PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 40 Tahun 2012 tentang JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR KEPEGAWAIAN DAN ANGKA KREDITNYA

PERMEN Nomor 40 Tahun 2012

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Buka PDF Asli

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

BAB VI

RINCIAN KEGIATAN DAN UNSUR YANG DINILAI DALAM PEMBERIAN ANGKA KREDIT

Pasal 11

Koreksi

(1) Rincian kegiatan Jabatan Fungsional Auditor Kepegawaian sesuai jenjang jabatan, sebagai berikut: a. Auditor Kepegawaian Pertama, meliputi: 1. melaksanakan administrasi data/dokumen/bahan dalam rangka penyusunan RKW; 2. melaksanakan administrasi objek wasdalpeg; 3. menyusun proposal wasdalpeg; 4. membuat daftar isian/check list wasdalpeg untuk pelaksanaan tugas-tugas wasdalpeg dengan kompleksitas rendah; 5. membuat daftar isian/check list wasdalpeg untuk pelaksanaan tugas-tugas wasdalpeg dengan kompleksitas tinggi; 6. menyusun laporan pembuatan RKW dengan kompleksitas rendah; 7. melakukan koordinasi/komunikasi dengan instansi terkait; 8. melakukan koordinasi/komunikasi dengan Tim wasdalpeg terdahulu; 9. mengidentifikasi data/dokumen/bahan wasdalpeg kompleksitas rendah; 10. memeriksa/ menganalisis data/dokumen/bahan/wasdalpeg kompleksitas rendah; 11. menyiapkan data/dokumen/bahan untuk penyusunan Laporan Hasil Wasdalpeg (LHW) kompleksitas rendah; 12. menyusun LHW kompleksitas rendah; 13. menyusun konsep rekomendasi terhadap LHW kompleksitas rendah; 14. menyusun laporan evaluasi LHW kompleksitas rendah; 15. melaksanakan administrasi dalam pemantauan tindak lanjut; dan 16. menyiapkan bahan pemantauan tindak lanjut. b. Auditor Kepegawaian Muda, meliputi: 1. membuat konsep program wasdalpeg untuk pelaksanaan tugas- tugas dengan kompleksitas rendah; 2. memimpin kegiatan pembuatan RKW dengan kompleksitas rendah; 3. menyusun laporan pembuatan RKW dengan kompleksitas tinggi; 4. mengidentifikasi data/dokumen/bahan wasdalpeg kompleksitas tinggi; 5. memeriksa/menganalisis data/dokumen/bahan wasdalpeg kompleksitas tinggi; 6. memimpin pelaksanaan wasdalpeg kompleksitas rendah; 7. mengendalikan teknis pelaksanaan wasdalpeg; 8. menyiapkan data/dokumen/bahan untuk penyusunan LHW kompleksitas tinggi; 9. menyusun LHW kompleksitas tinggi; 10. melakukan ekspose substansi dalam LHW kompleksitas rendah; 11. menyusun konsep rekomendasi terhadap LHW kompleksitas tinggi; 12. melakukan pembahasan atas konsep rekomendasi terhadap LHW kompleksitas rendah; 13. melaksanakan evaluasi LHW kompleksitas rendah; 14. menyusun laporan evaluasi LHW kompleksitas tinggi; 15. melaksanakan pemantauan tindak lanjut; 16. melaksanakan penelaahan jawaban tindak lanjut dari entitas yang diperiksa; dan 17. menyusun laporan penelaahan jawaban tindak lanjut dari entitas yang diperiksa. c. Auditor Kepegawaian Madya, meliputi: 1. membuat konsep strategi wasdalpeg untuk permasalahan kepegawaian tertentu; 2. membuat konsep program wasdalpeg untuk pelaksanaan tugas- tugas dengan kompleksitas tinggi; 3. memimpin kegiatan pembuatan RKW dengan kompleksitas tinggi 4. mengarahkan tim dalam prawasdalpeg; 5. memimpin pelaksanaan wasdalpeg kompleksitas tinggi; 6. mengendalikan mutu pelaksanaan wasdalpeg; 7. melakukan ekspose substansi dalam LHW kompleksitas tinggi; 8. melakukan pembahasan atas konsep rekomendasi terhadap LHW kompleksitas tinggi; 9. melaksanakan evaluasi LHW kompleksitas tinggi; 10. melakukan ekspose substansi dalam LHW kompleksitas rendah; 11. melakukan ekspose substansi dalam LHW kompleksitas tinggi; 12. menyusun konsep hasil wasdalpeg yang bersifat rahasia; 13. mereviu laporan penelaahan jawaban tindak lanjut dari entitas yang diperiksa; 14. mereviu dan menyetujui laporan penelaahan jawaban tindak lanjut dari entitas yang diperiksa; 15. membuat penilaian anggota tim atas pelaksanaan wasdalpeg dengan kompleksitas rendah; 16. membuat penilaian anggota tim atas pelaksanaan wasdalpeg dengan kompleksitas tinggi; 17. menilai kinerja Anggota tim; 18. menilai kinerja Ketua tim; 19. menilai kinerja pengendali teknis; dan 20. melakukan reviu silang. (2) Auditor Kepegawaian yang melaksanakan kegiatan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diberikan nilai angka kredit sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik INDONESIA ini. (3) Auditor Kepegawaian yang melaksanakan kegiatan pengembangan profesi dan penunjang tugas Auditor Kepegawaian diberikan nilai angka kredit sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik INDONESIA ini.

