Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
1. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
2. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara INDONESIA yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
3. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang pegawai ASN dalam suatu satuan organisasi.
4. Jabatan Fungsional yang selanjutnya disingkat JF adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
5. Instansi Pemerintah adalah Instansi Pusat dan Instansi Daerah.
6. Instansi Pusat adalah kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, kesekretariatan lembaga negara, dan kesekretariatan lembaga nonstruktural.
7. Instansi Daerah adalah perangkat daerah provinsi dan perangkat daerah kabupaten/kota yang meliputi sekretariat daerah, sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah.
8. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan MENETAPKAN pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PPPK dan pembinaan manajemen PPPK di Instansi Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Kompetensi Teknis adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang teknis jabatan.
10. Kompetensi Manajerial adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin dan/atau mengelola unit organisasi.
11. Kompetensi Sosial Kultural adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku dan budaya, perilaku, wawasan kebangsaan, etika, nilai-nilai, moral, emosi dan prinsip, yang harus dipenuhi oleh setiap pemegang jabatan untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi dan jabatan.
12. Computer Assisted Test yang selanjutnya disingkat CAT adalah suatu metode seleksi/tes dengan menggunakan komputer.
13. Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat SSCASN adalah portal pelamaran terintegrasi berbasis internet yang digunakan dalam Pengadaan ASN.
14. Nilai Ambang Batas adalah nilai batas paling rendah kelulusan seleksi yang harus dipenuhi oleh setiap pelamar.
15. Masa Sanggah adalah waktu pengajuan sanggah yang diberikan kepada pelamar untuk melakukan sanggahan terhadap pengumuman hasil seleksi.
16. Panitia Seleksi Nasional Pengadaan Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Panselnas adalah panitia yang dibentuk oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk menyiapkan dan menyelenggarakan seleksi Calon ASN secara nasional.
17. Masa Hubungan Perjanjian Kerja adalah jangka waktu kebutuhan suatu Jabatan yang dapat diisi oleh PPPK
dalam suatu instansi.
18. Badan Kepegawaian Negara yang selanjutnya disingkat BKN adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang diberi kewenangan melakukan pembinaan dan menyelenggarakan Manajemen ASN secara nasional.
19. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara.
Pengadaan PPPK bertujuan memperoleh ASN yang:
a. memiliki karakteristik pribadi selaku penyelenggara pelayanan publik;
b. mampu berperan sebagai perekat Negara Kesatuan Republik INDONESIA;
c. memiliki intelegensia yang tinggi untuk pengembangan kapasitas dan kinerja organisasi;
d. memiliki keterampilan, keahlian, dan perilaku sesuai dengan tuntutan jabatan; dan
e. memiliki kemampuan mengakselerasi fungsi dan tugas organisasi.
Prinsip seleksi pengadaan PPPK dilaksanakan secara:
a. kompetitif;
b. adil;
c. objektif;
d. transparan;
e. bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme; dan
f. tidak dipungut biaya.
(1) Setiap warga negara INDONESIA mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar menjadi PPPK untuk JF dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a. usia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 1 (satu) tahun sebelum batas usia tertentu pada jabatan yang akan dilamar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
c. tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, PPPK, Prajurit Tentara Nasional INDONESIA, anggota Kepolisian Negara Republik INDONESIA, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
d. tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
e. memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan;
f. memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikasi keahlian tertentu yang masih berlaku dari lembaga profesi yang berwenang untuk jabatan yang mempersyaratkan;
g. sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar; dan
h. persyaratan lain sesuai kebutuhan jabatan yang ditetapkan oleh PPK.
(2) Ketentuan sertifikasi keahlian tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f ditetapkan oleh Menteri.
Pasal 5
(1) Pelamar yang melamar pada kebutuhan jenis jabatan tenaga kesehatan yang mensyaratkan Surat Tanda Registrasi, wajib melampirkan Surat Tanda Registrasi dan bukan internship sesuai jabatan yang dilamar serta masih berlaku pada saat pelamaran, dibuktikan dengan
tanggal masa berlaku yang tertulis pada Surat Tanda Registrasi dan diupload pada SSCASN.
(2) Instansi Pemerintah wajib melakukan validasi terhadap kesesuaian Surat Tanda Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3) Daftar jenis jabatan tenaga Kesehatan yang mensyaratkan Surat Tanda Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.
Pasal 6
Pelamar penyandang disabilitas dapat melamar pada pengadaan PPPK dengan ketentuan sebagai berikut:
a. pelamar dapat melamar pada jabatan yang diinginkan jika memiliki ijazah yang kualifikasi pendidikannya sesuai dengan persyaratan jabatan;
b. pada saat melamar di SSCASN pelamar penyandang disabilitas wajib menyatakan bahwa yang bersangkutan merupakan penyandang disabilitas; dan
c. pernyataan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, dibuktikan dengan:
1. dokumen/surat keterangan resmi dari rumah sakit pemerintah/Puskesmas yang menyatakan jenis dan derajat kedisabilitasannya; dan
2. video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari dalam menjalankan aktifitas sesuai jabatan yang akan dilamar.
(1) Panselnas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diketuai oleh Kepala BKN.
(2) Susunan Panselnas terdiri atas:
a. tim pengarah;
b. tim pelaksana;
c. tim pengawas;
d. tim audit teknologi;
e. tim pengamanan teknologi;
f. tim quality assurance;
g. sekretariat tim pengarah; dan
h. tim penyusun naskah seleksi.
(3) Susunan keanggotan tim Panselnas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri.
Pasal 9
Pasal 10
(1) Dalam rangka pelaksanaan pengadaan PPPK di Instansi Pemerintah, PPK membentuk panitia seleksi instansi pengadaan PPPK.
(2) Panitia seleksi instansi pengadaan PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
a. menyusun jadwal pelaksanaan seleksi pengadaan PPPK berkoordinasi dengan Panselnas;
b. mengumumkan jenis jabatan yang lowong, jumlah PPPK yang dibutuhkan, Masa Hubungan Perjanjian Kerja dan persyaratan pelamaran;
c. melakukan seleksi administrasi terhadap berkas lamaran dan dokumen persyaratan lainnya sebagaimana tercantum dalam pengumuman;
d. menyiapkan sarana pelaksanaan seleksi kompetensi;
e. melaksanakan seleksi kompetensi bersama-sama dengan panitia seleksi nasional pengadaan PPPK;
f. melaksanakan seleksi wawancara;
g. mengumumkan hasil seleksi administrasi, hasil seleksi kompetensi, dan hasil seleksi wawancara; dan
h. mengusulkan seleksi tes Kompetensi Teknis tambahan jika diperlukan kepada Menteri untuk mendapatkan persetujuan.
Pasal 11
Pengadaan PPPK dilakukan melalui tahapan:
a. perencanaan;
b. pengumuman lowongan;
c. pelamaran;
d. seleksi;
e. pengumuman hasil seleksi; dan
f. pengangkatan menjadi PPPK.
Pasal 12
(1) Perencanaan pengadaan PPPK paling sedikit meliputi:
a. jadwal pengadaan PPPK; dan
b. prasarana dan sarana pengadaan PPPK
(2) Jadwal pengadaan PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a di Instansi Pemerintah ditetapkan oleh PPK dan Ketua Panselnas sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
(3) Jadwal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditembuskan kepada Menteri.
(4) Prasarana dan sarana pengadaan PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit meliputi:
a. prasarana yang berupa peraturan, pedoman, petunjuk teknis pelaksanaan pengadaan PPPK;
b. sarana yang diperlukan untuk pelaksanaan pengadaan PPPK; dan
c. prasarana dan sarana bagi pelamar.
Pasal 13
Selain perencanaan pengadaan yang dimaksud dalam Pasal 12, panitia seleksi instansi melakukan:
a. penyediaan helpdesk/call center/media sosial resmi instansi;
b. pengelompokan jabatan bagi instansi pusat jika diperlukan; dan
c. penyusunan pedoman seleksi Kompetensi Teknis tambahan jika diperlukan.
