PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 4 Tahun 2014 tentang JABATAN FUNGSIONAL POLISI PAMONG PRAJA DAN ANGKA KREDITNYA

PERMEN Nomor 4 Tahun 2014

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disingkat Jabatan Fungsional Pol PP, adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggungjawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan penegakan peraturan daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 2. Polisi Pamong Praja, yang selanjutnya disingkat Pol PP, adalah anggota Satuan Polisi Pamong Praja sebagai aparat pemerintah daerah yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan diberi tugas, tanggungjawab, wewenang, dan hak secara penuh sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam penegakan peraturan daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. 3. Satuan Polisi Pamong Praja, yang selanjutnya disingkat Satpol PP, adalah bagian perangkat daerah dalam penegakan peraturan daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. 4. Peraturan Daerah, yang selanjutnya disingkat Perda, adalah peraturan daerah provinsi dan/atau peraturan daerah kabupaten/kota. www.djpp.kemenkumham.go.id 5. Peraturan Kepala Daerah adalah peraturan gubernur dan/atau peraturan bupati/walikota. 6. Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tenteram, tertib, dan teratur. 7. Tim Penilai Angka Kredit Pol PP, yang selanjutnya disebut Tim Penilai, adalah Tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang MENETAPKAN angka kredit yang bertugas memberikan pertimbangan dan menilai prestasi kerja Pol PP. 8. Angka Kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh Pol PP dalam rangka pembinaan karir yang bersangkutan. 9. Karya Tulis/Karya Ilmiah adalah tulisan hasil pokok pikiran, pengembangan, dan hasil kajian/penelitian yang disusun oleh Pol PP baik perorangan atau kelompok di bidang tugas Pol PP. 10. Organisasi Profesi adalah organisasi profesi Pol PP yang bertugas mengatur dan MENETAPKAN prinsip-prinsip profesionalisme dan etika Pol PP. 11. Penghargaan/Tanda Jasa adalah tanda kehormatan yang diberikan oleh pemerintah berupa Satya Lancana Karya Satya sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB IV

JENJANG JABATAN DAN PANGKAT, GOLONGAN RUANG

Pasal 7

Koreksi

(1) Jabatan Fungsional Pol PP terdiri dari: a. Pol PP Tingkat Terampil; dan b. Pol PP Tingkat Ahli. (2) Jenjang Jabatan Pol PP Tingkat Terampil dari yang paling rendah sampai dengan yang paling tinggi, yaitu: a. Pol PP Pelaksana Pemula; b. Pol PP Pelaksana; c. Pol PP Pelaksana lanjutan; dan d. Pol PP Penyelia. (3) Jenjang Jabatan Pol PP Tingkat Ahli dari yang paling rendah sampai dengan yang paling tinggi, yaitu: a. Pol PP Pertama; b. Pol PP Muda; dan c. Pol PP Madya. (4) Pangkat, golongan ruang Jabatan Fungsional Pol PP Tingkat Terampil sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yaitu: a. Pol PP Pelaksana Pemula: Pengatur Muda, golongan ruang II/a. b. Pol PP Pelaksana: 1. Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b; 2. Pengatur, golongan ruang II/c; dan 3. Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d. c. Pol PP Pelaksana Lanjutan: 1. Penata Muda, golongan ruang III/a; dan 2. Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b. www.djpp.kemenkumham.go.id d. Pol PP Penyelia: 1. Penata, golongan ruang III/c; dan 2. Penata Tingkat I, golongan ruang III/d. (5) Pangkat, golongan ruang Jabatan Fungsional Pol PP Tingkat Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (3), yaitu: a. Pol PP Pertama: 1. Penata Muda, golongan ruang III/a; dan 2. Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b. b. Pol PP Muda: 1. Penata, golongan ruang III/c; dan 2. Penata Tingkat I, golongan ruang III/d. c. Pol PP Madya: 1. Pembina, golongan ruang IV/a; 2. Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b; dan 3. Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c. (6) Pangkat, golongan ruang untuk masing-masing jenjang Jabatan Fungsional Pol PP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) berdasarkan jumlah Angka Kredit yang ditetapkan. (7) Penetapan jenjang jabatan untuk pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pol PP berdasarkan jumlah Angka Kredit yang dimiliki setelah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang MENETAPKAN Angka Kredit, sehingga jenjang jabatan, pangkat, golongan ruang dapat tidak sesuai dengan jenjang jabatan, pangkat, golongan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5).

