Jabatan Fungsional Penerjemah dan Angka Kreditnya — PERMEN Nomor 49 Tahun 2014

Pasal 2

Jabatan Fungsional Penerjemah termasuk dalam rumpun manajemen.

Pasal 3

(1) Penerjemah berkedudukan sebagai pejabat fungsional di bidang penerjemahan pada instansi pusat dan daerah (2) Penerjemah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jabatan karier.

Pasal 2

Koreksi

Jabatan Fungsional Penerjemah termasuk dalam rumpun manajemen.

Pasal 3

Koreksi

(1) Penerjemah berkedudukan sebagai pejabat fungsional di bidang penerjemahan pada instansi pusat dan daerah (2) Penerjemah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jabatan karier.

Pasal 4

Koreksi

Instansi Pembina Jabatan Fungsional Penerjemah adalah Kementerian Sekretariat Negara.

Pasal 5

Koreksi

(1) Instansi Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain mempunyai kewajiban sebagai berikut: a. menyusun petunjuk teknis pelaksanaan jabatan fungsional Penerjemah; b. menyusun pedoman formasi jabatan fungsional Penerjemah; c. MENETAPKAN standar kompetensi jabatan fungsional Penerjemah; d. mensosialisasikan jabatan fungsional Penerjemah; e. menyusun kurikulum pelatihan fungsional dan teknis fungsional Penerjemah; f. menyelenggarakan pelatihan fungsional dan teknis Penerjemah; g. melakukan uji kompetensi terhadap Penerjemah untuk kenaikan jenjang jabatan Penerjemah ahli madya dan ahli utama; h. mengembangkan sistem informasi jabatan fungsional Penerjemah; i. menyusun standar kualitas hasil kerja pejabat fungsional; j. memfasilitasi pembentukan organisasi profesi Penerjemah; k. memfasilitasi penyusunan etika profesi dan kode etik Penerjemah; l. melakukan sosialisasi dan bimbingan teknis kepada Tim Penilai jabatan fungsional Penerjemah; dan m. melakukan monitoring dan evaluasi dalam rangka penjaminan kualitas jabatan fungsional Penerjemah. (2) Instansi pembina dalam rangka melaksanakan tugas pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil pelaksanaan pembinaan jabatan fungsional Penerjemah secara berkala sesuai dengan perkembangan pelaksanaan pembinaan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan tembusan Kepala Badan Kepegawaian Negara.

Pasal 6

Koreksi

(1) Jabatan Fungsional Penerjemah merupakan Jabatan Fungsional Keahlian. (2) Jenjang Jabatan Fungsional Penerjemah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dari jenjang terendah sampai jenjang tertinggi terdiri atas: a. Penerjemah Ahli Pertama; b. Penerjemah Ahli Muda; c. Penerjemah Ahli Madya; dan d. Penerjemah Ahli Utama. (3) Jenjang pangkat dan golongan ruang Penerjemah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sesuai dengan peraturan perundang- undangan.