Pasal 14
(1) Penyediaan helpdesk/call center/media sosial resmi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a dikelola oleh masing-masing panitia seleksi instansi.
(2) Helpdesk/call center/media sosial resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam SSCASN.
Pasal 15
(1) Pengelompokan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b hanya dapat dilakukan oleh Instansi Pusat.
(2) Instansi Pusat dapat mengelompokan kebutuhan yang memiliki jabatan dan kualifikasi pendidikan yang sama, dalam unit/satuan kerja penempatan yang berbeda.
(3) Pengelompokan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) dilakukan pada SSCASN dan selanjutnya dicantumkan dalam pengumuman lowongan PPPK pada setiap Instansi Pusat.
(4) Pelamar yang melamar pada kebutuhan jabatan yang sudah dikelompokan oleh Instansi Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib membuat/melengkapi surat pernyataan yang berisi kesediaan ditempatkan di seluruh satuan kerja/unit di lingkungan instansi yang bersangkutan.
Pasal 16
(1) Instansi Pemerintah yang menyelenggarakan seleksi Kompetensi Teknis tambahan selain CAT wajib menyusun pedoman seleksi Kompetensi Teknis
tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf
c. (2) Pedoman seleksi Kompetensi Teknis tambahan selain CAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
a. jenis seleksi Kompetensi Teknis tambahan;
b. pokok substansi yang dinilai pada setiap jenis tes dan kriteria penilaiannya;
c. kompetensi penguji/lembaga penguji pada setiap jenis tes;
d. bobot penilaian setiap jenis tes;
e. sifat setiap jenis tes yang menggugurkan atau tidak menggugurkan; dan
f. formulir atau aplikasi resmi yang dipergunakan untuk tes dan/atau penilaian.
(3) Pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan kepada Menteri untuk mendapatkan persetujuan dengan tembusan Ketua Panselnas, paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum pengumuman lowongan.
Pasal 17
(1) Pengumuman lowongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b dilakukan oleh panitia seleksi instansi.
(2) Selain pengumuman lowongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Instansi Pemerintah juga menyampaikan tautan lowongan dimaksud di SSCASN.
(3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling singkat selama 15 (lima belas) hari kalender.
(4) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
a. nama Jabatan;
b. jumlah lowongan Jabatan;
c. unit kerja penempatan/instansi yang membutuhkan;
d. kualifikasi pendidikan atau sertifikasi profesi;
e. alamat dan tempat lamaran ditujukan;
f. jadwal tahapan seleksi;
g. syarat yang harus dipenuhi oleh setiap pelamar;
h. helpdesk/call center/media sosial resmi yang dikelola masing-masing Instansi Pemerintah; dan
i. Masa Hubungan Perjanjian Kerja.
(5) Selain muatan pengumuman lowongan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Instansi Pemerintah yang menyelenggarakan seleksi kompetensi teknis tambahan selain dengan CAT yang diselenggarakan oleh BKN, juga memuat jenis seleksi kompetensi teknis tambahan beserta bobot nilai tes yang akan diselenggarakan.
(6) Dalam hal terdapat jenis seleksi kompetensi teknis tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) yang menggugurkan, Instansi Pemerintah harus mencantumkan keterangan pengguguran dalam pengumuman lowongan.
(7) Instansi pemerintah dan BKN wajib memastikan bahwa rincian kebutuhan PPPK yang terdapat pada SSCASN adalah sama dengan rincian kebutuhan PPPK yang ditetapkan Menteri.
Pasal 18
(1) Pelamaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c dilakukan secara daring melalui SSCASN dan disertai dengan proses pengunggahan dokumen yang dipersyaratkan secara elektronik.
(2) Pelamar dapat melamar pada 1 (satu) jenis jalur kebutuhan ASN yaitu:
a. PNS; atau
b. PPPK, pada tahun anggaran yang sama.
(3) Pelamar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat melamar pada 1 (satu) instansi dan 1 (satu) kebutuhan jabatan.
(4) Dalam hal pelamar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diketahui melamar:
a. lebih dari 1 (satu) instansi dan/atau 1 (satu) jenis jabatan dan/atau jenis jalur kebutuhan PNS; atau
b. menggunakan 2 (dua) nomor identitas kependudukan yang berbeda, yang bersangkutan dianggap gugur dan/atau dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 31
(1) Pengumuman hasil akhir seleksi pengadaan PPPK dilakukan oleh PPK secara terbuka berdasarkan pengolahan hasil akhir sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 29 ayat (3);
(2) Penetapan dan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak melebihi jumlah kebutuhan pada masing-masing jabatan dan kualifikasi pendidikan sebagaimana ditetapkan oleh Menteri.
Pasal 32
(1) Pelamar yang keberatan terhadap pengumuman hasil akhir seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat
(1), dapat mengajukan sanggahan paling lama 3 (tiga) hari sejak hasil seleksi akhir diumumkan melalui SSCASN.
(2) Panitia seleksi instansi dapat menerima atau menolak alasan sanggahan yang diajukan oleh pelamar.
(3) Dalam hal panitia seleksi instansi menerima alasan sanggahan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), melaporkan kepada Ketua Panselnas untuk mendapatkan persetujuan perubahan pengumuman hasil akhir seleksi.
(4) Panitia Seleksi Instansi berdasarkan persetujuan Ketua Panselnas sebagaimana dimaksud pada ayat
(3), mengumumkan ulang hasil akhir seleksi paling lama 7 (tujuh) hari sejak berakhirnya waktu pengajuan sanggah.
(5) Panitia Seleksi Instansi dapat menerima alasan sanggahan dalam hal kesalahan bukan berasal dari pelamar.
Pasal 33
(1) Panselnas dapat membatalkan hasil akhir seleksi PPPK jika penyelenggaraannya tidak sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan oleh masing-masing Instansi Pemerintah.
(2) Dalam hal terjadi pembatalan hasil akhir seleksi PPPK, Instansi Pemerintah diberikan kesempatan untuk melaksanakan ulang seleksi PPPK, setelah mendapat persetujuan dari Menteri.
Pasal 34
(1) Dalam hal pelamar sudah dinyatakan lulus oleh PPK, tetapi di kemudian hari:
a. mengundurkan diri;
b. dianggap mengundurkan diri karena tidak menyampaikan kelengkapan dokumen dalam batas waktu yang ditentukan;
c. terbukti kualifikasi pendidikannya tidak sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh Menteri;
d. tidak memenuhi persyaratan lainnya; atau
e. meninggal dunia, PPK harus mengumumkan pembatalan kelulusan yang bersangkutan.
(2) PPK dapat mengusulkan pergantian pelamar kepada ketua Panselnas untuk mendapatkan pengganti dengan melampirkan:
a. surat pengunduran diri yang bersangkutan;
b. surat keterangan dianggap mengundurkan diri dari PPK; atau
c. surat keterangan meninggal dunia dari Kepala Kelurahan/Desa/ Kecamatan.
(3) Berdasarkan usulan dari PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Ketua Panselnas memberikan usulan nama pelamar pengganti dari peringkat tertinggi di bawah pelamar yang dibatalkan kelulusannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada kebutuhan jabatan yang sama dan disampaikan kembali kepada PPK.
(4) Dalam hal tidak terdapat pelamar pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat
(3), pengisian dilakukan berdasarkan tata cara pengisian kebutuhan jabatan yang belum terpenuhi mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (5) dan/atau ayat (6).
(5) PPK berdasarkan usulan ketua Panselnas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) MENETAPKAN pelamar pengganti dan mengumumkan ulang hasil akhir seleksi secara terbuka.
Pasal 35
(1) Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi diangkat sebagai calon PPPK.
(2) Pengangkatan calon PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan PPK instansi.
(3) Keputusan PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Kepala BKN untuk mendapatkan nomor induk PPPK.
(4) Penerbitan nomor induk PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterima oleh PPK paling lama 25 (dua puluh lima) hari kerja sejak waktu penyampaian.
