PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 43 Tahun 2021 tentang MANAJEMEN RISIKO DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI

PERMEN Nomor 43 Tahun 2021

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Risiko adalah kemungkinan terjadinya sesuatu peristiwa yang membawa akibat yang tidak diinginkan atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. 2. Manajemen Risiko adalah serangkaian kegiatan terencana dan terukur untuk mengelola dan mengendalikan risiko yang berpotensi mengancam keberlangsungan dan pencapaian tujuan organisasi. 3. Komunikasi dan Konsultasi adalah kegiatan yang melekat dalam proses manajemen risiko yang bertujuan untuk mendapatkan, menyediakan, dan berbagi informasi dengan para pemangku kepentingan internal dan eksternal mengenai risiko di lingkungan organisasi. 4. Penetapan Konteks adalah kegiatan memahami lingkungan internal dan eksternal, serta menentukan lingkup penerapan manajemen risiko dalam organisasi. 5. Penilaian Risiko adalah kegiatan mengidentifikasi, menganalisis, dan mengevaluasi seluruh risiko atau potensi risiko yang dapat memengaruhi pencapaian tujuan dan/atau sasaran organisasi, yang dilakukan melalui proses yang sistematis dan terukur. 6. Identifikasi Risiko adalah kegiatan mengidentifikasi seluruh risiko atau potensi risiko yang dapat memengaruhi pencapaian tujuan/sasaran organisasi. 7. Analisis Risiko adalah kegiatan memahami karakteristik risiko yang telah diidentifikasi, serta menentukan besaran dan tingkat risiko dengan cara mempertimbangkan kemungkinan keterjadian dan dampak risiko. 8. Evaluasi Risiko adalah kegiatan MENETAPKAN prioritas risiko dalam rangka pengambilan keputusan terkait penanganan risiko. 9. Profil Risiko adalah dokumen terkait proses manajemen risiko yang menunjukkan potensi risiko yang teridentifikasi untuk ditangani dalam kurun waktu tertentu. 10. Pengendalian Intern adalah suatu proses yang dipengaruhi oleh sumber daya manusia dan sistem teknologi informasi yang dirancang untuk membantu organisasi mencapai tujuan dan/atau sasaran yang telah ditetapkan. 11. Rencana Penanganan Risiko adalah dokumen terkait proses manajemen risiko yang menunjukkan rencana penanganan risiko berdasarkan opsi terbaik dari berbagai opsi yang relevan. 12. Pemantauan dan Reviu adalah kegiatan dalam proses manajemen risiko yang bertujuan untuk memastikan efektivitas pelaksanaan manajemen risiko berdasarkan rencana yang telah ditetapkan. 13. Pencatatan dan Pelaporan adalah kegiatan pendokumentasian aktivitas manajemen risiko dalam bentuk tulisan dan dituangkan dalam dokumen. 14. Unit Pemilik Risiko yang selanjutnya disingkat UPR adalah unit organisasi pemilik peta strategi yang bertanggung jawab melaksanakan proses manajemen risiko atas sasaran organisasi sesuai tugas dan fungsi organisasi/unit kerja yang bersangkutan. 15. Pemilik Risiko adalah pejabat yang bertanggung jawab melakukan manajemen risiko atas sasaran organisasi sesuai tugas dan fungsi organisasi/unit kerja yang bersangkutan. 16. Koordinator Risiko adalah pejabat satu level di bawah Pemilik Risiko yang ditunjuk oleh Pemilik Risiko, bertanggung jawab membantu Pemilik Risiko dalam mengoordinasikan perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan manajemen risiko sesuai lingkup tugasnya; 17. Manajer Risiko adalah pejabat yang ditunjuk oleh Pemilik Risiko, bertanggung jawab memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada Koordinator Risiko dalam melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan manajemen risiko pada unit kerja yang bersangkutan. 18. Budaya Sadar Risiko adalah sekumpulan nilai, kepercayaan, pengetahuan dan pemahaman tentang risiko, yang dimiliki bersama oleh sekelompok orang dengan tujuan yang sama. 19. Selera Risiko adalah ambang batas besaran level risiko yang berada dalam area penerimaan risiko dan tidak perlu dilakukan kegiatan pengendalian. 20. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi. 21. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.