BAB V

UNSUR DAN SUB UNSUR KEGIATAN

Pasal 8

Koreksi

(1) Unsur dan sub unsur kegiatan Jabatan Fungsional Pol PP yang dapat dinilai Angka Kreditnya, terdiri dari: a. unsur utama; dan b. unsur penunjang. (2) Unsur Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas sub unsur: a. pendidikan; b. penegakan Perda; www.djpp.kemenkumham.go.id c. penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat; dan d. pengembangan profesi. (3) Sub unsur pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri dari: a. pendidikan sekolah dan memperoleh gelar/ijazah; b. diklat fungsional/teknis di bidang tugas Pol PP dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan Dan Pelatihan (STTPP) atau sertifikat; dan c. diklat Prajabatan. (4) Sub unsur penegakan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdiri dari: a. pelaksanaan penindakan yustisi b. pelaksanaan penindakan non yustisi; dan c. evaluasi penegakan Perda dan Peraturan Kepala Daerah. (5) Sub unsur penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat sebagaimana ayat (2) huruf c, terdiri dari: a. pembuatan rencana induk (master plan); b. pelaksanaan patroli; c. pengamanan dan pengawalan; d. pengendalian massa; e. pendeteksian dini; dan f. fasilitasi dan pemberdayaan kapasitas serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat. (6) Sub unsur pengembangan profesi sebagaimana ayat (2) huruf d, terdiri dari: a. pembuatan Karya Tulis/Karya Ilmiah di bidang tugas Pol PP; b. penerjemahan/penyaduran buku dan bahan lainnya di bidang tugas Pol PP; dan c. penyusunan buku pedoman/ ketentuan pelaksanaan/ketentuan teknis di bidang tugas Pol PP. (7) Unsur penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas Pol PP, terdiri atas: a. pengajar/pelatih pada diklat fungsional/teknis di bidang tugas Pol PP; www.djpp.kemenkumham.go.id b. peran serta dalam seminar/lokakarya/konferensi di bidang tugas Pol PP; c. keanggotaan dalam Organisasi Profesi; d. keanggotaan dalam Tim Penilai; e. perolehan Penghargaan/Tanda Jasa; dan f. perolehan ijazah/gelar kesarjanaan lainnya. (8) Rincian kegiatan dan satuan hasil dari masing-masing unsur dan sub unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (6) diberikan angka kredit sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; (9) Angka kredit kegiatan sub unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan (5) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan angka kredit paling tinggi yang dapat diberikan per satu satuan hasil kegiatan.

BAB VI

UNSUR DAN RINCIAN KEGIATAN YANG DINILAI DALAM PEMBERIAN ANGKA KREDIT

Pasal 9

Koreksi

(1) Rincian kegiatan Jabatan Fungsional Pol PP sesuai sub unsur, sebagai berikut: a. Penegakan Perda, meliputi: 1. melakukan tindakan yustisi; 2. menjadi saksi dalam penyidikan; 3. menjadi saksi dalam persidangan; 4. melakukan tindakan non yustisi; 5. mengikuti sosialisasi Perda/Peraturan Kepala Daerah; 6. melakukan analisis aspek sanksi dalam penegakan Perda; 7. mengikuti penyusunan Perda/Peraturan Kepala Daerah; dan 8. mengevaluasi permasalahan penegakan Perda/Peraturan Kepala Daerah. b. Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, meliputi: 1. menyusun rencana program; 2. melakukan evaluasi kegiatan; 3. melakukan patroli; www.djpp.kemenkumham.go.id 4. melakukan pengamanan; 5. melakukan pengawalan; 6. melakukan pengendalian massa; 7. melakukan deteksi dini; 8. melakukan pendataan dan pelatihan satlinmas; dan 9. melakukan mobilisasi linmas. (2) Pol PP yang melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2) diberikan nilai Angka Kredit sebagaimana tercantum dalam Lampiran I atau Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (3) Pol PP yang melaksanakan kegiatan pengembangan profesi dan penunjang tugas Pol PP diberikan nilai Angka Kredit sebagaimana tercantum dalam Lampiran I atau Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 10

(1) Apabila pada suatu unit kerja tidak terdapat Pol PP yang sesuai dengan jenjang jabatannya untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) atau ayat (2), maka Pol PP yang berada satu tingkat di atas atau satu tingkat di bawah jenjang jabatannya dapat melaksanakan kegiatan tersebut berdasarkan penugasan secara tertulis dari pimpinan unit kerja yang bersangkutan. (2) Pol PP yang melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinilai sebagai tugas tambahan.

