PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 36 Tahun 2017 tentang Jabatan Fungsional Inspektur Tambang

PERMEN Nomor 36 Tahun 2017

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. 2. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara INDONESIA yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. 3. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu. 4. Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 5. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan MENETAPKAN pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan Manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. 6. Jabatan Fungsional Inspektur Tambang adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan. 7. Pejabat Fungsional Inspektur Tambang yang selanjutnya disebut Inspektur Tambang adalah PNS yang diberikan tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan, yang meliputi kegiatan Inspeksi Tambang dan Pengawasan Keteknikan. 8. Inspeksi Tambang adalah suatu kegiatan yang dilakukan dengan metoda baku untuk mendapatkan data dan informasi yang berhubungan kegiatan usaha pertambangan melalui proses pengamatan, pemantauan, pengukuran, pengujian, pemeriksaan, evaluasi dan analisis data dalam rangka pengawasan keteknikan dan lingkungan atas pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan dan usaha jasa pertambangan, dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan perundang-undangan di bidang pertambangan mineral dan batubara. 9. Pengawasan Keteknikan adalah kegiatan pengawasan terhadap aspek teknis pertambangan, konservasi sumberdaya mineral dan batubara, keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan, keselamatan operasi pertambangan, pengelolaan lingkungan hidup, reklamasi dan pasca tambang, pemanfaatan barang, jasa, teknologi, serta kemampuan rekayasa dan rancang bangun. 10. Tim Penilai Kinerja Jabatan Fungsional Inspektur Tambang yang selanjutnya disebut Tim Penilai adalah adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh Pejabat yang Berwenang dan bertugas mengevaluasi keselarasan hasil kerja dengan tugas yang disusun dalam SKP serta menilai kinerja Inspektur Tambang. 11. Sasaran Kerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh seorang PNS. 12. Angka Kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh seorang lnspektur Tambang dalam rangka pembinaan karier yang bersangkutan. 13. Angka Kredit Kumulatif adalah akumulasi nilai Angka Kredit minimal yang harus dicapai oleh Inspektur Tambang sebagai salah satu syarat kenaikan pangkat dan jabatan. 14. Standar Kompetensi adalah standar kemampuan yang disyaratkan untuk dapat melakukan pekerjaan tertentu dalam bidang pengawasan keteknikan dan lingkungan atas pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara yang menyangkut aspek pengetahuan, keterampilan dan/atau keahlian, serta sikap kerja tertentu yang relevan dengan tugas dan syarat jabatan. 15. Sertifikat Kompetensi adalah jaminan tertulis atas penguasaan kompetensi pada bidang pengawasan keteknikan dan lingkungan atas pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara tertentu yang diberikan oleh satuan pendidikan dan pelatihan yang telah terakreditasi oleh lembaga yang berwenang. 16. Karya Tulis/Karya Ilmiah adalah tulisan hasil pokok pikiran, pengembangan, dan hasil kajian/penelitian melalui identifikasi dan deskripsi, analisis permasalahan dan saran-saran pemecahannya yang disusun oleh Inspektur Tambang baik perorangan atau kelompok di bidang Pertambangan Mineral dan Batubara. 17. Korps Inspektur Tambang INDONESIA yang selanjutnya disingkat KITA adalah organisasi profesi bagi Jabatan Fungsional Inspektur Tambang. 18. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pendayagunaan aparatur negara.

BAB IV

TUGAS JABATAN, UNSUR DAN SUB UNSUR KEGIATAN

Pasal 5

Koreksi

Tugas Jabatan Fungsional Inspektur Tambang yaitu pengawasan atas pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan, yang meliputi inspeksi, pengujian, dan penelaahan aspek teknis pertambangan, konservasi sumber daya mineral dan batubara, keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan, keselamatan operasi pertambangan, pengelolaan lingkungan hidup, reklamasi dan pasca tambang, pemanfaatan barang, jasa, teknologi, serta kemampuan rekayasa dan rancang bangun pada usaha pertambangan mineral dan batubara yang meliputi persiapan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan.

Pasal 6

(1) Unsur kegiatan tugas Jabatan Fungsional Inspektur Tambang yang dapat dinilai Angka Kreditnya, terdiri atas: a. unsur utama; dan b. unsur penunjang. (2) Unsur Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas: a. pendidikan; b. inspeksi tambang; dan c. pengembangan profesi. (3) Sub-unsur dari unsur utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas: a. Pendidikan, meliputi: 1. pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar; dan 2. pendidikan dan pelatihan (diklat) fungsional/ teknis di bidang pertambangan mineral dan batubara serta memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau sertifikat; b. Inspeksi tambang, meliputi: 1. perencanaan inspeksi tambang; 2. penyusunan program inspeksi tambang; 3. pelaksanaan inspeksi tambang; 4. pemeriksaan atas kecelakaan atau kejadian berbahaya atau kasus lingkungan atau bencana akibat kegiatan usaha pertambangan; 5. pengolahan, penganalisaan dan pengevaluasian rencana, laporan teknis, data studi, dan/atau kajian teknis untuk pelayanan teknis; 6. pembuatan sketsa, pelaporan dan penyampaian laporan hasil inspeksi tambang; dan 7. pengembangan metode dan teknologi di bidang pertambangan mineral dan batubara. c. Pengembangan profesi, meliputi: 1. pembuatan karya tulis atau karya ilmiah di bidang pertambangan mineral dan batubara; 2. penyusunan buku pedoman atau ketentuan pelaksanaan atau pedoman teknis di bidang pertambangan mineral dan batubara; dan 3. penerjemahan atau penyaduran buku dan bahan lainnya di bidang pertambangan mineral dan batubara. (4) Unsur Penunjang, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi: a. pengajar/pelatih pada diklat fungsional/teknis di bidang pertambangan mineral dan batubara; b. peran serta dalam seminar/lokakarya/konferensi di bidang pertambangan mineral dan batubara; c. keanggotaan dalam organisasi profesi; d. keanggotaan dalam organisasi profesi provinsi/ nasional/internasional e. keanggotaan dalam Tim Penilai; f. perolehan Penghargaan/Tanda Jasa; dan g. perolehan ijazah/gelar kesarjanaan lainnya.