Pasal 12

Apabila pada suatu unit kerja tidak terdapat Auditor Kepegawaian yang sesuai dengan jenjang jabatannya untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) maka Auditor Kepegawaian lain yang berada di atas atau 1 (satu) tingkat di bawah jenjang jabatannya dapat melakukan kegiatan tersebut berdasarkan penugasan secara tertulis dari pimpinan unit kerja yang bersangkutan.

Pasal 13

Penilaian angka kredit atas hasil penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, ditetapkan sebagai berikut: a. Auditor Kepegawaian yang melaksanakan kegiatan 1 (satu) tingkat di atas jenjang jabatannya, angka kredit yang diperoleh ditetapkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari angka kredit setiap butir kegiatan, sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik INDONESIA ini; dan b. Auditor Kepegawaian yang melaksanakan kegiatan di bawah jenjang jabatannya, angka kredit yang diperoleh ditetapkan sebesar 100% (seratus persen) dari angka kredit setiap butir kegiatan, sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik INDONESIA ini.

Pasal 14

(1) Auditor Kepegawaian dalam melaksanakan tugas pokok dapat dilakukan secara mandiri maupun dalam bentuk tim. (2) Pelaksanaan tugas pokok secara mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling rendah dilaksanakan oleh Auditor Kepegawaian Muda. (3) Pelaksanaan tugas pokok dalam bentuk tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan susunan sebagai berikut: a. Ketua Tim; dan b. Anggota Tim. (4) Ketua Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, paling rendah harus Auditor Kepegawaian Muda. (5) Jumlah Anggota Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b paling banyak 4 (empat) orang.

Pasal 15

(1) Unsur kegiatan yang dinilai dalam memberikan angka kredit, terdiri atas: a. unsur utama; dan b. unsur penunjang. (2) Unsur utama, terdiri atas: a. pendidikan; b. wasdalpeg; dan c. pengembangan profesi. (3) Unsur penunjang adalah kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas pokok Auditor Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d. (4) Rincian kegiatan Auditor Kepegawaian dan angka kredit masing- masing unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik INDONESIA ini.

