Jabatan Fungsional Pemeriksa Perlindungan Varietas Tanama…

Pasal 2

Jabatan Fungsional Pemeriksa PVT termasuk dalam rumpun ilmu hayat.

Pasal 3

(1) Pemeriksa PVT berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional di bidang pemeriksaan PVT pada instansi pemerintah yang membidangi PVT. (2) Pemeriksa PVT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jabatan karier.

Pasal 4

Tugas pokok Jabatan Fungsional Pemeriksa PVT yakni melakukan pemeriksaan PVT yang meliputi persiapan, pelaksanaan, pemantauan dan pengevaluasian, serta pengembangan metode di bidang pemeriksaan PVT.

Pasal 5

Koreksi

(1) Instansi Pembina jabatan fungsional Pemeriksa PVT yaitu Kementerian Pertanian. (2) Instansi Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewajiban antara lain: a. menyusun ketentuan pelaksanaan dan ketentuan teknis Jabatan Fungsional Pemeriksa PVT; b. MENETAPKAN pedoman formasi Jabatan Fungsional Pemeriksa PVT; c. MENETAPKAN standar kompetensi Jabatan Fungsional Pemeriksa PVT; d. menyusun kurikulum pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis di bidang pemeriksaan PVT; e. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis di bidang pemeriksaan PVT; f. melakukan pengkajian dan pengusulan tunjangan Jabatan Fungsional Pemeriksa PVT; g. melakukan sosialisasi Jabatan Fungsional Pemeriksa PVT, ketentuan pelaksanaannya, dan ketentuan teknisnya; h. mengembangkan sistem informasi Jabatan Fungsional Pemeriksa PVT; www.djpp.kemenkumham.go.id i. memfasilitasi pelaksanaan Jabatan Fungsional Pemeriksa PVT; j. memfasilitasi pembentukan organisasi profesi Pemeriksa PVT; k. memfasilitasi penyusunan dan penetapan etika profesi dan kode etik Pemeriksa PVT; dan l. melakukan monitoring dan evaluasi Jabatan Fungsional Pemeriksa PVT. (3) Instansi pembina dalam rangka melaksanakan tugas pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan hasil pelaksanaan pembinaan jabatan fungsional Pemeriksa PVT secara berkala sesuai dengan perkembangan pelaksanaan pembinaan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan tembusan Kepala Badan Kepegawaian Negara.

Pasal 6

Koreksi

(1) Jabatan Pemeriksa PVT dari yang paling rendah sampai dengan yang paling tinggi, yaitu: a. Pemeriksa PVT Pertama; b. Pemeriksa PVT Muda; dan c. Pemeriksa PVT Madya. (2) Pangkat, golongan ruang Jabatan Fungsional Pemeriksa PVT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu: a. Pemeriksa PVT Pertama, pangkat: 1) Penata Muda, golongan ruang III/a; dan 2) Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b. b. Pemeriksa PVT Muda, pangkat: 1) Penata, golongan ruang III/c; dan 2) Penata Tingkat I, golongan ruang III/d. c. Pemeriksa PVT Madya, pangkat: 1) Pembina, golongan ruang IV/a; 2) Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b; dan 3) Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c. (3) Pangkat, golongan ruang untuk masing-masing Jabatan Fungsional Pemeriksa PVT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan jumlah angka kredit yang ditetapkan. www.djpp.kemenkumham.go.id (4) Penetapan jabatan untuk pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa PVT berdasarkan jumlah angka kredit yang dimiliki setelah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang MENETAPKAN angka kredit sehingga jenjang jabatan dan pangkat, golongan ruang dapat tidak sesuai dengan jabatan dan pangkat, golongan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 7

Koreksi

(1) Unsur kegiatan Jabatan Fungsional Pemeriksa PVT yang dapat dinilai angka kreditnya, terdiri atas: a. Unsur utama; dan b. Unsur penunjang. (2) Unsur utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas sub unsur: a. Pendidikan; b. Tugas pokok; dan c. Pengembangan profesi. (3) Sub unsur Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri atas: a. Pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar; b. Pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis di bidang pemeriksaan PVT serta memperoleh surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan (STTPP) atau sertifikat; dan c. Pendidikan dan pelatihan prajabatan. (4) Sub unsur Tugas Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdiri atas: a. Persiapan; b. Pelaksanaan; c. Pemantauan dan pengevaluasian; dan d. Pengembangan metode di bidang pemeriksaan PVT. (5) Sub unsur Pengembangan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, terdiri atas: a. Pembuatan karya tulis/karya ilmiah di bidang pemeriksaan PVT; b. Penerjemahan/penyaduran buku dan bahan lainnya di bidang pemeriksaan PVT; dan www.djpp.kemenkumham.go.id c. Pembuatan buku pedoman/petunjuk pelaksanaan/ petunjuk teknis di bidang pemeriksaan PVT. (6) Unsur Penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas: a. Pengajar/pelatih dalam bidang pemeriksaan PVT; b. Peran serta dalam seminar/lokakarya di bidang pemeriksaan PVT; c. Pemberian konsultasi/bimbingan di bidang pemeriksaan PVT yang bersifat konsep; d. Keanggotaan dalam Tim Penilai; e. Perolehan penghargaan/tanda jasa; f. Keanggotaan dalam organisasi profesi; dan g. Perolehan gelar kesarjanaan lainnya. (7) Rincian kegiatan dan angka kredit masing-masing unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 8

