PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 51 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Pembina Teknis Perbendaharaan Negara

PERMEN Nomor 51 Tahun 2018

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. 2. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara INDONESIA yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. 3. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu. 4. Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 5. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan MENETAPKAN pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS dan pembinaan Manajemen PNS di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 6. Jabatan Fungsional Pembina Teknis Perbendaharaan Negara adalah Jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melakukan pembinaan/bimbingan teknis di bidang perbendaharaan negara. 7. Pejabat Fungsional Pembina Teknis Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disebut Pembina Teknis Perbendaharaan Negara adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melakukan pembinaan/bimbingan teknis di bidang perbendaharaan negara. 8. Pembinaan/Bimbingan Teknis di Bidang Perbendaharaan Negara adalah serangkaian kegiatan dalam rangka meningkatkan kualitas pengelolaan perbendaharaan negara satuan kerja pengelola Anggaran Pendapatan Belanja Negara yang dilaksanakan secara profesional berdasarkan suatu standar dan metode tertentu. 9. Perbendaharaan Negara adalah pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara, termasuk investasi dan kekayaan yang dipisahkan, yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. 10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. 11. Sasaran Kerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh seorang PNS. 12. Angka Kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir kegiatan yang harus dicapai oleh Pembina Teknis Perbendaharaan Negara dalam rangka pembinaan karier yang bersangkutan. 13. Angka Kredit Kumulatif adalah akumulasi nilai Angka Kredit Minimal yang harus dicapai oleh Pembina Teknis Perbendaharaan Negara sebagai salah satu syarat kenaikan pangkat dan/atau jabatan. 14. Tim Penilai Kinerja Jabatan Fungsional Pembina Teknis Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disebut Tim Penilai adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh Pejabat yang Berwenang dan bertugas mengevaluasi keselarasan hasil kerja dengan tugas yang disusun dalam SKP serta menilai kinerja dan Angka Kredit Pembina Teknis Perbendaharaan Negara. 15. Standar Kompetensi adalah standar kemampuan yang disyaratkan untuk dapat melakukan pekerjaan tertentu dalam bidang pembinaan/bimbingan teknis dalam perbendaharaan negara yang menyangkut aspek pengetahuan, keterampilan dan/atau keahlian, serta sikap kerja tertentu yang relevan dengan tugas dan syarat jabatan. 16. Karya Tulis/Karya Ilmiah adalah tulisan hasil pokok pikiran, pengembangan, dan hasil kajian/penelitian yang disusun oleh Pembina Teknis Perbendaharaan Negara baik perorangan atau kelompok di bidang pembinaan/bimbingan teknis dalam perbendaharaan negara. 17. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara.

BAB IV

TUGAS JABATAN, UNSUR DAN SUB-UNSUR KEGIATAN

Pasal 5

Koreksi

Tugas Jabatan Fungsional Pembina Teknis Perbendaharaan Negara yaitu melaksanakan Pembinaan/Bimbingan Teknis di Bidang Perbendaharaan Negara.

Pasal 6

Koreksi

(1) Unsur kegiatan tugas Jabatan Fungsional Pembina Teknis Perbendaharaan Negara yang dapat dinilai Angka Kreditnya, terdiri atas: a. unsur utama; dan b. unsur penunjang. (2) Unsur utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas: a. pendidikan; b. Pembinaan/Bimbingan Teknis Di Bidang Perbendaharaan Negara; dan c. pengembangan profesi. (3) Sub-unsur dari unsur utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas: a. Pendidikan, meliputi: 1. pendidikan formal dan memperoleh ijazah/gelar; 2. pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis di bidang perbendaharaan negara; dan 3. pendidikan dan pelatihan dasar/prajabatan; b. Pembinaan/bimbingan teknis di bidang perbendaharaan negara, meliputi: 1. penyiapan materi/uji kompetensi pembinaan/bimbingan teknis di bidang perbendaharaan; 2. pelaksanaan pembinaan/bimbingan teknis di bidang perbendaharaan; 3. pelaksanaan proses pelayanan informasi pengelolaan dokumen pelaksanaan anggaran kepada satuan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 4. pelaksanaan proses pelayanan informasi sertifikasi bendahara kepada satuan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; 5. pelaksanaan proses pelayanan informasi uang persediaan/tambahan uang persediaan kepada satuan kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 6. pelaksanaan proses pelayanan perencanaan kas kepada satuan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 7. Pelaksanaan proses pelayanan rekonsiliasi dan penyampaian laporan keuangan kepada satuan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 8. Pelaksanaan proses pelayanan penyelesaian tagihan kontraktual kepada satuan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; 9. Pelaksanaan proses pelayanan rencana penarikan dana dan estimasi penerimaan kepada satuan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 10. Pelaksanaan proses pelayanan penolakan Surat Perintah Membayar kepada satuan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; 11. Pelaksanaan proses pelayanan data kontrak dan supplier kepada satuan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 12. Pelaksanaan proses pelayanan penyelesaian retur Surat Perintah Pencairan Dana kepada satuan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 13. Pelaksanaan proses pelayanan revisi anggaran kepada satuan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 14. Pelaksanaan proses pelayanan monitoring laporan pertanggungjawaban bendahara kepada satuan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 15. Penilaian kinerja pelaksanaan anggaran; dan 16. Pelaksanaan survei kepuasan stakeholders; dan c. pengembangan profesi, meliputi: 1. pembuatan Karya Tulis/Karya Ilmiah di bidang pembinaan/bimbingan teknis dalam perbendaharaan negara; 2. penerjemahan/penyaduran buku dan bahan lainnya di bidang pembinaan/bimbingan teknis dalam perbendaharaan negara; dan 3. pembuatan buku pedoman/ketentuan pelaksanaan/ketentuan teknis di bidang pembinaan/bimbingan teknis dalam perbendaharaan negara. (4) Unsur Penunjang, meliputi: a. pengajar/pelatih pada pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis di bidang pembinaan/bimbingan teknis dalam perbendaharaan negara; b. berperan serta dalam seminar/lokakarya/konferensi di bidang pembinaan/bimbingan teknis dalam perbendaharaan negara; c. keanggotaan dalam organisasi profesi; d. keanggotaan dalam Tim Penilai; e. perolehan Penghargaan/Tanda Jasa; dan f. perolehan ijazah/gelar kesarjanaan lainnya.

