PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 43 Tahun 2014 tentang JABATAN FUNGSIONAL PELELANG

PERMEN Nomor 43 Tahun 2014

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara INDONESIA yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh PejabatPembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. 2. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu. 3. Pejabat Fungsional adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Fungsional pada instansi pemerintah. 4. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan MENETAPKAN pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan Manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. 5. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 6. Jabatan Fungsional Pelelang adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggungjawab, dan wewenang untuk melaksanakan lelang dalam lingkungan instansi pemerintah. 7. Pelelangadalah Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Keuangan yang diangkat sebagai Pejabat Lelang, yang berdasarkan peraturan perundang-undangan diberi wewenang khusus untuk melaksanakan penjualan barang secara lelang. 8. Lelang adalah penjualan barang yang terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis dan/atau lisan yang semakin meningkat atau menurun untuk mencapai harga tertinggi, yang didahului dengan Pengumuman Lelang. 9. Sasaran Kerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh seorang PNS. 10.Perilaku Kerja adalah setiap tingkah laku, sikap, atau tindakan yang dilakukan oleh PNS atau tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 11.Angka Kredit Kumulatif adalah akumulasi nilai angka kredit minimal yang harus dicapai oleh Pelelangsebagai salah satu syarat kenaikan pangkat dan/atau jabatan. 12.Uraian Tugas adalah suatu paparan semua tugas jabatan yang merupakan tugas pokok pemangku jabatan dalam memproses bahan kerja menjadi hasil kerja dengan menggunakan perangkat kerja dalam kondisi tertentu. 13.Tim Penilai Kinerja Instansi adalah tim yang dibentuk oleh pejabat yang berwenang dan ditetapkan oleh PejabatPembina Kepegawaian Pusatyang bertugas menjamin objektivitas penilaian oleh pejabat penilai kinerja dan memberikan pertimbangan terhadap usulan kenaikan pangkat dan/atau jabatan Pelelang. 14.Nilai Kinerja adalah nilai prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan.

BAB V

TUGAS POKOK, HASIL KERJA DAN URAIAN TUGAS JABATAN FUNGSIONAL PELELANG

Pasal 7

Koreksi

(1) Pelelangmempunyai tugas pokok melaksanakan penjualan barang secara lelang, yang meliputi Lelang Eksekusi, Lelang Noneksekusi Wajib, dan Lelang Noneksekusi Sukarela. (2) Hasil kerja jabatan fungsional Pelelang, meliputi: a. laporan penelitian kelengkapan dokumen persyaratan lelang dan legalitas formal subjek dan objek lelang; b. laporankegiatan penatausahaan persiapan pelaksanaan lelang; c. dokumen telaahan terhadap administrasi jaminan penawaran lelang dan administrasi peserta lelang; d. laporankegiatan penatausahaan dan fisik penyelenggaraan lelang; e. minuta Risalah Lelang; f. kutipan Risalah Lelang; g. kutipan Risalah Lelang Pengganti; h. salinan Risalah Lelang; i. grosse Risalah Lelang;dan j. laporan kegiatan penatausahaan pasca pelaksanaan lelang; (3) Uraian kegiatan/tugas Pelelang, meliputi: a. melakukan kegiatan penelitian kelengkapan dokumen permohonan lelang dan analisis terhadap legalitas formal subjek dan objek lelang; b. melakukan kegiatan penatausahaan persiapan pelaksanaan lelang; c. melakukan kegiatan telaahan terhadap administrasi jaminan penawaran lelang dan administrasi peserta lelang; d. melakukan kegiatan penatausahaan dan fisik penyelenggaraan lelang; e. melakukan kegiatan penyusunan/pembuatan minuta dan turunan risalah lelang;dan f. melakukan kegiatan penatausahaan pasca pelaksanaan lelang; (4) Tugas tambahan Pelelang, meliputi: a. pengkajian terhadap peraturan di bidang lelang; b. usulan penyempurnaan peraturan di bidang lelang; c. membantu penjual menginformasikan objek lelang untuk keberhasilan penjualan dan optimalisasi harga; d. pembuatan modul bahan ajar diklat lelang; e. pembuatan karya tulis/karya ilmiah di bidang lelang; f. penerjemahan/penyaduran buku dan bahan-bahan lain di bidang lelang; g. pengembangan sistem lelang; h. membuat alat bantu untuk diklat lelang; i. pembuatan buku pedoman/petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis di bidang lelang; j. kegiatan pengembangan diri di bidang lelang; dan k. melaksanakan tugas lain yang berkaitan dengan pokok jabatannya. (5) Komposisi untuk kenaikan pangkat/jabatan Pelelang setingkat lebih tinggi berasal dari: a. tugas pokok; dan/atau b. tugas tambahan. (6) Pelelang yang melaksanakan kegiatan tugas tambahan diberikan nilai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (7) Pelaksanaan kegiatan Pelelangsebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) untuk setiap jenjang jabatan diatur lebih lanjut oleh pimpinan instansi pembina.