Koreksi

(1) Rincian kegiatan Pemeriksa PVT sesuai dengan jenjang jabatan, sebagai berikut: a. Pemeriksa PVT Pertama: 1. melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen permohonan hak PVT dalam rangka pemeriksaan kelengkapan, kebenaran dokumen dan persyaratan permohonan hak PVT sesuai ketentuan persyaratan yang berlaku; 2. melakukan pemeriksaan kebenaran dokumen permohonan hak PVT untuk penamaan dalam rangka pemeriksaan kelengkapan, kebenaran dokumen dan persyaratan permohonan hak PVT sesuai ketentuan persyaratan yang berlaku; 3. melakukan pemeriksaan kebenaran dokumen permohonan hak PVT meliputiasal usul dan skema pemuliaan dalam rangka pemeriksaan kelengkapan, kebenaran dokumen dan persyaratan permohonan hak PVT sesuai ketentuan persyaratan yang berlaku; 4. melakukan pemeriksaan kebenaran dokumen permohonan hak PVT untukpersyaratan lainnya dalam rangka pemeriksaan www.djpp.kemenkumham.go.id kelengkapan, kebenaran dokumen dan persyaratan permohonan hak PVT sesuai ketentuan persyaratan yang berlaku; 5. melakukan verifikasi terhadap foto karakter unik varietas kandidat; 6. melakukan klarifikasi pada pemohon untuk memberikan tambahan penjelasan yang diperlukan; 7. menyusun bahan daftar umum dan berita resmi PVT untuk penerimaan permohonan hak PVT; 8. menyusun daftar umum dan berita resmi pada tahap pengumuman permohonan hak PVT; 9. membuat pernyataan berakhirnya masa pengumuman permohonan hak PVT; 10. menyiapkan bahan dan alat pengamatan; 11. melakukan pemeriksaan terhadap proses penanaman; 12. melakukan pengukuran karakter kuantitatif tanaman per varietas pada fase vegetatif; 13. melakukan pengukuran karakter kuantitatif tanaman per varietas pada fase generatif; 14. melakukan pengukuran karakter kuantitatif tanaman per varietas pada fase pasca panen; 15. melakukan pengamatan visual karakter kualitatif dan pseudokualitatif per varietas pada fase benih; 16. melakukan pengamatan visual karakter kualitatif dan pseudokualitatif per varietas pada fase vegetatif; 17. melakukan pengamatan visual karakter kualitatif dan pseudokualitatif per varietas pada fase generatif; 18. melakukan pengamatan visual karakter kualitatif dan pseudokualitatif per varietas pada fase pasca panen; 19. melakukan dokumentasi dan/atau analisis terhadap foto varietas tanaman yang di uji; 20. melakukan interpretasi hasil uji laboratorium kandungan senyawa kimiawi; 21. melakukan tabulasi dan analisis statistik karakter kuantitatif; 22. melakukan interpretasi hasil pengujian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT); 23. menyusun laporan pemeriksaan substantif; www.djpp.kemenkumham.go.id 24. melakukan kompilasi data mentah hasil pemeriksaan substantif; 25. menyusun bahan daftar umum dan berita resmi PVT untuk pemberian/penolakan hak PVT/putusan komisi banding; 26. melakukan penelusuran pihak pemegang hak PVT dalam rangka pemantauan dan evaluasi varietas yang telah memperoleh hak PVT; 27. melakukan verifikasi konsistensi deskripsi tanaman, kebaruan, keunikan,keseragaman dan kestabilan varietas dengan hasil pemeriksaan substantif dalam rangka pemantauan dan evaluasi varietas yang telah memperoleh hak PVT; 28. melakukan pemantauan ketersediaan benih varietas yang telah mendapatkan hak PVT dalam rangka pemantauan dan evaluasi varietas yang telah memperoleh hak PVT; 29. menyusun bahan berita resmi PVT dalam rangka pembatalan hak PVT dan dicatat dalam daftar umum; 30. menyusun bahan berita resmi PVT dalam rangka pencabutan hak PVT dan dicatat dalam daftar umum; 31. melakukan inventarisasi laporan; 32. melaporkan hasil inventarisasi laporan kepada atasan penyidikan; 33. melakukan penanganan tempat kejadian perkara (TKP); 34. melakukan penyelidikan dan pemeriksaan; 35. mengumpulkan dan menyimpan barang bukti; 36. mencari tersangka; 37. meminta keterangan pada saksi, tersangka dan saksi ahli; 38. menyusun berita acara pemeriksaan; 39. melakukan gelar perkara; 40. menyusun laporan hasil gelar perkara; 41. melaporkan BAP ke penuntut umum bersama-sama POLRI; 42. menjadi saksi ahli; 43. melakukan inventarisasi keberadaan/koleksi benih/ konservasi varietas contoh dalam rangka pengidentifikasian varietas tanaman; 44. melakukan perencanaan simulasi pemeriksaan substantif dalam rangka penyusunan/ penyempurnaan PPU spesies tanaman; www.djpp.kemenkumham.go.id 45. melakukan persiapan simulasi pemeriksaan substantif dalam rangka penyusunan/ penyempurnaan PPU spesies tanaman; 46. melakukan penyusunan draft/penyempurnaan PPU dalam rangka penyusunan/penyempurnaan PPU spesies tanaman; dan 47. melakukan penyempurnaan PPU