Pasal 7

Koreksi

(1) Penerjemah mempunyai tugas pokok melakukan kegiatan penerjemahan tulis, penerjemahan lisan, pengalihaksaraan dan penerjemahan teks naskah kuno/arsip kuno/prasasti, dan penyusunan naskah bahan terjemahan. (2) Hasil kerja jabatan fungsional Penerjemah, meliputi: a. laporan rencana kegiatan penerjemahan tulis; b. laporan peninjauan bahan penerjemahan tulis; c. laporan penelusuran referensi dan/atau dokumen pendukung bahan penerjemahan tulis; d. naskah terjemahan, suntingan, dan penyeliaan bahan informasi publik; e. naskah terjemahan, suntingan, dan penyeliaan fiksi; f. naskah terjemahan, suntingan, dan penyeliaan keagamaan; g. naskah terjemahan, suntingan, dan penyeliaan film dan audiovisual h. kamus terjemahan, suntingan, dan penyeliaan; i. naskah terjemahan, suntingan, dan penyeliaan politik/kebijakan/diplomatik; j. naskah terjemahan, suntingan, dan penyeliaan ilmiah; k. naskah terjemahan, suntingan, dan penyeliaan hukum; l. naskah terjemahan, suntingan, dan penyeliaan bahan diklat; m. naskah terjemahan, suntingan, dan penyeliaan biografi; n. laporan rencana kegiatan penerjemahan lisan; o. laporan peninjauan referensi dan/atau dokumen pendukung penerjemahan lisan; p. laporan komunikasi dengan instansi/pihak terkait dalam rangka persiapan suatu pertemuan internasional dan/atau mendampingi kunjungan tamu yang memerlukan penerjemahan lisan; q. laporan penerjemahan lisan parainterpreting; r. laporan penerjemahan lisan community interpreting; s. laporan penerjemahan lisan professional interpreting; t. laporan penerjemahan lisan conference interpreting; u. laporan rencana kegiatan pengalihaksaraan naskah kuno/arsip kuno/prasasti; v. laporan peninjauan bahan pengalihaksaraan naskah kuno/arsip kuno/prasasti; w. laporan penelusuran referensi dan/atau dokumen pendukung bahan pengalihaksaraan naskah kuno/arsip kuno/prasasti; x. text alihaksara, penyuntingan, dan penyeliaan teks naskah kuno/arsip kuno/prasasti; y. laporan rencana kegiatan penerjemahan teks naskah kuno/arsip kuno/prasasti; z. hasil peninjauan bahan penerjemahan teks naskah kuno/arsip kuno/prasasti; aa. hasil penelusuran referensi dan/atau dokumen pendukung bahan penerjemahan teks naskah kuno/arsip kuno/prasasti; bb. naskah kuno/arsip kuno/prasasti terjemahan, suntingan, dan penyeliaan teks; cc. laporan peninjauan bahan penyusunan naskah; dd. laporan peninjauan bahan dan/atau referensi penyusunan naskah; dan ee. hasil penyusunan naskah bahan terjemahan. (3) Uraian kegiatan/tugas Penerjemah, meliputi: a. melakukan perencanaan kegiatan penerjemahan tulis; b. melakukan peninjauan bahan penerjemahan tulis; c. melakukan penelusuran referensi dan/atau dokumen pendukung bahan penerjemahan tulis; d. melakukan penerjemahan, penyuntingan, dan penyeliaan naskah bahan informasi publik; e. melakukan penerjemahan, penyuntingan, dan penyeliaan naskah fiksi; f. melakukan penerjemahan, penyuntingan, dan penyeliaan naskah keagamaan; g. melakukan penerjemahan, penyuntingan, dan penyeliaan naskah film dan audiovisual h. melakukan penerjemahan, penyuntingan, dan penyeliaan kamus i. melakukan penerjemahan, penyuntingan, dan penyeliaan naskah politik/kebijakan/diplomatik j. melakukan penerjemahan, penyuntingan, dan penyeliaan naskah ilmiah k. melakukan penerjemahan, penyuntingan, dan penyeliaan naskah hukum l. melakukan penerjemahan, penyuntingan, dan penyeliaan bahan diklat m. melakukan penerjemahan, penyuntingan, dan penyeliaan naskah biografi n. melakukan perencanaan kegiatan penerjemahan lisan o. laporan peninjauan referensi dan/atau dokumen pendukung penerjemahan lisan p. melakukan komunikasi dengan instansi/pihak terkait dalam rangka persiapan suatu pertemuan internasional dan/atau mendampingi kunjungan tamu yang memerlukan penerjemahan lisan q. melakukan penerjemahan lisan parainterpreting r. melakukan penerjemahan lisan community interpreting s. melakukan penerjemahan lisan professional interpreting t. melakukan penerjemahan lisan conference interpreting u. melakukan perencanaan kegiatan pengalihaksaraan naskah kuno/arsip kuno/prasasti v. melakukan peninjauan bahan pengalihaksaraan naskah kuno/arsip kuno/prasasti w. melakukan penelusuran referensi dan/atau dokumen pendukung bahan pengalihaksaraan naskah kuno/arsip kuno/prasasti x. melakukan pengalihaksaraan, penyuntingan, dan penyeliaan teks naskah kuno/arsip kuno/prasasti y. melakukan perencanaan kegiatan penerjemahan teks naskah kuno/arsip kuno/prasasti z. melakukan peninjauan bahan penerjemahan teks naskah kuno/arsip kuno/prasasti aa. melakukan penelusuran referensi dan/atau dokumen pendukung bahan penerjemahan teks naskah kuno/arsip kuno/prasasti bb. melakukan penerjemahan, penyuntingan, dan penyeliaan teks naskah kuno/arsip kuno/prasasti cc. melakukan peninjauan bahan penyusunan naskah dd. melakukan peninjauan bahan dan/atau referensi penyusunan naskah ee. melakukan penyusunan naskah bahan terjemahan. (4) Tugas tambahan Penerjemah, meliputi: a. membuat kurikulum, modul, dan bahan ajar diklat penerjemahan b. membuat karya tulis ilmiah di bidang penerjemahan/bahasa c. melakukan kajian tentang metode dan teknik penerjemahan yang sudah dilakukan d. melakukan kritik terjemahan guna peningkatan mutu penerjemahan e. mengembangkan metode dan teknik penerjemahan yang sesuai dengan tujuan penerjemahan f. memberikan konsultasi penerjemahan g. menyusun/mengembangkan peraturan di bidang penerjemahan. (5) Komposisi untuk kenaikan pangkat/jabatan Penerjemah setingkat lebih tinggi berasal dari: a. tugas pokok; dan/atau b. tugas tambahan. (6) Pejabat fungsional yang melaksanakan kegiatan tugas tambahan diberikan nilai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (7) Pelaksanaan kegiatan Penerjemah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) untuk setiap jenjang jabatan diatur lebih lanjut oleh pimpinan instansi pembina.