BAB Kedua

Unsur dan Sub-Unsur Kegiatan

Pasal 6

Koreksi

BAB V

URAIAN KEGIATAN DAN HASIL KERJA

Pasal 7

Koreksi

(1) Uraian kegiatan Jabatan Fungsional Pembina Teknis Perbendaharaan Negara sesuai dengan jenjang jabatannya, ditetapkan dalam butir kegiatan sebagai berikut: a. Pembina Teknis Perbendaharaan Negara Terampil, meliputi: 1. menginventarisasi bahan penyusunan materi/uji Kompetensi Pembinaan/Bimbingan Teknis Di Bidang Perbendaharaan; 2. Menginventarisasi Data Permasalahan Pembinaan/Bimbingan Teknis Di Bidang Perbendaharaan; 3. menyusun kertas kerja pembinaan/bimbingan teknis di bidang perbendaharaan; 4. menerima pertanyaan, permintaan, dan/atau masukan dari satuan kerja secara langsung di meja layanan dan sarana komunikasi lainnya terkait pengelolaan dokumen pelaksanaan anggaran; 5. menyiapkan jawaban pertanyaan dan layanan helpdesk terkait pengelolaan dokumen pelaksanaan anggaran; 6. menginput data layanan terkait pengelolaan dokumen pelaksanaan anggaran; 7. menginventarisasi bahan monitoring proses pencairan pengajuan dana; 8. melaksanakan pelayanan sertifikasi bendahara; 9. menerima pertanyaan, permintaan, dan/atau masukan dari satuan kerja secara langsung di meja layanan dan sarana komunikasi lainnya terkait uang persediaan/tambahan uang persediaan; 10. menyiapkan jawaban pertanyaan dan layanan helpdesk terkait uang persediaan/tambahan uang persediaan; 11. menginput data layanan terkait uang persediaan/tambahan uang persediaan; 12. menerima pertanyaan, permintaan, dan/atau masukan dari satuan kerja secara langsung di meja layanan dan sarana komunikasi lainnya terkait perencanaan kas; 13. menyiapkan jawaban pertanyaan dan layanan helpdesk terkait perencanaan kas; 14. menginput data layanan terkait perencanaan kas; 15. menerima pertanyaan, permintaan, dan/atau masukan dari satuan kerja secara langsung di meja layanan dan sarana komunikasi lainnya terkait rekonsiliasi dan penyampaian laporan keuangan; 16. menyiapkan jawaban pertanyaan dan layanan helpdesk terkait rekonsiliasi dan penyampaian laporan keuangan; 17. menginput data layanan terkait rekonsiliasi dan penyampaian laporan keuangan; 18. menerima pertanyaan, permintaan, dan/atau masukan dari satuan kerja secara langsung di meja layanan dan sarana komunikasi lainnya terkait penyelesaian tagihan kontraktual; 19. menyiapkan jawaban pertanyaan dan layanan helpdesk terkait penyelesaian tagihan kontraktual; 20. menginput data layanan terkait penyelesaian tagihan kontraktual; 21. menerima pertanyaan, permintaan, dan/atau masukan dari satuan kerja secara langsung di meja layanan dan sarana komunikasi lainnya terkait rencana penarikan dana dan estimasi penerimaan; 22. menyiapkan jawaban pertanyaan dan layanan helpdesk terkait rencana penarikan dana dan estimasi penerimaan; 23. menginput data layanan terkait rencana penarikan dana dan estimasi penerimaan; 24. menerima pertanyaan, permintaan, dan/atau masukan dari satuan kerja secara langsung di meja layanan dan sarana komunikasi lainnya terkait penolakan Surat Perintah Membayar; 25. menyiapkan jawaban pertanyaan dan layanan helpdesk terkait penolakan Surat Perintah Membayar; 26. menginput data layanan terkait penolakan Surat Perintah Membayar; 27. menerima pertanyaan, permintaan, dan/atau masukan dari satuan kerja secara langsung di meja layanan dan sarana komunikasi lainnya terkait data kontrak dan supplier; 28. menyiapkan jawaban pertanyaan dan layanan helpdesk terkait data kontrak dan supplier; 29. menginput data layanan terkait data kontrak dan supplier; 30. menerima pertanyaan, permintaan, dan/atau masukan dari satuan kerja secara langsung di meja layanan dan sarana komunikasi lainnya terkait penyelesaian retur Surat Perintah Pencairan Dana; 31. menyiapkan jawaban pertanyaan dan layanan helpdesk terkait penyelesaian retur Surat Perintah Pencairan Dana; 32. menginput data layanan terkait penyelesaian retur Surat Perintah Pencairan Dana; 33. menerima pertanyaan, permintaan, dan/atau masukan dari satuan kerja secara langsung di meja layanan dan sarana komunikasi lainnya terkait revisi anggaran; 34. menyiapkan jawaban pertanyaan dan layanan helpdesk terkait revisi anggaran; 35. menginput data layanan terkait revisi anggaran; 36. menerima pertanyaan, permintaan, dan/atau masukan dari satuan kerja secara langsung di meja layanan dan sarana komunikasi lainnya terkait laporan pertanggungjawaban bendahara; 37. menyiapkan jawaban pertanyaan dan layanan helpdesk terkait laporan pertanggungjawaban bendahara; 38. menginput data layanan terkait laporan pertanggungjawaban bendahara; 39. menginventarisasi data kinerja pelaksanaan anggaran; dan 40. melaksanakan survei kepuasan stakeholders atas layanan perbendaharaan; b. Pembina Teknis Perbendaharaan Negara Mahir, meliputi: 1. menyusun materi/uji kompetensi Pembinaan/Bimbingan Teknis Di Bidang Perbendaharaan; 2. melaksanakan pengolahan data permasalahan pembinaan/bimbingan teknis di bidang perbendaharaan; 3. melaksanakan pembinaan/bimbingan teknis tingkat dasar di bidang perbendaharaan; 4. memverifikasi pertanyaan, permintaan, dan/atau masukan dari satuan kerja terkait pengelolaan dokumen pelaksanaan anggaran; 5. melaksanakan validasi jawaban pertanyaan dan layanan helpdesk terkait pengelolaan dokumen pelaksanaan anggaran; 6. memverifikasi data layanan yang telah diinput terkait pengelolaan dokumen pelaksanaan anggaran; 7. melaksanakan monitoring proses pengajuan pencairan dana; 8. menyusun analisis permasalahan pelayanan sertifikasi bendahara; 9. memverifikasi pertanyaan, permintaan, dan/atau masukan dari satuan kerja terkait uang persediaan/tambahan uang persediaan; 10. melaksanakan validasi jawaban pertanyaan dan layanan helpdesk terkait uang persediaan/tambahan uang persediaan; 11. memverifikasi data layanan yang telah diinput terkait uang persediaan/tambahan uang persediaan; 12. Memverifikasi Pertanyaan, Permintaan, Dan/Atau Masukan Dari Satuan Kerja Terkait Perencanaan Kas; 13. melaksanakan validasi jawaban pertanyaan dan layanan helpdesk terkait perencanaan kas; 14. memverifikasi data layanan yang telah diinput terkait perencanaan kas; 15. memverifikasi pertanyaan, permintaan, dan/atau masukan dari satuan kerja terkait rekonsiliasi dan penyampaian laporan keuangan; 16. melaksanakan validasi jawaban pertanyaan dan layanan helpdesk terkait rekonsiliasi dan penyampaian laporan keuangan; 17. memverifikasi data layanan yang telah diinput terkait rekonsiliasi dan penyampaian laporan keuangan; 18. memverifikasi pertanyaan, permintaan, dan/atau masukan dari satuan kerja terkait penyelesaian tagihan kontraktual; 19. melaksanakan validasi jawaban pertanyaan dan layanan helpdesk terkait penyelesaian tagihan kontraktual; 20. memverifikasi data layanan yang telah diinput terkait penyelesaian tagihan kontraktual; 21. memverifikasi pertanyaan, permintaan, dan/atau masukan dari satuan kerja terkait rencana penarikan dana dan estimasi penerimaan; 22. melaksanakan validasi jawaban pertanyaan dan layanan helpdesk terkait rencana penarikan dana dan estimasi penerimaan; 23. memverifikasi data layanan yang telah diinput terkait rencana penarikan dana dan estimasi penerimaan; 24. memverifikasi pertanyaan, permintaan, dan/atau masukan dari satuan kerja terkait penolakan Surat Perintah Membayar; 25. melaksanakan validasi jawaban pertanyaan dan layanan helpdesk terkait penolakan Surat Perintah Membayar; 26. memverifikasi data layanan yang telah diinput terkait penolakan Surat Perintah Membayar; 27. memverifikasi pertanyaan, permintaan, dan/atau masukan dari satuan kerja terkait data kontrak dan supplier; 28. melaksanakan validasi jawaban pertanyaan dan layanan helpdesk terkait data kontrak dan supplier; 29. memverifikasi data layanan yang telah diinput terkait data kontrak dan supplier; 30. memverifikasi pertanyaan, permintaan, dan/atau masukan dari satuan kerja terkait penyelesaian retur Surat Perintah Pencairan Dana; 31. melaksanakan validasi jawaban pertanyaan dan layanan helpdesk terkait penyelesaian retur Surat Perintah Pencairan Dana; 32. memverifikasi data layanan yang telah diinput terkait penyelesaian retur Surat Perintah Pencairan Dana; 33. memverifikasi pertanyaan, permintaan, dan/atau masukan dari satuan kerja terkait revisi anggaran; 34. melaksanakan validasi jawaban pertanyaan dan layanan helpdesk terkait revisi anggaran; 35. memverifikasi data layanan yang telah diinput terkait revisi anggaran; 36. memverifikasi pertanyaan, permintaan, dan/atau masukan dari satuan kerja terkait laporan pertanggungjawaban bendahara; 37. melaksanakan validasi jawaban pertanyaan dan layanan helpdesk terkait laporan pertanggungjawaban bendahara; 38. memverifikasi data layanan yang telah diinput terkait laporan pertanggungjawaban bendahara; 39. melaksanakan pengolahan data kinerja pelaksanaan anggaran; dan 40. melaksanakan pengolahan data survei kepuasan stakeholders atas layanan perbendaharaan; dan c. Pembina Teknis Perbendaharaan Negara Penyelia, meliputi: 1. Melaksanakan Verifikasi Materi/Uji Kompetensi Pembinaan/Bimbingan Teknis Di Bidang Perbendaharaan; 2. Menyusun Kertas Kerja Analisis Data Permasalahan Pembinaan/Bimbingan Teknis Di Bidang Perbendaharaan; 3. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembinaan/bimbingan teknis tingkat dasar di bidang perbendaharaan; 4. menyusun langkah tindak lanjut pertanyaan, permintaan, dan/atau masukan dari satuan kerja terkait pengelolaan dokumen pelaksanaan anggaran; 5. menjawab pertanyaan dan layanan helpdesk terkait pengelolaan dokumen pelaksanaan anggaran; 6. menyusun langkah tindak lanjut hasil verifikasi data layanan terkait pengelolaan dokumen pelaksanaan anggaran; 7. menyusun langkah tindak lanjut monitoring proses pengajuan pencairan dana; 8. menyusun langkah tindak lanjut pelayanan sertifikasi bendahara; 9. menyusun langkah tindak lanjut pertanyaan, permintaan, dan/atau masukan dari satuan kerja terkait uang persediaan/tambahan uang persediaan; 10. menjawab pertanyaan dan layanan helpdesk terkait uang persediaan/tambahan uang persediaan; 11. menyusun langkah tindak lanjut hasil verifikasi data layanan terkait uang persediaan/tambahan uang persediaan; 12. menyusun langkah tindak lanjut pertanyaan, permintaan, dan/atau masukan dari satuan kerja terkait perencanaan kas; 13. menjawab pertanyaan dan layanan helpdesk terkait perencanaan kas; 14. menyusun langkah tindak lanjut hasil verifikasi data layanan terkait perencanaan kas; 15. menyusun langkah tindak lanjut pertanyaan, permintaan, dan/atau masukan dari satuan kerja terkait rekonsiliasi dan penyampaian laporan keuangan; 16. menjawab pertanyaan dan layanan helpdesk terkait rekonsiliasi dan penyampaian laporan keuangan; 17. menyusun langkah tindak lanjut hasil verifikasi data layanan terkait rekonsiliasi dan penyampaian laporan keuangan; 18. menyusun langkah tindak lanjut pertanyaan, permintaan, dan/atau masukan dari satuan kerja terkait penyelesaian tagihan kontraktual; 19. menjawab pertanyaan dan layanan helpdesk terkait penyelesaian tagihan kontraktual; 20. menyusun langkah tindak lanjut hasil verifikasi data layanan terkait penyelesaian tagihan kontraktual; 21. menyusun langkah tindak lanjut pertanyaan, permintaan, dan/atau masukan dari satuan kerja terkait rencana penarikan dana dan estimasi penerimaan; 22. menjawab pertanyaan dan layanan helpdesk terkait rencana penarikan dana dan estimasi penerimaan; 23. menyusun langkah tindak lanjut hasil verifikasi data layanan terkait rencana penarikan dana dan estimasi penerimaan; 24. menyusun langkah tindak lanjut pertanyaan, permintaan, dan/atau masukan dari satuan kerja terkait penolakan Surat Perintah Membayar; 25. menjawab pertanyaan dan layanan helpdesk terkait penolakan Surat Perintah Membayar; 26. menyusun langkah tindak lanjut hasil verifikasi data layanan terkait penolakan Surat Perintah Membayar; 27. menyusun langkah tindak lanjut pertanyaan, permintaan, dan/atau masukan dari satuan kerja terkait data kontrak dan supplier; 28. menjawab pertanyaan dan layanan helpdesk terkait data kontrak dan supplier; 29. menyusun langkah tindak lanjut hasil verifikasi data layanan terkait data kontrak dan supplier; 30. menyusun langkah tindak lanjut pertanyaan, permintaan, dan/atau masukan dari satuan kerja terkait penyelesaian retur Surat Perintah Pencairan Dana; 31. menjawab pertanyaan dan layanan helpdesk terkait penyelesaian retur Surat Perintah Pencairan Dana; 32. menyusun langkah tindak lanjut hasil verifikasi data layanan terkait penyelesaian retur Surat Perintah Pencairan Dana; 33. menyusun langkah tindak lanjut pertanyaan, permintaan, dan/atau masukan dari satuan kerja terkait revisi anggaran; 34. menjawab pertanyaan dan layanan helpdesk terkait revisi anggaran; 35. menyusun langkah tindak lanjut hasil verifikasi data layanan terkait revisi anggaran; 36. menyusun langkah tindak lanjut pertanyaan, permintaan, dan/atau masukan dari satuan kerja terkait laporan pertanggungjawaban bendahara; 37. menjawab pertanyaan dan layanan helpdesk terkait laporan pertanggungjawaban bendahara; 38. menyusun langkah tindak lanjut hasil verifikasi data layanan terkait laporan pertanggungjawaban bendahara; 39. menyusun kertas kerja analisis data kinerja pelaksanaan anggaran; dan 40. melaksanakan analisis data survei kepuasan stakeholders atas layanan perbendaharaan. (2) Pembina Teknis Perbendaharaan Negara yang melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan nilai Angka Kredit tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (3) Pembina Teknis Perbendaharaan Negara yang melaksanakan kegiatan pengembangan profesi diberikan nilai Angka Kredit tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (4) Rincian kegiatan uraian tugas Jabatan Fungsional Pembina Teknis Perbendaharaan Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk setiap jenjang jabatan diatur lebih lanjut oleh instansi pembina.

Pasal 8

Pasal 9

Dalam hal unit kerja tidak terdapat Pembina Teknis Perbendaharaan Negara yang sesuai dengan jenjang jabatannya untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), Pembina Teknis Perbendaharaan Negara yang berada satu tingkat di atas atau satu tingkat di bawah jenjang jabatannya dapat melakukan kegiatan tersebut berdasarkan penugasan secara tertulis dari pimpinan unit kerja yang bersangkutan.

Pasal 10

Penilaian Angka Kredit atas hasil penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ditetapkan sebagai berikut: a. Pembina Teknis Perbendaharaan Negara yang melaksanakan tugas Pembina Teknis Perbendaharaan Negara yang berada satu tingkat di atas jenjang jabatannya, Angka Kredit yang diperoleh ditetapkan 80% (delapan puluh persen) dari Angka Kredit setiap butir kegiatan, tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; dan b. Pembina Teknis Perbendaharaan Negara yang melaksanakan tugas Pembina Teknis Perbendaharaan Negara yang berada satu tingkat di bawah jenjang jabatannya, Angka Kredit yang diperoleh ditetapkan 100% (seratus persen) dari Angka Kredit dari setiap butir kegiatan, tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB Kesatu