dalam rangka penyusunan/penyempurnaan PPU spesies tanaman. b. Pemeriksa PVT Muda: 1. menyusun laporan penarikan kembali dokumen permohonan hak PVT yang sedang dalam proses pemeriksaan administrasi; 2. melakukan klarifikasi kepada pemohon atas materi keberatan dari masyarakat; 3. menyusun rekomendasi teknis terhadap keberatan masyarakat dan sanggahan pemohon; 4. menyusun rencana pemeriksaan substantif; 5. melakukan pemeriksaan terhadap proses penanaman; 6. melakukan pengukuran karakter kuantitatif tanaman per varietas pada fase vegetatif; 7. melakukan pengukuran karakter kuantitatif tanaman per varietas pada fase generatif; 8. melakukan pengukuran karakter kuantitatif tanaman per varietas pada fase pasca panen; 9. melakukan pengamatan visual karakter kualitatif dan pseudokualitatif per varietas pada fase benih; 10. melakukan pengamatan visual karakter kualitatif dan pseudokualitatif per varietas pada fase vegetatif; 11. melakukan pengamatan visual karakter kualitatif dan pseudokualitatif per varietas pada fase generatif; 12. melakukan pengamatan visual karakter kualitatif dan pseudokualitatif per varietas pada fase pasca panen; 13. melakukan dokumentasi dan/atau analisis terhadap foto varietas tanaman yang di uji; 14. melakukan interpretasi hasil uji laboratorium kandungan senyawa kimiawi; 15. melakukan tabulasi dan analisis statistik karakter kuantitatif; 16. melakukan interpretasi hasil pengujian OPT; 17. menyusun laporan hasil pemeriksaan substantif; www.djpp.kemenkumham.go.id 18. melakukan penelusuran pihak pemegang hak PVT dalam rangka pemantauan dan evaluasi varietas yang telah memperoleh hak PVT; 19. melakukan verifikasi konsistensi deskripsi tanaman, kebaruan, keunikan, keseragaman dan kestabilan varietas dengan hasil pemeriksaan substantif dalam rangka pemantauan dan evaluasi varietas yang telah memperoleh hak PVT; 20. melakukan pemantauan ketersediaan benih varietas yang telah mendapatkan hak PVT dalam rangka pemantauan dan evaluasi varietas yang telah memperoleh hak PVT; 21. melakukan inventarisasi laporan; 22. melaporkan hasil inventarisasi laporan kepada atasan penyidikan; 23. melakukan penanganan tempat kejadian perkara (TKP); 24. melakukan penyelidikan dan pemeriksaan; 25. mengumpulkan dan menyimpan barang bukti; 26. mencari tersangka; 27. meminta keterangan pada saksi, tersangka dan saksi ahli; 28. menyusun berita acara pemeriksaan; 29. melakukan gelar perkara; 30. menyusun laporan hasil gelar perkara; 31. melaporkan BAP ke penuntut umum bersama-sama POLRI; 32. menjadi saksi ahli; 33. merencanakan kompilasi database varietas tanaman dalam rangka pengidentifikasian varietas tanaman; 34. melakukan eksplorasi data varietas tanaman dari berbagai sumber dalam rangka pengidentifikasian varietas tanaman; 35. menyusun sebaran data untuk menentukan notasi varietas contoh per karakter kuantitatif dalam rangka pengidentifikasian varietas tanaman; 36. melakukan perencanaan simulasi pemeriksaan substantif dalam rangka penyusunan/ penyempurnaan PPU spesies tanaman; 37. melakukan persiapan simulasi pemeriksaan substantif dalam rangka penyusunan/ penyempurnaan PPU spesies tanaman; www.djpp.kemenkumham.go.id 38. melakukan penyusunan draft/penyempurnaan PPU dalam rangka penyusunan/penyempurnaan PPU spesies tanaman; dan 39. melakukan penyempurnaan PPU dalam rangka penyusunan/penyempurnaan PPU spesies tanaman. c. Pemeriksa PVT Madya: 1. melakukan verifikasi kebenaran dokumen permohonan hak PVT dalam rangka pemeriksaan kelengkapan, kebenaran dokumen dan persyaratan permohonan hak PVT sesuai ketentuan persyaratan yang berlaku; 2. melakukan pemeriksaan terhadap proses penanaman; 3. melakukan pengukuran karakter kuantitatif tanaman per varietas pada fase vegetatif; 4. melakukan pengukuran karakter kuantitatif tanaman per varietas pada fase generatif; 5. melakukan pengukuran karakter kuantitatif tanaman per varietas pada fase pasca panen; 6. melakukan pengamatan visual karakter kualitatif dan pseudokualitatif per varietas pada fase benih; 7. melakukan pengamatan visual karakter kualitatif dan pseudokualitatif per varietas pada fase vegetatif; 8. melakukan pengamatan visual karakter kualitatif dan pseudokualitatif per varietas pada fase generatif; 9. melakukan pengamatan visual karakter kualitatif dan pseudokualitatif per varietas pada fase pasca panen; 10. melakukan dokumentasi dan/atau analisis terhadap foto varietas tanaman yang di uji; 11. melakukan interpretasi hasil uji laboratorium kandungan senyawa kimiawi; 12. melakukan tabulasi dan analisis statistik karakter kuantitatif; 13. melakukan