(5) Dalam hal pelamar yang sudah dinyatakan lulus tahap akhir seleksi dan sudah mendapat persetujuan nomor induk PPPK, kemudian mengundurkan diri, kepada yang bersangkutan diberikan sanksi tidak boleh melamar pada penerimaan ASN untuk 1 (satu) periode berikutnya.
Pasal 36
(1) PPPK yang telah mendapatkan nomor induk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) melaksanakan tugas jabatan berdasarkan penetapan pengangkatan oleh PPK.
(2) Keputusan pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan sebagai dasar dimulainya masa hubungan perjanjian kerja PPPK dengan Instansi Pemerintah.
Pasal 37
Masa Hubungan Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) dengan ketentuan paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan masing-masing instansi pemerintah.
Pasal 38
(1) PPPK yang telah diangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) diberikan gaji berdasarkan golongan gaji sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan masa kerja 0 (nol) setelah perjanjian kerja ditandatangani.
(2) Golongan gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
Pasal 39
Pelamar seleksi PPPK yang telah dinyatakan lulus yang usianya kurang dari 1 (satu) tahun dari batas usia pensiun jabatan pada saat pengangkatan maka perjanjian hubungan kerja diberlakukan 1 (satu) tahun sejak pengangkatan sebagai PPPK dan diberhentikan sebagai PPPK setelah masa perjanjian kerja berakhir.
(1) Panselnas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diketuai oleh Kepala BKN.
(2) Susunan Panselnas terdiri atas:
a. tim pengarah;
b. tim pelaksana;
c. tim pengawas;
d. tim audit teknologi;
e. tim pengamanan teknologi;
f. tim quality assurance;
g. sekretariat tim pengarah; dan
h. tim penyusun naskah seleksi.
(3) Susunan keanggotan tim Panselnas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri.
Pasal 9
Pasal 10
(1) Dalam rangka pelaksanaan pengadaan PPPK di Instansi Pemerintah, PPK membentuk panitia seleksi instansi pengadaan PPPK.
(2) Panitia seleksi instansi pengadaan PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
a. menyusun jadwal pelaksanaan seleksi pengadaan PPPK berkoordinasi dengan Panselnas;
b. mengumumkan jenis jabatan yang lowong, jumlah PPPK yang dibutuhkan, Masa Hubungan Perjanjian Kerja dan persyaratan pelamaran;
c. melakukan seleksi administrasi terhadap berkas lamaran dan dokumen persyaratan lainnya sebagaimana tercantum dalam pengumuman;
d. menyiapkan sarana pelaksanaan seleksi kompetensi;
e. melaksanakan seleksi kompetensi bersama-sama dengan panitia seleksi nasional pengadaan PPPK;
f. melaksanakan seleksi wawancara;
g. mengumumkan hasil seleksi administrasi, hasil seleksi kompetensi, dan hasil seleksi wawancara; dan
h. mengusulkan seleksi tes Kompetensi Teknis tambahan jika diperlukan kepada Menteri untuk mendapatkan persetujuan.
Pengadaan PPPK dilakukan melalui tahapan:
a. perencanaan;
b. pengumuman lowongan;
c. pelamaran;
d. seleksi;
e. pengumuman hasil seleksi; dan
f. pengangkatan menjadi PPPK.
(1) Perencanaan pengadaan PPPK paling sedikit meliputi:
a. jadwal pengadaan PPPK; dan
b. prasarana dan sarana pengadaan PPPK
(2) Jadwal pengadaan PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a di Instansi Pemerintah ditetapkan oleh PPK dan Ketua Panselnas sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
(3) Jadwal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditembuskan kepada Menteri.
(4) Prasarana dan sarana pengadaan PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit meliputi:
a. prasarana yang berupa peraturan, pedoman, petunjuk teknis pelaksanaan pengadaan PPPK;
b. sarana yang diperlukan untuk pelaksanaan pengadaan PPPK; dan
c. prasarana dan sarana bagi pelamar.
Pasal 13
Selain perencanaan pengadaan yang dimaksud dalam Pasal 12, panitia seleksi instansi melakukan:
a. penyediaan helpdesk/call center/media sosial resmi instansi;
b. pengelompokan jabatan bagi instansi pusat jika diperlukan; dan
c. penyusunan pedoman seleksi Kompetensi Teknis tambahan jika diperlukan.
Pasal 14
(1) Penyediaan helpdesk/call center/media sosial resmi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a dikelola oleh masing-masing panitia seleksi instansi.
(2) Helpdesk/call center/media sosial resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam SSCASN.
Pasal 15
(1) Pengelompokan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b hanya dapat dilakukan oleh Instansi Pusat.
(2) Instansi Pusat dapat mengelompokan kebutuhan yang memiliki jabatan dan kualifikasi pendidikan yang sama, dalam unit/satuan kerja penempatan yang berbeda.
(3) Pengelompokan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) dilakukan pada SSCASN dan selanjutnya dicantumkan dalam pengumuman lowongan PPPK pada setiap Instansi Pusat.
(4) Pelamar yang melamar pada kebutuhan jabatan yang sudah dikelompokan oleh Instansi Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib membuat/melengkapi surat pernyataan yang berisi kesediaan ditempatkan di seluruh satuan kerja/unit di lingkungan instansi yang bersangkutan.
Pasal 16
(1) Instansi Pemerintah yang menyelenggarakan seleksi Kompetensi Teknis tambahan selain CAT wajib menyusun pedoman seleksi Kompetensi Teknis
tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf
c. (2) Pedoman seleksi Kompetensi Teknis tambahan selain CAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
a. jenis seleksi Kompetensi Teknis tambahan;
b. pokok substansi yang dinilai pada setiap jenis tes dan kriteria penilaiannya;
c. kompetensi penguji/lembaga penguji pada setiap jenis tes;
d. bobot penilaian setiap jenis tes;
e. sifat setiap jenis tes yang menggugurkan atau tidak menggugurkan; dan
f. formulir atau aplikasi resmi yang dipergunakan untuk tes dan/atau penilaian.
(3) Pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan kepada Menteri untuk mendapatkan persetujuan dengan tembusan Ketua Panselnas, paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum pengumuman lowongan.
(1) Pengumuman lowongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b dilakukan oleh panitia seleksi instansi.
(2) Selain pengumuman lowongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Instansi Pemerintah juga menyampaikan tautan lowongan dimaksud di SSCASN.
(3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling singkat selama 15 (lima belas) hari kalender.
(4) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
a. nama Jabatan;
b. jumlah lowongan Jabatan;
c. unit kerja penempatan/instansi yang membutuhkan;
d. kualifikasi pendidikan atau sertifikasi profesi;
e. alamat dan tempat lamaran ditujukan;
f. jadwal tahapan seleksi;
g. syarat yang harus dipenuhi oleh setiap pelamar;
h. helpdesk/call center/media sosial resmi yang dikelola masing-masing Instansi Pemerintah; dan
i. Masa Hubungan Perjanjian Kerja.
(5) Selain muatan pengumuman lowongan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Instansi Pemerintah yang menyelenggarakan seleksi kompetensi teknis tambahan selain dengan CAT yang diselenggarakan oleh BKN, juga memuat jenis seleksi kompetensi teknis tambahan beserta bobot nilai tes yang akan diselenggarakan.
(6) Dalam hal terdapat jenis seleksi kompetensi teknis tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) yang menggugurkan, Instansi Pemerintah harus mencantumkan keterangan pengguguran dalam pengumuman lowongan.
(7) Instansi pemerintah dan BKN wajib memastikan bahwa rincian kebutuhan PPPK yang terdapat pada SSCASN adalah sama dengan rincian kebutuhan PPPK yang ditetapkan Menteri.
(1) Pelamaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c dilakukan secara daring melalui SSCASN dan disertai dengan proses pengunggahan dokumen yang dipersyaratkan secara elektronik.
(2) Pelamar dapat melamar pada 1 (satu) jenis jalur kebutuhan ASN yaitu:
a. PNS; atau
b. PPPK, pada tahun anggaran yang sama.
(3) Pelamar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat melamar pada 1 (satu) instansi dan 1 (satu) kebutuhan jabatan.