Uraian Kegiatan

Pasal 7

Koreksi

BAB Kedua

Hasil Kerja

Pasal 8

Koreksi

Hasil kerja Jabatan Fungsional Pembina Teknis Perbendaharaan Negara sesuai dengan jenjang jabatan, sebagai berikut: a. Pembina Teknis Perbendaharaan Negara Terampil, meliputi: 1. Bahan materi/uji kompetensi pembinaan/bimbingan teknis di bidang perbendaharaan; 2. Hasil inventarisasi data permasalahan pembinaan/bimbingan teknis di bidang perbendaharaan; 3. Kertas kerja pembinaan/bimbingan teknis di bidang perbendaharaan; 4. Daftar pertanyaan, permintaan, dan/atau masukan dari satuan kerja secara langsung di meja layanan dan sarana komunikasi lainnya terkait pengelolaan dokumen pelaksanaan anggaran; 5. Konsep jawaban pertanyaan dan layanan helpdesk terkait pengelolaan dokumen pelaksanaan anggaran; 6. Daftar input data layanan terkait pengelolaan dokumen pelaksanaan anggaran; 7. hasil inventarisasi bahan monitoring proses pencairan pengajuan dana; 8. laporan layanan sertifikasi bendahara; 9. daftar pertanyaan, permintaan, dan/atau masukan dari satuan kerja secara langsung di meja layanan dan sarana komunikasi lainnya terkait uang persediaan/tambahan uang persediaan; 10. konsep jawaban pertanyaan dan layanan helpdesk terkait uang persediaan/tambahan uang persediaan; 11. daftar input data layanan terkait uang persediaan/tambahan uang persediaan; 12. daftar pertanyaan, permintaan, dan/atau masukan dari satuan kerja secara langsung di meja layanan dan sarana komunikasi lainnya terkait perencanaan kas; 13. konsep jawaban pertanyaan dan layanan helpdesk terkait perencanaan kas; 14. daftar input data layanan terkait perencanaan kas; 15. daftar pertanyaan, permintaan, dan/atau masukan dari satuan kerja secara langsung di meja layanan dan sarana komunikasi lainnya terkait rekonsiliasi dan penyampaian laporan keuangan; 16. konsep jawaban pertanyaan dan layanan helpdesk terkait rekonsiliasi dan penyampaian laporan keuangan; 17. daftar input data layanan terkait rekonsiliasi dan penyampaian laporan keuangan; 18. daftar pertanyaan, permintaan, dan/atau masukan dari satuan kerja secara langsung di meja layanan dan sarana komunikasi lainnya terkait penyelesaian tagihan kontraktual; 19. konsep jawaban pertanyaan dan layanan helpdesk terkait penyelesaian tagihan kontraktual; 20. daftar input data layanan terkait penyelesaian tagihan kontraktual; 21. daftar pertanyaan, permintaan, dan/atau masukan dari satuan kerja secara langsung di meja layanan dan sarana komunikasi lainnya terkait rencana penarikan dana dan estimasi penerimaan; 22. konsep jawaban pertanyaan dan layanan helpdesk terkait rencana penarikan dana dan estimasi penerimaan; 23. daftar input data layanan terkait rencana penarikan dana dan estimasi penerimaan; 24. daftar pertanyaan, permintaan, dan/atau masukan dari satuan kerja secara langsung di meja layanan dan sarana komunikasi lainnya terkait penolakan surat perintah membayar; 25. konsep jawaban pertanyaan dan layanan helpdesk terkait penolakan surat perintah membayar; 26. daftar input data layanan terkait penolakan surat perintah membayar; 27. daftar pertanyaan, permintaan, dan/atau masukan dari satuan kerja secara langsung di meja layanan dan sarana komunikasi lainnya terkait data kontrak dan supplier; 28. konsep jawaban pertanyaan dan layanan helpdesk terkait data kontrak dan supplier; 29. daftar input data layanan terkait data kontrak dan supplier; 30. daftar pertanyaan, permintaan, dan/atau masukan dari satuan kerja secara langsung di meja layanan dan sarana komunikasi lainnya terkait penyelesaian retur surat perintah pencairan dana; 31. konsep jawaban pertanyaan dan layanan helpdesk terkait penyelesaian retur surat perintah pencairan dana; 32. daftar input data layanan terkait penyelesaian retur surat perintah pencairan dana; 33. daftar pertanyaan, permintaan, dan/atau masukan dari satuan kerja secara langsung di meja layanan dan sarana komunikasi lainnya terkait revisi anggaran; 34. konsep jawaban pertanyaan dan layanan helpdesk terkait revisi anggaran; 35. daftar input data layanan terkait revisi anggaran; 36. daftar pertanyaan, permintaan, dan/atau masukan dari satuan kerja secara langsung di meja layanan dan sarana komunikasi lainnya terkait laporan pertanggungjawaban bendahara 37. konsep jawaban pertanyaan dan layanan helpdesk terkait laporan pertanggungjawaban bendahara; 38. daftar input data layanan terkait laporan pertanggungjawaban bendahara; 39. hasil inventarisasi data kinerja pelaksanaan anggaran; dan 40. laporan pelaksanaan survei kepuasan stakeholders atas layanan perbendaharaan; b. pembina teknis perbendaharaan negara mahir, meliputi: 1. konsep materi/uji kompetensi pembinaan/bimbingan teknis di bidang perbendaharaan; 2. laporan pengolahan data permasalahan pembinaan/bimbingan teknis di bidang perbendaharaan; 3. laporan pembinaan/bimbingan teknis tingkat dasar di bidang perbendaharaan; 4. laporan verifikasi pertanyaan, permintaan, dan/atau masukan dari satuan kerja secara langsung di meja layanan dan sarana komunikasi lainnya terkait pengelolaan dokumen pelaksanaan anggaran; 5. laporan validasi pertanyaan dan layanan helpdesk terkait pengelolaan dokumen pelaksanaan anggaran 6. hasil verifikasi data layanan terkait pengelolaan dokumen pelaksanaan anggaran; 7. laporan monitoring proses pencairan pengajuan dana; 8. laporan analisis permasalahan pelayanan sertifikasi bendahara; 9. laporan verifikasi pertanyaan, permintaan, dan/atau masukan dari satuan kerja secara langsung di meja layanan dan sarana komunikasi lainnya terkait uang persediaan/tambahan uang persediaan; 10. laporan validasi pertanyaan dan layanan helpdesk terkait uang persediaan/tambahan uang persediaan; 11. hasil verifikasi data layanan terkait uang persediaan/tambahan uang persediaan; 12. laporan verifikasi pertanyaan, permintaan, dan/atau masukan dari satuan kerja secara langsung di meja layanan dan sarana komunikasi lainnya terkait perencanaan kas; 13. laporan validasi pertanyaan dan layanan helpdesk terkait perencanaan kas; 14. hasil verifikasi data layanan terkait perencanaan kas; 15. laporan verifikasi pertanyaan, permintaan, dan/atau masukan dari satuan kerja secara langsung di meja layanan dan sarana komunikasi lainnya terkait rekonsiliasi dan penyampaian laporan keuangan; 16. laporan validasi pertanyaan dan layanan helpdesk terkait rekonsiliasi dan penyampaian laporan keuangan; 17. hasil verifikasi data layanan terkait rekonsiliasi dan penyampaian laporan keuangan; 18. laporan verifikasi pertanyaan, permintaan, dan/atau masukan dari satuan kerja secara langsung di meja layanan dan sarana komunikasi lainnya terkait penyelesaian tagihan kontraktual; 19. laporan validasi pertanyaan dan layanan helpdesk terkait penyelesaian tagihan kontraktual; 20. hasil verifikasi data layanan terkait penyelesaian tagihan kontraktual; 21. laporan verifikasi pertanyaan, permintaan, dan/atau masukan dari satuan kerja secara langsung di meja layanan dan sarana komunikasi lainnya terkait rencana penarikan dana dan estimasi penerimaan; 22. laporan validasi pertanyaan dan layanan helpdesk terkait rencana penarikan dana dan estimasi penerimaan; 23. hasil verifikasi data layanan terkait rencana penarikan dana dan estimasi penerimaan; 24. laporan verifikasi pertanyaan, permintaan, dan/atau masukan dari satuan kerja secara langsung di meja layanan dan sarana komunikasi lainnya terkait penolakan surat perintah membayar; 25. laporan validasi pertanyaan dan layanan helpdesk terkait penolakan surat perintah membayar; 26. hasil verifikasi data layanan terkait penolakan surat perintah membayar; 27. laporan verifikasi pertanyaan, permintaan, dan/atau masukan dari satuan kerja secara langsung di meja layanan dan sarana komunikasi lainnya terkait data kontrak dan supplier; 28. laporan validasi pertanyaan dan layanan helpdesk terkait data kontrak dan supplier; 29. hasil verifikasi data layanan terkait data kontrak dan supplier; 30. laporan verifikasi pertanyaan, permintaan, dan/atau masukan dari satuan kerja secara langsung di meja layanan dan sarana komunikasi lainnya terkait penyelesaian retur surat perintah pencairan dana; 31. laporan validasi pertanyaan dan layanan helpdesk terkait penyelesaian retur surat perintah pencairan dana; 32. hasil verifikasi data layanan terkait penyelesaian retur surat perintah pencairan dana; 33. laporan verifikasi pertanyaan, permintaan, dan/atau masukan dari satuan kerja secara langsung di meja layanan dan sarana komunikasi lainnya terkait revisi anggaran; 34. laporan validasi pertanyaan dan layanan helpdesk terkait revisi anggaran; 35. hasil verifikasi data layanan terkait revisi anggaran; 36. laporan verifikasi pertanyaan, permintaan, dan/atau masukan dari satuan kerja secara langsung di meja layanan dan sarana komunikasi lainnya terkait laporan pertanggungjawaban bendahara; 37. laporan validasi pertanyaan dan layanan helpdesk terkait laporan pertanggungjawaban bendahara; 38. hasil verifikasi data layanan terkait laporan pertanggungjawaban bendahara; 39. laporan pengolahan data kinerja pelaksanaan anggaran; dan 40. laporan pengolahan data survei kepuasan stakeholders atas layanan perbendaharaan; dan c. Pembina Teknis Perbendaharaan Negara Penyelia, meliputi: 1. laporan verifikasi materi/uji kompetensi pembinaan/bimbingan teknis di bidang perbendaharaan; 2. kertas kerja analisis data permasalahan pembinaan/bimbingan teknis di bidang perbendaharaan; 3. laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembinaan/bimbingan teknis tingkat dasar di bidang perbendaharaan; 4. laporan tindak lanjut pertanyaan, permintaan, dan/atau masukan dari satuan kerja secara langsung di meja layanan dan sarana komunikasi lainnya terkait pengelolaan dokumen pelaksanaan anggaran; 5. daftar jawaban pertanyaan dan layanan helpdesk terkait pengelolaan dokumen pelaksanaan anggaran; 6. laporan tindak lanjut pertanyaan dan layanan helpdesk terkait pengelolaan dokumen pelaksanaan anggaran; 7. laporan tindak lanjut monitoring proses pencairan pengajuan dana; 8. laporan langkah tindak lanjut pelayanan sertifikasi bendahara; 9. laporan tindak lanjut pertanyaan, permintaan, dan/atau masukan dari satuan kerja secara langsung di meja layanan dan sarana komunikasi lainnya terkait uang persediaan/tambahan uang persediaan; 10. daftar jawaban pertanyaan dan layanan helpdesk terkait uang persediaan/tambahan uang persediaan; 11. laporan tindak lanjut pertanyaan dan layanan helpdesk terkait uang persediaan/tambahan uang persediaan; 12. laporan tindak lanjut pertanyaan, permintaan, dan/atau masukan dari satuan kerja secara langsung di meja layanan dan sarana komunikasi lainnya terkait perencanaan kas; 13. daftar jawaban pertanyaan dan layanan helpdesk terkait perencanaan kas; 14. laporan tindak lanjut pertanyaan dan layanan helpdesk terkait perencanaan kas; 15. laporan tindak lanjut pertanyaan, permintaan, dan/atau masukan dari satuan kerja secara langsung di meja layanan dan sarana komunikasi lainnya terkait rekonsiliasi dan penyampaian laporan keuangan; 16. daftar jawaban pertanyaan dan layanan helpdesk terkait rekonsiliasi dan penyampaian laporan keuangan; 17. laporan tindak lanjut pertanyaan dan layanan helpdesk terkait rekonsiliasi dan penyampaian laporan keuangan; 18. laporan tindak lanjut pertanyaan, permintaan, dan/atau masukan dari satuan kerja secara langsung di meja layanan dan sarana komunikasi lainnya terkait penyelesaian tagihan kontraktual; 19. daftar jawaban pertanyaan dan layanan helpdesk terkait penyelesaian tagihan kontraktual; 20. laporan tindak lanjut pertanyaan dan layanan helpdesk terkait penyelesaian tagihan kontraktual; 21. laporan tindak lanjut pertanyaan, permintaan, dan/atau masukan dari satuan kerja secara langsung di meja layanan dan sarana komunikasi lainnya terkait rencana penarikan dana dan estimasi penerimaan; 22. daftar jawaban pertanyaan dan layanan helpdesk terkait rencana penarikan dana dan estimasi penerimaan; 23. laporan tindak lanjut pertanyaan dan layanan helpdesk terkait rencana penarikan dana dan estimasi penerimaan; 24. laporan tindak lanjut pertanyaan, permintaan, dan/atau masukan dari satuan kerja secara langsung di meja layanan dan sarana komunikasi lainnya terkait penolakan surat perintah membayar; 25. daftar jawaban pertanyaan dan layanan helpdesk terkait penolakan surat perintah membayar; 26. laporan tindak lanjut pertanyaan dan layanan helpdesk terkait penolakan surat perintah membayar; 27. laporan tindak lanjut pertanyaan, permintaan, dan/atau masukan dari satuan kerja secara langsung di meja layanan dan sarana komunikasi lainnya terkait data kontrak dan supplier; 28. daftar jawaban pertanyaan dan layanan helpdesk terkait data kontrak dan supplier; 29. laporan tindak lanjut pertanyaan dan layanan helpdesk terkait data kontrak dan supplier; 30. laporan tindak lanjut pertanyaan, permintaan, dan/atau masukan dari satuan kerja secara langsung di meja layanan dan sarana komunikasi lainnya terkait penyelesaian retur surat perintah pencairan dana; 31. daftar jawaban pertanyaan dan layanan helpdesk terkait penyelesaian retur surat perintah pencairan dana; 32. laporan tindak lanjut pertanyaan dan layanan helpdesk terkait penyelesaian retur surat perintah pencairan dana; 33. laporan tindak lanjut pertanyaan, permintaan, dan/atau masukan dari satuan kerja secara langsung di meja layanan dan sarana komunikasi lainnya terkait revisi anggaran; 34. daftar jawaban pertanyaan dan layanan helpdesk terkait revisi anggaran; 35. laporan tindak lanjut pertanyaan dan layanan helpdesk terkait revisi anggaran; 36. laporan tindak lanjut pertanyaan, permintaan, dan/atau masukan dari satuan kerja secara langsung di meja layanan dan sarana komunikasi lainnya terkait laporan pertanggungjawaban bendahara; 37. daftar jawaban pertanyaan dan layanan helpdesk terkait laporan pertanggungjawaban bendahara; 38. laporan tindak lanjut pertanyaan dan layanan helpdesk terkait laporan pertanggungjawaban bendahara; 39. kertas kerja analisis data kinerja pelaksanaan anggaran; dan 40. laporan analisis survei kepuasan stakeholders atas layanan perbendaharaan.

