumlah Angka Kredit yang disyaratkan untuk kenaikan jabatan dan/atau pangkat setingkat lebih tinggi yang berasal dari kegiatan tugas jabatan.

Pasal 28

(1) Analis Pengelolaan Keuangan APBN yang telah memenuhi syarat untuk kenaikan jenjang jabatan setingkat lebih tinggi tetapi belum tersedia lowongan jabatan, setiap tahun wajib memenuhi Angka Kredit dari kegiatan analisis pengelolaan keuangan APBN dan/atau pengembangan profesi, paling sedikit: a. 10 (sepuluh) Angka Kredit untuk Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama; dan b. 20 (dua puluh) Angka Kredit untuk Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda. (2) Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Madya yang menduduki pangkat tertinggi dari jabatannya, setiap tahun sejak menduduki pangkatnya wajib mengumpulkan paling sedikit 20 (dua puluh) Angka Kredit dari kegiatan analisis pengelolaan keuangan APBN dan/atau pengembangan profesi.

Pasal 29

(1) Analis Pengelolaan Keuangan APBN yang secara bersama-sama membuat Karya Tulis/Karya Ilmiah di bidang pengelolaan keuangan APBN, diberikan Angka Kredit dengan ketentuan sebagai berikut: a. apabila terdiri dari 2 (dua) orang penulis, maka pembagian Angka Kredit yaitu 60% (enam puluh persen) bagi penulis utama dan 40% (empat puluh persen) bagi penulis pembantu; b. apabila terdiri dari 3 (tiga) orang penulis, maka pembagian Angka Kredit yaitu 50% (lima puluh persen) bagi penulis utama dan masing-masing 25% (dua puluh lima persen) bagi penulis pembantu; c. apabila terdiri dari 4 (empat) orang penulis, maka pembagian Angka Kredit yaitu 40% (empat puluh persen) bagi penulis utama dan masing-masing 20% (dua puluh persen) bagi penulis pembantu; dan d. Apabila tidak terdapat atau tidak dapat ditentukan penulis utama dan penulis pembantu maka pembagian Angka Kredit dibagi sebesar proporsi yang sama untuk setiap penulis. (2) Jumlah penulis pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling banyak 3 (tiga) orang.

BAB XI

PEJABAT YANG MENGUSULKAN ANGKA KREDIT, PEJABAT YANG BERWENANG MENETAPKAN ANGKA KREDIT DAN TIM PENILAI

Pasal 31

Koreksi

Usul penetapan Angka Kredit Analis Pengelolaan Keuangan APBN diajukan oleh: a. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian pada unit kerja Jabatan Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi kesekretariatan kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi Perbendaharaan Negara Kementerian Keuangan untuk Angka Kredit bagi Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Madya di lingkungan Instansi Pusat dan Instansi Vertikal; b. Pejabat Administrator yang membidangi kepegawaian pada unit kerja Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di bidang Perumusan dan Standardisasi Jabatan Profesi Bidang Perbendaharaan pada unit kerja Jabatan Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi Perbendaharaan Negara Kementerian Keuangan untuk Angka Kredit bagi Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama dan Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda di Instansi Pusat; dan c. Kepala Satuan Kerja pada unit kerja Analis Pengelolaan Keuangan APBN kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di bidang Perumusan dan Standardisasi Jabatan Profesi Bidang Perbendaharaan pada unit kerja Jabatan Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi Perbendaharaan Negara Kementerian Keuangan untuk Angka Kredit bagi Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama dan Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda di Instansi Vertikal.

Pasal 32

Pejabat yang memiliki kewenangan MENETAPKAN Angka Kredit Analis Pengelolaan Keuangan APBN, yaitu: a. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi Perbendaharaan Negara Kementerian Keuangan untuk Angka Kredit Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Madya di Instansi Pusat dan Instansi Vertikal; dan b. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi Perumusan dan Standardisasi Jabatan Profesi Bidang Perbendaharaan pada unit kerja Jabatan Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi Perbendaharaan Negara Kementerian Keuangan untuk Angka Kredit Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama dan Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda di Instansi Pusat dan Instansi Vertikal.