(4) Dalam hal pelamar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diketahui melamar:
a. lebih dari 1 (satu) instansi dan/atau 1 (satu) jenis jabatan dan/atau jenis jalur kebutuhan PNS; atau
b. menggunakan 2 (dua) nomor identitas kependudukan yang berbeda, yang bersangkutan dianggap gugur dan/atau dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(1) Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 huruf a dilakukan untuk mencocokkan persyaratan administrasi dan kualifikasi dengan dokumen pelamaran.
(2) Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh panitia seleksi instansi.
(3) Panitia seleksi instansi harus mengumumkan hasil seleksi administrasi secara terbuka.
(4) Dalam hal dokumen pelamaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memenuhi persyaratan administrasi, pelamar dinyatakan tidak lulus seleksi administrasi.
(5) Pelamar yang lulus seleksi administrasi mengikuti seleksi kompetensi.
Pasal 21
(1) Seleksi administrasi bagi penyandang disabilitas dilakukan dengan mencocokan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 untuk memastikan kesesuaian jabatan yang dilamar dengan jenis dan derajat kedisabilitasannya melalui verifikasi dokumen pelamaran.
(2) Dalam melakukan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instansi Pemerintah dapat berkonsultasi dengan dokter spesialis kedokteran okupasi dan/atau tim penguji kesehatan.
(3) Instansi Pemerintah dapat menyatakan jabatan dan unit penempatan yang tidak dapat dilamar oleh penyandang disabilitas, berdasarkan ketentuan sebagai berikut:
a. Instansi Pemerintah menyampaikan alasan yang jelas dan memberikan kesempatan kepada calon pelamar untuk mengajukan sanggahan pada saat Masa Sanggah seleksi administrasi; dan
b. dalam hal sanggahan dari calon pelamar dapat diterima, panitia seleksi instansi dapat mengubah pengumuman hasil seleksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3).
(4) PPK dapat menyatakan pelamar penyandang disabilitas tidak memenuhi syarat dan kemudian membatalkan kelulusan/keikutsertaan dalam seleksi, jika tidak melampirkan dokumen/surat keterangan yang menyatakan jenis dan derajat kedisabilitasannya serta video yang menunjukkan kegiatan sehari hari pelamar sampai batas akhir Masa Sanggah pengumuman hasil akhir seleksi.
(5) Terhadap pelamar penyandang disabilitas yang termasuk kategori sebagaimana dimaksud pada ayat (4), PPK wajib mengumumkan pembatalan keikutsertaan seleksi/kelulusan tahap akhir yang bersangkutan dengan tembusan kepada Menteri dan Kepala BKN.
(1) Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 huruf a dilakukan untuk mencocokkan persyaratan administrasi dan kualifikasi dengan dokumen pelamaran.
(2) Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh panitia seleksi instansi.
(3) Panitia seleksi instansi harus mengumumkan hasil seleksi administrasi secara terbuka.
(4) Dalam hal dokumen pelamaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memenuhi persyaratan administrasi, pelamar dinyatakan tidak lulus seleksi administrasi.
(5) Pelamar yang lulus seleksi administrasi mengikuti seleksi kompetensi.
Pasal 21
(1) Seleksi administrasi bagi penyandang disabilitas dilakukan dengan mencocokan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 untuk memastikan kesesuaian jabatan yang dilamar dengan jenis dan derajat kedisabilitasannya melalui verifikasi dokumen pelamaran.
(2) Dalam melakukan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instansi Pemerintah dapat berkonsultasi dengan dokter spesialis kedokteran okupasi dan/atau tim penguji kesehatan.
(3) Instansi Pemerintah dapat menyatakan jabatan dan unit penempatan yang tidak dapat dilamar oleh penyandang disabilitas, berdasarkan ketentuan sebagai berikut:
a. Instansi Pemerintah menyampaikan alasan yang jelas dan memberikan kesempatan kepada calon pelamar untuk mengajukan sanggahan pada saat Masa Sanggah seleksi administrasi; dan
b. dalam hal sanggahan dari calon pelamar dapat diterima, panitia seleksi instansi dapat mengubah pengumuman hasil seleksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3).
(4) PPK dapat menyatakan pelamar penyandang disabilitas tidak memenuhi syarat dan kemudian membatalkan kelulusan/keikutsertaan dalam seleksi, jika tidak melampirkan dokumen/surat keterangan yang menyatakan jenis dan derajat kedisabilitasannya serta video yang menunjukkan kegiatan sehari hari pelamar sampai batas akhir Masa Sanggah pengumuman hasil akhir seleksi.
(5) Terhadap pelamar penyandang disabilitas yang termasuk kategori sebagaimana dimaksud pada ayat (4), PPK wajib mengumumkan pembatalan keikutsertaan seleksi/kelulusan tahap akhir yang bersangkutan dengan tembusan kepada Menteri dan Kepala BKN.
Pasal 22
(1) Pelamar yang keberatan terhadap pengumuman seleksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat
(3), dapat mengajukan sanggahan paling lama 3 (tiga) hari sejak hasil seleksi administrasi diumumkan.
(2) Sanggahan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) diajukan melalui SSCASN.
(3) Panitia seleksi instansi dapat menerima atau menolak alasan sanggahan yang diajukan oleh pelamar.
(4) Panitia seleksi instansi dapat menerima alasan sanggahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam hal kesalahan bukan berasal dari pelamar.
(5) Dalam hal alasan sanggahan sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) diterima, panitia seleksi instansi mengumumkan ulang hasil seleksi administrasi paling lama 7 (tujuh) hari sejak berakhirnya waktu pengajuan sanggah.
(1) Pelamar yang keberatan terhadap pengumuman seleksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat
(3), dapat mengajukan sanggahan paling lama 3 (tiga) hari sejak hasil seleksi administrasi diumumkan.
(2) Sanggahan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) diajukan melalui SSCASN.
(3) Panitia seleksi instansi dapat menerima atau menolak alasan sanggahan yang diajukan oleh pelamar.
(4) Panitia seleksi instansi dapat menerima alasan sanggahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam hal kesalahan bukan berasal dari pelamar.
(5) Dalam hal alasan sanggahan sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) diterima, panitia seleksi instansi mengumumkan ulang hasil seleksi administrasi paling lama 7 (tujuh) hari sejak berakhirnya waktu pengajuan sanggah.
Pasal 23
(1) Seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b menggunakan sistem CAT yang diselenggarakan oleh BKN.
(2) Seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menilai kesesuaian Kompetensi Manajerial, Kompetensi Teknis, dan Kompetensi Sosial
Kultural yang dimiliki oleh pelamar dengan standar kompetensi jabatan.
(3) Seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat:
a. Kompetensi Teknis;
b. Kompetensi Manajerial; dan
c. Kompetensi Sosial Kultural.
(4) Materi Kompetensi Teknis sebagaimana pada ayat (3) huruf a bertujuan untuk menilai penguasaan pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur dan dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang teknis jabatan
(5) Materi Kompetensi Manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) huruf b bertujuan untuk menilai penguasaan pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku dalam berorganisasi yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan terkait dengan:
a. integritas;
b. kerjasama;
c. komunikasi;
d. orientasi pada hasil;
e. pelayanan publik;
f. pengembangan diri dan orang lain;
g. mengelola perubahan; dan
h. pengambilan keputusan.
(6) Materi Kompetensi Sosial Kultural sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c bertujuan untuk menilai penguasaan pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku dan budaya, perilaku, wawasan kebangsaan, etika, nilai- nilai, moral, emosi dan prinsip, yang harus dipenuhi setiap pemegang jabatan untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi, dan jabatan, dalam peran pemangku jabatan sebagai perekat bangsa yang memiliki:
a. kepekaan terhadap perbedaan budaya;
b. kemampuan berhubungan sosial;
c. kepekaan terhadap konflik; dan
d. empati.
(7) Materi seleksi Kompetensi Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a disusun oleh instansi pembina JF selanjutnya diintegrasikan ke dalam bank soal CAT BKN.