Pasal 16

(1) Jumlah angka kredit kumulatif paling rendah yang harus dipenuhi oleh setiap PNS untuk dapat diangkat dalam jabatan dan kenaikan jabatan/pangkat Auditor Kepegawaian, untuk: a. Auditor Kepegawaian dengan pendidikan Sarjana (S1)/Diploma IV sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik INDONESIA ini; b. Auditor Kepegawaian dengan pendidikan Magister (S2) sebagaimana tersebut dalam Lampiran III Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik INDONESIA ini; dan c. Auditor Kepegawaian dengan pendidikan Doktor (S3) sebagaimana tersebut dalam Lampiran IV Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik INDONESIA ini. (2) Jumlah angka kredit kumulatif paling rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah: a. Paling kurang 80% (delapan puluh persen) angka kredit berasal dari unsur utama, tidak termasuk unsur pendidikan formal; dan b. Paling banyak 20% (dua puluh persen) angka kredit berasal dari unsur penunjang.

Pasal 17

(1) Auditor Kepegawaian Pertama, pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b yang akan naik jenjang jabatan/pangkat menjadi Auditor Kepegawaian Muda, pangkat Penata, golongan ruang III/c angka kredit yang disyaratkan paling sedikit 2 (dua) dari unsur pengembangan profesi. (2) Auditor Kepegawaian Muda, pangkat Penata, golongan ruang III/c yang akan naik pangkat menjadi Penata Tingkat I, golongan ruang III/d angka kredit yang disyaratkan paling sedikit 4 (empat) dari unsur pengembangan profesi. (3) Auditor Kepegawaian Muda, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d yang akan naik jenjang jabatan/pangkat menjadi Auditor Kepegawaian Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a angka kredit yang disyaratkan paling sedikit 6 (enam) dari unsur pengembangan profesi. (4) Auditor Kepegawaian Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a yang akan naik pangkat menjadi Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b angka kredit yang disyaratkan paling sedikit 8 (delapan) dari unsur pengembangan profesi. (5) Auditor Kepegawaian Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b yang akan naik pangkat menjadi Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c angka kredit yang disyaratkan paling sedikit 10 (sepuluh) dari unsur pengembangan profesi.

Pasal 18

(1) Auditor Kepegawaian yang memiliki angka kredit melebihi angka kredit yang disyaratkan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi, kelebihan angka kredit tersebut dapat diperhitungkan untuk kenaikan pangkat berikutnya. (2) Auditor Kepegawaian pada tahun pertama telah memenuhi atau melebihi angka kredit yang disyaratkan untuk kenaikan jabatan/pangkat dalam masa pangkat yang didudukinya, pada tahun kedua diwajibkan mengumpulkan paling kurang 20% (dua puluh persen) angka kredit dari jumlah angka kredit yang disyaratkan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi yang berasal dari tugas pokok Auditor Kepegawaian.

Pasal 19

Auditor Kepegawaian Madya, pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c setiap tahun sejak menduduki jabatan/pangkat, wajib mengumpulkan paling sedikit 20 (dua puluh) angka kredit dari kegiatan tugas pokok dan pengembangan profesi.

Pasal 20

(1) Auditor Kepegawaian yang secara bersama-sama membuat karya tulis/karya ilmiah bidang wasdalpeg, diberikan angka kredit dengan ketentuan sebagai berikut: a. Apabila terdiri dari 2 (dua) orang penulis maka pembagian angka kreditnya adalah 60% (enam puluh persen) bagi penulis utama dan 40% (empat puluh persen) untuk penulis pembantu; b. Apabila terdiri dari 3 (tiga) orang penulis maka pembagian angka kreditnya adalah 50% (lima puluh persen) bagi penulis utama dan masing-masing 25% (dua puluh lima persen) untuk penulis pembantu; dan c. Apabila terdiri dari 4 (empat) orang penulis maka pembagian angka kreditnya adalah 40% (empat puluh persen) bagi penulis utama dan masing-masing 20% (dua puluh persen) untuk penulis pembantu. (2) Jumlah penulis pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling banyak 3 (tiga) orang.