BAB II

PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO

Pasal 5

Koreksi

(1) Setiap pimpinan dan pegawai di lingkungan Kementerian wajib menerapkan Manajemen Risiko dalam setiap pelaksanaan kegiatan dalam rangka pencapaian tujuan dan/atau sasaran organisasi. (2) Penerapan Manajemen Risiko dilaksanakan melalui: a. pembangunan budaya sadar risiko; b. pembentukan struktur manajemen risiko; dan c. penyelenggaraan proses manajemen risiko. (3) Penerapan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disesuaikan dengan tujuan, kebijakan, dan sasaran organisasi.

Pasal 6

(1) Pembangunan budaya sadar risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a dikembangkan sesuai dengan nilai Kementerian dalam pelaksanaan kegiatan untuk mencapai tujuan dan/atau sasaran organisasi. (2) Budaya Sadar Risiko diwujudkan melalui pemahaman terhadap Manajemen Risiko sebagai bagian dari proses pengambilan keputusan di seluruh tingkatan organisasi. (3) Pemahaman dan manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian dari setiap proses pengambilan keputusan di seluruh tingkatan organisasi, berupa: a. komitmen pimpinan untuk mempertimbangkan risiko dalam setiap pengambilan keputusan; b. komunikasi yang berkelanjutan kepada seluruh jajaran organisasi mengenai pentingnya manajemen risiko; c. penghargaan terhadap mereka yang dapat mengelola risiko dengan baik; dan d. pengintegrasian manajemen risiko dalam proses organisasi.

Pasal 7

Pembentukan struktur Manajemen Risiko di lingkungan Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b terdiri atas: a. Komite Manajemen Risiko; b. UPR; dan c. Inspektorat.

Pasal 8

(1) Komite Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a bertanggung jawab MENETAPKAN kebijakan strategis dan memastikan efektivitas penerapan manajemen risiko di lingkungan Kementerian. (2) Komite Manajemen Risiko terdiri dari: a. Menteri selaku Ketua; b. Sekretaris Kementerian selaku Ketua Pelaksana Harian Komite; dan c. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan Kementerian selaku Anggota. (3) Tugas dan fungsi Komite Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut: a. MENETAPKAN kebijakan manajemen risiko di lingkungan Kementerian; b. MENETAPKAN pedoman pelaksanaan manajemen risiko di lingkungan Kementerian; c. MENETAPKAN Selera Risiko dan kriteria risiko yang berlaku di lingkungan Kementerian; d. melakukan pengendalian penerapan kebijakan manajemen risiko di lingkungan Kementerian; dan e. memastikan efektivitas proses manajemen risiko di lingkungan Kementerian.

Pasal 9

(1) UPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b terdiri atas: a. UPR tingkat Kementerian; b. UPR tingkat I; dan c. UPR tingkat II. (2) UPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tingkatan struktur sebagai berikut: a. UPR Tingkat Kementerian: 1. Pemilik risiko adalah Menteri; 2. Koordinator risiko adalah Jabatan Pimpinan Tinggi Madya yang memiliki tugas dan fungsi terkait manajemen risiko tingkat Kementerian; dan 3. Manajer Risiko adalah Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang memiliki tugas dan fungsi terkait manajemen risiko tingkat Kementerian; b. UPR Tingkat I: 1. Pemilik risiko adalah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya; 2. Koordinator risiko adalah Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang memiliki tugas dan fungsi terkait manajemen risiko tingkat Unit Eselon I; dan 3. Manajer Risiko adalah Koordinator atau Pejabat Administrator atau pejabat fungsional setara Koordinator yang memiliki tugas dan fungsi terkait manajemen risiko tingkat Unit Eselon I; dan c. UPR Tingkat II 1. Pemilik risiko adalah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama; 2. Koordinator risiko adalah Koordinator atau Jabatan Administrator atau Jabatan Fungsional setara Koordinator yang memiliki tugas dan fungsi terkait manajemen risiko tingkat Unit Eselon II; dan 3. Manajer Risiko adalah Sub-koordinator atau Jabatan Pengawas atau Jabatan Fungsioal setara Sub-koordinator yang memiliki tugas dan fungsi terkait manajemen risiko tingkat Unit Eselon II.