Pasal 9

Pasal 10

BAB VI

PENGANGKATAN DALAM JABATAN

Pasal 11

Koreksi

Pejabat yang memiliki kewenangan mengangkat dalam Jabatan Fungsional Pembina Teknis Perbendaharaan Negara yaitu pejabat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 12

Koreksi

Pengangkatan PNS ke dalam Jabatan Fungsional Pembina Teknis Perbendaharaan Negara dilakukan melalui pengangkatan: 1. pertama; 2. perpindahan dari jabatan lain; 3. penyesuaian/inpassing; dan 4. promosi.

Pasal 13

(1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pembina Teknis Perbendaharaan Negara melalui pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 angka 1, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. berstatus PNS; b. memiliki integritas dan moralitas yang baik; c. sehat jasmani dan rohani; d. berijazah paling rendah D-3 (Diploma-Tiga) bidang keuangan, akuntansi, administrasi dan kebendaharaan negara, atau bidang lainnya yang sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan oleh instansi pembina; e. mengikuti dan lulus uji kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural sesuai Standar Kompetensi yang disusun oleh instansi pembina; dan f. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir. (2) Pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengangkatan untuk mengisi lowongan kebutuhan Jabatan Fungsional Pembina Teknis Perbendaharaan Negara dari calon PNS. (3) Calon PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah diangkat sebagai PNS dan telah mengikuti dan lulus uji kompetensi, paling lama 1 (satu) tahun diangkat dalam Jabatan Fungsional Pembina Teknis Perbendaharaan Negara. (4) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling lama 3 (tiga) tahun setelah diangkat dalam Jabatan fungsional Pembina Teknis Perbendaharaan Negara harus mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang pembinaan/bimbingan teknis dalam perbendaharaan negara. (5) Pembina Teknis Perbendaharaan Negara yang belum mengikuti dan/atau tidak lulus pendidikan dan pelatihan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberhentikan dari jabatannya.

Pasal 14

(1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pembina Teknis Perbendaharaan Negara melalui perpindahan dari jabatan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 angka 2, dapat dipertimbangkan dengan ketentuan sebagai berikut: a. berstatus PNS; b. memiliki integritas dan moralitas yang baik; c. sehat jasmani dan rohani; d. berijazah paling rendah D-3 (Diploma-Tiga) bidang keuangan, akuntansi, administrasi dan kebendaharaan negara, atau bidang lainnya, yang sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan oleh instansi pembina; e. mengikuti dan lulus uji kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural sesuai dengan Standar Kompetensi yang telah disusun oleh instansi pembina; f. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang pembinaan/bimbingan teknis dalam perbendaharaan negara paling singkat 2 (dua) tahun; g. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan h. usia paling tinggi 53 (lima puluh tiga) tahun. (2) Pengangkatan Jabatan Fungsional Pembina Teknis Perbendaharaan Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan ketersediaan lowongan kebutuhan untuk jenjang Jabatan Fungsional yang akan diduduki. (3) Pangkat yang ditetapkan bagi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu sama dengan pangkat yang dimilikinya, dan jenjang jabatan yang ditetapkan sesuai dengan jumlah Angka Kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang MENETAPKAN Angka Kredit. (4) Jumlah Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dari unsur utama dan unsur penunjang.

Pasal 15

(1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pembina Teknis Perbendaharaan Negara melalui penyesuaian/inpassing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 angka 3, dapat dipertimbangkan dengan persyaratan sebagai berikut: a. berstatus PNS; b. memiliki integritas dan moralitas yang baik; c. sehat jasmani dan rohani; d. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang pembinaan/bimbingan teknis dalam perbendaharaan negara paling singkat 2 (dua) tahun; dan e. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir. (2) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pembina Teknis Perbendaharaan Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila PNS yang pada saat berlakunya Peraturan Menteri ini, memiliki pengalaman dan masih melaksanakan tugas di bidang pembinaan/bimbingan teknis dalam perbendaharaan negara berdasarkan keputusan Pejabat yang Berwenang. (3) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pembina Teknis Perbendaharaan Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan jenjang Jabatan Fungsional yang akan diduduki. (4) Angka Kredit Kumulatif untuk penyesuaian/inpassing dalam Jabatan Fungsional Pembina Teknis Perbendaharaan Negara, tercantum dalam Lampiran III, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (5) Angka Kredit Kumulatif sebagaimana dimaksud pada ayat (4), hanya berlaku 1 (satu) kali selama masa penyesuaian (inpassing). (6) Tata cara penyesuaian/inpassing ditetapkan lebih lanjut oleh instansi pembina.

Pasal 16

(1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pembina Teknis Perbendaharaan Negara melalui promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 angka 4, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. mengikuti dan lulus uji kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural sesuai dengan Standar Kompetensi yang telah disusun oleh instansi pembina; dan b. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir. (2) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pembina Teknis Perbendaharaan Negara melalui promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan kebutuhan untuk jenjang Jabatan Fungsional yang akan diduduki. (3) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pembina Teknis Perbendaharaan Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

PENILAIAN KINERJA

Pasal 19

Koreksi

(1) Pada awal tahun, setiap Pembina Teknis Perbendaharaan Negara wajib menyusun SKP yang akan dilaksanakan dalam 1 (satu) tahun berjalan. (2) SKP Pembina Teknis Perbendaharaan Negara disusun berdasarkan penetapan kinerja unit kerja yang bersangkutan. (3) SKP untuk masing-masing jenjang jabatan diambil dari kegiatan sebagai turunan dari penetapan kinerja unit dengan mendasarkan kepada tingkat kesulitan dan syarat kompetensi untuk masing-masing jenjang jabatan. (4) SKP yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat persetujuan dan ditetapkan oleh atasan langsung. (5) Penilaian SKP Pembina Teknis Perbendaharaan Negara dilakukan oleh atasan langsung.

Pasal 20

(1) Penilaian kinerja Jabatan Fungsional Pembina Teknis Perbendaharaan Negara bertujuan untuk menjamin objektivitas pembinaan yang didasarkan sistem prestasi dan sistem karier. (2) Penilaian kinerja Jabatan Fungsional Pembina Teknis Perbendaharaan Negara dilakukan berdasarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi, dengan memperhatikan target, capaian, hasil dan manfaat yang dicapai, serta perilaku PNS. (3) Penilaian kinerja Jabatan Fungsional Pembina Teknis Perbendaharaan Negara dilakukan secara objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan. (4) Penilaian kinerja Jabatan Fungsional Pembina Teknis Perbendaharaan Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh atasan langsung.

Pasal 21

(1) Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ditetapkan berdasarkan pencapaian Angka Kredit setiap tahun. (2) Pencapaian Angka Kredit Kumulatif digunakan sebagai salah satu syarat untuk kenaikan pangkat dan/atau kenaikan jabatan. (3) Pencapaian Angka Kredit Kumulatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan penjumlahan pencapaian Angka Kredit pada setiap tahun.

Pasal 22

(1) Pembina Teknis Perbendaharaan Negara setiap tahun wajib mengumpulkan Angka Kredit dari unsur diklat, tugas jabatan, pengembangan profesi, dan unsur penunjang dengan jumlah Angka Kredit paling sedikit: a. 5 (lima) untuk Pembina Teknis Perbendaharaan Negara Terampil; b. 12,5 (dua belas koma lima) untuk Pembina Teknis Perbendaharaan Negara Mahir; dan c. 25 (dua puluh lima) untuk Pembina Teknis Perbendaharaan Negara Penyelia. (2) Jumlah Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, tidak berlaku bagi Pembina Teknis Perbendaharaan Negara Penyelia, yang memiliki pangkat paling tinggi dalam jenjang jabatan yang didudukinya. (3) Jumlah Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar untuk penilaian SKP.

Pasal 23

(1) Jumlah Angka Kredit Kumulatif paling kurang yang harus dipenuhi untuk dapat diangkat dalam jabatan dan kenaikan jabatan dan/atau pangkat Pembina Teknis Perbendaharaan Negara dengan pendidikan D-3 (Diploma-Tiga) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (2) Jumlah Angka Kredit Kumulatif yang harus dicapai Pembina Teknis Perbendaharaan Negara, yaitu: a. paling sedikit 80% (delapan puluh persen) Angka Kredit berasal dari unsur utama, tidak termasuk sub- unsur pendidikan formal; dan b. paling banyak 20% (dua puluh persen) Angka Kredit berasal dari unsur penunjang.

Pasal 24

Pembina Teknis Perbendaharaan Negara Mahir yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi menjadi Pembina Teknis Perbendaharaan Negara Penyelia, Angka Kredit yang disyaratkan sebanyak 4 (empat) berasal dari sub- unsur pengembangan profesi.

Pasal 25

(1) Pembina Teknis Perbendaharaan Negara yang memiliki Angka Kredit melebihi Angka Kredit yang disyaratkan untuk kenaikan jabatan dan/atau pangkat setingkat lebih tinggi, kelebihan Angka Kredit tersebut dapat diperhitungkan untuk kenaikan jabatan dan/atau pangkat berikutnya. (2) Pembina Teknis Perbendaharaan Negara yang pada tahun pertama telah memenuhi atau melebihi Angka Kredit yang disyaratkan untuk kenaikan jabatan dan/atau pangkat dalam masa pangkat yang didudukinya, pada tahun kedua dan seterusnya diwajibkan mengumpulkan paling sedikit 20% (dua puluh persen) Angka Kredit dari jumlah Angka Kredit yang disyaratkan untuk kenaikan jabatan dan/atau pangkat setingkat lebih tinggi yang berasal dari tugas jabatan.

Pasal 26

(1) Pembina Teknis Perbendaharaan Negara yang telah memenuhi syarat untuk kenaikan jenjang jabatan setingkat lebih tinggi tetapi belum tersedia lowongan jabatan, setiap tahun wajib memenuhi Angka Kredit dari kegiatan melaksanakan pembinaan/bimbingan teknis di bidang perbendaharaan negara, dan/atau pengembangan profesi, paling sedikit: a. 4 (empat) Angka Kredit untuk Pembina Teknis Perbendaharaan Negara Terampil; dan b. 10 (sepuluh) Angka Kredit untuk Pembina Teknis Perbendaharaan Negara Mahir. (2) Pembina Teknis Perbendaharaan Negara Penyelia yang menduduki pangkat tertinggi dari jabatannya, setiap tahun sejak menduduki pangkatnya wajib mengumpulkan paling sedikit 10 (sepuluh) Angka Kredit dari kegiatan melaksanakan pembinaan/bimbingan teknis di bidang perbendaharaan negara, dan/atau pengembangan profesi.

Pasal 27

(1) Pembina Teknis Perbendaharaan Negara yang secara bersama-sama membuat Karya Tulis/Karya Ilmiah di bidang pembinaan/bimbingan teknis dalam perbendaharaan negara, diberikan Angka Kredit dengan ketentuan sebagai berikut: a. apabila terdiri dari 2 (dua) orang penulis, pembagian Angka Kredit yaitu 60% (enam puluh persen) bagi penulis utama dan 40% (empat puluh persen) bagi penulis pembantu; b. apabila terdiri dari 3 (tiga) orang penulis, pembagian Angka Kredit yaitu 50% (lima puluh persen) bagi penulis utama dan masing-masing 25% (dua puluh lima persen) bagi penulis pembantu; c. apabila terdiri dari 4 (empat) orang penulis, pembagian Angka Kredit yaitu 40% (empat puluh persen) bagi penulis utama dan masing-masing 20% (dua puluh persen) bagi penulis pembantu; dan d. apabila tidak terdapat atau tidak dapat ditentukan penulis utama dan penulis pembantu, pembagian Angka Kredit dibagi sebesar proporsi yang sama untuk setiap penulis. (2) Jumlah penulis pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling banyak 3 (tiga) orang.