Pasal 8

(1) Pada awal tahun, setiap Penerjemah wajib menyusun Sasaran Kerja Pegawai (SKP) yang akan dilaksanakan dalam 1 (satu) tahun berjalan. (2) SKP Penerjemah disusun berdasarkan penetapan kinerja unit kerja yang bersangkutan. (3) SKP untuk masing-masing jenjang jabatan diambil dari kegiatan sebagai turunan dari penetapan kinerja unit dengan mendasarkan kepada tingkat kesulitan dan syarat kompetensi untuk masing-masing jenjang jabatan. (4) SKP yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disetujui dan ditetapkan oleh atasan langsung.

Pasal 9

Koreksi

(1) Angka kredit kumulatif untuk kenaikan pangkat dan jabatan Penerjemah ditetapkan berdasarkan hasil penilaian kinerja Penerjemah. (2) Hasil penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikonversi ke dalam angka kredit kumulatif sebagai berikut: a. nilai kinerja sebesar 91 ke atas atau dengan sebutan sangat baik mendapatkan angka kredit sebesar 150% dari angka kredit yang harus dicapai setiap tahun; b. nilai kinerja sebesar 76 - 90 atau dengan sebutan baik mendapatkan angka kredit sebesar 125% dari angka kredit yang harus dicapai setiap tahun; c. nilai kinerja sebesar 61 - 75 atau dengan sebutan cukup mendapatkan angka kredit sebesar 100% dari angka kredit yang harus dicapai setiap tahun; d. nilai kinerja sebesar 51 - 60 atau dengan sebutan kurang mendapatkan angka kredit sebesar 75% dari angka kredit yang harus dicapai setiap tahun; e. Nilai kinerja sebesar 50 ke bawah atau dengan sebutan buruk mendapatkan angka kredit sebesar 50% dari angka kredit yang harus dicapai setiap tahun. (3) Angka kredit kumulatif untuk kenaikan pangkat dan jabatan Penerjemah sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (4) Penilaian kinerja Penerjemah dilakukan secara objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan. (5) Untuk mendukung objektivitas dalam penilaian kinerja, pejabat fungsional Penerjemah wajib mendokumentasikan hasil kerja yang diperoleh sesuai dengan SKP yang ditetapkan setiap tahunnya.

Pasal 11

Tata cara penilaian kinerja Penerjemah dan tata kerja tim penilai kinerja instansi ditetapkan oleh Instansi Pembina.

Pasal 12

Koreksi

(1) Persyaratan dan mekanisme kenaikan pangkat pejabat fungsional Penerjemah dilakukan sesuai dengan peraturan perundang- undangan. (2) Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan ketersediaan formasi.

Pasal 13

Koreksi

(1) Persyaratan dan mekanisme kenaikan jabatan Penerjemah dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (2) Kenaikan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan ketersediaan formasi. (3) Selain memenuhi syarat kinerja, Penerjemah yang akan dinaikkan jabatannya setingkat lebih tinggi harus mengikuti dan lulus uji kompetensi.

Pejabat yang memiliki kewenangan mengangkat PNS dalam jabatan Penerjemah yaitu Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Koreksi

(1) PNS yang di angkat untuk pertama kali dalam jabatan Penerjemah harus memenuhi syarat: a. berijazah paling rendah Sarjana (S-1)/Diploma IV (D-IV) bidang sastra atau bidang lain yang ditentukan oleh Instansi Pembina; b. pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang III/a; dan c. nilai kinerja paling kurang bernilai baik dalam 1(satu) tahun terakhir. (2) Pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengangkatan untuk mengisi lowongan formasi jabatan fungsional Penerjemah yang telah ditetapkan melalui pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil. (3) Calon Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 1 (satu) tahun setelah diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil harus diangkat dalam Jabatan Fungsional Penerjemah. (4) Penerjemah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 2 (dua) tahun setelah diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil harus mengikuti pelatihan fungsional Penerjemah. (5) Ketentuan mengenai pelatihan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diatur lebih lanjut oleh Pimpinan Instansi Pembina Jabatan Fungsional Penerjemah.