Pasal 11

Penilaian Angka Kredit atas hasil penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, ditetapkan sebagai berikut: a. Pol PP yang melaksanakan kegiatan satu tingkat di bawah jenjang jabatannya, Angka Kredit yang diperoleh ditetapkan sebesar 100% (seratus persen) dari Angka Kredit setiap butir kegiatan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I atau Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; dan b. Pol PP yang melaksanakan kegiatan satu tingkat di atas jenjang jabatannya, Angka Kredit yang diperoleh ditetapkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari Angka Kredit setiap butir kegiatan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I atau Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. www.djpp.kemenkumham.go.id

Pasal 12

(1) Pada awal, tahun setiap Pol PP wajib menyusun Sasaran Kerja Pegawai (SKP) yang akan dilaksanakan dalam 1 (satu) tahun berjalan. (2) SKP disusun berdasarkan tugas pokok Pol PP, sesuai dengan jenjang jabatannya. (3) SKP yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disetujui dan ditetapkan oleh pimpinan unit kerja dan/atau atasan langsung. (4) Untuk kepentingan dinas, SKP yang telah disetujui dan ditetapkan dapat dilakukan penyesuaian.

Pasal 13

(1) Jumlah Angka Kredit kumulatif paling rendah yang harus dipenuhi untuk dapat diangkat dalam jabatan dan kenaikan jabatan/pangkat Pol PP, untuk: a. Pol PP Tingkat Terampil dengan pendidikan SLTA/Diploma I sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; b. Pol PP Tingkat Terampil dengan pendidikan Diploma II sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; c. Pol PP Tingkat Terampil dengan pendidikan Diploma III/Sarjana Muda sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; d. Pol PP Tingkat Ahli dengan pendidikan Sarjana (S1) atau Diploma IV sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; e. Pol PP Tingkat Ahli dengan pendidikan Magister (S2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; dan f. Pol PP Tingkat Ahli dengan pendidikan Doktor (S3) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (2) Jumlah Angka Kredit kumulatif paling rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu: a. paling rendah 80% (delapan puluh persen) Angka Kredit berasal dari unsur utama, tidak termasuk unsur pendidikan; dan b. paling tinggi 20% (dua puluh persen) Angka Kredit berasal dari unsur penunjang. www.djpp.kemenkumham.go.id

Pasal 14

(1) Pol PP Pertama, pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b yang akan naik jabatan dan pangkat menjadi Pol PP Muda pangkat Penata, golongan ruang III/c, Angka Kredit yang disyaratkan paling kurang 2 (dua) berasal dari sub unsur pengembangan profesi. (2) Pol PP Muda, pangkat Penata, golongan ruang III/c yang akan naik pangkat menjadi Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, Angka Kredit yang disyaratkan paling kurang 4 (empat) berasal dari sub unsur pengembangan profesi. (3) Pol PP Muda, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d yang akan naik jabatan dan pangkat menjadi Pol PP Madya pangkat Pembina, golongan ruang IV/a, Angka Kredit yang disyaratkan paling kurang 6 (enam) berasal dari sub unsur pengembangan profesi. (4) Pol PP Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a yang akan naik pangkat menjadi Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b, Angka Kredit yang disyaratkan paling kurang 8 (delapan) berasal dari sub unsur pengembangan profesi. (5) Pol PP Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b yang akan naik pangkat menjadi Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c, Angka Kredit yang disyaratkan paling kurang 10 (sepuluh) berasal dari sub unsur pengembangan profesi.

Pasal 15

(1) Pol PP yang memiliki Angka Kredit melebihi Angka Kredit yang disyaratkan untuk kenaikan jabatan dan/atau pangkat setingkat lebih tinggi, kelebihan Angka Kredit tersebut dapat diperhitungkan untuk kenaikan jabatan dan/atau pangkat berikutnya. (2) Pol PP yang pada tahun pertama telah memenuhi atau melebihi Angka Kredit yang disyaratkan untuk kenaikan jabatan dan/atau pangkat dalam masa pangkat yang didudukinya, pada tahun kedua dan seterusnya diwajibkan mengumpulkan paling rendah 20% (dua puluh persen) Angka Kredit dari jumlah Angka Kredit yang disyaratkan untuk kenaikan jabatan dan/atau pangkat setingkat lebih tinggi yang berasal dari tugas pokok.

