PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 3 Tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional Widyaprada

PERMEN Nomor 3 Tahun 2019

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. 2. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara INDONESIA yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. 3. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu. 4. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan MENETAPKAN pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS dan pembinaan manajemen PNS di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 5. Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 6. Jabatan Fungsional Widyaprada adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melaksanakan penjaminan mutu pendidikan. 7. Pejabat Fungsional Widyaprada yang selanjutnya disebut Widyaprada adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melaksanakan kegiatan Pemetaan Mutu Pendidikan, Pendampingan Satuan Pendidikan, Pembimbingan Satuan Pendidikan, Supervisi Pendidikan, dan/atau Pengembangan Model Penjaminan Mutu Pendidikan. 8. Penjaminan Mutu Pendidikan adalah suatu mekanisme yang sistematis, terintegrasi, dan berkelanjutan untuk memastikan bahwa seluruh proses penyelenggaraan pendidikan telah sesuai dengan standar mutu dan aturan yang ditetapkan. 9. Standar Nasional Pendidikan yang selanjutnya disingkat SNP adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik INDONESIA. 10. Pemetaan Mutu Pendidikan adalah serangkaian kegiatan untuk mengetahui kondisi dan situasi yang menggambarkan capaian kinerja satuan pendidikan atas pemenuhan SNP dalam suatu kurun waktu yang ditentukan oleh satuan pendidikan, penyelenggara pendidikan, pemerintah daerah, dan pemerintah. 11. Pendampingan Satuan Pendidikan adalah suatu proses pemberian kemudahan yang diberikan pendamping kepada satuan pendidikan dalam mengidentifikasi kebutuhan dan memecahkan masalah serta mendorong tumbuhnya inisiatif dalam proses pengambilan keputusan, sehingga kemandirian satuan pendidikan secara berkelanjutan mewujudkan pemenuhan SNP. 12. Pembimbingan Satuan Pendidikan adalah fasilitasi satuan pendidikan yang dilakukan berdasarkan Pemetaan Mutu Pendidikan dan hasil analisis kebutuhan satuan pendidikan guna memenuhi SNP. 13. Supervisi Pendidikan adalah pembinaan yang berupa tuntunan ke arah perbaikan situasi dan peningkatan kualitas pendidikan. 14. Pengembangan Model adalah kegiatan untuk meningkatkan kesadaran diri/lembaga, mengembangkan bakat/potensi, membangun sumber daya manusia terhadap rencana, representasi, atau deskripsi yang menjelaskan suatu obyek, sistem, konsep yang sering kali berupa penyederhanaan atau idealisasi. 15. Sasaran Kerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh seorang PNS. 16. Angka Kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh Widyaprada untuk pembinaan karier jabatan. 17. Tim Penilai Kinerja Jabatan Fungsional Widyaprada yang selanjutnya disebut Tim Penilai adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh Pejabat yang Berwenang dan bertugas mengevaluasi keselarasan hasil kerja dengan tugas yang disusun dalam SKP serta menilai kinerja dan Angka Kredit Widyaprada. 18. Standar Kompetensi adalah standar kemampuan yang disyaratkan untuk dapat melakukan pekerjaan tertentu dalam bidang Penjaminan Mutu Pendidikan yang mencakup aspek pengetahuan, keahlian, serta sikap kerja tertentu yang relevan dengan tugas dan syarat jabatan. 19. Karya Tulis/Karya Ilmiah adalah tulisan hasil pokok pikiran, pengembangan, dan hasil kajian/penelitian yang disusun oleh Widyaprada baik perorangan atau kelompok di bidang Penjaminan Mutu Pendidikan. 20. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara.

BAB IV

TUGAS JABATAN, UNSUR DAN SUB-UNSUR KEGIATAN

Pasal 5

Koreksi

Tugas Jabatan Fungsional Widyaprada yaitu melaksanakan kegiatan Pemetaan Mutu Pendidikan, Pendampingan Satuan Pendidikan, Pembimbingan Satuan Pendidikan, Supervisi Pendidikan, dan/atau Pengembangan Model Penjaminan Mutu Pendidikan.

Pasal 6

Koreksi

(1) Unsur kegiatan tugas Jabatan Fungsional Widyaprada yang dapat dinilai Angka Kreditnya terdiri atas: a. unsur utama; dan b. unsur penunjang. (2) Unsur utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas: a. pendidikan; b. penjaminan mutu pendidikan; dan c. pengembangan profesi. (3) Sub-unsur dari unsur utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari: a. Pendidikan, meliputi: 1. pendidikan formal dan memperoleh ijazah/gelar; 2. pelatihan fungsional/teknis di bidang Penjaminan Mutu Pendidikan serta memperoleh Surat Tanda Tamat Pelatihan (STTP) atau sertifikat; dan 3. pelatihan dasar/pelatihan prajabatan calon PNS dan memperoleh STTP atau sertifikat; b. Penjaminan Mutu Pendidikan, meliputi: 1. pemetaan mutu pendidikan pada setiap satuan pendidikan untuk mengetahui ketercapaian snp; 2. pembimbingan satuan pendidikan dalam pencapaian SNP; 3. pendampingan satuan pendidikan dalam pencapaian SNP; 4. supervisi pendidikan dalam pencapaian SNP; dan/atau 5. pengembangan Model Penjaminan Mutu Pendidikan; c. Pengembangan Profesi, meliputi: 1. penyusunan Karya Tulis/Karya Ilmiah di bidang Penjaminan Mutu Pendidikan; 2. penerjemahan/penyaduran buku dan bahan lainnya di bidang Penjaminan Mutu Pendidikan; 3. penyusunan buku pedoman/ketentuan pelaksanaan/ketentuan teknis di bidang Penjaminan Mutu Pendidikan; dan/atau 4. penemuan inovasi yang dipatenkan dan telah masuk daftar paten di bidang Penjaminan Mutu Pendidikan. (4) Unsur penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas: a. pengajaran/pelatihan pada pelatihan fungsional/teknis dalam bidang Penjaminan Mutu Pendidikan; b. peran serta dalam seminar/lokakarya dalam bidang Penjaminan Mutu Pendidikan; c. keanggotaan dalam organisasi profesi; d. keanggotaan dalam Tim Penilai; e. perolehan penghargaan/tanda jasa; dan/atau f. perolehan ijazah/gelar kesarjanaan lainnya.