Pasal 16

(1) Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari jabatan lain ke dalam jabatan Penerjemah dapat dipertimbangkan dengan ketentuan sebagai berikut: a. tersedia lowongan formasi untuk jabatan Penerjemah; b. berijazah paling rendah Sarjana (S-1)/Diploma IV (D-IV) sastra atau bidang lain yang ditentukan oleh Instansi Pembina; c. pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang III/a; d. telah mengikuti dan lulus uji kompetensi Penerjemah; e. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang penerjemahan paling kurang 2 tahun; f. nilai kinerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan g. usia paling tinggi 50 (lima puluh) tahun. (2) Ketentuan lebih lanjut tentang pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari jabatan lain ke dalam jabatan Penerjemah, diatur lebih lanjut oleh Instansi Pembina.

Pasal 17

Koreksi

(1) PNS yang menduduki jabatan fungsional Penerjemah harus memenuhi standar kompetensi sesuai dengan jenjang jabatan. (2) Kompetensi Penerjemah meliputi: a. kompetensi teknis, antara lain: 1. kemampuan penerjemahan tulis; 2. kemampuan penerjemahan lisan; dan 3. kemampuan penyusunan naskah bahan terjemahan; b. kompetensi sosial-kultural, antara lain : 1. mampu membangun komunikasi dengan berbagai kelompok masyarakat, politik, swasta dan pemangku kepentingan lainnya; 2. mampu mensosialisasikan dan mempublikasikan kebijakan organisasi dan pemerintah; 3. mampu mengedukasi dan mempengaruhi publik terhadap penerapan peraturan perundang-undangan dan kebijakan; dan 4. mampu membangun rasa kebangsaan dan nasionalisme masyarakat. (3) Rincian standar kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bagi setiap jenjang jabatan dan pelaksanaan uji kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) diatur lebih lanjut oleh instansi pembina.

Pasal 18

Koreksi

(1) Untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme, Penerjemah harus diikutsertakan pendidikan dan/atau pelatihan. (2) Pendidikan dan/atau Pelatihan yang diberikan bagi Penerjemah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan hasil analisis kebutuhan diklat dan/atau pertimbangan dari Tim Penilai Kinerja Instansi. (3) Pendidikan dan/atau Pelatihan yang diberikan bagi Penerjemah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain dalam bentuk: a. pendidikan formal; b. pelatihan fungsional; c. pelatihan teknis; dan d. pengembangan kompetensi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (4) Pendidikan formal bagi Penerjemah untuk jenjang pendidikan yang lebih tinggi dapat ditempuh melalui pemberian tugas belajar. (5) Ketentuan mengenai pendidikan dan/atau pelatihan serta pedoman penyusunan analisis kebutuhan diklat jabatan fungsional Penerjemah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) lebih lanjut ditetapkan oleh instansi pembina.

Pasal 19

Koreksi

(1) Penetapan kebutuhan PNS dalam jabatan fungsional Penerjemah dihitung berdasarkan beban kerja yang ditentukan oleh indikator, antara lain: a. jumlah naskah yang harus diterjemahkan; b. jumlah naskah kuno/arsip kuno/prasasti yang harus diterjemahkan; c. jumlah pertemuan bilateral/ multilateral/ regional/ internasional yang diselenggarakan. (2) Pedoman penghitungan kebutuhan jabatan Penerjemah diatur lebih lanjut oleh instansi Pembina.

Pasal 20

Koreksi

Penerjemah diberhentikan sementara dari jabatannya, apabila: a. diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil; b. menjalani cuti di luar tanggungan negara, kecuali untuk persalinan anak keempat dan seterusnya; c. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan; atau d. ditugaskan secara penuh di luar jabatan Penerjemah.