Pasal 16

(1) Pol PP Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, setiap tahun sejak menduduki pangkatnya, wajib mengumpulkan paling rendah 10 (sepuluh) Angka Kredit dari kegiatan tugas pokok. (2) Pol PP Madya, pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c, setiap tahun sejak menduduki pangkatnya, wajib mengumpulkan paling rendah 20 (dua puluh) Angka Kredit dari kegiatan tugas pokok dan pengembangan profesi. www.djpp.kemenkumham.go.id

Pasal 17

(1) Pol PP yang secara bersama-sama membuat Karya Tulis/Karya Ilmiah di bidang tugas Pol PP, diberikan Angka Kredit dengan ketentuan sebagai berikut: a. apabila terdiri dari 2 (dua) orang penulis maka pembagian Angka Kreditnya yaitu 60% (enam puluh persen) bagi penulis utama dan 40% (empat puluh persen) bagi penulis bantu; b. apabila terdiri dari 3 (tiga) orang penulis maka pembagian Angka Kreditnya yaitu 50% (lima puluh persen) bagi penulis utama dan masing-masing 25% (dua puluh lima persen) bagi penulis bantu; dan c. apabila terdiri dari 4 (empat) orang penulis maka pembagian Angka Kreditnya yaitu 40% (empat puluh persen) bagi penulis utama dan masing-masing 20% (dua puluh persen) bagi penulis bantu. (2) Jumlah penulis bantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling banyak 3 (tiga) orang.

BAB VIII

PEJABAT YANG BERWENANG MENETAPKAN ANGKA KREDIT, TIM PENILAI, DAN PEJABAT YANG MENGUSULKAN PENETAPAN ANGKA KREDIT

Pasal 19

Koreksi

Pejabat yang berwenang MENETAPKAN angka kredit: www.djpp.kemenkumham.go.id 1. Direktur Jenderal Pemerintahan Umum atau Pejabat eselon II yang ditunjuk yang membidangi Pol PP bagi Pol PP Madya pangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b dan pangkat Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c, di lingkungan Provinsi dan Kabupaten/Kota. 2. Kepala Satpol PP Provinsi bagi Pol PP Pelaksana Pemula pangkat Pengatur Muda golongan ruang II/a sampai dengan Pol PP Penyelia pangkat Penata Tingkat I golongan ruang III/d dan Pol PP Pertama pangkat Penata Muda golongan ruang III/a sampai dengan Pol PP Madya pangkat Pembina golongan ruang IV/a di lingkungan Provinsi. 3. Kepala Satpol PP Kabupaten/Kota bagi Pol PP Pelaksana Pemula pangkat Pengatur Muda golongan ruang II/a sampai dengan Pol PP Penyelia pangkat Penata Tingkat I golongan ruang III/d dan Pol PP Pertama pangkat Penata Muda golongan ruang III/a sampai dengan Pol PP Madya pangkat Pembina golongan ruang IV/a di lingkungan Kabupaten/Kota.

Pasal 20

Dalam menjalankan kewenangannya pejabat yang berwenang MENETAPKAN Angka Kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, dibantu oleh: a. Tim Penilai bagi Direktur Jenderal Pemerintahan Umum atau Pejabat eselon II yang ditunjuk yang membidangi Pol PP, yang selanjutnya disebut Tim Penilai Pusat. b. Tim Penilai bagi Kepala Satpol PP Provinsi, yang selanjutnya disebut Tim Penilai Provinsi. c. Tim Penilai bagi Kepala Satpol PP Kabupaten/Kota, yang selanjutnya disebut Tim Penilai Kabupaten/Kota.