BAB XI

PEJABAT YANG MENGUSULKAN ANGKA KREDIT, PEJABAT YANG BERWENANG MENETAPKAN ANGKA KREDIT, DAN TIM PENILAI

Pasal 29

Koreksi

Usul penetapan Angka Kredit Pembina Teknis Perbendaharaan Negara diajukan oleh: a. Pejabat Administrator yang membidangi kepegawaian pada unit kerja Jabatan Tinggi Pratama yang membidangi kesekretariatan kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kesekretariatan pada unit kerja Jabatan Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi Perbendaharaan Negara Kementerian Keuangan untuk Angka Kredit Pembina Teknis Perbendaharaan Negara Penyelia di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan; dan b. Pejabat Administrator yang membidangi kepegawaian pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan untuk Angka Kredit Pembina Teknis Perbendaharaan Negara Terampil dan Pembina Teknis Perbendaharaan Negara Mahir di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan.

Pasal 30

Pejabat yang memiliki kewenangan MENETAPKAN Angka Kredit Pembina Teknis Perbendaharaan Negara, yaitu: a. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kesekretariatan pada unit kerja Jabatan Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi Perbendaharaan Negara Kementerian Keuangan untuk Angka Kredit Pembina Teknis Perbendaharaan Negara Penyelia di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan; dan b. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan untuk Angka Kredit Pembina Teknis Perbendaharaan Negara Terampil dan Pembina Teknis Perbendaharaan Negara Mahir di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan.

Pasal 31

Dalam menjalankan tugasnya, pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dibantu oleh Tim Penilai, yaitu: a. Tim Penilai Pusat bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kesekretariatan pada unit kerja Jabatan Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi Perbendaharaan Negara Kementerian Keuangan untuk Angka Kredit Pembina Teknis Perbendaharaan Negara Penyelia di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan; dan b. Tim Penilai Kantor Wilayah bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan untuk Angka Kredit Pembina Teknis Perbendaharaan Negara Terampil dan Pembina Teknis Perbendaharaan Negara Mahir di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan.

Pasal 32

(1) Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 terdiri atas pejabat yang berasal dari unsur teknis yang membidangi pembinaan/bimbingan teknis dalam perbendaharaan negara, unsur kepegawaian, dan Pembina Teknis Perbendaharaan Negara. (2) Susunan keanggotaan Tim Penilai sebagai berikut: a. seorang Ketua merangkap anggota; b. seorang Sekretaris merangkap anggota; dan c. paling sedikit 3 (tiga) orang anggota. (3) Susunan anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus berjumlah ganjil. (4) Ketua Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, paling rendah Pejabat Administrator. (5) Sekretaris Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, harus berasal dari unsur kepegawaian. (6) Anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, paling sedikit 2 (dua) orang dari Pembina Teknis Perbendaharaan Negara. (7) Syarat untuk menjadi anggota Tim Penilai, yaitu: a. menduduki jabatan/pangkat paling rendah sama dengan jabatan/pangkat Pembina Teknis Perbendaharaan Negara yang dinilai; b. memiliki keahlian serta kemampuan untuk menilai kinerja Pembina Teknis Perbendaharaan Negara; dan c. aktif melakukan penilaian. (8) Apabila jumlah anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak dapat dipenuhi dari Pembina Teknis Perbendaharaan Negara, anggota Tim Penilai dapat diangkat dari PNS lain yang memiliki kompetensi untuk menilai kinerja Pembina Teknis Perbendaharaan Negara. (9) Pembentukan dan susunan Anggota Tim Penilai ditetapkan oleh: a. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kesekretariatan pada unit kerja Jabatan Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi Perbendaharaan Negara Kementerian Keuangan untuk Tim Penilai Pusat; dan b. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan untuk Tim Penilai Kantor Wilayah.

Pasal 33

Tata kerja Tim Penilai dan tata cara penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Pembina Teknis Perbendaharaan Negara ditetapkan oleh Menteri Keuangan selaku pimpinan instansi pembina Jabatan Fungsional Pembina Teknis Perbendaharaan Negara.

BAB Ketiga

Tim Penilai

Pasal 31

Koreksi

Pasal 32

Pasal 33

BAB XVI

INSTANSI PEMBINA DAN TUGAS INSTANSI PEMBINA

Pasal 39

Koreksi

Instansi pembina Jabatan Fungsional Pembina Teknis Perbendaharaan Negara yaitu Kementerian Keuangan.