BAB V

URAIAN KEGIATAN DAN HASIL KERJA

Pasal 7

Koreksi

(1) Uraian kegiatan tugas Widyaprada sesuai dengan jenjang jabatannya, ditetapkan dalam butir kegiatan sebagai berikut: a. Widyaprada Ahli Pertama, meliputi: 1. menyusun kerangka acuan identifikasi kebutuhan pemetaan mutu pendidikan; 2. menginventarisasi dan mengidentifikasi data peta mutu pendidikan; 3. mengolah data peta mutu pendidikan setiap satuan pendidikan; 4. menginventarisasi dan mengidentifikasi data untuk pemantauan dan evaluasi pemetaan mutu pendidikan setiap jenjang satuan pendidikan; 5. mengolah data hasil pemantauan dan evaluasi pemetaan mutu pendidikan setiap jenjang satuan pendidikan; 6. mengidentifikasi kebutuhan bahan pembimbingan satuan pendidikan; 7. menyusun pedoman pembimbingan satuan pendidikan sebagai anggota; 8. melaksanakan pembimbingan satuan pendidikan; 9. menginventarisasi dan mengidentifikasi data pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembimbingan berdasarkan instrumen yang sudah disusun; 10. mengidentifikasi kebutuhan bahan pendampingan satuan pendidikan; 11. menyusun pedoman pendampingan satuan pendidikan dalam tim sebagai anggota; 12. merancang program pendampingan satuan pendidikan; 13. melaksanakan pendampingan satuan pendidikan; 14. menginventarisasi dan mengidentifikasi data pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pendampingan peningkatan mutu berdasarkan instrumen yang sudah disusun; 15. menginventarisasi dan mengidentifikasi data kebutuhan supervisi mutu pendidikan; 16. mengolah data kebutuhan supervisi mutu pendidikan; 17. melaksanakan supervisi pendidikan; 18. menginventarisasi dan mengidentifikasi data evaluasi pemantauan dan evaluasi supervisi pendidikan berdasarkan instrumen yang sudah disusun; 19. mengolah data hasil pemantauan dan evaluasi supervisi pendidikan; 20. menyusun kerangka acuan untuk pengembangan model; 21. melakukan inventarisasi dan identifikasi data kebutuhan pengembangan model; 22. mengolah dan menganalisis hasil studi pendahuluan; 23. menyusun naskah model SNP dan perangkatnya sebagai anggota; 24. melaksanakan uji coba naskah model SNP dan perangkatnya secara konseptual; 25. melaksanakan uji coba naskah model SNP dan perangkatnya secara operasional sebagai anggota; 26. merancang master model penjaminan mutu pendidikan sebagai anggota; dan 27. melaksanakan evaluasi pelaksanaan pengembangan model penjaminan mutu; b. Widyaprada Ahli Muda, meliputi: 1. menganalisis dan menyusun instrumen identifikasi kebutuhan pemetaan mutu pendidikan; 2. memverifikasi dan memvalidasi data peta mutu pendidikan; 3. mengkaji/menganalisis data peta mutu pendidikan setiap satuan pendidikan; 4. mengkaji permasalahan mutu pendidikan pada satuan pendidikan; 5. menyusun instrumen pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pemetaan mutu pendidikan; 6. menganalisis data hasil pemantauan dan evaluasi; 7. menyusun bahan paparan untuk koordinasi kebutuhan pembimbingan satuan pendidikan; 8. menyusun pedoman pembimbingan satuan pendidikan dalam tim sebagai anggota; 9. menyusun instrumen pembimbingan satuan pendidikan; 10. melaksanakan pembimbingan satuan pendidikan; 11. menyusun instrumen evaluasi pelaksanaan pembimbingan satuan pendidikan; 12. menyusun bahan paparan untuk koordinasi kebutuhan pendampingan peningkatan mutu; 13. menyusun pedoman pendampingan satuan pendidikan dalam tim sebagai anggota; 14. menyusun instrumen pendampingan satuan pendidikan; 15. merancang program pendampingan satuan pendidikan; 16. melaksanakan pendampingan satuan pendidikan; 17. menyusun instrumen evaluasi pelaksanaan pendampingan peningkatan mutu pendidikan; 18. mengolah data hasil pemantauan dan evaluasi pendampingan mutu pendidikan; 19. menganalisis kebutuhan supervisi mutu pendidikan; 20. menyusun pedoman supervisi mutu pendidikan; 21. mengembangkan instrumen supervisi mutu pendidikan; 22. melaksanakan supervisi pendidikan; 23. menyusun instrumen evaluasi supervisi mutu pendidikan; 24. menganalisis hasil evauasi supervisi pendidikan; 25. menyusun kerangka acuan pengembangan hasil evaluasi supervisi pendidikan; 26. menyusun instrumen studi pendahuluan; 27. melakukan studi pendahuluan model SNP; 28. mengolah dan menganalisis hasil studi pendahuluan; 29. menyusun naskah model SNP dan perangkatnya sebagai anggota/ketua; 30. melaksanakan uji coba naskah model SNP dan perangkatnya secara operasional sebagai anggota/ketua; 31. merancang master model penjaminan mutu pendidikan sebagai anggota; dan 32. melaksanakan evaluasi pelaksanaan pengembangan model penjaminan mutu; c. Widyaprada Ahli Madya, meliputi: 1. menyusun instrumen pemetaan mutu pendidikan; 2. merancang program pemetaan mutu pendidikan; 3. menganalisis dan menyusun rekomendasi kebutuhan pemenuhan mutu pendidikan lingkup wilayah/regional; 4. menganalisis dan menyusun rekomendasi pemenuhan mutu pendidikan lingkup nasional; 5. menyusun rencana tindak lanjut pemenuhan mutu pendidikan lingkup wilayah/regional; 6. menyusun rencana tindak lanjut pemenuhan mutu pendidikan lingkup nasional; 7. menyusun rekomendasi dan rencana tindak lanjut hasil pemetaan mutu pendidikan lingkup wilayah/regional/nasional; 8. menyusun kerangka acuan pengembangan pemetaan mutu pendidikan; 9. melakukan kajian/analisis identifikasi pendahuluan untuk penyusunan grand design pengembangan pemetaan mutu pendidikan; 