Pasal 33

Dalam menjalankan tugasnya, Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dibantu oleh: a. Tim Penilai Pusat bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi Perbendaharaan Negara Kementerian Keuangan untuk Angka Kredit Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Madya di Instansi Pusat dan Instansi Vertikal; dan b. Tim Penilai Unit Kerja bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi Perumusan dan Standardisasi Jabatan Profesi Bidang Perbendaharaan pada unit kerja Jabatan Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi Perbendaharaan Negara Kementerian Keuangan untuk Angka Kredit Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama dan Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda di Instansi Pusat; dan c. Tim Penilai Instansi bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi Perumusan dan Standardisasi Jabatan Profesi Bidang Perbendaharaan pada unit kerja Jabatan Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi Perbendaharaan Negara Kementerian Keuangan untuk Angka Kredit Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama dan Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda di Instansi Vertikal.

Pasal 34

(1) Tim Penilai terdiri atas pejabat yang berasal dari unsur teknis yang membidangi pengelolaan keuangan APBN, unsur kepegawaian, dan Analis Pengelolaan Keuangan APBN. (2) Susunan keanggotaan Tim Penilai sebagai berikut: a. seorang Ketua merangkap anggota; b. seorang Sekretaris merangkap anggota; dan c. paling sedikit 3 (tiga) orang anggota. (3) Susunan anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus berjumlah ganjil. (4) Ketua Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, paling rendah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama atau Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Madya. (5) Sekretaris Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, harus berasal dari unsur kepegawaian pada instansi masing-masing. (6) Anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, paling sedikit 2 (dua) orang dari Analis Pengelolaan Keuangan APBN. (7) Syarat untuk menjadi anggota Tim Penilai, yaitu: a. menduduki jabatan/pangkat paling rendah sama dengan jabatan/pangkat Analis Pengelolaan Keuangan APBN yang dinilai; b. memiliki keahlian serta kemampuan untuk menilai kinerja Analis Pengelolaan Keuangan APBN; dan c. aktif melakukan penilaian. (8) Apabila jumlah anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak dapat dipenuhi dari Analis Pengelolaan Keuangan APBN, anggota Tim Penilai dapat diangkat dari PNS lain yang memiliki kompetensi untuk menilai kinerja Analis Pengelolaan Keuangan APBN. (9) Pembentukan dan susunan Anggota Tim Penilai ditetapkan oleh: a. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi Perbendaharaan Negara pada Kementerian Keuangan untuk Tim Penilai Pusat; b. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi Perumusan dan Standardisasi Jabatan Profesi Bidang Perbendaharaan pada unit kerja Jabatan Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi Perbendaharaan Negara pada Kementerian Keuangan untuk Tim Penilai Unit Kerja dan Tim Penilai Instansi;

Pasal 35

Tata kerja Tim Penilai dan tata cara penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Analis Pengelolaan Keuangan APBN ditetapkan oleh Menteri Keuangan selaku pimpinan instansi pembina Jabatan Fungsional Analis Pengelolaan Keuangan APBN.

BAB Ketiga

Tim Penilai

Pasal 33

Koreksi

Pasal 34

Pasal 35

BAB XVI

INSTANSI PEMBINA DAN TUGAS INSTANSI PEMBINA

Pasal 41

Koreksi

Instansi pembina Jabatan Fungsional Analis Pengelolaan Keuangan APBN yaitu Kementerian Keuangan.