Pasal 40

Koreksi

(1) Instansi pembina berperan sebagai pengelola Jabatan Fungsional Pembina Teknis Perbendaharaan Negara yang bertanggung jawab untuk menjamin terwujudnya standar kualitas dan profesionalitas jabatan. (2) Instansi pembina mempunyai tugas sebagai berikut: a. menyusun pedoman formasi Jabatan Fungsional Pembina Teknis Perbendaharaan Negara; b. menyusun Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Pembina Teknis Perbendaharaan Negara; c. menyusun petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis Jabatan Fungsional Pembina Teknis Perbendaharaan Negara; d. menyusun standar kualitas hasil kerja dan pedoman penilaian kualitas hasil kerja Pembina Teknis Perbendaharaan Negara; e. menyusun pedoman penulisan Karya Tulis/Karya Ilmiah yang bersifat inovatif di bidang pembinaan/bimbingan teknis dalam perbendaharaan negara; f. menyusun kurikulum pelatihan Jabatan Fungsional Pembina Teknis Perbendaharaan Negara; g. menyelenggarakan pelatihan Jabatan Fungsional Pembina Teknis Perbendaharaan Negara; h. membina penyelenggaraan pelatihan fungsional Pembina Teknis Perbendaharaan Negara pada lembaga pelatihan; i. menyelenggarakan uji kompetensi Jabatan Fungsional Pembina Teknis Perbendaharaan Negara; j. menganalisis kebutuhan pelatihan fungsional di bidang tugas Jabatan Fungsional Pembina Teknis Perbendaharaan Negara; k. melakukan sosialisasi Jabatan Fungsional Pembina Teknis Perbendaharaan Negara; l. mengembangkan sistem informasi Jabatan Fungsional Pembina Teknis Perbendaharaan Negara; m. memfasilitasi pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional Pembina Teknis Perbendaharaan Negara; n. memfasilitasi pembentukan organisasi profesi Jabatan Fungsional Pembina Teknis Perbendaharaan Negara; o. memfasilitasi penyusunan dan penetapan kode etik profesi dan kode perilaku Jabatan Fungsional Pembina Teknis Perbendaharaan Negara; p. melakukan akreditasi pelatihan fungsional dengan mengacu kepada ketentuan yang telah ditetapkan oleh Lembaga Administrasi Negara; dan q. melakukan pemantauan dan evaluasi penerapan Jabatan Fungsional Pembina Teknis Perbendaharaan Negara. (3) Instansi pembina dalam rangka melaksanakan tugas pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf i, huruf k, huruf l, huruf m, huruf n, huruf o, dan huruf q, menyampaikan hasil pelaksanaan pembinaan Jabatan Fungsional Pembina Teknis Perbendaharaan Negara secara berkala sesuai dengan perkembangan pelaksanaan pembinaan kepada Menteri dengan tembusan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara. (4) Instansi pembina menyampaikan secara berkala setiap tahun pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, huruf g, huruf h, huruf j, dan huruf p kepada Menteri dengan tembusan kepada Kepala Lembaga Administrasi Negara. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan uji kompetensi Jabatan Fungsional Pembina Teknis Perbendaharaan Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i, diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 21 September 2018 MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA, ttd SYAFRUDDIN Diundangkan di Jakarta pada tanggal 23 Oktober 2018 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd WIDODO EKATJAHJANA LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 51 TAHUN 2018 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PEMBINA TEKNIS PERBENDAHARAAN NEGARA NO UNSUR HASIL KERJA ANGKA KREDIT PELAKSANA TUGAS I. PENDIDIKAN A Pendidikan formal dan memperoleh ijazah/gelar Ijazah 60 Semua jenjang 1. Sertifikat 15 Semua jenjang 2. Sertifikat 9 Semua jenjang 3. Sertifikat 6 Semua jenjang 4. Sertifikat 3 Semua jenjang 5. Sertifikat 2 Semua jenjang 6. Sertifikat 1 Semua jenjang 7. Sertifikat 0.5 Semua jenjang C Sertifikat 2 Semua jenjang II. A 1. Bahan materi/uji kompetensi pembinaan/bimbingan teknis di bidang perbendaharaan 0.004 Terampil 2. Konsep materi/uji kompetensi pembinaan/bimbingan teknis di bidang perbendaharaan 0.015 Mahir 3. Laporan verifikasi materi/uji kompetensi pembinaan/bimbingan teknis di bidang perbendaharaan 0.02 Penyelia B 1. Hasil inventarisasi data permasalahan pembinaan/bimbingan teknis di bidang perbendaharaan 0.004 Terampil 2. Laporan pengolahan data permasalahan pembinaan/bimbingan teknis di bidang perbendaharaan 0.01 Mahir 3. Kertas kerja analisis data permasalahan pembinaan/bimbingan teknis di bidang perbendaharaan 0.02 Penyelia 4. Kertas kerja pembinaan/bimbingan teknis di bidang perbendaharaan 0.006 Terampil 5. Laporan pembinaan/bimbingan teknis tingkat dasar di bidang perbendaharaan 0.015 Mahir Menginventarisasi data permasalahan pembinaan/bimbingan teknis di bidang perbendaharaan Melaksanakan pengolahan data permasalahan pembinaan/bimbingan teknis di bidang perbendaharaan Melaksanakan pembinaan/bimbingan teknis tingkat dasar di bidang perbendaharaan Mengikuti pendidikan formal dan memperoleh ijazah/gelar Diploma III Mengikuti pendidikan dan pelatihan (diklat) fungsional/ teknis di bidang perbendaharaan negara serta memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau sertifikat Mengikuti pendidikan dan pelatihan dasar/prajabatan Pendidikan dan pelatihan dasar/prajabatan lamanya kurang dari 30 jam lamanya antara 481-640 jam lamanya antara 641-960 jam lamanya lebih dari 960 jam lamanya antara 31-80 jam lamanya antara 81-160 jam lamanya antara 161-480 jam Menginventarisasi bahan penyusunan materi/uji kompetensi pembinaan/bimbingan teknis di bidang perbendaharaan Menyusun materi/uji kompetensi pembinaan/bimbingan teknis di bidang perbendaharaan Melaksanakan verifikasi materi/uji kompetensi pembinaan/bimbingan teknis di bidang perbendaharaan Pendidikan dan pelatihan dasar/prajabatan Menyusun kertas kerja analisis data permasalahan pembinaan/bimbingan teknis di bidang perbendaharaan Menyusun kertas kerja pembinaan/bimbingan teknis di bidang perbendaharaan RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN UNTUK JABATAN FUNGSIONAL PEMBINA TEKNIS PERBENDAHARAAN NEGARA SUB-UNSUR TUGAS JABATAN BUTIR KEGIATAN TUGAS JABATAN B Pendidikan dan pelatihan (diklat) fungsional/teknis di bidang perbendaharaan negara serta memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau sertifikat Penyiapan materi/uji kompetensi pembinaan/bimbingan teknis di bidang perbendaharaan Pelaksanaan pembinaan/bimbingan teknis di bidang perbendaharaan PEMBINAAN/ BIMBINGAN TEKNIS DI BIDANG PERBENDAHARAAN NEGARA 6. Laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembinaan/bimbingan teknis tingkat dasar di bidang perbendaharaan 0.04 Penyelia C 1. Daftar pertanyaan, permintaan, dan/atau masukan dari satuan kerja secara langsung di meja layanan dan sarana komunikasi lainnya terkait pengelolaan dokumen pelaksanaan anggaran 0.004 Terampil 2. Laporan verifikasi pertanyaan, permintaan, dan/atau masukan dari satuan kerja secara langsung di meja layanan dan sarana komunikasi lainnya terkait pengelolaan dokumen pelaksanaan anggaran 0.0075 Mahir 3. Laporan tindak lanjut pertanyaan, permintaan, dan/atau masukan dari satuan kerja secara langsung di meja layanan dan sarana komunikasi lainnya terkait pengelolaan dokumen pelaksanaan anggaran 0.01 Penyelia 4. Konsep jawaban pertanyaan dan layanan helpdesk terkait pengelolaan dokumen pelaksanaan anggaran 0.004 Terampil 5. Laporan validasi pertanyaan dan layanan helpdesk terkait pengelolaan dokumen pelaksanaan anggaran 0.0045 Mahir 6. Daftar jawaban pertanyaan dan layanan helpdesk terkait pengelolaan dokumen pelaksanaan anggaran 0.01 Penyelia 7. Daftar input data layanan terkait pengelolaan dokumen pelaksanaan anggaran 0.004 Terampil 8. Hasil verifikasi data layanan terkait pengelolaan dokumen pelaksanaan anggaran 0.005 Mahir 9. Laporan tindak lanjut pertanyaan dan layanan helpdesk terkait pengelolaan dokumen pelaksanaan anggaran 0.01 Penyelia 10. Hasil inventarisasi bahan monitoring proses pencairan pengajuan dana 0.004 Terampil 11. Laporan monitoring proses pencairan pengajuan dana 0.006 Mahir 12. Laporan tindak lanjut monitoring proses pencairan pengajuan dana 0.01 Penyelia D. 1. Laporan layanan sertifikasi bendahara 0.004 Terampil 2. Laporan analisis permasalahan pelayanan sertifikasi bendahara 0.0075 Mahir 3. Laporan langkah tindak lanjut pelayanan sertifikasi bendahara 0.015 Penyelia Menyusun langkah tindak lanjut pelayanan sertifikasi bendahara Melaksanakan validasi jawaban pertanyaan dan layanan helpdesk terkait pengelolaan dokumen pelaksanaan anggaran Menjawab pertanyaan dan layanan helpdesk terkait pengelolaan dokumen pelaksanaan anggaran Menginput data layanan terkait pengelolaan dokumen pelaksanaan anggaran Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembinaan/bimbingan teknis tingkat dasar di bidang perbendaharaan Memverifikasi data layanan yang telah diinput terkait pengelolaan dokumen pelaksanaan anggaran Menyusun langkah tindak lanjut hasil verifikasi data layanan terkait pengelolaan dokumen pelaksanaan anggaran Menginventarisasi bahan monitoring proses pencairan pengajuan dana Melaksanakan monitoring proses pengajuan pencairan dana Menyusun langkah tindak lanjut monitoring proses pengajuan pencairan dana Melaksanakan pelayanan sertifikasi bendahara Menyusun analisis permasalahan pelayanan sertifikasi bendahara Pelaksanaan proses pelayanan informasi pengelolaan dokumen pelaksanaan anggaran kepada satuan kerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku Menerima pertanyaan, permintaan, dan/atau masukan dari satuan kerja secara langsung di meja layanan dan sarana komunikasi lainnya terkait pengelolaan dokumen pelaksanaan anggaran Memverifikasi pertanyaan, permintaan, dan/atau masukan dari satuan kerja terkait pengelolaan dokumen pelaksanaan anggaran Pelaksanaan proses pelayanan informasi sertifikasi bendahara kepada satuan kerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku Menyusun langkah tindak lanjut pertanyaan, permintaan, dan/atau masukan dari satuan kerja terkait pengelolaan dokumen pelaksanaan anggaran Menyiapkan jawaban pertanyaan dan layanan helpdesk terkait pengelolaan dokumen pelaksanaan anggaran E. 1. Daftar pertanyaan, permintaan, dan/atau masukan dari satuan kerja secara langsung di meja layanan dan sarana komunikasi lainnya terkait uang persediaan/tambahan uang persediaan 0.002 Terampil 2. Laporan verifikasi pertanyaan, permintaan, dan/atau masukan dari satuan kerja secara langsung di meja layanan dan sarana komunikasi lainnya terkait uang persediaan/tambahan uang persediaan 0.0075 Mahir 3. Laporan tindak lanjut pertanyaan, permintaan, dan/atau masukan dari satuan kerja secara langsung di meja layanan dan sarana komunikasi lainnya terkait uang persediaan/tambahan uang persediaan 0.015 Penyelia 4. Konsep jawaban pertanyaan dan layanan helpdesk terkait uang persediaan/tambahan uang persediaan 0.002 Terampil 5. Laporan validasi pertanyaan dan layanan helpdesk terkait uang persediaan/tambahan uang persediaan 0.0075 Mahir 6. Daftar jawaban pertanyaan dan layanan helpdesk terkait uang persediaan/tambahan uang persediaan 0.015 Penyelia 7. Daftar input data layanan terkait uang persediaan/tambahan uang persediaan 0.002 Terampil 8. Hasil verifikasi data layanan terkait uang persediaan/tambahan uang persediaan 0.0075 Mahir 9. Laporan tindak lanjut pertanyaan dan layanan helpdesk terkait uang persediaan/tambahan uang persediaan 0.015 Penyelia F. Pelaksanaan proses pelayanan perencanaan kas kepada satuan kerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku 1. Daftar pertanyaan, permintaan, dan/atau masukan dari satuan kerja secara langsung di meja layanan dan sarana komunikasi lainnya terkait perencanaan kas 0.002 Terampil 2. Laporan verifikasi pertanyaan, permintaan, dan/atau masukan dari satuan kerja secara langsung di meja layanan dan sarana komunikasi lainnya terkait perencanaan kas 0.0075 Mahir 3. Laporan tindak lanjut pertanyaan, permintaan, dan/atau masukan dari satuan kerja secara langsung di meja layanan dan sarana komunikasi lainnya terkait perencanaan kas 0.015 Penyelia 4. Konsep jawaban pertanyaan dan layanan helpdesk terkait perencanaan kas 0.004 Terampil Menerima pertanyaan, permintaan, dan/atau masukan dari satuan kerja secara langsung di meja layanan dan sarana komunikasi lainnya terkait uang persediaan/tambahan uang persediaan Menverifikasi pertanyaan, permintaan, dan/atau masukan dari satuan kerja terkait uang persediaan/tambahan uang persediaan Menyusun langkah tindak lanjut pertanyaan, permintaan, dan/atau masukan dari satuan kerja terkait uang persediaan/tambahan uang persediaan Menyiapkan jawaban pertanyaan dan layanan helpdesk terkait uang persediaan/tambahan uang persediaan Menerima pertanyaan, permintaan, dan/atau masukan dari satuan kerja secara langsung di meja layanan dan sarana komunikasi lainnya terkait perencanaan kas Memverifikasi pertanyaan, permintaan, dan/atau masukan dari satuan kerja terkait perencanaan kas Menyusun langkah tindak lanjut pertanyaan, permintaan, dan/atau masukan dari satuan kerja terkait perencanaan kas Menyiapkan jawaban pertanyaan dan layanan helpdesk terkait perencanaan kas Melaksanakan validasi jawaban pertanyaan dan layanan helpdesk terkait uang persediaan/tambahan uang persediaan Menjawab pertanyaan dan layanan helpdesk terkait uang persediaan/tambahan uang persediaan Pelaksanaan proses pelayanan informasi Uang Persediaan/Tambahan Uang Persediaan kepada satuan kerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku Menginput data layanan terkait uang persediaan/tambahan uang persediaan Memverifikasi data layanan yang telah diinput terkait uang persediaan/tambahan uang