Pasal 10

Pasal 11

(1) Inspektorat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c bertanggung jawab melakukan pengawasan dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai (assurance) dan konsultansi dalam penerapan manajemen risiko di lingkungan Kementerian. (2) Tugas dan fungsi Inspektorat dalam penerapan manajemen risiko sebagai berikut: a. menyusun kebijakan teknis pengawasan terhadap penerapan manajemen risiko di lingkungan Kementerian; b. memberikan keyakinan yang memadai (assurance) terhadap penerapan manajemen risiko yang dilakukan oleh seluruh UPR melalui kegiatan audit, reviu, pemantauan dan evaluasi; c. memberikan rekomendasi dalam rangka peningkatan efektivitas penerapan manajemen risiko di lingkungan Kementerian; d. menyediakan konsultansi bagi UPR terkait penerapan manajemen risiko dan dalam rangka pembinaan budaya sadar risiko; dan e. menilai tingkat maturitas penerapan manajemen risiko di lingkungan Kementerian.

Pasal 12

(1) Proses manajemen risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c merupakan penerapan kebijakan, prosedur, dan praktik yang sistematis, sebagai bagian yang terintegrasi dengan manajemen dan pengambilan keputusan organisasi. (2) Proses manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari atas: a. komunikasi dan konsultasi; b. penetapan konteks; c. penilaian risiko; d. penanganan risiko; e. pemantauan dan reviu; dan f. pencatatan dan pelaporan. (3) Proses manajemen risiko diterapkan dalam suatu siklus berkelanjutan dengan periode penerapan selama 1 (satu) tahun. (4) proses manajemen risiko disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing unit kerja.

Pasal 13

Komunikasi dan konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a dilakukan di setiap proses manajemen risiko, baik kepada para pemangku kepentingan internal maupun eksternal.

Pasal 14

(1) Penetapan konteks sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b dilaksanakan untuk menyesuaikan proses manajemen risiko, melakukan penilaian risiko secara efektif, serta penanganan risiko secara tepat. (2) Penetapan konteks sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut: a. menentukan lingkup kegiatan manajemen risiko pada setiap UPR; b. mengidentifikasi lingkungan eksternal dan internal organisasi; dan c. menentukan kriteria risiko.

Pasal 15

Penilaian risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf c dilaksanakan secara sistematis dan kolaboratif, menggunakan informasi terbaik yang tersedia, dengan memanfaatkan pengetahuan dan pandangan dari para pemangku kepentingan.

Pasal 16

Proses penanganan risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf d dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut: a. mengidentifikasi dan memilih opsi penanganan risiko; b. menyusun rencana tindak pengendalian; dan c. melaksanakan rencana tindak pengendalian.

Pasal 17

(1) Pemantauan dan reviu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf e dilaksanakan untuk memastikan dan meningkatkan kualitas dan efektivitas desain, implementasi dan hasil dari manajemen risiko. (2) Proses pelaksanaan pemantauan dan reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut: a. perencanaan; b. pengumpulan dan analisis informasi; c. pencatatan hasil reviu; dan d. pemberian umpan balik.

Pasal 18

(1) Pencatatan dan pelaporan manajemen risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf f dilaksanakan untuk: a. mengkomunikasikan aktivitas manajemen risiko serta keluaran yang dihasilkan; b. menyediakan informasi untuk pengambilan keputusan; c. meningkatkan kualitas proses manajemen risiko; dan d. mendukung interaksi dengan pemangku kepentingan, serta sebagai bentuk akuntabilitas penerapan manajemen risiko di lingkungan Kementerian. (2) Pencatatan dan pelaporan manajemen risiko di lingkungan Kementerian dilakukan secara periodik maupun insidental. (3) Pencatatan dan pelaporan manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghasilkan dokumen berupa: a. Pakta Manajemen Risiko; b. Dokumen Proses Manajemen Risiko; c. Laporan Pemantauan Manajemen Risiko; d. Data kejadian kerugian risiko luar biasa; e. Laporan Manajemen Risiko Insidental; dan f. Laporan Reviu Manajemen Risiko.