10. menyusun pedoman pembimbingan satuan pendidikan sebagai anggota/ketua; 11. menyusun bahan/materi pembimbingan satuan pendidikan; 12. merancang program pembimbingan satuan pendidikan; 13. melaksanakan pembimbingan satuan pendidikan; 14. melakukan kajian/analisis hasil pelaksanaan pembimbingan satuan pendidikan; 15. menyusun rekomendasi hasil evaluasi pelaksanaan pembimbingan satuan pendidikan; 16. menyusun kerangka acuan pengembangan hasil evaluasi pembimbingan satuan pendidikan; 17. menyusun kajian untuk strategi pengembangan pembimbingan satuan pendidikan; 18. menyusun kajian untuk penyusunan grand design pengembangan pembimbingan satuan pendidikan; 19. menyusun pedoman pendampingan satuan pendidikan dalam tim sebagai anggota/ketua; 20. menyusun bahan/materi pendampingan satuan pendidikan; 21. merancang program pendampingan satuan pendidikan; 22. melaksanakan pendampingan satuan pendidikan; 23. menyusun kajian/analisis hasil pelaksanaan pendampingan mutu pendidikan; 24. menyusun kerangka acuan pengembangan pendampingan satuan pendidikan; 25. menyusun kajian/analisis/rekomendasi pengembangan pendampingan peningkatan mutu; 26. melakukan kajian untuk penyusunan grand design pengembangan pendampingan peningkatan mutu satuan pendidikan; 27. menyusun rencana program supervisi mutu pendidikan; 28. menyusun bahan/materi supervisi pendidikan; 29. melaksanakan supervisi pendidikan; 30. menyusun rencana tindak lanjut hasil supervisi pendidikan; 31. menyusun kajian untuk penyusunan grand design pengembangan hasil evaluasi supervisi pendidikan; 32. memvalidasi instrumen dan naskah studi pendahuluan; 33. menyusun desain program pengembangan model SNP; 34. menyusun naskah model SNP dan perangkatnya dalam tim sebagai anggota/ketua; 35. melaksanakan validasi naskah model penjaminan mutu; 36. melaksanakan uji coba naskah model SNP dan perangkatnya secara operasional sebagai ketua; 37. merancang master model penjaminan mutu pendidikan sebagai anggota/ketua; 38. melakukan kajian pengembangan model; dan 39. mengkaji/menganalisis hasil evaluasi pelaksanaan model penjaminan mutu; dan d. Widyaprada Ahli Utama, meliputi: 1. menyusun instrumen pemetaan mutu pendidikan; 2. merancang program pemetaan mutu pendidikan; 3. menganalisis dan menyusun rekomendasi pemenuhan mutu pendidikan lingkup nasional; 4. menyusun rencana tindak lanjut pemenuhan mutu pendidikan lingkup nasional; 5. menyusun rekomendasi dan rencana tindak lanjut hasil pemetaan mutu pendidikan lingkup nasional; 6. menyusun kajian/analisis identifikasi pendahuluan untuk penyusunan grand design pengembangan pemetaan mutu pendidikan; 7. menyusun grand desain pengembangan pemetaan mutu; 8. menyusun kajian/analisis identifikasi pendahuluan untuk strategi pemenuhan mutu pendidikan; 9. menyusun rencana strategi pengembangan hasil evaluasi pemetaan mutu pendidikan; 10. menyusun pedoman pembimbingan satuan pendidikan dalam tim sebagai ketua; 11. mengkaji bahan/materi pembimbingan satuan pendidikan; 12. merancang program pembimbingan satuan pendidikan; 13. melaksanakan pembimbingan satuan pendidikan; 14. menyusun rencana tindak lanjut hasil pelaksanaan pembimbingan satuan pendidikan; 15. menyusun rencana strategi pengembangan pembimbingan satuan pendidikan; 16. menyusun desain pengembangan pembimbingan satuan pendidikan; 17. menyusun pedoman pendampingan satuan pendidikan dalam tim sebagai ketua; 18. mengkaji bahan/materi pendampingan satuan pendidikan; 19. melaksanakan pendampingan satuan pendidikan; 20. menyusun rencana tindak lanjut pelaksanaan pendampingan; 21. menyusun rencana strategi pengembangan pendampingan satuan pendidikan; 22. menyusun kajian untuk penyusunan grand design pengembangan pendampingan peningkatan mutu satuan pendidikan; 23. menyusun grand desain pengembangan pendampingan peningkatan mutu satuan pendidikan; 24. menyusun rencana program supervisi mutu pendidikan; 25. menyusun bahan/materi supervisi pendidikan; 26. melaksanakan supervisi pendidikan; 27. menyusun rencana tindak lanjut hasil supervisi pendidikan; 28. menyusun kajian untuk penyusunan grand design pengembangan hasil evaluasi supervisi pendidikan; 29. melakukan kajian untuk strategi pengembangan hasil evaluasi supervisi pendidikan; 30. menyusun rencana strategi pengembangan hasil evaluasi supervisi pendidikan; 31. menyusun desain pengembangan supervisi pendidikan; 32. melaksanakan validasi naskah model penjaminan mutu; 33. merancang master model penjaminan mutu pendidikan sebagai ketua; 34. menyusun rekomendasi pengembangan model sistem penjaminan mutu; 35. merancang rencana strategi pengembangan hasil evaluasi pengembangan model sistem penjaminan mutu; 36. menyusun desain pengembangan model sistem penjaminan mutu; 37. mengkaji/menganalisis hasil evaluasi pelaksanaan model penjaminan mutu; dan 38. menyusun rekomendasi dan rencana tindak lanjut penyempurnaan pelaksanaan penyusunan model penjaminan mutu. (2) Widyaprada yang melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan nilai Angka Kredit tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (3) Widyaprada yang melaksanakan kegiatan pengembangan profesi diberikan nilai Angka Kredit tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (4) Rincian kegiatan masing-masing jenjang jabatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut oleh instansi pembina.