BAB VIII

PEJABAT YANG BERWENANG MENETAPKAN ANGKA KREDIT, TIM PENILAI, DAN PEJABAT YANG MENGUSULKAN PENETAPAN ANGKA KREDIT

Pasal 22

Koreksi

Pejabat yang berwenang MENETAPKAN angka kredit: a. Kepala BKN atau pejabat yang ditunjuk paling rendah eselon I yang secara fungsional bertanggungjawab di bidang wasdalpeg bagi Auditor Kepegawaian Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b sampai dengan golongan ruang IV/c pangkat Pembina Utama Muda, di lingkungan BKN dan di instansi lainnya di luar BKN. b. Deputi yang secara fungsional bertanggungjawab di bidang Pengendalian Kepegawaian BKN atau pejabat lain yang ditunjuk paling rendah eselon II yang secara fungsional bertanggungjawab di bidang wasdalpeg bagi Auditor Kepegawaian Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Auditor Kepegawaian Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a yang bertugas di lingkungan BKN Pusat. c. Kepala Kantor Regional BKN bagi Auditor Kepegawaian Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Auditor Kepegawaian Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a yang bertugas di lingkungan Kantor Regional BKN masing-masing. d. Sekretaris Inspektur Jenderal Kementerian, Pejabat eselon II yang membidangi wasdalpeg pada Kementerian atau Lembaga Pemerintah Non Kementerian bagi Auditor Kepegawaian Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Auditor Kepegawaian Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a yang bertugas di lingkungan instansi masing-masing. e. Inspektur Provinsi bagi Auditor Kepegawaian Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Auditor Kepegawaian Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a yang bertugas di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi. f. Inspektur Kabupaten/Kota bagi Auditor Kepegawaian Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Auditor Kepegawaian Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a yang bertugas di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 23

Dalam menjalankan kewenangan, pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dibantu oleh: a. Tim Penilai Auditor Kepegawaian bagi Kepala BKN atau pejabat yang ditunjuk paling rendah eselon I yang secara fungsional bertanggungjawab di bidang wasdalpeg selanjutnya disebut Tim Penilai Pusat; b. Tim Penilai Auditor Kepegawaian bagi Deputi yang secara fungsional bertanggungjawab di bidang Pengendalian Kepegawaian BKN atau pejabat lain yang ditunjuk paling rendah eselon II yang secara fungsional bertanggungjawab di bidang wasdalpeg, selanjutnya disebut Tim Penilai Deputi; c. Tim Penilai Auditor Kepegawaian bagi Kepala Kantor Regional BKN, selanjutnya disebut Tim Penilai Regional; d. Tim Penilai Auditor Kepegawaian bagi Sekretaris Inspektur Jenderal Kementerian, Pejabat eselon II yang membidangi wasdalpeg pada Kementerian atau Lembaga Pemerintah Non Kementerian, selanjutnya disebut Tim Penilai Instansi; e. Tim Penilai Auditor Kepegawaian Provinsi bagi Inspektur Provinsi, selanjutnya disebut Tim Penilai Provinsi; dan f. Tim Penilai Auditor Kepegawaian Kabupaten/Kota bagi Inspektur Kabupaten/Kota, selanjutnya disebut Tim Penilai Kabupaten/Kota.

Pasal 24

(1) Tim Penilai Auditor Kepegawaian terdiri dari unsur teknis yang membidangi wasdalpeg, unsur kepegawaian dan pejabat fungsional Auditor Kepegawaian. (2) Susunan keanggotaan Tim Penilai Auditor Kepegawaian sebagai berikut: a. Seorang Ketua merangkap anggota dari unsur teknis; b. Seorang Wakil Ketua merangkap anggota; c. Seorang Sekretaris merangkap anggota dari unsur kepegawaian; dan d. Anggota paling kurang 4 (empat) orang. (3) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c harus berasal dari Biro Kepegawaian/Badan Kepegawaian Daerah. (4) Anggota Tim Penilai Auditor Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, paling kurang 2 (dua) orang harus berasal dari Auditor Kepegawaian. (5) Apabila jumlah Anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat dipenuhi, maka Anggota Tim Penilai dapat diangkat dari PNS lain yang memiliki kompetensi untuk menilai prestasi kerja Auditor Kepegawaian. (6) Syarat untuk menjadi Anggota Tim Penilai Auditor Kepegawaian, sebagai berikut: a. menduduki jabatan/pangkat paling rendah sama dengan jabatan/ pangkat Auditor Kepegawaian yang dinilai; b. memiliki keahlian serta mampu untuk menilai prestasi kerja Auditor Kepegawaian; dan c. dapat aktif melakukan penilaian.