persediaan Menyusun langkah tindak lanjut hasil verifikasi data layanan terkait uang persediaan/tambahan uang persediaan 5. Laporan validasi pertanyaan dan layanan helpdesk terkait perencanaan kas 0.0075 Mahir 6. Daftar jawaban pertanyaan dan layanan helpdesk terkait perencanaan kas 0.015 Penyelia 7. Daftar input data layanan terkait perencanaan kas 0.002 Terampil 8. Hasil verifikasi data layanan terkait perencanaan kas 0.005 Mahir 9. Laporan tindak lanjut pertanyaan dan layanan helpdesk terkait perencanaan kas 0.015 Penyelia G. 1. Daftar pertanyaan, permintaan, dan/atau masukan dari satuan kerja secara langsung di meja layanan dan sarana komunikasi lainnya terkait rekonsiliasi dan penyampaian laporan keuangan 0.002 Terampil 2. Laporan verifikasi pertanyaan, permintaan, dan/atau masukan dari satuan kerja secara langsung di meja layanan dan sarana komunikasi lainnya terkait rekonsiliasi dan penyampaian laporan keuangan 0.0075 Mahir 3. Laporan tindak lanjut pertanyaan, permintaan, dan/atau masukan dari satuan kerja secara langsung di meja layanan dan sarana komunikasi lainnya terkait rekonsiliasi dan penyampaian laporan keuangan 0.015 Penyelia 4. Konsep jawaban pertanyaan dan layanan helpdesk terkait rekonsiliasi dan penyampaian laporan keuangan 0.002 Terampil 5. Laporan validasi pertanyaan dan layanan helpdesk terkait rekonsiliasi dan penyampaian laporan keuangan 0.006 Mahir 6. Daftar jawaban pertanyaan dan layanan helpdesk terkait rekonsiliasi dan penyampaian laporan keuangan 0.012 Penyelia 7. Daftar input data layanan terkait rekonsiliasi dan penyampaian laporan keuangan 0.002 Terampil 8. Hasil verifikasi data layanan terkait rekonsiliasi dan penyampaian laporan keuangan 0.005 Mahir 9. Laporan tindak lanjut pertanyaan dan layanan helpdesk terkait rekonsiliasi dan penyampaian laporan keuangan 0.012 Penyelia Melaksanakan validasi jawaban pertanyaan dan layanan helpdesk terkait perencanaan kas Menginput data layanan terkait rekonsiliasi dan penyampaian laporan keuangan Memverifikasi data layanan yang telah diinput terkait rekonsiliasi dan penyampaian laporan keuangan Menyusun langkah tindak lanjut hasil verifikasi data layanan terkait rekonsiliasi dan penyampaian laporan keuangan Pelaksanaan proses pelayanan rekonsiliasi dan penyampaian laporan keuangan kepada satuan kerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku Memverifikasi pertanyaan, permintaan, dan/atau masukan dari satuan kerja terkait rekonsiliasi dan penyampaian laporan keuangan Menyusun langkah tindak lanjut pertanyaan, permintaan, dan/atau masukan dari satuan kerja terkait rekonsiliasi dan penyampaian laporan keuangan Menyiapkan jawaban pertanyaan dan layanan helpdesk terkait rekonsiliasi dan penyampaian laporan keuangan Melaksanakan validasi jawaban pertanyaan dan layanan helpdesk terkait rekonsiliasi dan penyampaian laporan keuangan Menjawab pertanyaan dan layanan helpdesk terkait rekonsiliasi dan penyampaian laporan keuangan Menjawab pertanyaan dan layanan helpdesk terkait perencanaan kas Menginput data layanan terkait perencanaan kas Memverifikasi data layanan yang telah diinput terkait perencanaan kas Menyusun langkah tindak lanjut hasil verifikasi data layanan terkait perencanaan kas Menerima pertanyaan, permintaan, dan/atau masukan dari satuan kerja secara langsung di meja layanan dan sarana komunikasi lainnya terkait rekonsiliasi dan penyampaian laporan keuangan H. 1. Daftar pertanyaan, permintaan, dan/atau masukan dari satuan kerja secara langsung di meja layanan dan sarana komunikasi lainnya terkait penyelesaian tagihan kontraktual 0.002 Terampil 2. Laporan verifikasi pertanyaan, permintaan, dan/atau masukan dari satuan kerja secara langsung di meja layanan dan sarana komunikasi lainnya terkait penyelesaian tagihan kontraktual 0.006 Mahir 3. Laporan tindak lanjut pertanyaan, permintaan, dan/atau masukan dari satuan kerja secara langsung di meja layanan dan sarana komunikasi lainnya terkait penyelesaian tagihan kontraktual 0.015 Penyelia 4. Konsep jawaban pertanyaan dan layanan helpdesk terkait penyelesaian tagihan kontraktual 0.002 Terampil 5. Laporan validasi pertanyaan dan layanan helpdesk terkait penyelesaian tagihan kontraktual 0.006 Mahir 6. Daftar jawaban pertanyaan dan layanan helpdesk terkait penyelesaian tagihan kontraktual 0.012 Penyelia 7. Daftar input data layanan terkait penyelesaian tagihan kontraktual 0.0024 Terampil 8. Hasil verifikasi data layanan terkait penyelesaian tagihan kontraktual 0.006 Mahir 9. Laporan tindak lanjut pertanyaan dan layanan helpdesk terkait penyelesaian tagihan kontraktual 0.012 Penyelia I. Pelaksanaan proses pelayanan rencana penarikan dana dan estimasi penerimaan kepada satuan kerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku 1. Daftar pertanyaan, permintaan, dan/atau masukan dari satuan kerja secara langsung di meja layanan dan sarana komunikasi lainnya terkait rencana penarikan dana dan estimasi penerimaan 0.0024 Terampil 2. Laporan verifikasi pertanyaan, permintaan, dan/atau masukan dari satuan kerja secara langsung di meja layanan dan sarana komunikasi lainnya terkait rencana penarikan dana dan estimasi penerimaan 0.006 Mahir 3. Laporan tindak lanjut pertanyaan, permintaan, dan/atau masukan dari satuan kerja secara langsung di meja layanan dan sarana komunikasi lainnya terkait rencana penarikan dana dan estimasi penerimaan 0.02 Penyelia Menerima pertanyaan, permintaan, dan/atau masukan dari satuan kerja secara langsung di meja layanan dan sarana komunikasi lainnya terkait penyelesaian tagihan kontraktual Memverifikasi data layanan yang telah diinput terkait penyelesaian tagihan kontraktual Menyusun langkah tindak lanjut hasil verifikasi data layanan terkait penyelesaian tagihan kontraktual Menerima pertanyaan, permintaan, dan/atau masukan dari satuan kerja secara langsung di meja layanan dan sarana komunikasi lainnya terkait rencana penarikan dana dan estimasi penerimaan Memverifikasi pertanyaan, permintaan, dan/atau masukan dari satuan kerja terkait rencana penarikan dana dan estimasi penerimaan Pelaksanaan proses pelayanan penyelesaian tagihan kontraktual kepada satuan kerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku Memverifikasi pertanyaan, permintaan, dan/atau masukan dari satuan kerja terkait penyelesaian tagihan kontraktual Menyusun langkah tindak lanjut pertanyaan, permintaan, dan/atau masukan dari satuan kerja terkait rencana penarikan dana dan estimasi penerimaan Menyusun langkah tindak lanjut pertanyaan, permintaan, dan/atau masukan dari satuan kerja terkait penyelesaian tagihan kontraktual Menyiapkan jawaban pertanyaan dan layanan helpdesk terkait penyelesaian tagihan kontraktual Melaksanakan validasi jawaban pertanyaan dan layanan helpdesk terkait penyelesaian tagihan kontraktual Menjawab pertanyaan dan layanan helpdesk terkait penyelesaian tagihan kontraktual Menginput data layanan terkait penyelesaian tagihan kontraktual 4. Konsep jawaban pertanyaan dan layanan helpdesk terkait rencana penarikan dana dan estimasi penerimaan 0.004 Terampil 5. Laporan validasi pertanyaan dan layanan helpdesk terkait rencana penarikan dana dan estimasi penerimaan 0.005 Mahir 6. Daftar jawaban pertanyaan dan layanan helpdesk terkait rencana penarikan dana dan estimasi penerimaan 0.01 Penyelia 7. Daftar input data layanan terkait rencana penarikan dana dan estimasi penerimaan 0.0018 Terampil 8. Hasil verifikasi data layanan terkait rencana penarikan dana dan estimasi penerimaan 0.0025 Mahir 9. Laporan tindak lanjut pertanyaan dan layanan helpdesk terkait rencana penarikan dana dan estimasi penerimaan 0.015 Penyelia J. Pelaksanaan proses pelayanan penolakan SPM kepada satuan kerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku 1. Daftar pertanyaan, permintaan, dan/atau masukan dari satuan kerja secara langsung di meja layanan dan sarana komunikasi lainnya terkait penolakan SPM 0.002 Terampil 2. Laporan verifikasi pertanyaan, permintaan, dan/atau masukan dari satuan kerja secara langsung di meja layanan dan sarana komunikasi lainnya terkait penolakan SPM 0.0075 Mahir 3. Laporan tindak lanjut pertanyaan, permintaan, dan/atau masukan dari satuan kerja secara langsung di meja layanan dan sarana komunikasi lainnya terkait penolakan SPM 0.015 Penyelia 4. Konsep jawaban pertanyaan dan layanan helpdesk terkait penolakan SPM 0.003 Terampil 5. Laporan validasi pertanyaan dan layanan helpdesk terkait penolakan SPM 0.0075 Mahir 6. Daftar jawaban pertanyaan dan layanan helpdesk terkait penolakan SPM 0.015 Penyelia 7. Daftar input data layanan terkait penolakan SPM 0.002 Terampil 8. Hasil verifikasi data layanan terkait penolakan SPM 0.005 Mahir 9. Laporan tindak lanjut pertanyaan dan layanan helpdesk terkait penolakan SPM 0.015 Penyelia Menginput data layanan terkait penolakan SPM Memverifikasi data layanan yang telah diinput terkait penolakan SPM Menyusun langkah tindak lanjut hasil verifikasi data layanan terkait penolakan SPM Menginput data layanan terkait rencana penarikan dana dan estimasi penerimaan Memverifikasi data layanan yang telah diinput terkait rencana penarikan dana dan estimasi penerimaan Menjawab pertanyaan dan layanan helpdesk terkait rencana penarikan dana dan estimasi penerimaan Menyiapkan jawaban pertanyaan dan layanan helpdesk terkait rencana penarikan dana dan estimasi penerimaan Melaksanakan validasi jawaban pertanyaan dan layanan helpdesk terkait rencana penarikan dana dan estimasi penerimaan Menyusun langkah tindak lanjut hasil verifikasi data layanan terkait rencana penarikan dana dan estimasi penerimaan Menerima pertanyaan, permintaan, dan/atau masukan dari satuan kerja secara langsung di meja layanan dan sarana komunikasi lainnya terkait penolakan SPM Memverifikasi pertanyaan, permintaan, dan/atau masukan dari satuan kerja terkait penolakan SPM Menyusun langkah tindak lanjut pertanyaan, permintaan, dan/atau masukan dari satuan kerja terkait penolakan SPM Menyiapkan jawaban pertanyaan dan layanan helpdesk terkait penolakan SPM Melaksanakan validasi jawaban pertanyaan dan layanan helpdesk terkait penolakan SPM Menjawab pertanyaan dan layanan helpdesk terkait penolakan SPM K. 1. Daftar pertanyaan, permintaan, dan/atau masukan dari satuan kerja secara langsung di meja layanan dan sarana komunikasi lainnya terkait data kontrak dan supplier 0.002 Terampil 2. Laporan verifikasi pertanyaan, permintaan, dan/atau masukan dari satuan kerja secara langsung di meja layanan dan sarana komunikasi lainnya terkait data kontrak dan supplier 0.0075 Mahir 3. Laporan tindak lanjut pertanyaan, permintaan, dan/atau masukan dari satuan kerja secara langsung di meja layanan dan sarana komunikasi lainnya terkait data kontrak dan supplier 0.01 Penyelia 4. Konsep jawaban pertanyaan dan layanan helpdesk terkait data kontrak dan supplier 0.003 Terampil 5. Laporan validasi pertanyaan dan layanan helpdesk terkait data kontrak dan supplier 0.0075 Mahir 6. Daftar jawaban pertanyaan dan layanan helpdesk terkait data kontrak dan supplier 0.009 Penyelia 7. Daftar input data layanan terkait data kontrak dan supplier 0.002 Terampil 8. Hasil verifikasi data layanan terkait data kontrak dan supplier 0.005 Mahir 9. Laporan tindak lanjut pertanyaan dan layanan helpdesk terkait data kontrak dan supplier 0.015 Penyelia L. 1. Daftar pertanyaan, permintaan, dan/atau masukan dari satuan kerja secara langsung di meja layanan dan sarana komunikasi lainnya terkait penyelesaian retur SP2D 0.002 Terampil 2. Laporan verifikasi pertanyaan, permintaan, dan/atau masukan dari satuan kerja secara langsung di meja layanan dan sarana komunikasi lainnya terkait penyelesaian retur SP2D 0.0075 Mahir 3. Laporan tindak lanjut pertanyaan, permintaan, dan/atau masukan dari satuan kerja secara langsung di meja layanan dan sarana komunikasi lainnya terkait penyelesaian retur SP2D 0.01 Penyelia 4. Konsep jawaban pertanyaan dan layanan helpdesk terkait penyelesaian retur SP2D 0.003 Terampil Menyiapkan jawaban pertanyaan dan layanan helpdesk terkait data kontrak dan supplier Memverifikasi pertanyaan, permintaan, dan/atau masukan dari satuan kerja terkait penyelesaian retur SP2D Menyusun langkah tindak lanjut pertanyaan, permintaan, dan/atau masukan dari satuan kerja terkait penyelesaian retur SP2D Menyiapkan jawaban pertanyaan dan layanan helpdesk terkait penyelesaian retur SP2D Menjawab pertanyaan dan layanan helpdesk terkait data kontrak dan supplier Menginput data layanan terkait data kontrak dan supplier Memverifikasi data layanan yang telah diinput terkait data kontrak dan supplier Menyusun langkah tindak lanjut hasil verifikasi data layanan terkait data kontrak dan supplier Menerima pertanyaan, permintaan, dan/atau masukan dari satuan kerja secara langsung di meja layanan dan sarana komunikasi lainnya terkait penyelesaian retur SP2D Menerima pertanyaan, permintaan, dan/atau masukan dari satuan kerja secara langsung di meja layanan dan sarana komunikasi lainnya terkait data kontrak dan supplier Memverifikasi pertanyaan, permintaan, dan/atau masukan dari satuan kerja terkait data kontrak dan supplier Menyusun langkah tindak lanjut pertanyaan, permintaan, dan/atau masukan dari satuan kerja terkait data kontrak dan supplier Pelaksanaan proses pelayanan penyelesaian retur SP2D kepada satuan kerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku Pelaksanaan proses pelayanan data kontrak dan supplier kepada satuan kerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku Melaksanakan validasi jawaban pertanyaan dan layanan helpdesk terkait data kontrak dan supplier 5. Laporan