Pasal 8

Pasal 9

Dalam hal unit kerja tidak terdapat Widyaprada yang sesuai dengan jenjang jabatannya untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), Widyaprada yang berada satu tingkat di atas atau satu tingkat di bawah jenjang jabatannya dapat melakukan kegiatan tersebut berdasarkan penugasan secara tertulis dari pimpinan unit kerja yang bersangkutan.

Pasal 10

Penilaian Angka Kredit pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ditetapkan sebagai berikut: a. Widyaprada yang melaksanakan tugas Widyaprada yang berada satu tingkat di atas jenjang jabatannya, Angka Kredit yang diperoleh ditetapkan 80% (delapan puluh persen) dari Angka Kredit dari setiap butir kegiatan, tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; dan b. Widyaprada yang melaksanakan tugas Widyaprada yang berada satu tingkat di bawah jenjang jabatannya, Angka Kredit yang diperoleh ditetapkan 100% (seratus persen) dari Angka Kredit dari setiap butir kegiatan, tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB Kedua

Hasil Kerja

Pasal 8

Koreksi

Hasil kerja tugas Jabatan Fungsional Widyaprada sesuai dengan jenjang jabatan, sebagai berikut: a. Widyaprada Ahli Pertama, meliputi: 1. dokumen kerangka acuan identifikasi kebutuhan pemetaan mutu pendidikan; 2. data peta mutu pendidikan; 3. data peta mutu pendidikan setiap satuan pendidikan; 4. data untuk pemantauan dan evaluasi pemetaan mutu pendidikan setiap jenjang satuan pendidikan; 5. data hasil pemantauan dan evaluasi pemetaan mutu pendidikan setiap jenjang satuan pendidikan; 6. dokumen bahan pembimbingan satuan pendidikan; 7. pedoman pembimbingan satuan pendidikan sebagai anggota; 8. laporan kegiatan pembimbingan satuan pendidikan; 9. data pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembimbingan berdasarkan instrumen yang sudah disusun; 10. dokumen bahan pendampingan satuan pendidikan; 11. pedoman pendampingan satuan pendidikan; 12. dokumen program pendampingan satuan pendidikan; 13. laporan kegiatan pendampingan satuan pendidikan; 14. dokumen data pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pendampingan peningkatan mutu; 15. data kebutuhan supervisi mutu pendidikan; 16. data kebutuhan supervisi mutu pendidikan; 17. laporan kegiatan supervisi pendidikan; 18. data evaluasi pemantauan dan evaluasi supervisi pendidikan berdasarkan instrumen yang sudah disusun; 19. data hasil pemantauan dan evaluasi supervisi pendidikan; 20. dokumen kerangka acuan untuk pengembangan model; 21. data kebutuhan pengembangan model; 22. laporan hasil studi pendahuluan; 23. naskah model SNP dan perangkatnya; 24. laporan hasil uji coba naskah model SNP dan perangkatnya secara konseptual; 25. laporan hasil uji coba naskah model SNP dan perangkatnya secara operasional; 26. master model penjaminan mutu pendidikan; dan 27. laporan evaluasi pelaksanaan pengembangan model penjaminan mutu; b. Widyaprada Ahli Muda, meliputi: 1. instrumen identifikasi kebutuhan pemetaan mutu pendidikan; 2. berita acara verifikasi dan validasi data peta mutu pendidikan; 3. laporan kajian peta mutu pendidikan setiap satuan pendidikan; 4. laporan hasil kajian permasalahan mutu pendidikan pada satuan pendidikan; 5. instrumen pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pemetaan mutu pendidikan; 6. laporan analisis data hasil pemantauan dan evaluasi; 7. dokumen bahan paparan untuk koordinasi kebutuhan pembimbingan satuan pendidikan; 8. pedoman pembimbingan satuan pendidikan; 9. instrumen pembimbingan satuan pendidikan; 10. laporan kegiatan pembimbingan satuan pendidikan; 11. instrumen evaluasi pelaksanaan pembimbingan satuan pendidikan; 12. bahan paparan untuk koordinasi kebutuhan pendampingan peningkatan mutu; 13. pedoman pendampingan satuan pendidikan; 14. instrumen pendampingan satuan pendidikan; 15. dokumen program pendampingan satuan pendidikan; 16. laporan kegiatan pendampingan satuan pendidikan; 17. instrumen evaluasi pelaksanaan pendampingan peningkatan mutu pendidikan; 18. data hasil pemantauan dan evaluasi pendampingan mutu pendidikan; 19. laporan hasil analisis kebutuhan supervisi mutu pendidikan; 20. pedoman supervisi mutu pendidikan; 21. instrumen supervisi mutu pendidikan; 22. laporan kegiatan supervisi pendidikan; 23. instrumen evaluasi supervisi mutu pendidikan; 24. laporan analisis hasil evauasi supervisi pendidikan; 25. dokumen kerangka acuan pengembangan hasil evaluasi supervisi pendidikan; 26. instrumen studi pendahuluan; 27. laporan hasil studi pendahuluan model SNP; 28. laporan analisis hasil studi pendahuluan; 29. naskah model SNP dan perangkatnya; 30. laporan hasil uji coba naskah model SNP dan perangkatnya secara operasional; 31. master model penjaminan mutu pendidikan; dan 32. laporan evaluasi pelaksanaan pengembangan model penjaminan mutu; c. Widyaprada Ahli Madya, meliputi: 1. instrumen pemetaan mutu pendidikan; 2. dokumen program pemetaan mutu pendidikan; 3. dokumen rekomendasi kebutuhan pemenuhan mutu pendidikan lingkup wilayah/regional; 4. dokumen rekomendasi pemenuhan mutu pendidikan lingkup nasional; 5. dokumen rencana tindak lanjut pemenuhan mutu pendidikan lingkup wilayah/regional; 6. dokumen rencana tindak lanjut pemenuhan mutu pendidikan lingkup nasional; 7. dokumen rekomendasi dan rencana tindak lanjut hasil pemetaan mutu pendidikan lingkup wilayah/regional/nasional; 8. dokumen kerangka acuan pengembangan pemetaan mutu pendidikan; 9. laporan hasil kajian/analisis identifikasi pendahuluan untuk penyusunan grand design pengembangan pemetaan mutu pendidikan; 10. pedoman pembimbingan satuan pendidikan; 11. dokumen bahan/materi pembimbingan satuan pendidikan; 12. dokumen program pembimbingan satuan pendidikan; 13. laporan kegiatan pembimbingan satuan pendidikan; 14. laporan kajian/analisis hasil pelaksanaan pembimbingan satuan pendidikan; 15. dokumen rekomendasi hasil evaluasi pelaksanaan pembimbingan satuan pendidikan; 16. dokumen kerangka acuan pengembangan hasil evaluasi pembimbingan satuan pendidikan; 17. laporan kajian strategi pengembangan pembimbingan satuan pendidikan; 18. laporan kajian penyusunan grand design pengembangan pembimbingan satuan pendidikan; 19. pedoman pendampingan satuan pendidikan; 20. dokumen bahan/materi pendampingan satuan pendidikan; 21. dokumen program pendampingan satuan pendidikan; 22. laporan kegiatan pendampingan satuan pendidikan; 23. laporan kajian/analisis hasil pelaksanaan pendampingan mutu pendidikan; 24. dokumen kerangka acuan pengembangan pendampingan satuan pendidikan; 25. laporan kajian/analisis/rekomendasi pengembangan pendampingan peningkatan mutu; 26. laporan kajian penyusunan grand design pengembangan pendampingan peningkatan mutu satuan pendidikan; 27. dokumen rencana program supervisi mutu pendidikan; 28. dokumen bahan/materi supervisi pendidikan; 29. laporan kegiatan supervisi pendidikan; 30. dokumen rencana tindak lanjut hasil supervisi pendidikan; 31. laporan kajian penyusunan grand design pengembangan hasil evaluasi supervisi pendidikan; 32. laporan hasil validasi instrumen dan naskah studi pendahuluan; 33. desain program pengembangan model SNP; 34. naskah model SNP dan perangkatnya; 35. berita acara hasil validasi naskah model penjaminan mutu; 36. laporan hasil uji coba naskah model SNP dan perangkatnya secara operasional; 37. master model penjaminan mutu pendidikan; 38. laporan kajian pengembangan model; dan 39. laporan kajian/analisis hasil evaluasi pelaksanaan model penjaminan mutu; dan d. Widyaprada Ahli Utama, meliputi: 1. instrumen pemetaan mutu pendidikan; 2. dokumen program pemetaan mutu pendidikan; 3. dokumen rekomendasi pemenuhan mutu pendidikan lingkup nasional; 4. dokumen rencana tindak lanjut pemenuhan mutu pendidikan lingkup nasional; 5. dokumen rekomendasi dan rencana tindak lanjut hasil pemetaan mutu pendidikan lingkup nasional; 6. laporan kajian/analisis identifikasi pendahuluan untuk penyusunan grand design pengembangan pemetaan mutu pendidikan; 7. grand desain pengembangan pemetaan mutu; 8. laporan kajian/analisis identifikasi pendahuluan untuk strategi pemenuhan mutu pendidikan; 9. dokumen rencana strategi pengembangan hasil evaluasi pemetaan mutu pendidikan; 10. pedoman pembimbingan satuan pendidikan; 11. dokumen bahan/materi pembimbingan satuan pendidikan; 12. program pembimbingan satuan pendidikan; 13. laporan kegiatan pembimbingan satuan pendidikan; 14. dokumen rencana tindak lanjut hasil pelaksanaan pembimbingan satuan pendidikan; 15. dokumen rencana strategi pengembangan pembimbingan satuan pendidikan; 16. desain pengembangan pembimbingan satuan pendidikan; 17. pedoman pendampingan satuan pendidikan; 18. laporan kajian bahan/materi pendampingan satuan pendidikan; 19. laporan kegiatan pendampingan satuan pendidikan; 20. dokumen rencana tindak lanjut pelaksanaan pendampingan; 21. dokumen rencana strategi pengembangan pendampingan satuan pendidikan; 22. laporan kajian untuk penyusunan grand design pengembangan pendampingan peningkatan mutu satuan pendidikan; 23. grand desain pengembangan pendampingan peningkatan mutu satuan pendidikan; 24. dokumen rencana program supervisi mutu pendidikan; 25. dokumen bahan/materi supervisi pendidikan; 26. laporan kegiatan supervisi pendidikan; 27. dokumen rencana tindak lanjut hasil supervisi pendidikan; 28. laporan kajian untuk penyusunan grand design pengembangan hasil evaluasi supervisi pendidikan; 29. laporan kajian untuk strategi pengembangan hasil evaluasi supervisi pendidikan; 30. dokumen rencana strategi pengembangan hasil evaluasi supervisi pendidikan; 31. desain pengembangan supervisi pendidikan; 32. berita acara validasi naskah model penjaminan mutu; 33. master model penjaminan mutu pendidikan; 34. dokumen rekomendasi pengembangan model sistem penjaminan mutu; 35. dokumen rencana strategi pengembangan hasil evaluasi pengembangan model sistem penjaminan mutu; 36. desain pengembangan model sistem penjaminan mutu; 37. laporan kajian/analisis hasil evaluasi pelaksanaan model penjaminan mutu; dan 38. dokumen rekomendasi dan rencana tindak lanjut penyempurnaan pelaksanaan penyusunan model penjaminan mutu.