Pasal 25

(1) Apabila Tim Penilai Instansi belum terbentuk, maka penilaian dan penetapan angka kredit Auditor Kepegawaian dapat dimintakan kepada Tim Penilai Deputi. (2) Apabila Tim Penilai Provinsi belum terbentuk, maka penilaian dan penetapan angka kredit Auditor Kepegawaian dapat dimintakan kepada Tim Penilai Provinsi lain yang terdekat, Tim Penilai Deputi atau Tim Penilai Regional. (3) Apabila Tim Penilai Kabupaten/Kota belum terbentuk, maka penilaian dan penetapan angka kredit Auditor Kepegawaian dapat dimintakan kepada Tim Penilai Kabupaten/Kota, Provinsi lain yang terdekat, Tim Penilai Deputi atau Tim Penilai Regional. (4) Pembentukan dan susunan keanggotaan Tim Penilai ditetapkan oleh: a. Kepala BKN atau pejabat yang ditunjuk paling rendah eselon I yang secara fungsional bertanggungjawab di bidang wasdalpeg untuk Tim Penilai Pusat; b. Deputi yang secara fungsional bertanggungjawab di bidang Pengendalian Kepegawaian BKN atau pejabat lain yang ditunjuk paling rendah eselon II untuk Tim Penilai Deputi; c. Kepala Kantor Regional BKN untuk Tim Penilai Regional; d. Sekretaris Inspektur Jenderal Kementerian, Pejabat eselon II yang membidangi wasdalpeg pada Kementerian Negara atau Lembaga Pemerintah Non Kementerian untuk Tim Penilai Instansi; e. Inspektur Provinsi untuk Tim Penilai Provinsi; dan f. Inspektur Kabupaten/Kota untuk Tim Penilai Kabupaten/Kota. …

Pasal 26

(1) Masa jabatan Anggota Tim Penilai adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya. (2) PNS yang telah menjadi anggota Tim Penilai dalam 2 (dua) masa jabatan berturut-turut dapat diangkat kembali setelah melampaui masa tenggang waktu 1 (satu) masa jabatan. (3) Dalam hal terdapat Anggota Tim Penilai yang ikut dinilai maka Ketua Tim Penilai dapat mengangkat Anggota Tim Penilai pengganti.

Pasal 27

Tata kerja Tim Penilai Jabatan Fungsional Auditor Kepegawaian dan tata cara penilaian angka kredit Auditor Kepegawaian ditetapkan oleh Kepala BKN selaku Pimpinan Instansi Pembina jabatan fungsional Auditor Kepegawaian.

Pasal 28

Pasal 29

(1) Angka kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang MENETAPKAN angka kredit, digunakan untuk mempertimbangkan pengangkatan dan kenaikan jabatan/pangkat Auditor Kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (2) Keputusan pejabat yang berwenang MENETAPKAN angka kredit tidak dapat diajukan keberatan oleh Auditor Kepegawaian yang bersangkutan.