(8) Materi seleksi Kompetensi Manajerial dan sosial kultural sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan huruf c disusun oleh tim penyusun naskah seleksi di bawah koordinasi Panselnas.
Pasal 24
(1) Seleksi pengadaan PPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dilakukan dengan mempertimbangkan integritas dan moralitas.
(2) Penilaian integritas dan moralitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan wawancara.
(3) Seleksi kompetensi dan wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan metode CAT yang diselenggarakan BKN.
(4) Untuk Instansi Pusat, seleksi wawancara dengan metode CAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digantikan dengan wawancara tatap muka.
(1) Seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b menggunakan sistem CAT yang diselenggarakan oleh BKN.
(2) Seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menilai kesesuaian Kompetensi Manajerial, Kompetensi Teknis, dan Kompetensi Sosial
Kultural yang dimiliki oleh pelamar dengan standar kompetensi jabatan.
(3) Seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat:
a. Kompetensi Teknis;
b. Kompetensi Manajerial; dan
c. Kompetensi Sosial Kultural.
(4) Materi Kompetensi Teknis sebagaimana pada ayat (3) huruf a bertujuan untuk menilai penguasaan pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur dan dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang teknis jabatan
(5) Materi Kompetensi Manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) huruf b bertujuan untuk menilai penguasaan pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku dalam berorganisasi yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan terkait dengan:
a. integritas;
b. kerjasama;
c. komunikasi;
d. orientasi pada hasil;
e. pelayanan publik;
f. pengembangan diri dan orang lain;
g. mengelola perubahan; dan
h. pengambilan keputusan.
(6) Materi Kompetensi Sosial Kultural sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c bertujuan untuk menilai penguasaan pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku dan budaya, perilaku, wawasan kebangsaan, etika, nilai- nilai, moral, emosi dan prinsip, yang harus dipenuhi setiap pemegang jabatan untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi, dan jabatan, dalam peran pemangku jabatan sebagai perekat bangsa yang memiliki:
a. kepekaan terhadap perbedaan budaya;
b. kemampuan berhubungan sosial;
c. kepekaan terhadap konflik; dan
d. empati.
(7) Materi seleksi Kompetensi Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a disusun oleh instansi pembina JF selanjutnya diintegrasikan ke dalam bank soal CAT BKN.
(8) Materi seleksi Kompetensi Manajerial dan sosial kultural sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan huruf c disusun oleh tim penyusun naskah seleksi di bawah koordinasi Panselnas.
Pasal 24
(1) Seleksi pengadaan PPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dilakukan dengan mempertimbangkan integritas dan moralitas.
(2) Penilaian integritas dan moralitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan wawancara.
(3) Seleksi kompetensi dan wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan metode CAT yang diselenggarakan BKN.
(4) Untuk Instansi Pusat, seleksi wawancara dengan metode CAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digantikan dengan wawancara tatap muka.
Pasal 25
(1) Pelamar dinyatakan lulus seleksi kompetensi jika memenuhi Nilai Ambang Batas.
(2) Nilai Ambang Batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
a. Nilai Ambang Batas Kompetensi Teknis;
b. Nilai Ambang Batas kumulatif Kompetensi Manajerial dan sosial kultural; dan
c. Nilai Ambang Batas wawancara.
(3) Jumlah komposisi soal, tata cara penilaian, durasi waktu seleksi kompetensi dan Nilai Ambang Batas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri.
Pasal 26
(1) Panitia Penyelenggara Seleksi dan/atau BKN menyediakan aksesibilitas di lingkungan tempat pelaksanaan seleksi bagi pelamar penyandang disabilitas sesuai dengan jenis dan derajat kedisabilitasannya.
(2) Panitia Penyelenggara Seleksi dan/atau BKN memberikan penambahan waktu dan menyediakan pendamping atau aplikasi pendukung saat pelaksanaan seleksi kompetensi bagi pelamar penyandang disabilitas sensorik netra.
Pasal 27
(1) Seleksi Kompetensi Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat
(3) huruf a diberikan kebijakan penambahan nilai dengan ketentuan sebagai berikut:
a. pelamar penyandang disabilitas mendapatkan nilai tambahan sebesar 10% (sepuluh persen) dari nilai paling tinggi Kompetensi Teknis;
b. pelamar yang memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan jabatan yang dilamar mendapatkan nilai tambahan paling tinggi 25% (dua puluh lima persen) dari nilai paling tinggi Kompetensi Teknis;
c. dalam hal pelamar mendapatkan tambahan nilai sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b secara kumulatif, diberikan nilai paling tinggi Kompetensi Teknis tidak lebih dari 100% (seratus persen) dari nilai paling tinggi Kompetensi Teknis.
(2) Jenis dan bobot sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diusulkan oleh instansi pembina JF untuk mendapat persetujuan Menteri.
(1) Pelamar dinyatakan lulus seleksi kompetensi jika memenuhi Nilai Ambang Batas.
(2) Nilai Ambang Batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
a. Nilai Ambang Batas Kompetensi Teknis;
b. Nilai Ambang Batas kumulatif Kompetensi Manajerial dan sosial kultural; dan
c. Nilai Ambang Batas wawancara.
(3) Jumlah komposisi soal, tata cara penilaian, durasi waktu seleksi kompetensi dan Nilai Ambang Batas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri.
Pasal 26
(1) Panitia Penyelenggara Seleksi dan/atau BKN menyediakan aksesibilitas di lingkungan tempat pelaksanaan seleksi bagi pelamar penyandang disabilitas sesuai dengan jenis dan derajat kedisabilitasannya.
(2) Panitia Penyelenggara Seleksi dan/atau BKN memberikan penambahan waktu dan menyediakan pendamping atau aplikasi pendukung saat pelaksanaan seleksi kompetensi bagi pelamar penyandang disabilitas sensorik netra.
Pasal 27
(1) Seleksi Kompetensi Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat
(3) huruf a diberikan kebijakan penambahan nilai dengan ketentuan sebagai berikut:
a. pelamar penyandang disabilitas mendapatkan nilai tambahan sebesar 10% (sepuluh persen) dari nilai paling tinggi Kompetensi Teknis;
b. pelamar yang memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan jabatan yang dilamar mendapatkan nilai tambahan paling tinggi 25% (dua puluh lima persen) dari nilai paling tinggi Kompetensi Teknis;
c. dalam hal pelamar mendapatkan tambahan nilai sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b secara kumulatif, diberikan nilai paling tinggi Kompetensi Teknis tidak lebih dari 100% (seratus persen) dari nilai paling tinggi Kompetensi Teknis.
(2) Jenis dan bobot sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diusulkan oleh instansi pembina JF untuk mendapat persetujuan Menteri.
Pasal 28
(1) Instansi Pusat dapat melaksanakan seleksi Kompetensi Teknis tambahan dengan menambahkan paling sedikit 1 (satu) jenis tes setelah mendapatkan persetujuan Menteri.
(2) Pelaksanaan seleksi Kompetensi Teknis pada Instansi Daerah harus menggunakan sistem CAT yang diselenggarakan BKN.
(3) Dalam hal pelaksanaan seleksi Kompetensi Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat jabatan yang bersifat sangat teknis/keahlian khusus, Instansi Daerah dapat melaksanakan seleksi Kompetensi Teknis tambahan paling banyak 1 (satu) jenis/bentuk tes setelah mendapat persetujuan Menteri.
(4) Seleksi Kompetensi Teknis tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat berupa tes wawancara.
(1) Instansi Pusat dapat melaksanakan seleksi Kompetensi Teknis tambahan dengan menambahkan paling sedikit 1 (satu) jenis tes setelah mendapatkan persetujuan Menteri.
(2) Pelaksanaan seleksi Kompetensi Teknis pada Instansi Daerah harus menggunakan sistem CAT yang diselenggarakan BKN.
(3) Dalam hal pelaksanaan seleksi Kompetensi Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat jabatan yang bersifat sangat teknis/keahlian khusus, Instansi Daerah dapat melaksanakan seleksi Kompetensi Teknis tambahan paling banyak 1 (satu) jenis/bentuk tes setelah mendapat persetujuan Menteri.