interpretasi hasil pengujian OPT; 14. menyusun laporan hasil pemeriksaan substantif; 15. melakukan presentasi dalam sidang komisi PVT; 16. memberikan keterangan dalam sidang komisi banding; 17. melakukan penelusuran pihak pemegang hak PVT dalam rangka pemantauan dan evaluasi varietas yang telah memperoleh hak PVT; www.djpp.kemenkumham.go.id 18. melakukan verifikasi konsistensi deskripsi tanaman, kebaruan, keunikan,keseragaman dan kestabilan varietas dengan hasil pemeriksaan substantif dalam rangka pemantauan dan evaluasi varietas yang telah memperoleh hak PVT; 19. Melakukan pemantauan ketersediaan benih varietas yang telah mendapatkan hak PVT dalam rangka pemantauan dan evaluasi varietas yang telah memperoleh hak PVT; 20. menyusun laporan ketidaksesuaian deskripsi hasil uji BUSS dalam rangka pemprosesan pembatalan hak PVT; 21. menyusun berita acara pembatalan hak PVT dalam rangka pemprosesan pembatalan hak PVT; 22. menyusun rekomendasi pembatalan hak PVT dalam rangka pemprosesan pembatalan hak PVT; 23. menyusun laporan ketidaksesuaian deskripsi hasil pemeriksaan substantif dalam rangka pemprosesan pencabutan hak PVT; 24. menyusun rekomendasi pencabutan hak PVT dalam rangka pemprosesan pencabutan hak PVT; 25. menyusun berita acara pencabutan hak PVT dalam rangka pemprosesan pencabutan hak PVT; 26. melakukan inventarisasi laporan; 27. melaporkan hasil inventarisasi laporan kepada atasan penyidikan; 28. melakukan penanganan tempat kejadian perkara (TKP); 29. melakukan penyelidikan dan pemeriksaan; 30. mengumpulkan dan menyimpan barang bukti; 31. mencari tersangka; 32. meminta keterangan pada saksi, tersangka dan saksi ahli; 33. menyusun berita acara pemeriksaan; 34. melakukan gelar perkara; 35. menyusun laporan hasil gelar perkara; 36. melaporkan BAP ke penuntut umum bersama-sama POLRI; 37. menjadi saksi ahli; 38. MENETAPKAN varietas contoh sebagai standar penilaian dalam rangka pengidentifikasian varietas tanaman; www.djpp.kemenkumham.go.id 39. melakukan perencanaan simulasi pemeriksaan substantif dalam rangka penyusunan/ penyempurnaan PPU spesies tanaman; 40. melakukan persiapan simulasi pemeriksaan substantif dalam rangka penyusunan/ penyempurnaan PPU spesies tanaman; 41. melakukan analisis hasil simulasi pemeriksaan substantif dalam rangka penyusunan/ penyempurnaan PPU spesies tanaman; 42. melakukan penyusunan draft/penyempurnaan PPU dalam rangka penyusunan/penyempurnaan PPU spesies tanaman; 43. melakukan penyempurnaan PPU dalam rangka penyusunan/penyempurnaan PPU spesies tanaman; 44. menyusun materi sebagai bahan presentasi hasil penyusunan/penyempurnaan PPU dalam rangka penyusunan/penyempurnaan PPU spesies tanaman; 45. melakukan presentasi hasil penyusunan/ penyempurnaan PPU dalam rangka penyusunan/ penyempurnaan PPU spesies tanaman; 46. menyusun kerangka acuan pengembangan metoda dalam rangka pengembangan metode pemeriksaan substantif; 47. menyusun kuesioner teknis pengembangan metoda dalam rangka pengembangan metode pemeriksaan substantif; 48. melakukan persiapan uji coba hasil pengkajian pengembangan metoda dalam rangka pengembangan metode pemeriksaan substantif; 49. melakukan uji coba hasil pengkajian pengembangan metoda dalam rangka pengembangan metode pemeriksaan substantif; 50. melakukan pengkajian dan evaluasi pengembangan metoda dalam rangka pengembangan metode pemeriksaan substantif; 51. melakukan penyusunan rekomendasi pengembangan metoda dalam rangka pengembangan metode pemeriksaan substantif; 52. menyusun laporan hasil pengembangan metoda dalam rangka pengembangan metode pemeriksaan substantif; 53. menyempurnakan hasil pengembangan metoda dalam rangka pengembangan metode pemeriksaan substantif; 54. menyusun naskah/draft Panduan Prosedur Pengujian (PPP) dalam rangka pengembangan metode pemeriksaan substantif; www.djpp.kemenkumham.go.id 55. menyusun naskah/draft sebagai bahan presentasi hasil penyusunan/penyempurnaan PPP dalam rangka pengembangan metode pemeriksaan substantif; 56. melakukan presentasi hasil penyusunan/ penyempurnaan PPP dalam rangka pengembangan metode pemeriksaan substantif; dan 57. menyusun Panduan Umum dalam rangka pengembangan metode pemeriksaan substantif. (2) Pemeriksa PVT yang melaksanakankegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan nilai angka kredit sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (3) Pemeriksa PVT Pertama sampai dengan Pemeriksa PVT Madya yang melaksanakan kegiatan pengembangan profesi, dan penunjang tugas Pemeriksa PVT diberikan nilai angka kredit sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 9