BAB kedua

Tim Penilai

Pasal 23

Koreksi

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

BAB Ketiga

Pejabat Yang Mengusulkan Angkat Kredit

Pasal 28

Koreksi

Usul Penetapan angka kredit Auditor Kepegawaian diajukan oleh: a. Sekretaris Jenderal Kementerian Negara, Sekretaris Utama Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Sekretaris Daerah Provinsi/Kabupaten/ Kota kepada Kepala BKN atau pejabat lain yang ditunjuk paling rendah eselon I, untuk angka kredit Auditor Kepegawaian Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b sampai dengan Auditor Kepegawaian Madya, pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c yang bertugas di lingkungan BKN dan di instansi lainnya di luar BKN. b. Kepala Biro Kepegawaian kepada Deputi yang secara fungsional bertanggungjawab di bidang Pengendalian Kepegawaian BKN atau pejabat lain yang ditunjuk paling rendah eselon II yang secara fungsional bertanggungjawab di bidang wasdalpeg untuk angka kredit Auditor Kepegawaian Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Auditor Kepegawaian Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a yang bertugas di lingkungan BKN. c. Pejabat eselon III yang membidangi kepegawaian kepada Kepala Kantor Regional BKN untuk angka kredit Auditor Kepegawaian Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Auditor Kepegawaian Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a yang bertugas di lingkungan Kantor Regional BKN. d. Pejabat eselon III yang membidangi kepegawaian kepada Sekretaris Inspektur Jenderal Kementerian, Pejabat eselon II yang membidangi wasdalpeg pada Kementerian Negara atau Lembaga Pemerintah Non Kementerian untuk angka kredit Auditor Kepegawaian Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Auditor Kepegawaian Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a yang bertugas di lingkungan instansi masing-masing. e. Pejabat eselon III yang membidangi kepegawaian di lingkungan Inspektorat Provinsi kepada Inspektur Provinsi untuk angka kredit Auditor Kepegawaian Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Auditor Kepegawaian Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a yang bertugas di lingkungan provinsi. f. Pejabat eselon III yang membidangi kepegawaian di lingkungan Inspektorat Kabupaten/Kota kepada Inspektur Kabupaten/Kota untuk angka kredit Auditor Kepegawaian Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Auditor kepegawaian Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a yang bertugas di lingkungan Kabupaten/Kota.

Pasal 29

BAB IX

PENGANGKATAN DALAM JABATAN

Pasal 30

Koreksi

Pejabat yang berwenang mengangkat dalam Jabatan Auditor Kepegawaian adalah Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

Koreksi

(1) PNS yang diangkat pertama kali dalam jabatan Auditor Kepegawaian harus memenuhi syarat: a. berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma IV bidang manajemen, hukum, administrasi, dan sosial politik; b. paling rendah pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a; dan c. nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir. (2) PNS yang diangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus lulus uji kompetensi. (3) Ketentuan mengenai uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) lebih lanjut ditetapkan oleh Kepala BKN selaku pimpinan instansi pembina jabatan fungsional Auditor Kepegawaian. (4) PNS yang diangkat dalam jabatan fungsional Auditor Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3 (tiga) tahun sejak diangkat dalam jabatan fungsional Auditor Kepegawaian harus mengikuti dan lulus diklat fungsional bidang wasdalpeg. (5) Pengangkatan pertama, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengangkatan untuk mengisi lowongan formasi jabatan fungsional Auditor Kepegawaian dilakukan melalui pengangkatan dari calon PNS.

Pasal 32

(1) Pengangkatan PNS dari jabatan lain ke dalam jabatan fungsional Auditor Kepegawaian harus memenuhi syarat: a. Memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2); b. Tersedia formasi untuk jabatan fungsional Auditor Kepegawaian; c. Memiliki pengalaman kerja di bidang kepegawaian paling kurang 3 (tiga) tahun; d. Berusia paling tinggi 50 (lima puluh) tahun; dan e. Telah mengikuti dan lulus diklat fungsional di bidang wasdalpeg. (2) Pangkat yang ditetapkan bagi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sama dengan pangkat yang dimiliki, dan jenjang jabatan yang ditetapkan sesuai dengan jumlah angkat kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang MENETAPKAN angka kredit. (3) Jumlah angka kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dari unsur utama dan unsur penunjang.