BAB Kedua

Unsur dan Sub-Unsur Kegiatan

Pasal 6

Koreksi

BAB V

URAIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN DAN HASIL KERJA

Pasal 7

Koreksi

(1) Uraian kegiatan Jabatan Fungsional Inspektur Tambang sesuai jenjang jabatannya, sebagai berikut: a. Inspektur Tambang Ahli Pertama, meliputi: 1. menelaah data objek inspeksi dalam rangka persiapan inspeksi rutin; 2. menyiapkan peralatan inspeksi dalam rangka persiapan inspeksi rutin; 3. melaksanakan inspeksi penanganan contoh (sample) hasil kegiatan eksplorasi; 4. melaksanakan inspeksi kelistrikan dan penerangan pada kegiatan eksplorasi; 5. melaksanakan inspeksi pengamanan lubang hasil pemboran pada kegiatan eksplorasi; 6. melaksanakan inspeksi kesehatan kerja pada kegiatan eksplorasi; 7. melaksanakan inspeksi lingkungan kerja pada kegiatan eksplorasi; 8. melaksanakan inspeksi peralatan eksplorasi; 9. melaksanakan inspeksi penanganan erosi dan sedimentasi pada kegiatan eksplorasi; 10. melaksanakan inspeksi pengelolaan air tambang pada kegiatan eksplorasi; 11. melaksanakan inspeksi penanganan limbah bahan beracun dan berbahaya pada kegiatan eksplorasi; 12. melaksanakan inspeksi reklamasi pada kegiatan eksplorasi; 13. melaksanakan inspeksi pelaksanaan kompilasi data wilayah dan persiapan teknis, serta evaluasi laporan pengukuran dan pemasangan Tanda Batas WIUP dan WIUPK; 14. melaksanakan inspeksi pemasangan Tanda Batas WIUP/WIUPK; 15. melaksanakan inspeksi terhadap pemeliharaan dan perawatan Tanda Batas WIUP/WIUPK; 16. melaksanakan inspeksi kesesuaian lokasi dan konstruksi fasilitas penambangan/ pengangkutan/ fasilitas pengolahan dan/atau pemurnian; 17. melaksanakan inspeksi kesesuaian kompetensi tenaga pelaksana konstruksi; 18. melaksanakan inspeksi sistem drainase pada kegiatan konstruksi; 19. melaksanakan inspeksi sistem pengangkutan/penggunaan peralatan tambang bawah tanah; 20. melaksanakan inspeksi pengolahan di dalam tambang bawah tanah; 21. melaksanakan inspeksi penyimpanan sementara bijih atau batubara di dalam tambang bawah tanah; 22. melaksanakan inspeksi cadangan tidak tertambang pada tambang bawah tanah; 23. melaksanakan inspeksi pemuatan dan/atau draw point pada tambang bawah tanah; 24. melaksanakan inspeksi terowongan (raise, drift, cross cut); 25. melaksanakan inspeksi kelistrikan dan penerangan pada tambang bawah tanah; 26. melaksanakan inspeksi kesehatan kerja pada tambang bawah tanah; 27. melaksanakan inspeksi peralatan tambang bawah tanah; 28. melaksanakan inspeksi ruang fasilitas bawah tanah; 29. melaksanakan inspeksi peralatan pemantauan lingkungan kerja pada tambang bawah tanah; 30. melaksanakan inspeksi penyimpanan bahan beracun dan berbahaya pada tambang bawah tanah; 31. melaksanakan inspeksi jalan tambang pada tambang permukaan; 32. melaksanakan inspeksi penggalian dan pemuatan mineral/batubara pada tambang permukaan; 33. melaksanakan inspeksi lereng tambang pada tambang permukaan; 34. melaksanakan inspeksi kemajuan operasi tambang pada tambang permukaan; 35. melaksanakan inspeksi pemantauan kestabilan lereng tambang dan timbunan pada tambang permukaan; 36. melaksanakan inspeksi sistem penyaliran air tambang pada tambang permukaan; 37. melaksanakan inspeksi peralatan tambang pada tambang permukaan; 38. melaksanakan inspeksi pendataan cadangan tidak tertambang pada tambang permukaan; 39. melaksanakan inspeksi penyimpanan sementara mineral/batubara pada tambang permukaan; 40. melaksanakan inspeksi penanganan batubara swabakar pada tambang permukaan; 41. melaksanakan inspeksi penanganan pembersihan lahan pada tambang permukaan; 42. melaksanakan inspeksi penanganan tanah pucuk pada tambang permukaan; 43. melaksanakan inspeksi penanganan tanah/batuan penutup pada tambang permukaan; 44. melaksanakan inspeksi pengelolaan air/drainase pada tambang permukaan; 45. melaksanakan inspeksi penanganan lahan bekas tambang permukaan; 46. melaksanakan inspeksi penanganan air asam tambang pada tambang permukaan; 47. melaksanakan inspeksi reklamasi dan revegetasi pada tambang permukaan; 48. melaksanakan inspeksi kelistrikan dan penerangan pada tambang permukaan; 49. melaksanakan inspeksi kesehatan kerja pada tambang permukaan; 50. Melaksanakan inspeksi sistem penanganan debu tambang pada tambang permukaan; 51. melaksanakan inspeksi lingkungan kerja pada tambang permukaan; 52. melaksanakan inspeksi peralatan pemantauan lingkungan kerja; 53. melaksanakan inspeksi sistem penyaliran air tambang pada tambang semprot; 54. melaksanakan inspeksi peralatan tambang pada tambang semprot; 55. melaksanakan inspeksi kemajuan tambang semprot; 56. melaksanakan inspeksi perolehan atau recovery konsentrator/ pencucian pada tambang semprot; 57. melaksanakan inspeksi cadangan tidak tertambang pada tambang semprot; 58. melaksanakan inspeksi penyimpanan sementara mineral pada tambang semprot; 59. melaksanakan inspeksi kelistrikan dan penerangan pada tambang semprot; 60. melaksanakan inspeksi kesehatan kerja pada tambang semprot; 61. melaksanakan inspeksi jalan tambang pada tambang semprot; 62. melaksanakan inspeksi kolong kerja pada tambang semprot; 63. melaksanakan inspeksi penanganan pembersihan lahan pada tambang semprot; 64. melaksanakan inspeksi penanganan tanah penutup pada tambang semprot; 65. melaksanakan inspeksi penanganan tanah pucuk pada tambang semprot; 66. melaksanakan inspeksi penanganan air kerja pada tambang semprot; 67. melaksanakan inspeksi tinggi muka air tanah pada tambang semprot; 68. melaksanakan inspeksi reklamasi dan revegetasi pada tambang semprot; 69. melaksanakan inspeksi kemajuan penambangan menggunakan kapal keruk/kapal isap produksi; 70. melaksanakan inspeksi kelistrikan dan penerangan pada kapal keruk/kapal isap produksi; 71. melaksanakan inspeksi kesehatan kerja pada kapal keruk/kapal isap produksi; 72. melaksanakan inspeksi penanganan Bahan Bakar Cair pada kapal keruk/kapal isap produksi; 73. melaksanakan inspeksi tangki ponton dan pompa pada kapal keruk/kapal isap produksi; 74. melaksanakan inspeksi alat navigasi pada kapal keruk/kapal isap produksi; 75. melaksanakan inspeksi komunikasi pada kapal keruk/kapal isap produksi; 76. melaksanakan inspeksi bangunan atas kapal keruk pada kapal keruk/kapal isap produksi; 77. melaksanakan inspeksi kelaikan pesawat angkat pada kapal keruk/kapal isap produksi; 78. melaksanakan inspeksi alat angkut orang (boat) pada kapal keruk/kapal isap produksi; 79. melaksanakan inspeksi kelaikan mesin kapal keruk/kapal isap produksi; 80. melaksanakan inspeksi penanganan ceceran oli/bahan bakar minyak pada kapal keruk/kapal isap produksi; 81. melaksanakan inspeksi reklamasi pada kapal keruk/kapal isap produksi; 82. melaksanakan inspeksi sistem drainase pada fasilitas permukaan; 83. melaksanakan inspeksi konstruksi pada fasilitas permukaan; 84. melaksanakan inspeksi konstruksi tempat penyimpanan tailing (Tailing Storage Facility) pada fasilitas permukaan; 85. melaksanakan inspeksi penanganan batubara swabakar pada stockpile pada fasilitas permukaan; 86. melaksanakan inspeksi poliklinik/Rumah Sakit pada fasilitas permukaan; 87. melaksanakan inspeksi penyediaan air bersih pada fasilitas permukaan; 88. melaksanakan inspeksi bengkel pada fasilitas permukaan; 89. melaksanakan inspeksi gudang bahan peledak pada fasilitas permukaan; 90. melaksanakan inspeksi gudang umum pada fasilitas permukaan; 91. melaksanakan inspeksi penanganan air/drainase pada fasilitas permukaan; 92. melaksanakan inspeksi penanganan limbah non bahan beracun dan berbahaya pada fasilitas permukaan; 93. melaksanakan inspeksi penimbunan sampah pada fasilitas permukaan; 94. melaksanakan inspeksi kolam sedimen pada fasilitas permukaan; 95. melaksanakan inspeksi sistem penanganan debu pada fasilitas permukaan; 96. melaksanakan inspeksi sarana pembibitan; 97. melaksanakan inspeksi penanganan tabung oksigen atau acetyline; 98. melaksanakan inspeksi fasilitas penimbunan bahan bakar cair; 99. melaksanakan inspeksi kelaikan dan pemeliharaan pesawat angkat; 100. melaksanakan inspeksi hunian/camp/kantor; 101. melaksanakan inspeksi fasilitas penimbunan/penyimpanan material penunjang kegiatan pertambangan dan barang bekas; 102. melaksanakan inspeksi sistem dan metode pengolahan dan/atau pemurnian; 103. melaksanakan inspeksi penimbunan bahan baku/ mineral atau batubara (run of mine stockpile); 104. melaksanakan inspeksi penimbunan hasil pengolahan dan/atau pemurnian; 105. melaksanakan inspeksi sistem drainase pabrik pengolahan dan/atau pemurnian; 106. melaksanakan inspeksi pencampuran mineral atau batubara; 107. melaksanakan inspeksi pengelolaan mineral kadar rendah atau batubara kualitas rendah; 108. melaksanakan inspeksi kelistrikan dan penerangan pada kegiatan pengolahan dan pemurnian; 109. melaksanakan inspeksi kesehatan kerja pada kegiatan pengolahan dan pemurnian; 110. melaksanakan inspeksi lingkungan kerja pada kegiatan pengolahan dan pemurnian; 111. melaksanakan inspeksi kelaikan pesawat angkat pada kegiatan pengolahan dan pemurnian; 112. melaksanakan inspeksi pengelolaan air/drainase pada kegiatan pengolahan dan pemurnian; 113. melaksanakan inspeksi kelistrikan dan penerangan di pelabuhan; 114. melaksanakan inspeksi kesehatan kerja di pelabuhan; 115. melaksanakan inspeksi konstruksi dermaga; 116. melaksanakan inspeksi fasilitas pemuatan di pelabuhan; 117. melaksanakan inspeksi bengkel di pelabuhan; 118. melaksanakan inspeksi pengelolaan air di pelabuhan; 119. melaksanakan inspeksi kolam pengendap di pelabuhan; 120. melaksanakan inspeksi administrasi dan kesesuaian operasi/kegiatan di lapangan dengan klasifikasi dan kualifikasi jasa pertambangannya pada kegiatan eksplorasi; 121. melaksanakan inspeksi administrasi dan kesesuaian operasi/kegiatan di lapangan dengan klasifikasi dan kualifikasi jasa pertambangannya pada kegiatan tambang bawah tanah; 122. melaksanakan inspeksi administrasi dan kesesuaian operasi/kegiatan di lapangan dengan klasifikasi dan kualifikasi jasa pertambangannya pada kegiatan tambang permukaan; 123. melaksanakan inspeksi administrasi dan kesesuaian operasi/kegiatan di lapangan dengan klasifikasi dan kualifikasi jasa pertambangannya pada kegiatan tambang semprot; 124. melaksanakan inspeksi administrasi dan kesesuaian operasi/kegiatan di lapangan dengan klasifikasi dan kualifikasi jasa pertambangannya pada kegiatan kapal keruk/kapal isap produksi; 125. melaksanakan inspeksi administrasi dan kesesuaian operasi/kegiatan di lapangan dengan klasifikasi dan kualifikasi jasa pertambangannya pada kegiatan fasilitas permukaan; 126. melaksanakan inspeksi administrasi dan kesesuaian operasi/kegiatan di lapangan dengan klasifikasi dan kualifikasi jasa pertambangannya pada kegiatan pengolahan pemurnian 127. melaksanakan inspeksi administrasi dan kesesuaian operasi/kegiatan di lapangan dengan klasifikasi dan kualifikasi jasa pertambangannya pada kegiatan pelabuhan; 128. melaksanakan inspeksi administrasi pelaksanaan Rekomendasi Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) dan kompetensi Tenaga Kerja Asing (TKA) perusahaan jasa pertambangan; 129. melaksanakan inspeksi pelaksanaan program transfer keahlian dari Tenaga Kerja Asing ke Tenaga Kerja INDONESIA Pemdamping di perusahaan jasa pertambangan; 130. melaksanakan inspeksi penggunaan subkontraktor lokal dan tenaga kerja lokal; 131. melaksanakan inspeksi administrasi penunjukan, pengesahan dan evaluasi posisi dan kompetensi Penanggung Jawab Operasional; b. Inspektur Tambang Ahli Muda, meliputi: 1. menyusun konsep dan mempresentasikan rencana inspeksi; 2. menyusun konsep program inspeksi; 3. melakukan presentasi objek inspeksi; 4. melakukan pertemuan pra-inspeksi; 5. melaksanakan inspeksi kegiatan pemetaan topografi/geologi/geoteknik; 6. melaksanakan inspeksi kegiatan penyelidikan geokimia/ geofisika/ pengeboran eksplorasi/ pembuatan parit uji/ pembuatan sumur uji; 7. melaksanakan inspeksi estimasi sumber daya dan cadangan; 8. melaksanakan inspeksi validitas data pelaporan hasil eksplorasi; 9. melaksanakan inspeksi tata cara pengukuran Titik Batas WIUP/WIUPK; 10. melaksanakan inspeksi alat pelindung diri dan alat keselamatan pada kegiatan eksplorasi; 11. melaksanakan inspeksi kesiapan fasilitas keadaan darurat pada kegiatan eksplorasi; 12. melaksanakan inspeksi penanganan limbah pada kegiatan eksplorasi; 13. melaksanakan inspeksi konstruksi fasilitas penambangan/ pengangkutan/ pengolahan dan/atau pemurnian; 14. melaksanakan evaluasi kemajuan operasi tambang bawah tanah; 15. melaksanakan inspeksi pillar dan penyanggaan tambang bawah tanah; 16. melaksanakan inspeksi sistem ventilasi udara tambang bawah tanah; 17. melaksanakan inspeksi kestabilan lubang bukaan tambang bawah tanah; 18. melaksanakan inspeksi kelayakan teknis sistem pengangkutan tambang bawah tanah; 19. melaksanakan inspeksi amblasan permukaan (surface subsidence); 20. melaksanakan inspeksi cadangan marginal pada tambang bawah tanah; 21. melaksanakan inspeksi perolehan atau recovery penambangan pada tambang bawah tanah; 22. melaksanakan inspeksi perolehan atau recovery pengangkutan pada tambang bawah tanah; 23. melaksanakan inspeksi keselamatan kerja pemboran dan peledakan pada tambang bawah tanah; 24. melaksanakan inspeksi alat pelindung diri dan alat keselamatan pada tambang bawah tanah; 25. melaksanakan inspeksi fasilitas keadaan darurat pada tambang bawah tanah; 26. melaksanakan inspeksi kualitas udara dan sistem ventilasi pada tambang bawah tanah; 27. melaksanakan inspeksi peralatan pemantauan lingkungan pada tambang bawah tanah; 28. melaksanakan inspeksi penyimpanan limbah bahan berbahaya dan beracun pada tambang bawah tanah; 29. melaksanakan inspeksi penanganan cadangan marginal pada tambang permukaan; 30. melaksanakan inspeksi perolehan atau recovery penambangan pada tambang permukaan; 31. melaksanakan inspeksi perolehan atau recovery pengangkutan pada tambang permukaan 32. melaksanakan inspeksi peledakan pada tambang permukaan; 33. melaksanakan inspeksi alat pelindung diri dan alat keselamatan pada tambang permukaan; 34. melaksanakan inspeksi kesehatan kerja pada tambang permukaan; 35. melaksanakan inspeksi fasilitas keadaan darurat pada tambang permukaan; 36. melaksanakan inspeksi peralatan pemantauan lingkungan pada tambang permukaan; 37. melaksanakan inspeksi dewatering pada tambang permukaan; 38. melaksanakan inspeksi lokasi kerja tambang semprot; 39. melaksanakan inspeksi pengolahan bijih di tambang semprot; 40. melaksanakan inspeksi penanganan cadangan marginal pada tambang semprot; 41. melaksanakan inspeksi perolehan atau recovery penambangan pada tambang semprot; 42. melaksanakan inspeksi alat pelindung diri dan alat keselamatan pada tambang semprot; 43. melaksanakan inspeksi peralatan pemantauan lingkungan kerja pada tambang semprot; 44. melaksanakan inspeksi bekas kolong pada tambang semprot; 45. melaksanakan inspeksi peralatan pemantauan lingkungan pada tambang semprot; 