Pasal 9

Pasal 10

BAB VI

PENGANGKATAN DALAM JABATAN

Pasal 11

Koreksi

Pejabat yang memiliki kewenangan mengangkat dalam Jabatan Fungsional Widyaprada yaitu pejabat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Koreksi

Pengangkatan PNS ke dalam Jabatan Fungsional Widyaprada dapat dilakukan melalui pengangkatan: 1. pertama; 2. perpindahan dari jabatan lain; 3. penyesuaian/inpassing; dan 4. promosi.

Pasal 13

(1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Widyaprada melalui pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 angka 1, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. berstatus Pegawai Negeri Sipil; b. memiliki integritas dan moralitas yang baik; c. sehat jasmani dan rohani; d. berijazah paling rendah S-1 (Strata-Satu)/D-4 (Diploma-Empat) di bidang pendidikan, ekonomi, sosial atau kualifikasi pendidikan lain yang relevan dengan tugas jabatan ditetapkan oleh instansi pembina; e. mengikuti dan lulus uji kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural sesuai Standar Kompetensi yang telah disusun oleh instansi pembina; dan f. nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir. (2) Pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengangkatan untuk mengisi lowongan kebutuhan Jabatan Fungsional Widyaprada dari calon PNS. (3) Calon PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah diangkat sebagai PNS dan telah mengikuti dan lulus uji kompetensi, paling lama 1 (satu) tahun harus diangkat dalam Jabatan Fungsional Widyaprada. (4) PNS yang diangkat dalam Jabatan Fungsional Widyaprada sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 3 (tiga) tahun setelah diangkat, harus mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang Penjaminan Mutu Pendidikan. (5) Widyaprada yang belum mengikuti dan/atau tidak lulus Pendidikan dan pelatihan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberhentikan dari jabatannya.