Pasal 8

(1) Pada awal tahun, setiap Pelelangwajib menyusun Sasaran Kerja Pegawai (SKP) yang akan dilaksanakan dalam 1 (satu) tahun berjalan. (2) SKP Pelelangdisusun berdasarkan penetapan kinerja unit kerja yang bersangkutan. (3) SKP untuk masing-masing jenjang jabatan diambil dari kegiatan sebagai turunan dari penetapan kinerja unit dengan mendasarkan kepada tingkat kesulitan dan syarat kompetensi untuk masing-masing jenjang jabatan. (4) SKP yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disetujui dan ditetapkan oleh atasan langsung.

BAB VI

PENILAIAN KINERJA PELELANG

Pasal 9

Koreksi

(1) Angka kredit kumulatif untuk kenaikan pangkat dan jabatan Pelelangditetapkan berdasarkan hasil penilaian kinerja Pelelang. (2) Hasil penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikonversi ke dalam angka kredit kumulatif sebagai berikut: a. nilai kinerjasebesar 91 ke atas atau dengan sebutan sangat baik mendapatkan angka kredit sebesar 150% dari angka kredit yang harus dicapai setiap tahun; b. nilai kinerjasebesar 76 - 90 atau dengan sebutan baik mendapatkan angka kredit sebesar 125% dari angka kredit yang harus dicapai setiap tahun; c. nilai kinerjasebesar 61 - 75 atau dengan sebutan cukup mendapatkan angka kredit sebesar 100% dari angka kredit yang harus dicapai setiap tahun; d. nilai kinerjasebesar 51 - 60 atau dengan sebutan kurang mendapatkan angka kredit sebesar 75% dari angka kredit yang harus dicapai setiap tahun; e. Nilai kinerjasebesar 50 ke bawah atau dengan sebutan buruk mendapatkan angka kredit sebesar 50% dari angka kredit yang harus dicapai setiap tahun. (3) Angka kredit kumulatif untuk kenaikan pangkat dan jabatan Pelelangsebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (4) Penilaian kinerja Pelelangdilakukan secara objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan. (5) Untuk mendukung objektivitas dalam penilaian kinerja,pejabat fungsional Pelelangwajib mendokumentasikan hasil kerja yang diperoleh sesuai dengan SKP yang ditetapkan setiap tahunnya.

Pasal 10

(1) Dalam rangka menjamin objektivitas dan keselarasan hasil penilaian yang dilakukan oleh pejabatpenilaikinerja, dibentuk tim penilai kinerja instansi. (2) Tim penilai kinerja instansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas: a. mengevaluasi keselarasan hasil penilaian yang dilakukan oleh para pejabat penilaikinerja; b. memberikan bahan pertimbangan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian dalam pengembangan PNS, dan dijadikan sebagai persyaratan dalam pengangkatan jabatan dan kenaikan pangkat, pemberian tunjangan dan sanksi, mutasi, dan promosi, serta untuk mengikuti pendidikan dan pelatihanpejabat fungsional Pelelang; (3) Tim Penilai Kinerja Instansi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri ataspejabat yang berasal dari unsur teknis yang membidangi lelang, unsur kepegawaian, dan pejabat fungsional Pelelang. (4) Susunan keanggotaan Tim Penilai Kinerja Instansi sebagai berikut: a. seorang Ketua merangkap anggota; b. seorang Sekretaris merangkap anggota; dan c. paling kurang 3 (tiga) orang anggota. (5) Anggota Tim Penilai Kinerja Instansi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, paling sedikit 2 (dua) orang dari pejabat fungsional Pelelang. (6) Sekretaris Tim Penilai Kinerja Instansi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, harus berasal dari unsur kepegawaian. (7) Syarat untuk menjadi anggota Tim Penilai Kinerja Instansi, yaitu: a. menduduki jabatan/pangkat paling rendah sama dengan jabatan/pangkat Pelelangyang dinilai; b. memiliki keahlian serta kemampuan untuk menilai kinerja Pelelang; dan c. aktif melakukan penilaian. (8) Apabila jumlah anggota Tim Penilai Kinerja Instansi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak dapat dipenuhi dari Pelelang, maka anggota Tim Penilai Kinerja Instansi dapat diangkat dari Pegawai Negeri Sipil lain yang memiliki kompetensi untuk menilai kinerjaPelelang.

Pasal 11

Tata cara penilaian kinerja Pelelangdantata kerja tim penilai kinerja instansi ditetapkan oleh Instansi Pembina.