Apabila pada suatu unit kerja yang membidangi PVT tidak terdapat Pemeriksa PVT yang sesuai dengan jabatannya untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) maka Pemeriksa PVT lain yang berada satu tingkat di atas atau satu tingkat di bawah jabatannya dapat melakukan kegiatan tersebut berdasarkan penugasan secara tertulis dari pimpinan unit kerja yang bersangkutan.

Pasal 10

Penilaian angka kredit pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ditetapkan sebagai berikut: a. Pemeriksa PVT yang melaksanakan tugas Pemeriksa PVT satu tingkat di atas jabatannya, angka kredit yang diperoleh ditetapkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari angka kredit setiap butir kegiatan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. b. Pemeriksa PVT yang melaksanakan tugas Pemeriksa PVT di bawah jabatannya, angka kredit yang diperoleh ditetapkan yaitu 100% (seratus persen) dengan angka kredit dari setiap butir kegiatan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 11

(1) Pada awal tahun, setiap Pemeriksa PVT wajib menyusun Sasaran Kerja Pegawai (SKP) yang akan dilaksanakan dalam 1 (satu) tahun berjalan. www.djpp.kemenkumham.go.id (2) SKP disusun berdasarkan tugas pokok Pemeriksa PVT yang bersangkutan sesuai dengan jenjang jabatannya. (3) SKP yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disetujui dan ditetapkan oleh Pimpinan Unit Kerja. (4) Untuk kepentingan dinas, SKP yang telah disetujui dan ditetapkan dapat dilakukan penyesuaian.

Pasal 12

(1) Jumlah angka kredit kumulatif paling rendah yang harus dipenuhi oleh setiap Pegawai Negeri Sipil untuk dapat diangkat dalam jabatan dan kenaikan jabatan/pangkat Pemeriksa PVTuntuk: a. Pemeriksa PVT dengan pendidikan Sarjana (S1) Pertanian di bidang pemuliaan tanaman/budidaya pertanian dan Sarjana (S1) Biologi bidang tumbuhan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; b. Pemeriksa PVT dengan pendidikan Magister (S2) Pertanian di bidang pemuliaan tanaman/budidaya pertanian dan Sarjana (S2) Biologi bidang tumbuhan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini; dan c. Pemeriksa PVT dengan pendidikan Doktor (S3) Pertanian di bidang pemuliaan tanaman/budidaya pertanian dan Sarjana (S3) Biologi bidang tumbuhan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (2) Jumlah angka kredit kumulatif paling rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas: a. paling rendah 80% (delapan puluh persen) angka kredit berasal dari unsur utama, tidak termasuk unsur pendidikan formal; dan b. paling tinggi 20% (dua puluh persen) angka kredit berasal dari unsur penunjang.

Pasal 13

Pemeriksa PVT Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a yang akan naik pangkat menjadi Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b sampai dengan pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c angka kredit yang disyaratkan harus terdapat unsur pengembangan profesi.

Pasal 14

(1) Pemeriksa PVT yang memiliki angka kredit melebihi angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan jabatan dan/atau pangkat setingkat lebih tinggi, kelebihan angka kredit tersebut dapat diperhitungkan untuk kenaikan pangkat berikutnya. www.djpp.kemenkumham.go.id (2) Pemeriksa PVT yang telah memenuhi atau melebihi angka kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan jabatan dan/ataupangkat pada tahun pertama dalam masa jabatan dan/atau pangkat yang didudukinya, pada tahun kedua diwajibkan memenuhi paling kurang 20% (dua puluh persen) angka kredit dari jumlah angka kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan jabatan dan/atau pangkat setingkat lebih tinggi yang berasal dari tugas pokok.