Pasal 21

Koreksi

(1) Pengangkatan kembali dalam jabatan fungsional Penerjemah harus memperhatikan ketersediaan beban kerja sesuai jenjang jabatan. (2) Penerjemah yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a, dapat diangkat kembali dalam jabatan Penerjemah apabila berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dinyatakan tidak bersalah atau dijatuhi pidana percobaan. (3) Penerjemah yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b, dapat diangkat kembali ke dalam jabatan Penerjemah apabila yang bersangkutan telah selesai cuti di luar tanggungan negara. (4) Penerjemah yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c, harus diangkat kembali ke dalam jabatan Penerjemah setelah habis masa tugas belajarnya. (5) Penerjemah yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf d, dapat diangkat kembali ke dalam jabatan Penerjemah apabila yang bersangkutan ditugaskan kembali ke unit kerja yang membidangi ketahanan pangan. (6) Pengangkatan kembali dalam jabatan Penerjemah harus memenuhi syarat sebagai berikut : a. lulus uji kompetensi pada jenjang jabatan terakhir yang dimilikinya; b. usia paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun bagi jenjang jabatan Ahli Pertama dan Ahli Muda; c. usia paling tinggi 57 (lima puluh tujuh) tahun bagi jenjang jabatan Ahli Madya dan Ahli Utama. (7) Dikecualikan dari persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) untuk Penerjemah yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c.

Pasal 22

Pemberhentian sementara dan pengangkatan kembali jabatan Penerjemah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan Pasal 21 ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang- undangan.

Pasal 23

(1) Penerjemah dengan capaian kinerja dibawah 50% dijatuhi hukuman disiplin sesuai peraturan perundang-undangan. (2) Penerjemah yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat berupa pemindahan dalam rangka penurunan jabatan, melaksanakan tugas sesuai dengan jenjang jabatan yang baru. (3) Penilaian kinerja dalam masa hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dinilai sesuai dengan jabatan yang baru.

Pasal 20

Koreksi

Pasal 21

Koreksi

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Koreksi

(1) Pegawai Negeri Sipil yang pada saat ditetapkan Peraturan Menteri ini yang memiliki pengalaman dan menjalankan tugas di bidang penerjemahan berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang dapat disesuaikan (di-inpassing) ke dalam jabatan fungsional Penerjemah berdasarkan Peraturan Menteri ini. (2) Pelaksanaan penyesuaian (inpassing) harus didasarkan pada kebutuhan jabatan Penerjemah. (3) Pegawai Negeri Sipil yang disesuaikan (di-inpassing) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi syarat sebagai berikut: a. berijazah paling rendah Sarjana (S-1)/Diploma IV (D-IV); b. pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang III/a; c. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang penerjemahan paling kurang 2 tahun; d. mengikuti dan lulus uji kompetensi di bidang penerjemahan; e. nilai kinerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir; dan f. usia paling tinggi: 1) 55 (lima puluh lima) tahun untuk Penerjemah Ahli Pertama dan Ahli Muda; dan 2) 57 (lima puluh tujuh) tahun untuk Penerjemah Ahli Madya dan Penerjemah Ahli Utama. (4) Tata cara penyesuaian (inpassing) dan pelaksanaan uji kompetensi dalam rangka inpassing diatur lebih lanjut oleh Instansi Pembina.

Pasal 25

Koreksi

Untuk kepentingan organisasi dan pengembangan karier, Penerjemah dapat dipindahkan ke dalam jabatan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

Koreksi

Prestasi kerja yang telah dilaksanakan sebelum Peraturan Menteri ini berlaku, dinilai berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/124/M.PAN/ 5/2006 tentang Jabatan Fungsional Penerjemah dan Angka Kreditnya.

Pasal 27

Koreksi

Ketentuan pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini diatur lebih lanjut dalam petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Instansi Pembina bersama dengan Badan Kepegawaian Negara.

Pasal 28

Koreksi

Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini, maka Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/124/M.PAN/5/2006 tentang Jabatan Fungsional Penerjemah dan Angka Kreditnya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 29

Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 16 Oktober 2014 MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA, AZWAR ABUBAKAR Diundangkan di Jakarta pada tanggal 18 November 2014 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, YASONNA H LAOLY

Peraturan Menteri Nomor 49 Tahun 2014 tentang JABATAN FUNGSIONAL PENERJEMAH DAN ANGKA KREDITNYA

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

BAB Kesatu

Pasal 2

BAB Kedua

Pasal 3

BAB III

Pasal 4

Pasal 5

BAB IV

Pasal 6

BAB V

Pasal 7

Pasal 8

BAB VI

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

BAB VII

Pasal 12

Pasal 13

BAB Kesatu

Pasal 12

BAB Kedua

Pasal 13

BAB VII

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

BAB VIII

Pasal 17

BAB IX

Pasal 18

BAB X

Pasal 19

BAB XI

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

BAB Kesatu

Pasal 20

BAB Kedua

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

BAB XII

Pasal 24

BAB XIII

Pasal 25

BAB XIV

Pasal 26

BAB XV

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29