Pasal 14

(1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Widyaprada melalui perpindahan dari jabatan lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 angka 2, dapat dipertimbangkan dengan ketentuan sebagai berikut: a. berstatus PNS; b. memiliki integritas dan moralitas yang baik; c. sehat jasmani dan rohani; d. berijazah paling rendah S-1 (Strata-Satu)/D-4 (Diploma-Empat) di bidang pendidikan, ekonomi, sosial atau kualifikasi pendidikan lain yang relevan dengan tugas jabatan, ditetapkan oleh instansi pembina; e. mengikuti dan lulus uji kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural sesuai dengan Standar Kompetensi yang telah disusun oleh instansi pembina; f. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang Penjaminan Mutu Pendidikan paling singkat 2 (dua) tahun; g. nilai prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; h. berusia paling tinggi: 1. 53 (lima puluh tiga) tahun bagi yang akan menduduki Jabatan Fungsional Widyaprada Ahli Pertama dan Jabatan Fungsional Widyaprada Ahli Muda; 2. 55 (lima puluh lima) tahun bagi yang akan menduduki Jabatan Fungsional Widyaprada Ahli Madya; dan 3. 60 (enam puluh) tahun bagi yang akan menduduki Jabatan Fungsional Widyaprada Ahli Utama untuk PNS yang telah menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi. (2) Pengangkatan Jabatan Fungsional Widyaprada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan kebutuhan untuk jenjang Jabatan Fungsional yang akan diduduki. (3) Pangkat yang ditetapkan bagi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu sama dengan pangkat yang dimilikinya, dan jenjang jabatan yang ditetapkan sesuai dengan jumlah Angka Kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang MENETAPKAN Angka Kredit. (4) Jumlah Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dari unsur utama dan unsur penunjang.

Pasal 15

(1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Widyaprada melalui penyesuaian/inpassing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 angka 3, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. berstatus PNS; b. memiliki integritas dan moralitas yang baik; c. sehat jasmani dan rohani; d. berijazah paling rendah S-1 (Strata-Satu)/D-4 (Diploma-Empat); e. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang Penjaminan Mutu Pendidikan paling singkat 2 (dua) tahun; dan f. nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir. (2) Pengangkatan Jabatan Fungsional Widyaprada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila PNS yang pada saat Peraturan Menteri ini berlaku memiliki pengalaman dan masih melaksanakan tugas di bidang Penjaminan Mutu Pendidikan berdasarkan keputusan Pejabat yang Berwenang. (3) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Widyaprada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan pada jenjang jabatan yang akan diduduki. (4) Angka Kredit Kumulatif untuk penyesuaian/inpassing dalam Jabatan Fungsional Widyaprada tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (5) Angka Kredit Kumulatif tercantum dalam Lampiran V hanya berlaku 1 (satu) kali selama masa penyesuaian/inpassing. (6) Tata cara penyesuaian/inpassing ditetapkan lebih lanjut oleh instansi pembina.

Pasal 16

(1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Widyaprada melalui promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 angka 4, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. mengikuti dan lulus uji kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural sesuai Standar Kompetensi yang telah disusun oleh instansi pembina; dan b. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir. (2) Pengangkatan Jabatan Fungsional Widyaprada melalui promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan kebutuhan untuk jenjang Jabatan Fungsional yang akan diduduki. (3) Pengangkatan Jabatan Fungsional Widyaprada sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

BAB IX

PENILAIAN KINERJA

Pasal 19

Koreksi

(1) Pada awal tahun, setiap Widyaprada wajib menyusun SKP yang akan dilaksanakan dalam 1 (satu) tahun berjalan. (2) SKP Widyaprada disusun berdasarkan penetapan kinerja unit kerja yang bersangkutan sesuai dengan jenjang jabatannya. (3) SKP untuk masing-masing jenjang jabatan diambil dari kegiatan sebagai turunan dari penetapan kinerja unit dengan mendasarkan kepada tingkat kesulitan dan syarat kompetensi untuk masing-masing jenjang jabatan (4) SKP yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat persetujuan dan ditetapkan oleh atasan langsung. (5) Penilaian SKP Widyaprada dilakukan oleh atasan langsung.

Pasal 20

(1) Penilaian kinerja Jabatan Fungsional Widyaprada bertujuan untuk menjamin objektivitas pembinaan yang didasarkan sistem prestasi dan sistem karier. (2) Penilaian kinerja Jabatan Fungsional Widyaprada dilakukan berdasarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi, dengan memperhatikan target, capaian, hasil, dan manfaat yang dicapai, serta perilaku PNS. (3) Penilaian kinerja Jabatan Fungsional Widyaprada dilakukan secara objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan. (4) Penilaian kinerja Jabatan Fungsional Widyaprada sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh atasan langsung.

Pasal 21

(1) Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ditetapkan berdasarkan pencapaian Angka Kredit setiap tahun. (2) Pencapaian Angka Kredit Kumulatif digunakan sebagai salah satu syarat untuk kenaikan jabatan. (3) Pencapaian Angka Kredit Kumulatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan penjumlahan pencapaian Angka Kredit pada setiap tahun.

Pasal 22

(1) Pejabat Fungsional Widyaprada setiap tahun wajib mengumpulkan Angka Kredit dari unsur pelatihan, tugas jabatan, pengembangan profesi, dan unsur penunjang dengan jumlah Angka Kredit paling sedikit: a. 12,5 (dua belas koma lima) untuk Widyaprada Ahli Pertama; b. 25 (dua puluh lima) untuk Widyaprada Ahli Muda; c. 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) untuk Widyaprada Ahli Madya; dan d. 50 (lima puluh) untuk Widyaprada Ahli Utama. (2) Jumlah Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, tidak berlaku bagi Widyaprada Ahli Utama yang menduduki pangkat paling tinggi dalam jenjang jabatan yang didudukinya. (3) Jumlah Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar untuk penilaian SKP

Pasal 23

(1) Jumlah Angka Kredit Kumulatif yang harus dipenuhi untuk dapat diangkat dalam jabatan Widyaprada untuk: a. Widyaprada dengan pendidikan S-1 (Strata-Satu)/D-4 (Diploma-Empat) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; b. Widyaprada dengan pendidikan S-2 (Strata-Dua) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; dan c. Widyaprada dengan pendidikan S-3 (Strata-Tiga) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (2) Jumlah Angka Kredit Kumulatif yang harus dicapai Widyaprada, yaitu: a. paling kurang 80% (delapan puluh persen) Angka Kredit berasal dari sub-unsur dari unsur utama tidak termasuk sub-unsur Pendidikan formal; dan b. paling kurang 20% (dua puluh persen) Angka Kredit berasal dari unsur penunjang.