BAB XIV

PEMBEBASAN SEMENTARA, PENGANGKATAN KEMBALI, DAN PEMBERHENTIAN DARI JABATAN Bagaian Kesatu

Pasal 38

Koreksi

(1) Auditor Kepegawaian Pertama pangkat Penata Muda golongan ruang III/a sampai dengan Auditor Kepegawaian Madya pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b, dibebaskan sementara dari jabatannya, apabila dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak menduduki jabatan/pangkat terakhir tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang disyaratkan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi. (2) Auditor Kepegawaian Madya pangkat Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c, dibebaskan sementara dari jabatannya, apabila setiap 1 (satu) tahun sejak menduduki jabatan/pangkat terakhir tidak dapat mengumpulkan angka kredit paling kurang 20 (dua puluh) dari kegiatan tugas pokok dan pengembangan profesi. (3) Di samping pembebasan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Auditor Kepegawaian dibebaskan sementara dari jabatannya, apabila: a. Diberhentikan sementara sebagai PNS; b. Ditugaskan secara penuh di luar jabatan fungsional Auditor Kepegawaian; c. Menjalani cuti di luar tanggungan negara; atau d. Menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan.

Pasal 39

(1) Auditor Kepegawaian yang telah selesai menjalani pembebasan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) dan ayat (2), apabila telah mengumpulkan angka kredit yang ditentukan, diangkat kembali dalam jabatan fungsional Auditor Kepegawaian. (2) Auditor Kepegawaian yang dibebaskan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3) huruf a, dapat diangkat kembali dalam jabatan fungsional Auditor Kepegawaian, apabila berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dinyatakan tidak bersalah atau dijatuhi pidana percobaan. (3) Auditor Kepegawaian yang dibebaskan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3) huruf b, dapat diangkat kembali dalam jabatan fungsional Auditor Kepegawaian, apabila berusia paling tinggi 54 (lima puluh empat) tahun. (4) Auditor Kepegawaian yang dibebaskan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3) huruf c, dapat diangkat kembali ke dalam jabatan fungsional Auditor Kepegawaian apabila telah selesai cuti di luar tanggungan negara. (5) Auditor Kepegawaian yang dibebaskan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3) huruf d, diangkat kembali ke dalam jabatan fungsional Auditor Kepegawaian setelah habis masa tugas belajarnya. (6) Pengangkatan kembali dalam jabatan fungsional Auditor Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (5) dengan menggunakan angka kredit terakhir yang dimilikinya dan dapat ditambah angka kredit dari kegiatan tugas pokok Auditor Kepegawaian yang diperoleh selama pembebasan sementara.

Pasal 40

Auditor Kepegawaian diberhentikan dari jabatannya apabila: a. Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang disyaratkan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi; atau b. Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang disyaratkan. c. Auditor Kepegawaian diberhentikan dari jabatannya, apabila dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, kecuali hukuman disiplin penurunan pangkat dan penurunan jabatan.

Pasal 41

Pembebasan sementara, pengangkatan kembali dan pemberhentian dari jabatan Auditor Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, Pasal 39, dan Pasal 40 ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.

Peraturan Menteri Nomor 40 Tahun 2012 tentang JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR KEPEGAWAIAN DAN ANGKA KREDITNYA

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

BAB III

Pasal 7

Pasal 8

BAB IV

Pasal 9

BAB V

Pasal 10

BAB VI

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

BAB VII

Pasal 21

BAB VIII

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

BAB Kesatu

Pasal 22

BAB kedua

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

BAB Ketiga

Pasal 28

Pasal 29

BAB IX

Pasal 30

Pasal 31

Pasal 32

BAB X

Pasal 33

BAB XI

Pasal 34

BAB XII

Pasal 35

BAB XIII

Pasal 36

Pasal 37

BAB XIV

Pasal 38

Pasal 39

Pasal 40

Pasal 41

BAB Kedua

Pasal 39

BAB Ketiga

Pasal 40

Pasal 41

BAB XIV

Pasal 42

BAB XVI

Pasal 43

BAB XVII

Pasal 44