Pasal 15

Pemeriksa PVT Madya, pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c, setiap tahun sejak menduduki pangkatnya wajib memenuhi paling kurang 20 (dua puluh) angka kredit dari kegiatan tugas pokok dan pengembangan profesi.

Pasal 16

(1) Pemeriksa PVT yang secara bersama-sama membuat karya tulis/karya ilmiah di bidang pemeriksaan PVT, diberikan angka kredit dengan ketentuan sebagai berikut: a. apabila terdiri dari 2 (dua) orang penulis maka pembagian angka kreditnya yaitu 60% (enam puluh persen) bagi penulis utama dan 40% (empat puluh persen) untuk penulis pembantu; b. apabila terdiri dari 3 (tiga) orang penulis maka pembagian angka kreditnya yaitu 50% (lima puluh persen) bagi penulis utama dan masing-masing 25% (dua puluh lima persen) untuk penulis pembantu; dan c. apabila terdiri dari 4 (empat) orang penulis maka pembagian angka kreditnya yaitu 40% (empat puluh persen) bagi penulis utama dan masing-masing 20% (dua puluh persen) untuk penulis pembantu. (2) Jumlah penulis pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat(1) paling banyak 3 (tiga) orang.

Pasal 17

Koreksi

(1) Untuk kelancaran penilaian dan penetapan angka kredit, setiap Pemeriksa PVT wajib mencatat dan menginventarisasi seluruh kegiatan yang dilakukan dan mengusulkan Daftar Usul Penilaian Angka Kredit (DUPAK). (2) Setiap Pemeriksa PVT mengusulkan secara hirarki Daftar Usul Penilaian Angka Kredit (DUPAK) kepada atasannya paling kurang 1 (satu) kali dalam setahun. www.djpp.kemenkumham.go.id (3) Pemeriksa PVT yang dapat dipertimbangkan kenaikan pangkatnya, penilaian dan penetapan angka kredit dilakukan 3 (tiga) bulan sebelum periode kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 18

Koreksi

Pejabat yang berwenang MENETAPKAN angka kredit, yaitu: a. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian bagi Pemeriksa PVT Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b sampai dengan Pemeriksa PVT Madya, pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c. b. Pejabat eselon II yang membidangi PVT pada Kementerian Pertanian, bagi Pemeriksa PVT Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Pemeriksa PVT Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a.

Pasal 19

Dalam menjalankan kewenangannya, pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, dibantu oleh: a. Tim Penilai Pemeriksa PVT bagi Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian yang selanjutnya disebut Tim Penilai Kementerian. b. Tim Penilai Pemeriksa PVT bagi pejabat eselon II yang membidangi PVT yang selanjutnya disebut Tim Penilai Unit Kerja.

Pasal 20

(1) Tim Penilai terdiri dari unsur teknis yang membidangi pemeriksaan PVT, unsur kepegawaian, dan Pemeriksa PVT. (2) Susunan keanggotaan Tim Penilai, sebagai berikut: a. Seorang Ketua merangkap anggota dari unsur teknis yang membidangi pemeriksaan PVT; b. Seorang Wakil Ketua merangkap anggota; c. Seorang Sekretaris merangkap anggota; dan d. Paling kurang 4 (empat) orang anggota. www.djpp.kemenkumham.go.id (3) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c harus berasal dari unsur kepegawaian. (4) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, paling sedikit 2 (dua) orang dari Pemeriksa PVT. (5) Syarat untuk menjadi Anggota Tim Penilai, yaitu: a. menduduki jabatan/pangkat paling rendah sama dengan jabatan/pangkat Pemeriksa PVT yang dinilai; b. memiliki keahlian serta mampu untuk menilai prestasi kerja Pemeriksa PVT; dan c. aktif melakukan penilaian. (6) Apabila jumlah Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat terpenuhi dari Pemeriksa PVT, maka Anggota dapat diangkat dari Pegawai Negeri Sipil lain yang memiliki kompetensi untuk menilai prestasi kerja Pemeriksa PVT. (7) Pembentukan dan susunan keanggotaan Tim Penilai ditetapkan oleh: a. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian untuk Tim Penilai Kementerian. b. Pejabat eselon II yang membidangi pemeriksaan PVT untuk Tim Penilai Unit Kerja.

Pasal 21

(1) Masa jabatan keanggotaan Tim Penilai yaitu 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya. (2) Pegawai Negeri Sipil yang telah menjadi keanggotaan Tim Penilai dalam 2 (dua) masa jabatan berturut-turut, dapat diangkat kembali setelah melampaui masa tenggang waktu 1 (satu) masa jabatan. (3) Dalam hal terdapat Anggota yang ikut dinilai, maka Ketua dapat mengangkat Anggota Pengganti.

Pasal 22

Tata kerja Tim Penilai dan tata cara penilaian angka kredit ditetapkan oleh Menteri Pertanian selaku Pimpinan Instansi Pembina Jabatan Fungsional Pemeriksa PVT.