Pasal 24

(1) Widyaprada Ahli Muda yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi menjadi Widyaprada Ahli Madya, Angka Kredit yang disyaratkan 6 (enam) berasal dari sub-unsur pengembangan profesi. (2) Widyaprada Madya yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi menjadi Widyaprada Utama, Angka Kredit yang disyaratkan 12 (dua belas) berasal dari sub-unsur pengembangan profesi.

Pasal 25

(1) Widyaprada yang memiliki Angka Kredit melebihi Angka Kredit yang disyaratkan untuk kenaikan jabatan dan/atau pangkat setingkat lebih tinggi, kelebihan Angka Kredit tersebut dapat diperhitungkan untuk kenaikan jabatan dan/atau pangkat berikutnya. (2) Widyaprada yang pada tahun pertama telah memenuhi atau melebihi Angka Kredit yang disyaratkan untuk kenaikan jabatan dan/atau pangkat dalam masa pangkat yang didudukinya, pada tahun kedua dan seterusnya diwajibkan mengumpulkan paling sedikit 20% (dua puluh persen) Angka Kredit dari jumlah Angka Kredit yang disyaratkan untuk kenaikan jabatan dan/atau pangkat setingkat lebih tinggi yang berasal dari tugas jabatan.

Pasal 26

(1) Widyaprada yang telah memenuhi syarat untuk kenaikan jenjang jabatan setingkat lebih tinggi tetapi belum tersedia lowongan pada jenjang jabatan yang akan diduduki, wajib memenuhi Angka Kredit dari kegiatan Pemetaan Mutu Pendidikan, Pendampingan Satuan Pendidikan, Pembimbingan Satuan Pendidikan, Supervisi Pendidikan, dan/atau Pengembangan Model Penjaminan Mutu Pendidikan, dan/atau pengembangan profesi, paling sedikit: a. 10 (sepuluh) untuk Widyaprada Ahli Pertama; b. 20 (dua puluh) untuk Widyaprada Ahli Muda; dan c. 30 (tiga puluh) untuk Widyaprada Ahli Madya. (2) Widyaprada Ahli Utama yang menduduki pangkat tertinggi dari jabatannya, setiap tahun sejak menduduki pangkatnya wajib mengumpulkan paling sedikit 25 (dua puluh lima) Angka Kredit dari kegiatan Pemetaan Mutu Pendidikan, Pendampingan Satuan Pendidikan, Pembimbingan Satuan Pendidikan, Supervisi Pendidikan, dan/atau Pengembangan Model Penjaminan Mutu Pendidikan, dan/atau pengembangan profesi.

Pasal 27

(1) Widyaprada yang secara bersama-sama membuat karya tulis ilmiah di bidang Penjaminan Mutu Pendidikan, diberikan Angka Kredit dengan ketentuan sebagai berikut: a. Apabila terdiri dari 2 (dua) orang penulis, pembagian Angka Kreditnya adalah 60% (enam puluh persen) untuk penulis utama dan 40% (empat puluh persen) untuk penulis pembantu; b. Apabila terdiri dari 3 (tiga) orang penulis, pembagian Angka Kreditnya adalah 50% (lima puluh persen) untuk penulis utama dan masing-masing 25% (dua puluh lima persen) untuk penulis pembantu; c. Apabila terdiri dari 4 (empat) orang penulis, pembagian Angka Kreditnya yaitu 40% (empat puluh persen) untuk penulis utama dan masing-masing 20% (dua puluh persen) untuk penulis pembantu;dan d. Apabila tidak terdapat atau tidak dapat ditentukan penulis utama dan penulis pembantu, pembagian Angka Kredit dibagi sebesar proporsi yang sama untuk setiap penulis. (2) Jumlah penulis pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling banyak 3 (tiga) orang.

BAB XI

PEJABAT YANG MENGUSULKAN ANGKA KREDIT, PEJABAT YANG BERWENANG MENETAPKAN ANGKA KREDIT, DAN TIM PENILAI

Pasal 29

Koreksi

Usul penetapan Angka Kredit Widyaprada diajukan oleh: a. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kesekretariatan pada unit kerja Jabatan Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat atau pendidikan dasar dan menengah pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi kesekretariatan pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk Angka Kredit bagi Widyaprada Ahli Utama di lingkungan Instansi Pemerintah; b. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kesekretariatan pada unit kerja Jabatan Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat atau pendidikan dasar dan menengah pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan kepada Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat atau pendidikan dasar dan menengah pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk Angka Kredit bagi Widyaprada Ahli Madya di lingkungan Instansi Pemerintah; dan c. Pimpinan unit kerja paling rendah Pejabat Administrator pada unit pelaksana teknis yang membidangi penjaminan mutu pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat atau pendidikan dasar dan menengah, atau membidangi penjaminan mutu pendidikan, atau Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat atau pendidikan dasar dan menengah, atau membidangi penjaminan mutu pendidikan pada Instansi Pemerintah kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kesekretariatan pada unit kerja Jabatan Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat atau pendidikan dasar dan menengah, atau membidangi penjaminan mutu pendidikan pada Instansi Pemerintah untuk Angka Kredit bagi Widyaprada Ahli Pertama dan Widyaprada Ahli Muda di lingkungan Instansi Pemerintah.

Pasal 30

Pejabat yang memiliki kewenangan MENETAPKAN Angka Kredit Widyaprada, yaitu: a. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi kesekretariatan pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk Angka Kredit bagi Widyaprada Ahli Utama di lingkungan Instansi Pemerintah; b. Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat atau pendidikan dasar dan menengah pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk Angka Kredit bagi Widyaprada Ahli Madya di lingkungan Instansi Pemerintah; dan c. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kesekretariatan pada unit kerja Jabatan Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat atau pendidikan dasar dan menengah, atau membidangi penjaminan mutu pendidikan pada Instansi Pemerintah untuk Angka Kredit bagi Widyaprada Ahli Pertama dan Widyaprada Ahli Muda di lingkungan Instansi Pemerintah.

Pasal 31

Dalam menjalankan tugasnya, pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dibantu oleh Tim Penilai, yaitu: a. Tim Penilai Pusat bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi kesekretariatan pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk Angka Kredit bagi Widyaprada Ahli Utama di lingkungan Instansi Pemerintah; b. Tim Penilai Instansi bagi Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat atau pendidikan dasar dan menengah pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk Angka Kredit bagi Widyaprada Ahli Madya di lingkungan Instansi Pemerintah; dan c. Tim Penilai Unit Kerja bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kesekretariatan pada unit kerja Jabatan Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat atau pendidikan dasar dan menengah, atau membidangi penjaminan mutu pendidikan pada Instansi Pemerintah untuk Angka Kredit bagi Widyaprada Ahli Pertama dan Widyaprada Ahli Muda di lingkungan Instansi Pemerintah.