(4) Seleksi Kompetensi Teknis tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat berupa tes wawancara.
Pasal 29
(1) Pengolahan hasil seleksi Kompetensi Teknis tambahan menjadi tanggung jawab ketua panitia seleksi instansi masing-masing yang hasilnya disampaikan kepada Ketua Panselnas.
(2) Pengolahan hasil wawancara dengan tatap muka yang dilakukan oleh Instansi Pusat menjadi tanggung jawab Panitia Instansi Pusat yang hasilnya disampaikan Ketua Panselnas.
(3) Pengolahan hasil akhir seleksi kompetensi dan wawancara dilakukan oleh Ketua Panselnas.
(4) Dalam hal pelamar memperoleh nilai akhir yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat
(3), penentuan
kelulusan akhir secara berurutan didasarkan pada:
a. nilai Kompetensi Teknis yang tertinggi;
b. jika nilai sebagaimana dimaksud dalam huruf a masih sama, penentuan kelulusan akhir didasarkan pada nilai kumulatif Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural yang tertinggi;
c. jika nilai sebagaimana dimaksud dalam huruf b masih sama, penentuan kelulusan akhir didasarkan pada nilai wawancara yang tertinggi; dan
d. jika nilai sebagaimana dimaksud dalam huruf c masih sama, penentuan kelulusan didasarkan pada usia pelamar yang tertinggi.
(5) Dalam hal terdapat kebutuhan jabatan yang belum terpenuhi setelah dilakukan penentuan kelulusan akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat diisi dari pelamar yang melamar pada jabatan, kualifikasi pendidikan yang sama, dari unit penempatan/lokasi kebutuhan yang berbeda, serta memenuhi Nilai Ambang Batas dan berperingkat terbaik.
(6) Dalam hal Instansi Pusat melakukan pengelompokan, pengisian kebutuhan jabatan yang belum terpenuhi hanya diberlakukan pada kebutuhan jabatan yang telah dikelompokkan.
Pasal 30
Pengolahan hasil nilai akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) disampaikan kepada ketua panitia seleksi instansi masing-masing dan tim pengarah beserta tim pengawas secara daring.
(1) Pengolahan hasil seleksi Kompetensi Teknis tambahan menjadi tanggung jawab ketua panitia seleksi instansi masing-masing yang hasilnya disampaikan kepada Ketua Panselnas.
(2) Pengolahan hasil wawancara dengan tatap muka yang dilakukan oleh Instansi Pusat menjadi tanggung jawab Panitia Instansi Pusat yang hasilnya disampaikan Ketua Panselnas.
(3) Pengolahan hasil akhir seleksi kompetensi dan wawancara dilakukan oleh Ketua Panselnas.
(4) Dalam hal pelamar memperoleh nilai akhir yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat
(3), penentuan
kelulusan akhir secara berurutan didasarkan pada:
a. nilai Kompetensi Teknis yang tertinggi;
b. jika nilai sebagaimana dimaksud dalam huruf a masih sama, penentuan kelulusan akhir didasarkan pada nilai kumulatif Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural yang tertinggi;
c. jika nilai sebagaimana dimaksud dalam huruf b masih sama, penentuan kelulusan akhir didasarkan pada nilai wawancara yang tertinggi; dan
d. jika nilai sebagaimana dimaksud dalam huruf c masih sama, penentuan kelulusan didasarkan pada usia pelamar yang tertinggi.
(5) Dalam hal terdapat kebutuhan jabatan yang belum terpenuhi setelah dilakukan penentuan kelulusan akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat diisi dari pelamar yang melamar pada jabatan, kualifikasi pendidikan yang sama, dari unit penempatan/lokasi kebutuhan yang berbeda, serta memenuhi Nilai Ambang Batas dan berperingkat terbaik.
(6) Dalam hal Instansi Pusat melakukan pengelompokan, pengisian kebutuhan jabatan yang belum terpenuhi hanya diberlakukan pada kebutuhan jabatan yang telah dikelompokkan.
Pasal 30
Pengolahan hasil nilai akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) disampaikan kepada ketua panitia seleksi instansi masing-masing dan tim pengarah beserta tim pengawas secara daring.
(1) Pengumuman hasil akhir seleksi pengadaan PPPK dilakukan oleh PPK secara terbuka berdasarkan pengolahan hasil akhir sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 29 ayat (3);
(2) Penetapan dan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak melebihi jumlah kebutuhan pada masing-masing jabatan dan kualifikasi pendidikan sebagaimana ditetapkan oleh Menteri.
(1) Pelamar yang keberatan terhadap pengumuman hasil akhir seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat
(1), dapat mengajukan sanggahan paling lama 3 (tiga) hari sejak hasil seleksi akhir diumumkan melalui SSCASN.
(2) Panitia seleksi instansi dapat menerima atau menolak alasan sanggahan yang diajukan oleh pelamar.
(3) Dalam hal panitia seleksi instansi menerima alasan sanggahan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), melaporkan kepada Ketua Panselnas untuk mendapatkan persetujuan perubahan pengumuman hasil akhir seleksi.
(4) Panitia Seleksi Instansi berdasarkan persetujuan Ketua Panselnas sebagaimana dimaksud pada ayat
(3), mengumumkan ulang hasil akhir seleksi paling lama 7 (tujuh) hari sejak berakhirnya waktu pengajuan sanggah.
(5) Panitia Seleksi Instansi dapat menerima alasan sanggahan dalam hal kesalahan bukan berasal dari pelamar.
Pasal 33
(1) Panselnas dapat membatalkan hasil akhir seleksi PPPK jika penyelenggaraannya tidak sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan oleh masing-masing Instansi Pemerintah.
(2) Dalam hal terjadi pembatalan hasil akhir seleksi PPPK, Instansi Pemerintah diberikan kesempatan untuk melaksanakan ulang seleksi PPPK, setelah mendapat persetujuan dari Menteri.
Pasal 34
(1) Dalam hal pelamar sudah dinyatakan lulus oleh PPK, tetapi di kemudian hari:
a. mengundurkan diri;
b. dianggap mengundurkan diri karena tidak menyampaikan kelengkapan dokumen dalam batas waktu yang ditentukan;
c. terbukti kualifikasi pendidikannya tidak sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh Menteri;
d. tidak memenuhi persyaratan lainnya; atau
e. meninggal dunia, PPK harus mengumumkan pembatalan kelulusan yang bersangkutan.
(2) PPK dapat mengusulkan pergantian pelamar kepada ketua Panselnas untuk mendapatkan pengganti dengan melampirkan:
a. surat pengunduran diri yang bersangkutan;
b. surat keterangan dianggap mengundurkan diri dari PPK; atau
c. surat keterangan meninggal dunia dari Kepala Kelurahan/Desa/ Kecamatan.
(3) Berdasarkan usulan dari PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Ketua Panselnas memberikan usulan nama pelamar pengganti dari peringkat tertinggi di bawah pelamar yang dibatalkan kelulusannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada kebutuhan jabatan yang sama dan disampaikan kembali kepada PPK.
(4) Dalam hal tidak terdapat pelamar pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat
(3), pengisian dilakukan berdasarkan tata cara pengisian kebutuhan jabatan yang belum terpenuhi mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (5) dan/atau ayat (6).
(5) PPK berdasarkan usulan ketua Panselnas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) MENETAPKAN pelamar pengganti dan mengumumkan ulang hasil akhir seleksi secara terbuka.
(1) Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi diangkat sebagai calon PPPK.
(2) Pengangkatan calon PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan PPK instansi.
(3) Keputusan PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Kepala BKN untuk mendapatkan nomor induk PPPK.
(4) Penerbitan nomor induk PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterima oleh PPK paling lama 25 (dua puluh lima) hari kerja sejak waktu penyampaian.
(5) Dalam hal pelamar yang sudah dinyatakan lulus tahap akhir seleksi dan sudah mendapat persetujuan nomor induk PPPK, kemudian mengundurkan diri, kepada yang bersangkutan diberikan sanksi tidak boleh melamar pada penerimaan ASN untuk 1 (satu) periode berikutnya.