Pasal 21

(1) Tim Penilai terdiri dari unsur teknis yang membidangi Jabatan Fungsional Pol PP, unsur kepegawaian, dan pejabat yang memiliki kompetensi di bidang Pol PP, untuk Tim Penilai Pusat. (2) Tim Penilai terdiri dari unsur teknis yang membidangi Jabatan Fungsional Pol PP, unsur kepegawaian, dan Pol PP untuk Tim Penilai Provinsi dan Tim Penilai Kabupaten/Kota. (3) Susunan keanggotaan Tim Penilai sebagai berikut: a. seorang ketua merangkap anggota; b. seorang wakil ketua merangkap anggota; c. seorang sekretaris merangkap anggota; d. paling kurang 4 (empat) anggota. www.djpp.kemenkumham.go.id (4) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, harus berasal dari unsur kepegawaian. (5) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, paling kurang 2 (dua) orang berasal dari Pol PP bagi Tim Penilai Provinsi dan Tim Penilai Kabupaten/Kota. (6) Apabila anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak dapat dipenuhi dari Pol PP, maka anggota Tim Penilai dapat diangkat dari PNS lain yang memiliki kompetensi untuk menilai prestasi kerja Pol PP. (7) Syarat untuk menjadi Anggota, sebagai berikut: a. menduduki jabatan/pangkat paling rendah sama dengan jabatan/pangkat Pol PP yang dinilai; b. memiliki keahlian serta mampu untuk menilai prestasi kerja Pol PP; dan c. dapat aktif melakukan penilaian.

Pasal 22

(1) Apabila Tim Penilai Kabupaten/Kota belum terbentuk karena belum memenuhi syarat keanggotaan Tim Penilai yang ditentukan, maka penilaian Angka Kredit Pol PP dapat dimintakan kepada Tim Penilai Kabupaten/Kota lain terdekat atau Tim Penilai Provinsi atau Tim Penilai Pusat. (2) Apabila Tim Penilai Provinsi belum dibentuk karena belum memenuhi syarat keanggotaan Tim Penilai yang ditentukan, maka penilaian Angka Kredit Pol PP dapat dimintakan kepada Tim Penilai Provinsi lain terdekat atau Tim Penilai Pusat. (3) Pembentukan dan susunan Anggota Tim Penilai ditetapkan oleh: a. Direktur Jenderal Pemerintahan Umum atau pejabat eselon II yang ditunjuk yang membidangi Pol PP untuk Tim Penilai Pusat. b. Kepala Satpol PP Provinsi untuk Tim Penilai Provinsi. c. Kepala Satpol PP Kabupaten/Kota untuk Tim Penilai Kabupaten/Kota.

Pasal 23

(1) Masa jabatan Anggota Tim Penilai yaitu 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya. (2) PNS yang telah menjadi Anggota Tim Penilai dalam 2 (dua) masa jabatan berturut-turut, dapat diangkat kembali setelah melampaui masa tenggang waktu 1 (satu) masa jabatan. (3) Dalam hal terdapat Anggota Tim Penilai yang ikut dinilai, maka Ketua Tim Penilai dapat mengangkat Anggota Tim Penilai Pengganti. www.djpp.kemenkumham.go.id

Pasal 24

Tata kerja Tim Penilai dan tata cara penilaian Angka Kredit Pol PP ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri selaku pimpinan instansi pembina.

Pasal 25

Usul penetapan angka kredit Pol PP diajukan oleh: 1. Kepala Satpol PP Provinsi, Kepala Satpol PP Kabupaten/Kota kepada Direktur Jenderal Pemerintahan Umum atau Pejabat eselon II yang ditunjuk yang membidangi Pol PP bagi Pol PP Madya pangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b dan pangkat Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c, di lingkungan Provinsi dan Kabupaten/Kota. 2. Sekretaris Satpol PP Provinsi kepada Kepala Satpol PP Provinsi bagi Pol PP Pelaksana Pemula pangkat Pengatur Muda golongan ruang II/a sampai dengan Pol PP Penyelia pangkat Penata Tingkat I golongan ruang III/d dan Pol PP Pertama pangkat Penata Muda golongan ruang III/a sampai dengan Pol PP Madya pangkat Pembina golongan ruang IV/a, di lingkungan Provinsi. 3. Sekretaris Satpol PP Kabupaten/Kota kepada Kepala Satpol PP Kabupaten/Kota Pol PP Pelaksana Pemula pangkat Pengatur Muda golongan ruang II/a sampai dengan Pol PP Penyelia pangkat Penata Tingkat I golongan ruang III/d dan Pol PP Pertama pangkat Penata Muda golongan ruang III/a sampai dengan Pol PP Madya pangkat Pembina golongan ruang IV/a, di lingkungan Kabupaten/Kota.

