PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 31 Tahun 2013 tentang ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI

PERMEN Nomor 31 Tahun 2013

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

(1) Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang selanjutnya disingkat Kementerian PANRB berada di bawah dan bertanggung jawab kepada PRESIDEN. (2) Kementerian PANRB dipimpin oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Pasal 2

BAB III

SEKRETARIAT KEMENTERIAN

Pasal 10

Koreksi

(1) Sekretariat Kementerian adalah unsur pembantu pemimpin Kementerian PANRB yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. (2) Sekretariat Kementerian dipimpin oleh Sekretaris Kementerian.

Pasal 11

Koreksi

Sekretariat Kementerian mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian PANRB.

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Sekretariat Kementerian menyelenggarakan fungsi: www.djpp.kemenkumham.go.id a. koordinasi kegiatan Kementerian PANRB; b. koordinasi dan penyusunan rencana dan program Kementerian PANRB; c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, arsip dan dokumentasi Kementerian PANRB; d. pembinaan dan penyelenggaraan organisasi dan tata laksana, kerja sama, dan hubungan masyarakat; e. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan dan bantuan hukum; f. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara; dan g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Pasal 13

Sekretariat Kementerian terdiri atas: a. Biro Perencanaan dan Manajemen Kinerja; b. Biro Hukum, Komunikasi dan Informasi Publik; dan c. Biro Sumber Daya Manusia dan Umum.

Pasal 14

Biro Perencanaan dan Manajemen Kinerja mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan rencana dan program kinerja dan anggaran, koordinasi dan administrasi kerja sama, pemantauan dan evaluasi kinerja pelaksanaan program dan anggaran, serta penyusunan laporan.

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Biro Perencanaan dan Manajemen Kinerja menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan koordinasi, penyusunan, dan penyerasian rencana dan program kinerja Kementerian PANRB; b. penyiapan koordinasi, penyusunan, dan penyerasian rencana anggaran Kementerian PANRB; www.djpp.kemenkumham.go.id c. penyiapan koordinasi dan administrasi kerja sama; dan d. pemantauan dan evaluasi kinerja pelaksanaan program dan anggaran, serta penyusunan laporan.

Pasal 16

Biro Perencanaan dan Manajemen Kinerja terdiri atas: a. Bagian Perencanaan Kinerja; b. Bagian Perencanaan Anggaran; c. Bagian Kerja Sama; dan d. Bagian Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan.

Pasal 17

Bagian Perencanaan Kinerja mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi penyusunan, dan penyerasian rencana dan program kinerja Kementerian PANRB.

Pasal 18

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Bagian Perencanaan Kinerja menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan koordinasi penyusunan, dan penyerasian rencana dan program kinerja Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan, Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana, Deputi Bidang Sumber Daya Manusia Aparatur, dan Deputi Bidang Pelayanan Publik; dan b. penyiapan bahan koordinasi penyusunan, dan penyerasian rencana dan program kinerja Sekretariat Kementerian, Inspektorat, dan Staf Ahli.

Pasal 19

Bagian Perencanaan Kinerja terdiri atas: a. Subbagian Perencanaan Kinerja Teknis; dan b. Subbagian Perencanaan Kinerja Dukungan Manajemen.

Pasal 20

(1) Subbagian Perencanaan Kinerja Teknis mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi penyusunan, dan penyerasian rencana dan program kinerja Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan, Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana, Deputi Bidang Sumber Daya Manusia Aparatur, dan Deputi Bidang Pelayanan Publik. www.djpp.kemenkumham.go.id (2) Subbagian Perencanaan Kinerja Dukungan Manajemen mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi penyusunan, dan penyerasian rencana dan program kinerja Sekretariat Kementerian, Inspektorat, dan Staf Ahli.

Pasal 21

Bagian Perencanaan Anggaran mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi penyusunan, dan penyerasian rencana anggaran Kementerian PANRB.

Pasal 22

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Bagian Perencanaan Anggaran menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan koordinasi penyusunan, dan penyerasian rencana anggaran Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan, Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana, Deputi Bidang Sumber Daya Manusia Aparatur, dan Deputi Bidang Pelayanan Publik; dan b. penyiapan bahan koordinasi penyusunan, dan penyerasian rencana anggaran Sekretariat Kementerian, Inspektorat, dan Staf Ahli.

Pasal 23

Bagian Perencanaan Anggaran terdiri atas: a. Subbagian Perencanaan Anggaran Teknis; dan b. Subbagian Perencanaan Anggaran Dukungan Manajemen.

Pasal 24

(1) Subbagian Perencanaan Anggaran Teknis mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi penyusunan, dan penyerasian rencana anggaran Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan, Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana, Deputi Bidang Sumber Daya Manusia Aparatur, dan Deputi Bidang Pelayanan Publik. (2) Subbagian Perencanaan Anggaran Dukungan Manajemen mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi penyusunan, dan penyerasian rencana anggaran Sekretariat Kementerian, Inspektorat, dan Staf Ahli. www.djpp.kemenkumham.go.id

Pasal 25

Bagian Kerja Sama mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan administrasi kerja sama.

Pasal 26

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Bagian Kerja Sama menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan koordinasi kerja sama; dan b. pelaksanaan urusan administrasi kerja sama.

Pasal 27

Bagian Kerja Sama terdiri atas: a. Subbagian Penyiapan Koordinasi Kerja Sama; dan b. Subbagian Administrasi Kerja Sama.