46. melaksanakan inspeksi kelayakan lokasi kerja kapal keruk/kapal isap produksi; 47. melaksanakan inspeksi peralatan tambang pada kapal keruk/kapal isap produksi; 48. melaksanakan inspeksi pengolahan bijih di kapal keruk/kapal isap produksi; 49. melaksanakan inspeksi alat pelindung diri dan alat keselamatan pada kapal keruk/kapal isap produksi; 50. melaksanakan inspeksi sistem penjangkaran pada kapal keruk/kapal isap produksi; 51. melaksanakan inspeksi kestabilan kapal keruk/kapal isap produksi; 52. melaksanakan inspeksi fasilitas keadaaan darurat pada kapal keruk/kapal isap produksi; 53. melaksanakan inspeksi kualitas air pemukaan pada kegiatan kapal keruk/kapal isap produksi; 54. melaksanakan inspeksi pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun pada kegiatan kapal keruk/kapal isap produksi; 55. melaksanakan inspeksi alat pelindung diri dan alat keselamatan pada fasilitas permukaan; 56. melaksanakan inspeksi pengaman instalasi pada fasilitas permukaan; 57. melaksanakan inspeksi kompetensi tenaga teknis pada fasilitas permukaan; 58. melaksanakan inspeksi kelaikan dan pemeliharaan laboratorium; 59. melaksanakan inspeksi sistem pemeliharaan/ perawatan sarana dan prasarana instalasi dan peralatan pertambangan; 60. melaksanakan inspeksi penanganan limbah bahan berbahaya dan beracun pada fasilitas permukaan; 61. melaksanakan inspeksi penanganan ceceran pelumas/oli pada fasilitas permukaan; 62. melaksanakan inspeksi sewage treatment pada fasilitas permukaan; 63. melaksanakan inspeksi fasilitas penyimpanan tailing (Tailing Storage Facility); 64. melaksanakan inspeksi kelayakan konstruksi tempat penyimpanan tailing (Tailing Storage Facility); 65. melaksanakan inspeksi kelayakan penimbunan bahan baku/mineral atau batubara; 66. melaksanakan inspeksi kelayakan jenis, jumlah, dan kualitas umpan; 67. melaksanakan inspeksi kelayakan penimbunan hasil pengolahan dan/atau pemurnian; 68. melaksanakan inspeksi kelayakan jenis, jumlah, dan kualitas hasil pengolahan dan/atau pemurnian; 69. melaksanakan inspeksi kelayakan peralatan pengolahan dan/atau pemurnian; 70. melaksanakan inspeksi kelayakan sistem drainase pabrik pengolahan dan/atau pemurnian; 71. melaksanakan inspeksi kelayakan infrastruktur pendukung fasilitas pengolahan dan/atau pemurnian; 72. melaksanakan inspeksi penanganan sisa hasil pengolahan/pemurnian; 73. melaksanakan inspeksi pengelolaan timbunan hasil pengolahan; 74. melaksanakan inspeksi perolehan atau recovery pengolahan; 75. melaksanakan inspeksi penanganan bahan berbahaya dan beracun pada pengolahan dan pemurnian; 76. melaksanakan inspeksi alat pelindung diri dan alat keselamatan pada kegiatan pengolahan dan pemurnian; 77. melaksanakan inspeksi peralatan pemantauan lingkungan kerja pada kegiatan pengolahan dan pemurnian; 78. melaksanakan inspeksi detoksifikasi pada kegiatan pengolahan dan pemurnian; 79. melaksanakan inspeksi penanganan tailing pada kegiatan pengolahan dan pemurnian; 80. melaksanakan inspeksi penanganan limbah bahan berbahaya dan beracun pada kegiatan pengolahan dan pemurnian; 81. melaksanakan inspeksi alat pelindung diri dan alat keselamatan pada kegiatan di pelabuhan; 82. melaksanakan inspeksi kelaikan dan pemeliharaan pesawat angkat di pelabuhan; 83. melaksanakan inspeksi kelaikan pemadam kebakaran di pelabuhan; 84. melaksanakan inspeksi peralatan keselamatan pelabuhan; 85. melaksanakan inspeksi kelengkapan fasilitas keadaan darurat di pelabuhan; 86. melaksanakan inspeksi penanganan limbah di pelabuhan; 87. melaksanakan inspeksi kesesuaian kompetensi dari pemanfaatan barang dan jasa sesuai klasifikasi dan kualifikasi (peralatan dan tenaga ahli) pada kegiatan eksplorasi dan pemasangan tanda batas; 88. melaksanakan inspeksi kesesuaian kompetensi dari pemanfaatan barang dan jasa sesuai klasifikasi dan kualifikasi (peralatan dan tenaga ahli) pada kegiatan tambang bawah tanah; 89. melaksanakan inspeksi kesesuaian kompetensi dari pemanfaatan barang dan jasa sesuai klasifikasi dan kualifikasi (peralatan dan tenaga ahli) pada kegiatan tambang permukaan; 90. melaksanakan inspeksi kesesuaian kompetensi dari pemanfaatan barang dan jasa sesuai klasifikasi dan kualifikasi (peralatan dan tenaga ahli) pada kegiatan tambang semprot; 91. melaksanakan inspeksi kesesuaian kompetensi dari pemanfaatan barang dan jasa sesuai klasifikasi dan kualifikasi (peralatan dan tenaga ahli) pada kegiatan pertambangan kapal keruk/kapal isap produksi; 92. melaksanakan inspeksi kesesuaian kompetensi dari pemanfaatan barang dan jasa sesuai klasifikasi dan kualifikasi (peralatan dan tenaga ahli) pada kegiatan fasilitas permukaan; 93. melaksanakan inspeksi kesesuaian kompetensi dari pemanfaatan barang dan jasa sesuai klasifikasi dan kualifikasi (peralatan dan tenaga ahli) pada kegiatan pengolahan pemurnian; 94. melaksanakan inspeksi kesesuaian kompetensi dari pemanfaatan barang dan jasa sesuai klasifikasi dan kualifikasi (peralatan dan tenaga ahli) pada kegiatan pelabuhan; 95. melaksanakan inspeksi penggunaan standar; 96. melaksanakan inspeksi penggunaan standar kompetensi; 97. melaksanakan inspeksi program diklat; 98. melaksanakan pertemuan pra-inspeksi pada kegiatan pascatambang; 99. melaksanakan inspeksi hasil reklamasi dan revegetasi pada kegiatan pascatambang; 100. melaksanakan inspeksi kestabilan lereng pada kegiatan pascatambang; 101. melaksanakan inspeksi pengamanan sisa bahan berbahaya dan beracun pada kegiatan pascatambang; 102. melaksanakan inspeksi kualitas air pada kegiatan pascatambang; 103. melaksanakan inspeksi kualitas tanah pada kegiatan pascatambang; 104. melaksanakan inspeksi erosi dan sedimentasi pada kegiatan pascatambang; 105. melaksanakan inspeksi pelaksanaan program pengembangan sosial budaya dan ekonomi pada kegiatan pascatambang; 106. menyimpulkan hasil inspeksi dan menyiapkan bahan diskusi untuk tindakan koreksi; 107. mempresentasikan dan mendiskusikan hasil inspeksi serta pendaftaran tindakan koreksi dalam Buku Tambang; 108. melakukan persiapan pemeriksaan kecelakaan tambang/kejadian berbahaya/kasus lingkungan; 109. membuat sketsa lokasi kecelakaan tambang/ kejadian berbahaya/kasus lingkungan; 110. melakukan rekonstruksi kecelakaan tambang/ kejadian berbahaya/kasus lingkungan; 111. memeriksa peralatan yang berhubungan dengan kecelakaan tambang/kejadian berbahaya/ kasus lingkungan; 112. memeriksa sarana tanggap darurat atau sarana pengelolaan lingkungan yang berhubungan dengan kecelakaan tambang/kejadian berbahaya /kasus lingkungan; 113. mengidentifikasi sebaran dampak dari kecelakaan tambang/kejadian berbahaya/kasus lingkungan; 114. mengumpulkan dan menelaah data untuk pengujian; dan 115. menyiapkan alat uji dan lembar pengujian; c. Inspektur Tambang Ahli Madya, meliputi: 1. memeriksa dan menyempurnakan konsep rencana inspeksi; 2. memeriksa dan menyempurnakan konsep program inspeksi; 3. mengevaluasi perencanaan konstruksi pertambangan; 4. mengevaluasi pelaksanaan konstruksi pertambangan termasuk komisioning; 5. melaksanakan pengujian kompetensi tenaga teknis pertambangan; 6. melaksanakan inspeksi sistem dokumentasi dan kontrol dokumen; 7. melaksanakan inspeksi kompetensi tenaga kerja; 8. melaksanakan inspeksi tempat pelatihan dan/atau tempat uji kompetensi; 9. menganalisis dan melaporkan hasil pengujian kompetensi tenaga teknis pertambangan; 10. melaksanakan inspeksi pembongkaran fasilitas tambang; 11. melaksanakan inspeksi pembongkaran fasilitas pengolahan/pemurnian; 12. melaksanakan inspeksi pembongkaran fasilitas pelabuhan/dermaga; 13. melaksanakan inspeksi kegiatan reklamasi pada pascatambang; 14. melaksanakan inspeksi daerah yang harus diamankan pada pascatambang; 15. melakukan inspeksi penerapan sistem manajemen keselamatan pertambangan; 16. melakukan inspeksi penerapan sistem manajemen lingkungan pertambangan; 17. melakukan evaluasi hasil pelaksanaan pengawasan pertambangan mineral dan batubara oleh inspektur tambang yang berada di bawah jenjang jabatannya; 18. melaksanakan pertemuan pra-inspeksi pada pemeriksaan kecelakaan tambang/kejadian berbahaya/kasus lingkungan; 19. mengukur dan menelaah kualitas lingkungan atau melakukan pengujian peralatan yang berhubungan dengan kecelakaan tambang/kejadian berbahaya/ kasus lingkungan; 20. melakukan wawancara saksi pada pemeriksaan kecelakaan tambang/kejadian berbahaya/kasus lingkungan; 21. menganalisis penyebab kejadian pada pemeriksaan kecelakaan tambang/kejadian berbahaya/kasus lingkungan; 22. menyimpulkan hasil pemeriksaan dan menyiapkan bahan diskusi untuk tindakan koreksi pada pemeriksaan kecelakaan tambang/kejadian berbahaya/kasus lingkungan; 23. mempresentasikan dan mendiskusikan hasil pemeriksaan kecelakaan tambang/kejadian berbahaya/kasus lingkungan; 24. menyiapkan dan mendiskusikan bahan tindakan koreksi untuk pendaftaran dalam buku tambang; 25. melakukan persiapan inspeksi atau pemeriksaan kejadian bencana pertambangan; 26. membuat sketsa lokasi bencana pertambangan; 27. melakukan wawancara saksi pada pemeriksaan kejadian bencana pertambangan; 28. melakukan rekonstruksi kejadian bencana pertambangan; 29. memeriksa peralatan yang berhubungan dengan bencana pertambangan; 30. memeriksa sarana tanggap darurat atau pengelolaan lingkungan yang berhubungan dengan bencana pertambangan; 31. menelaah prosedur kerja standar yang berhubungan dengan bencana pertambangan; 32. mengidentifikasi sebaran dampak dari terjadinya bencana pertambangan; 33. menganalisis dan melaporkan hasil inspeksi rutin; 34. menganalisis, mengevaluasi dan melaporakan pelaksanaan reklamasi kegiatan usaha pertambangan; 35. menganalisis, mengevaluasi dan melaporkan hasil inspeksi pascatambang 36. menganalisis dan melaporkan hasil pemeriksaan kecelakaan tambang/kejadian berbahaya/kasus lingkungan; 37. menganalisis dan melaporkan hasil pengujian kelayakan operasi peralatan pertambangan; 38. menelaah dan mengevaluasi data dan studi/kajian teknis dalam rangka persetujuan atau pengecualian; 39. menelaah dan mengevaluasi dokumen permohonan persetujuan penggunaan teknologi baru dalam pelaksanaan operasi pertambangan; 40. mengevaluasi perencanaan teknik eksplorasi serta penghitungan sumber daya dan cadangan; 41. mengevaluasi perencanaan recovery penambangan; 42. mengevaluasi pendataan sumber daya serta cadangan mineral/batubara yang tidak tertambang; 43. mengevaluasi perencanaan program keselamatan, kesehatan dan/atau lingkungan kerja; 44. mengevaluasi perencanaan pemeliharaan sarana, prasarana, instalasi dan peralatan pertambangan; 45. mengevaluasi rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan; 46. mengevaluasi perencanaan recovery pengolahan; 47. mengevaluasi pendataan dan pengelolaan sisa hasil pengolahan dan/atau pemurnian; 48. mengevaluasi dan menganalisis teori/metoda inspeksi yang ada; dan 49. mengevaluasi dan menganalisis teori/metoda pengujian yang ada; d. Inspektur Tambang Ahli Utama, meliputi: 1. merumuskan sistem pelaksanaan komisioning instalasi/peralatan pertambangan; 2. mengevaluasi, menganalisis dan melaporkan hasil komisioning tambang; 3. mengevaluasi menganalisis dan melaporkan hasil komisioning pengolahan dan/atau pemurnian; 4. menganalisis dan mengevaluasi sistem manajemen kontraktor (contractor manajemen system) pemegang Izin Usaha Pertambangan dengan pemegang Izin Usaha Jasa Pertambangan/Surat Keterangan Terdaftar; 5. Menganalisis dan mengevaluasi materi uji kompetensi pengawas kegiatan usaha pertambangan; 6. mengevaluasi, menganalisis dan melaporkan penerapan sistem manajemen keselamatan pertambangan; 7. mengevaluasi, menganalisis dan melaporkan penerapan sistem manajemen lingkungan pertambangan; 8. mengevaluasi perencanaan sistem manajemen keselamatan pertambangan; 9. mengevaluasi pelaksanaan sistem manajemen keselamatan pertambangan; 10. mengevaluasi perencanaan sistem manajemen lingkungan pertambangan; 11. mengevaluasi pelaksanaan sistem manajemen lingkungan pertambangan; 12. memberikan keterangan ahli atau menjadi saksi ahli terkait kasus kecelakaan tambang, kejadian berbahaya, kasus lingkungan dan bencana pertambangan; 13. menyusun rencana strategis pencegahan dan mitigasi bencana pertambangan; 14. menganalisis kualitas lingkungan yang berhubungan dengan bencana pertambangan; 15. menganalisis dan menjustifikasi penyebab kejadian pada pemeriksaan bencana pertambangan; 16. menyimpulkan hasil pemeriksaan/investigasi dan merumuskan tindakan koreksi/rekomendasi hasil pemeriksaan bencana pertambangan; 17. memaparkan dan mendiskusikan rumusan rekomendasi/tindakan koreksi pada pemeriksaan bencana pertambangan; 18. menganalisis data, laporan dan informasi kejadian bencana pertambangan; 19. menganalisis dan melaporkan hasil pemeriksaan bencana pertambangan; 20. menganalisis dan menyimpulkan/memberikan rekomendasi persetujuan atau pengecualian terhadap studi/kajian teknis kegiatan pertambangan; 21. menganalisis dan menyimpulkan/rekomendasi penggunaan teknologi baru pertambangan; 22. mengevaluasi tingkat keselamatan pertambangan mineral dan batubara; 23. mengevaluasi dan merekomendasikan perencanaan penambangan mineral atau batubara; 24. mengevaluasi perencanaan pengangkutan mineral atau batubara; 25. mengevaluasi perencanaan pengolahan dan/atau pemurnian; 26. mengevaluasi perencanaan pengelolaan/ pemanfaatan mineral kadar rendah; 27. mengevaluasi perencanaan pengelolaan/ pemanfaatan batubara kualitas rendah; 28. mengevaluasi perencanaan pengelolaan/ pemanfaatan mineral ikutan; 29. mengevaluasi perencanaan pengelolaan/ pemanfaatan cadangan marjinal; 30. mengevaluasi perencanaan pengamanan instalasi pertambangan; 31. menganalisis dan mengevaluasi program reklamasi kegiatan usaha pertambangan skala nasional; 32. menganalisis dan mengevaluasi program pascatambang kegiatan usaha pertambangan skala nasional; 33. memberikan bimbingan teknis kepada inspektur tambang yang berada di bawah jenjang jabatannya; 34. menemukan teori/metoda baru untuk pengembangan teknik inspeksi pertambangan; 35. menemukan teori/metoda baru untuk pengujian peralatan tambang; 36. menemukan teori/metoda baru untuk pengembangan teknik pengujian lingkungan kerja pertambangan; 37. melakukan pembaharuan metode/sistem yang memiliki nilai perbaikan/penyempurnaan secara nyata terhadap metode/sistem inspeksi tambang yang telah ada; dan 38. menerapkan teori/metode/sistem baru hasil pengembangan/penyempurnaan/pembaharuan sendiri dalam bidang inspeksi tambang. (2) Inspektur Tambang yang melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan nilai Angka Kredit tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (3) Inspektur Tambang yang melaksanakan kegiatan pengembangan profesi diberikan nilai Angka Kredit tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (4) Rincian kegiatan tugas Jabatan Fungsional Inspektur Tambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk setiap jenjang jabatan diatur lebih lanjut oleh Pimpinan Instansi Pembina.