Pasal 23

Usul penetapan angka kredit Pemeriksa PVTdiajukan oleh: a. Pejabat eselon II yang membidangi PVT, kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian untuk angka kredit Pemeriksa PVT Madya, www.djpp.kemenkumham.go.id pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b sampai dengan pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c. b. Pejabat eselon III yang membidangi kepegawaian pada unit kerja yang membidangi pemeriksaan PVT, kepada Pejabat eselon II yang membidangi PVT untuk angka kredit Pemeriksa PVT Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Pemeriksa PVT Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a.

Pasal 24

(1) Angka kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang MENETAPKAN angka kredit, digunakan untuk mempertimbangkan kenaikan jabatan dan/atau kenaikan pangkat Pemeriksa PVT sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (2) Keputusan pejabat yang berwenang MENETAPKAN angka kredit tidak dapat diajukan keberatan oleh Pemeriksa PVT yang bersangkutan.

Pasal 21

Pasal 22

Tata kerja Tim Penilai dan tata cara penilaian angka kredit ditetapkan oleh Menteri Pertanian selaku Pimpinan Instansi Pembina Jabatan Fungsional Pemeriksa PVT.

Pasal 23

Koreksi

Pasal 24

Pasal 25

Koreksi

Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa PVT ditetapkan pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

Koreksi

(1) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat untuk pertama kali dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa PVT harus memenuhi syarat: a. berijazah paling rendah Sarjana (S1) Pertanian bidang pemuliaan tanaman/ agronomi/ agroteknologi, dan Sarjana (S1) Biologi bidang tumbuhan; b. pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang III/a; c. telah mengikuti pelatihan teknis di bidang pemeriksaan PVT; dan d. nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir. (2) Pengangkatan pertama kali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengangkatan untuk mengisi lowongan formasi dari Calon Pegawai Negeri Sipil. (3) Calon Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 2 (dua) tahun setelah diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil harus diangkat dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa PVT. www.djpp.kemenkumham.go.id (4) Ketentuan mengenai pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diatur lebih lanjut oleh Menteri Pertanian selaku Pimpinan Instansi Pembina Jabatan Fungsional Pemeriksa PVT.

Pasal 27

(1) Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari jabatan lain ke dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa PVT dapat dipertimbangkan dengan ketentuan sebagai berikut: a. memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1); b. memiliki pengalaman di bidang pemeriksaan PVT paling kurang 2 (dua) tahun; c. mengikuti dan lulus uji kompetensi di bidang pemeriksaan PVT; dan d. usia paling tinggi 50 (lima puluh) tahun. (2) Pangkat yang ditetapkan bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sama dengan pangkat yang dimilikinya, dan jenjang jabatan ditetapkan sesuai dengan angka kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang MENETAPKAN angka kredit. (3) Jumlah angka kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dari unsur utama dan unsur penunjang.

Pasal 28

Koreksi

(1) Untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme Pemeriksa PVT yang akan naik jabatan harus mengikuti dan lulus uji kompetensi. (2) Uji kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf c dan Pasal 28 ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Menteri Pertanian selaku pimpinan Instansi Pembina Jabatan Fungsional Pemeriksa PVT.

Pasal 29

Koreksi

(1) Disamping persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dan Pasal 27 ayat (1), pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa PVT dilaksanakan sesuai formasi. (2) Penetapan Formasi Jabatan Fungsional Pemeriksa PVT didasarkan pada jumlah permohonan hak PVT. www.djpp.kemenkumham.go.id (3) Formasi Jabatan Fungsional Pemeriksa PVT, paling banyak 40 (empat puluh). (4) Formasi Jabatan Fungsional Pemeriksa PVT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan analisis beban kerja.

Pasal 30

Koreksi

(1) Pemeriksa PVT Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Pemeriksa PVT Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan IV/b, dibebaskan sementara dari jabatannya, apabila dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diangkat dalam jabatan dan/atau pangkat terakhir tidak dapat memenuhi angka kredit yang disyaratkan untuk kenaikan jabatan dan/atau pangkat setingkat lebih tinggi. (2) Pemeriksa PVT Madya, pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c dibebaskan sementara dari jabatannya apabila setiap tahun sejak menduduki pangkatnya tidak dapat memenuhi paling kurang 20 (dua puluh) angka kredit dari kegiatan tugas pokok dan pengembangan profesi. (3) Selain pembebasan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Pemeriksa PVT dibebaskan sementara dari jabatannya, apabila: a. diberhentikan sementara dari jabatan negeri; b. ditugaskan secara penuh diluar Jabatan Fungsional Pemeriksa PVT; c. menjalani cuti diluar tanggungan negara, kecuali untuk persalinan anak keempat dan seterusnya; atau d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan.