Pasal 28

Subbagian Penyiapan Koordinasi Kerja Sama mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi kerja sama.

Pasal 29

Subbagian Administrasi Kerja Sama mempunyai tugas melakukan urusan administrasi kerja sama.

Pasal 30

Bagian Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan pemantauan dan evaluasi kinerja pelaksanaan program dan anggaran, serta penyusunan laporan.

BAB Ketiga

Biro Perencanaan dan Manajemen Kinerja

Pasal 14

Koreksi

Biro Perencanaan dan Manajemen Kinerja mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan rencana dan program kinerja dan anggaran, koordinasi dan administrasi kerja sama, pemantauan dan evaluasi kinerja pelaksanaan program dan anggaran, serta penyusunan laporan.

Pasal 15

Koreksi

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Biro Perencanaan dan Manajemen Kinerja menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan koordinasi, penyusunan, dan penyerasian rencana dan program kinerja Kementerian PANRB; b. penyiapan koordinasi, penyusunan, dan penyerasian rencana anggaran Kementerian PANRB; www.djpp.kemenkumham.go.id c. penyiapan koordinasi dan administrasi kerja sama; dan d. pemantauan dan evaluasi kinerja pelaksanaan program dan anggaran, serta penyusunan laporan.

Pasal 16

Biro Perencanaan dan Manajemen Kinerja terdiri atas: a. Bagian Perencanaan Kinerja; b. Bagian Perencanaan Anggaran; c. Bagian Kerja Sama; dan d. Bagian Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan.

Pasal 17

Bagian Perencanaan Kinerja mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi penyusunan, dan penyerasian rencana dan program kinerja Kementerian PANRB.

Pasal 18

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Bagian Perencanaan Kinerja menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan koordinasi penyusunan, dan penyerasian rencana dan program kinerja Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan, Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana, Deputi Bidang Sumber Daya Manusia Aparatur, dan Deputi Bidang Pelayanan Publik; dan b. penyiapan bahan koordinasi penyusunan, dan penyerasian rencana dan program kinerja Sekretariat Kementerian, Inspektorat, dan Staf Ahli.

Pasal 19

Bagian Perencanaan Kinerja terdiri atas: a. Subbagian Perencanaan Kinerja Teknis; dan b. Subbagian Perencanaan Kinerja Dukungan Manajemen.

Pasal 20

(1) Subbagian Perencanaan Kinerja Teknis mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi penyusunan, dan penyerasian rencana dan program kinerja Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan, Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana, Deputi Bidang Sumber Daya Manusia Aparatur, dan Deputi Bidang Pelayanan Publik. www.djpp.kemenkumham.go.id (2) Subbagian Perencanaan Kinerja Dukungan Manajemen mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi penyusunan, dan penyerasian rencana dan program kinerja Sekretariat Kementerian, Inspektorat, dan Staf Ahli.

Pasal 21

Bagian Perencanaan Anggaran mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi penyusunan, dan penyerasian rencana anggaran Kementerian PANRB.

Pasal 22

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Bagian Perencanaan Anggaran menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan koordinasi penyusunan, dan penyerasian rencana anggaran Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan, Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana, Deputi Bidang Sumber Daya Manusia Aparatur, dan Deputi Bidang Pelayanan Publik; dan b. penyiapan bahan koordinasi penyusunan, dan penyerasian rencana anggaran Sekretariat Kementerian, Inspektorat, dan Staf Ahli.

Pasal 23

Bagian Perencanaan Anggaran terdiri atas: a. Subbagian Perencanaan Anggaran Teknis; dan b. Subbagian Perencanaan Anggaran Dukungan Manajemen.

Pasal 24

(1) Subbagian Perencanaan Anggaran Teknis mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi penyusunan, dan penyerasian rencana anggaran Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan, Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana, Deputi Bidang Sumber Daya Manusia Aparatur, dan Deputi Bidang Pelayanan Publik. (2) Subbagian Perencanaan Anggaran Dukungan Manajemen mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi penyusunan, dan penyerasian rencana anggaran Sekretariat Kementerian, Inspektorat, dan Staf Ahli. www.djpp.kemenkumham.go.id

Pasal 25

Bagian Kerja Sama mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan administrasi kerja sama.

Pasal 26

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Bagian Kerja Sama menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan koordinasi kerja sama; dan b. pelaksanaan urusan administrasi kerja sama.

Pasal 27

Bagian Kerja Sama terdiri atas: a. Subbagian Penyiapan Koordinasi Kerja Sama; dan b. Subbagian Administrasi Kerja Sama.

Pasal 28

Subbagian Penyiapan Koordinasi Kerja Sama mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi kerja sama.

Pasal 29

Subbagian Administrasi Kerja Sama mempunyai tugas melakukan urusan administrasi kerja sama.

Pasal 30

Bagian Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan pemantauan dan evaluasi kinerja pelaksanaan program dan anggaran, serta penyusunan laporan.

Peraturan Menteri Nomor 31 Tahun 2013 tentang ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

BAB II

Pasal 9

BAB III

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 30

BAB Kesatu

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

BAB Kedua

Pasal 13

BAB Ketiga

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 30

BAB Keempat

BAB Kelima

BAB IV

BAB Kesatu

BAB Kedua

BAB Ketiga

BAB Keempat

BAB Kelima

BAB Keenam

BAB Ketujuh

BAB Kedelapan

BAB Kesembilan

BAB V

BAB Kesatu

BAB Kedua

BAB Kesatu

BAB Kedua

BAB Kedua

BAB Keempat