Pasal 8

Pasal 9

Dalam hal unit kerja tidak terdapat Inspektur Tambang yang sesuai dengan jenjang jabatannya untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), Inspektur Tambang yang berada satu tingkat di atas atau satu tingkat di bawah jenjang jabatannya dapat melakukan kegiatan tersebut berdasarkan penugasan secara tertulis dari pimpinan unit kerja yang bersangkutan.

Pasal 10

Penilaian Angka Kredit atas hasil pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ditetapkan sebagai berikut: a. Inspektur Tambang yang melaksanakan tugas Inspektur Tambang yang berada satu tingkat di atas jenjang jabatannya, Angka Kredit yang diperoleh ditetapkan paling besar 80% (delapan puluh persen) dari Angka Kredit setiap butir kegiatan, tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; dan b. Inspektur Tambang yang melaksanakan tugas Inspektur Tambang yang berada satu tingkat di bawah jenjang jabatannya, Angka Kredit yang diperoleh ditetapkan paling besar 100% (seratus persen) dari Angka Kredit setiap butir kegiatan, tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB Kesatu

Uraian Kegiatan Sesuai Jenjang Jabatan

Pasal 7

Koreksi

BAB Kedua

Hasil Kerja

Pasal 8

Koreksi

(1) Hasil kerja tugas jabatan bagi Inspektur Tambang sesuai jenjang jabatan, sebagai berikut: a. Inspektur Tambang Ahli Pertama, meliputi: 1. data/informasi dalam bentuk resume objek inspeksi tambang; 2. checklist peralatan inspeksi; 3. laporan/Berita Acara inspeksi penanganan contoh (sample) hasil kegiatan eksplorasi; 4. laporan/Berita Acara inspeksi kelistrikan dan penerangan pada kegiatan eksplorasi; 5. laporan/Berita Acara inspeksi pengamanan lubang hasil pemboran pada kegiatan eksplorasi; 6. laporan/Berita Acara inspeksi kesehatan kerja pada kegiatan eksplorasi; 7. laporan/Berita Acara inspeksi lingkungan kerja pada kegiatan eksplorasi; 8. laporan/Berita Acara inspeksi peralatan eksplorasi; 9. laporan/Berita Acara inspeksi penanganan erosi dan sedimentasi pada kegiatan eksplorasi; 10. laporan/Berita Acara inspeksi pengelolaan air tambang pada kegiatan eksplorasi; 11. laporan/Berita Acara inspeksi penanganan limbah B3 pada kegiatan eksplorasi; 12. laporan/Berita Acara inspeksi reklamasi pada kegiatan eksplorasi; 13. laporan/Berita Acara inspeksi pelaksanaan kompilasi data wilayah dan persiapan teknis, serta evaluasi laporan pengukuran dan pemasangan Tanda Batas WIUP dan WIUPK; 14. laporan/Berita Acara inspeksi pemasangan Tanda Batas WIUP/WIUPK; 15. laporan/Berita Acara evaluasi laporan pemeliharaan dan perawatan Tanda Batas WIUP/WIUPK; 16. laporan/Berita Acara inspeksi kesesuaian lokasi dan konstruksi fasilitas penambangan/ pengangkutan/ fasilitas pengolahan dan/atau pemurnian; 17. laporan/Berita Acara inspeksi kesesuaian kompetensi tenaga pelaksana konstruksi; 18. laporan/Berita Acara inspeksi sistem drainase pada kegiatan konstruksi; 19. laporan/Berita Acara inspeksi sistem pengangkutan/penggunaan peralatan tambang bawah tanah; 20. laporan/Berita Acara inspeksi pengolahan di dalam tambang bawah tanah; 21. laporan/Berita Acara inspeksi penyimpanan sementara bijih atau batubara di dalam tambang bawah tanah; 22. laporan/Berita Acara inspeksi cadangan tidak tertambang pada tambang bawah tanah; 23. laporan/Berita Acara inspeksi pemuatan dan/atau "draw point" pada tambang bawah tanah; 24. laporan/Berita Acara inspeksi terowongan (raise, drift, cross cut dll); 25. laporan/Berita Acara inspeksi kelistrikan dan penerangan pada tambang bawah tanah; 26. laporan/Berita Acara inspeksi kesehatan kerja pada tambang bawah tanah; 27. laporan/Berita Acara inspeksi peralatan tambang bawah tanah; 28. laporan/Berita Acara inspeksi ruang fasilitas bawah tanah; 29. laporan/Berita Acara inspeksi peralatan pemantauan lingkungan kerja pada tambang bawah tanah; 30. laporan/Berita Acara inspeksi penyimpanan bahan berbahaya dan beracun pada tambang bawah tanah; 31. laporan/Berita Acara inspeksi jalan tambang pada tambang permukaan; 32. laporan/Berita Acara inspeksi penggalian dan pemuatan mineral/batubara pada tambang permukaan; 33. laporan/Berita Acara inspeksi lereng tambang pada tambang permukaan; 34. laporan/Berita Acara inspeksi kemajuan tambang pada tambang permukaan; 35. laporan/Berita Acara inspeksi pemantauan kestabilan lereng tambang dan timbunan pada tambang permukaan; 36. laporan/Berita Acara inspeksi sistem penyaliran air tambang pada tambang permukaan; 37. laporan/Berita Acara inspeksi peralatan tambang pada tambang permukaan; 38. laporan/Berita Acara inspeksi pendataan cadangan tidak tertambang pada tambang permukaan; 39. laporan/Berita Acara inspeksi penyimpanan sementara mineral/batubara pada tambang permukaan; 40. laporan/Berita Acara inspeksi penanganan batubara swabakar pada tambang permukaan; 41. laporan/Berita Acara inspeksi penanganan pembersihan lahan pada tambang permukaan; 42. laporan/Berita Acara inspeksi penanganan tanah pucuk pada tambang permukaan; 43. laporan/Berita Acara inspeksi penanganan tanah/batuan penutup pada tambang permukaan; 44. laporan/Berita Acara inspeksi pengelolaan air/ drainase pada tambang permukaan; 45. laporan/Berita Acara inspeksi penanganan lahan bekas tambang permukaan; 46. laporan/Berita Acara inspeksi penanganan air asam tambang pada tambang permukaan; 47. laporan/Berita Acara inspeksi reklamasi dan revegetasi pada tambang permukaan; 48. laporan/Berita Acara inspeksi kelistrikan dan penerangan pada tambang permukaan; 49. laporan/Berita Acara inspeksi kesehatan kerja pada tambang permukaan; 50. laporan/Berita Acara inspeksi sistem penanganan debu tambang pada tambang permukaan; 51. laporan/Berita Acara inspeksi lingkungan kerja pada tambang permukaan; 52. laporan/Berita Acara inspeksi peralatan pemantauan lingkungan kerja; 53. laporan/Berita Acara inspeksi sistem penyaliran air tambang pada tambang semprot; 54. laporan/Berita Acara inspeksi peralatan tambang pada tambang semprot; 55. laporan/Berita Acara inspeksi kemajuan tambang semprot; 56. laporan/Berita Acara inspeksi perolehan atau recovery konsentrator/ pencucian pada tambang semprot; 57. laporan/Berita Acara inspeksi cadangan tidak tertambang pada tambang semprot; 58. laporan/Berita Acara inspeksi penyimpanan sementara mineral pada tambang semprot; 59. laporan/Berita Acara inspeksi kelistrikan dan penerangan pada tambang semprot; 60. laporan/Berita Acara inspeksi kesehatan kerja pada tambang semprot; 61. laporan/Berita Acara inspeksi jalan tambang pada tambang semprot; 62. laporan/Berita Acara inspeksi pemeliharaan kolong kerja pada tambang semprot; 63. laporan/Berita Acara inspeksi penanganan pembersihan lahan pada tambang semprot; 64. laporan/Berita Acara inspeksi penanganan tanah penutup pada tambang semprot; 65. laporan/Berita Acara inspeksi penanganan tanah pucuk pada tambang semprot 66. laporan/Berita Acara inspeksi penanganan air kerja pada tambang semprot; 67. laporan/Berita Acara inspeksi tinggi muka air tanah pada tambang semprot; 68. laporan/Berita Acara inspeksi reklamasi dan revegetasi pada tambang semprot; 69. laporan/Berita Acara inspeksi kemajuan penambangan menggunakan kapal keruk/kapal isap produksi; 70. melaksanakan inspeksi kelistrikan & penerangan pada kapal keruk/kapal isap produksi; 71. laporan/Berita Acara inspeksi kesehatan kerja pada kapal keruk/kapal isap produksi; 72. laporan/Berita Acara inspeksi penanganan Bahan Bakar Cair pada kapal keruk/kapal isap produksi; 73. laporan/Berita Acara inspeksi tangki ponton dan pompa pada kapal keruk/kapal isap produksi; 74. laporan/Berita Acara inspeksi alat navigasi pada kapal keruk/kapal isap produksi; 75. laporan/Berita Acara inspeksi komunikasi pada kapal keruk/kapal isap produksi; 76. laporan/Berita Acara inspeksi bangunan atas kapal keruk pada kapal keruk/kapal isap produksi; 77. laporan/Berita Acara inspeksi kelaikan pesawat angkat pada kapal keruk/kapal isap produksi; 78. laporan/Berita Acara inspeksi alat angkut orang (boat) pada kapal keruk/kapal isap produksi; 79. laporan/Berita Acara inspeksi kelaikan mesin kapal keruk/kapal isap produksi; 80. laporan/Berita Acara inspeksi penanganan ceceran oli/bbm pada kapal keruk/kapal isap produksi; 81. laporan/Berita Acara inspeksi reklamasi pada kapal keruk/kapal isap produksi; 82. laporan/Berita Acara inspeksi sistem drainase pada fasilitas permukaan; 83. laporan/Berita Acara inspeksi konstruksi pada fasilitas permukaan; 84. laporan/Berita Acara inspeksi konstruksi tempat penyimpanan tailing (Tailing Storage Facility) pada fasilitas permukaan; 85. laporan/Berita Acara inspeksi penanganan batubara swabakar pada stockpile pada fasilitas permukaan; 86. laporan/Berita Acara inspeksi poliklinik/Rumah Sakit pada fasilitas permukaan; 87. laporan/Berita Acara inspeksi penyediaan air bersih pada fasilitas permukaan; 88. laporan/Berita Acara inspeksi bengkel pada fasilitas permukaan; 89. laporan/Berita Acara inspeksi gudang bahan peledak pada fasilitas permukaan; 90. laporan/Berita Acara inspeksi gudang umum pada fasilitas permukaan; 91. laporan/Berita Acara inspeksi penanganan air drainase pada fasilitas permukaan; 92. laporan/Berita Acara inspeksi penanganan limbah non bahan berbahaya dan beracun pada fasilitas permukaan; 93. laporan/Berita Acara inspeksi penimbunan sampah pada fasilitas permukaan; 94. laporan/Berita Acara inspeksi kolam sedimen pada fasilitas permukaan; 95. laporan/Berita Acara inspeksi sistem penanganan debu pada fasilitas permukaan; 96. laporan/Berita Acara inspeksi sarana pembibitan 97. laporan/Berita Acara inspeksi penanganan tabung oksigen atau acetyline; 98. laporan/Berita Acara inspeksi kelaikan dan pemeliharaan tangki BBC; 99. laporan/Berita Acara inspeksi kelaikan dan pemeliharaan pesawat angkat; 100. laporan/Berita Acara inspeksi hunian/camp/kantor; 101. laporan/Berita Acara inspeksi fasilitas penimbunan/penyimpanan material penunjang kegiatan pertambangan dan barang bekas; 102. laporan/Berita Acara inspeksi sistem dan metode pengolahan dan/atau pemurnian; 103. laporan/Berita Acara inspeksi kesesuaian penimbunan bahan baku /mineral atau batubara (run of mine stockpile); 104. laporan/Berita Acara inspeksi penimbunan hasil pengolahan dan/atau pemurnian; 105. laporan/Berita Acara inspeksi sistem drainase pabrik pengolahan dan/atau pemurnian; 106. laporan/Berita Acara inspeksi pencampuran mineral atau batubara; 107. laporan/Berita Acara inspeksi pengelolaan mineral kadar rendah atau batubara kualitas rendah; 108. laporan/Berita Acara inspeksi kelistrikan dan penerangan pada kegiatan pengolahan dan pemurnian; 109. laporan/Berita Acara inspeksi kesehatan kerja pada kegiatan pengolahan dan pemurnian; 110. laporan/Berita Acara