validasi pertanyaan dan layanan helpdesk terkait penyelesaian retur SP2D 0.0075 Mahir 6. Daftar jawaban pertanyaan dan layanan helpdesk terkait penyelesaian retur SP2D 0.015 Penyelia 7. Daftar input data layanan terkait penyelesaian retur SP2D 0.0018 Terampil 8. Hasil verifikasi data layanan terkait penyelesaian retur SP2D 0.005 Mahir 9. Laporan tindak lanjut pertanyaan dan layanan helpdesk terkait penyelesaian retur SP2D 0.015 Penyelia M. Pelaksanaan proses pelayanan revisi anggaran kepada satuan kerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku 1. Daftar pertanyaan, permintaan, dan/atau masukan dari satuan kerja secara langsung di meja layanan dan sarana komunikasi lainnya terkait revisi anggaran 0.002 Terampil 2. Laporan verifikasi pertanyaan, permintaan, dan/atau masukan dari satuan kerja secara langsung di meja layanan dan sarana komunikasi lainnya terkait revisi anggaran 0.003 Mahir 3. Laporan tindak lanjut pertanyaan, permintaan, dan/atau masukan dari satuan kerja secara langsung di meja layanan dan sarana komunikasi lainnya terkait revisi anggaran 0.015 Penyelia 4. Konsep jawaban pertanyaan dan layanan helpdesk terkait revisi anggaran 0.003 Terampil 5. Laporan validasi pertanyaan dan layanan helpdesk terkait revisi anggaran 0.005 Mahir 6. Daftar jawaban pertanyaan dan layanan helpdesk terkait revisi anggaran 0.009 Penyelia 7. Daftar input data layanan terkait revisi anggaran 0.002 Terampil 8. Hasil verifikasi data layanan terkait revisi anggaran 0.005 Mahir 9. Laporan tindak lanjut pertanyaan dan layanan helpdesk terkait revisi anggaran 0.015 Penyelia N. 1. Daftar pertanyaan, permintaan, dan/atau masukan dari satuan kerja secara langsung di meja layanan dan sarana komunikasi lainnya terkait laporan pertanggungjawaban bendahara 0.002 Terampil 2. Laporan verifikasi pertanyaan, permintaan, dan/atau masukan dari satuan kerja secara langsung di meja layanan dan sarana komunikasi lainnya terkait LPJ Bendahara 0.0075 Mahir Memverifikasi data layanan yang telah diinput terkait revisi anggaran Menyusun langkah tindak lanjut hasil verifikasi data layanan terkait revisi anggaran Menerima pertanyaan, permintaan, dan/atau masukan dari satuan kerja secara langsung di meja layanan dan sarana komunikasi lainnya terkait laporan pertanggungjawaban bendahara Menyusun langkah tindak lanjut pertanyaan, permintaan, dan/atau masukan dari satuan kerja terkait revisi anggaran Menyiapkan jawaban pertanyaan dan layanan helpdesk terkait revisi anggaran Melaksanakan validasi jawaban pertanyaan dan layanan helpdesk terkait revisi anggaran Menjawab pertanyaan dan layanan helpdesk terkait revisi anggaran Menginput data layanan terkait revisi anggaran Menginput data layanan terkait penyelesaian retur SP2D Memverifikasi data layanan yang telah diinput terkait penyelesaian retur SP2D Menyusun langkah tindak lanjut hasil verifikasi data layanan terkait penyelesaian retur SP2D Menerima pertanyaan, permintaan, dan/atau masukan dari satuan kerja secara langsung di meja layanan dan sarana komunikasi lainnya terkait revisi anggaran Memverifikasi pertanyaan, permintaan, dan/atau masukan dari satuan kerja terkait revisi anggaran Melaksanakan validasi jawaban pertanyaan dan layanan helpdesk terkait penyelesaian retur SP2D Menjawab pertanyaan dan layanan helpdesk terkait penyelesaian retur SP2D Pelaksanaan proses pelayanan monitoring laporan pertanggungjawaban bendahara kepada satuan kerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku Memverifikasi pertanyaan, permintaan, dan/atau masukan dari satuan kerja terkait LPJ Bendahara 3. Laporan tindak lanjut pertanyaan, permintaan, dan/atau masukan dari satuan kerja secara langsung di meja layanan dan sarana komunikasi lainnya terkait LPJ Bendahara 0.015 Penyelia 4. Konsep jawaban pertanyaan dan layanan helpdesk terkait laporan pertanggungjawaban bendahara 0.003 Terampil 5. Laporan validasi pertanyaan dan layanan helpdesk terkait laporan pertanggungjawaban bendahara 0.0075 Mahir 6. Daftar jawaban pertanyaan dan layanan helpdesk terkait laporan pertanggungjawaban bendahara 0.015 Penyelia 7. Daftar input data layanan terkait laporan pertanggungjawaban bendahara 0.0018 Terampil 8. Hasil verifikasi data layanan terkait laporan pertanggungjawaban bendahara 0.005 Mahir 9. Laporan tindak lanjut pertanyaan dan layanan helpdesk terkait laporan pertanggungjawaban bendahara 0.015 Penyelia O. Penilaian kinerja pelaksanaan anggaran 1. Hasil inventarisasi data kinerja pelaksanaan anggaran 0.002 Terampil 2. Laporan pengolahan data kinerja pelaksanaan anggaran 0.01 Mahir 3. Kertas kerja analisis data kinerja pelaksanaan anggaran 0.02 Penyelia P. Pelaksanaan survei kepuasan stakeholders 1. Laporan pelaksanaan survei kepuasan stakeholders atas layanan perbendaharaan 0.005 Terampil 2. Laporan pengolahan data survei kepuasan stakeholders atas layanan perbendaharaan 0.015 Mahir 3. Laporan analisis survei kepuasan stakeholders atas layanan perbendaharaan 0.03 Penyelia III. PENGEMBANGAN PROFESI A. Pembuatan Karya Tulis/Karya Ilmiah di bidang pembinaan/ bimbingan teknis dalam perbendaharaan negara 1. a. dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional atau internasional Buku 12.5 Semua jenjang b. dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui oleh Kementerian yang bersangkutan Majalah 6 Semua jenjang Melaksanakan survei kepuasan stakeholders atas layanan perbendaharaan Melaksanakan pengolahan data survei kepuasan stakeholders atas layanan perbendaharaan Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian/pengkajian/survei/evaluasi di bidang pembinaan dan bimbingan dalam perbendaharaan negara yang dipublikasikan: Melaksanakan analisis data survei kepuasan stakeholders atas layanan perbendaharaan Menyusun kertas kerja analisis data kinerja pelaksanaan anggaran Menginventarisasi data kinerja pelaksanaan anggaran Melaksanakan pengolahan data kinerja pelaksanaan anggaran Menginput data layanan terkait laporan pertanggungjawaban bendahara Memverifikasi data layanan yang telah diinput terkait laporan pertanggungjawaban bendahara Menyusun langkah tindak lanjut hasil verifikasi data layanan terkait laporan pertanggungjawaban bendahara Menyiapkan jawaban pertanyaan dan layanan helpdesk terkait laporan pertanggungjawaban bendahara Melaksanakan validasi jawaban pertanyaan dan layanan helpdesk terkait laporan pertanggungjawaban bendahara Menjawab pertanyaan dan layanan helpdesk terkait laporan pertanggungjawaban bendahara Menyusun langkah tindak lanjut pertanyaan, permintaan, dan/atau masukan dari satuan kerja terkait LPJ Bendahara 2. a. dalam bentuk buku Buku 8 Semua jenjang b. dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui oleh Kementerian yang bersangkutan Majalah 4 Semua jenjang 3. a. dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional atau internasional Buku 8 Semua jenjang b. dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui oleh Kementerian yang bersangkutan Majalah 4 Semua jenjang 4. a. dalam bentuk buku Buku 7 Semua jenjang b. dalam makalah Majalah 3.5 Semua jenjang 5. Naskah 2 Semua jenjang 6. Naskah 2.5 Semua jenjang B. 1. a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional Buku 7 Semua jenjang b. Dalam bentuk majalah ilmiah tingkat nasional Majalah 3.5 Semua jenjang 2. a. Dalam bentuk buku Buku 3.5 Semua jenjang Penerjemahan/ penyaduran buku dan bahan lainnya di bidang pembinaan/bimbingan teknis dalam perbendaharaan negara Menyampaikan prasaran berupa tinjauan, gagasan, atau ulasan ilmiah dalam pertemuan ilmiah nasional (tidak harus memberikan rekomendasi tetapi harus ada kesimpulan akhir) Menerjemahkan/menyadur di bidang pembinaan dan bimbingan dalam perbendaharaan negara yang dipublikasikan: Menerjemahkan/menyadur di bidang pembinaan dan bimbingan dalam perbendaharaan negara yang tidak dipublikasikan: Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian/pengkajian/survei/evaluasi di bidang pembinaan dan bimbingan dalam perbendaharaan negara yang tidak dipublikasikan, tetapi didokumentasikan di perpustakaan: Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah dengan gagasan sendiri di bidang pembinaan dan bimbingan dalam perbendaharaan negara yang dipublikasikan: Membuat makalah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang pembinaan dan bimbingan dalam perbendaharaan negara yang tidak dipublikasikan tetapi didokumentasikan di perpustakaan: Membuat tulisan ilmiah populer di bidang pembinaan dan bimbingan dalam perbendaharaan negara yang disebarluaskan melalu media massa yang merupakan satu kesatuan b. Dalam bentuk majalah yang diakui oleh Instansi yang berwenang Majalah 1.5 Semua jenjang C. 1. Juklak 8 Semua jenjang 2. Juknis 3 Semua jenjang IV. PENUNJANG TUGAS PEMBINA TEKNIS PERBENDAHARAAN NEGARA A. Pengajar/pelatih pada pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis di bidang pembinaan/ bimbingan teknis dalam perbendaharaan negara Setiap 2 jam 0.4 Semua jenjang B. 1. a. Pemrasaran /penyaji/narasumber Kali 3 Semua jenjang b. Pembahas /moderator Kali 2 Semua jenjang c. Peserta Kali 1 Semua jenjang 2. a. Ketua Laporan 1.5 Semua jenjang b. Anggota Laporan 1 Semua jenjang C. 1. Tahun 1 Semua jenjang 2. Tahun 0.75 Semua jenjang D. Keanggotaan dalam Tim Penilai SK 0.5 Semua jenjang E. Perolehan penghargaan/tanda jasa 1. Piagam 3 Semua jenjang 2. Piagam 2 Semua jenjang 3. Piagam 1 Semua jenjang F. Perolehan gelar kesarjanaan lainnya Ijazah / gelar 4 Semua jenjang MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA, TTD SYAFRUDDIN Pembuatan buku pedoman/ketentuan pelaksanaan/ketentuan teknis di bidang pembinaan/bimbingan teknis dalam perbendaharaan negara Mengajar/melatih pada pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis yang berkaitan dengan bidang pembinaan/bimbingan teknis dalam perbendaharaan negara Peran serta dalam seminar/lokakarya/konfe rensi di bidang pembinaan/bimbingan teknis dalam perbendaharaan negara Menjadi anggota organisasi profesi Nasional: Menjadi anggota Tim Penilai Jabatan Fungsional Pembina Teknis Perbendaharaan Negara Memperoleh Penghargaan/tanda jasa Satyalancana Karyasatya Memperoleh gelar kesarjanaan yang tidak sesuai dengan bidang tugasnya sebagai Pengurus aktif sebagai Anggota aktif 30 (tiga puluh) tahun 20 (dua puluh) tahun 10 (sepuluh) tahun Keanggotaan dalam organisasi profesi Diploma III (D III) Mengikuti kegiatan seminar/lokakarya/konferensi di bidang pembinaan/bimbingan teknis dalam perbendaharaan negara sebagai: Mengikuti/berperan serta sebagai delegasi ilmiah sebagai: Membuat buku ketentuan pelaksanaan di bidang pembinaan/bimbingan teknis dalam perbendaharaan negara Membuat ketentuan teknis di bidang pembinaan/bimbingan teknis dalam perbendaharaan negara LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 51 TAHUN 2018 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PEMBINA TEKNIS PERBENDAHARAAN NEGA II/c II/d III/a III/b III/c III/d 1 UNSUR UTAMA A. Pendidikan 1. Pendidikan formal 60 60 60 60 60 60 2. Pendidikan dan pelatihan B. Pembinaan/bimbingan teknis di bidang perbendaharaan negara C. Pengembangan profesi 2 UNSUR PENUNJANG Kegiatan yang menunjang pelaksanaan tugas Pembina Teknis Perbendaharaan Negara ≤ 20% - 4 8 18 28 48 60 80 100 150 200 300 MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA, TTD SYAFRUDDIN J U M L A H PENYELIA ≥ 80% - 16 32 72 112 192 JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL UNTUK PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN/PANGKAT JABATAN FUNGSIONAL PEMBINA TEKNIS PERBENDAHARAAN NEGARA DENGAN PENDIDIKAN DIPLOMA III NO. U N S U R PERSENTASE JENJANG JABATAN/GOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL PEMBINA TEKNIS PERBENDAHARAAN NEGARA TERAMPIL MAHIR LAMPIRAN III PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 51 TAHUN 2018 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PEMBINA TEKNIS PERBENDAHARAAN NEGARA < 1 TAHUN 1 TAHUN 2 TAHUN 3 TAHUN 4 TAHUN/LEBIH 1 II/a SLTA/Diploma I 25 29 33 36 39 2 II/b SLTA/Diploma I 40 43 47 52 57 3 II/c SLTA/Diploma I 60 63 68 73 77 Diploma III 60 65 70 75 79 4 II/d SLTA/Diploma I 80 83 87 92 97 Diploma III 80 85 89 94 99 5 III/a SLTA/Diploma I 100 110 121 132 144 Diploma III 100 112 123 134 146 5 III/b SLTA/Diploma I 150 161 172 183 195 Diploma III 150 163 174 185 197 5 III/c SLTA/Diploma I 200 221 244 268 290 Diploma III 200 223 246 270 292 6 III/d SLTA/Diploma I/Diploma III 300 320 343 366 389 MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA, TTD SYAFRUDDIN ANGKA KREDIT KUMULATIF UNTUK PENYESUAIAN JABATAN FUNGSIONAL PEMBINA TEKNIS PERBENDAHARAAN NEGARA NO GOLONGAN RUANG IJAZAH/STTB YANG SETINGKAT ANGKA KREDIT DAN MASA KEPANGKATAN

Peraturan Menteri Nomor 51 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Pembina Teknis Perbendaharaan Negara

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

BAB Kesatu

Pasal 2

BAB Kedua

Pasal 3

BAB III

Pasal 4

BAB IV

Pasal 5

Pasal 6

BAB Kesatu

Pasal 5

BAB Kedua

Pasal 6

BAB V

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

BAB Kesatu

Pasal 7

BAB Kedua

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

BAB VI

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

BAB Kesatu

Pasal 11

Pasal 12

BAB Kedua

Pasal 13

BAB Ketiga

Pasal 14

BAB Keempat

Pasal 15

BAB Kelima

Pasal 16

BAB VII

Pasal 17

BAB VIII

Pasal 18

BAB IX

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

BAB X

Pasal 28

BAB XI

Pasal 29

Pasal 30

Pasal 31

Pasal 32

Pasal 33

BAB Kesatu

Pasal 29

BAB Kedua

Pasal 30

BAB Ketiga

Pasal 31

Pasal 32

Pasal 33