Pasal 36
(1) PPPK yang telah mendapatkan nomor induk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) melaksanakan tugas jabatan berdasarkan penetapan pengangkatan oleh PPK.
(2) Keputusan pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan sebagai dasar dimulainya masa hubungan perjanjian kerja PPPK dengan Instansi Pemerintah.
Pasal 37
Masa Hubungan Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) dengan ketentuan paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan masing-masing instansi pemerintah.
Pasal 38
(1) PPPK yang telah diangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) diberikan gaji berdasarkan golongan gaji sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan masa kerja 0 (nol) setelah perjanjian kerja ditandatangani.
(2) Golongan gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
Pasal 39
Pelamar seleksi PPPK yang telah dinyatakan lulus yang usianya kurang dari 1 (satu) tahun dari batas usia pensiun jabatan pada saat pengangkatan maka perjanjian hubungan kerja diberlakukan 1 (satu) tahun sejak pengangkatan sebagai PPPK dan diberhentikan sebagai PPPK setelah masa perjanjian kerja berakhir.
Pendanaan pengadaan PPPK bersumber:
a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; dan
b. Anggara Pendapatan dan Belanja Daerah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
Pengawasan terhadap seluruh proses pengadaan PPPK diatur sebagai berikut:
a. pengawasan pelaksanaan seleksi pengadaan PPPK di lingkup nasional dilakukan oleh Panselnas; dan
b. pengawasan pelaksanaan seleksi pengadaan PPPK lingkup instansi secara fungsional dilakukan oleh unit
kerja yang memiliki fungsi dan tugas dibidang pengawasan internal instansi.
(1) PPK wajib melaporkan hasil pelaksanaan seleksi paling lambat 1 (satu) bulan setelah pelaksanaan pengadaan PPPK kepada Menteri dan Ketua Panselnas.
(2) Dalam hal laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak disampaikan, usulan kebutuhan tahun anggaran berikutnya menjadi pertimbangan Menteri.
Dalam hal pelaksanaan pengadaan PPPK dilakukan dalam situasi keadaan kahar (force majoure), seluruh proses tahapan pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 akan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku.
Pengadaan PPPK untuk JF guru pada Instansi Daerah tahun 2021 dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai PPPK untuk JF guru pada Instansi Daerah tahun 2021.
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, pengangkatan calon PPPK dan penerbitan nomor induk PPPK di lingkungan Instansi Pemerintah tetap dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Guru,
Dosen, Tenaga Kesehatan, dan Penyuluh Pertanian (Berita Negara
Nomor 112 Tahun 2019) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Guru, Dosen, Tenaga Kesehatan, dan Penyuluh Pertanian (Berita Negara Republik INDONESIA Nomor 1260 Tahun 2020) sampai dengan dilaksanakannya penetapan pengangkatan oleh PPK.
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:
a. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Guru, Dosen, Tenaga Kesehatan, dan Penyuluh Pertanian (Berita Negara Republik INDONESIA Nomor 112 Tahun 2019) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Guru, Dosen, Tenaga Kesehatan, dan Penyuluh Pertanian (Berita Negara Republik INDONESIA Nomor 1260 Tahun 2020);
b. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2019 tentang Nilai Ambang Batas Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Guru, Dosen, Tenaga Kesehatan, dan Penyuluh Pertanian (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2019 Nomor 190); dan
c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Guru, Dosen, Tenaga Kesehatan, dan Penyuluh Pertanian (Berita Negara Republik INDONESIA Nomor 1260 Tahun 2020), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 47
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 7 Juni 2021
MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,
ttd
TJAHJO KUMOLO
Diundangkan di Jakarta pada tanggal 7 Juni 2021
DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,
ttd
WIDODO EKATJAHJANA
(1) Tim pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat
(2) huruf a bertugas:
a. memberikan arahan terkait kebijakan pengadaan PPPK;
b. memberikan arahan kepada tim pelaksana, tim pengawas, tim audit teknologi, tim pengamanan teknologi, tim quality assurance, dan sekretariat tim pengarah agar pelaksanaan pengadaan PPPK berlangsung secara objektif, transparan, akuntabel, dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta tidak dipungut biaya;
c. menerima rekomendasi dari ketua tim pelaksana tentang Nilai Ambang Batas kelulusan seleksi pengadaan PPPK;
d. menerima hasil integrasi seleksi kompetensi dan wawancara pengadaan PPPK dari ketua tim pelaksana;
e. menerima laporan hasil pelaksanaan pengadaan aparatur sipil negara dari ketua tim pelaksana; dan
f. melakukan advokasi dan penetapan kebijakan penanganan permasalahan PPPK tahun-tahun
sebelumnya.
(2) Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b bertugas:
a. melaksanakan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dalam rangka pencapaian tujuan pelaksanaan pengadaan PPPK yang objektif, transparan, akuntabel, dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme;
b. menyusun petunjuk teknis pelaksanaan pengadaan PPPK;
c. memberikan bimbingan kepada instansi terkait pelaksanaan pengadaan PPPK yang objektif, transparan, akuntabel, dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme;
d. MENETAPKAN kebijakan operasional pelaksanaan pengadaan PPPK;
e. menyediakan fasilitas akses data kepada tim pengarah mengenai data yang dikelola tim pelaksana, baik diminta maupun tidak, yang berkaitan dengan keseluruhan proses pelaksanaan pengadaan PPPK;
f. melakukan korespondensi dan dokumentasi serah terima berita acara hasil seleksi pengadaan PPPK;
g. menjamin pelaksanaan pengadaan PPPK berlangsung secara objektif, transparan, dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme;
h. merekomendasikan kepada ketua tim pengarah tentang Nilai Ambang Batas kelulusan seleksi pengadaan PPPK;
i. menandatangani dan menyampaikan hasil seleksi pengadaan PPPK kepada Menteri dan PPK terkait;
j. mengintegrasikan dan menandatangani hasil integrasi seleksi kompentensi dan wawancara PPPK;
k. menyampaikan hasil integrasi seleksi kompentensi dan wawancara pengadaan PPPK kepada Menteri;
l. menyampaikan hasil integrasi seleksi kompentensi dan wawancara pengadaan PPPK kepada PPK terkait;
m. melaksanakan tugas lain sesuai dengan kebijakan
yang ditetapkan oleh ketua tim pengarah; dan
n. melaporkan hasil pelaksanaan pengadaan PPPK dan pelaksanaan tugas lain sebagaimana dimaksud dalam huruf m kepada ketua tim pengarah.
(3) Tim pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat
(2) huruf c bertugas:
a. menyusun desain pengawasan pengadaan PPPK;
b. melakukan pengawasan terhadap semua tahapan pengawasan pengadaan PPPK berkoordinasi dengan tim audit teknologi, tim quality assurance, serta jika diperlukan dengan aparat pengawas internal pemerintah kementerian/lembaga dan Instansi Daerah;
c. melaksanakan tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh ketua tim pengarah; dan
d. melaporkan hasil pengawasan dan pelaksanaan tugas lain sebagaimana dimaksud dalam huruf c kepada ketua tim pengarah.
(4) Tim audit teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf d memiliki tugas:
a. melakukan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dalam rangka audit teknologi pengadaan PPPK;
b. merumuskan dan menyusun petunjuk teknis pelaksanaan audit teknologi pengadaan PPPK;
c. memastikan sistem teknologi yang digunakan berfungsi sebagaimana yang direncanakan;
d. melakukan audit terhadap sistem teknologi sebelum digunakan untuk seleksi pengadaan PPPK;
e. mengawasi penggunaan sistem teknologi selama pelaksanaan;
f. melakukan audit terhadap sistem teknologi setelah digunakan;
g. melaksanakan tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh ketua tim pengarah; dan
h. melaporkan hasil pelaksanaan audit teknologi dan pelaksanaan tugas lain sebagaimana dimaksud dalam huruf g kepada ketua tim pengarah.