Pasal 42

Koreksi

(1) Instansi pembina berperan sebagai pengelola Jabatan Fungsional Analis Pengelolaan Keuangan APBN yang bertanggung jawab untuk menjamin terwujudnya standar kualitas dan profesionalitas jabatan. (2) Instansi pembina mempunyai tugas sebagai berikut: a. menyusun pedoman formasi Jabatan Fungsional Analis Pengelolaan Keuangan APBN; b. menyusun Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Analis Pengelolaan Keuangan APBN; c. menyusun petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis Jabatan Fungsional Analis Pengelolaan Keuangan APBN; d. menyusun standar kualitas hasil kerja dan pedoman penilaian kualitas hasil kerja Analis Pengelolaan Keuangan APBN; e. menyusun pedoman penulisan Karya Tulis/Karya Ilmiah yang bersifat inovatif di bidang pengelolaan keuangan APBN; f. menyusun kurikulum pelatihan Jabatan Fungsional Analis Pengelolaan Keuangan APBN; g. menyelenggarakan pelatihan Jabatan Fungsional Analis Pengelolaan Keuangan APBN; h. membina penyelenggaraan pelatihan fungsional pada lembaga pelatihan; i. menyelenggarakan uji kompetensi Jabatan Fungsional Analis Pengelolaan Keuangan APBN; j. menganalisis kebutuhan pelatihan fungsional di bidang tugas Jabatan Fungsional Analis Pengelolaan Keuangan APBN; k. melakukan sosialisasi petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis Jabatan Fungsional Analis Pengelolaan Keuangan APBN; l. mengembangkan sistem informasi Jabatan Fungsional Analis Pengelolaan Keuangan APBN; m. memfasilitasi pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional Analis Pengelolaan Keuangan APBN; n. memfasilitasi pembentukan organisasi profesi Jabatan Fungsional Analis Pengelolaan Keuangan APBN; o. memfasilitasi penyusunan dan penetapan kode etik profesi dan kode perilaku Jabatan Fungsional Analis Pengelolaan Keuangan APBN; p. melakukan akreditasi pelatihan fungsional dengan mengacu kepada ketentuan yang telah ditetapkan oleh Lembaga Administrasi Negara; q. melakukan pemantauan dan evaluasi penerapan Jabatan Fungsional Analis Pengelolaan Keuangan APBN di seluruh Instansi Pemerintah yang menggunakan jabatan tersebut; dan r. melakukan koordinasi dengan instansi pengguna dalam rangka pembinaan karier Analis Pengelolaan Keuangan APBN. (3) Uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i dapat dilakukan oleh Instansi Pemerintah pengguna Jabatan Fungsional Analis Pengelolaan Keuangan APBN setelah mendapat akreditasi dari instansi pembina. (4) Instansi pembina dalam rangka melaksanakan tugas pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf i, huruf k, huruf l, huruf m, huruf n, huruf o, huruf q, dan huruf r, menyampaikan hasil pelaksanaan pembinaan Jabatan Fungsional Analis Pengelolaan Keuangan APBN secara berkala sesuai dengan perkembangan pelaksanaan pembinaan kepada Menteri dengan tembusan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara. (5) Instansi pembina menyampaikan secara berkala setiap tahun pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, huruf g, huruf h, huruf j, dan huruf p kepada kepada Menteri dengan tembusan Kepala Lembaga Administrasi Negara. (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan uji kompetensi Jabatan Fungsional Analis Pengelolaan Keuangan APBN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