Pasal 26

(1) Angka Kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang MENETAPKAN Angka Kredit, digunakan untuk mempertimbangkan kenaikan jabatan/pangkat Pol PP sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (2) Keputusan pejabat yang berwenang MENETAPKAN Angka Kredit tidak dapat diajukan keberatan oleh Pol PP yang bersangkutan.

BAB Kedua

Tim Penilai

Pasal 20

Koreksi

Dalam menjalankan kewenangannya pejabat yang berwenang MENETAPKAN Angka Kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, dibantu oleh: a. Tim Penilai bagi Direktur Jenderal Pemerintahan Umum atau Pejabat eselon II yang ditunjuk yang membidangi Pol PP, yang selanjutnya disebut Tim Penilai Pusat. b. Tim Penilai bagi Kepala Satpol PP Provinsi, yang selanjutnya disebut Tim Penilai Provinsi. c. Tim Penilai bagi Kepala Satpol PP Kabupaten/Kota, yang selanjutnya disebut Tim Penilai Kabupaten/Kota.

Pasal 21

(1) Tim Penilai terdiri dari unsur teknis yang membidangi Jabatan Fungsional Pol PP, unsur kepegawaian, dan pejabat yang memiliki kompetensi di bidang Pol PP, untuk Tim Penilai Pusat. (2) Tim Penilai terdiri dari unsur teknis yang membidangi Jabatan Fungsional Pol PP, unsur kepegawaian, dan Pol PP untuk Tim Penilai Provinsi dan Tim Penilai Kabupaten/Kota. (3) Susunan keanggotaan Tim Penilai sebagai berikut: a. seorang ketua merangkap anggota; b. seorang wakil ketua merangkap anggota; c. seorang sekretaris merangkap anggota; d. paling kurang 4 (empat) anggota. www.djpp.kemenkumham.go.id (4) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, harus berasal dari unsur kepegawaian. (5) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, paling kurang 2 (dua) orang berasal dari Pol PP bagi Tim Penilai Provinsi dan Tim Penilai Kabupaten/Kota. (6) Apabila anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak dapat dipenuhi dari Pol PP, maka anggota Tim Penilai dapat diangkat dari PNS lain yang memiliki kompetensi untuk menilai prestasi kerja Pol PP. (7) Syarat untuk menjadi Anggota, sebagai berikut: a. menduduki jabatan/pangkat paling rendah sama dengan jabatan/pangkat Pol PP yang dinilai; b. memiliki keahlian serta mampu untuk menilai prestasi kerja Pol PP; dan c. dapat aktif melakukan penilaian.

Pasal 22

(1) Apabila Tim Penilai Kabupaten/Kota belum terbentuk karena belum memenuhi syarat keanggotaan Tim Penilai yang ditentukan, maka penilaian Angka Kredit Pol PP dapat dimintakan kepada Tim Penilai Kabupaten/Kota lain terdekat atau Tim Penilai Provinsi atau Tim Penilai Pusat. (2) Apabila Tim Penilai Provinsi belum dibentuk karena belum memenuhi syarat keanggotaan Tim Penilai yang ditentukan, maka penilaian Angka Kredit Pol PP dapat dimintakan kepada Tim Penilai Provinsi lain terdekat atau Tim Penilai Pusat. (3) Pembentukan dan susunan Anggota Tim Penilai ditetapkan oleh: a. Direktur Jenderal Pemerintahan Umum atau pejabat eselon II yang ditunjuk yang membidangi Pol PP untuk Tim Penilai Pusat. b. Kepala Satpol PP Provinsi untuk Tim Penilai Provinsi. c. Kepala Satpol PP Kabupaten/Kota untuk Tim Penilai Kabupaten/Kota.

Pasal 23

(1) Masa jabatan Anggota Tim Penilai yaitu 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya. (2) PNS yang telah menjadi Anggota Tim Penilai dalam 2 (dua) masa jabatan berturut-turut, dapat diangkat kembali setelah melampaui masa tenggang waktu 1 (satu) masa jabatan. (3) Dalam hal terdapat Anggota Tim Penilai yang ikut dinilai, maka Ketua Tim Penilai dapat mengangkat Anggota Tim Penilai Pengganti. www.djpp.kemenkumham.go.id

Pasal 24

Tata kerja Tim Penilai dan tata cara penilaian Angka Kredit Pol PP ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri selaku pimpinan instansi pembina.