(5) Tim pengamanan teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf e bertugas:
a. melakukan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dalam rangka pengamanan teknologi pengadaan PPPK;
b. merumuskan dan menyusun petunjuk teknis pelaksanaan pengamanan teknologi pengadaan PPPK;
c. memastikan sistem teknologi yang digunakan berfungsi sebagaimana direncanakan;
d. melakukan pengamanan terhadap sistem teknologi sebelum digunakan;
e. melakukan pengamanan terhadap sistem teknologi yang digunakan selama proses pengadaan PPPK;
f. melakukan penyandian master soal pengadaan PPPK
g. melaksanakan tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh ketua tim pengarah; dan
h. melaporkan hasil pelaksanaan pengamanan teknologi seleksi pengadaan PPPK dan pelaksanaan tugas lain sebagaimana dimaksud dalam huruf g kepada ketua tim pengarah.
(6) Tim quality assurance sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf f memiliki tugas:
a. menyusun perencanaan pelaksanaan dan menjamin seluruh proses pelaksanaan seleksi pengadaan PPPK sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan;
b. melakukan monitoring melekat dan evaluasi atas seluruh proses seleksi pengadaan PPPK;
c. melakukan upaya-upaya perbaikan terhadap hal-hal yang tidak sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan dari proses persiapan sampai dengan pelaksanaan seluruh proses seleksi pengadaan PPPK berakhir;
d. melaksanakan tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh ketua tim pengarah; dan
e. melaporkan hasil pelaksanaan monitoring melekat dan evaluasi seleksi pengadaan PPPK dan pelaksanaan tugas lain sebagaimana dimaksud
dalam huruf d kepada ketua tim pengarah.
(7) Sekretariat tim pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf g bertugas memberikan dukungan administratif kepada tim pengarah dalam rangka kelancaran pelaksanaan pengadaan PPPK.
(8) Tim penyusun Naskah Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf h bertugas menyusun soal Kompetensi dan wawancara untuk pengadaan PPPK.
(1) Tim pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat
(2) huruf a bertugas:
a. memberikan arahan terkait kebijakan pengadaan PPPK;
b. memberikan arahan kepada tim pelaksana, tim pengawas, tim audit teknologi, tim pengamanan teknologi, tim quality assurance, dan sekretariat tim pengarah agar pelaksanaan pengadaan PPPK berlangsung secara objektif, transparan, akuntabel, dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta tidak dipungut biaya;
c. menerima rekomendasi dari ketua tim pelaksana tentang Nilai Ambang Batas kelulusan seleksi pengadaan PPPK;
d. menerima hasil integrasi seleksi kompetensi dan wawancara pengadaan PPPK dari ketua tim pelaksana;
e. menerima laporan hasil pelaksanaan pengadaan aparatur sipil negara dari ketua tim pelaksana; dan
f. melakukan advokasi dan penetapan kebijakan penanganan permasalahan PPPK tahun-tahun
sebelumnya.
(2) Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b bertugas:
a. melaksanakan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dalam rangka pencapaian tujuan pelaksanaan pengadaan PPPK yang objektif, transparan, akuntabel, dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme;
b. menyusun petunjuk teknis pelaksanaan pengadaan PPPK;
c. memberikan bimbingan kepada instansi terkait pelaksanaan pengadaan PPPK yang objektif, transparan, akuntabel, dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme;
d. MENETAPKAN kebijakan operasional pelaksanaan pengadaan PPPK;
e. menyediakan fasilitas akses data kepada tim pengarah mengenai data yang dikelola tim pelaksana, baik diminta maupun tidak, yang berkaitan dengan keseluruhan proses pelaksanaan pengadaan PPPK;
f. melakukan korespondensi dan dokumentasi serah terima berita acara hasil seleksi pengadaan PPPK;
g. menjamin pelaksanaan pengadaan PPPK berlangsung secara objektif, transparan, dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme;
h. merekomendasikan kepada ketua tim pengarah tentang Nilai Ambang Batas kelulusan seleksi pengadaan PPPK;
i. menandatangani dan menyampaikan hasil seleksi pengadaan PPPK kepada Menteri dan PPK terkait;
j. mengintegrasikan dan menandatangani hasil integrasi seleksi kompentensi dan wawancara PPPK;
k. menyampaikan hasil integrasi seleksi kompentensi dan wawancara pengadaan PPPK kepada Menteri;
l. menyampaikan hasil integrasi seleksi kompentensi dan wawancara pengadaan PPPK kepada PPK terkait;
m. melaksanakan tugas lain sesuai dengan kebijakan
yang ditetapkan oleh ketua tim pengarah; dan
n. melaporkan hasil pelaksanaan pengadaan PPPK dan pelaksanaan tugas lain sebagaimana dimaksud dalam huruf m kepada ketua tim pengarah.
(3) Tim pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat
(2) huruf c bertugas:
a. menyusun desain pengawasan pengadaan PPPK;
b. melakukan pengawasan terhadap semua tahapan pengawasan pengadaan PPPK berkoordinasi dengan tim audit teknologi, tim quality assurance, serta jika diperlukan dengan aparat pengawas internal pemerintah kementerian/lembaga dan Instansi Daerah;
c. melaksanakan tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh ketua tim pengarah; dan
d. melaporkan hasil pengawasan dan pelaksanaan tugas lain sebagaimana dimaksud dalam huruf c kepada ketua tim pengarah.
(4) Tim audit teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf d memiliki tugas:
a. melakukan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dalam rangka audit teknologi pengadaan PPPK;
b. merumuskan dan menyusun petunjuk teknis pelaksanaan audit teknologi pengadaan PPPK;
c. memastikan sistem teknologi yang digunakan berfungsi sebagaimana yang direncanakan;
d. melakukan audit terhadap sistem teknologi sebelum digunakan untuk seleksi pengadaan PPPK;
e. mengawasi penggunaan sistem teknologi selama pelaksanaan;
f. melakukan audit terhadap sistem teknologi setelah digunakan;
g. melaksanakan tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh ketua tim pengarah; dan
h. melaporkan hasil pelaksanaan audit teknologi dan pelaksanaan tugas lain sebagaimana dimaksud dalam huruf g kepada ketua tim pengarah.
(5) Tim pengamanan teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf e bertugas:
a. melakukan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dalam rangka pengamanan teknologi pengadaan PPPK;
b. merumuskan dan menyusun petunjuk teknis pelaksanaan pengamanan teknologi pengadaan PPPK;
c. memastikan sistem teknologi yang digunakan berfungsi sebagaimana direncanakan;
d. melakukan pengamanan terhadap sistem teknologi sebelum digunakan;
e. melakukan pengamanan terhadap sistem teknologi yang digunakan selama proses pengadaan PPPK;
f. melakukan penyandian master soal pengadaan PPPK
g. melaksanakan tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh ketua tim pengarah; dan
h. melaporkan hasil pelaksanaan pengamanan teknologi seleksi pengadaan PPPK dan pelaksanaan tugas lain sebagaimana dimaksud dalam huruf g kepada ketua tim pengarah.
(6) Tim quality assurance sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf f memiliki tugas:
a. menyusun perencanaan pelaksanaan dan menjamin seluruh proses pelaksanaan seleksi pengadaan PPPK sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan;
b. melakukan monitoring melekat dan evaluasi atas seluruh proses seleksi pengadaan PPPK;
c. melakukan upaya-upaya perbaikan terhadap hal-hal yang tidak sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan dari proses persiapan sampai dengan pelaksanaan seluruh proses seleksi pengadaan PPPK berakhir;
d. melaksanakan tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh ketua tim pengarah; dan
e. melaporkan hasil pelaksanaan monitoring melekat dan evaluasi seleksi pengadaan PPPK dan pelaksanaan tugas lain sebagaimana dimaksud
dalam huruf d kepada ketua tim pengarah.
(7) Sekretariat tim pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf g bertugas memberikan dukungan administratif kepada tim pengarah dalam rangka kelancaran pelaksanaan pengadaan PPPK.
(8) Tim penyusun Naskah Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf h bertugas menyusun soal Kompetensi dan wawancara untuk pengadaan PPPK.