inspeksi lingkungan kerja pada kegiatan pengolahan dan pemurnian; 111. laporan/Berita Acara inspeksi kelaikan pesawat angkat pada kegiatan pengolahan dan pemurnian; 112. laporan/Berita Acara inspeksi pengelolaan air/ drainase pada kegiatan pengolahan dan pemurnian; 113. laporan/Berita Acara inspeksi kelistrikan dan penerangan di pelabuhan; 114. laporan/Berita Acara inspeksi kesehatan kerja di pelabuhan; 115. laporan/Berita Acara inspeksi konstruksi dermaga; 116. laporan/Berita Acara inspeksi fasilitas pemuatan di pelabuhan; 117. laporan/Berita Acara inspeksi bengkel di pelabuhan; 118. laporan/Berita Acara inspeksi pengelolaan air di pelabuhan 119. laporan/Berita Acara inspeksi kolam pengendap di pelabuhan; 120. laporan/Berita Acara inspeksi administrasi dan kesesuaian operasi/kegiatan di lapangan dengan klasifikasi dan kualifikasi jasa pertambangannya pada kegiatan eksplorasi; 121. laporan/Berita Acara inspeksi administrasi dan kesesuaian operasi/kegiatan di lapangan dengan klasifikasi dan kualifikasi jasa pertambangannya pada kegiatan tambang bawah tanah; 122. laporan/Berita Acara inspeksi administrasi dan kesesuaian operasi/kegiatan di lapangan dengan klasifikasi dan kualifikasi jasa pertambangannya pada kegiatan tambang permukaan; 123. laporan/Berita Acara inspeksi administrasi dan kesesuaian operasi/kegiatan di lapangan dengan klasifikasi dan kualifikasi jasa pertambangannya pada kegiatan tambang semprot; 124. laporan/Berita Acara inspeksi administrasi dan kesesuaian operasi/kegiatan di lapangan dengan klasifikasi dan kualifikasi jasa pertambangannya pada kegiatan kapal keruk/kapal isap produksi; 125. laporan/Berita Acara inspeksi administrasi dan kesesuaian operasi/kegiatan di lapangan dengan klasifikasi dan kualifikasi jasa pertambangannya pada kegiatan fasilitas permukaan; 126. laporan/Berita Acara inspeksi administrasi dan kesesuaian operasi/kegiatan di lapangan dengan klasifikasi dan kualifikasi jasa pertambangannya pada kegiatan pengolahan pemurnian 127. laporan/Berita Acara inspeksi administrasi dan kesesuaian operasi/kegiatan di lapangan dengan klasifikasi dan kualifikasi jasa pertambangannya pada kegiatan pelabuhan; 128. laporan/Berita Acara inspeksi administrasi pelaksanaan Rekomendasi Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) dan kompetensi Tenaga Kerja Asing (TKA) perusahaan jasa pertambangan; 129. laporan/Berita Acara inspeksi pelaksanaan program transfer keahlian dari Tenaga Kerja Asing ke Tenaga Kerja INDONESIA Pemdamping di perusahaan jasa pertambangan; 130. laporan/Berita Acara inspeksi penggunaan subkontraktor lokal dan tenaga kerja lokal; dan 131. laporan/Berita Acara inspeksi administrasi penunjukan, pengesahan dan evaluasi posisi dan kompetensi Penanggung Jawab Operasional; b. Inspektur Tambang Ahli Muda, meliputi: 1. konsep dan bahan presentasi rencana inspeksi; 2. konsep program inspeksi; 3. bahan presentasi objek inspeksi; 4. Laporan/Berita Acara pertemuan pra-inspeksi; 5. laporan/Berita Acara inspeksi kegiatan pemetaan topografi/geologi/geoteknik; 6. laporan/Berita Acara inspeksi kegiatan penyelidikan geokimia/ geofisika/ pengeboran eksplorasi/ pembuatan parit uji/ pembuatan sumur uji; 7. laporan/Berita Acara inspeksi estimasi sumber daya dan cadangan; 8. laporan/Berita Acara inspeksi validitas data pelaporan hasil eksplorasi; 9. laporan/Berita Acara inspeksi tata cara pengukuran Titik Batas WIUP/WIUPK; 10. laporan/Berita Acara inspeksi Alat Pelindung Diri dan Alat Keselamatan pada kegiatan eksplorasi; 11. laporan/Berita Acara inspeksi kesiapan fasilitas keadaan darurat pada kegiatan eksplorasi; 12. laporan/Berita Acara inspeksi penanganan limbah pada kegiatan eksplorasi; 13. laporan/Berita Acara inspeksi konstruksi fasilitas penambangan/ pengangkutan/ pengolahan dan/atau pemurnian; 14. laporan/Berita Acara evaluasi kemajuan operasi tambang bawah tanah; 15. laporan/Berita Acara inspeksi pillar dan penyanggaan tambang bawah tanah; 16. laporan/Berita Acara inspeksi sistem ventilasi udara tambang bawah tanah; 17. laporan/Berita Acara inspeksi kestabilan lubang bukaan tambang bawah tanah; 18. laporan/Berita Acara inspeksi kelayakan teknis sistem pengangkutan tambang bawah tanah; 19. laporan/Berita Acara inspeksi amblasan permukaan (surface subsidence); 20. laporan/Berita Acara inspeksi cadangan marginal pada tambang bawah tanah; 21. laporan/Berita Acara inspeksi perolehan atau recovery penambangan pada tambang bawah tanah; 22. laporan/Berita Acara inspeksi perolehan atau recovery pengangkutan pada tambang bawah tanah; 23. laporan/Berita Acara inspeksi keselamatan kerja pemboran dan peledakan pada tambang bawah tanah; 24. laporan/Berita Acara inspeksi alat pelindung diri dan alat keselamatan pada tambang bawah tanah; 25. laporan/Berita Acara inspeksi fasilitas keadaan darurat pada tambang bawah tanah; 26. laporan/Berita Acara inspeksi kualitas udara dan sistem ventilasi pada tambang bawah tanah; 27. laporan/Berita Acara inspeksi peralatan pemantauan lingkungan pada tambang bawah tanah; 28. laporan/Berita Acara inspeksi penyimpanan limbah B3 pada tambang bawah tanah; 29. laporan/Berita Acara inspeksi penanganan cadangan marginal pada tambang permukaan; 30. laporan/Berita Acara inspeksi perolehan atau recovery penambangan pada tambang permukaan; 31. laporan/Berita Acara inspeksi perolehan atau recovery pengangkutan pada tambang permukaan 32. laporan/Berita Acara inspeksi peledakan pada tambang permukaan; 33. laporan/Berita Acara inspeksi alat pelindung diri dan alat keselamatan pada tambang permukaan; 34. laporan/Berita Acara inspeksi kesehatan kerja pada tambang permukaan; 35. laporan/Berita Acara inspeksi fasilitas keadaan darurat pada tambang permukaan; 36. laporan/Berita Acara inspeksi peralatan pemantauan lingkungan pada tambang permukaan; 37. laporan/Berita Acara inspeksi dewatering pada tambang permukaan; 38. laporan/Berita Acara inspeksi lokasi kerja tambang semprot; 39. laporan/Berita Acara inspeksi pengolahan bijih di tambang semprot; 40. laporan/Berita Acara inspeksi penanganan cadangan marginal pada tambang semprot; 41. laporan/Berita Acara inspeksi perolehan atau recovery penambangan pada tambang semprot; 42. laporan/Berita Acara inspeksi alat pelindung diri dan alat keselamatan pada tambang semprot; 43. laporan/Berita Acara inspeksi peralatan pemantauan lingkungan kerja pada tambang semprot; 44. laporan/Berita Acara inspeksi bekas kolong pada tambang semprot; 45. laporan/Berita Acara inspeksi peralatan pemantauan lingkungan pada tambang semprot; 46. laporan/Berita Acara inspeksi kelayakan lokasi kerja kapal keruk/kapal isap produksi; 47. Laporan/Berita Acara inspeksi peralatan tambang pada kapal keruk/kapal isap produksi; 48. laporan/Berita Acara inspeksi pengolahan bijih di kapal keruk/kapal isap produksi; 49. laporan/Berita Acara inspeksi alat pelindung diri dan alat keselamatan pada kapal keruk/kapal isap produksi; 50. laporan/Berita Acara inspeksi sistem penjangkaran pada kapal keruk/kapal isap produksi; 51. laporan/Berita Acara inspeksi kestabilan kapal keruk/kapal isap produksi; 52. laporan/Berita Acara inspeksi fasilitas keadaaan darurat pada kapal keruk/kapal isap produksi; 53. laporan/Berita Acara inspeksi kualitas air pemukaan pada kegiatan kapal keruk/kapal isap produksi; 54. laporan/Berita Acara inspeksi pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun pada kegiatan kapal keruk/kapal isap produksi; 55. laporan/Berita Acara inspeksi alat pelindung diri dan alat keselamatan pada fasilitas permukaan; 56. laporan/Berita Acara inspeksi pengaman instalasi pada fasilitas permukaan; 57. laporan/Berita Acara inspeksi kompetensi tenaga teknis pada fasilitas permukaan; 58. laporan/Berita Acara inspeksi kelaikan dan pemeliharaan laboratorium; 59. laporan/Berita Acara inspeksi sistem pemeliharaan/ perawatan sarana dan prasarana instalasi dan peralatan pertambangan; 60. laporan/Berita Acara inspeksi penanganan limbah bahan berbahaya dan beracun pada fasilitas permukaan; 61. laporan/Berita Acara inspeksi penanganan ceceran pelumas/oli pada fasilitas permukaan; 62. laporan/Berita Acara inspeksi sewage treatment pada fasilitas permukaan; 63. laporan/Berita Acara inspeksi fasilitas penyimpanan tailing (Tailing Storage Facility); 64. laporan/Berita Acara inspeksi kelayakan konstruksi tempat penyimpanan tailing (Tailing Storage Facility); 65. laporan/Berita Acara inspeksi kelayakan penimbunan bahan baku/mineral atau batubara; 66. laporan/Berita Acara inspeksi kelayakan jenis, jumlah, dan kualitas umpan; 67. laporan/Berita Acara inspeksi kelayakan penimbunan hasil pengolahan dan/atau pemurnian; 68. laporan/Berita Acara inspeksi kelayakan jenis, jumlah, dan kualitas hasil pengolahan dan/atau pemurnian; 69. laporan/Berita Acara inspeksi kelayakan peralatan pengolahan dan/atau pemurnian; 70. laporan/Berita Acara inspeksi kelayakan sistem drainase pabrik pengolahan dan/atau pemurnian; 71. laporan/Berita Acara inspeksi kelayakan infrastruktur pendukung fasilitas pengolahan dan/atau pemurnian; 72. laporan/Berita Acara inspeksi penanganan sisa hasil pengolahan/pemurnian; 73. laporan/Berita Acara inspeksi pengelolaan timbunan hasil pengolahan; 74. laporan/Berita Acara inspeksi perolehan atau recovery pengolahan; 75. laporan/Berita Acara inspeksi penanganan bahan berbahaya dan beracun pada pengolahan dan pemurnian; 76. laporan/Berita Acara inspeksi alat pelindung diri dan alat keselamatan pada kegiatan pengolahan dan pemurnian; 77. laporan/Berita Acara inspeksi peralatan pemantauan lingkungan kerja pada kegiatan pengolahan dan pemurnian; 78. laporan/Berita Acara inspeksi detoksifikasi pada kegiatan pengolahan dan pemurnian; 79. laporan/Berita Acara inspeksi penanganan tailing pada kegiatan pengolahan dan pemurnian; 80. laporan/Berita Acara inspeksi penanganan limbah B3 pada kegiatan pengolahan dan pemurnian; 81. laporan/Berita Acara inspeksi alat pelindung diri dan alat keselamatan pada kegiatan di pelabuhan; 82. laporan/Berita Acara inspeksi kelaikan dan pemeliharaan pesawat angkat di pelabuhan; 83. laporan/Berita Acara inspeksi kelaikan pemadam kebakaran di pelabuhan; 84. laporan/Berita Acara inspeksi peralatan keselamatan pelabuhan; 85. laporan/Berita Acara inspeksi kelengkapan fasilitas keadaan darurat di pelabuhan; 86. laporan/Berita Acara inspeksi penanganan limbah di pelabuhan; 87. laporan/Berita Acara inspeksi kesesuaian kompetensi dari pemanfaatan barang dan jasa sesuai klasifikasi dan kualifikasi (peralatan dan tenaga ahli) pada kegiatan eksplorasi dan pemasangan tanda batas; 88. laporan/Berita Acara inspeksi kesesuaian kompetensi dari pemanfaatan barang dan jasa sesuai klasifikasi