BAB IX

PENGANGKATAN DALAM JABATAN

Pasal 27

Koreksi

Pejabat yang berwenang mengangkat dalam Jabatan Fungsional Pol PP adalah pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang- undangan. www.djpp.kemenkumham.go.id

Pasal 28

Koreksi

(1) Pengangkatan pertama kali dalam Jabatan Fungsional Pol PP Tingkat Terampil harus memenuhi syarat: a. berijazah paling rendah SLTA atau yang setingkat dengan kualifikasi yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri selaku pimpinan instansi pembina; b. pangkat paling rendah Pengatur Muda, golongan ruang II/a; c. tinggi badan paling kurang 160 sentimeter untuk laki-laki dan 155 sentimeter untuk perempuan; d. sehat jasmani dan rohani; e. mengikuti dan lulus Diklat Dasar Pol PP; dan f. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir; (2) Pengangkatan pertama kali dalam Jabatan Fungsinal Pol PP Tingkat Ahli harus memenuhi syarat: a. berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma IV di bidang Ilmu Pemerintahan, Sosial, Politik, Hukum, Ekonomi dan bidang ilmu lain yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri selaku pimpinan instansi pembina; b. pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang III/a; c. tinggi badan paling kurang 160 sentimeter untuk laki-laki dan 155 sentimeter untuk perempuan; d. sehat jasmani dan rohani; e. mengikuti dan lulus Diklat Dasar Pol PP; dan f. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir. (3) Pengangkatan Pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah pengangkatan untuk mengisi lowongan formasi Jabatan Fungsional Pol PP melalui pengangkatan Calon PNS. (4) Calon PNS dengan formasi Jabatan Fungsional Pol PP setelah diangkat sebagai PNS paling lama 3 (tiga) tahun harus mengikuti dan lulus Diklat Dasar Pol PP. (5) PNS yang telah mengikuti dan lulus diklat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 1 (satu) tahun harus diangkat dalam Jabatan Fungsional Pol PP.

Pasal 29

(1) Pengangkatan dari jabatan lain ke dalam Jabatan Fungsional Pol PP harus memenuhi syarat: www.djpp.kemenkumham.go.id a. sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2); b. tersedia formasi untuk Jabatan Fungsional Pol PP; c. memiliki pengalaman di bidang tugas Pol PP paling kurang 2 (dua) tahun; dan d. usia paling tinggi 50 (lima puluh) tahun. (2) Pangkat yang ditetapkan bagi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sama dengan pangkat yang dimilikinya, dan jenjang jabatan ditetapkan sesuai dengan jumlah Angka Kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang MENETAPKAN Angka Kredit. (3) Jumlah Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dari unsur utama dan unsur penunjang.

Pasal 30

(1) Pol PP Tingkat Terampil yang memperoleh ijazah Sarjana (S1)/Diploma IV dapat diangkat dalam jabatan Pol PP Tingkat Ahli, dengan ketentuan sebagai berikut: a. tersedia formasi untuk Pol PP Tingkat Ahli; g. ijazah yang dimiliki sesuai dengan kualifikasi bidang Ilmu Pemerintahan, Sosiologi, Politik, Hukum, dan Ekonomi dan bidang ilmu lain yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri selaku pimpinan instansi pembina; b. mengikuti dan lulus diklat fungsional Pol PP Tingkat Ahli; dan c. memenuhi jumlah Angka Kredit kumulatif yang ditentukan. (2) Pol PP Tingkat Terampil yang akan diangkat menjadi Pol PP Tingkat Ahli diberikan Angka Kredit sebesar 65% (enam puluh lima persen) Angka Kredit kumulatif dari diklat, tugas pokok, dan pengembangan profesi ditambah Angka Kredit ijazah Sarjana (S1)/Diploma IV dengan tidak memperhitungkan Angka Kredit dari unsur penunjang.