BAB XII

PEMBERHENTIAN SEMENTARA DARI JABATAN DAN PENGANGKATAN KEMBALI

Pasal 20

Koreksi

Pelelangdiberhentikan sementara dari jabatannya, apabila: a. diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil; b.menjalani cuti di luar tanggungan negara, kecuali untuk persalinan anak keempat dan seterusnya; c. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan; atau d.ditugaskan secara penuh di luar jabatan Pelelang.

Pasal 21

Koreksi

(1) Pengangkatan kembali dalam jabatan fungsional Pelelang harus memperhatikan ketersediaan beban kerja sesuai jenjang jabatan. (2) Pelelang yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a, dapat diangkat kembali dalam jabatan Pelelangapabila berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dinyatakan tidak bersalah. (3) Pelelangyang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b, dapat diangkat kembali ke dalam jabatan Pelelangapabila yang bersangkutan telah selesai cuti di luar tanggungan negara. (4) Pelelangyang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c, dapat diangkat kembali ke dalam jabatan Pelelangsetelah habis masa tugas belajarnya. (5) Pelelangyang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf d, dapat diangkat kembali ke dalam jabatan Pelelangapabila yang bersangkutan ditugaskan kembali ke unit kerja yang membidangilelang. (6) Pengangkatan kembali dalam jabatan Pelelangharus memenuhi syarat sebagai berikut : a. lulus uji kompetensi pada jenjang jabatan terakhir yang dimilikinya; b. usia paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun bagi jenjang jabatan Ahli Pertama dan Ahli Muda; c. usia paling tinggi 57 (lima puluh tujuh) tahun bagi jenjang jabatan Ahli Madya. (7) Dikecualikan dari persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) untuk Pelelangyang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c.

Pasal 22

Pemberhentian sementara dan pengangkatan kembali jabatan Pelelangsebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan Pasal 21 ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang- undangan.

Pasal 23

(1) Pelelangdengancapaiankinerja dibawah 50% dijatuhi hukuman disiplin sesuai peraturan perundang-undangan. (2) Pelelangyang dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat berupa pemindahan dalam rangka penurunan jabatan, melaksanakan tugas sesuai dengan jenjang jabatan yang baru. (3) Penilaian kinerja dalam masa hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dinilai sesuai dengan jabatan yang baru.

BAB Kedua

Pengangkatan Kembali

Pasal 21

Koreksi

(1) Pengangkatan kembali dalam jabatan fungsional Pelelang harus memperhatikan ketersediaan beban kerja sesuai jenjang jabatan. (2) Pelelang yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a, dapat diangkat kembali dalam jabatan Pelelangapabila berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dinyatakan tidak bersalah. (3) Pelelangyang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b, dapat diangkat kembali ke dalam jabatan Pelelangapabila yang bersangkutan telah selesai cuti di luar tanggungan negara. (4) Pelelangyang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c, dapat diangkat kembali ke dalam jabatan Pelelangsetelah habis masa tugas belajarnya. (5) Pelelangyang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf d, dapat diangkat kembali ke dalam jabatan Pelelangapabila yang bersangkutan ditugaskan kembali ke unit kerja yang membidangilelang. (6) Pengangkatan kembali dalam jabatan Pelelangharus memenuhi syarat sebagai berikut : a. lulus uji kompetensi pada jenjang jabatan terakhir yang dimilikinya; b. usia paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun bagi jenjang jabatan Ahli Pertama dan Ahli Muda; c. usia paling tinggi 57 (lima puluh tujuh) tahun bagi jenjang jabatan Ahli Madya. (7) Dikecualikan dari persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) untuk Pelelangyang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c.

Pasal 22

Pemberhentian sementara dan pengangkatan kembali jabatan Pelelangsebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan Pasal 21 ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang- undangan.

Pasal 23

(1) Pelelangdengancapaiankinerja dibawah 50% dijatuhi hukuman disiplin sesuai peraturan perundang-undangan. (2) Pelelangyang dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat berupa pemindahan dalam rangka penurunan jabatan, melaksanakan tugas sesuai dengan jenjang jabatan yang baru. (3) Penilaian kinerja dalam masa hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dinilai sesuai dengan jabatan yang baru.

Peraturan Menteri Nomor 43 Tahun 2014 tentang JABATAN FUNGSIONAL PELELANG

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

BAB Kesatu

Pasal 2

BAB Kedua

Pasal 3

BAB III

Pasal 4

Pasal 5

BAB IV

Pasal 6

BAB V

Pasal 7

Pasal 8

BAB VI

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

BAB VII

Pasal 12

Pasal 13

BAB Kesatu

Pasal 12

BAB Kedua

Pasal 13

BAB VIII

Pasal 15

Pasal 16

BAB IX

Pasal 17

BAB X

Pasal 18

BAB XI

BAB XII

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

BAB Kesatu

Pasal 20

BAB Kedua

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

BAB XIII

Pasal 24

BAB XIV

Pasal 25

BAB XV

Pasal 26

Pasal 27