dan kualifikasi (peralatan dan tenaga ahli) pada kegiatan tambang bawah tanah; 89. laporan/Berita Acara inspeksi kesesuaian kompetensi dari pemanfaatan barang dan jasa sesuai klasifikasi dan kualifikasi (peralatan dan tenaga ahli) pada kegiatan tambang permukaan; 90. laporan/Berita Acara inspeksi kesesuaian kompetensi dari pemanfaatan barang dan jasa sesuai klasifikasi dan kualifikasi (peralatan dan tenaga ahli) pada kegiatan tambang semprot; 91. laporan/Berita Acara inspeksi kesesuaian kompetensi dari pemanfaatan barang dan jasa sesuai klasifikasi dan kualifikasi (peralatan dan tenaga ahli) pada kegiatan pertambangan kapal keruk/kapal isap produksi; 92. laporan/Berita Acara inspeksi kesesuaian kompetensi dari pemanfaatan barang dan jasa sesuai klasifikasi dan kualifikasi (peralatan dan tenaga ahli) pada kegiatan fasilitas permukaan; 93. laporan/Berita Acara inspeksi kesesuaian kompetensi dari pemanfaatan barang dan jasa sesuai klasifikasi dan kualifikasi (peralatan dan tenaga ahli) pada kegiatan pengolahan pemurnian; 94. laporan/Berita Acara inspeksi kesesuaian kompetensi dari pemanfaatan barang dan jasa sesuai klasifikasi dan kualifikasi (peralatan dan tenaga ahli) pada kegiatan pelabuhan; 95. laporan/Berita Acara inspeksi penggunaan standar; 96. laporan/Berita Acara inspeksi penggunaan standar kompetensi; 97. laporan/Berita Acara inspeksi program diklat; 98. laporan/Berita Acara pertemuan pra-inspeksi pada kegiatan pascatambang; 99. laporan/Berita Acara inspeksi hasil reklamasi dan revegetasi pada kegiatan pascatambang; 100. laporan/Berita Acara inspeksi kestabilan lereng pada kegiatan pascatambang; 101. laporan/Berita Acara inspeksi pengamanan sisa bahan berbahaya dan beracun pada kegiatan pascatambang; 102. laporan/Berita Acara inspeksi kualitas air pada kegiatan pascatambang; 103. laporan/Berita Acara inspeksi kualitas tanah pada kegiatan pascatambang; 104. laporan/Berita Acara inspeksi erosi dan sedimentasi pada kegiatan pascatambang; 105. laporan/Berita Acara inspeksi pelaksanaan program pengembangan sosial budaya dan ekonomi pada kegiatan pascatambang; 106. kesimpulan hasil inspeksi dan bahan diskusi tindakan koreksi; 107. bahan presentasi dan pendaftaran dalam Buku Tambang tindakan koreksi; 108. data persiapan pemeriksaan kecelakaan tambang/kejadian berbahaya/kasus lingkungan; 109. sketsa lokasi kecelakaan tambang/kejadian berbahaya/kasus lingkungan; 110. data/informasi hasil rekonstruksi (kronologis) kecelakaan tambang/kejadian berbahaya/kasus lingkungan; 111. data peralatan yang berhubungan dengan kecelakaan tambang/kejadian berbahaya/kasus lingkungan; 112. data sarana tanggap darurat atau sarana pengelolaan lingkungan yang berhubungan dengan kecelakaan tambang/kejadian berbahaya /kasus lingkungan; 113. data/peta sebaran dampak dari kecelakaan tambang/kejadian berbahaya/kasus lingkungan; 114. data dan telaahan hasil pengujian; dan 115. data alat uji dan lembar pengujian; c. Inspektur Tambang Ahli Madya, meliputi: 1. rencana inspeksi; 2. program inspeksi; 3. hasil evaluasi perencanaan konstruksi pertambangan; 4. hasil evaluasi pelaksanaan konstruksi pertambangan termasuk komisioning; 5. laporan/Berita Acara pengujian kompetensi tenaga teknis pertambangan; 6. laporan/Berita Acara inspeksi sistem dokumentasi dan kontrol dokumen; 7. laporan/Berita Acara inspeksi kompetensi tenaga kerja; 8. laporan/Berita Acara inspeksi tempat pelatihan dan/atau tempat uji kompetensi. 9. laporan hasil pengujian kompetensi tenaga teknis pertambangan; 10. laporan/Berita Acara inspeksi pembongkaran fasilitas tambang; 11. laporan/Berita Acara inspeksi pembongkaran fasilitas pengolahan/pemurnian; 12. laporan/Berita Acara inspeksi pembongkaran fasilitas pelabuhan/dermaga; 13. laporan/Berita Acara inspeksi kegiatan reklamasi pada pascatambang; 14. laporan/Berita Acara inspeksi daerah yang harus diamankan pada pascatambang; 15. laporan/Berita Acara inspeksi penerapan sistem manajemen keselamatan pertambangan; 16. laporan/Berita Acara inspeksi penerapan sistem manajemen lingkungan pertambangan; 17. hasil evaluasi hasil pelaksanaan pengawasan pertambangan mineral dan batubara oleh Inspektur Tambang yang berada di bawah jenjang jabatannya; 18. data/informasi (daftar hadir) pertemuan pra- inspeksi pada pemeriksaan kecelakaan tambang/ kejadian berbahaya/ asus lingkungan; 19. data dan telaahan kualitas lingkungan atau melakukan pengujian peralatan yang berhubungan dengan kecelakaan tambang kejadian berbahaya/kasus lingkungan; 20. hasil wawancara (keterangan) saksi pada pemeriksaan kecelakaan tambang/kejadian berbahaya/kasus lingkungan; 21. analisis penyebab kejadian pada pemeriksaan kecelakaan tambang/kejadian berbahaya/kasus lingkungan; 22. kesimpulan hasil pemeriksaan dan tindakan koreksi hasil pemeriksaan kecelakaan tambang/ kejadian berbahaya/kasus lingkungan; 23. bahan presentasi hasil pemeriksaan kecelakaan tambang/kejadian berbahaya/kasus lingkungan; 24. bahan tindakan koreksi dan salinan pendaftaran dalam Buku Tambang; 25. data objek inspeksi atau pemeriksaan kejadian bencana pertambangan; 26. sketsa lokasi bencana pertambangan; 27. hasil wawancara saksi pada pemeriksaan kejadian bencana pertambangan; 28. hasil rekonstruksi (kronologis) kejadian bencana pertambangan; 29. data peralatan yang berhubungan dengan bencana pertambangan; 30. data sarana tanggap darurat atau pengelolaan lingkungan yang berhubungan dengan bencana pertambangan; 31. telaahan prosedur kerja standar yang berhubungan dengan bencana pertambangan; 32. peta sebaran dampak dari terjadinya bencana pertambangan; 33. laporan hasil inspeksi rutin; 34. laporan hasil analisis dan evaluasi pelaksanaan reklamasi kegiatan usaha pertambangan; 35. laporan hasil analisis dan evaluasi hasil inspeksi pascatambang kegiatan usaha pertambangan; 36. laporan hasil pemeriksaan kecelakaan tambang/ kejadian berbahaya/kasus lingkungan; 37. laporan hasil pengujian kelayakan operasi peralatan pertambangan; 38. telaahan dan checklist data studi/kajian teknis dalam rangka persetujuan atau pengecualian; 39. telaahan dan hasil evaluasi dokumen permohonan persetujuan penggunaan teknologi baru dalam pelaksanaan operasi pertambangan; 40. hasil evaluasi perencanaan teknik eksplorasi serta penghitungan sumber daya dan cadangan; 41. hasil evaluasi perencanaan recovery penambangan; 42. hasil evaluasi pendataan sumber daya serta cadangan mineral/batubara yang tidak tertambang; 43. hasil evaluasi perencanaan program keselamatan, kesehatan dan/atau lingkungan kerja; 44. hasil evaluasi perencanaan pemeliharaan sarana, prasarana, instalasi dan peralatan pertambangan; 45. hasil evaluasi rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan; 46. hasil evaluasi perencanaan recovery pengolahan; 47. hasil evaluasi pendataan dan pengelolaan sisa hasil pengolahan dan/atau pemurnian; 48. laporan hasil evaluasi dan analisis teori/metode inspeksi yang ada; dan 49. laporan hasil evaluasi dan analisis teori/metode pengujian yang ada; dan d. Inspektur Tambang Ahli Utama, meliputi: 1. sistem pelaksanaan komisioning instalasi/ peralatan pertambangan; 2. laporan/Berita Acara komisioning tambang; 3. laporan/Berita Acara komisioning pengolahan dan/atau pemurnian; 4. hasil evaluasi dan rekomendasi sistem manajemen kontraktor (contractor manajemen system) pemegang Izin Usaha Pertambangan dengan pemegang Izin Usaha Jasa Pertambangan/Surat Keterangan Terdaftar; 5. hasil evaluasi dan rekomendasi materi uji kompetensi pengawas kegiatan usaha pertambangan 6. hasil evaluasi dan analisis penerapan sistem manajemen keselamatan pertambangan; 7. hasil evaluasi dan analisis penerapan sistem manajemen lingkungan pertambangan; 8. hasil evaluasi dan usulan rekomendasi perencanaan sistem manajemen keselamatan pertambangan; 9. hasil evaluasi dan usulan rekomendasi pelaksanaan sistem manajemen keselamatan pertambangan; 10. hasil evaluasi dan usulan rekomendasi perencanaan sistem manajemen lingkungan pertambangan; 11. hasil evaluasi dan usulan rekomendasi pelaksanaan sistem manajemen lingkungan pertambangan; 12. keterangan ahli atau menjadi saksi ahli terkait kasus kecelakaan tambang, kejadian berbahaya, kasus lingkungan dan bencana pertambangan; 13. rencana strategis pencegahan dan mitigasi bencana pertambangan; 14. hasil analisis kualitas lingkungan yang berhubungan dengan bencana pertambangan; 15. hasil analisis dan justifikasi penyebab kejadian pada pemeriksaan bencana pertambangan; 16. kesimpulan hasil pemeriksaan/investigasi dan konsep tindakan koreksi/rekomendasi hasil pemeriksaan bencana pertambangan 17. bahan presentasi dan pendaftaran dalam Buku Tambang tindakan koreksi pada pemeriksaan bencana pertambangan; 18. dokumen rencana pemeriksaan kejadian bencana pertambangan; 19. laporan hasil pemeriksaan bencana pertambangan 20. hasil evaluasi dan usulan rekomendasi persetujuan atau pengecualian terhadap studi/kajian teknis kegiatan pertambangan; 21. hasil analisis dan kesimpulan/rekomendasi penggunaan teknologi baru pertambangan; 22. hasil evaluasi evaluasi tingkat keselamatan pertambangan mineral dan batubara 23. hasil evaluasi dan usulan rekomendasi perencanaan penambangan mineral atau batubara; 24. hasil evaluasi dan usulan rekomendasi perencanaan pengangkutan mineral atau batubara; 25. hasil evaluasi dan usulan rekomendasi perencanaan pengolahan dan/atau pemurnian; 26. hasil evaluasi dan usulan rekomendasi perencanaan pengelolaan/pemanfaatan mineral kadar rendah; 27. hasil evaluasi dan usulan rekomendasi perencanaan pengelolaan/pemanfaatan batubara kualitas rendah; 28. hasil evaluasi dan usulan rekomendasi perencanaan pengelolaan/pemanfaatan mineral ikutan; 29. hasil evaluasi dan usulan rekomendasi perencanaan pengelolaan/pemanfaatan cadangan marjinal; 30. hasil evaluasi dan usulan rekomendasi perencanaan pengamanan instalasi pertambangan; 31. hasil evaluasi dan usulan rekomendasi program reklamasi kegiatan usaha pertambangan skala nasional; 32. hasil evaluasi dan usulan rekomendasi program pascatambang kegiatan usaha pertambangan skala nasional; 33. laporan bimbingan teknis kepada Inspektur Tambang yang berada di bawah jenjang jabatannya; 34. teori/metoda baru untuk pengembangan teknik inspeksi pertambangan; 35. teori/metoda baru untuk pengujian peralatan tambang; 36. teori/metoda baru untuk pengembangan teknik pengujian lingkungan kerja pertambangan; 37. hasil pembaharuan metode/sistem yang memiliki nilai perbaikan/penyempurnaan secara nyata terhadap metode/sistem inspeksi tambang yang telah ada; dan 38. laporan hasil penerapan teori/metode/sistem baru hasil pengembangan/penyempurnaan/ pembaharuan sendiri dalam bidang inspeksi tambang.