BAB XII

PEMBEBASAN SEMENTARA, PENGANGKATAN KEMBALI, DAN PEMBERHENTIAN DARI JABATAN

Pasal 33

Koreksi

(1) Pol PP Pemula, pangkat Pengatur Muda golongan ruang II/a sampai dengan Pol PP Penyelia pangkat Penata golongan ruang III/c, dan Pol PP Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Pol PP Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b, dibebaskan sementara dari jabatannya, apabila dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diangkat dalam jabatan/pangkat terakhir tidak dapat mengumpulkan angka kredit untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi. (2) Pol PP Penyelia pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, dibebaskan sementara dari jabatannya apabila setiap tahun sejak diangkat dalam pangkatnya tidak dapat mengumpulkan paling rendah 10 (sepuluh) Angka Kredit dari kegiatan tugas pokok. (3) Pol PP Madya pangkat Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c, dibebaskan sementara dari jabatannya apabila setiap tahun sejak menduduki pangkatnya tidak dapat mengumpulkan paling kurang 20 (dua puluh) angka kredit dari kegiatan tugas pokok dan pengembangan profesi. (4) Selain pembebasan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Pol PP dibebaskan sementara dari jabatannya, apabila: a. diberhentikan sementara dari jabatan negeri; b. ditugaskan secara penuh di luar Jabatan Fungsional Pol PP; c. menjalani cuti di luar tanggungan negara, kecuali untuk persalinan anak keempat dan seterusnya; atau d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan.

Pasal 34

(1) Pol PP yang dibebaskan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dapat diangkat kembali dalam www.djpp.kemenkumham.go.id Jabatan Fungsional Pol PP setelah mengumpulkan Angka Kredit yang ditentukan. (2) Pol PP yang telah selesai menjalani pembebasan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (4) huruf a dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Pol PP apabila pemeriksaan oleh yang berwajib telah selesai atau telah ada putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan ternyata bahwa yang bersangkutan tidak bersalah. (3) Pol PP yang dibebaskan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (4) huruf b, dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Pol PP paling tinggi berusia 54 (lima puluh empat) tahun. (4) Pol PP yang telah selesai menjalani pembebasan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (4) huruf c, dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Pol PP, apabila telah selesai menjalani cuti di luar tanggungan negara. (5) Pol PP yang telah selesai menjalani pembebasan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (4) huruf d, dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Pol PP, apabila telah selesai menjalani tugas belajar. (6) Pengangkatan kembali dalam Jabatan Fungsional Pol PP sebagaimana dimaksud ayat (1) dengan menggunakan Angka Kredit terakhir yang dimilikinya dan ditambah Angka Kredit yang diperoleh selama pembebasan sementara. (7) Pengangkatan kembali dalam Jabatan Fungsional Pol PP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4), dengan menggunakan Angka Kredit terakhir yang dimiliki. (8) Pengangkatan kembali dalam Jabatan Fungsional Pol PP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (5) dengan menggunakan Angka Kredit terakhir yang dimiliki dan dapat ditambah Angka Kredit dari pengembangan profesi yang diperoleh selama dibebaskan sementara.

Pasal 35

Pol PP diberhentikan dari jabatannya, apabila: a. Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) tidak dapat memenuhi Angka Kredit yang disyaratkan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi; www.djpp.kemenkumham.go.id b. Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2), dan ayat (3) tidak dapat mengumpulkan Angka Kredit yang disyaratkan; atau c. Dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, kecuali penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun dan pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah.

Pasal 36

Pembebasan sementara, pengangkatan kembali dan pemberhentian dari Jabatan Fungsional Pol PP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Pasal 34, dan Pasal 35, ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Peraturan Menteri Nomor 4 Tahun 2014 tentang JABATAN FUNGSIONAL POLISI PAMONG PRAJA DAN ANGKA KREDITNYA

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

BAB Kesatu

Pasal 2

BAB Kedua

Pasal 3

BAB Ketiga

Pasal 4

BAB III

Pasal 5

Pasal 6

BAB IV

Pasal 7

BAB V

Pasal 8

BAB VI

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

BAB VII

Pasal 18

BAB VIII

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

BAB Kesatu

Pasal 19

BAB Kedua

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

BAB Ketiga

Pasal 25

Pasal 26

BAB IX

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 30

BAB X

Pasal 31

BAB XI

Pasal 32

BAB XII

Pasal 33

Pasal 34

Pasal 35

Pasal 36

BAB Kedua

Pasal 34

BAB Ketiga

Pasal 35

Pasal 36

BAB XIII

Pasal 37

BAB XIV

Pasal 38

BAB XV

Pasal 39

BAB XVI