Pasal 31

(1) Pemeriksa PVT yang dibebaskan sementara karena tidak dapat memenuhi angka kredit sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2), diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional www.djpp.kemenkumham.go.id Pemeriksa PVT setelah memenuhi angka kredit yang ditentukan paling lama 1 (satu) tahun. (2) Pemeriksa PVT yang dibebaskan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) huruf a, dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa PVT apabila pemeriksaan oleh yang berwajib telah selesai atau telah ada putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan ternyata bahwa yang bersangkutan tidak bersalah. (3) Pemeriksa PVT yang dibebaskan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) huruf b, dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa PVT paling tinggi berusia 54 (lima puluh empat) tahun. (4) Pemeriksa PVT yang dibebaskan sementara sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) huruf c, dapat diangkat kembali ke dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa PVT, apabila telah selesai menjalani cuti diluar tanggungan negara. (5) Pemeriksa PVT yang dibebaskan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) huruf d, diangkat kembali ke dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa PVT, apabila telah selesai menjalani tugas belajar. (6) Pengangkatan kembali dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa PVT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menggunakan angka kredit terakhir yang dimiliki dan dapat ditambah angka kredit yang diperoleh selama pembebasan sementara. (7) Pengangkatan kembali dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa PVT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) menggunakan angka kredit terakhir yang dimilikinya. (8) Pengangkatan kembali dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa PVT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (5) dengan menggunakan angka kredit terakhir yang dimiliki dan dapat ditambah angka kredit dari pengembangan profesi yang diperoleh selama pembebasan sementara.

Pasal 32

Pemeriksa PVT diberhentikan dari jabatannya, apabila: a. Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) tidak dapat memenuhi angka kredit yang disyaratkan untuk kenaikan jabatan dan/atau pangkat setingkat lebih tinggi; www.djpp.kemenkumham.go.id b. Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2), tidak dapat memenuhi angka kredit yang ditentukan; atau c. Dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat berupa pembebasan dari jabatan kecuali hukuman disiplin penurunan pangkat dan penurunan jabatan.

Pasal 33

Pembebasan sementara, pengangkatan kembali dan pemberhentian dari Jabatan Fungsional Pemeriksa PVT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Pasal 31, dan Pasal 32 ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

Koreksi

Pasal 31

Koreksi

Pasal 32

Koreksi

Pasal 33

Pasal 34

Koreksi

(1) Pemeriksa PVT yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat berupa pemindahan dalam rangka penurunan jabatan, melaksanakan tugas sesuai dengan jenjang jabatan yang baru. (2) Penilaian prestasi kerja dalam masa hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinilai sesuai dengan jabatan yang baru.

Pasal 35

Koreksi

(1) Pegawai Negeri Sipil yang pada saat ditetapkan Peraturan Menteri ini telah dan masih melaksanakan tugas di bidang pemeriksaan PVT berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang, dapat disesuaikan/inpassing dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa PVT, dengan ketentuan sebagai berikut: a. Berijazah paling rendah Sarjana/Diploma IV ; b. Pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang III/a; dan c. Nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir; d. pengalaman di bidang pemeriksaan PVT paling kurang selama 1 (satu) tahun; e. telah mengikuti pelatihan teknis perlindungan varietas tanaman. www.djpp.kemenkumham.go.id (2) Angka kredit kumulatif untuk penyesuaian/inpassing dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa PVT sebagaimana tercantum pada Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (3) Angka kredit kumulatif sebagaimana tercantum dalam Lampiran V, hanya berlaku selama masa penyesuaian/inpassing. (4) Untuk menjamin keseimbangan antara beban kerja dan jumlah Pegawai Negeri Sipil yang akan disesuaikan/di-inpassing sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pelaksanaan penyesuaian/ inpassing harus mempertimbangkan formasi Jabatan Fungsional Pemeriksa PVT. (5) Penyesuaian/inpassing dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa PVT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan selama 2 (dua) tahun setelah Peraturan Menteri ini ditetapkan.

Pasal 36

Koreksi

Ketentuan pelaksanaan Peraturan Menteri ini diatur lebih lanjut oleh Menteri Pertanian dan Kepala Badan Kepegawaian Negara.

Pasal 37

Koreksi

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 16 September 2013 MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA, AZWAR ABUBAKAR Diundangkan di Jakarta pada tanggal 8 November 2013 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, AMIR SYAMSUDIN www.djpp.kemenkumham.go.id

Peraturan Menteri Nomor 32 Tahun 2013 tentang JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN DAN ANGKA KREDITNYA

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

BAB III

Pasal 5

BAB IV

Pasal 6

BAB V

Pasal 7

BAB VI

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

BAB VII

Pasal 17

BAB VIII

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

BAB Kesatu

Pasal 18

BAB Kedua

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

BAB Ketiga

Pasal 23

Pasal 24

BAB IX

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

BAB X

Pasal 28

BAB XI

Pasal 29

BAB XII

Pasal 30

Pasal 31

Pasal 32

Pasal 33

BAB Kesatu

Pasal 30

BAB Kedua

Pasal 31

BAB Ketiga

Pasal 32

Pasal 33

BAB XIII

Pasal 34

BAB XIV

Pasal 35

BAB XV

Pasal 36

Pasal 37