Pasal 9

Pasal 10

BAB VI

PENGANGKATAN DALAM JABATAN

Pasal 11

Koreksi

Pejabat yang Berwenang mengangkat dalam Jabatan Fungsional Inspektur Tambang yaitu pejabat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Koreksi

Pengangkatan PNS ke dalam Jabatan Fungsional Inspektur Tambang dilakukan melalui pengangkatan: 1. pengangkatan pertama; 2. perpindahan dari jabatan lain; 3. penyesuaian (inpassing): dan 4. promosi.

Pasal 13

(1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Inspektur Tambang melalui pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. berstatus PNS; b. memiliki integritas dan moralitas yang baik; c. sehat jasmani dan rohani; d. berijazah paling rendah Sarjana (S-1) atau Diploma IV (D-IV) bidang Teknik Pertambangan/ Teknik Geologi/ Teknik Sipil/ Teknik Mesin/ Teknik Kimia/ Teknik Fisika/ Teknik Lingkungan/ Teknik Elektro/ Teknik Metalurgi/ Teknik Geodesi/ Teknik Geofisika/ Teknik Industri/ Teknik Perminyakan atau Diploma IV (D-IV) Keinspekturan Tambang, dan kualifikasi lain yang ditentukan oleh Instansi Pembina; e. mengikuti dan lulus uji Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai dengan standar kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina; dan f. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir. (2) Pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengangkatan untuk mengisi lowongan kebutuhan Jabatan Fungsional Inspektur Tambang dari Calon PNS. (3) Calon PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah diangkat sebagai PNS paling lama 1 (satu) tahun dan telah mengikuti dan lulus uji kompetensi, paling lama 1 (satu) tahun diangkat dalam Jabatan Fungsional Inspektur Tambang. (4) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling lama 3 (tiga) tahun setelah diangkat harus mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang pengawasan keteknikan dan lingkungan pertambangan. (5) Inspektur Tambang yang belum mengikuti dan/atau tidak lulus pendidikan dan pelatihan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberhentikan dari jabatannya.

Pasal 14

Pasal 15

(1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Inspektur Tambang melalui penyesuaian (inpassing) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c, harus memenuhi syarat sebagai berikut: a. berstatus PNS; b. memiliki integritas dan moralitas yang baik; c. sehat jasmani dan rohani; d. berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma IV (DIV); e. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang pengawasan keteknikan dan lingkungan pertambangan paling kurang 2 (dua) tahun; dan f. nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir. (2) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Inspektur Tambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila PNS yang pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, memiliki pengalaman dan masih melaksanakan tugas di bidang pengawasan keteknikan dan lingkungan pertambangan berdasarkan keputusan Pejabat yang Berwenang. (3) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Inspektur Tambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan jenjang jabatan yang akan diduduki. (4) Angka Kredit Kumulatif untuk penyesuaian (inpassing) dalam Jabatan Fungsional Inspektur Tambang, tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (5) Angka Kredit Kumulatif yang tercantum dalam Lampiran V, hanya berlaku 1 (satu) kali selama masa penyesuaian (inpassing). (6) Tata cara penyesuaian (inpassing) ditetapkan lebih lanjut oleh Instansi Pembina.

Pasal 16

(1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Inspektur Tambang melalui promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. mengikuti dan lulus uji Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai dengan standar kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina; dan b. nilai prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir. (2) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Inspektur Tambang melalui promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan kebutuhan untuk jenjang jabatan fungsional yang akan diduduki. (3) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Inspektur Tambang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB Ketiga

Pengangkatan Perpindahan dari Jabatan Lain

Pasal 14

Koreksi

(1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Inspektur Tambang melalui perpindahan dari jabatan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. berstatus PNS; b. memiliki integritas dan moralitas yang baik; c. sehat jasmani dan rohani; d. berijazah paling rendah Sarjana (S-1) atau Diploma IV (D-IV) bidang Teknik Pertambangan/ Teknik Geologi/ Teknik Sipil/ Teknik Mesin/ Teknik Kimia/ Teknik Fisika/ Teknik Lingkungan/ Teknik Elektro/ Teknik Metalurgi/ Teknik Geodesi/ Teknik Geofisika/ Teknik Industri/ Teknik Perminyakan atau Diploma IV (D-IV) Keinspekturan Tambang, dan kualifikasi lain yang ditentukan oleh Instansi Pembina; e. mengikuti dan lulus uji Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai standar kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina; f. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang pengawasan keteknikan dan lingkungan pertambangan paling sedikit 2 (dua) tahun; g. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan h. berusia paling tinggi: 1) 53 (lima puluh tiga) tahun bagi yang akan menduduki Jabatan Fungsional Inspektur Tambang Ahli Pertama dan Inspektur Tambang Ahli Muda; 2) 55 (lima puluh lima) tahun bagi yang akan menduduki Jabatan Fungsional Inspektur Tambang Ahli Madya; dan 3) 60 (enam puluh) tahun bagi yang akan menduduki Jabatan Fungsional Inspektur Tambang Ahli Utama bagi PNS yang telah menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi. (2) Pengangkatan Jabatan Fungsional Inspektur Tambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan kebutuhan untuk jenjang jabatan fungsional yang akan diduduki. (3) Pangkat yang ditetapkan bagi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sama dengan pangkat yang dimilikinya, dan jenjang jabatan ditetapkan sesuai dengan jumlah Angka Kredit yang ditetapkan oleh Pejabat yang Berwenang MENETAPKAN Angka Kredit. (4) Jumlah Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dari unsur utama dan unsur penunjang.

BAB IX

PENILAIAN KINERJA

Pasal 19

Koreksi

(1) Pada awal tahun, setiap Inspektur Tambang wajib menyusun SKP yang akan dilaksanakan dalam 1 (satu) tahun berjalan. (2) SKP Inspektur Tambang disusun berdasarkan penetapan kinerja unit kerja yang bersangkutan. (3) SKP untuk masing-masing jenjang jabatan diambil dari kegiatan sebagai turunan dari penetapan kinerja unit dengan mendasarkan kepada tingkat kesulitan dan syarat kompetensi untuk masing-masing jenjang jabatan. (4) SKP yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disetujui dan ditetapkan oleh atasan langsung.

Pasal 20

(1) Penilaian kinerja Jabatan Fungsional Inspektur Tambang bertujuan untuk menjamin objektivitas pembinaan yang didasarkan sistem prestasi dan sistem karier. (2) Penilaian kinerja Jabatan Fungsional Inspektur Tambang dilakukan berdasarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi, dengan memperhatikan target, capaian, hasil dan manfaat yang dicapai, serta perilaku PNS. (3) Penilaian kinerja Jabatan Fungsional Inspektur Tambang dilakukan secara objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan. (4) Penilaian kinerja Jabatan Fungsional Inspektur Tambang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh atasan langsung.

Pasal 21

(1) Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ditetapkan berdasarkan pencapaian Angka Kredit setiap tahun. (2) Pencapaian Angka Kredit Kumulatif digunakan sebagai salah satu syarat untuk kenaikan pangkat dan/atau kenaikan jabatan. (3) Pencapaian Angka Kredit Kumulatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan penjumlahan pencapaian Angka Kredit pada setiap tahun.

Pasal 22

(1) Inspektur Tambang setiap tahun harus mengumpulkan Angka Kredit dari unsur diklat, tugas jabatan, pengembangan profesi, dan unsur penunjang dengan jumlah Angka Kredit paling sedikit: a. 12,5 (dua belas koma lima) untuk Inspektur Tambang Ahli Pertama; b. 25 (dua puluh lima) untuk Inspektur Tambang Ahli Muda; c. 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) untuk Inspektur Tambang Ahli Madya; dan d. 50 (lima puluh) untuk Inspektur Tambang Ahli Utama. (2) Jumlah Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, tidak berlaku bagi Inspektur Tambang Ahli Utama yang memiliki pangkat tertinggi dalam jenjang jabatan yang didudukinya. (3) Jumlah Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar dalam penilaian SKP.

Pasal 23

(1) Jumlah Angka Kredit Kumulatif paling kurang yang harus dipenuhi untuk dapat diangkat dalam jabatan dan kenaikan jabatan dan/atau pangkat Inspektur Tambang, untuk: a. Inspektur Tambang dengan pendidikan Sarjana (S1) atau Diploma IV tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; b. Inspektur Tambang dengan pendidikan Magister (S2) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; dan c. Inspektur Tambang dengan pendidikan Doktor (S3) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (2) Jumlah Angka Kredit Kumulatif yang harus dicapai Inspektur Tambang, yaitu: a. paling rendah 80% (delapan puluh persen) Angka Kredit berasal dari unsur utama, tidak termasuk sub unsur pendidikan formal; dan b. paling tinggi 20% (dua puluh persen) Angka Kredit berasal dari unsur penunjang.