Pasal 19

(1) Sistem informasi manajemen risiko merupakan sistem informasi Kementerian yang terintegrasi berbasis aplikasi yang digunakan untuk membantu Komite Manajemen Risiko, Pemilik Risiko, Koordinator Risiko, Manajer Risiko, dan Inspektorat dalam proses manajemen risiko. (2) Sistem informasi manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh Inspektorat.

Pasal 20

Rincian lebih lanjut mengenai Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 19 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB Ketiga

Pembentukan Struktur Manajemen Risiko

Pasal 7

Koreksi

Pembentukan struktur Manajemen Risiko di lingkungan Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b terdiri atas: a. Komite Manajemen Risiko; b. UPR; dan c. Inspektorat.

Pasal 8

Koreksi

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

BAB Keempat

Proses Manajemen Resiko

Pasal 12

Koreksi

Pasal 13

Komunikasi dan konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a dilakukan di setiap proses manajemen risiko, baik kepada para pemangku kepentingan internal maupun eksternal.

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Rincian lebih lanjut mengenai Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 19 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1) Tugas dan fungsi Pemilik Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) sebagai berikut: a. MENETAPKAN profil risiko dan rencana penanganan risiko pada UPR yang menjadi tanggung jawabnya; b. MENETAPKAN rencana kontingensi apabila terjadi kondisi yang tidak normal; c. melakukan pemantauan dan reviu mandiri terhadap proses manajemen risiko pada UPR yang menjadi tanggung jawabnya; d. melaporkan pelaksanaan manajemen risiko secara berjenjang kepada pimpinan di atasnya sampai dengan level Menteri; dan e. memberikan edukasi dan sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran pegawai mengenai manajemen risiko pada UPR yang menjadi tanggung jawabnya. (2) Tugas dan fungsi Koordinator Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) sebagai berikut: a. menyusun konsep profil risiko dan rencana penanganan risiko pada UPR yang menjadi tanggung jawabnya; b. memberikan usulan kepada Pemilik Risiko tentang rencana kontingensi apabila terjadi kondisi yang tidak normal; c. membantu penyelarasan manajemen risiko UPR dengan UPR satu level diatasnya, UPR satu level dibawahnya, dan UPR terkait lainnya; d. memfasilitasi dan mengoordinasikan proses manajemen risiko pada UPR yang menjadi tanggung jawabnya; e. membantu Pemilik Risiko melakukan pemantauan dan reviu mandiri terhadap proses manajemen risiko pada UPR yang menjadi tanggung jawabnya; f. menyusun laporan manajemen risiko dan menyampaikannya kepada Pemilik Risiko; dan g. membantu pemilik risiko dalam memberikan edukasi dan sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran pegawai mengenai manajemen risiko pada UPR yang menjadi tanggung jawabnya. (3) Tugas dan fungsi Manajer Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) memberikan dukungan teknis dan administrasi terhadap pelaksanaan tugas Koordinator Risiko dalam: a. penyusunan konsep profil risiko dan rencana penanganan risiko pada UPR yang menjadi tanggung jawabnya; b. penyusunan konsep rencana kontinjensi apabila kondisi yang tidak normal terjadi; c. penyelarasan manajemen risiko UPR dengan UPR satu level diatasnya, UPR satu level dibawahnya, dan UPR terkait lainnya; d. memfasilitasi dan mengoordinasikan proses manajemen risiko pada UPR yang menjadi tanggung jawabnya; e. melakukan pemantauan dan reviu mandiri terhadap proses manajemen risiko pada UPR yang menjadi tanggung jawabnya; f. menatausahakan dokumen proses manajemen risiko; g. penyusunan laporan manajemen risiko; dan h. memberikan edukasi dan sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran pegawai dalam pengelolaan risiko.

Peraturan Menteri Nomor 43 Tahun 2021 tentang MANAJEMEN RISIKO DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

BAB II

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

BAB Kesatu

Pasal 5

BAB Kedua

Pasal 6

BAB Ketiga

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

BAB Keempat

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

BAB III

Pasal 21

Pasal 22