Hasil kerja tugas jabatan Analis Pengelolaan Keuangan APBN sesuai jenjang jabatan, sebagai berikut: a. Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama, meliputi: 1. analisis rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana penarikan dana; 2. analisis kebutuhan penyedia barang/jasa; 3. analisis klasifikasi kegiatan wakelola dan/atau non swakelola; 4. analisis langkah-langkah rencana pengendalian perikatan; 5. analisis efisiensi pembayaran; 6. analisis efektivitas pembayaran; 7. analisis transaparasi pembayaran; 8. analisis keterbukaan pembayaran; 9. analisis bersaing pembayaran; 10. analisis penolakan SPP; 11. analisis penolakan SPM; 12. analisis retur Surat Perintah Pencairan Dana SP2D; 13. analisis revolving uang persediaan; 14. dokumen sumber transaksi keuangan; 15. berita acara Hasil Rekonsiliasi; 16. dokumen/Data Laporan Keuangan; 17. Laporan Keuangan; 18. kertas kerja monitoring dan evaluasi Penyusunan Laporan Keuangan; 19. ringkasan temuan dan rencana tindak lanjut atas temuan pada Laporan Keuangan; dan 20. kertas kerja penatausahaan dokumen tingkat lanjutan; b. Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda, meliputi: 1. laporan evaluasi analisis/kualitas rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana penarikan dana; 2. laporan evaluasi kebutuhan penyedia barang/jasa; 3. laporan evaluasi kegiatas swakelola dan/atau non swakelola; 4. laporan evaluasi pengendalian perikatan; 5. laporan evaluasi analisis efisiensi pembayaran; 6. laporan evaluasi analisis efektivitas pembayaran; 7. laporan evaluasi transparasi pembayaran; 8. laporan evaluasi analisis keterbukaan pembayaran; 9. laporan evaluasi atas analisis bersaing pembayaran; 10. laporan evaluasi analisis penolakan SPP; 11. laporan evaluasi analisis penolakan SPM; 12. laporan evaluasi analisis retur SP2D; 13. laporan evaluasi analisis revolving uang persediaan; 14. laporan analisis transaksi keuangan; 15. laporan analisis Hasil Rekonsiliasi; 16. laporan analisis dokumen/data pendukung Laporan Keuangan; 17. analisis Laporan Keuangan; 18. analisis monitoring dan evaluasi Penyusunan Laporan Keuangan; 19. analisis permasalahan temuan hasil pemeriksaan pada Laporan Keuangan dan rencana tindak lanjutnya; dan 20. analisis penatausahaan dokumen; dan c. Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Madya, meliputi: 1. rekomendasi pelaksanaan kegiatan dan rencana penarikan dana; 2. rekomendasi kebutuhan penyedia barang/jasa; 3. rekomendasi kegiatan swakelola dan/atau non swakelola; 4. rekomendasi pengendalian perikatan; 5. rekomendasi efisiensi pembayaran; 6. rekomendasi analisis efektivitas pembayaran; 7. rekomendasi analisis transparasi pembayaran; 8. rekomendasi analisis keterbukaan pembayaran; 9. rekomendasi analisis bersaing pembayaran; 10. rekomendasi analisis penoalakan SPP; 11. rekomendasi analisis kesalahan SPM; 12. rekomendasi analisis retur SP2D; 13. rekomendasi analisis revolving uang persediaan; 14. rekomendasi analisis transaksi keuangan; 15. rekomendasi hasil rekonsiliasi; 16. rekomendasi atas analisis dokumen pendukung Laporan Keuangan; 17. rekomendasi Penyusunan Laporan Keuangan; 18. rekomendasi monitoring dan evaluasi Penyusunan Laporan Keuangan; 19. rekomendasi dan tindak lanjut atas analisis temuan hasil pemeriksaan pada Laporan Keuangan; dan 20. rekomendasi penatausahaan dokumen.

Peraturan Menteri Nomor 53 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Analis Pengelolaan Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

BAB Kesatu

Pasal 2

BAB Kedua

Pasal 3

BAB III

Pasal 4

BAB IV

Pasal 5

Pasal 6

BAB Kesatu

Pasal 5

BAB Kedua

Pasal 6

BAB V

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

BAB Kesatu

Pasal 7

Pasal 8

BAB Ketiga

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

BAB VI

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

BAB Kesatu

Pasal 12

Pasal 13

BAB Kedua

Pasal 14

BAB Ketiga

Pasal 15

Pasal 16

BAB Keempat

Pasal 17

BAB Kelima

Pasal 18

BAB VII

Pasal 19

BAB VIII

Pasal 20

BAB IX

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

BAB X

Pasal 30

BAB XI

Pasal 31

Pasal 32

Pasal 33

Pasal 34

Pasal 35

BAB Kesatu

Pasal 31

BAB Kedua

Pasal 32