Pasal 32

(1) Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 terdiri atas pejabat yang berasal dari unsur teknis yang membidangi Penjaminan Mutu Pendidikan, unsur kepegawaian, dan Widyaprada. (2) Susunan keanggotaan Tim Penilai, sebagai berikut: a. Ketua merangkap anggota; b. Sekretaris merangkap anggota; dan c. Paling kurang 3 (tiga) orang anggota. (3) Susunan anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus berjumlah ganjil. (4) Ketua Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, paling rendah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama atau Widyaprada Ahli Madya. (5) Sekretaris Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, harus berasal dari unsur kepegawaian. (6) Anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, paling sedikit 2 (dua) orang dari Widyaprada. (7) Syarat untuk menjadi anggota Tim Penilai, yaitu: a. menduduki jabatan/pangkat paling rendah sama dengan jabatan/pangkat Widyaprada yang dinilai; b. memiliki keahlian serta kemampuan untuk menilai kinerja Widyaprada; dan c. aktif melakukan penilaian kinerja. (8) Apabila jumlah anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak dapat dipenuhi dari Widyaprada, anggota Tim Penilai dapat diangkat dari PNS lain yang memiliki kompetensi untuk menilai kinerja Widyaprada. (9) Pembentukan dan susunan anggota Tim Penilai ditetapkan oleh: a. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi kesekretariatan pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk Tim Penilai Pusat; b. Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat atau pendidikan dasar dan menengah pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk Tim Penilai Instansi; dan c. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kesekretariatan pada unit kerja Jabatan Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat atau pendidikan dasar dan menengah, atau membidangi penjaminan mutu pendidikan pada Instansi Pemerintah untuk Tim Penilai Unit Kerja.

Pasal 33

Tata kerja Tim Penilai dan tata cara penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Widyaprada ditetapkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan selaku pimpinan instansi pembina Jabatan Fungsional Widyaprada.

BAB Ketiga

Tim Penilai

Pasal 31

Koreksi

Pasal 32

Pasal 33

BAB XVI

INSTANSI PEMBINA DAN TUGAS INSTANSI PEMBINA

Pasal 39

Koreksi

Instansi pembina Jabatan Fungsional Widyaprada yaitu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Pasal 40

Koreksi

(1) Instansi pembina berperan sebagai pengelola Jabatan Fungsional Widyaprada yang bertanggung jawab untuk menjamin terwujudnya standar kualitas dan profesionalitas jabatan. (2) Instansi pembina sebagaimana dimaksud ayat (1) mempunyai tugas meliputi: a. menyusun pedoman formasi Jabatan Fungsional Widyaprada; b. menyusun Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Widyaprada; c. menyusun petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis Jabatan Fungsional Widyaprada; d. menyusun standar kualitas hasil kerja dan pedoman penilaian kualitas hasil kerja Widyaprada; e. menyusun pedoman penulisan Karya Tulis/Karya Ilmiah yang bersifat inovatif di bidang Penjaminan Mutu Pendidikan; f. menyusun kurikulum pelatihan Jabatan Fungsional Widyaprada; g. menyelenggarakan pelatihan Jabatan Fungsional Widyaprada; h. membina penyelenggaraan pelatihan fungsional pada lembaga pelatihan; i. menyelenggarakan uji kompetensi Jabatan Fungsional Widyaprada; j. menganalisis kebutuhan pelatihan fungsional di bidang tugas Jabatan Fungsional Widyaprada; k. melakukan sosialisasi petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis Jabatan Fungsional Widyaprada; l. mengembangkan sistem informasi Jabatan Fungsional Widyaprada; m. memfasilitasi pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional Widyaprada; n. memfasilitasi pembentukan organisasi profesi Jabatan Fungsional Widyaprada; o. memfasilitasi penyusunan dan penetapan kode etik profesi dan kode perilaku Jabatan Fungsional Widyaprada; p. melakukan akreditasi pelatihan fungsional dengan mengacu kepada ketentuan yang telah ditetapkan oleh Lembaga Administrasi Negara; q. melakukan pemantauan dan evaluasi penerapan Jabatan Fungsional Widyaprada di seluruh Instansi Pemerintah yang menggunakan jabatan tersebut; dan r. melakukan koordinasi dengan instansi pengguna untuk pembinaan karier Widyaprada. (3) Uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i dapat dilakukan oleh Instansi Pemerintah pengguna Jabatan Fungsional Widyaprada setelah mendapat akreditasi dari instansi pembina. (4) Instansi pembina untuk melaksanakan tugas pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf i, huruf k, huruf l, huruf m, huruf n, huruf o, huruf q, dan huruf r, menyampaikan hasil pelaksanaan pembinaan Jabatan Fungsional Widyaprada secara berkala sesuai dengan perkembangan pelaksanaan pembinaan kepada Menteri dengan tembusan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara. (5) Instansi pembina menyampaikan secara berkala setiap tahun pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, huruf g, huruf h, huruf j, dan huruf p kepada kepada Menteri dengan tembusan Kepala Lembaga Administrasi Negara. (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan uji kompetensi Jabatan Fungsional Widyaprada sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i diatur dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

Peraturan Menteri Nomor 3 Tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional Widyaprada

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

BAB Kesatu

Pasal 2

BAB Kedua

Pasal 3

BAB III

Pasal 4

BAB IV

Pasal 5

Pasal 6

BAB Kesatu

Pasal 5

BAB Kedua

Pasal 6

BAB V

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

BAB Kedua

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

BAB VI

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

BAB Kesatu

Pasal 11

Pasal 12

BAB Kedua

Pasal 13

BAB Ketiga

Pasal 14

BAB Keempat

Pasal 15

BAB Kelima

Pasal 16

BAB VII

Pasal 17

BAB VIII

Pasal 18

BAB IX

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

BAB X

Pasal 28

BAB XI

Pasal 29

Pasal 30

Pasal 31

Pasal 32

Pasal 33

BAB Kesatu

Pasal 29

BAB Kedua

Pasal 30

BAB Ketiga

Pasal 31

Pasal 32

Pasal 33

BAB XII

Pasal 34