Pasal 24

(1) Inspektur Tambang Ahli Muda, yang akan naik jenjang jabatan setingkat lebih tinggi menjadi Inspektur Tambang Ahli Madya, Angka Kredit yang disyaratkan paling rendah 6 (enam) berasal dari sub-unsur pengembangan profesi. (2) Inspektur Tambang Ahli Madya yang akan naik jenjang jabatan setingkat lebih tinggi menjadi Inspektur Tambang Ahli Utama, Angka Kredit yang disyaratkan 12 (dua belas) dari sub-unsur pengembangan profesi.

Pasal 25

(1) Inspektur Tambang yang memiliki Angka Kredit melebihi Angka Kredit yang disyaratkan untuk kenaikan jabatan dan/atau pangkat setingkat lebih tinggi, kelebihan Angka Kredit tersebut dapat diperhitungkan untuk kenaikan jabatan dan/atau pangkat berikutnya. (2) Inspektur Tambang yang pada tahun pertama telah memenuhi atau melebihi Angka Kredit yang disyaratkan untuk kenaikan jabatan dan/atau pangkat dalam masa pangkat yang didudukinya, pada tahun kedua diwajibkan mengumpulkan paling sedikit 20% (dua puluh persen) Angka Kredit dari jumlah Angka Kredit yang disyaratkan untuk kenaikan jabatan dan/atau pangkat setingkat lebih tinggi yang berasal dari kegiatan tugas jabatan.

Pasal 26

Inspektur Tambang Ahli Utama yang menduduki pangkat tertinggi dari jabatannya, setiap tahun sejak menduduki pangkatnya wajib mengumpulkan paling sedikit 25 (dua puluh lima) Angka Kredit dari kegiatan jabatan pokok dan pengembangan profesi.

Pasal 27

(1) Inspektur Tambang yang secara bersama-sama membuat Karya Tulis/Karya Ilmiah di bidang Tambang, diberikan Angka Kredit dengan ketentuan sebagai berikut: a. apabila terdiri dari 2 (dua) orang penulis, pembagian Angka Kredit yaitu 60% (enam puluh persen) bagi penulis utama dan 40% (empat puluh persen) bagi penulis pembantu; b. apabila terdiri dari 3 (tiga) orang penulis, pembagian Angka Kredit yaitu 50% (lima puluh persen) bagi penulis utama dan masing-masing 25% (dua puluh lima persen) bagi penulis pembantu; dan c. apabila terdiri dari 4 (empat) orang penulis, pembagian Angka Kredit yaitu 40% (empat puluh persen) bagi penulis utama dan masing-masing 20% (dua puluh persen) bagi penulis pembantu. (2) Jumlah penulis pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling banyak 3 (tiga) orang.

BAB XI

PEJABAT YANG MENGUSULKAN ANGKA KREDIT, PEJABAT YANG BERWENANG MENETAPKAN ANGKA KREDIT DAN TIM PENILAI

Pasal 29

Koreksi

Usul penetapan Angka Kredit Inspektur Tambang diajukan oleh: a. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di bidang Kesekretariatan pada Direktorat Jenderal yang membidangi Mineral dan Batubara kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi mineral dan batubara untuk Angka Kredit Inspektur Tambang Ahli Madya dan Inspektur Tambang Ahli Utama; b. Pejabat Administrator yang membidangi kepegawaian pada Direktorat Jenderal yang membidangi Mineral dan Batubara kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di bidang Kesekretariatan pada Direktorat Jenderal yang membidangi Mineral dan Batubara untuk mengusulkan Angka Kredit Inspektur Tambang Ahli Pertama dan Inspektur Tambang Ahli Muda di lingkungan Direktorat Jenderal yang membidangi Mineral dan Batubara; c. Kepala Dinas Provinsi yang membidangi pertambangan mineral dan batubara kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi mineral dan batubara untuk Angka Kredit Inspektur Tambang Ahli Madya dan Inspektur Tambang Ahli Utama yang ditempatkan di dinas provinsi yang membidangi pertambangan mineral dan batubara; dan d. Pejabat Administrator yang membidangi kepegawaian pada Dinas yang membidangi pertambangan mineral dan batubara di Provinsi kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di bidang Kesekretariatan pada Direktorat Jenderal yang membidangi Mineral dan Batubara untuk mengusulkan Angka Kredit Inspektur Tambang Ahli Pertama dan Inspektur Tambang Ahli Muda yang ditempatkan di dinas provinsi yang membidangi pertambangan mineral dan batubara.

Pasal 30

Pejabat yang Berwenang MENETAPKAN Angka Kredit, yaitu: a. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi mineral dan batubara bagi Inspektur Tambang Ahli Madya dan Inspektur Tambang Ahli Utama; dan b. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di bidang Kesekretariatan pada Direktorat Jenderal yang membidangi Mineral dan Batubara bagi Inspektur Tambang Ahli Pertama dan Inspektur Tambang Ahli Muda.

Pasal 31

Dalam menjalankan tugasnya, pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dibantu oleh: a. Tim Penilai Pusat bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi mineral dan batubara untuk Angka Kredit Inspektur Tambang Ahli Madya dan Inspektur Tambang Ahli Utama; dan b. Tim Penilai Unit Kerja bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di bidang Kesekretariatan pada Direktorat Jenderal yang membidangi Mineral dan Batubara untuk Angka Kredit Inspektur Tambang Ahli Pertama dan Inspektur Tambang Ahli Muda.

Pasal 32

(1) Tim Penilai terdiri atas pejabat yang berasal dari unsur teknis yang membidangi keteknikan dan lingkungan pertambangan mineral dan batubara, unsur kepegawaian, dan unsur Inspektur Tambang. (2) Susunan keanggotaan Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut: a. seorang Ketua merangkap anggota; b. seorang Sekretaris merangkap anggota; dan c. paling sedikit 3 (tiga) orang anggota. (3) Susunan Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus berjumlah ganjil. (4) Ketua Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, paling rendah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama atau Inspektur Tambang Ahli Madya. (5) Sekretaris Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, harus berasal dari unsur kepegawaian di lingkungan Direktorat Jenderal yang membidangi mineral dan batubara. (6) Anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, paling sedikit 2 (dua) orang dari Inspektur Tambang. (7) Syarat untuk menjadi anggota Tim Penilai, yaitu: a. Menduduki jabatan/pangkat paling rendah sama dengan jabatan/pangkat Inspektur Tambang yang dinilai; b. memiliki keahlian serta kemampuan untuk menilai kinerja Inspektur Tambang; dan c. dapat aktif melakukan penilaian. (8) Apabila jumlah anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak dapat dipenuhi dari pejabat fungsional Inspektur Tambang, maka anggota Tim Penilai dapat diangkat dari PNS lain yang memiliki kompetensi untuk menilai kinerja pejabat fungsional Inspektur Tambang. (9) Pembentukan dan susunan Anggota Tim Penilai ditetapkan oleh: a. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi mineral dan batubara untuk Tim Penilai Pusat; dan b. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di bidang Kesekretariatan pada Direktorat Jenderal yang membidangi Mineral dan Batubara untuk Tim Penilai Unit Kerja.

Pasal 33

Tata kerja Tim Penilai dan tata cara penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Inspektur Tambang ditetapkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral selaku Pimpinan Instansi Pembina Jabatan Fungsional Inspektur Tambang.

BAB Ketiga

Tim Penilai

Pasal 31

Koreksi

Pasal 32

Pasal 33

BAB XVI

INSTANSI PEMBINA DAN TUGAS INSTANSI PEMBINA

Pasal 39

Koreksi

Instansi Pembina Jabatan Fungsional Inspektur Tambang yaitu Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

Pasal 40

Koreksi

(1) Instansi pembina berperan sebagai pengelola Jabatan Fungsional Inspektur Tambang yang bertanggung jawab untuk menjamin terwujudnya standar kualitas dan profesionalitas jabatan. (2) Instansi Pembina mempunyai tugas sebagai berikut: a. menyusun pedoman formasi Jabatan Fungsional Inspektur Tambang; b. menyusun standar kompetensi Jabatan Fungsional Inspektur Tambang; c. menyusun petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis Jabatan fungsional Inspektur Tambang; d. menyusun standar kualitas hasil kerja dan pedoman penilaian kualitas hasil kerja pejabat Fungsional Inspektur Tambang; e. menyusun pedoman penulisan karya tulis/karya ilmiah yang bersifat inovatif di bidang tugas jabatan Fungsional Inspektur Tambang; f. menyusun kurikulum pelatihan Jabatan Fungsional Inspektur Tambang; g. menyelenggarakan pelatihan Jabatan Fungsional Inspektur Tambang; h. membina penyelenggaraan pelatihan Jabatan Fungsional Inspektur Tambang; i. menyelenggarakan uji kompetensi Jabatan Fungsional Inspektur Tambang; j. menganalisis kebutuhan pelatihan fungsional di bidang tugas Jabatan Jabatan Fungsional Inspektur Tambang; k. melakukan sosialisasi petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis Jabatan fungsional Inspektur Tambang; l. mengembangkan sistem informasi Jabatan Fungsional Inspektur Tambang; m. memfasilitasi pelaksanaan tugas pokok Jabatan Fungsional Inspektur Tambang; n. memfasilitasi pembentukan organisasi profesi Jabatan Fungsional Inspektur Tambang; o. memfasilitasi penyusunan dan penetapan kode etik profesi dan kode perilaku Jabatan Fungsional Inspektur Tambang; p. melakukan akreditasi pelatihan fungsional dengan mengacu kepada ketentuan yang telah ditetapkan oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN); dan q. melakukan pemantauan dan evaluasi dalam rangka penjaminan kualitas Jabatan Fungsional Inspektur Tambang. (3) Instansi pembina dalam rangka melaksanakan tugas pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf i, huruf k, huruf l, huruf m, huruf n, huruf o, dan huruf q, menyampaikan hasil pelaksanaan pembinaan Jabatan Fungsional Inspektur Tambang secara berkala sesuai dengan perkembangan pelaksanaan pembinaan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan tembusan Kepala Badan Kepegawaian Negara. (4) Instansi Pembina menyampaikan secara berkala setiap tahun pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, huruf g, huruf h, huruf j, dan huruf p kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan tembusan Kepala Lembaga Administrasi Negara. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan uji kompetensi Jabatan Fungsional Inspektur Tambang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i diatur dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.

BAB XIX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

Koreksi

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan pembebasan sementara Pejabat Fungsional Inspektur Tambang dikarenakan tidak dapat mengumpulkan Angka Kredit yang disyaratkan untuk kenaikan pangkat/jabatan setingkat lebih tinggi sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 22/KEP/M.PAN/4/2002 tentang Jabatan Fungsional Inspektur Tambang dan Angka Kreditnya, dinyatakan tidak berlaku dan PNS yang bersangkutan diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Inspektur Tambang.

Pasal 46

Prestasi kerja yang telah dilaksanakan dan dinilai berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 22/KEP/M.PAN/4/2002 tentang Jabatan Fungsional Inspektur Tambang dan Angka Kreditnya, dinyatakan tetap berlaku.

Pasal 47

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Jabatan Fungsional Inspektur Tambang diatur dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Pasal 48

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, semua peraturan yang merupakan ketentuan pelaksanaan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 22/KEP/M.PAN/4/2002 tentang Jabatan Fungsional Inspektur Tambang dan Angka Kreditnya dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diubah berdasarkan Peraturan Menteri ini.

Pasal 49

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 22/KEP/M.PAN/4/2002 tentang Jabatan Fungsional Inspektur Tambang dan Angka Kreditnya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 50

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 11 Desember 2017 MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA, ttd ASMAN ABNUR Diundangkan di Jakarta pada tanggal 20 Desember 2017 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd WIDODO EKATJAHJANA

Peraturan Menteri Nomor 36 Tahun 2017 tentang Jabatan Fungsional Inspektur Tambang

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

BAB Kesatu

Pasal 2

BAB Kedua

Pasal 3

BAB III

Pasal 4

BAB IV

Pasal 5

Pasal 6

BAB Kesatu

Pasal 5

BAB Kedua

Pasal 6

BAB V

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

BAB Kesatu

Pasal 7

BAB Kedua

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

BAB VI

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

BAB Kesatu

Pasal 11

Pasal 12

BAB Kedua

Pasal 13

BAB Ketiga

Pasal 14

BAB Keempat

Pasal 15

BAB Kelima

Pasal 16

BAB VII

Pasal 17

BAB VIII

Pasal 18

BAB IX

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

BAB X

Pasal 28

BAB XI

Pasal 29

Pasal 30

Pasal 31

Pasal 32

Pasal 33

BAB Kesatu

Pasal 29

BAB Kedua

Pasal 30

BAB Ketiga

Pasal 31

Pasal 32

Pasal 33